PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KABUPATEN WAROPEN, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa sebagai wujud pelaksanaan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Kampung ;

b.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, telah terjadi perubahan nomenklatur dari Desa menjadi kampung dan perlu penyesuaian dengan istilah atau nomenklatur dimaksud ;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Irian Barat dan KabupatenKabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;

2.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842) ;

1

3.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong selatan, Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Toli Kara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) ;

4.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

5.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;

10.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;.

2

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAROPEN dan BUPATI KABUPATEN WAROPEN MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG.

DAN

MEKANISME

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Waropen ; b. Bupati adalah Bupati Kabupaten Waropen ; c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; d. Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota ; e. Distrik yang dahulu dikenal dengan Kecamatan adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota; f. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; g.

Badan Musyawarah Kampung selanjutnya disingkat BAMUSKAM, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung ;

h.

Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung ; Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang buat oleh Badan Musyawarah Kampung bersama Kepala Kampung ; Peraturan Kepala Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Kampung dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ; Keputusan Kepala Kampung adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kampung maupun Peraturan Kepala Kampung.

i. j. k.

BAB II AZAS PEMBENTUKAN

3

Pasal 2 (1) Peraturan Kampung dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung ; (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat kampung setempat. Pasal 3 Dalam membentuk Peraturan Kampung harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. BAB III PERENCANAAN PENYUSUNAN Pasal 4 (1) (2)

Rancangan Peraturan Kampung diprakarsai oleh Pemerintah Kampung ; Rancangan Peraturan Kampung, dapat berasal dari usul inisiatif BAMUSKAM. Pasal 5

Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Kampung, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Kampung. BAB IV MATERI MUATAN PERATURAN KAMPUNG Pasal 6 Materi muatan Peraturan Kampung, meliputi seluruh muatan dalam rangka : a. Penyelenggaraaan Pemerintahan Kampung ; b. Pembangunan Kampung ; c. Pemberdayaan Masyarakat ; dan d. Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Pasal 7 Materi muatan Peraturan Kampung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, dapat berupa : a. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kampung ; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, setiap tahun ; c. pembentukan lembaga kemasyarakatan ;

4

d.

sumber-sumber pendapatan kampung. Pasal 8

Materi Peraturan Kampung dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kampung, dapat berupa: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung untuk 5 (lima) Tahun ; b. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kampung untuk setiap tahunnya. Pasal 9 Materi Peraturan Kampung dalam rangka pemberdayaan kampung dapat berupa : a. Pembentukan lembaga kemasyarakatan dalam bentuk pemberdayaan kampung ; b. Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemberdayaan kampung. BAB V PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN Pasal 10 (1) (2)

(3) (4)

Rancangan Peraturan Kampung yang diprakarsai oleh Pemerintah Kampung diajukan oleh Kepala Kampung kepada Badan Musyawarah Kampung ; Badan Musyawarah Kampung meneliti, mempelajari dan melaksanakan rapat pra pembahasan diantara anggota Badan Musyawarah Kampung tentang materi rancangan peraturan kampung yang diajukan oleh Kepala Kampung ; Rancangan Peraturan Kampung dibahas secara bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung untuk mendapat persetujuan bersama ; Rancangan Peraturan Kampung yang telah disetujui bersama Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung tersebut pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan Badan Musyawarah Kampung kepada Kepala Kampung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 11

(1)

(2)

(3)

(4)

Khusus Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, pungutan kampung, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan Badan Musyawarah Kampung sebelum ditetapkan oleh Kepala Kampung, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati untuk dievaluasi ; Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Kampung diterima ; Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung dapat menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ; Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dapat didelegasikan kepada Kepala Distrik.

5

Pasal 12 Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 wajib ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tersebut. Pasal 13 (1) (2)

Peraturan Kampung sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Kampung tersebut ; Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku surut. BAB VI TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG Pasal 14

Kerangka struktur Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung dan Keputusan Kepala Kampung terdiri dari : a. Penamaan Judul ; b. Pembukaan ; c. Batang Tubuh ; d. Ketentuan Penutup ; dan e. Lampiran (bila diperlukan). Pasal 15 (1) (2) (3) (4)

Setiap Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung dan Keputusan Kepala Kampung mempunyai penamaan/judul ; Penamaan/judul pada ayat (1) memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur ; Nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat singkat dan mencerminkan isi peraturan/keputusan tersebut ; Judul ditulis dengan huruf kapital/besar tanpa diakhiri tanda baca. Pasal 16

(1)

(2)

Pembukaan pada Peraturan Kampung, terdiri dari : a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” ; b. Jabatan pembentuk Peraturan Kampung ; c. Konsideran/Menimbang ; d. Dasar Hukum ; e. Frasa “Dengan Persetujuan Bersama Bamuskam dan Kepala Kampung” f. Memutuskan ; dan g. Menetapkan Pembukaan pada Peraturan Kepala Kampung, terdiri dari : a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” ; b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Kampung ; c. Konsideran ; 6

d. e. f.

Dasar Hukum ; Memutuskan ; dan Menetapkan.

(3)

Pembukaan pada Keputusan Kepala Kampung, terdiri dari : a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” ; b. Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Kampung ; c. Konsideran ; d. Dasar Hukum ; dan e. Memutuskan. Pasal 17

(1)

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam Pasal-pasal adalah jenis Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung yang bersifat mengatur, sedangkan untuk Keputusan Kepala Kampung bersifat penetapan ; Batang Tubuh Peraturan Kampung/Peraturan Kepala Kampung adalah sebagai berikut : a. Ketentuan Umum ; b. Materi yang diatur ; c. Ketentuan Peralihan (kalau ada) ; dan d. Ketentuan Penutup.

(2)

(3)

(1)

Batang Tubuh Keputusan Kepala Kampung memuat semua materi muatan Keputusan yang dirumuskan dalam Diktum-diktum (Kesatu, Kedua,...dst) Pasal 18 Penutup suatu Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung dan Keputusan Kepala Kampung, memuat hal-hal sebagai berikut : a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan ; b. Nama Jabatan (ditulis huruf besar) ; c. Nama lengkap Pejabat yang menandatangani (ditulis huruf besar), dan tanpa menggunakan gelar ; d. Penetapan Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung dan Keputusan Kepala Kampung ditandatangani oleh Kepala Kampung. BAB VII PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN Pasal 19

(1) (2)

Peraturan Kampung disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Distrik sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Peraturan Kampung dan Peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kampung.

BAB VIII 7

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Waropen. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Waropen. Ditetapkan di Botawa pada tanggal 11 September 2008 BUPATI KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD ONES. J. RAMANDEY

Diundangkan di Botawa pada tanggal 18 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD CORNELIS SIMONAPENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2008 NOMOR 11

Untuk Salinan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITUS YAPANANI

8

ini

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG I. UMUM Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan haruslah senantiasa berdasarkan asas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan, pemberlakuan dan penyebarluasan. Guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna di kampung sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Kampung atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Musyawarah Kampung bersama Pemerintah Kampung menyusun Peraturan Kampung dan Kepala Kampung menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Kampung dan Keputusan Kepala Kampung, yang harus disusun secara benar dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien oleh seluruh masyarakat dikampung. Untuk itu perlu adanya pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Kampung. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3

Huruf a Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

9

Huruf b Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

yang tepat" dibuat oleh berwenang. batal demi

Huruf c Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya. Huruf d Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Huruf e Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Huruf f Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berhagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya. Huruf g Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan. dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas

10

Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas

11

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 11 Tahun 2008 Tanggal : 11 September 2008 CONTOH PERATURAN KAMPUNG, PERATURAN KEPALA KAMPUNG, DAN KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG PERATURAN KAMPUNG WAREN I NOMOR ………… TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KAMPUNG WAREN I, Menimbang

: a. bahwa ……............; b. bahwa ……............; c. dan seterusnya …..;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) ; 2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842) ; 3.

Undang–Undang Republik Indonesai Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong selatan, Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Toli Kara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) ;

4.


12

5.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4548) ;

6.


7.


8. dan seterusnya …..; Dengan Persetujuan Bersama BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG WAREN I dan KEPALA KAMPUNG WAREN I MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN 2008 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ……........... BAB II ………......... Pasal 2 .................... BAB … (dan seterusnya)

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Waropen. Ditetapkan di Waren pada tanggal ………. Januari 2008 KEPALA KAMPUNG WAREN I, (tanda tangan) (NAMA LENGKAP)

diundangkan di Waren pada tanggal ………….. Januari 2008 SEKRETARIS KAMPUNG WAREN I (tanda tangan) (NAMA LENGKAP)

14

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 11 Tahun 2008 Tanggal : 11 September 2008 CONTOH PERATURAN KEPALA KAMPUNG PERATURAN KEPALA KAMPUNG WAREN I NOMOR ……………. TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN DI KAMPUNG WAREN I DISTRIK WAROPEN BAWAH TAHUN 2008 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KAMPUNG WAREN I, Menimbang

: a. b. c.

bahwa ……............; bahwa ……............; dan seterusnya …..;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan KabupatenKabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) ; 2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842) ; 3.


4.


15

5.


6.


7.


8. dan seterusnya …..; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: TATA CARA PEMBENTUKAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN DI KAMPUNG WAREN I DISTRIK WAROPEN BAWAH TAHUN 2008 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ……........... BAB II ………......... Pasal 2 .................... BAB ….. (dan seterusnya)

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

16

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Waropen. Ditetapkan di Waren pada tanggal ……. Januari 2008 KEPALA KAMPUNG WAREN I, (tanda tangan) diundangkan di Waren pada tanggal …… Januari 2008 SEKRETARIS KAMPUNG WAREN I (tanda tangan) (NAMA LENGKAP)

17

(NAMA LENGKAP)

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 11 Tahun 2008 Tanggal : 11 September 2008 CONTOH KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG WAREN I NOMOR ……….. TAHUN 2008 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS JAGA SISKAMLING BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN 2008 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KAMPUNG WAREN I, Menimbang

: a. b. c.

bahwa ……............; bahwa ……............; dan seterusnya …...;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan KabupatenKabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) ; 2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842) ; 3.


4.


18

5.


6.


7.


8. dan seterusnya …..; MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA

: : PENUNJUKAN PETUGAS JAGA SISKAMLING BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN 2008 ;

KEDUA

: ......................;

KETIGA

: Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Waren I ;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Waren pada tanggal……… Januari 2008 KEPALA KAMPUNG WAREN I, (tanda tangan) (NAMA LENGKAP)

19

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN

Recommend Documents