PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN WAROPEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KABUPATEN WAROPEN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, memberikan kewenangan penuh kepada Kabupaten Waropen untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri ;

b.

bahwa dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik wilayah, potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur, maka pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah telah sesuai dengan kondisi objektif daerah saat ini ;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Waropen.

: 1.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Irian Barat dan KabupatenKabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;

2.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842) ;

3. Undang-undang…………/2

1

3.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong selatan, Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Toli Kara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) ;

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

5.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangundang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan………/3

2

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAROPEN dan BUPATI KABUPATEN WAROPEN MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PEMBENTUKAN ORGANISASI KABUPATEN WAROPEN.

DINAS-DINAS

DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Waropen ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Waropen ; 4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dangan peraturan perundang-undangan ; 6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ; 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen ; 9. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Waropen ; 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Waropen ; 11. Bidang adalah Bidang-bidang pada Dinas-dinas Daerah Kabupaten Waropen. 12. Sub Bidang adalah Sub Bidang-Sub Bidang pada Dinas-dinas Daerah Kabupaten Waropen . 13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksanaan operasional Dinas ; 14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas pokok Dinas ; 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen.

BAB II Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Waropen, yang terdiri dari ; 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ; 2. Dinas Kesehatan…………/4

3

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dinas Kesehatan ; Pekerjaan Umum ; Dinas Pendapatan Daerah ; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi ; Dinas Kesejahteraan Sosial ; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; Dinas Pertanian; Dinas Kelautan dan Perikanan ; Dinas kehutanan ; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM; Dinas Pertambangan dan Energi. Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Pasal 4 (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah raga ; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah raga ; b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah raga ; c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Dinas Kesehatan Pasal 5 1)

Dinas Kesehatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Kesehatan ;

2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) Dinas Kesehatan, menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan ; b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan ; c. Pembinaan………../5

4

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Dinas Pekerjaan Umum Pasal 6 (1) Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pekerjaan Umum ; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum, menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum ; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum ; c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Dinas Pendapatan Daerah Pasal 7 (1) (2)

Dinas Pendapatan Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pendapatan Daerah ; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah; b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah ; c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 5 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pasal 8

(1)

(2)

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Kependudukan Dan Catatan Sipil ; Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil ; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil ; c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan………./6

5

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pasal 9 (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi ; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi ; b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi ; c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 7 Dinas Kesejahteraan Sosial Pasal 10 (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transportasi menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 11 (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Kebudayaan dan pariwisata ; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan pariwisata ; b. Penyelenggaraan…………../7

6

b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kebudayaan dan pariwisata ; c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 9 Dinas Pertanian Pasal 12 (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dibidang Pertanian; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian ; b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian ; c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 10 Dinas Kelautan dan Perikanan Pasal 13 (1)

(2)

Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Kelautan dan Perikanan ; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan ; b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kelautan dan Perikanan ; c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 11 Dinas Kehutanan Pasal 14

(1) (2)

Dinas Kehutanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Kehutanan ; Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Kehutanan, menyelenggarakan fungsi : b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan ;

c. Penyelenggaran………../8

7

c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Kehutanan ; d. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 12 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pasal 15 (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ; b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ; c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 13 Dinas Pertambangan dan Energi Pasal 16 (1) Dinas Pertambangan dan Energi, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pertambangan dan Energi; (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pertambangan dan energi, menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan dan energi ; b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Pertambangan dan energi ; c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III STRUKTUR ORGANISASI Bagian Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pasal 17 (1)

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari: a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris………./9

8

b.

c.

d.

e.

f.

g. h. (2)

Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan ; 2. Sub Bagian Kepegawaian ; 3. Sub Bagian Keuangan; Bidang Pendidikan Dasar, membawahi : 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan ; 2. Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis; 3. Seksi Prasarana dan Sarana ; Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, membawahi : 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan ; 2. Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis; 3. Seksi Prasarana dan Sarana. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahi : 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah; 2. Seksi Pendidikan Masyarakat ; 3. Seksi Kelembagaan. Bidang Pemuda & Olah raga, membawahi : 1. Seksi Pemuda; 2. Seksi Olahraga. Cabang Dinas ; Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Dinas Kesehatan Pasal 18

(1)

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan Program ; 2. Sub Bagian Kepegawaian ; 3. Sub Bagian Keuangan ; c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Medis ; 2. Seksi Gizi ; 3. Seksi Kesehatan Keluarga ; d. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit ; 2. Seksi Wabah dan Bencana ; e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Jaminan Kesehatan ; 2. Seksi Ketenagaan ; 3. Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan ;

f. Bidang Penyehatan…………./10

9

f. Bidang Penyehatan Lingkungan, terdiri dari : 1. Seksi Kesehatan Lingkungan ; 2. Seksi Kesehatan Kerja ; 3. Seksi Sanitasi dan Hiegenis. f. Kelompok Jabatan Fungsional (UPTD) ; (2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Dinas Pekerjaan Umum Pasal 19 (1)

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan ; c. Bidang Bina Marga, membawahi : 1. Seksi Jalan dan Jembatan ; 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ; 3. Seksi Peralatan ; d. Bidang Tata Ruang, Membawahi : 1. Seksi Tata Ruang Wilayah ; 2. Seksi Tata Ruang Kota ; 3. Seksi Penataan Kampung ; e. Bidang Cipta Karya, membawahi : 1. Seksi Tata Bangunan; 2. Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan ; f. Bidang Irigasi dan Pengairan, membawahi : 1. Seksi Irigasi; 2. Seksi Rawa dan Sungai. g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Dinas Pendapatan Daerah Pasal 20

(1)

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, membawahi: 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Keuangan ;

c. Bidang Pajak…………/11

10

c.

d.

e.

f. g. (2)

Bidang Pajak, membawahi: 1. Seksi Penetapan Pajak; 2. Seksi Penagihan Pajak ; Bidang Retribusi, membawahi: 1. Seksi Penetapan Retribusi ; 2. Seksi Penerimaan Retribusi ; Bidang Pendapatan lain-lain, membawahi: 1. Seksi Penerimaan Bagi Hasil Lain-lain ; 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan ; Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari : Kelompok jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pasal 21

(1)

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahi : 1. Seksi Perencanaan Kependudukan ; 2. Seksi Pengembangan Kependudukan ; d. Bidang Pengelolaan Kependudukan, membawahi : 1. Seksi Pendaftaran Kependudukan ; 2. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan. e. Bidang Catatan Sipil, membawahi : 1. Seksi Administrasi Catatan Sipil; 2. Seksi Pelayanan Catatan sipil. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keenam Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pasal 22

(1)

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi terdiri dari: a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris……………/12

11

b.

c.

d.

e.

f. g. (2)

Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Program ; 3. Sub Bagian Keuangan; Bidang Perhubungan Darat, membawahi: 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 2. Seksi Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP) ; 3. Seksi Keselamatan dan Teknis Sarana. Bidang Perhubungan Laut, membawahi : 1. Seksi Lalu lintas Angkutan Laut ; 2. Seksi Kepelabuhanan; 3. Seksi Keselamatan Pelayaran ; Bidang Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informasi, membawahi : 1. Seksi Kebandar Udaraan; 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi ; 3. Seksi komunikasi dan Diseminasi Informasi ; UPTD Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Dinas Kesejahteraan Sosial Pasal 23 (1)

Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, membawahi: 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Program dan Evaluasi ; 3. Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Bantuan Sosial dan Rehabilitasi Sosial, membawahi: 1. Seksi Bantuan Sosial ; 2. Seksi Bantuan Rehabilitasi ; 3. Seksi Bantuan Mental Spiritual ; d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi: 1. Seksi Kesejahteraan Anak, Remaja, Keluarga dan Lanjut Usia; 2. Seksi Komunitas Adat Terpencil; 3. Seksi UKPK; 4. Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat. e. Bidang Tenaga Kerja : 1. Seksi Pendapatan dan Upah; 2. Seksi Keselamatan Kesehatan dan Kesejahteraan Kerja; 3. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja.

f. Bidang Transmigrasi……../13

12

f.

g. h. (2)

Bidang Transmigrasi/Pemukiman, membawahi ; 1. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan ; 2. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Pemukiman. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedelapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 24

(1)

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, membawahi: 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Keuangan ; c. Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata, membawahi: 1. Seksi Objek Wisata dan Usaha Jasa Wisata ; 2. Seksi Atraksi Wisata dan Informasi Wisata; 3. Seksi Prasarana, Perjalanan Wisata, Rekreasi & Hiburan. d. Bidang Kebudayaan, membawahi: 1. Seksi Sejarah, Budaya & Kesenian Tari; 2. Seksi Bahasa dan Sastra ; e. Bidang Kepurbakalaan, membawahi : 1. Seksi Kepurbakalaan ; 2. Seksi Data dan Informasi Seni Budaya ; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Parawisata adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesembilan Dinas Pertanian Pasal 25

(1)

Struktur Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari ; a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Perencanaan Dan Program ; 3. Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Tanaman Pangan & Holtikultura, membawahi: 1. Seksi Produksi Tanaman ; 2. Seksi Holtikultura……../14

13

d.

e.

d.

e. f. (2)

2. Seksi Holtikultura ; 3. Seksi Perlindungan Tanaman ; Bidang Ketahanan Pangan, Penyuluhan Dan Agribisnis 1. Seksi Ketahanan Pangan ; 2. Seksi Penyuluhan ; 3. Seksi Agribisnis. Bidang Peternakan, membawahi : 1. Seksi Produksi Dan Pengembangan Ternak; 2. Seksi Pembibitan Ternak; 3. Seksi Kesehatan Hewan Bidang Perkebunan, membawahi : 4. Seksi Produksi Perkebunan; 5. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan; 6. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesepuluh Dinas Kelautan dan Perikanan Pasal 26

(1)

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Keuangan ; c. Bidang Sumber Daya Kelautan, Perlindungan dan Pengawasan, membawahi : 1. Seksi Data Pemanfaatan Sumber Daya Laut; 2. Seksi Perlindungan Potensi Sumber Daya Kelautan dan Pesisir ; 3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir d. Bidang Usaha Perikanan, membawahi : 1. Seksi Bimbingan Mutu; 2. Seksi Perijinan. e. Bidang Produksi : 1. Seksi Penangkapan; 2. Seksi Budidaya. f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesebelas Dinas Kehutanan Pasal 27 (1) Struktur Organisasi………../15

14

(1)

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha, membawahi : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengendalian Hutan, membawahi : 1. Seksi Pengendalian Hutan ; 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan ; 3. Seksi Pembinaan Hutan. d. Bidang Produksi dan Pengamanan, membawahi: 1. Seksi Perijinan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan; 2. Seksi Tenaga, Sarana dan Prasarana ; 3. Seksi Aneka Usaha Kehutanan. e. Bidang Perencanaan Hutan, membawahi : 1. Seksi Inventarisasi Pemetaan, Pengukuan dan Tata Guna Hutan ; 2. Seksi Rencana Karya Pengusahaan Hutan ; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keduabelas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Pasal 28

(1)

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, membawahi: 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Perindustrian, membawahi: 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan; 2. Seksi Usaha Industri dan Perijinan. d. Bidang Perdagangan, membawahi: 1. Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan & Perlindungan Konsumen; 2. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahan; 3. Seksi Promosi & Kerjasama Perdagangan. e. Bidang Koperasi dan UKM, membawahi: 1. Seksi Pembinaan Koperasi ; 2. Seksi Simpan Pinjam ; 3. Seksi Pembinaan UKM. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas..………./16

15

Bagian Ketiga Belas Dinas Pertambangan dan Energi Pasal 29 (1)

(2)

Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari: a. Kepala Dinas ; b. Sekretaris , membawahi : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan ; c. Bidang Pertambangan, membawahi : 1. Seksi Minyak dan Gas Bumi ; 2. Seksi Mineral ; 3. Seksi Geologi ; d. Bidang Energi, membawahi : 1. Seksi Perencanaan Ketenaga Listrikan ; 2. Seksi Perijinan ; 3. Seksi Pengelolaan Tenaga Listrik Perkampungan. e. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah BAB IV UPTD dan Jabatan Fungsional Pasal 30

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 31 Penjabaran lebih lanjut mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 (1)

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Daerah..………./17

16

(2)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Waropen.

Ditetapkan di Botawa pada tanggal 11 September 2008 BUPATI KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD ONES. J. RAMANDEY

Diundangkan di Botawa pada tanggal 18 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD CORNELIS SIMONAPENDI Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH u.b KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITUS YAPANANI, S.H. PENATA NIP. 19720527 200112 1 003

17

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN WAROPEN I.

PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Otonomi daerah Sesuai Pasal 120 ayat (2) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Waropen perlu mengatur dan menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan daerah yang mana diwadahi dalam lembaga Dinas Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi daerah dengan mempertajam tugas dan fungsi, diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah ini mengatur pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas-Dinas Daerah. Sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. 18

Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2008 NOMOR 4

19

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Lampiran I : Peraturan Daerah Kab. Waropen Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 11 September 2008

20 KEPALA DINAS

SEKRETARIS

JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM & PERENCANAAN

BIDANG DIK DAS

BIDANG DIK MEN JUR

SEKSI KURIKULUM & KESISWAAN

SEKSI KURIKULUM & KESISWAAN

SEKSI TENAGA GURU & TENAGA TEKNIS

SEKSI TENAGA GURU & TENAGA TEKNIS

SEKSI PRASARANA & SARANA

SEKSI PRASARANA & SARANA

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PEMUDA & OLAH RAGA

SEKSI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

SEKSI PEMUDA

SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT

SEKSI OLAH RAGA

SEKSI KELEMBAGAAN

CABANG DINAS

BUPATI KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD ONES J. RAMANDEY

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH u.b KEPALA BAGIAN HUKUM,


20

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 11 September 2008 KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN PROGRAM

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

SEKSI PELAYANAN MEDIS

SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

SEKSI GIZI

SEKSI WABAH DAN BENCANA

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN

SEKSI JAMINAN KESEHATAN

SEKSI KETENAGAAN

SEKSI KEFARMASIAN DAN SARANA KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN KELUARGA

BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN SEKSI KESEHATAN KERJA SEKSI SANITASI DAN HIEGENIS

UPTD BUPATI KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD ONES J. RAMANDEY Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH u.b KEPALA BAGIAN HUKUM,


21

SUB BAGIAN KEUANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM

Lampiran III Nomor Tanggal

: Peraturan Daerah Kabupaten Waropen : 4 Tahun 2008 : 11 September 2008

KEPALA DINAS SEKRETARIS


SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG BINA MARGA

BIDANG TATA RUANG

BIDANG CIPTA KARYA

SEKSI JALAN & JEMBATAN

SEKSI TATA RUANG WILAYAH

SEKSI TATA BANGUNAN

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN

SEKSI TATA RUANG KOTA

SEKSI TEKHNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI PERALATAN

SEKSI PENATAAN KAMPUNG

BIDANG IRIGASI & PENGAIRAN

SEKSI IRIGASI

SEKSI RAWA & SUNGAI

UPTD BUPATI KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD ONES J. RAMANDEY



22

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 11 September 2008 KEPALA DINAS


SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PAJAK

BIDANG RETRIBUSI

BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN

SEKSI PENETAPAN PAJAK

SEKSI PENETAPAN RETRIBUSI

SEKSI PENERIMAAN BAGI HASIL LAIN-LAIN

SEKSI PENAGIHAN PAJAK

SEKSI PENERIMAAN RETRIBUSI

SEKSI PEMBINAAN DAN PEMGEMBANGAN



TITUS YAPANANI, S.H. PENATA

23

NIP. 19720527 200112 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Lampiran V Nomor Tanggal




SUB BAGIAN PELAPORAN & EVALUASI

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN

BIDANG PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN

SEKSI PERENCANAAN KEPENDUDUKAN SEKSI PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN

BIDANG CATATAN SIPIL

SEKSI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN

SEKSI ADMINISTRASI CATATAN SIPIL

SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SEKSI PELAYANAN CATATAN SIPIL


TITUS YAPANANI, S.H. PENATA

24

SUB BAGIAN KEUANGAN

NIP. 19720527 200112 1 003

25

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 11 September 2008

KEPALA DINAS


SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN PROGRAM

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

BIDANG PERHUBUNGAN UDARA, KOMUNIKASI & INFORMATIKA

SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT

SEKSI KEBANDAR UDARAAN

SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN (LLASDP)

SEKSI KEPELABUHANAN

SEKSI POS & TELEKOMUNIKASI

SEKSI KESELAMATAN DAN TEKHNIS SARANA

SEKSI KESELAMATAN PELAYARAN

SEKSI SARANA KOMUNIKASI & DISEMINASI INFORMASI

UPTD




26

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 11 September 2008 KEPALA DINAS


SEKRETARIS SUB BAGIAN UMUM

BIDANG BANTUAN SOSIAL & REHABILITASI SOSIAL

SEKSI BANTUAN SOSIAL SEKSI

REHABILITASI

SEKSI BANTUAN MENTAL DAN SPRITUAL

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

SUB BAGIAN PROGRAM & EVALUASI

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG TENAGA KERJA

BIDANG TRANSMIGRASI / PEMUKIMAN

SEKSI KESEJ.ANAK, REMAJA, KELUARGA & LANSIA

SEKSI PENDAPATAN & UPAH

SEKSI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

SEKSI KESELAMATAN KESEHATAN & KESEJAHTERAAN KERJA

SEKSI PENYIAPAN PEMUKIMAN & PENEMPATAN SEKSI PENGEMBANGAN MASY. & PEMUKIMAN

SEKSI UKPK SEKSI PENGAWASAN TENAGA KERJA

SEKSI PEMBINAAN PARTISIPASI SOSIAL MASYARAKAT



27

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 11 September 2008

KEPALA DINAS


SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG OBJEK & DAYA TARIK WISATA

BIDANG KEBUDAYAAN

BIDANG KEPURBAKALAAN

SEKSI OBJEK WISATA & USAHA JASA WISATA

SEKSI SEJARAH, BUDAYA DAN KESENIAN TARI

SEKSI KEPURBAKALAN

SEKSI ATRAKSI WISATA & INFORMASI WISATA

SEKSI BAHASA DAN SASTRA

SEKSI DATA DAN INFORMASI SENI BUDAYA

SEKSI PRASARANA, PERJALANAN WISATA, REKREASI & HIBURAN

UPTD




28

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN

Lampiran IX Nomor Tanggal


KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIANUMUM BIDANG TANAMAN PANGAN & HOLTIKULTURA

SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN

BIDANG KETAHANAN PANGAN, PENYULUHAN DAN AGRIBISNIS

SUBBAG PERENCANAAN PROGRAM

BIDANG PETERNAKAN

BIDANG PERKEBUNAN

SEKSI KETAHANAN PANGAN

SEKSI PRODUKSI & PENGEMBANGAN TERNAK

SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN

SEKSI PENYULUHAN

SEKSI PEMBIBITAN TERNAK

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN

SEKSI AGRIBISNIS

SEKSI KESEHATAN HEWAN

SEKSI HORTIKULTURA SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

UPTD




29

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Lampiran X Nomor Tanggal



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM

BIDANG SUMBER DAYA KELAUTAN, PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN

BIDANG USAHA PERIKANAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PRODUKSI

SEKSI DATA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT

SEKSI BIMBINGAN MUTU

SEKSI PENANGKAPAN

SEKSI PERLINDUNGAN POTENSI SDK DAN PESISIR

SEKSI PERIZINAN

SEKSI BUDIDAYA

SEKSI PENGAWASAN SDK DAN PESISIR




30

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN

Lampiran XI Nomor Tanggal




BIDANG PENGENDALIAN HUTAN

BIDANG PRODUKSI & PENGAMANAN

BIDANG PERENCANAAN HUTAN

SEKSI PENGENDALIAN HUTAN

SEKSI PERIJINAN PEREDARAN & PENGUJIAN HASIL HUTAN

SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

SEKSI TENAGA, SARANA & PRASARANA

SEKSI PEMBINAAN HUTAN

SUB BAGIANKEUANGAN

SEKSI INVENTARISASI PEMETAAN, PENGUKUAN & TATA GUNA HUTAN

SEKSI RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN

SEKSI ANEKA USAHA HUTAN

UPTD BUPATI KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD ONES J. RAMANDEY Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya SEKRETRAIS DAERAH u.b KEPALA BAGIAN HUKUM,


31

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 11 September 2008

KEPALA DINAS


SEKRETARIS

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG PERDAGANGAN

BIDANG PERINDUSTRIAN

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

SEKSI USAHA INDUSTRI & PERIJINAN

BIDANG KOPERASI & UKM

SEKSI BIMBINGAN USAHA PERDAGANGAN & PERLINDUNGAN KONSUMEN

SEKSI PEMBINAAN KOPERASI

SEKSI PENDAFTARAN & INFORMASI PERUSAHAAN

SEKSI SIMPAN PINJAM

SEKSI PROMOSI DAN KERJA SAMA PERDAGANGAN

SEKSI PEMBINAAN UKM

UPTD

BUPATI KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD ONES J. RAMANDEY Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH u.b KEPALA BAGIAN HUKUM,


32

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Lampiran XIII Nomor Tanggal




SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG ENERGI

BIDANG PERTAMBANGAN

SEKSI PERENCANAAN KETENAGALISTRIKAN

SEKSI MINYAK DAN GAS BUMI SEKSI MINERAL

SEKSI PERIJINAN SEKSI GEOLOGI

SEKSI PENGELOLAAN TENAGA LISTRIK PEDESAAN UPTD

BUPATI KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD ONES J. RAMANDEY Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH u.b KEPALA BAGIAN HUKUM,


33

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN

Recommend Documents