I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Wilayah kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Remu Ransiki mencakup seluruh provinsi Papua Barat dengan luas mencapai 126.093 Km² (12.609.300 ha). Wilayah ini adalah kawasan yang memiliki ± 85 % hutan yang masih utuh dan tergolong sebagai wilayah yang memiliki keanekaragaman jenis (biodiversity) yang tinggi. Selain kawasan hutan yang luas, keanekaragaman jenis yang tinggi, Papua Barat juga memiliki keanekaragamn etnis yang banyak, dengan hak-hak atas sumber daya secara adat yang beragam pula. Oleh karena itu pembangunan sumber daya alam dan ekonomi di wilayah Papua Barat tidak dapat berdiri terpisah dengan pembangunan manusianya.
Balai Pengelolaan DAS Remu Ransiki sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) di provinsi Papua Barat mempunyai tugas melaksanakan pembangunan kehutanan dibidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan(RHL) baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Keberhasilan pembangunan kehutanan dibidang RHL juga tidak terlepas dari peranan masyarakat adat setempat.
Sulitnya menumbuhkan kesadaran masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan RHL adalah tantangan
terberat, hal ini dikarenakan kegiatan RHL belum menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dan umumnya masyarakat Papua cenderung bersifat project oriented.
Statistik Pembangunan BPDAS Remu Ransiki Tahun 2008 ____________________________________________________________________________________________________________________
1
Namun kendala-kendala di atas bukan merupakan suatu halangan untuk terus melaksanakan tugas pembangunan kehutanan dibidang RLPS. Untuk pelaksanaan tugas dimaksud, maka ketersediaan data dan informasi kegiatan pembangunan bidang RLPS yang akurat, tepat waktu, relevan, konsisten dan lengkap sangat diperlukan dalam proses perencanaan/perumusan kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Dalam upaya pencapaian penyediaan data dan informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, konsisten dan lengkap, ternyata masih banyak kendala yang harus dihadapi. Mulai dari sulitnya aksesibilitas wilayah yang menghambat penyampaian data/laporan dari kabupaten/kota, kurangnya koordinasi antar instansi, hingga keterbatasan SDM dan teknologi informasi yang kurang memadai.
Dalam upaya mengingat dan menginventarisir kegiatan pembangunan bidang RLPS yang dilakukan setiap tahun dan pada umumnya terdiri dari kegiatan yang bersifat incremental (data dapat dijadikan time series) serta kegiatan insidentil (berupa data parsial), maka agar dapat didokumentasikan secara tertib dan informatif perlu dibuat kedalam Buku Statistik.
B. Maksud dan Tujuan Pembuatan Buku Statistik Pembangunan Balai Pengelolaan DAS Remu Ransiki Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan data dan informasi pembangunan bidang RLPS yang dilaksanakan dalam wilayah kerja BPDAS Remu Ransiki (Provinsi Papua Barat) secara time series selama kurun waktu lima tahun terakhir (s.d. tahun 2007 merupakan kegiatan/dalam wilayah BPDAS Memberamo). Sedangkan tujuannya supaya hasil pembangunan RHL dapat terdokumentasikan dengan baik.
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Buku Statistik Pembangunan Balai Pengelolaan DAS Remu Ransiki Tahun 2008 memuat organisasi BPDAS Remu Ransiki, Kondisi umum wilayah kerja, kepegawaian, perencanaan bidang RLPS dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial.
Statistik Pembangunan BPDAS Remu Ransiki Tahun 2008 ____________________________________________________________________________________________________________________
2
II. ORGANISASI
A. Visi dan Misi Visi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Remu Ransiki memiliki visi ”Terselenggaranya fasilitasi bagi pencapaian kondisi DAS yang optimal.
Misi Misi yang diemban oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Remu Ransiki adalah : 1. Mengupayakan tersedianya tenaga profesional dalam jumlah memadai. 2. Menyediakan data dan informasi pengelolaan DAS yang akurat dan mutakhir secara mudah dan cepat. 3. Membangun jejaring kerja/net working dengan para pihak terkait. 4. Menyiapkan petunjuk teknis Pengelolaan DAS. 5. Menyiapkan rencana tahunan dan Master Plan (5 th). 6. Fasilitasi Kegiatan RHL bagi Dinas terkait.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan nomor : P.15/Menhut-II/2007 tanggal 4 Mei 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Remu Ransiki mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana, pengembangan kelembagaan dan evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
Statistik Pembangunan BPDAS Remu Ransiki Tahun 2008 ____________________________________________________________________________________________________________________
3
C. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan DAS Remu Ransiki berkedudukan di Manokwari merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS). Kepala BPDAS secara fungsional dibina oleh para Direktur lingkup RLPS dan secara fungsional dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal RLPS dan di provinsi Papua Barat dikoordinasikan oleh Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih Manokwari. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, BPDAS Remu Ransiki terdiri dari beberapa seksi/bagian yaitu : a. Sub Bagian Tata Usaha b. Seksi Program dan Kelembagaan DAS c. Seksi Evaluasi DAS d. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Balai Pengelolaan DAS Remu Ransiki adalah sebagai berikut :
Statistik Pembangunan BPDAS Remu Ransiki Tahun 2008 ____________________________________________________________________________________________________________________
4
KEPALA BALAI
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI EVALUASI DAS
SEKSI PROGRAM DAN KELEMBAGAAN DAS
KELOMPOK FUNGSIONAL
D. Sumber Daya Manusia Personil BPDAS Remu Ransiki hingga akhir tahun 2007 berjumlah 8 orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang ber-status PNS dan 5 (lima) orang ber-status CPNS. Personil BPDAS Remu Ransiki juga memiliki heteregonitas baik dari umur, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Untuk itulah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan peningkatan kemampuan bagi seluruh pegawai. Untuk lebih jelasnya kondisi pegawai BPDAS Remu Ransiki dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Statistik Pembangunan BPDAS Remu Ransiki Tahun 2008 ____________________________________________________________________________________________________________________
5
Tabel 1. Jumlah Personil BPDAS Remu Ransiki berdasarkan golongan dan teknis pendidikan. Golongan No.
IV
Sub Bag. / Seksi Teknis
III Non Teknis
Teknis
II Non Teknis
Teknis
I Non Teknis
Teknis
Jumlah Non Teknis
1
Kepala Balai
2
Sub Bagian Tata Usaha
1
1
3
Seksi Program & Kelembagaan DAS
1
1
4
Seksi Evaluasi DAS
5
Kelompok Fungsional Jumlah
1
1
1
2
5
5
5
8
Statistik Pembangunan BPDAS Remu Ransiki Tahun 2008 ____________________________________________________________________________________________________________________
6
Tabel 2. Jumlah Personil BPDAS Remu Ransiki Berdasarkan Tingkat Pendidikan. S2 No.
Sub Bag. / Seksi Teknis
1
Kepala Balai
2
Sub Bagian Tata Usaha
3
Seksi Program & Kelembagaan DAS
4
Seksi Evaluasi DAS
5
Kelompok Fungsional
S1
Sarmud
SLTA
SLTP
JUMLAH
Non Non Non Non Teknis Teknis Teknis Teknis Teknis Teknis Teknis 1
Jumlah
SD
1
1
1 1
5 1
1
5
1
5 1
8
Tingkat pendidikan pegawai BPDAS Remu Ransiki sangat bervariasi mulai dari SLTA 75 %; Sarjana 12,5 %, dan Pasca Sarjana 12,5 %. Ke-depan diharapkan komposisi pegawai dapat berimbang antar tingkat pendidikan, sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja BPDAS Remu Ransiki.
Statistik Pembangunan BPDAS Remu Ransiki Tahun 2008 ____________________________________________________________________________________________________________________
7
III. KEADAAN UMUM WILAYAH KERJA
A. Letak dan Luas
Provinsi Papua Barat yang menjadi wilayah kerja BPDAS Remu Ransiki merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Papua, dengan luas wilayah mencapai 126.093 km². Wilayah ini secara geografis terletak pada 0°34’ LS – 4°01’ LS dan 129°08” BT – 135°02” BT. Letak dan luas daratan yang terbagi dalam beberapa DAS di masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Letak dan Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. No. 1
Kabupaten / Kota Manokwari
DAS Adjai Arui Arupi Jakati Kamundan Karabra Kasi Koor Manggeni Mangopi Maon Massawui Moari Momi Muturi Nuni
Luas (Ha) 25.763 23.202 11.400 29.067 170.857 2.910 97.690 3.538 21.208 37.166 31.355 49.884 12.527 31.616 110.410 23.027
Statistik Pembangunan BPDAS Remu Ransiki Tahun 2008 ____________________________________________________________________________________________________________________
8
No.
Kabupaten / Kota
DAS Nusawammer Pami Prafi Ransiki Sebjar Warbiadi Waren Wariagar Warjori Warkuani Wasian Wekareng Wepei Wesauni
Kab. Manokwari Total 2
Fakfak
Kab. Fakfak Total
Luas (Ha) 7.090 22.049 67.281 42.748 116.929 9.317 51.099 158.747 158.041 6.935 35.169 12.468 16.882 28.461 1.414.836
Bedidi Bomberai Fak-fak Kaitero Kajuni Kamrau Kasuari Magote Nusawulan Otaweri Uruai
256.860 166.546 121.765 12.166 95.964 30.278 64.148 9.393 105.984 79.313 160.634 1.103.051
Statistik Pembangunan BPDAS Remu Ransiki Tahun 2008 ____________________________________________________________________________________________________________________
9
No. 3
Kabupaten / Kota Kaimana
DAS Aramasa Hamuku Kaitero Kamrau Karufa Laenutum Lengguru Nusawulan Omba Potewal Uruai Wanggar Wosimi
Kab. Kaimana Total 4
Raja Ampat
Sorong
28.050 15.839 1.465 384.285 145.997 209.509 225.826 61.738 367.008 1.147 143.796 71 6.314 1.591.045
Batanta Kofiau Misol Salawati Waigeo
50.479 21.554 224.565 116.953 369.787
Beraur Gajah Besar Kamundan Karabra Klabetur Kladjari Klasegun Klasop Koor Mandi
783.338 126.218 12.079 132.471 296.989 8.543 19.348 31.617 102.760 142.196 35.366
Kab. Raja Ampat Total 5
Luas (Ha)
Statistik Pembangunan BPDAS Remu Ransiki Tahun 2008 ____________________________________________________________________________________________________________________
10
No.
Kabupaten / Kota
DAS Maon Mar Mega Salawati Sansapor Sorong/Remu Warsamson Wesan Wewe
Kab. Sorong Total Sorong Selatan
8.790 11.246 35.211 58.437 16.610 24.819 144.441 20.580 12.887 1.240.608
Animenru Kaibus Kais Kamundan Karabra Metamani Sajem Sekak Seremuk Sigaroi Tarof Waromge
6.486 54.046 285.323 60.906 133.320 67.532 14.130 71.745 55.507 34.236 42.795 99.218 925.244
Aramasa Jakati Kais Kaitero Kamrau Kamundan Kasuari Magote
95.320 29.041 2.098 82.886 53.966 217.732 91.202 62.875
Kab. Sorong Selatan Total Teluk Bintuni
Luas (Ha)
Statistik Pembangunan BPDAS Remu Ransiki Tahun 2008 ____________________________________________________________________________________________________________________
11
No.
Kabupaten / Kota
DAS Metamani Muturi Nusawammer Sebjar Tarof Wagura Wariagar Wasian
Kab. Teluk Bintuni Total 8
Teluk Wondama
Aramasa Baue Jakati Sobiei Waren Windesi Wondiwoi Wosimi
Kab. Teluk Wondama Total 9
Kota Sorong
Kota Sorong Total TOTAL Sungai ganda dan danau
Beraur Sorong/Remu Warsamson
Luas (Ha) 6.704 109.453 74.317 528.121 25.549 76.719 224.650 349.962 2.030.595 149.697 2.054 28.255 54.933 31.437 39.684 24.991 44.024 375.075 9.399 39.291 15.061 63.751 9.527.543 242.144
Statistik Pembangunan BPDAS Remu Ransiki Tahun 2008 ____________________________________________________________________________________________________________________
12
B. Penggunaan dan Penutupan Lahan Penutupan lahan di Provinsi Papua Barat relatif masih baik yakni 8.383.052 hektar atau 85 % dari luas wilayah daratan Papua Barat. Bagian terluas dari penutupan vegetasi ini adalah hutan lahan kering primer seluas 2.267.475 hektar (23,21%), diikuti dengan hutan lahan kering skunder 1.877.937 hektar (19,22%), hutan rawa seluas 614.864 hektar (6,29%), hutan mangrove seluas 481.715 hektar (4,93%), savana 198.450 hektar (2,03%) dan sisanya berupa penutupan lahan lainnya.
C. Kekritisan Lahan / DAS
Berdasarkan analisa SIG (oleh Dishut prov. Papua Barat tahun 2007), luas lahan kritis Provinsi Papua Barat seluas 1.044.546,387 hektar. Sepintas nampak angka-angka tersebut cukup mengkhawatirkan, tetapi jika ditelaah lebih dalam, nampak bahwa tingkat lahan kritis dengan tingkatan sangat kritis relatif kecil yaitu 101.238,813 hektar atau 1,04 % dari luas daratan Papua Barat. Sedangkan tingkat agak kritis dan potensial kritis seluas 479.219,511 hektar atau 4,91 %. Besarnya tingkat agak kritis dan potensial kritis bukan disebabkan bukaan lahan, tetapi oleh faktor topografi lahan yang berat dengan lereng-lereng yang curam. Namun demikian angka-angka ini memberikan indikasi potensi terciptanya lahan kritis yang masif jika pembukaan lahan pada wilayah-wilayah tersebut dilakukan secara tidak bijaksana. Pada Tabel 4 berikut ditampilkan data lahan kritis pada kabupaten/kota di provinsi Papua Barat.
Statistik Pembangunan BPDAS Remu Ransiki Tahun 2008 ____________________________________________________________________________________________________________________
13
Tabel 4. Luas Lahan Kritis di Provinsi Papua Barat Tingkat Kekritisan No.
Kabupaten / Kota
Total Sangat Kritis
1
Manokwari
2
Kritis
Agak Kritis
Potensial Kritis
18.693,210
131.404,079
48.689,916
13.004,089
211.791,294
Fakfak
6.029,221
63.646,896
31.431,449
96.431,422
197.538,988
3
Kaimana
1.808,410
25.649,749
19.059,430
41.070,176
87.587,765
4
Raja Ampat
9.982,155
31.629,652
12.553,277
26.288,265
80.453,349
5
Sorong
32.501,037
67.586,443
35.162,582
29.605,884
164.855,946
6
Sorong Selatan
24.525,966
77.002,640
26.933,400
3.248,397
131.710,403
7
Teluk Bintuni
5.304,183
60.663,130
19.071,649
42.473,161
127.512,123
8
Teluk Wondama
1.099,956
3.796,159
3.453,534
16.827,289
25.176,938
9
Kota Sorong
1.294,675
2.709,315
13.915,591
-
17.919,581
101.238,813
464.172,270
210.270,828
268.948,683
1.044.546,387
Total
Sumber : Analisa GIS tahun 2007 (Dishut Prov. Papua Barat). Dari tabel di atas terlihat bahwa lahan kritis dengan tingkat kekritisan sangat kritis terdapat pada seluruh kabupaten di provinsi Papua Barat dengan jumlah kawasan sangat kritis seluas 101.238,813 hektar. Kabupaten yang memiliki lahan sangat kritis terluas adalah kabupaten Sorong, diikuti oleh kabupaten Sorong Selatan.
Statistik Pembangunan BPDAS Remu Ransiki Tahun 2008 ____________________________________________________________________________________________________________________
14
IV. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2003 S.D. TAHUN 2007)
Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) di wilayah provinsi Papua Barat dibiayai dari sumber dari dana Gerhan, DAK-DR serta APBD Kabupaten. Kegiatan RLPS yang telah dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2003 s.d. 2007) merupakan kegiatan dalam pelayanan BPDAS Memberamo yang diwarisi BPDAS Remu Ransiki denganuraian sebagai berikut : •
Kegiatan pembangunan bidang RLPS meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung, kegiatan pokok berupa pembuatan tanaman reboisasi pada hutan lindung dan hutan produksi, pembuatan hutan rakyat, reboisasi hutan mangrove dan pembuatan hutan kota. Sedangkan kegiatan pendukung berupa pengembangan kelembagaan, pelatihan petani kader, kepeloporan TNI, penyelenggaraan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi kegiatan gerhan. Kegiatan pendukung lainnya berupa pengawasan dan pengendalian.
•
Kegiatan RLPS di dalam kawasan hutan yang dilaksanakan di provinsi Papua Barat selama 5 tahun terakhir meliputi reboisasi seluas 4.664 hektar, dan rehabilitasi hutan magrove seluas 998 hektar.
•
Kegiatan RLPS di luar kawasan hutan yang dilaksanakan di provinsi Papua Barat selama 5 tahun terakhir meliputi pembangunan hutan kota, pembuatan UP Usaha Pertanian Menetap seluas 100 hektar, hutan rakyat seluas 1.520 hektar, rehabilitasi hutan magrove diluar kawasan hutan seluas 125 hektar.
Semua kegiatan di atas masih jauh dari memadai jika dibandingkan dengan luasan lahan kritis yang ada di Papua Barat. Kondisi ini diperburuk lagi dengan rendahnya tingkat keberhasilan kegiatan yang sudah dilaksanakan karena berbagai penyebab. Faktor penyebab utama adalah bahwa kegiatan rehabilitasi hutan ini masih dipandang sebagai kegiatan keproyekan, bukan sebuah gerakan, sehingga ketersediaan anggaran dalam suatu dokumen sangat berpengaruh terutama apabila tidak dijumpainya anggaran pemeliharaan. Faktor lainnya adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan aksesibilitas yang sangat sulit. Statistik Pembangunan BPDAS Remu Ransiki Tahun 2008 ____________________________________________________________________________________________________________________
15
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Statistik Pembangunan BPDAS Remu Ransiki Tahun 2008 ____________________________________________________________________________________________________________________
16