Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur

eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, 2016, 4 (1): 15-25 ISSN 2355-5408, ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2016

Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur Aresta Darmanto 1 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi sumber pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Dengan menggunakan key informan dan informan sebagai sumber data, datadata yang disajikan menggunakan data primer dan data sekunder melalui observasi, dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif menurut Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian ini menunjukkan, dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Timur telah melakukan beberapa tindakkan atau langka-langkah, yaitu sebagai berikut yaitu melakukan sosialisasi, meningkatkan profesionalisme pegawai, menyediakan sarana dan prasarana, menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan. Di Kabupaten Kutai Timur memiliki hasil laporan penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2014 yang menunjukkan realisasi sangat baik dan melampaui dua kali lipat dari target. Hal ini dikarenakan masih banyak data sumber pendapatan asli daerah yang belum masuk kedalam pendataan daerah. Terutama pajak hotel, pajak restoran, pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan, serta ketiga jenis retribusi daerah. Kata Kunci : Sumber Pendapatan Asli Daerah Pendahuluan Salah satu unsur reformasi adalah tuntutan pemberian otonomi daerah yang luas kepada daerah dan kota. Otonomi daerah dianggap oleh sebagian kalangan praktisi sebagai obat penawar gejolak politik yang terjadi pada waktu orde baru. Era reformasi kemudian dimaknai sebagai capaian terbesar dalam pelaksanaan otonomi daerah sepanjang sejarah Indonesia. Permasalahannya dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam setiap rangka pelaksanaan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat 1

Mahasiswa Program S1 Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 4, Nomor 1, 2016: 15-25

sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu pemerintah daerah berusaha meningkatkan perekonomiaan dan sosial rakyatnya, pembangunan didaerah dari berbagai potensi, dan memenuhi kebutuhan aspirasi masyarakatnya. Semuanya akan terwujud jika diimbangin dengan dukungan dari segi keuangan daerah yang cukup dan pengelolaan yang baik. Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah didaerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Salah satu penerimaan/pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan meningkatkan pendapatan asli daerah diharapkan akan mampu untuk mendukung perkembangan perekonomian daerah, kemandirian pendapatan asli daerah, serta menciptakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Jadi pendapatan asli daerah akan menjadi penopang utama terselenggaranya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Di Kabupaten Kutai Timur itu sendiri memiliki sumber pendapatan asli daerah tahun 2011 sebesar Rp 53.198.415.526,32 dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD (Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp 2.092.475.4304.283.96 presentasen pendapatan asli daerah sebesar 2,5% dari APBD. Pada tahun 2012 sebesar Rp 67.513.442.722,03 dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 2.420.282.669.000 presentasen pendapatan asli daerah sebesar 2,8% dari APBD. Pada tahun 2013 pendapatan asli daerah sebesar Rp 69.819.547.613,86 dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 2.937.418.930.321 presentasennya sebesar 2,3% dari APBD. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 pendapatan asli daerah sebesar Rp 218.056.291.750,83 dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 2.929.291.274.000 presentasennya sebesar 7,4% dari APBD. Disimpulkan pada tahun 2012 dan tahun 2014 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2013 terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendapatan asli daerah terjadi fluktuatif sehingga diperlukannya suatu langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, agar dapat mengoptimalisasi sumber pendapatan asli daerahnya. Selain itu kontribusi dari pusat masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kutai Timur itu sendiri. Mengakibatkan pembiayaan daerah masih sangat tergantung dengan sumber dana dari pemerintah pusat. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan meneliti bagaimana cara pemerintah dalam mengoptimalisasi sumber pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini didasari dengan pertimbangan dan pengamatan penulis 16

Optimalisasi Sumber PAD terhadap Pelaksanaan OD di Kabupaten KUTIM (Aresta)

dilapangan bahwa dengan dilaksanakannya otonomi daerah membawa konsekuensi daerah harus mampu menggali segala potensi yang ada untuk dijadikan sumber pendapatan asli daerah guna pembiayaan pembangunan dan pemerintah harus mengoptimalkan dari pemungutan sampai penyaluran pendapatan asli daerah tepat pada sasarannya. Dan tanpa penyaluran yang tepat dan bertanggugjawab, pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Kutai Timur tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Jadi penulis ingin meneliti masalah ini dengan judul “Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur”. Landasan Teori Otonomi Daerah Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Menurut Gadjong (2007:109) “otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintah didaerah.” Keuangan Daerah Menurut Deddy Supriady dan Dadang Solihin (2004:379) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan untuk sumber keuangan daerah itu sendiri masuk dalam Pasal 5 undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1. Pendapatan asli daerah 2. Dana perimbangan 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah yang disingkat dengan pada, menurut A.W. Widjaya (2003:42) "pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah." Untuk menjalankan tugas-tugas otonomi dalam suatu daerah tentu memerlukan pendanaan agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan lancar. Bahkan dalam mengukur kemampuan berhasil atau tidaknya suatu daerah tersebut menjalankan tugas-tugas dilihat dari kemampuan keuangannya. Dan pada pasal 6 undang-undang nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah bersumber dari: 17


1. 2. 3.

Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba badan usaha umum daerah 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu seperti jasa giro dan pendapatan bunga Pajak Daerah Menurut Mardiasmo (2011:12) mengatakan berikut: Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retrebusi Daerah Retribusi daerah menurut ketentuan pasal 1 uu no. 28 tahun 2009, yaitu: Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertantu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pada kelompok diatas pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Optimalisasi Untuk optimalisasi itu sendiri memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud (1996:628) adalah "optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan." Pengertian Optimalisasi menurut Hysocc. 2014 yaitu sebagai berikut: Memiliki cangkupan sama dengan pengertian "Optimasi yaitu suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesusatu secara optimal", Optimasi, (Online),(http://id.wikipedia.org/wiki/Optimasi, diakses 20 maret). Metode Penelitian Jenis Penelitian Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian berusaha untuk menggambarkan dan menjabarkan secara sistematik terhadap fakta dan masalah yang dijumpai dilapangan 18


Fokus Penelitian 1. Langkah-langkah dalam mengoptimalisasikan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Kutai Timur 2. Hasil penerimaan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Kutai Timur tahun 2014 a. Pajak daerah b. Retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Jenis Dan Sumber Data 1. Data primer Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Dalam sumber data utama dikualitatif adalah kunci informan (key Informan) dan informan penelitian. Informan menurut Moleong (2006:132) adalah "orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian." Adapun yang menjadi kunci informan (key Informan) di penelitian ini adalah kepala bidang pajak dan retribusi. Dan informan dalam penelitian ini adalah para stafnya yaitu kepala sesi pendaftaran dan pendataan, kepala sesi perhitungan dan penetapan, dan yang terkahir kepala sesi penagihan dan keberatan. 2. Data sekunder Menurut Hasan (2002:82) "data sekunder yaitu data yang mendukung data primer, mencakup data lokasi penelitian dan data lain yang mendukung masalah penelitian". Teknik Pengumpulan Data Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, studi pustaka dan wawancara. Teknik Analisis Data Teknik analisis data ini menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (1992:15) mengungkapkan "bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/varifikasi". Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Langkah-langkah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut: a. Melakukan sosialisasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan sosialisasi pada setiap 18 kecamatan baik secara sosialisasi aktif maupun pasif. Tujuan sosialisasi ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman tentang sumber pendapatan asli daerah serta mengefektifkan penerimaan daerah. Selain itu memberikan informasi pemahaman cara perhitungan 19


b.

c.

20

dan memotivasi kepada para wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut: 1) Pembuatan buku saku 2) Program kerjasama penyiaran melalui media radio 3) Pembuatan buku peraturan daerah 4) Pembuatan dan penyebaran pamflet 5) Pembuatan dan penyebaran X-banner 6) Kegiatan sosialisasi secara persuasif untuk pemungutan pajak daerah di 18 kecamatan. Ini adalah langkah pemerintah dalam mengoptimalisasikan sumber pendapatan asli daerah dengan cara mendekati dan menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati yaitu sesuai dengan peraturan daerah. Meningkatkan profesionalisme pegawai Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur meningkatkan profesionalisme pegawai di dinas pendapatan daerah, bertujuan untuk memberikan pelatihannya yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas. Kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Memberikan pembekalan peningkatan kemampuan pegawai juru pungut 2) Pelatihan bimbingan teknis sistem pengelolah keuangan daerah, 3) Workshop sistem pengelolaan potensi pajak dan retribusi daerah dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah 4) Pelatihan optimalisasi pendapatan asli daerah serta penggalian potensi 5) Pelatihan tenaga appraisal 6) Pelatihan pajak banguanan dan bumi serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk pegawai dinas pendapatan daerah 7) Tugas belajar di Seklah Tinggi Akuntansi Negara untuk jurusan operator consule. Ini adalah langka pemerintah Kabupaten Kutai timur dalam mengoptimalisasikan sumber pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap pegawai dalam melaksanakan tugas secara profesional dilandasi kepribadian dan etika, sehingga para wajib pajak/ wajib retribusi akan dengan senang hati membayar pajak. Menyediakan sarana dan prasarana Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik, bertujuan untuk memberikan kenyamanan terhadap proses pembayaran dan kegiatan pemungutan dana


2.

pendapatan daerah. Di Kabupaten Kutai Timur telah menyediakan sarana dan prasana sebagai berikut: 1) Penyediaan ruangan pelayanan pajak daerah 2) Pengadaan jaringan website dinas pendapatan daerah kutai timur 3) Penyediaan 18 motor untuk petugas juru pungut kecamatan Ini adalah langkah pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mengoptimalisasikan sumber pendapatan asli daerah dengan cara memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses pelayanan seperti menyediakan tempat pembayaran atau loket-loket pembayaran dan berkerjasama dengan Bank Kaltim. d. Menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan yang bertujuan mempermudah sistem dan memperjelas proses mulai dari pendaftaran sampai penunggakan dana oleh wajib pajak/retribusi. Sistem yang digunakan adalah sistem informasi manajemen pendapatan dan penerimaan penerimaan daerah serta sistem informasi manajemen objek pajak untuk pelayanan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan. Ini adalah langkah pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mengoptimalisasikan sumber pendapatan asli daerah dengan cara membuat pelayanan menjadi lebih responsif untuk hasil pendaftaran objek pajak dan subjek pajak menjadi lebih tertib, mampu mengidentifikasi objek pajak, adanya perekaman data, sistem pelapor yang terukur, memudahkan pemantauan penerimaan /pembayaran pajak di suatu tempat. Dengan begitu akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Hasil penerimaan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Kutai Timur tahun 2014 a. Pajak daerah Tabel Pajak Daerah Jenis pajak daerah Pajak hotel Pajak restoran Pajak hiburan Pajak reklame Pajak penerangan jalan Pajak pakir Pajak air bawah tanah Pajak sarang burung walet Pajak mineral bukan logam dan batuan PBB perkotaan

Keterangan

Target 360.000.000 11.000.000.000 171.000.000 250.000.000

Relisasi 568.778.835,12 18.399.886.526,57 236.574.150,00 558.650.630,00

Sisa 208.778.835,12 7.399.886.526,57 65.574.150,00 308.650.630,00

Lebih Lebih Lebih Lebih

6.000.000.000

7.836.197.053,50

1.836.197.053,50

Lebih

10.000.000

13.419.000,00

3.419.000,00

Lebih

50.000.000

2.246.884,80

(47.753.115,20)

Kurang

1.400.000,00 750.000.000

981.935.836,94

231.935.836,94

Lebih

1.000.000.000

2.634.639.215,00

1.634.639.215,00

Lebih

21

eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 4, Nomor 1, 2016: 15-25 dan perdesaan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

b.

Retribusi jasa umum Retribusi jasa usaha Retribusi perizinan tertentu

22

33.928.155.260,00

4.878.155.260,00

Lebih

Sumber : Dinas pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi hampir keseluruhan telah melebihi target yang ditetapkan bahkan ada yang melampaui target dan hanya ada satu jenis pajak daerah tidak mencapai target yaitu pajak air bawah tanah. Tercapainya target ini menggambarkan bahwa kinerja aparatur dalam menghimpun dana telah maksimal bahkan melebihi perkiraan. Keadaan ini juga memperlihatkan masih banyak data pajak daerah yang belum masuk kedalam pendataan daerah. terutama pajak hotel, pajak restoran, dan pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan. Tidak tercapainya pajak air bawah tanah hal ini menunjukkan aparatur belum mampu dalam menghimpun dana atau mengurus pajak air bawah tanah. Sehingga diperlukannya pelatihan yang kusus untuk pembekalan dalam pemungutan pajak air bawah tanah ini. Serta pembinaan yang kusus dalam pengurusan pajak air bawah tanah. Retribusi daerah Tabel Retribusi Daerah Jenis pajak daerah

c.

29.050.000.000

Target 4.102.496.500 246.200.000 1.006.800.000

Relisasi

Sisa

5.951.068.360 671.730.000

1.848.571.860 425.530.000

1.468.411.920

461.611.920

Keterangan Lebih Lebih Lebih

Sumber : Dinas pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi keseluruhan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Retribusi daerah juga mengalami kondisi hal yang sama dengan pajak daerah. Kondisi yang dimana penetapkan target sangat jauh dari realisasi yang ada. Pembaruan dalam pendataan daerah sangatlah penting dalam setiap periode yang telah ditentukan. Pembaruan ini berguna dalam proses penetapan target serta mengetahui potensi-potensi apa saja yang dimiliki daerah dan dapat dikembangkan guna pembangunan daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari laba atas peryertaan modal pada perusahaan milik daerah. Pada tahun 2014 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 8.094.654.998 terealisasi sebesar Rp 8.166.838.659,99, menunjukkan bahwa realisasi telah melebihi target sebesar Rp 72.183.661,99. Pada kondisi ini masih pada tingkat kewajaran. Pemerintah telah tepat memberikan keputusan dalam penetapan target maupun dalam menghimpun dana hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.


d.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tabel Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Jenis pajak daerah Penerimaan Jasa Giro Pendapatan Bunga Deposito Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Pendapatan Dari Pengembalian Pendapatan Dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP

Target 25.503.652.675 280.000.000

Relisasi 29.412.102.344,03 240.657.582,00

Sisa 3.908.449.669,03 (-39.342.418,00)

Keterangan Lebih Kurang

83.305.313.436,37 1.687.051.803,60 421.214.969,00 192.938.100,00 14.558.803.583,91 3.267.855.500,00

3.287.692.000

3.507.056.000,00

219.364.000,00

Lebih

Sumber : Dinas pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dua jenis realisasi telah melebihi target yang telah ditetapkan dan satu jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah masih kurang dalam mencapai target yang ditetapkan. Penerimaan ini diterangkan di undang-undang no. 33 tahun 2004 bahwa pada penerimaan ini tidak menuntut pemerintah untuk mengoptimalkannya disebabkan penerimaan ini disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam 3 jenis penerimaan, ini hanya untuk penambah penerimaan pendapatan asli daerah saja. Penutup Dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Timur telah melakukan beberapa tindakkan atau langka-langkah, yaitu melakukan sosialisasi, meningkatkan profesionalisme pegawai, menyediakan sarana dan prasarana, dan menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan. Di Kabupaten Kutai Timur memiliki hasil laporan penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2014 yang menunjukkan realisasi sangat baik dan melampaui dua kali lipat dari target. Hal ini dikarenakan masih banyak data sumber pendapatan asli daerah yang belum masuk kedalam pendataan daerah. Terutama pajak hotel, pajak restoran, pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan, serta ketiga jenis retribusi daerah. Dalam mensosialisasi saya sarankan sebaiknya pemerintah juga memberikan sosialisasi tentang hasil/bukti kinerja pemerintah atas penyerapan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga akan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan juga akan meningkatkan pengawasan terhadap aparatur pemerintah dalam bekerja.

23


Untuk peningkatan profesionalisme pegawai disarankan dalam proses kegiatan penagihan pajak air bawah tanah perlu untuk dikhususkan lagi dalam pemberian pelatihan dan pembekalan. Hal ini dikarenakan pada realisasi pajak air bawah tanah tidak mecapai target yang telah ditetapkan. Penyediaan saran dan prasana pelayanan publik sebaiknya dalam pengadaan jaringan website dinas pendapatan daerah diperbarui setiap harinya atau setidaknya ketika ada kegiatan dimasukkan kedalam website maupun data hasil sumber pendapatan asli daerah, agar terjalinnya keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat sekitar. Pendataan sumber pendapatan asli daerah pada setiap periodenya harus selalu diperbarui, terutama pada pajak hotel, pajak restoran, pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan, serta ketiga jenis retribusi daerah. Daftar Pustaka Abdul halim dan Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sector Publik: teori, konsep dan aplikasi. Jakarta. Salemba Empat Andi Gadjong, Agustian. 2007. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum. Ciawi Bogor. Ghalia Indonesia. Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Untuk Eksekutif Dan Legislatif Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah Dan 15 Permendagri. Jakarta. Indeks Depdikbud. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. Herdiansyah, Haris. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. Salemba Humanika. Iqbal, Hasan. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. Jakarta. Ghalia Indonesia. Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta. Raja Granfindo. Mardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen keuangan Daerah. Yogyakarta. Andi Offset. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta. Andi Offset. Matthew B. Miles danA. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta. Universitas ndonesiaPress. Rachmadi dan Lexy J. Moleong, 2006. Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung. Remaja Rosda Karya. Rasyid, Ryas. 2005. Otonomi Daerah. Jakarta. Grasindo. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta Soebechi, Imam. 2012. Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah. Jakarta. Sinar Grafika

24


Widjaja. 2003. Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II. Jakarta. Rajawali Pers. Dokumen-Dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peratruran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Reklame Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pajak Air Tanah Peraturan Bupati Nomor 500 /K.176/HK/III/2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Sumber Internet Hysocc. 2014. Optimasi. Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Optimasi (diakses 20 Maret 2015)

25

Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur

Recommend Documents