PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAROPEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAROPEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KABUPATEN WAROPEN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh kepada Kabupaten Waropen untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri ;
b.
bahwa dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik wilayah, potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur maka, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen telah sesuai dengan kondisi objektif daerah saat ini ;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Waropen ;
1.
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2.
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842) ;
3.
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong selatan, Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Toli Kara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) ;
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ; 5. undang-undang............./2
1
5.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah.
Nomor 57 Organisasi
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAROPEN dan BUPATI KABUPATEN WAROPEN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAROPEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAROPEN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Waropen;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
3.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Waropen;
Waropen;
4.Desentralisasi........................../3
2
4.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5.
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dangan peraturan perundang-undangan;
6.
Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dan
kepentingan
masyarakat
setempat
menurut
prakarsa
sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7.
Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada
Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Distrik dan Kelurahan; 8.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Waropen;
9.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen;
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten; 11. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen; 12. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Waropen; 13. Sekretaris Dewan
adalah
Sekretaris Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah Kabupaten
Waropen; 14. Bagian adalah Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen; 15. Sub Bagian adalah Sub Bagian-Sub Bagian pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 3 Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi : a.
Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
b.
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
c.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; d.pembinaan............../4
3
d.
Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : 1. Sekretaris Daerah ; 2. Staf Ahli 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi : a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi : 1)
Sub Bagian Pemerintahan Umum ;
2)
Sub Bagian Satpol PP ;
3)
Sub Bagian Agraria;
b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi : 1) Sub Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat ; 2) Sub Bagian Administrasi Kemasyarakatan; c.
Bagian Hukum, membawahi : 1) Sub Bagian Perundang-undangan ; 2) Sub Bagian Bantuan Hukum ; 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
4. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan , membawahi : a. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi : 1) Sub Bagian Adminstrasi Pembangunan ; 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; b. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi : 1) Sub Bagian Perekonomian ; 2) Sub Bagian Administrasi Sumber Daya Alam. 5. Asisten Administrasi Umum, membawahi : a.
Bagian Umum, membawahi : 1) Sub Bagian Tata Usaha dan PDE ; 2) Sub Bagian Kepegawaian Setda ; 3) Sub Bagian Humas, Protokoler dan Perjalanan.
b.
Bagian Keuangan, membawahi : 1) Sub Bagian Anggaran; 2) Sub Bagian Perbendaharaan; 3) Sub Bagian Akuntasi;
c.
Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Membawahi : 1) Sub Bagian Kelembagaan ; 2) Sub Bagian Tata Laksana ; 3) Sub Bagian Analisis Jabatan;
d.
Bagian Pengelolaan Barang Daerah, membawahi : 1) Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan ; 2) Sub Bagian Pengadaan Barang ; 3) Sub Bagian Investasi, Pemeliharaan dan Penghapusan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional. 7. Staf Ahli Bupati Pasal 7................/5
4
Pasal 7 Bagan struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal 8 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 9 Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pasal 10 Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
pada
pasal
8,
Sekretariat
DPRD
menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Fasilitasi rapat anggota DPRD; d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Pasal 11 (1) Untuk menyelengggarakan tugas dan fungsi tersebut pada pasal 8 dan 9, Sekretariat DPRD terdiri dari : a. Sekretaris DPRD; b. Bagian Umum, membawahi : 1) Sub Bagian Tata Usaha ; 2) Sub Bagian Humas dan Protokoler; 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perjalanan. c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi; 1) Sub Bagian Persidangan; 2) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan; d. Bagian Keuangan, membawahi : 1) Sub Bagian Anggaran; 2) Sub Bagian Perbendaharaan; 3) Sub Bagian Pembukuan. (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 12 (1)
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II
oleh Gubernur atas usul Bupati
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2)Pengankatan................./6
5
(2)
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan IV oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 13 Pembiayaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen dan sumber lainnya yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 14 Penjabaran lebih lanjut mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretriat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Waropen. Ditetapkan di Botawa pada tanggal 11 September 2008 BUPATI KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD ONES. J. RAMANDEY Diundangkan di Botawa pada tanggal 18 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD CORNELIS SIMONAPENDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2008 NOMOR 3
Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli SEKRETARIS DAERAH U.B KEPALA BAGIAN HUKUM ,
TITUS YAPANANI
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAROPEN I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah Sesuai Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah
Kabupaten
Waropen
perlu
mengatur
dan
menetapkan
Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang mana diwadahi dalam lembaga Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi daerah dengan mempertajam tugas dan fungsi, diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah ini mengatur pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan kemudian Peraturan Bupati.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.
7
dengan
Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas.
8
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
Lampiran I Nomor Tanggal
: Peraturan Daerah Kabupaten Waropen : 3 Tahun 2008 : 11 September 2008
BUPATI WAKIL BUPATI JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS DAERAH STAF AHLI
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN
SUB BAGIAN PEMERINTAHAN
SUB BAGIAN SAT POL PP
SUB BAGIAN AGRARIA
BAGIAN ADM. KESEJAHTERAAN RAKYAT & KEMASYARAKATAN
ASISTEN ADM. PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN
BAGIAN HUKUM
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN & SUMBER DAYA ALAM
BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN TATA USAHA & PDE
SUB BAGIAN ADM. & KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN
SUB BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN
SUB BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
SUB BAGIAN ADM. KEMASYARAKATAN
SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM
SUB BAGIAN EVALUASI & PELAPORAN
SUB BAGIAN ADM. SUMBER DAYA ALAM
BAGIAN ORGANISASI & TATA LAKSANA
SUB BAGIAN ANGGARAN
SUB BAGIAN KELEMBAGAAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PER BENDAHARAAN SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN SUB BAGIAN AKUNTANSI
CAP/TTD ONES J. RAMANDEY
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
TITUS YAPANANI, S.H. PENATA NIP. 19720527 200112 1 003
11
SUB BAGIAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
SUB BAGIAN PENGADAAN BARANG
BUPATI KABUPATEN WAROPEN,
SEKRETARIS DAERAH u.b KEPALA BAGIAN HUKUM,
BAGIAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH
SUB BAGIAN TATA LAKSANA
SUB BAGIAN HUMAS, PROTOKOLER & PERJALANAN
SUB BAGIAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM
BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN INVENTARISASI, PEMELIHARAAN & PENGHAPUSAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Lampiran Nomor Tanggal
II
: Peraturan Daerah Kabupaten Waropen : 3 Tahun 2008 : 11 September 2008
SEKRETARIS DPRD
BAGIAN UMUM SUB BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER
BAGIAN PERSIDANGAN & PERUNDANG-UNDANGAN
SUB BAGIAN PERSIDANGAN
SUB BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA & PERJALANAN
BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN ANGGARAN
SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN
SUB BAGIAN PEMBUKUAN
BUPATI KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD ONES J. RAMANDEY
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH u.b KEPALA BAGIAN HUKUM,
TITUS YAPANANI, S.H. PENATA NIP. 19720527 200112 1 003
12
