PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KABUPATEN WAROPEN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 210 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan tentang Badan Musyawarah Kampung ;
b.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, telah terjadi perubahan nomenklatur dari Desa menjadi kampung dan perlu penyesuaian dengan istilah atau nomenklatur dimaksud ;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Waropen.
1.
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2.
Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842) ;
1
3.
Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong selatan, Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Toli Kara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) ;
4.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4548) ;
6.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAROPEN dan BUPATI KABUPATEN WAROPEN MEMUTUSKAN :
2
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSYAWARAH KAMPUNG
WAROPEN
TENTANG
BADAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Waropen ; b. Distrik yang dahulu dikenal dengan Kecamatan adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota; c. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota ; d. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Waropen kepada kampung untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan pertanggungjawabannya kepada yang menugaskan ; e. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; f.
Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung ;
g. Badan Musyawarah Kampung selanjutnya disingkat BAMUSKAM, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
BAB II PERSYARATAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG Pasal 2 Badan Musyawarah Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
3
Pasal 3 Badan Musyawarah Kampung dipilih dari warga dengan persyaratan sebagai berikut : a. Berpendidikan paling rendah rendah SD atau sedejarat ; b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan ; c. Memahami sosial budaya dan adat istiadat masyarakat kampung ; d. Telah tinggal di kampung sedikitnya 1 (satu) tahun dan bersedia tinggal di kampung ; e. Mempunyai pengaruh di kampung dan berkedudukan sebagai Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama atau Pemuka Masyarakat lainnya ; f.
Memiliki disiplin, moral yang baik dan menjadi panutan/teladan dalam masyarakat ;
g. Memiliki kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di kampung ; BAB III KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG Pasal 4 (1)
Jumlah anggota Badan Musyawarah Kampung ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan daerah/kampung ;
(2)
Masa jabatan anggota Badan Musyawarah Kampung adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya ;
(3)
(4)
Badan Musyawarah Kampung terdiri dari : a.
Unsur Pimpinan ; dan
b.
Anggota
Pimpinan Badan Musyawarah Kampung terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota ;
(5)
Sekretaris merangkap anggota Badan Musyawarah Kampung dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga staf ;
(6)
Keanggotaan Badan Musyawarah Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil pemilihan ;
(7)
Pemilihan Badan Musyawarah Kampung akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
(8)
Anggota Badan Musyawarah Kampung adalah wakil dari penduduk kampung bersangkutan
berdasarkan
keterwakilan
wilayah
yang ditetapkan
dengan
cara
musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Kepala Dusun, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan atau pemuka masyarakat lainnya yang memiliki keteladanan.
4
BAB IV MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG Pasal 5 (1)
Pemilihan Pimpinan Badan Musyawarah Kampung dilakukan dalam suatu rapat ;
(2)
Rapat pemilihan Pimpinan Badan Musyawarah Kampung untuk pertama kali dipimpin oleh Anggota tertua dan dibantu oleh Anggota termuda ;
(3)
Pemilihan
Pimpinan
Badan
Musyawarah
Kampung
dilakukan
berdasarkan
azas
musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota Badan Musyawarah Kampung ; (4)
Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana ditentukan pada ayat (3) di
atas, maka dilakukan pemilihan langsung dengan ketentuan setiap anggota wajib
mencalonkan Pimpinan Badan Musyawarah Kampung dengan mengisi kartu atau Surat Pemillihan Calon Pimpinan Badan Musyawarah Kampung ; (5)
Hasil musyarawah dan atau hasil pemilihan Pimpinan Badan Musyawarah Kampung selanjutnya diusulkan kepada Bupati ;
(6)
Pimpinan Badan Musyawarah Kampung ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen atas nama Bupati. BAB V FUNGSI DAN WEWENANG BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG Pasal 6
Badan Musyawarah Kampung berfungsi sebagai berikut : a.
Menetapkan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung ;
b.
Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat. Pasal 7
Badan Musyawarah Kampung mempunyai wewenang sebagai berikut : a.
Membahas rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung ;
b.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung ;
c.
Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung ;
d.
Membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung ;
e.
Menggali,
menampung,
menghimpun,
masyarakat ; dan 5
merumuskan
dan
menyalurkan
aspirasi
f.
Menyusun tata tertib Badan Musyawah Kampung. BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG Pasal 7
Badan Musyawarah Kampung berhak antara lain : a. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Kampung setiap tahunnya ; b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Kampung tentang penyelenggara pemerintahan kampung apabila diperlukan ; c. Menyatakan pendapat tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kampung dan pembinaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung. Pasal 8 Anggota Badan Musyawarah Kampung berhak antara lain : a. Mengajukan rancangan peraturan kampung ; b. Mengajukan pertanyaan ; c. Mengajukan usul dan pendapat ; d. Memilih dan dipilih ; dan e. Memperoleh tunjangan dan insentif. Pasal 9 Anggota Badan Musyawarah Kampung mempunyai kewajiban yaitu : a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan ; b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung ; c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ; e. Memproses pemilihan kepala kampung ; f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golangan ; g. Menghormati nilai-nilai social budaya dan adat-istiadat masyarakat di kampung ; h. Menjaga dan memelihara norma dan etika dalam hubungan kerja dengan pemerintah kampung dan lembaga kemasyarakatan di kampung. Pasal 10 (1) Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Kampung tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan Perangkat Kampung ; (2) Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Kampung dilarang : a. Sebagai pelaksana kegiatan kampung ; b. Merugikan kepentingan Umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat di kampung ; 6
c.
d. e.
Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ; Menyalahgunakan wewenang ; dan Melanggar sumpah/janji. BAB VII RAPAT-RAPAT DAN TATA TERTIB BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG Pasal 11
(1) Untuk melaksanakan tugas fungsi dan wewenang Badan Musyawarah Kampung diselenggarakan rapat-rapat Badan Musyawarah Kampung ; (2) Rapat Badan Musyawarah Kampung dipimpin oleh Pimpinan Badan Musyawarah Kampung ; (3) Rapat Badan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota Badan Musyawarah Kampung, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak ; (4) dalam hal tertentu rapat Badan Musyawarah Kampung dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Musyawarah Kampung dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu perdua) atau setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Musyawarah Kampung yang hadir ; (5) Hasil rapat Badan Musyawarah Kampung ditetapkan dengan Keputusan Badan Musyawarah Kampung dan dilengkapi notulen rapat yang dibuat oleh Badan Musyawarah Kampung. Pasal 12 Peraturan tata tertib Badan Musyawarah Kampung ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah Kampung dengan berpedoman pada keputusan Bupati. BAB VIII KEUANGAN BAMUSKAM Pasal 13 (1) Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Kampung menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan kampung dan atau kemampuan keuangan daerah ; (2) Untuk kegiatan Badan Musyawarah Kampung disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan kampung dan atau kemampuan keuangan daerah yang dikelola oleh Sekretaris Badan Musyawarah Kampung ; (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen.
7
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
(1)
Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku ;
(2)
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; Pasal 15
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Waropen. Ditetapkan di Botawa pada tanggal 11 September 2008 BUPATI KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD ONES. J. RAMANDEY Diundangkan di Botawa pada tanggal 18 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD CORNELIS SIMONAPENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2008 NOMOR 10 Untuk Salinan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TITUS YAPANANI
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG
I. UMUM Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan serta mewadahi
perwujudan
pelaksanaan
demokrasi
dan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di kampung, dipandang perlu membentuk Badan Perwakilan Kampung sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 209 Undangundang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842), maka terjadi perubahan terhadap istilah Desa menjadi Kampung, sehingga perlu diadakan penyesuaian istilah sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Waropen. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas.
9
Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan Kepala Kampung" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala kampung yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala kampung terpilih dan mengusulkan calon kepala kampung terpilih kepada Bupati untuk disyahkan menjadi kepala kampung terpilih. Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas.
10
Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah rapat Bamuskam yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat kampung seperti usul pemberhentian kepala kampung dan melakukan pinjaman. Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas.
11
