Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah-Pusat
Marlan Hutahaean
4/3/2016
1
Desentralisasi Politik dan Administrasi Publik harus diikuti dengan desentralisasi Keuangan. Hal ini sering disebut dengan follow money
function.
Hubungan keuangan pemerintah daerah – pusat sebelum otonomi daerah, diatur dalam UndangUndang No. 12 Tahun 1957 yang mengatur tentang jenis pajak yang diserahkan kepada provinsi dan kabupaten/kota. dan UndangUndang No. 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang Sumber-sumber keuangan pemerintah daerah.
Marlan Hutahaean
4/3/2016
2
UU No. 5/1974 A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) : -Hasil Pajak Daerah -Hasil Retribusi Daerah -Hasil Perusahaan Daerah -Lain-lain Usaha Daerah yang sah B. Pendapatan yang Berasal dari Pusat : -Sumbangan dari pemerintah -Sumbangan lain yang diatur dalam peraturan per-uuan C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
UU No. 25/1999
UU No. 33/2004
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) : -Hasil Pajak Daerah -Hasil Retribusi Daerah -Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan -Lain-lain PAD yang sah B. Dana Perimbangan : -Bagian Daerah dari Penerimaan PBB -BPHTB dan Penerimaan dari SDA -Dana Alokasi Umum -Dana Alokasi Khusus C. Pinjaman Daerah D. Lain-lain Penerimaan yang sah.
Penerimaan Daerah (Pasal 5): I. Pendapatan Daerah : A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) : -Pajak Daerah -Retribusi Daerah -Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -Lain-lain PAD yang sah B. Dana Perimbangan : -Dana Bagi Hasil -Dana Alokasi Umum -Dana Alokasi Khusus C. Lain-lain Pendapatan II. Pembiayaan : -Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah -Penerimaan Pinjaman Daerah -Dana Cadangan Daerah -Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
Marlan Hutahaean
4/3/2016
3
PAD
Dana Bagi Hasil
Lain-lain Pendapatan
1. Sumber PAD : a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; d. Lain-lain PAD yang sah : 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 2) Jasa Giro; 3) Pendapatan bunga; 4) Keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing; 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
1. DBH bersumber dari Pajak : a. PBB b. BPHTB c. PPh Pasal 25 dan pasal 29 WP orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. 2. DBH bersumber dari SDA : a. Kehutanan; b. Pertambangan Umum; c. Perikanan; d. Pertambangan minyak bumi; e. Pertambangan gas bumi; dan f. Pertambangan panas bumi.
1. Hibah : a. Bantuan yang tidak mengikat; b. Hibah dari Luar Negeri melalui Pemerintah Pusat. 2. Dana Darurat.
2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus
Marlan Hutahaean
4/3/2016
4
UU No. 23/2014 Penerimaan Daerah (Pasal 285): I. Sumber Pendapatan Daerah : A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) : 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Laba BUMD; hasil kerjasama dengan pihak ketiga) 4. Pendapatan Transfer; dan 5. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah (hibah; dana darurat; jasa giro; hasil penjualan aset daerah; dll.) II. Pendapatan Transfer : A. Transfer Pemerintah Pusat : 1. Dana Perimbangan; 2. Dana Otonomi Khusus; 3. Dana Keistimewaan; dan 4. Dana Desa. B. Transfer Antar Daerah : 1. Pendapatan Bagi Hasil; dan 2. Bantuan Keuangan.
Dana Perimbangan (Psl. 288): 1. Dana Bagi Hasil : a. Pajak : - PBB - PPh Pasal 25 dan 29 WP orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 b. Cukai (hasil tembakau) c. SDA (Psl 289 ayat (4)) - IIUPH; landrent; royalty; pertambangan minyak bumi; gas bumi; dan panas bumi 2. Dana Alokasi Umum (Psl. 288 hrf b) 3. Dana Alokasi Khusus(Psl. 288 hrf c) II. Pembiayaan : -Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah -Penerimaan Pinjaman Daerah -Dana Cadangan Daerah -Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Marlan Hutahaean
4/3/2016
5
UU No. 12/1957 I. 1. 2. 3.
Provinsi : Pajak Kenderaan Bermotor; BBNKB Pajak Kenderaan di atas air
II. Dati II Kab./Kota : 1. Pajak Pembangunan I; 2. Pajak Restoran 10%; 3. Pajak Penerangan Jalan umum; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Tontonan dan Keramaian Umum; 6. Pajak Pendaftaran Perusahaan.
UU No. 18/1997 I. 1. 2. 3.
Provinsi : PKB; BBNKB Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (Dibagi dengan Dati II)
II. Dati II Kab/Kota: 1. Pajak Restoran dan Hotel; 2. Pajak Reklame; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Penerangan Jalan Umum; 5. Pajak Pemanfaatan air bawah tanah dari permukaan; 6. Pajak bahan galian C.
UU No. 34/2000 I. 1.
2. 3. 4.
Provinsi : Pajak Kenderaan Bermotor dan Kenderaan di atas air; BBNKB dan kenderaan di atas air; Pajak Bahan Bakar Kenderaaan Bermotor; Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air di bawah tanah dan permukaan.
II. Dati II Kab/Kota : 1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian C; 7. Pajak Parkir
UU No. 28/2009 I. Provinsi : a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. II. Kab/Kota : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Marlan Hutahaean
4/3/2016
6
Objek Retribusi adalah: a. Jasa Umum; b. Jasa Usaha; dan c. Perizinan Tertentu Jasa Umum
Jasa Usaha
Perizinan Tertentu
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/V illa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Marlan Hutahaean
4/3/2016
7
Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Marlan Hutahaean
4/3/2016
8
Belanja hibah sebagaimana (4) dapat diberikan kepada: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lain; c. badan usaha milik negara d.badan, lembaga, kemasyarakatan yang Indonesia.
dimaksud pada ayat
atau BUMD; dan/atau dan organisasi berbadan hukum
Marlan Hutahaean
4/3/2016
9
Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk Desa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik.
Marlan Hutahaean
4/3/2016
10
Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam peraturan pemerintah.
Marlan Hutahaean
4/3/2016
11
Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
Marlan Hutahaean
4/3/2016
12
Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri. Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangandan kepala daerah. Marlan Hutahaean
4/3/2016
13
Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur: a. persyaratan bagi Daerah dalam melakukan pinjaman; b. penganggaran kewajiban pinjaman Daerah yang jatuh tempo dalam APBD; c. pengenaan sanksi dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman; d. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan; e. persyaratan penerbitan obligasi Daerah serta pembayaran bunga dan pokok obligasi; dan f. pengelolaan obligasi Daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi serta pelunasan dan penganggaran dalam APBD> Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman Marlan Hutahaean
4/3/2016
14
Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Marlan Hutahaean
4/3/2016
15
Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah. Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Marlan Hutahaean
4/3/2016
16
Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Marlan Hutahaean
4/3/2016
17
Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan: a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal Daerah; c. pembentukan dana cadangan; dan/atau d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Marlan Hutahaean
4/3/2016
18
o
o
Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari: a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. pinjaman Daerah; dan e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Marlan Hutahaean
4/3/2016
19
Menteri melakukan pengendalian atas defisit APBD provinsi dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD. Marlan Hutahaean
4/3/2016
20
Barang milik Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Marlan Hutahaean
4/3/2016
21
Barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik Daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal Daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman. Marlan Hutahaean
4/3/2016
22
Lihat Lampiran Versi Word
Marlan Hutahaean
4/3/2016
23
Terimakasih
Marlan Hutahaean
4/3/2016
24
