IDENTIFIKASI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN HALMAHERA UTARA DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Nama
: Adi Suhendra Subandrio
Nim
: 090811100
Pembimbing
: 1. Dr. Dra. Joyce. J. Rares, M.Si 2. Drs. B. Kiyai, M.Si
ABSTRACTIn the implementation ofregional autonomy, financial resourcesderivedfromlocal revenue (PAD) is moreimportantthan thesources ofoutsiderevenue (PAD), aslocal revenue(PAD) maybe usedin accordancewith theinitiativesandregionalinitiatives, while the form ofgovernment(non-PAD) is morebound. Opinion(PAD) is aself-sector regional revenuetaxes, levies, results oflocal stateownedcompanies, wealthmanagementresultsinseparateareas, and otherincome of(PAD) islegitimate. In principle,theautonomous regionalgovernmentaffairsisentirely the responsibility ofthe relevant regionin terms offinancing, in accordancewith the conceptitself,which meansselfreliance. The importance ofthe financial positionof regional autonomyin thearea of highlyrecognized bythe government. Similarly,an alternativeway toobtainadequate financinghas also beentaken into considerationby the governmentand thepeople's representatives(DPRD). Bytrenching andincreasingrevenue (PAD) local governmentsare alsoexpectedto increaseits abilityin the administration oflocalaffairs. It is understood thatthe areaisalreadyrunningits ownaffairsaccording tothe principle ofautonomousgovernmentneeds toidentifysources oflocal revenue(PAD) to supportthe implementation ofregional autonomy. Becausethe implementation oflocal government functionswill beimplementedoptimally whenthe implementation ofgovernment affairsfollowedbyfinancialrevenue sourcesaloneareenoughareasto the regions. Keywords: Regional Revenue(PAD), Regional Autonomy provinsi itu dibagi atas kabupaten dan
PENDAHULUAN Negara Republik Indonesia adalah Negara
kesatuan
dengan
sistem
desentralisasi. Hal ini, tercantum dalam undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat 1 yang
berbunyi, Negara Kesatuan
kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang. Sistem pemerintahan Republik Indonesia
juga
mengatur
asas
Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas
desentralisasi, dekosentrasi dan tugas
daerah-daerah
pembantuan yang dilaksanakan secara
provinsi dan daerah
bersama-sama.
Untuk
mewujudkan
kebutuhan
dalam
rangka
pelaksanaan asas desentralisasi tersebut
penyelenggaraan
maka dibentuklah daerah otonom yang
tangganya sendiri. Jadi agar daerah dapat
terbagi dalam daerah provinsi, daerah
menjalankan
kabupaten dan daerah kota yang bersifat
sebaik-baiknya
otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1
pendapatan daerah, sesuai dengan apa
ayat (6) Undang-Undang Nomor 32
yang dikatakan Soedjito yaitu semakin
Tahun 2004. Menurut pasal 1 ayat 6
besar keuangan daerah, semakin besar
dalam
tersebut
pulalah
otonom,
menyelenggarakan
Undang-Undang
dirumuskan
bahwa
selanjutnya
disebut
kesatuan
daerah daerah
masyarakat
adalah
hukum
yang
urusan
kewajibannya perlu
kemampuan
dalam
bidang
umum,
rumah
dengan
ada
sumber
daerah
untuk
usaha-usahanya
keamanan,
sosial,
ketertiban
kebudayaan
dan
umumnya
bagi
mempunyai batas-batas wilayah yang
kesejahteraan
berwenang
mengurus
wilayah dan penduduknya, atau dengan
urusan pemerintahan dan kepentingan
kata lain semakin besarlah kemampuan
masyarakat setempat menurut prakarsa
daerah untuk memberikan pelayanan
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
umum kepada masyarakat.
mengatur
dan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Ada
pada
beberapa
faktor
yang
Indonesia. Pengertian daerah otonom
mempengaruhi
dimaksud agar daerah yang bersangkutan
penyelenggaraan otonomi daerah, seperti
dapat
dengan
yang dikemukakan Agus Syamsudin
tidak
(dalam Trilaksono Nugroho, 2000: 11-
bergantung kepada pemerintah pusat,
18) mengemukakan bahwa ada lima hal
oleh karena itu daerah otonom harus
yang
mempunyai kemampuan sendiri untuk
otonomi daerah, sebagai berikut:
mengurus
a. Self
berkembang
kemampuannya
sesuai
dan
sendiri
yang
mengatur
rumah
mendasari
kemampuan
dalam
regulating
pelaksanaan
power,
tangganya sendiri melalui sumber-sumber
kemampuan
pendapatan
melaksanakan otonomi daerah
yang
dimiliki.
Hal
ini
meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh
daerah
dengan
batas-batas
kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan
untuk
membiayai
semua
b. Self
modifying
mengatur
power,
yaitu dan
yaitu
kemampuan menyesuaikan antara peraturan dan kondisi daerah.
c. Local political support, yaitu adanya legitimasi yang luas dari masyarakat terhadap
daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.
penyelenggaraan
pemerintahan daerah. d. Financial
oleh D.J. Mamesah (dalam Kristadi,
resources,
kemampuan
mengelolah
yaitu
1989) yang menyatakan bahwa keuangan
sumber
daerah adalah semua hak dan kewajiban
penghasilan dan keuangan daerah e. Developing kemampuan
brain
Pendapat diatas didukung juga
power,
untuk
yang dapat dinilai dengan uang, demikian
yaitu
pula segala sesuatu baik berupa uang
membangun
maupun barang yang dapat dijadikan
sumber daya manusia atau aparatur
kekayaan
yang handal dan berintelektual.
dimiliki / dikuasai oleh negara atau
Diantara faktor-faktor tersebut, faktor
keuangan
essensial
untuk
merupakan mengukur
faktor tingkat
pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab harus didukung dengan
tersedianya
dana
guna
pembiayaan pembangunan. Maka daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai
penyelenggaraan
urusan
rumah tangganya, hal ini sejalan dengan pendapat Pramudji (dalam Koha,2010) yang menyatakan pemerintahan daerah tak
dapat
melaksanakan
fungsinya
dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan
pembangunan,
keuangan
inilah
merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan
sepanjang
belum
daerah yang lebih tinggi serta pihakpihak
lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dikatakan demikian, karena
daerah
Dalam
pelaksanaan
otonomi
daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan
dengan
sumber-sumber
diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan
asli
daerah
dapat
dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif
daerah
pemberian
sedangkan
pemerintah
(non
bentuk PAD)
sifatnya lebih terikat.Menurut Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa pendapat daerah sendiri adalah penerimaan daerah diri
sektor
pajak,
retribusi,
hasil
perusahan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendaptan asli daerah (PAD) yang sah.
Pada
prinsipnya
urusan
tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah atas daerah otonom itu
pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
sepenuhnya menjadi tanggung jawab
dimana besarnya di sesuaikan dan di
daerah yang bersangkutan dalam hal
selaraskan
pembiayaannya, sesuai dengan konsep
kewenangan antara pemerintah pusat dan
otonomi itu sendiri, yang mengandung
daerah. Semua keuangan yang melekat
arti
posisi
pada setiap urusan pemerintah yang di
keuangan daerah dalam penyelenggaraan
serahkan kepada daerah menjadi sumber
otonomi daerah sangat disadari oleh
keuangan daerah.
kemandirian.Pentingnya
pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk
mendapatkan
keuangan
yang
dengan
Sebagai pendukung
pembagian
salah
satu
penyelenggaraan
otonomi
memadai telah pula di pertimbangkan
daerah,
oleh pemerintah dan wakil-wakil rakyat
khususnya
(DPRD).
dan
(PAD) kabupaten Halmahera Utara dari
meningkatkan pendapatan asli daerah
hasil pengamatan menunjukan bahwa
(PAD) diharapkan pemerintah daerah
masih banyak sumber Pendapatan Asli
juga
meningkatkan
Daerah (PAD)yang belum dimanfaatkan
kemampuannya dalam penyelenggaraan
secara optimal seperti pajak daerah,
urusan daerah.
retribusi daerah dan dana lain-lain yang
Dengan
mampu
penggalian
Dapat dipahami bahwa daerah yang
sudah
menjalankan
urusan
maka
faktor
keuangan
Pendapatan
daerah,
Asli
Daerah
sah. Dengan mengacu pada permasalahan tersebut,
maka
penulis
tertarik
pemerintahannya sendiri menurut asas
mengangkat
otonom perlu di identifikasi sumber
tentang,βIdentifikasi Sumber Pendapatan
pendapatan asli daerah (PAD) demi
Asli
mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
Halmahera
Sebab
Pelaksanaan Otonomi Daerahβ.
penyelenggaraan
fungsi
pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan
judul
Daerah
penelitian
(PAD)
Utara
Kabupaten
DalamMendukung
METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Penelitian
pemerintahan diikuti dengan sumber-
Penelitian ini dirancang dengan
sumber penerimaan keuangan daerah
menggunakan metode deskriptif.Metode
sendiri yang cukup kepada daerah,
deskriptif
dengan mengacu kepada Undang-Undang
pemecahan
diartikan masalah
sebagai yang
proses diselidiki
dengan melukiskan keadaan subjek dan
Halmahera
Utara
objek penelitian pada saat sekarang
pelaksanaan
otonomi
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
kamus ilmiah populer, identifikasi adalah
bagaimana adanya (Nawawi, 1990:22).
pengenalan atau pembuktian sama, jadi
Pada
identifikasi
umumnya
penelitian
deskriptif
daerah
sehingga dalam rangka penelitiannya
menentukan
bahkan
sesungguhnya
perlu
hipotesisnya
menentukan
(Arikunto,
(PAD)
pendapatan
adalah
dan
rangka
daerah.Menurut
sumber
merupakan penelitian yang non hipotesis
tidak
dalam
meneliti,
menetapkan
yang
asli
menjadi
mana sumber
2002).
pendapatan asli daerah (PAD) dengan
Pelaksanaan metode penelitian deskriptif
cara meneliti dan mengusahakan serta
tidak
pada
mengelola sumber pendapatan tersebut
pengumpulan dan penyusunan data, tetapi
dengan benar sehingga memberikan hasil
meliputi analisis dan interpretasi tentang
yang
arti data tersebut, selain itu semua yang
Sedangkan pendapatan asli daerah adalah
dikumpulkan berkemungkinan menjadi
pendapatan yang diperoleh dari sumber-
kunci terhadap apa yang di teliti (
sumber pendapatan daerah dan dikelola
Moleong, 1997:172 ).
sendiri
terbatas
hanya
sampai
Penelitian deskriptif digunakan
maksimal
oleh
(Mardiasmo,2002).
pemerintahan
daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri
untuk mengumpulkan, merangkum serta
dari :
menginterpretasikan
a. Pajak daerah adalah iuran wajib
diperoleh, kembali
data-data
yang
selanjutnya
sehingga
dengan
diharapkan gambaran
dapat yang
jelas,
yang diolah
demikian
menghasilkan terarah
berupa uang atau dipungut
oleh
barang
yang
pemerintah
berdasarkan undang-undang.
dan
b. Retribusi daerah adalah pungutan
menyeluruh dari masalah yang menjadi
daerah sebagai pembayaran atas jasa
objek penelitian.
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan
B. Definisi
Operasional
Fokus
pemerintah
kepentingan
Penelitian Dalam
oleh
penelitian
ini,
fokus
orang
daerah pribadi
untuk atau
badan.
penelitiannya adalah identifikasi sumber
c. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah
pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten
adalah hasil perusahan milik daerah
dan
hasil
daerah
pengelolaan
lainnya
yang
kekayaan dipisahkan
Studi untuk
kepustakaan
melancarkan
digunakan
kegiatan
penulis
(bagian laba, BUMN, Deviden dan
dalam perolehan data yang mana data
penjualan
sumber pendapatan asli daerah (PAD)
seham
milik
daerah,
penjualan asset daerah dan lain-lain. C. Data dan Sumber data
kabupaten Halmahera Utara (HALUT). E. Teknik analisis data
Data utama yang dijadikan dasar
Dalam
penelitian
ini
untuk
penelitian adalah data sekunder. Data
mengetahui gambaran atau penjelasan
sekunder di gali dari berbagai sumber
mengenai
yang relevan, seperti Pemerintah Daerah
Daerah (PAD) menggunakan data-data
(Halmahera Utara), BAPPEDA (Badan
yang telah diolah dari instansi terkait,
Perencanaan dan Pendapatan Daerah
dikabupaten
Halmahera Utara), DISPENDA (Dinas
Selanjutnya
Pendapatan Daerah Halmahera Utara),
permasalahan
BPS (Badan Pusat Statistik). Data yang
teknik analisis yaitu sebagai berikut :
digunakan bersifat resmi dan tertulis.
1. Analisis kontribusi
data
yang
adalah data sekunder,
Pendapatan
Halmahera untuk yang
Asli
Utara.
menganalisis ada
digunankan
Yaitu untuk mengetahui besarnya
D. Teknik pengumpulan data Karena
sumber
digunakan
maka teknik
kontribusi
masing-masingsumber
PAD
terhadap
total
pengumpulan data yang digunakan dalam
PAD,makadigunakan
penelitian ini adalah sebagai berikut :
sebagai berikut (Widodo, 1990):
1.
Studi dokumentasi
πΎπΎππ
Studi dokumentasi digunakan untuk melakukan
mengumpulkan
data
sekunder.Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menghimpun dan
menelaah
data
yang
telah
tersedia di Kabupaten Halmahera Utara
(Kabupaten
Induk)
yang
berkaitan dengan obyek yang diteliti. 2.
Studi kepustakaan/literatur
formulasi
πΎππ π₯ 100% πππ
Diketahui : KKSP adalah kontribusi komponen sumber penerimaan KSP
adalah
besaran
komponen
sumber penerimaan TSP adalah besaran total sumber penerimaan 2. Analisis efektifitas Analisis mengetahui
ini
digunakan
untuk
keberhasilan
dalam
pencapaian sasaran/target yang telah
PEMBAHASAN DAN HASIL
ditetapkan
PENELITIAN
dengan
presentase realisasi
menggunakan
perbandingan penerimaan
antara
dan
A. Hasil estimasi
target
Dalam menghitung hasil penelitian
penerimaan yang telah ditetapkan
ini, menggunakan 2 (dua) analisis yaitu
sebelumnya. Bila diformulasi dalam
analisis kontribusi dan analisis efektifitas.
rumus
Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :
(Mardiasmo,2002),
adalah
sebagai berikut: πΈππππ‘ππππ‘ππ
1.
π
πππππ ππ π ππππππππππ π₯ 100% ππππππ‘ ππππππππππ
Analisis kontribusi Yaitu untuk mengetahui besarnya kontribusi
Efektivitas
pungutan
suatu
PAD yaitu pajak daerah, retribusi
komponen
penerimaan
PAD
daerah dan lain-lain PAD yang sah
mana
terhadap total PAD.
dikatakan
efektif
bila
presentase yang diperoleh dari rumus diatas
semakin
besar,
bila mana presentase yang di peroleh semakin
kecil.
a. Pajak daerah
demikian
sebaliknya dikatakan tidak efektif
Ada
πΎπΎππ
4.194.511.942,00 π₯ 100% = 037,07 113.121.899.617,57
b. Retribusi daerah
kriteria
efektifitas yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri yang
πΎπΎππ
7.820.577.653,78
113.121.899.617,57
πΎπΎππ
yaitu: Tabel Kriteria Efektifitas No
% 40<
Kriteria Sangat tdk efektif
2
40-<60
Tidak efektif
3
60-<80
Cukup efektif
4
80-<100
Efektif
5
> 100
Sangat efektif
Sumber : Departemen Dalam Negeri
π₯ 100% = 069,13
c. Lain-lain PAD yang sah
dapat digunakan sebagai pedoman,
1
masing-masingsumber
101.106.810.021,79
113.121.899.617,57
Berdasarkan
π₯ 100% = 89,38
analisis
kontribusi
diatas, dapat dilihat dari ketiga sumber
pendapatan
asli
daerah
(PAD) kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012, pendapatan dari LainLain
PAD
kontribusi
yang
sah
memiliki sebesar
101.106.810.021,79 atau presentase sebesar 89,38% dari total pendapatan asli daerah (PAD), meskipun tidak
mencapai
target
telah
Berdasarkan data dalam Perubahan
ditetapkan, selanjutnya diikuti oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
retribusi
memiliki
(APBD-P) Kabupaten Halmahera Utara
kontribusi sebesar 7.820.577.653,78
Tahun 2012, Pemerintah Daerah memasang
atau presentase sebesar 069,13% dari
target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
total pendapatan asli daerah (PAD)
sebesar
dan yang terakhir adalah pajak
Daritarget pendapatan asli daerah (PAD)
daerah yang memiliki kontribusi
yang telah ditetapkan tersebut diatas,
lebih kecil dari kedua pendapatan
dapat dilihat bahwa ternyata Pendapatan
yaitu sebesar 4.194.511.942,00 atau
Asli Daerah (PAD) terealisir sebesar Rp.
presentase sebesar 037,07%.
113.121.899.617,57 atau tidak mencapai
Dengan demikian maka kontribusi
target yang telah ditetapkan dengan
yang
prosentase
daerah
yang
paling
pendapatan
2.
yang
besar
asli
terhadap
daerah
(PAD)
Rp.
155.413.393.565,00.
realisasi
terhadap
target
hanyalah sebesar 72,79%. Hal ini dicapai
Kabupaten Halmahera Utara adalah
dari
pendapatan dari penerimaan lain-lain
4.194.511.942,00 atau capaian presentase
PAD
selanjutnya
sebesar 57,46%, retribusi daerah sebesar
penerimaan dari retribusi dan yang
7.820.577.653,78 atau capaian presentase
terakhir
pajak
sebesar 45,57% dan lain-lain PAD yang sah
daerah. Untuk lebih jelasnya sumber
sebesar 101.106.810.021,79 atau presentase
pendapatan asli daerah (PAD) dapat
sebesar 77,21%. Dengan demikian, maka
dilihat pada table dibawah ini:
dengan menggunakan kriteria yang di buat
Analisis efektifitas
oleh Departemen Dalam Negeri maka
yang
sah,
penerimaan
Analisis
ini
dari
pajak
daerah
sebesar
digunakan
untuk
pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten
keberhasilan
dalam
Halmahera Utara tahun 2012 cukup efektif
pencapaian sasaran/target yang telah
untuk membiayai pelaksanaan otonomi
ditetapkan
daerahnya.
mengetahui
dengan
presentase realisasi
menggunakan
perbandingan penerimaan
dan
antara target
penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. πΈππππ‘ππππ‘ππ
113.121.899.617,57 155.413.393.565,00
B. Faktor yang Peningkatan PAD
menghambat
Dengan demikian, dari pembahasan hasil penelitian diatas, dapat dilihat bahwa
π₯ 100% = 72,79
ada beberapa kendala yang mengakibatkan
target yang telah di rencanakan tidak
KESIMPULAN DAN SARAN
terealisasi secara efektif, dimana pajak
A. Kesimpulan
daerah dan retribusi daerah memberikan
Dari
kontribusi yang masih minim. Hal ini
pembahasan
disebabkan beberapa masalah, diantaranya
beberapa kesimpulan sebagai berikut
sebagai berikut :
:
a. Faktor sumberdaya manusia (SDM)
1. Sumber pendapatan asli daerah
hasil
penelitian
maka
dapat
ditarik
yaitu kemampuan dan keterampilan
(PAD)
dalam mengelola pajak dan retribusi
Utara berasal dari pajak daerah,
daerah masih minim, ini terbukti dari
retribusi daerah dan lain-lain PAD
beberapa
pajak
yang sah.
memenuhi
target
yang serta
belum beberapa
b. Faktor sarana dan prasaran yaitu
Halmahera
2. Berdasarkan analisis kontribusi dari
retribusi daerah.
kabupaten
dan
sumber
daerah
pendapatan
(PAD)
asli
kabupaten
sarana dan prasarana yang kurang
Halmahera Utara tahun 2012,
memadai memyebabkan para aparat
sumber penerimaan lain-lain PAD
dilapangan
dalam
yang sah memiliki kontribusi
retribusi
yang lebih besar daripada pajak
memungut
kesulitan pajak
dan
daerah dan retribusi daerah.
daerah. c. Faktor
peraturan
perundang-
3. Berdasarkan analisis efektifitas
undangan yaitu masih terbatas dan
dari
lemahnya perangkat hukum dalam
daerah
memungut pajak dan retribusi.
Halmahera
d. Faktor
pengawasan
yaitu
dalam
sumber
(PAD)
daerah
system pengawasan dari pihak terkait
melaksanakan
masih
daerahnya.
optimal,
sehingga
banyak SKPD yang tidak mencapai
kabupaten
Utara
dalam
cukup
efektif
untuk otonomi
B. Saran 1. Sumber pendapatan asli daerah
target. e. Faktor
asli
mendukung pelaksanaan otonomi
memungut pajak dan retribusi daerah
belum
pendapatan
koordinasi
yaitu
sistem
(PAD)
Kabupaten Halamahera
koordinasinya belum jalan dengan
Utara perlu digali lagi, agar dapat
baik.
meningkatkan PAD.
2. Optimalkan kinerja SKPD dalam meningkatkan
pendapatan
daerah
Pemikiran dan Pelaksanaan,
asli
Citra Aditya Bakti, Bandung.
(PAD),
Hasibuan, Nurimansyah. 1991, Otonomi
karenakebanyaknya SKPD tidak
dan Desentralisasi Keuangan
serius menggarap retribusi daerah
Daerah, Prisma,Jakarta.
yang menjadi tanggung jawabnya.
Irianto, Agus. 2012 ,Statistik; Konsep
3. Beberapa
faktor-faktor
Dasar,
Aplikasi,
penghambat peningkatan sumber
Pengembangannya,
pendapatan asli daerah (PAD)
Jakarta.
perlu mendapat perhatian serius dari
pemerintah
Kencana,
Kaloh, J, 2007, Mencari Bentuk Otonomi
dalam
Daerah; Suatu Solusi Dalam
membenahi sistem pemungutan
Menjawab
sumber PAD.
Dan
Kebutuhan
Tantangan
Local Global,
Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman,
Dan
1987,
Beberapa
Koha,
Josef
Riwu.
2010,
Prospek
Pemikiran Tentang Otonomi Daerah,
Otonomi Daerah di Negara
MSP, Jakarta.
Republik
Adisasmita, Rahardjo, 2011, Pembiayaan
Identifikasi Faktor-Faktor yang
Indonesia
Pembangunan Daerah, Graha
Mempengaruhi
Ilmu, Yogyakarta.
Penyelenggaraan Daerah,PT.
Arikunto, S. 2002, Prosedur Penelitian,
Rudy.
2012,
Ekonomika
Otonomi
Rajawali
Pers,
Jakarta.
Rineka Cipta, Jakarta. Badrudin,
;
Kaho,
Yosef
Riwu.
2012,Analisa
Otonomi Daerah, UPP STIM
Hubungan Pemerintah Pusat
YKPN, Yogyakarta.
dan
Bahar, Ujang. 2008, Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri : Antara Teori dan Praktek, PT. Indeks, Yogyakarta. Darumurti, Krishna, D. 2000, Otonomi Daerah
Perkembangan
Daerah
Indonesia,PolGov
di FISIPOL
UGM, Yogyakarta. Kristadi JB, 1986, Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Alumni, Bandung. Kumorotomo,
Wahyudi,
βPemekaran
2009, Versus
Kemakmuran Daerahβ, dalam
pembentukan, penghapusan, dan
buku
penggabungan daerah, CV. Novindo
bertema
Reformasi
birokrasi, kepemimpinan, dan
Pustaka Mandiri, Jakarta-2008.
pelayanan
Ridwan dan Sunarto. 2012, Pengantar
publik:
kejian
pelaksanaan otonomi daerah di
Statistika
Indonesia,
atas
Pendidikan, Sosial, Komunikasi,
kerjasama JIAN-UGM, MAP-
Ekonomi, dan Bisnis, Alfabeta,
UGM dengan penerbit Gava
Bandung,
diterbitkan
Media, Yogyakarta.
Daerah,FH
Yosuff, 2010, βPolitik Local Di Indonesia: Dari Otokratik Ke Politikβ,
penelitian:
Ridwan, 2009, Hukum Administrasi di
Leo Agustino dan Mohammad Agus
Reformasi
untuk
dalam
UII
Press,
2010,
Hukum
Yogyakarta. Sinamo,
Nomensen, Administrasi
Negara,
jurnal ilmu politik edisi 21,
Diterbitkan oleh Jala Permata
diterbitkan atas kerjasama AIPI
Aksara, Jakarta.
dengan Pustaka Pelajar, Jakarta. Mardiasmo,
2002.Otonomi
dan
Ratnawati, Tri, 2010, βSatu Dasawarsa Pemekaran
Daerah
Era
Manajemen Keuangan Daerah,
Reformasi: Kegagalan Otonomi
PT. ANDI Offset, Yogyakarta.
Daerah?β, dalam jurnal ilmu
Moleong, L, 2002, Metode Penelitian
politik edisi 21, diterbitkan atas
Kualitatif, PT. Remaja Rosda
kerjasama AIPI dengan Pustaka
Karya, Bandung.
Pelajar, Jakarta.
Nawawi, H, 1990, Metode Penelitian Kualitatif,
UGM
Press,
Yogyakarta Pantja,
I
Gede,
Sumber Peraturan: 1. Peraturan Pemerintah Republik
2007,Problematika
Indonesia Nomor 78 tahun 2007
Hukum Otonomi Daerah Di
tentang tata cara pembentukan,
Indonesia,
penghapusan, dan penggabungan
PT.
Alumni,
Bandung. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
daerah. 2. Undang-undang nomor 32 tahun
Nomor 77 dan 78 Tahun 2007 tentang
2004 tentang pemerintah daerah
Lembaga Daerah dan Tata cara
(Perubahan kedua).
C. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
