GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang

: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah ;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;

3 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah; 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. 6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah. 7. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 9. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 11. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. BAB II PENETAPAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.

4 BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari : 1. Kepala Dinas ; 2. Sekretaris, membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program; b. Kepala Sub Bagian Keuangan ; c. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian ; 3. Bidang, terdiri dari : a. Kepala Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, membawahkan : 1) Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa 2) Seksi Kesenian dan Perfilman 3) Seksi Tradisi, Adat dan Budaya Masyarakat b. Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala, membawahkan : 1) Seksi Geografi Sejarah 2) Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan ; 3) Seksi Peninggalan Bawah Air dan Nilai Sejarah c. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan : 1) Seksi Usaha dan Produk Pariwisata 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat 3) Seksi Standarisasi Pariwisata d. Kepala Bidang Pemasaran, membawahkan : 1) Seksi Sarana Promosi 2) Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri 3) Seksi Analisa Pasar dan Pengembangan Pasar 4. Jabatan Fungsional; 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Pasal 4 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pasal 5 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

5 2. perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata ; 3. koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata; 4. pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan pariwisata ; 5. evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 6. penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pasal 7 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. merumuskan rencana induk pengembangan kebudayaan dan pariwisata; 2. menetapkan kebijakan provinsi mengenai kebudayaan dan pariwisata, kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan dan pariwisata ; 3. menetapkan kebijakan kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan dan pariwisata ; 4. menetapkan kebijakan di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa ; 5. menetapkan kebijakan pembinaan lembaga terhadap tradisi, adat dan budaya masyarakat ; 6. menetapkan kebijakan operasional perfilman, pemberian ijin usaha pembuatan film oleh tim asing, meliputi usaha, produksi, pengedaran dan penayangan ; 7. menetapkan kebijakan di bidang standarisasi profesi dan teknologi perfilman, kerjasama luar negeri di bidang perfilman dan pengawasan peredaran film dan rekaman video ; 8. menetapkan kebijakan kegiatan standarisasi peningkatan produksi dan apresiasi film, pengembangan film ; 9. menetapkan standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian, penerbitan rekomendasi, pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri ; 10. penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba, penyelenggaraan diklat kesenian ; 11. penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian, sejarah, purbakala, kebudayaan dan pariwisata ; 12. menyelenggarakan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di bidang kebudayaan dan pariwisata ; 13. mengembangkan dan pemanfaatan museum, registrasi museum dan koleksi, akreditasi museum serta penambahan dan penyelamatan koleksi museum ; 14. menetapkan standarisasi bidang kebudayaan dan pariwisata, pedoman pengembangan destinasi kebudayaan dan pariwisata ; 15. menetapkan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha serta perencanaan pemasaran pariwisata ; 16. menyelenggarakan promosi kebudayaan dan pariwisata ; 17. melakukan pengendalian dan pembinaan, pengembangan obyek wisata, sarana dan prasarana dan akomodasi kepariwisataan ; dan 18. melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik didalam maupun ke luar negeri dalam penyelenggaraan kebudayaan dan pariwisata.

6 Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 8 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 2. perumusan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata ; 3. koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata ; 4. pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata ; dan 5. pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang kebudayaan dan Pariwisata. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 10 Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program; 2. pelaksanaan administrasi keuangan; 3. pengelolaan administrasi kepegawaian; 4. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan; 5. pelaksanaan urusan ketatausahaan; 6. pengelolaan urusan rumah tangga; 7. pelaksanaan urusan perlengkapan; 8. pelaksanaan urusan sarana dan prasarana; 9. pelaporan Penyelenggaraan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan 10. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

7 Pasal 12 Sekretaris membawahkan : 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program ; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan ; 3. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian; Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 13 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menghimpun data, menyusun, dan membuat rencana program dan anggaran dinas, serta membuat pelaporan. Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program kegiatan dan anggaran ; 2. menghimpun data sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran 3. menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran; 4. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran ; dan 5. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, rencana program, kegiatan dan anggaran. Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 15 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, perencanaan anggaran pembiayaan, pengolahan pertanggungjawaban keuangan, membimbing dan membina bendahara. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana anggaran dan pendapatan; 2. penyusunan rencana belanja ; 3. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung jawaban keuangan; 4. pelaksanaan pembukuan keuangan; 5. pembinaan dan bimbingan terhadap bendaharawan ; 6. pelaporan keuangan; dan 7. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Pasal 17 Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian serta penataan dan

8 peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, analisis jabatan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, urusan tata persuratan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan urusan perencanaan dan pengembangan pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; 2. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 3. pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; 4. pengelolaan urusan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan, urusan rumah tangga, urusan perlengkapan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan 5. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Keempat Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film Pasal 19 Kepala Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang nilai budaya, Seni dan film. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bidang Budaya, Seni dan Film, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan perumusan kebijakan dinas di bidang nilai budaya, seni dan film; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan karakter dan pekerti bangsa, tradisi, adat dan budaya masyarakat, kesenian serta film berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. penyusunan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang pembangunan karakter dan pekerti bangsa, tradisi, adat dan budaya masyarakat , kesenian serta film; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pembangunan karakter dan pekerti bangsa, tradisi, adat dan budaya masyarakat , kesenian serta film; 5. pelaksanaan administrasi bidang nilai budaya, seni dan film; dan 6. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Pasal 21 Kepala Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, membawahkan : 1. Kepala Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa ; 2. Kepala Seksi Kesenian dan Perfilman; 3. Kepala Seksi Tradisi, Adat dan Budaya Masyarakat.

9 Paragraf 1 Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa Pasal 22 Kepala Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembangunan karakter dan pekerti bangsa. Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pembangunan karakter dan pekerti bangsa ; 2. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang nilai-nilai luhur, watak bangsa, jati diri bangsa dan budi pekerti bangsa; 3. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang nilai-nilai luhur, watak bangsa, jati diri bangsa dan budi pekerti bangsa; dan 4. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Kesenian dan Perfilman Pasal 24 Kepala Seksi Kesenian dan Perfilman mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan, rancangan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesenian dan di bidang perfilman. Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Seksi Kesenian dan Perfilman, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang kesenian dan di bidang perfilman; 2. perumusan standar norma, kriteria dan prosedur di bidang seni rupa, seni tari, seni teater dan sastra, seni advokasi dan hubungan lembaga perfilman ; 3. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang produksi film, sumber daya dan teknologi perfilman, distribusi film, festival dan eksibisi, serta advokasi dan hubungan lembaga perfilman ; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesenian dan di bidang perfilman ; dan 5. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Tradisi, Adat dan Budaya Masyarakat Pasal 26 Kepala Seksi Tradisi, Adat dan Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tradisi, adat dan budaya masyarakat.

10 Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Seksi Tradisi, Adat dan Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang tradisi, adat dan budaya masyarakat; 2. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pengetahuan dan teknologi tradisional, kearifan lokal dan foklor, organisasi sosial, serta lingkungan budaya; 3. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang kelembagaan kepercayaan, kodifikasi ajaran dan kepercayaan komunitas adat; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengetahuan dan teknologi tradisional, kearifan lokal dan foklor, organisasi sosial, serta lingkungan budaya; 5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan kepercayaan, kodifikasi ajaran dan kepercayaan komunitas adat; dan 6. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Kelima Bidang Sejarah dan Purbakala Pasal 28 Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang sejarah dan purbakala. Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan perumusan kebijakan dinas di bidang sejarah dan purbakala ; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang nilai sejarah, geografi sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala dan museum berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang nilai sejarah, geografi sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala dan museum ; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang nilai sejarah, geografi sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala dan museum ; 5. pelaksanaan administrasi bidang sejarah dan purbakala ; dan 6. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 30 Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala, membawahkan : 1. Kepala Seksi Geografi Sejarah ; 2. Kepala Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan; 3. Kepala Seksi Peninggalan Bawah Air dan Nilai Sejarah ;

11 Paragraf 1 Seksi Geografi Sejarah Pasal 31 Kepala Seksi Geografi Sejarah mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan rancangan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang geografi sejarah. Pasal 32 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Seksi Geografi Sejarah menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang geografi sejarah; 2. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang lingkungan sejarah, perkembangan wilayah, peradaban sejarah serta pemetaan sejarah; 3. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lingkungan sejarah, perkembangan wilayah, peradaban sejarah dan pemetaan sejarah; dan 4. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan Pasal 33 Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peninggalan purbakala Pasal 34 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Seksi Museum dan Purbakala menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang permuseuman dan kepurbakalaan ; 2. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang registrasi, pengamanan dan pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyajian dan kerjasama permuseuman; 3. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang registrasi dan penetapan, perlindungan, penyelamatan, konservasi serta pemugaran peninggalan purbakala; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang registrasi, pengamanan dan pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyajian dan kerjasama permuseuman; 5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang registrasi dan penetapan, perlindungan dan penyelamatan, konservasi serta pemugaran peninggalan purbakala; 6. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

12 Paragraf 3 Seksi Peninggalan Bawah Air dan Nilai Sejarah Pasal 35 Kepala Seksi Peninggalan Bawah Air dan Nilai Sejarah (Pebanirah) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Peninggalan bawah air dan nilai sejarah. Pasal 36 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Seksi Peninggalan Bawah Air dan Nilai Sejarah, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang peninggalan bawah air dan nilai sejarah; 2. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan, eksplorasi, konservasi dan pengendalian pemanfaatan peninggalan bawah air; 3. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang sumber sejarah, historiografi dan pemahaman sejarah; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan, eksplorasi, konservasi dan pengendalian pemanfaatan peninggalan bawah air ; 5. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi peninggalan bawah air dan nilai sejarah sesuai peraturan dan perundangan-undangan; dan 6. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Keenam Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Pasal 37 Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata. Pasal 38 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan perumusan kebijakan dinas di bidang pengembangan destinasi pariwisata ; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan standarisasi pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan standarisasi pariwisata; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan standarisasi pariwisata; 5. pelaksanaan administrasi bidang pengembangan destinasi pariwisata; 6. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

13 Pasal 39 Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan : 1. Kepala Seksi Usaha dan Produk Pariwisata; 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat ; 3. Kepala Seksi Standarisasi Pariwisata; Paragraf 1 Seksi Usaha dan Produk Pariwisata Pasal 40 Kepala Seksi Usaha dan Produk Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha dan produk Pariwisata. Pasal 41 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Seksi Usaha dan Produk Pariwisata, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang usaha dan produk pariwisata; 2. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang kemudahan pariwisata, kemitraan usaha, investasi usaha, iklim usaha dan diversifikasi usaha ; 3. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang sumber daya wisata, keterpaduan antar wilayah, fasilitas produk pariwisata, lingkungan daya tarik wisata dan produk pariwisata unggulan ; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya wisata, keterpaduan antar wilayah, fasilitas produk pariwisata, lingkungan daya tarik wisata dan produk pariwisata unggulan; dan 5. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pasal 42 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat. Pasal 43 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat ; 2. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan potensi masyarakat, sadar wisata, peran serta media dan kemitraan pemberdayaan masyarakat; 3. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan potensi masyarakat, sadar wisata, peran serta media dan kemitraan pemberdayaan masyarakat ; dan 4. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

14 Paragraf 3 Seksi Standarisasi Pariwisata Pasal 44 Kepala Seksi Standarisasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standarisasi Pariwisata. Pasal 45 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Seksi Standarisasi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang standarisasi pariwisata ; 2. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang standar kompetensi, standar usaha dan diseminasi standar pariwisata ; 3. pelaksanaan kerjasama standar pariwisata serta fasilitas lembaga sertifikasi dan akreditasi ; dan 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standar kompetensi, standar usaha, diseminasi standar kerjasama standar pariwisata dan fasilitasi lembaga sertifikasi dan akreditasi pariwisata ; Bagian Ketujuh Bidang Pemasaran Pasal 46 Kepala Bidang Pemasaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasaran. Pasal 47 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala Bidang Pemasaran, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan perumusan kebijakan dinas di bidang pemasaran; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri dan sarana promosi berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri dan sarana promosi; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri dan sarana promosi ; dan 5. pelaksanaan administrasi bidang pemasaran. Pasal 48 Kepala Bidang Pemasaran membawahkan : 1. Kepala Seksi Sarana Promosi ; 2. Kepala Seksi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri ; 3. Kepala Seksi Analisa Pasar dan Pengembangan Pasar ;

15 Paragraf 1 Seksi Sarana Promosi Pasal 49 Kepala Seksi Sarana Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana promosi. Pasal 50 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala Seksi Sarana Promosi, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang sarana promosi; 2. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang sarana promosi cetak, promosi elektronik, iklan, dokumentasi dan distribusi ; 3. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana promosi cetak, promosi elektronik, iklan, dokumentasi dan distribusi; 4. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Paragraf 2 Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri Pasal 51 Kepala Seksi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi dalam dan luar negeri. Pasal 52 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kepala Seksi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang promosi dalam dan luar negeri ; 2. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang promosi dalam dan luar negeri; 3. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi dalam dan luar negeri; dan 4. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Paragraf 3 Seksi Analisa Pasar dan Pengembangan Pasar Pasal 53 Kepala Seksi Analisa Pasar dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar.

16 Pasal 54 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Seksi Analisa Pasar dan Pengembangan Pasar, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar ; 2. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang informasi pasar dalam negeri, informasi pasar luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata serta strategi pemasaran ; 3. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar dalam negeri, informasi pasar luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata serta strategi pemasaran; 4. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ; BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 55 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 56 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 57 (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

17 BAB VII TATA KERJA Pasal 58 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 59 Uraian tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas; Pasal 60 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 61 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd THAMPUNAH SINSENG BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 31

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 31 TAHUN 2008 TANGGAL 1 JULI 2008 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM

BIDANG SEJARAH DAN PURBAKALA

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

BIDANG PEMASARAN

SEKSI BINA KARAKTER DAN PEKERTI BANGSA

SEKSI GEOGRAFI SEJARAH

SEKSI USAHA DAN PRODUK PARIWISATA

SEKSI SARANA PROMOSI

SEKSI KESENIAN DAN PERFILMAN

SEKSI PERMUSEUMAN DAN KEPURBAKALAAN

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI PROMOSI DALAM DAN LUAR NEGERI

SEKSI TRADISI, ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT

SEKSI PENINGGALAN BAWAH AIR DAN NILAI SEJARAH

SEKSI STANDARDISASI PARIWISATA

SEKSI ANALISA & PENGEMBANGAN PASAR

Diundangkan di Palangka Raya

UPTD

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

AGUSTIN TERAS NARANG