Hari : Rabu Tanggal : 7 Januari 2015 NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
1
ANALISA
‘’DESA SUKATENDEL KEMBALI DITERJANG LAHAR DINGIN SINABUNG’’(Berita ini juga terbit di Posmetro).
Desa Sukatendel kembali menjadi ancaman serius bagi banjir lahar dingin Sinabung, Selasa(6/1), sekitar pukul 13.20 WIB sewaktu hujan deras di puncak maupun lereng Sinabung. Lahar dingin yang begitu cepat turun dari Sinabung. Lahar dingin yang begitu cepat turun dari Sinabung melalui desa mardingding. Kutambaru dari jalur sungai bersatu kembali menerjang Desa Sukatendel. Kecamatan Tiganderket. Arus lahar Sinabung bercampur lumpur, material batu dengan ketinggian 0,5 meter membuat transportasi dari Tiganderket ke Kutabuluh menjadi lumpuh. Plt Kepala Desa Sukatendel Rahmat Peranginangin kepada wartawan mengatakan, begitu melihat kejadian banjir lahar di desanya, dia mengimbau kepada warga agar tidak mendekat ke lokasi, karena bisa saja dimungkinkan arus lahar dingin datang semakin membesar. Dia mengharapkan, dalam mengantisipasi kelancaran transportasi dari Tiganderket ke Kutabuluh tepatnya di Sukantendel perlu penanganan yang lebih serius oleh pemerintah Kabupaten Karo.
2.
ANALISA
‘’TIGA CALON SEKDA PROVSU USULAN GUBSU DITOLAK’’.(Berita ini juga terbit di Jurnal Asia,Sumut Pos,Waspada,Sindo,Mimbar Umum,Medan Pos,Medan Bisnis,SIB).
Tiga Calon Sekretaris Daerah Provinsi Sumut yang diusulkan Gubsu Gatot Pujo Nugroho ke Mendagri ditolak. Penolakan itu dilakukan Tim Penilai Akhir (TPA) calon Sekda Provinsi yang bertanggung jawab pada presiden. Hal ini dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Kementrian Dalam Negeri Dodi Riyatmadji saat dihubungi, selasa(6/1) sore. Dia tidak mau menjelaskan alasan penolakan tersebut secara rinci. Intinya, karena rekam jejak (track record) ketiga calon. Ia mengaku, sebenarnya keputusan penolakan tersebut sudah 10 hari keluar. Hanya saja, dia tidak mengetahui persis apakah Gubsu Gatot Pujo Nugroho dapat laporan soal itu. Begitupun, katanya,dia sudah mengkomunikasikan dengan Plt Sekda Provsu Hasiholan Silaen. Menyikapi ini, Pemprov Sumut diharapkan segera berkoordinasi dengan Menteri Negeri. Ditanya lebih lanjut apakah gubsu merasa kecewa dengan penolakan,Gubsu hanya menjawab politis. ‘’Jika itu untuk pebaikan, harus kita ikuti. Intinya untuk perbaikan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin,’’tegasnya.
17
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
3.
ANALISA
‘’MANGINDANG RITONGA,Plt DIRUT PDAM TIRTANADI’’.(Berita ini juga terbit SIB).
4.
ANALISA
‘’GUBSU: SERAPAN ANGGARAN 2014 BELUM MENGGEMBIRAKAN-SKPD DIMINTA PERCEPAT ISI DPA 2015’’.(Berita ini juga terbit di SIB,SINDO).
5.
ANALISA
‘’PEMBANGUNAN GEDUNG BPAD SUMUT BERMASALAH, PELAYANAN TERGANGGU’’.
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) akhirnya mengangkat Direktur Operasi PDAM Tirtanadi,Mangindang Ritonga,SE,MM sebagai pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt Dirut) menggantikan Ir.Azzam Rizal,M.Eng. pelantikan Mangindang Ritonga sebagai Plt Dirut PDAM Tirtanadi tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/1114/KPTS/2014 tertanggal 24 Desember 2014, efektif sampai berakhirnya jabatan Direksi PDAM Tirtanadi periode 2011-2015. Kepala Divisi Public Relations (Kadiv PR) PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Ir Amrun kepada wartawan di ruang kerjanya,selasa(6/1) mengatakan, terhitung sejak ditanda-tanganinya Surat Keputusan Gubernur ini maka Mangindang Ritonga akan menjalankan tugas sebagai Plt Dirut hingga akhir periode jabatan direksi yakni Maret 2015. Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengaku serapan anggaran seluruh SKPD Provinsi Sumut belum menggembirakan. Rata-rata di kisaran angka 87 persen. Penyebabnya banyak factor. Tapi serapan anggaran kita terus makin membaik,’’sebut Gubsu,Selasa(6/1). Hal ini disampaikan Gatot kepada wartawan mengangapi rapat evaluasi anggaran 2014 yang digelar tertutup kemarin. Rapat juga dihadiri Wagubsu Tengku Erry Nuradi dan seluruh SKPD. Gubsu menekankan kepada seluruh SKPD agar di 2015 ini terus meningkatkan kinerja. ‘’saya harap teman-teman positive thinking dengan kami. Rapat kemarin itu memang tertutup karena merupakan rapat internal. Yang jelas ada yang perlu diperbaiki dan ada yang dipertahankan. Diketahui semua SKPD belum menuntaskan DPA-nya, karena kondisi itu, Gatot kemudian meminta semua pimpinan SKPD dan TPAD untuk menuntaskannya dalam satu ruangan. ‘’Kami buka posko di Lantai 10 untuk penuntasan DPA itu. Komisi E DPRD Sumut melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Sumut, Jalan Brigjen Katamso Medan terkait ada laporan masyarakat tentang pelayanan perpustakaan yang berhenti khusunya peminjaman buku selama hamper 6 bulan sejak Agustus 2014. Pantauan Analisa,Selasa(6/1) pelayanan terhenti karena pembangunan rehab dan gedung baru yang menyedot anggaran mencapai Rp17.988.646.663 bermasalah. Seharusnya selesai kontrak 29 Desember 2014, tetapi sampai 6 Januari baru sekira 70-80 persen. Saat sidak mereka memasuki sejumlahruang BPAD Sumut. Betapa kecewa dan geramnya mereka ternyata sejumlah ruangan pelayanan dan fasilitas seperti buku,rak buku,kursi,meja,lemari di Lantai I,dan ruangan baca dan pelayanan lain di lantai 2 kondisi rusak parah. Buku-buku yang dibeli dari anggaran uang rakyat tidak diselamatkan dan disimpan dengan baik. Sementara Kepala BPAD Sumut, Hasangapan Tambunan kepada wartawan mengakui pembangunan sarana gedung baru TPAD Sumut memang bermaslah dan tidak sesuai dengan kontrak yang seharusnya selesai 29 Desember. Tetapi, pekerjaan bisa dilaksanakan terus karena memang masih terkait administrasi dan adanya pergub yang mengaturnya. Tetapui, saat ditanyakan Pergub Nomor berapa,Hasangapan Tambunan enggan menjawab.
18
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
6.
ANALISA
‘’REVISI UMP SUMUT TIDAK SESUAI KEBUTUHAN RIIL’’.
7.
SINAR INDONESIA BARU
8.
MEDAN BISNIS
‘’GUBSU MASIH PELAJARI ANNUAL FEE PT INALUM (PERSERO) UNTUK DAERAH’’.(Berita ini juga terbit di Jurnal Asia). “GUBSU MASIH TEKAN UMK 20 KABUPATEN /KOTA”
Revisi upah minimum provinsi (UMP) dan Minimum kabuapten UMK di sumut tidak sesuai dengan perhitungan kebutuhan riil pekerja. Karena itu, buruh di sumut tetap menuntut agar UMP itu direvisi kembali. ‘’kami menduga banyak indikasi permainan dalam revisi UMP dan UMK ini. Makanya kenaikannya hanya 7,9 persen disbanding tahun lalu,’’ papar Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI-FSPMI) Sumut,Minggu Saragih SH dalam siaran persnya kepada Anaisa,selasa(6/1). Revisi UMK juga harus dilakukan di Deli Serdang dari angka yang diusulkan kepada Gubsu yaitu Rp2.045.000. jumlah tersebut sangat tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan riil buruh di daerah itu yang padat industry. Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengaku masih mempelajari saham atau annual fee daerah PT Inalum (Persero) setelah menjadi badan usaha milik Negara (BUMN). Menurutnya, sampai saat ini pihaknya masih mempelajari kemungkinan kepemilikan saham dan annual fee untuk daerah pasca inalum menjadi pemilik pemerintah. Hal itu disampiakan Gubsu,selasa(6/1) di halaman kantor gubsu.
9.
TRIBUN MEDAN
“AWASI KEPALA DAERAH YANG PELESIR KELUAR NEGRI”
Gubernur sumatera utara Gatot Pujo Nugroho memandang jika upah minimum kabupaten /kota (UMK) sudah lebih besar dari upah minimum provinsi (UMP).kita juga sudah konsultasi kepusat,dan umk itu kewenangan di kabupaten /kota,kapan dikeluarkan gubernur yang jelas harus lebih besar dari UMP,dan alhamdulilah semua UMK yang dikeluarkan lebih besar dari UMP ,”ujarnya.ketua komisi E DPRD sumut effendi panjaitan menjelaskan tidak bisa UMK di kabupaten /kota dilakukan revisi jika UMP provinsi sendiri tidak di revisi,sebab UMP adalah induk dari penetapan UMK dulu dirubah baru bisa diubah UMK karena itu patokannya,”ujar nya. Menteri dalam negri Tjahjo kumolo mengatakan ,kementrian dalam negri aka menegakkan aturan- aturan terkait pemerintah daerah ,termasuk didalamnya adalah aturan mengenai disiplin kerja kepala daerah menurut Tjahjo,Tjahjo menyatakan bahwa aturan mengenai pemerintahan di daerah adalah undang –undang No 32 tahun 2014.menurut nya selama ini banyak bupati,walikota itu pun gubernur yang mengabaikan kemendagri karen kementrian tersebut dianggap tidak memiliki wewenang untuk memberikan usul pemerintahan,pada kesempatan yang sama ,tjahjo menyatakan bahwa pihaknya mengembalikan 100 peraturan daerah yang dinilai berpotensi bermasalah.tjahjo juga mengatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara kepala daerah dengan presiden joko widodo guna membahas jumlah persoalan di daerah.
19
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
10.
WASPADA
“WASPADAI PENINGKATAN DBD PADA JANUARI’
11.
POSMETRO MEDAN
“PEMPROVSU TAK SIGAP SIKAPI TARIF ANGKOT”
12.
ANDALAS
“GATOT:APRIL PROYEK DI SUMUT HARUS JALAN”
13.
BATAK POS
“27.989 GURU DI SUMUT TERANCAM TAK BERSERTIFIKAT”.
14.
ORBIT
“GUBSU KEMUNGKINAN MINGGU INI DIKETAHUI”.
DBD adalah penyakit yang mudah menular dari orang ke orang melalui perantara gigitan nyamuk Aedes Aegypti yang terdapat hampir di seluruh posok indonesi.Tjandra memaparkan gejala awal DBD antara lain demam tinggi,mendadak berlangsung sepanjang hari,nyeri kepala,nyeri saat menggerakan bola dan mata dan nyeri punggung .pencegahan dilakukan degan mejaga kebersihan lingkungan di dalam rumah maupun diluar rumah maupun di luar rumah ,antara lain untuk memberantas sarag dan jentik – jentik nyamuk ,dan 3M plus,yaitu menguras ,menutup,dan memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk,”ujar Tjandra. Gubsu Gatot Pujo Nugroho beralasan belum ada langkah strategis mengenai penurunan tarif angkutan tersebut ,hanya saja ,Gatot berencana membuka ruang komunikasi dengan organisasi gunaa membicarakan tarif,belum ada pembahasan soal tarif ,tapi nanti say coba berkomunikasi dengan organda,”ujarnya.intinya kita menolak menurunkan tarif meski harga BBm sudah turun ,”kata ketua DPC organda medan,mont mengakui bahwa pihak nya sudah sepakat dengan DPD organda sumut soal ini ,artinya ditingkat provinsi juga menolak penurunan tarif angkutan,komunikasi kita dengan organda sumut juga telah satu suara untuk menolak agar ongkos turun,”ujarnya. Gubernur sumatera utara Gatot pujo nugroho mengumpulkan pimpina satuan kerja perangkat daerah(SKPD) dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) duduk dalam satu ruangan untuk menuntaskan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2015,dan memastikan proyek pembangunan di sumut mulai jalan pada april 2015.hal ini di sampaikan Gatot kepada wartawan usai salat zuhur di mesjid agung medan,selasa (6/1) menanggapi pertanyaan wartawan terkait rapat evaluasi anggaran 2014 yang digelarnya secara tertutup kemarin. Memenuhi ketentuan guru harus bersertifikasi hingga 2015 ini, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan melakukan sertifikasi guru sebanyak 150 ribu se-Indonesia. Dari total 150 ribu guru tersebut, kuota untuk Sumatera Utara sebanyak 9.300-an guru dari 33 kabupaten dan kota, kata Kepala Lembaga Penjaminanan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumut Dr H Bambang Winarji MPd, Selasa (6/1). Bambang berharap pada pelaksanaan sertifikasi guru pada 2015 mendatang, pada penambahan kuota dari yang telah ditetapkan saat Mendikbud dijabat M Nuh. Pasalnya di Sumut terdapat sekira 37.289 lagi guru yang belum disetifikasi. Menurut Bambang, akan berakhirnya program sertifikasi guru pada 2015 mendatang, dikhawatirkan ada guru yang tidak dapat mengikuti sertifikasi guru tersebut karena kuota yang terbatas. Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, mengatakan, kemungkinan dalam minggu ini akan ditetapkan nama Sekda Provsu yang baru menggantikan Nurdin Lubis yang memasuki usia pensiun. Siapa nantinya yang menduduki jabatan Sekda Provsu kemungkinan dalam minggu ini bakal diketahui. Mari kita doakan bersama siapa yang terpilih, kata Gubsu ketika dikonfirmasi wartawan di halaman kantor Gubsu Jalan Diponegoro. Medan, Selasa (6/1). Sampai saat ini Mendagri atas nama Presiden belum juga menetapkan satu dari tiga nama pejabat Provsu yang diusulkan ke pusat untuk menduduki jabatan Sekda Provsu. Namun posisi Sekda Provsu dinilai sudah sangat mendesak mengingat Pemprovsu mulai sibuk dalam menyusun anggaran dan program kerja setahun ke depan.
20
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
15.
ORBIT
“APINDO DAN SBSI DESAK GUBSU UMUMKAN KENAIKAN UMK”.
16.
MIMBAR UMUM
“PERCEPAT PENYELESAIAN DPA, GUBSU BUKA POSKO DI KANTORNYA, (Berita Ini Juga Terbit Di Medan Pos, Metro 24 Jam, Btak Pos)”.
17.
WASPADA
“DAYA SAING UMKM SUMUT LEMAH”.
18.
ANDALAS
“RSJ PROVSU RAWAT 13.015 PASIEN BPJS”.
Walaupun telah dilakukan pembahasan dan dikeluarkannya rekomendasi kenaikan UKM 2015 untuk Kabupaten / kota di Sumut yang telah diserahkan ke Gubsu, kalangan buruh dan pekerja belum menerima kenaikan UMK tersebut. Begitu pula dengan para pengusaha pada tanggal 1 Januari 2015 belum membayar kenaikan UMK 2015 pada pekerja dan buruh karena belum diumumkannya kenaikan UMK kabupaten / kota di Sumut. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Medan Iradat, Selasa (6/1) ketika dihubungi menegaskan sampai tanggal 1 Januari 2015 ini pengusaha belum membayar kenaikan UKM 2015 kepada buruh dan pekerja. Alasan belum dibayarkannya kenaikan UMK 2015 karena sampai saat ini Gubsu belum mengumumkan hasil kenaikan UMK 2015 untuk kabupaten kota termasuk kota Medan, kata Iradat. Untuk mengejar percepatan pelaksanan pembangunan 2015, Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si membuka posko penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di kantornya di lantai 10 Kantor Gubsu, Medan sejak Senin (5/1). Posko penyelesaian DPA it uterus dibuka dengan target seluruh DPA jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selesai pada jumat (9/1). Kepada wartawan usai menunaikan sholat zuhur, Selasa (6/1), Gubsu yang didamping Asisten Administrasi Umum dan Aset Drs H Mhd Fitriyus SH MAP menjelaskan langkah yang dilakukannya itu dalam rangka mewujudkan azas ketepatan waktu dalam penganggaran. Karena bagai manapun, APBD adalah instrumen pembangunan kebijakan pembangunan yang penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diminta segera membuat program untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Daya saing sector ini dinilai masih sangat lemah dalam menghadapi persaingan di dalam masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sementara potensinya sangat besar. Anggota Demokrat (FPD) DPRD Sumut Melizar Latief, mengatakan itu kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (6/1). Dia menyoroti tentang kesiapan dunia usaha Sumut menghadapi MEA, yang sudah mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2015. Melizar Latief mengatakan, ada empat pilar yang disepakati 10 negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean Januari 2007 tentang MEA. Salah satunya adalah, menjadikan Asean sebagai kawasan pembangunan ekonomi yang mereta dengan elemen UMKM yang terintegrasi. Khusus untuk Sumut, kata Melizar, UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Selama tahun 2014 tercatat ada 13.015 pasien BPJS Kesehatan yang menjalani perawatan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Sumatera Utara (Provsu). Dari jumlah tersebut, pasien rawat jalan 11.683 dan rawat inap 1.332 pasien. Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan dengan total pasien di tahun 2013 sebanyak 7.313 pasien rawat jalan dan 594 pasien rawat inap. Namun di tahun 2013, pasien – pasien tersebut menggunakan layanan JKMS, Askes, JKN, dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), yang di tahun 2014 sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk jumlah pasien umum yang dirawat di RSJ Provsu, kata Wadir Pelayanan RSJ Provinsi Dapot Gultom belum bisa diberikan, karena petugas rumah sakit masih melakukan perekapan data. Kami baru selesai merekap data paling lambat pertengahan bulan, katanya saat ditemui Selasa (6/1) di Kantornya.
21
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
19.
MEDAN BISNIS
“DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD PEMPROVSU BELUM BERES)”.
20.
ANDALAS
“GUBSU UMK YANG DISAHKAN DI ATAS UMP”.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2015 yang dijanjikan para pimpinan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (SKPD) rampung disusun Desember 2014, ternyata belum beras. Padahal, dokumen tersebut sangat penting dalam upaya mewujudkan percepatan pengucuran anggaran yang sudah dapat dimulai paling lambat April 2015. Realita tersebut membuat Gubsu H Gatot Pujo Nugroho risau dan kesal. Gubsu pun mengultimatum seluruh SKPD agar merampungkan penyusunan DPA paling lambat Jumat mendatang (9/1). Kinerja buruk para SKPD itu disampaikan Gatot kepada wartawan sesuai shalat zuhur di Masjid Agung, Medan, Selasa (6/1) menanggapi hasil rapat evaluasi anggaran 2014 yang digelar pihaknya secara tertutup pada Senin Kemarin. Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho menegaskan Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK) yang sudah disahkan semua berada di atas upah minimum provinsi yang sebesar Rp 1.625.000 perbulan dan diharapkan diterima para pekerja. Penetapan UMK memang harus diatas UMP. UMP kan jarring pengaman upah di kabupaten / kota, katanya di Medan, Selasa (6/1). Dia menegaskan, dirinya sudah melakukan konsultasi ke Pusat soal upah itu. Hingga dewasa ini, ada 20 kabupaten / kota di Sumut yang sudah disahkan UMK – nya oleh Provinsi Sumatera Utara. Menurut dia, penetapan UMK memang kewenangan kabupaten / kota, tetapi besarannya harus di atas UMP dan harus disahkan Gubernur Sumut.
22
