GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SELAKU KOORDINATOR FORUM KERJASAMA REVITALISASI DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN REGIONAL KALIMANTAN (FKRP2RK) PADA ACARA MUSRENBANG REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2016 Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 11 Maret 2016
Assalamu’alaikum Warakhmatulahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan Salam sejahtera bagi hadirin sekalian Yang terhormat, 1.
Bapak Menteri Dalam Negeri RI
2.
Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI
3.
Bapak Wakil Menteri Keuangan RI
4.
Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Pemrograman
Kementerian
Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan Rakyat, Bapak Ir. Haris Hasudungan Batubara, M.Eng.Sc 5.
Bapak/Ibu anggota DPR RI dan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan
6.
Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. H. Awang Farouk Ishak
7.
Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Drs. Cornelis, M.H
8.
Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Drs. Ir. H. Irianto Lambrie, MM
9.
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Rudy Resnawan
10. Bapak H. Sugianto Sabran dan Bapak Habib H. Said Ismail,
selaku
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur
Kalimantan Tengah terpilih periode 2016-2021 11.
Ketua DPRD Provinsi se-Kalimantan
12.
Sekretaris Daerah Provinsi se-Kalimantan
13.
Bupati/Walikota se-Kalimantan
14.
Rektor Universitas Negeri se-Kalimantan
2
15.
Ketua Asosiasi Bappeda Provinsi se-Indonesia, yang saat ini dijabat oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bapak Ir. H. Yerry Yanuar, MM
16.
Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ir. Tuty Kusumawati, MM
17.
Kepala
Bappeda
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
se-Kalimantan 18.
Kepala Instansi/SKPD terkait Provinsi se-Kalimantan
Hadirin serta undangan Musrenbang Regional Kalimantan yang berbahagia, Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan tahun 2016, dalam keadaan sehat wal’afiat. Dalam Kerjasama
kesempatan Revitalisasi
ini, dan
saya
atas
Percepatan
nama
Forum
Pembangunan
Regional Kalimantan (FKRP2RK) mengucapkan terima kasih 3
kepada
Bapak
Perencanaan
Menteri
Dalam
Pembangunan
Negeri,
Bapak
Nasional/Kepala
Menteri
Bappenas,
Bapak Wakil Menteri Keuangan yang telah berkenan hadir pada acara Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2016 ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak H. Sugianto Sabran dan Bapak Habib H. Said Ismail, selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih periode 2016-2021. Pada kesempatan ini juga, saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, seiring dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar– besarnya kepada Gubernur se-Kalimantan atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
untuk
Revitalisasi
mengkoordinasikan
dan
Percepatan
Forum
Kerjasama
Pembangunan
Regional
Kalimantan (FKRP2RK) periode 2015–2016. Hadirin dan peserta Musrenbang yang berbahagia, Pertama-tama dengan
kami
sampaikan
penyelenggaraan
laporan
Musrenbang
terkait Regional
Kalimantan Tahun 2016 ini, sebagai berikut: 4
1. Dasar: Sesuai dengan kesepakatan Gubernur se-Kalimantan pada Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2014 di Balikpapan, bahwa koordinator FKRP2RK tahun 20152016 sesuai gilirannya adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2. Maksud dan Tujuan: a. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mempercepat progres
dan
mensinergikan
program
kegiatan
pembangunan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi di Kalimantan, serta untuk memantapkan kembali berbagai program dan kegiatan lintas wilayah dengan pembiayaan dari berbagai sumber yang akan kita usulkan pada Musrenbang Nasional yang akan datang. b. Adapun tujuan pertemuan ini adalah: 1) Terindentifikasinya target waktu, volume dan lokasi program/kegiatan
pembangunan
Kementerian/
Lembaga di bidang infrastruktur (konektivitas), 5
kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan kawasan perbatasan, industri dan pariwisata, serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Regional Kalimantan sesuai dengan kebutuhan daerah. 2) Merumuskan strategi dan langkah-langkah yang harus ditempuh, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam rangka merealisasikan rencana kerja dan program/kegiatan pembangunan Kalimantan pada bidang infrastruktur (konektivitas), kedaulatan pangan,
kedaulatan
energi,
kemaritiman
dan
kawasan perbatasan, industri dan pariwisata, serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Regional Kalimantan 3. Output: Output yang dihasilkan dari pelaksanaan Musrenbang Regional ini adalah kesepakatan dan komitmen di antara para pelaku pembangunan yang ada di daerah maupun pusat, yakni dalam bentuk Kesepakatan Gubernur 6
se-Kalimantan tentang usulan program dan kegiatan strategis mencakup
Regional
Kalimantan
fokus
konektivitas,
kedaulatan
energi,
Tahun
2017,
kedaulatan
kemaritiman
dan
yang
pangan, kawasan
perbatasan, industri dan pariwisata, serta sumber daya alam
dan
lingkungan
hidup
berkelanjutan
di regional Kalimantan. 4. Pelaksanaan rapat: -
Musrenbang
Regional
Kalimantan
yang
kita
laksanakan pada hari ini merupakan rangkaian proses koordinasi perencanaan yang melibatkan 5 (lima) provinsi se-Kalimantan, diawali dengan Rapat Teknis/Kelompok dalam rangka sinkronisasi dan pembahasan usulan program kegiatan pada 6 (enam) fokus tersebut di atas, pada tanggal 12-13 Februari 2016, 22 Februari 2016, serta rapat teknis (kelompok) pra musrenbang Regional Kalimantan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.
7
-
Kegiatan Musrenbang yang kita laksanakan pada hari ini, merupakan salah satu agenda tahunan FKRP2RK, dilaksanakan secara pleno.
4. Peserta dan narasumber: - Rangkaian acara Musrenbang Regional Kalimantan ini diawali dengan Rapat Teknis Pra Musrenbang Regional, tanggal 10 Maret 2016, dengan peserta: Kepala Bappeda dan Kepala instansi/SKPD teknis Provinsi
se-Kalimantan
dan
narasumber
dari
kementerian/lembaga terkait sesuai fokus pembahasan (ada 14 K/L yang diundang sebagai narasumber, dimana yang hadir 9 K/L). - Adapaun peserta Musrenbang Regional hari ini, meliputi: peserta daerah yakni: Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Sekda Provinsi, Bupati/Walikota, Rektor Universitas Negeri, Kepala Bappeda provinsi dan Kabupaten/Kota
se-Kalimantan;
undangan
yakni:
Anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan,
Ketua
Asosiasi
Bappeda
Provinsi 8
se-Indonesia, Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta; serta narasumber pusat yakni: Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Pu dan Perumahan Rakyat serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada kesempatan ini pula, saya atas nama Koordinator FKRP2RK menyampaikan terima kasih kepada Sekretariat Bersama FKRP2RK atas berbagai upaya yang telah dilakukan dalam
rangka
penyelenggaraan
Musrenbang
Regional
Kalimantan tahun 2016 ini. Bapak Menteri, Hadirin dan peserta Musrenbang yang saya hormati, Selanjutnya, kami sampaikan beberapa hal terkait dengan
perencanaan
pembangunan
regional
Kalimantan, sebagai berikut: Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan telah disepakati pembentukan suatu Forum Kerjasama Regional, yaitu Forum Kerjasama Revitalisasi dan 9
Percepatan
Pembangunan
Regional
Kalimantan
(FKRP2RK). Tujuan dari forum ini adalah sebagai wadah kerjasama
dan
koordinasi
pembangunan
Provinsi
di
mempercepat
peningkatan
untuk
Kalimantan
mempercepat dalam
kesejahteraan
rangka
masyarakat.
Forum ini merupakan wahana untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan bersama yang akan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pada saatnya nanti jumlah penduduk miskin dapat ditekan,
seiring
dengan
meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat. (slide 4) Kegiatan Musrenbang yang kita laksanakan pada hari ini, merupakan salah satu agenda tahunan FKRP2RK, memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam pembangunan di Kalimantan, khususnya dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan. Berdasarkan data BPS, luas wilayah Kalimantan adalah 546.559,76 Km2 atau 29,38% dari luas wilayah Indonesia (1.860.359,67 Km2) atau kurang lebih 4 kali luas pulau Jawa (126.700 Km2).(slide 6) 10
Penduduk Kalimantan tahun 2014 berjumlah 15.048.381 jiwa atau 6,12% dari total penduduk Indonesia (245.862.034 jiwa). Kepadatan penduduk Kalimantan sebesar 27 jiwa/km2, menyebar tidak merata dengan pola permukiman umumnya berada sepanjang DAS, sementara kepadatan penduduk Indonesia sebesar 132 jiwa/km2. (slide 8)
Kalimantan sebagai bagian NKRI mempunyai posisi yang sangat strategis dari aspek geopolitik dan geostrategis, antara lain: (1) luas wilayah Kalimantan kurang lebih 4 kali luas pulau Jawa; (2) Kalimantan berada pada jalur transportasi
internasional,
berbatasan
dengan
Selat
Makassar dan Laut Sulawesi, yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I) dan ALKI II yang berada di bagian barat dan timur Kalimantan; (3) ditentukan 3 variabel yakni rute perdagangan, pusat sumber daya dan batas negara; (4) memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah
serta sebagai paru-paru dunia dan
daerah bebas gempa. Saat ini posisi geostrategis Pulau Kalimantan yang terletak di ALKI I dan II belum mendapat 11
perhatian dari pemerintah khususnya dalam membangun konektivitas, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kawasan perbatasan yang optimal. (slide 6) Sementara itu, dilihat dari aspek perekonomian daerah, berdasarkan data BPS, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan pada tahun 2014 sebesar 3,19% turun menjadi 1,31% pada tahun
2015.
Kontribusi
Pulau
Kalimantan
dalam
pembentukan PDB nasional tahun 2015 adalah sebesar 8,15%. Peran wilayah dalam pembentukan PDB nasional masih didominasi oleh Pulau Jawa, yakni sebesar 58,29% dan Pulau Sumatera sebesar 22,21%. Kontribusi Pulau Kalimantan sebesar 8,15% tersebut merupakan sumbangan yang didominasi dari ekspoitasi sumber daya alam tak terbarukan (pertambangan dan penggalian) dan industri pengolahan khususnya berbasiskan migas. Sedangkan pada regional Kalimantan, peran masing-masing provinsi dalam pembentukan PDRB Kalimantan secara berturut-turut 12
adalah Provinsi Kalimantan Timur
sebesar 59,49%,
Kalimantan Barat sebesar 15,47%, Kalimantan Selatan sebesar
14,49%
dan
Kalimantan
Tengah
10,55%.
(slide 9,10,11)
Angka kemiskinan provinsi di Regional Kalimantan tahun
2015
pada
dasarnya
mengalami
penurunan
dibandingkan tahun 2014, kecuali provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan, meski tidak terlalu signifikan. Namun secara nasional, angka kemiskinan provinsi di Regional Kalimantan masih dibawah angka kemiskinan nasional. (slide 13)
Demikian
halnya
dengan
pencapaian
tingkat
pengangguran terbuka (TPT), beberapa Pemerintah Provinsi
di
regional
Kalimantan
juga
telah
berhasil
menurunkan TPT dan sudah berada di bawah TPT nasional sebesar 5,94 persen (2014) dan 6,18 persen (2015), kecuali di Provinsi Kalimantan Timur yang masih berada di atas TPT Nasional, yakni 7,38 persen (2014) dan 7,50 persen (2015). (slide 14)
13
Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pada regional Kalimantan ini dikatakan sudah cukup baik. Hal ini antara lain diindikasikan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun pada masing-masing provinsi di Pulau Kalimantan. Namun demikian, pencapaian IPM di Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan
Selatan,
Kalimantan
Tengah
dan
Kalimantan Utara masih perlu ditingkatkan, karena masih di bawah IPM nasional sebesar 68,31 (2013) dan 68,90 (2014). (slide 15) Kondisi tersebut menjadi perhatian dan pemikiran kita bersama, sekaligus merupakan tantangan bagi masingmasing pemerintah provinsi yang ada di Kalimantan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa dengan melihat posisi geostrategi pulau Kalimantan serta potensi sumber daya alam yang dimiliki, maka Pulau Kalimantan harus mampu membangun daya saing ekonomi dengan memfokuskan pada pembangunan daya saing berbasis keunggulan kompetitif, melalui transformasi ekonomi dari yang berbasis ekonomi tidak terbarukan, menjadi ekonomi 14
yang terbarukan dan berbasis pada pertumbuhan ekonomi hijau. Hadirin, Undangan yang saya hormati, Seperti kita ketahui, sesuai visi misi RPJMN 20152019
dan
9
agenda
prioritas
(Nawacita),
strategi
pembangunan meliputi 3 dimensi pembangunan, yakni 1) dimensi pembangunan sektor unggulan, yang mencakup:
kedaulatan
kemaritiman,
pangan,
pariwisata
dan
industri;
pembangunan
manusia,
kesehatan
penanggulangan
dan
kedaulatan
mencakup:
2)
energi, dimensi
pendidikan,
kemiskinan;
serta
3) dimensi pemerataan, meliputi: antar wilayah, antar kelompok pendapatan. Dalam
Buku
Pembangunan
III
RPJMN
Wilayah,
2015-2019:
disebutkan
Agenda
bahwa
tema
pembangunan Kalimantan adalah: Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan
meningkatkan
rehabilitasi
lahan
kritis, hutan
serta
mengembangkan
hutan
DAS,
produksi;
konservasi
dan
lindung,
dan
sistem 15
pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan; Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masingmasing provinsi; Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit,
karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir
zirkon dan pasir kuarsa; Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. (slide 17,18)
Dengan mengacu pada visi, misi dan 9 agenda prioritas (Nawacita), serta tema pembangunan wilayah Kalimantan tersebut di atas, fokus pembahasan program dan kegiatan pembangunan regional Kalimantan tahun 2017 disepakati mencakup 6 (enam) fokus, dimana masingmasing Provinsi di Kalimantan ditunjuk selaku koordinator atau penanggungjawab fokus, yaitu : 16
a. Fokus Konektivitas dengan koordinator
Provinsi
Kalimantan Barat; b. Fokus Kedaulatan Pangan dengan koordinator Provinsi Kalimantan Selatan; c. Fokus
Kedaulatan
Energi
dengan
koordinator
Provinsi Kalimantan Tengah; d. Fokus Kemaritiman dan Kawasan Perbatasan dengan koordinator Provinsi Kalimantan Utara, e. Fokus Pengembangan Industri dan Pariwisata dengan koordinator Provinsi Kalimantan Timur. f. Fokus Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan koordinator
Provinsi Kalimantan Tengah.
(slide 22, 23)
Adapun kriteria usulan program/kegiatan Regional Kalimantan antara lain: (1) merupakan kewenangan pemerintah pusat (nasional); (2) merupakan kegiatan strategis nasional; kegiatan strategis provinsi berdampak regional Kalimantan dan nasional; (3) program kegiatan lintas wilayah di Kalimantan atau keterkaitan antar provinsi; (4) program kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan 17
provinsi lainnya di Kalimantan (dalam hal perencanaan maupun pelaksanaanya); (5) mengacu pada prioritas RPJMN 2015-2019, khususnya Buku III: agenda pembangunan wilayah, serta Inpres Nomor 1 Tahun 2016 dan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Mengingat program/kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan program/kegiatan yang dapat diselesaikan oleh masing-masing provinsi (bukan lintas wilayah Kalimantan), maka bidang tersebut tidak masuk dalam fokus pembahasan regional kalimantan tahun 2016. Berdasarkan tema pembangunan wilayah Kalimantan dan fokus pembahasan tersebut di atas, maka tema Musrenbang Regional Kalimantan tahun 2016 ini adalah “Memacu Pembangunan Pulau Kalimantan untuk Masa Depan Indonesia”. (slide 5) Tema Musrenbang Regional Kalimantan ini sesuai dengan kebijakan pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah Pulau Kalimantan, yang difokuskan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil perkebunan, tambang, dan lumbung energi nasional yang berdaya saing. 18
Percepatan
pembangunan
kawasan
strategis
tersebut
dilakukan melalui strategi antara lain: (1) Pengembangan Potensi
Ekonomi
Wilayah
di
Pulau
Kalimantan;
(2) Percepatan Penguatan Konektivitas; (3) Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK; (4) Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha. Hadirin Undangan yang saya hormati, Selanjutnya berkenaan
saya
dengan
ingin
menyampaikan
konektivitas,
kedaulatan
kondisi pangan,
kedaulatan energi, kemaritiman dan kawasan perbatasan, industri dan pariwisata, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup di regional Kalimantan sebagai berikut: 1. Kondisi Konektivitas Gambaran keadaan konektivitas di pulau Kalimantan saat ini masih memprihatinkan dan belum memadai secara kualitas maupun kapasitas. Hal ini dapat dilihat dari kelas jalan yang ada, yaitu Kelas III A dan III B dengan maksimum menahan beban Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 ton. Kerusakan ruas jalan lintas Kalimantan masih terjadi hampir sepanjang tahun, terutama di musim hujan. Kondisi 19
jalan lintas Kalimantan dalam kondisi mantap, saat ini berkisar 80,42%, namun masih perlu untuk peningkatan kualitas jalan dan pelebaran jalan di atas 6 meter. Di beberapa wilayah Kalimantan masih terdapat ruas jalan yang masih
belum
terhubung
dengan
jembatan,
seperti
Balikpapan-Penajam melalui Pulau Balang, Kalteng-Kalbar melalui Jembatan Tayan. Selain itu juga konektivitas antar moda transportasi belum memadai, baik darat, laut maupun udara. Hal ini menimbulkan terjadinya kesenjangan antar wilayah di regional Kalimantan. (slide 26-29) 2. Kondisi Kedaulatan Pangan Kedaulatan pangan nasional menjadi salah satu target utama pemerintahan RI di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Presiden telah menegaskan visi misinya terkait dengan permasalahan kedaulatan pangan dan pertanian, yaitu: 1) menjadikan Indonesia sebagai negara produsen di bidang pertanian, 2) mengupayakan produksi pertanian yang berbiaya rendah (low cost production), 20
3) untuk mengatasi permasalahan permodalan, dan yang keempat dalam hal pemasaran produk hasil pertanian. Kedaulatan pangan merupakan prioritas nasional yang difokuskan
pada
peningkatan
ketersediaan
pangan,
pemantapan distribusi serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Implementasi program pembangunan kedaulatan pangan dilaksanakan melalui peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Total luas lahan sawah irigasi dan non irigasi di
Pulau
Kalimantan
pada
tahun
2015
yang
sudah
diusahakan seluas 1.500.446 ha, dengan komposisi sebagai berikut: sawah irigasi Provinsi Kalimantan Tengah 500.446 ha, Kalimantan Selatan 800.000 ha dan sawah non irigasi Kalimantan
Selatan
200.000
ha.
Sedangkan
luas
cadangan/potensi lahan untuk pertanian tanaman pangan yang belum diusahakan seluas 1.011.184 ha.
21
Ke
depan,
perlu dukungan
Pemerintah
Pusat
melalui
program/kegiatan strategis di bidang kedaulatan pangan. Produksi beras Pulau Kalimantan pada tahun 2015 adalah 4.876.477 ton Gabah Kering Giling (GKG), yang terdiri dari Provinsi Kalimantan Barat sebesar 1.394.883 ton, Kalimantan
Tengah
918.658
ton,
Kalimantan
Selatan
2.154.683 ton, Kalimantan Timur sebesar 408.253 ton dan Kalimantan Utara 274.579 ton. Adapun produktivitas lahan untuk Pulau Kalimantan tahun 2015 berkisar antara 4-5 ton/ha. Apabila dilihat dari perbandingan angka produksi siap konsumsi
dan
kebutuhan
konsumsi
beras
serta
ketersediaannya di Pulau Kalimantan, menunjukkan bahwa dalam tahun 2015 Pulau Kalimantan mengalami surplus, dengan perbandingan sebagai berikut: produksi beras 2.879.434
ton,
konsumsi
beras
1.732.203
ton,
sehingga terdapat kelebihan 1.147.231 ton beras, dengan gambaran kelebihan beras masing-masing provinsi adalah: Provinsi Kalimantan Barat 140.738 ton, Kalimantan
22
Tengah 268.906 ton, Kalimantan Selatan 868.655 ton, dan Kalimantan Timur masih defisit sebesar 131.068 ton. Sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Pulau Kalimantan, lima Provinsi se Kalimantan bertekad untuk mewujudkan Pulau Kalimantan sebagai lumbung pangan
melalui
peningkatan
produksi
beras
untuk
pemenuhan kebutuhan beras masing-masing Provinsi dan berkontribusi terhadap Nasional. (slide 33-35) 3. Kondisi Kedaulatan Energi Berkaitan dengan kedaulatan energi, sebagai salah satu pulau yang memiliki cadangan sumber daya energi yang besar, adalah suatu ironi bahwa pada saat ini rasio elektrifikasi
di
Regional
Kalimantan
masih
berkisar
73,05%. Selain itu, belum tercukupinya kebutuhan BBM maupun LPG serta belum optimalnya pengembangan energi baru dan terbarukan merupakan permasalahan yang ada saat ini. Permasalahan sumber daya energi ini menjadi titik krusial dalam percepatan pembangunan regional Kalimantan, terutama dalam pertumbuhan sektor ekonomi wilayah. (slide 42)
23
4. Kondisi Kemaritiman dan Kawasan Perbatasan Terkait dengan kemaritiman dan kawasan perbatasan, secara
geografis
letak
pulau
Kalimantan
berada
di
tengah-tengah kepulauan nusantara dan diapit oleh dua Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I dan II). ALKI I di sebelah barat dan ALKI II di sebelah timur Kalimantan, dari segi akses transportasi sangat strategis untuk mobilitas barang dan orang, sehingga sangat perlu didukung dengan pengembangan sarana pelabuhan laut/samudra dan sebagai upaya untuk pembangunan Tol Laut. (slide 47-51) 5. Kondisi Industri dan Pariwisata Potensi sumber daya alam wilayah Kalimantan sampai saat ini masih cukup memadai dan perlu mendapat perhatian semua pihak terkait untuk dikembangkan/diolah menjadi komoditi ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut meliputi: Kayu, Rotan, Perikanan, Pertambangan (Emas, Perak, Pasir Zircon, Batu bara), hasil Perkebunan (Kelapa Sawit
dan
Karet)
yang
nantinya
merupakan
sumber 24
penerimaan devisa bagi negara. Sampai saat ini potensi ini masih belum optimal digarap oleh para investor lokal maupun luar untuk dijadikan komoditi ekspor. Pada
sektor
Pengembangan
pariwisata
sesuai
Kepariwisataan
Rencana
diarahkan
Induk dalam
meningkatkan pelayanan dan kualitas daya tarik wisata serta pembangunan
kepariwisataan
dalam
rangka
mengembangkan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, sosial budaya, peningkatan PAD, dan rasa cinta tanah air bagi masyarakat, dengan sasaran terwujudnya industri pariwisata yang berkualitas, aman dan nyaman sehingga mampu meningkatkan
jumlah
wisatawan
domestik
maupun
mancanegara. (slide 53-59, 65) 6. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pulau Kalimantan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, berfungsi sebagai paru-paru dunia, dimana sebagian besar kawasan hutan. Pembangunan yang terjadi di Indonesia selama ini cenderung terfokus pada ekstraksi sumber daya alam (SDA) dan berorientasi jangka pendek, namun kurang menghasilkan 25
nilai tambah. Di sisi lain, kesenjangan proses dan hasil pembangunan juga masih dirasakan antar daerah, sehingga diperlukan pemerataan pembangunan. Dampak degradasi lingkungan hidup akibat pembangunan juga masih dirasakan dan mengancam kerberlanjutan pembangunan dan ekosistem itu sendiri. Melihat kondisi saat ini dan rencana pembangunan ke depan, lingkungan hidup akan mengalami pengaruh atau tekanan yang luar biasa, padahal saat ini sudah nyata pembangunan
yang
berbasis
sumber
daya
alam
di
Kalimantan cukup masif. Hal ini diindikasikan dengan adanya tumpang tindih perijinan usaha atau kegiatan di Kalimantan yang mengarah kepada kompetisi (konflik) pemanfaatan ruang. Tentunya hal ini diharapkan tidak terjadi di seluruh Kalimantan. Kalimantan dengan potensi lahan gambut yang cukup luas, yakni 4.778.004 ha, menempati urutan kedua di Indonesia setelah Sumatera, dengan daerah paling luas di Kalimantan Tengah, disusul Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, serta Kalimantan Selatan. 26
Lahan gambut tersebut sangat rawan terhadap terjadinya kebakaran lahan dan hutan, khususnya pada musim kemarau yang berkepanjangan. Pengalaman kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah yang terjadi belum lama ini sangat dirasakan oleh penduduk Kalimantan, bahkan dampaknya sampai ke Malaysia maupun Singapura. Kebakaran lahan dan hutan ini disamping memberikan dampak terhadap emisi, juga memberikan dampak pendidikan
negatif dan
terhadap bidang
kesehatan,
pembangunan
perekonomian, lainnya,
yang
memperlambat proses pembangunan di semua sektor. (slide 67-69)
Hadirin undangan yang saya muliakan, Beberapa permasalahan maupun tantangan yang dihadapi terkait dengan konektivitas, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan kawasan perbatasan, serta industri dan pariwisata adalah sebagai berikut: 1. Permasalahan konektivitas Permasalahan konektivitas di Kalimantan antara lain: 27
1) Belum
tersedianya
transportasi
yang
aksesibilitas memadai
dan
guna
prasarana mendukung
kawasan-kawasan strategis produksi dan industri serta pengembangan wilayah; 2) Belum diberikannya ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk terhubungnya Jalan Trans Kalimantan, baik Lintas Tengah, Lintas Utara maupun Lintas Selatan; 3) Belum tersedianya kapasitas daya mampu jalan sebesar 12 ton serta kualitas dan lebar jalan di atas 6 meter untuk mendukung transportasi logistik secara optimal; 4) Belum optimalnya dukungan pembangunan pelabuhan laut dan udara untuk peningkatan ekonomi sesuai dengan Rencana Induk; 5) Minimnya dukungan pembiayaan untuk pengerukan sungai-sungai di Kalimantan secara rutin; 6) Belum tersedianya sarana angkutan massal dalam kota/BRT (Bus Rapid Transit) untuk mengurangi kepadatan lalu lintas jalan;
28
7) Belum tersedianya terminal Tipe A untuk peningkatan pelayanan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) ibukota Provinsi di Kalimantan ; 8) Lambatnya pembangunan rel kerata api di wilayah Pulau Kalimantan; 9) Belum
semua
daerah
di
Kalimantan
mendapat
pelayanan akses informasi yang mudah dan murah, sehingga masyarakat terlambat dapat memperoleh informasi dari wilayah luar.(slide 30-31) 2. Permasalahan Kedaulatan Pangan Tantangan yang dihadapi terkait dengan kedaulatan pangan sekarang ini antara lain sebagai berikut : 1)
Alih fungsi Lahan terutama dari Tanaman Pangan dan Hortikultura menjadi perkebunan, perikanan dan ke non pertanian (seperti perumahan, jalan, industri dan jasa) di Kalimantan seluas 2.605 ha per tahun. Alih fungsi lahan tersebut sangat berpengaruh terhadap luasan sawah, sehingga diperlukan upaya
29
cetak sawah dan optimasi lahan pertanian guna mendukung kedaulatan pangan di Kalimantan. 2) Rendahnya
ketersediaan
infrastruktur
pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, alsintan dll; 3) Rendahnya
efektivitas
kelembagaan
penyuluhan pertanian dan terbatasnya jumlah penyuluh Pertanian (PPL pertanian /BPP). 4) Program Pengembangan Food Estate lambat, karena terhambat masalah perijinan serta dukungan infrastruktur dasar yang masih kurang memadai, serta kurangnya investor dalam pengembangan food
estate. 5) Belum berkembangnya pertanian dalam konteks agroindustri. (slide 36-38)
3. Permasalahan Kedaulatan Energi Beberapa isu yang menjadi permasalahan dalam lingkup ketersediaan energi antara lain: 30
1)
Keikutsertaan
Pemerintah
Provinsi
dalam
pendampingan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). 2)
Peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah regional Kalimantan
melalui
pembangunan
pembangkit
tenaga listrik dan pembangunan transmisi/distribusi; 3)
Penambahan kuota daya listrik Kalimantan dari 2.800 MW menjadi 15.000 MW;
4)
Peningkatan
dukungan
anggaran
pembangunan
untuk energi baru terbarukan di wilayah regional Kalimantan 5)
Dukungan Pemerintah Pusat terhadap pembangunan PLTN di regional Kalimantan
(slide 43-44)
4. Permasalahan
Kemaritiman
dan
Kawasan
Perbatasan Permasalahan di bidang kemaritiman, antara lain: 1) maraknya illegal fishing, 2) rendahnya produktifitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan, 31
3) belum optimalnya integrasi sistem produksi hulu dan hilir, 4) terbatasnya sarana dan prasarana kemaritiman, antara
lain
dermaga,
kapal
patroli,
pelabuhan
perikanan dengan fasilitas pendukungnya. 5) masih terjadinya kesejangan pembangunan antar dan intra kabupaten/kota/desa yang cukup tajam di wilayah perbatasan 6) terbatasnya infrastruktur dasar, jalan dan jembatan serta infrastruktur pendukung lainnya di wilayah perbatasan (slide 52) 5. Permasalahan Industri dan Pariwisata Berkenaan
dengan
sektor
industri
di
Kalimantan
beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain: 1) keterbatasan infrastruktur di daerah, antara lain kualitas jalan dan pelabuhan ekspor/impor yang belum representatif
32
2) kurangnya investasi di sektor industri pengolahan, dimana investor pada umumnya hanya menginginkan sumber daya primer 3) keterbatasan pemenuhan kebutuhan energi listrik 4) infrastruktur terutama jalan belum memadai, 5) tenaga kerja tidak mendukung, 6) pembangunan kawasan industri umumnya masih terkendala permasalahan lahan 7) komitmen
pemerintah
pusat
untuk
melakukan
pemerataan pembangunan dengan pengembangan industri di Kalimantan masih rendah 8) belum tersedianya insentif dan dis-insentif yang memadai bagi pengembangan industri hilir produk SDA. (slide 61) Sementara
permasalahan
sektor
pariwisata
di Kalimantan, antara lain: 1) potensi pariwisata alam belum terkemas dengan baik 2) lemahnya pemasaran dan promosi 3) objek wisata belum dikembangkan secara optimal 4) lemahnya pemasaran dan promosi 33
5) pemberdayaan
masyarakat
sekitar
objek
wisata
belum dikembangkan 6) sarana transportasi masih terbatas, menyebabkan biaya tinggi 7) dukungan industri kreatif masih lemah 8) perlindungan
objek
wisata
dari
kerusakan
(slide 65)
6. Permasalahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1) Masih
terdapat
persepsi
bahwa
pengelolaan
Lingkungan Hidup hanya menjadi tanggung jawab institusi LH 2) Reklamasi lahan kritis eks tambang yang belum optimal 3) Penerapan Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM) yang masih belum maksimal 4) Belum sinergisnya program/kegiatan antar Dinas/ Instansi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan, bencana banjir serta bencana alam lainnya
34
5) Belum adanya aturan turunan dari PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (slide 71) Hadirin undangan yang berbahagia, Adapun program kegiatan untuk masing-masing fokus di Regional Kalimantan adalah sebagai berikut : 1. Usulan Konektivitas Usulan program strategis di Bidang Konektivitas untuk lima Provinsi se-Kalimantan Tahun 2017, meliputi: 13 Program dan 189 kegiatan; jumlah usulan anggaran Rp. 24,35 Triliun; melalui program antara lain: pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dan penuntasan dermaga
jalan sungai,
lintas
Kalimantan,
pengembangan
pembangunan
pelabuhan
laut,
pengembangan bandar udara, pembangunan rel kereta api, pemangunan terminal, komunikasi dan informatika. (slide 74 s/d 75)
2. Usulan Kedaulatan Pangan Usulan program strategis di Bidang Kedaulatan Pangan untuk
lima
Provinsi
se-Kalimantan
Tahun
2017, 35
mencakup 74 Program dengan jumlah usulan anggaran Rp. 13,72 Triliun, meliputi program antara lain: 1) Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, air tanah, rawa tambak 2) Pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ, penampung air 3) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 4) Peningkatan produksi dan produktivitas mutu dan hasil pertanian 5) Pencetakan sawah 6) Pengembangan industri pertanian 7) Penyediaan/Pengembangan Lahan Pertanian 8) Optimalisasi lahan 9) Pengembangan Food Estate 10) Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Tani (slide 76 s/d 77)
3. Usulan Kedaulatan Energi Usulan program strategis di Bidang Kedaulatan Energi untuk lima Provinsi se Kalimantan Tahun 2017, meliputi 36
20 Program dan 144 kegiatan, dengan jumlah usulan anggaran Rp. 40,77 Triliun, meliputi program antara lain: (1) Penambahan Kuota BBM; (2) penyediaan bahan bakar bersubsidi bagi petani daerah perbatasan dan nelayan
(Solar
Paket
Dealer
Nelayan/SPDN);
(3) pembangunan pembangkit listrik dan jaringannya (interkoneksi se-Kalimantan) dan pengembangan serta pemanfaatan
energi
dan
terbarukan.
Untuk
jangka
menengah program strategis di regional kalimantan adalah persiapan jaringan kabel listrik bawah laut Kalimantan Tengah ke Jawa Tengah. (slide 78 s/d 79) 4. Usulan Kemaritiman dan Kawasan Perbatasan Program strategis di Bidang Kemaritiman dan Kawasan Perbatasan untuk lima Provinsi se-Kalimantan Tahun 2017, mencakup 160 program/kegiatan, dengan jumlah usulan anggaran Rp. 8,48 Triliun, meliputi program antara lain: pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, pemberdayaan pengendalian
masyarakat sumberdaya
dalam
pengawasan
kelautan,
dan
pengembangan
perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan national 37
science
and
technopark
kemaritiman,
pembangunan
prasarana dan fasilitas perhubungan laut dan ASDP, inovasi kemaritiman, serta pemberdayaan masyarakat pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Sedangkan untuk kawasan perbatasan difokuskan pada pengembangan dan percepatan pembangunan wilayah perbatasan, antara lain
meliputi:
pembangunan
jalan
dan
jembatan;
pembangunan perumahan dan permukiman, infrastruktur kawasan permukiman; peningkatan dan pembangunan bandara; pembangunan energi; pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan udara, darat; pembangunan dermaga; pembangunan kawasan pariwisata; kawasan ternak dan kawasan perkebunan di perbatasan; serta pembangunan telekomunikasi. (slide 80 s/d 82) 5. Usulan Pengembangan industri dan pariwisata Usulan program strategis di Bidang Pengembangan Industri
dan
se-Kalimantan
Pariwisata
Tahun 2017,
untuk
lima
meliputi
80
Provinsi Program/
kegiatan, dengan jumlah usulan anggaran Rp. 23,218 Triliun.
Untuk
industri
meliputi
program: 38
(1)
pengembangan
Kawasan
Ekonomi
Khusus;
(2) pengembangan kawasan industri dan program hilirisasi sektoral; (3) hilirisasi produk primer; (4) pengembangan Pusat Distribusi Regional (PDR) dan pengembangan sarana distribusi logistik regional PDR; (5) pengembangan
Local
Economy
Development
perbatasan.
Sedangkan
difokuskan
pada
untuk
di
pedalaman
sektor
pengembangan
dan
pariwisata,
pariwisata
yang
berdampak regional kalimantan dan/atau nasional, antara lain (1) pembangunan infrastruktur dan pengembangan/ penyediaan
sarana
destinasi
wisata;
(2)
kajian
pengembangan potensi dan penyediaan SDM pariwisata; (3)
pengembangan
(4)
pengembangan
(5)
kawasan dan
pengembangan
destinasi
pemasaran
budaya
kreatif
pariwisata;
objek
wisata;
masyarakat
perbatasan. (slide 83 s/d 85) 6. Usulan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Usulan strategis di bidang SDA dan LH mencakup 106 program/kegiatan dengan usulan anggaran sebesar Rp. 914,51 Milyar, antara lain meliputi berbagai program/kegiatan sebagai berikut: 39
1) pengelolaan kehutanan
hutan
produksi
lestari
dan
usaha
2) pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung 3) konservasi sumberdaya alam dan ekosistem 4) planologi dan tata lingkungan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan 5) perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan 6) penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan 7) pengendalian perubahan iklim 8) peningkatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia 9) pemantauan kualitas udara dan air sungai 10) pemantauan kualitas air sungai 11) penyusunan RTP Lingkungan 12) penyusunan Perda tentang pencegahan penanggulangan dan pemulihan kebakaran hutan dan lahan 13) pengamanan kebakaran hutan dan lahan 14) restorasi hutan mangrove 15) penerapan kebijakan ramah lingkungan
prinsip-prinsip
perkebunan 40
16) pengawasan ijin lingkungan yang dikeluarkan oleh provinsi/kabupaten/kota 17) verifikasi pengaduan lingkungan. (slide 86)
Penjelasan secara terperinci terkait kondisi, permasalahan serta usulan program kegiatan pembangunan regional tersebut di atas, tertuang dalam kertas kerja fokus konektivitas,
kedaulatan
pangan,
kedaulatan
energi,
kemaritiman dan kawasan perbatasan, serta industri dan pariwisata. Hadirin Sekalian yang berbahagia, Sebagai tindak lanjut hasil Musrenbang Regional ini, FKRP2RK akan mengagendakan pembahasan lebih lanjut dengan kementerian terkait. Pada tahun 2016 ini, Gubernur se-Kalimantan berupaya untuk dapat melakukan pertemuan atau audiensi dengan Bapak Presiden RI sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2015 yang lalu, serta melakukan pertemuan dengan DPD RI dan DPR RI, guna penyampaian/ pemaparan usulan program/kegiatan regional kalimantan tahun
2017,
dalam
rangka
percepatan
pembangunan
regional kalimantan. 41
Diharapkan melalui Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2016 ini, usulan program kegiatan pembangunan Regional Kalimantan dapat bersinergi dengan program/ kegiatan pembangunan Kementerian/Lembaga pada bidang infrastruktur (konektivitas), kedaulatan energi, kedaulatan pangan, kemaritiman, kawasan perbatasan, industri dan pariwisata, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dengan harapan Musrenbang Regional Kalimantan tahun 2016 ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan usulan Program Pembangunan Strategis Regional Kalimantan Tahun 2017 untuk diusulkan dalam Musrenbang Nasional tahun 2016. Kami mohon pada saatnya nanti, Bapak Menteri Dalam Negeri berkenan untuk membuka secara resmi acara Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2016. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua.
42
Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SELAKU KOORDINATOR FKRP2RK, Pejabat
Paraf
Sekda Asisten Kabapp Kabid
Drs. HADI PRABOWO, MM
Kasubbid Pelaksana
43
