FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DI KOTA PONTIANAK

Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DI KOTA PONTIANAK Oleh: YULIANA ZENI RUSIANTI NIM. E02110033 Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 E-mail: [email protected]

Abstrak Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pontianak terhadap Perda Nomor 04 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, data tersebut dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Proses pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pontianak terhadap Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilihat sebagai proses manajerial dan politik. Pengawasan terhadap retribusi dilaksanakan oleh komisi C DPRD Kota Pontianak. Adapun pada tahap perencanaan dilakukan untuk menentukan jadwal rapat kerja atau rapat koordinasi dengan dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kemudian pengorganisasian yaitu pemanfaatan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia atau pemanfaatan fasilitas yang ada guna pencapaian pengawasan efektif. Selanjutnya pengendalian, dilaksanakan rapat koordinasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta PDAM Tirta Khatulistiwa dengan periode waktu 3 (tiga) bulan sekali dengan tujuan untuk melihat pencapaian realisasi target retribusi. Pengawassan dilakukan sebagai pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas publik dan dilaksanakan oleh DPRD Kota Pontianak sebagai upaya yang dilakukan untuk memastikan implementasi retribusi dan kebersihan Kota Pontianak berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Kata-kata Kunci : Pengawasan, DPRD, Retribusi, Persampahan/Kebersihan, dan Akuntabilitas Publik.

THE FUNCTION OF LEGISLATIVE’S CONTROL TOWARD IMPLEMENTATION RETRIBUTION OF GARBAGE AND CLEAN SERVICES IN KOTA PONTIANAK Abstract This study tried to see how the control has done by DPRD toward implementation Of Perda Nomor 04 Tahun 2011 About Retibution of Garbage and Clean Services in Kota Pontianak. This study used descriptive-qualitative method. The technique of data collecting by deep interview, observed and documentation technique. Then the collected data, analyzed by data reduction-way, data presenting, and data verification. The process of the supervision was as an implementation process of politic and managements. The control toward The Retribution of Garbage and Clean Services by Division C of DPRD of Kota Pontianak especially in retribution implementation. As for the planning phase was conducted to determine the schedule of work meetings or coordination meetings to Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Then, the organization that is the utilization of existing resources, both human and non-human resources or the utilization of existing facilities in order to achieve effective control. Furthermore control, held a coordination meetings Dinas Ke-bersihan dan Pertamanan and PDAM Tirta Khatulistiwa with a period of 3 (three) months to see the realization of the target of retribution. The supervision had done as a politic supervision and policies aimed to keep the public accountability, especially the institutions related to policies implementation, held as an effort had done to ensure the retribution implementation and cleanliness of Kota Pontianak to success and achieve the targets. Keywords : Control, DPRD, Retribution, Gagbage and Public Accountability.

1 YULIANA ZENI RUSIANTI, NIM. E02110033 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan


maka sudah sepantasnya DPRD dapat

A. PENDAHULUAN

melaksanakan 1.

yang

dimilikinya secara lebih optimal. Salah

Latar Belakang Dianutnya

fungsi-fungsi

sistem

desentralisasi

satunya adalah fungsi pengawasan, fungsi

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

pengawasan DPRD terhadap pemerintah

Negara

didasarkan

pada

prinsip

daerah memiliki peran yang sangat penting

pemencaran kekuasaan yang bertujuan

dalam

untuk

dalam

Indonesia khususnya di daerah, karena

penyelenggaraan pemerintahan dan guna

bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga

pengembangan demokrasi dari bawah

perwakilan rakyat yang berada di daerah

(grass-roots

untuk

mencapai

efektivitas

democracy).

Sebagai

pengembangan

menyampaikan

demokrasi

aspirasi

di

dan

konsekuensi

dianutnya

sistem

ini,

sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam

dibentuklah

unit-unit

pemerintahan

mengawasi jalannya pemerintahan daerah

setempat yang disebut Daerah Otonom,

yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi

yakni

Daerah

berkewajiban

yang untuk

berhak

dan

pengawasan DPRD terhadap pemerintah

mengatur

dan

daerah

mengurus rumah-tangganya sendiri atas

selaku

pelaksana

kebijakan).

dasar kebijaksanaan dan inisiatif yang dilakukan oleh perangkat daerah sendiri.

(eksekutif

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan

oleh

DPRD

terhadap

Sejauh ini prinsip otonomi yang

pemerintah daerah tentunya merupakan

luas, nyata dan bertanggung jawab dalam

cerminan terlaksananya mekanisme checks

implementasinya

oleh

and balances dalam pengelolaan tata

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

pemerintahan yang baik (good governace)

Rakyat Daerah (DPRD). Era otonomi

di daerah. Menurut Djojosoekarto, dkk

diberikan kepada daerah sebagai kesatuan

(2006:2) DPRD mempunyai posisi politik

masyarakat hukum, sehingga yang terjadi

lebih

hanyalah pergeseran tempat sentralisasi

pemerintahan, maka beberapa studi telah

yang semula berada di tangan pemerintah

memberikan penekanan kepada aspek

pusat, bergeser ke tangan pemerintah

kelembagaan,

daerah dan DPRD. Melihat eksistensi

mana

lembaga DPRD di era otonomi daerah,

DPRD itu sendiri dalam memberikan daya

didominasi

kuat

dibandingkan

yang

kemampuan

dengan

menyoroti kelembagaan

sejauh dari



dukung dalam melakukan check and

penyelenggaraan

balance pada tatanan pengelolaan sistem

dapat benar-benar berjalan dengan baik

pemerintahan.

dan

Sebagaimana

diketahui

Pemerintahan

efektif

haruslah

Daerah

senantiasa

bahwa kondisi kelembagaan terutama

memperhatikan dan menerapkan berbagai

yang menangani kegiatan pengawasan

asas ataupun fungsi yang terdapat pada

senantiasa

ketidaktetapan

organisasi dan manajemen seperti yang

(fluktuasi) dalam perubahannya, kadang-

disebutkan di atas. Tanpa adanya kemauan

kadang mengalami peningkatan dalam

dan

pertumbuhan,

diharapkan

mengalami

kadang-kadang

juga

mengalami suatu kemunduran. Kondisi

kehidupan

pemerintahan

kelembagaan

terutama

melaksanakan

penyelenggaraan

sulit

otonomi

DPRD Kota Pontianak sebagai lembaga fungsinya

legslatif

yang

dalam

menjalankan

pengawasan

juga

mengawasi pelaksanaan peraturan daerah

perkembangannya

di mana dalam penelitian ini memberikan

berjalan sesuai dengan tuntutan daripada

perhatian terhadap pelaksanaan Perda

berbagai aspek kehidupan masyarakat,

Nomor 04 Tahun 2011 Bab IV tentang

khususnya

retribusi

karena

anggota

di

itu,

bidang

pengawasan

kegiatan

yang

untuk

daerah yang benar-benar baik dan sehat.

semacam ini merupakan hal yang alamiah dalam

kemampuan

kelembagaan

pemerintah.

pelayanan

persampahan/

kebersihan yang ada di Pontianak. Karena

Menurut

Kaho

(2010:294)

bagaimanapun

hasil

dari

retribusi

Pengawasan mencakup tiga tahap, yaitu

pelayanan

menentukan

akan menjadi pemasukan (income) bagi

penilaian perbaikan.

alat

dan

ukur,

mengadakan

mengadakan

Supaya

suatu

persampahan/kebersihan

ini

tindakan

pembangunan Kota Pontianak sendiri yang

tindakan

dapat

menjadi

pemasukan

keuangan

pengawasan efektif, maka paling tidak

daerah, baik jika hasil dari retribusi dapat

pengawasan harus dilakukan pada waktu

tercapai dari target yang sudah ditentukan

yang tepat, diikuti oleh adanya sanksi dan

ataupun tidak mencapai tersebut tetap

yang sangat penting, sang pengawas

menjadi

haruslah kompeten dan impartial. Ini

pembangunan daerah itu sendiri.

berarti berkaitan dengan kapasitas moral yang dimiliki seorang pengawas. Agar

permasalahan

utama

bagi

Adanya indikasi bahwa adanya realisasi

pencapaian

target

retribusi 3

YULIANA ZENI RUSIANTI, NIM. E02110033 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan


pelayanan persampahan dan kebersihan di

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kota Pontianak pada akhir tahun 2014

Kebersihan.

tidak

B. TINJAUAN PUSTAKA

mencapai

target

yang

telah

ditentukan, mengingat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di daerah tidak terlepas dari adanya

1.

Pengertian Badan Legislatif

mekanisme checks

Banyak

para

ahli

yang

and balances dalam pengelolaan tata

mengemukakan pendekatan mengenai arti

pemerintahan. Menarik perhatian penulis

dari badan legislatif. Menurut Budiardjo

untuk

(2001:173)

melakukan

pengawasan

penelitian

DPRD

Kota

tentang Pontianak

badan

legislatif

adalah

lembaga yang (legislate) atau membuat

sebagai salah satu unsur dalam melihat

undang-undang.

realisasi

disebut Dewan Perwakilan Rakyat dan

pencapaian

target

retribusi

Badan ini juga biasa

persampahan dan kebersihan di Kota

istilah

lainnya

adalah

Parlemen.

Pontianak.

Sedangkan Nurcholis (2005:117) lebih menekankan pengertian Badan legislatif

2.

dari paradigma kelembagaan yaitu suatu

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dapat

sistem

norma

yang

dipakai

untuk

ditarik suatu rumusan masalah bagaimana

mencapai tujuan atau aktivitas yang dirasa

pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD

penting, atau kumpulan kebiasaan dan tata

kota Pontianak terhadap Perda Nomor 04

kelakuan yang terorganisir yang terpusat

tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan

dalam kegiatan utama manusia. Pengertian

Persampahan/Kebersihan

badan legislatif di atas masih dibatasi

di

Kota

Pontianak.

pengertian dasar atau sebuah lembaga yang kekuasaannya berasal dari rakyat

3.

sebagai

Tujuan Penelitian Adapun tujuan utama yang hendak

pemberi

dilaksanakan

mandat

secara

yang

terlembaga.

dicapai dalam penelitian ini adalah ingin

Pemahaman antara eksekutif daerah dan

mengetahui

DPRD

pengawasan

pelaksanaan DPRD

Kota

fungsi

terhadap

rencana

strategis

Pontianak

pembangunan daerah, menurut Wasistiono

terhadap Perda Nomor 04 tahun 2011

(2009:42) baik jangka panjang maupun jangka

menengah

akan

memberikan 4



kesamaan persepsi mengenai bagaimana

Sebagai

Lembaga

yang

seharusnya kinerja pemerintah daerah

mengkhususkan diri untuk mencapai tujuan

menyediakan

terhadap

atau aktivitas pada aspek pelaksanaan

warganya. Dan lebih lanjutnya menurut

kekuasaan, kewenangan, dan pengawasan

Wasistiono

berdasarkan peraturan perundang-undangan,

pelayanan

(2009:139)

hakekatnya

DPRD

merupakan

pemerintahan

di

tingkat

mengemban

harapan

pada organ

lokal

rakyat

yang untuk

DPRD

memiliki

Menurut

Budiardjo

penting adalah:

perumusan agenda kepentingan rakyat

1)

proses

publik

dan

dan

peranan.

(2001:182-183),

di

antara fungsi badan legislatif yang paling

berperan sebagai representasi dan agen

melalui

fungsi

Menentukan policy (kebijakan) dan

perumusan

kebijakan

membuat undang-undang. Untuk itu

pengawasan

terhadap

dewan perwakilan rakyat diberi hak

pemerintah daerah.

inisiatif,

Berdasarkan pendapat diatas maka

hak

amandemen

untuk

mengadakan

terhadap

dapat diketahui bahwa yang dimaksud

undang-undang

dengan badan legislatif sebagai lembaga

pemerintah, dan hak budget.

politik adalah suatu badan atau lembaga

2)

yang

rancangan disusun

oleh

Mengontrol badan eksekutif dalam arti

organisasi yang dipakai untuk mencapai

menjaga

tujuan atau melakukan aktivitas-aktivitas

eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-

yang berkaitan dengan tuntutan dalam

kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

pemenuhan

luas

Untuk menyelenggarakan tugas ini,

dengan mengkhususkan diri pada pelaksanaa

badan perwakilan rakyat diberi hak-hak

kekuasaan, kewenangan dan pengawasan

kontrol khusus.

yang diatur berdasarkan peraturan atau

DPRD

kebutuhan

perundang-undangan

masyarakat

yang

supaya

tindakan

merupakan

badan

lembaga

berlaku.

perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan

Pelaksanaan kebijakan dari lembaga politik

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah

harus mempertimbangkan kebaikan bersama

daerah.

dalam suatu wilayah.

(2005:67) menyatakan bahwa fungsi DPRD adalah

2.

Fungsi Badan Legislatif

anggaran

Secara

lebih

melaksanakan dan

khusus

fungsi

pengawasan.

Sunarno

legislasi, Fungsi

pengawasan menunjukan proses mereview 5 YULIANA ZENI RUSIANTI, NIM. E02110033 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan


dan bila perlu berusaha merubah tindakan-

politik dan kebijakan untuk menjaga dan

tindakan yang tidak berpihak kepada yang

memelihara akuntabilitas publik.

diwakili. Berdasarkan fungsi tersebut secara

Selanjutnya DPRD memiliki tugas

lebih lanjut Sunarno (2005:67) DPRD

dan fungsi: (a) Mengusulkan pengangkatan

memiliki

(a)

dan pemberhentian kepala daerah/wakil

Membentuk Perda yang dibahas dengan

kepala daerah kepada presiden melalui

kepala daerah untuk mendapat persetujuan

Menteri Dalam negeri bagi DPRD Provinsi,

bersama; (b) Membahas dan menyetujui

dan kepada Menteri Dalam Negeri, melalui

rancangan Perda tentang APBD bersama

Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota; (b)

dengan kepala daerah; (c) Melaksanakan

Memilih wakil kepala daerah dalam hal

pengawasan terhadap pelaksanaan Perda,

terjadi kekosongan jabatan wakil kepala

dan peraturan perundang-undangan lainnya,

daerah; (c) Memberikan pendapat dan

peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan

pertimbangan kepada pemerintah daerah

pemerintah daerah dalam melaksanakan

terhadap rencana perjanjian internasional di

program

daerah;dan (d) Memberikan persetujuan

tugas

dan

wewenang:

pembangunan

daerah,

dan

kerjasama internasional di daerah.

terhadap rencana kerja sama internasional

Sedangkan secara lebih khusus Wasistiono

dan

Wiyoso

yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

(2009:143)

Kemudian: (a) Meminta laporan

menyimpulkan konsep dasar pengawasan

keterangan

pertanggungjawaban

DPRD

daerah

dalam

merupakan

salah

satu

fungsi

penyelenggaraan

manajemen yang meliputi perencanaan,

pemerintahan

pengorganisasian,

dan

panitia pengawas pemilihan kepala daerah;

Organizing,

(c) Melakukan pengawasan dan meminta

pengawasan Actuating, menjamin

pelaksanaan,

(Planning, dan

Controlling),

pelaksanaan

kegiatan

untuk

laporan

sesuai

pemilihan

daerah;

kepala

KPUD

dalam

kepala

(b)

Membentuk

penyelenggaraan daerah;dan

(d)

dengan kebijakan dan rencana yang telah

Memberikan persetujuan terhadap rencana

ditetapkan serta memastikan tujuan dapat

kerja sama antar daerah dan dengan pihak

tercapai

ketiga yang membebani masyarakat dan

secara

efektif

dan

efisien.

Pengawasan dalam konteks manajemen dilakukan

DPRD

sebagai

pengawasan

daerah. Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mempunyai hak yang 6



diatur dalam pasal 43 UU No. 32 Tahun

menyelenggarakan

2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

yang menjadi kewenangannya berhak untuk

a) Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk

membuat kebijakan baik dalam rangka

meminta

keterangan

kepada

kepala

peningkatan

urusan

pelayanan

pemerintahan

maupun

dalam

daerah mengenai kebijakan pemerintah

rangka meningkatan peran serta masyarakat

daerah yang penting dan strategis yang

dalam pembangunan daerah. Salah satu

berdampak

unsur penting dalam implementasi proses

luas

pada

kehidupan

masyarakat, daerah dan Negara;

tersebut

b) Hak angket adalah pelaksanaan fungsi

adalah

melalui

pembentukan

peraturan daerah. Peraturan Daerah atau

pengawasan DPRD untuk melakukan

yang

penyelidikan terhadap suatu kebijakan

merupakan instrumen yang strategis dalam

tentang kepala daerah yang penting dan

mencapai tujuan desentralisasi. Adapun

strategis serta berdampak luas pada

pembentukan Perda berdasaran UU No. 32

kehidupan

Tahun 2004 tertera pada Bab VI pasal 136:

masyarakat,

daerah

dan

Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan c) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD

untuk

menyatakan

pendapat

sering

disingkat

setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. b) Perda

dibentuk

dalam

rangka

otonomi

daerah

penyelenggaraan

mengenai kejadian luar biasa yang terjadi

provinsi/kabupaten/kota

di daerah disertai dengan rekomendasi

pembantuan.

atau

sebagai

Perda

a) Perda ditetapkan oleh kepala daerah

terhadap kebijaka kepala daerah atau

penyelesaiannya

dengan

dan

tugas

tindak

c) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1)

lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan

merupakan penjabaran lebih lanjut dari

hak angket.

peraturan

perundang-undangan

yang

lebih tinggi dengan memperhatikan ciri 3.

khas masing-masing daerah.

Pengertian Peraturan Daerah Dalam rangka menjalankan otonomi

daerah,

pemerintah

kewenangan mengatur

dan

urusan

Masing-masing

daerah

memiliki

kemandirian

dalam

pemerintahan

daerah.

daerah

d) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilarang

bertentangan

dengan

kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

dalam 7



e) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat

Menurut Wasistiono dan Wiyoso

(1), berlaku setelah diundangkan dalam

(2009:149) pengawasan DPRD dilakukan

lembaran daerah.

dengan cara dengar pendapat, kunjungan

Selanjutnya menurut Djojosoekarto (2006:70)

Perda

instrumen

pembentukan panitia kerja yang dibentuk

hukum kebijakan publik daerah. Melalui

sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Perda, pemerintah menetapkan program

Untuk menjalankan

pembangunan daerah, kemudian program

tersebut,

pembangunan tersebut menjadi acuan bagi

tugasnya berhak meminta pejabat negara,

program legislasi (pembentukan) perda.

pejabat pemerintah daerah, atau warga

Perda

kontrak

masyarakat untuk memberikan keterangan

pemerintah terhadap upaya menciptakan

tentang suatu hal yang perlu ditangani demi

kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-

kepentingan Daerah, Pemerintahan, dan

masing. Sebagai instrumen kebijakan publik,

Pembangunan.

juga

merupakan

kerja, pembentukan panitia khusus dan

menjadi

bentuk

maka perda merupakan bentuk formal dan

DPRD

Agar

fungsi dalam

proses

pengawasan melaksanakan

pengawasan

perda

mengikat program yang akan dilaksanakan.

terlaksana dengan efektif dan efisien, lebih

Sedangkan menurut Wasistiono (2009:151)

lanjut Wasistiono dan Wiyoso (2009:149)

proses

masyarakat

menyatakan pengawasan DPRD seyogyanya

berhak memberikan masukan secara lisan

memiliki Rencana atau Agenda Pengawasan

atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau

meliputi apa, siapa yang akan diawasi,

membahas Raperda. Dengan rambu-rambu

mengapa harus diawasi serta kapan dan

tersebut diharapkan DPRD dan Pemerintah

bagaimana pengawasan tersebut dilakukan.

Daerah mempunyai alat ukur yang jelas

Kegiatan pengawasan harus dilihat sebagai

dalam penyusunan dan penetapan satu

proses

Raperda. Adapun satu Raperda dapat dapat

memerlukan langkah-langkah perencanaan,

berasal dari inisiatif DPRD dan Kepala

pengorganisasian,

Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).

pengendalian.

penyusunan

Perda,

manajerial

Dalam 4.

Pengawasan

DPRD

terhadap

Peraturan Daerah

proses

dan

politik

pelaksanaan

pengawasan

yang

dan

perda

Inosentius Samsul (2006:75) mengatakan bahwa ada beberapa mekanisme yang dapat



dilaksanakan

DPRD

dalam

melakukan

tentang pemungutan retribusi pelayanan

pengawasan, yaitu:

persampahan

a) Mekanisme rapat kerja komisi dengan

Pontianak. Pada penelitian kualitatif, peneliti

pemerintah. b) Kegiatan

dan

kebersihan

di

kota

sendiri merupakan instrumen pengumpul kunjungan

kerja,

yang

biasanya dilakukan pada saat masa reses. c) Mekanisme

yang

meliputi

pengamatan,

wawancara dan penelaahan dokumen. Data-

dilakukan dengan cara rapat dengar

data yang diperoleh akan dikumpulkan dan

pendapat umum (public hearing).

diolah sesuai kebutuhan peneliti. Metode

juga

juga

penelitian

dapat

d) Pengawasan

pengawasan

data utama dengan menggunakan metode

dapat

dilakukan

dengan cara mekanisme pengaduan.

penelitian kualitatif mengutamakan manusia sebagai instrumen penelitian.

Selanjutnya dalam pelaksanaan perda,

Dalam

penelitian

ini,

penulis

ada beberapa faktor atau potensi yang akan

melakukan beberapa hal sebagai bentuk

mungkin terjadi dan dilihat sebagai faktor

langkah-langkah dalam penelitian. Langkah-

penghambat dalam melaksanakan perda.

langkah tersebut meliputi sebagai berikut:

Adapun

a.

indikatornya

menurut

Hantoro

Pengkajian atau penelitian kepustakaan

(2006:78) adalah: (1) Permasalahan yuridis;

(berkaitan

(2)

konsep, metode penelitian dan lain

Permasalahan

Sosiologis;

(3)

Permasalahan teknis; dan (4) Permasalahan Anggaran.

dengan

teori-teori

dan

sebagainya). b.

Mempersiapkan

surat-surat

untuk

penelitian seperti surat tugas maupun surat izin yang terkait dengan instansi serta

C. METODE PENELITIAN

mempersiapkan

alat

yang

digunakan untuk penelitian dilapangan. Penelitian penelitian

ini

deskriptif

merupakan dengan

jenis metode

c.

Mempersiapkan

sarana

penunjang

ketika di lapangan seperti pedoman

kualitatif. Jenis penelitian deskriptif yaitu

wawancara,

jenis penelitian yang bermaksud untuk

untuk dokumentasi data-data berupa

mendeskripsikan

menggambarkan

soft file, arsip instansi dan membuat

bagaimana pengawasan DPRD terhadap

daftar nama informan yang akan dituju

peraturan daerah nomor 04 tahun 2011

sebagai sumber iinformasi.

atau

alat-alat

penyimpanan



d.

e.

Melakukan pengolahan dan penyusunan

Teknik analisis data yang digunakan

data yang diperoleh dari hasil survey

dalam penelitian ini adalah analisis dengan

maupun pengamatan di lapangan, serta

model

melakukan analisis data sesuai dengan

Menurut Milles dan Huberman (dalam

pendekatan dan metodelogi penelitian.

Sugiyono 2005:91) aktivitas dalam analisis

Penyusunan

penelitian

data kualitatif dilakukan secara interaktif

yang didapat di

dan berlangsung secara terus menerus

laporan

berdasarkan data lapangan.

interaktif

(interactive

model).

sampai tuntas, sehingga datanya sudah

Dalam penelitian ini yang menjadi

jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

subjek penelitian adalah ketua komisi C

a. Mereduksi data berarti merangkum,

DPRD Kota Pontianak, Kepala Dinas

memilih hal-hal pokok, memfokuskan

Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak,

pada hal-hal yang penting, dicari tema

Pimpinan

dan polanya.

PDAM

Tirta

Khatulistiwa.

Sedangkan objek penelitian ini adalah fungsi pengawasan DPRD. Teknik

b. Penyajian

data,

dalam

penelitian

kualitatif, penyajian data bisa dilakukan

pengumpulan

data

dalam

dalam bentuk uraian singkat, bagan,

penelitian ini adalah:

hubungan antar kategori, flowchart dan

1)

sejenisnya.

Observasi, yaitu penulis berada di antara

2)

objek

penelitian

untuk

c. Verifikasi

mengetahui secara langsung tentang

penelitian

permasalahan yang akan diteliti.

berupa deskripsi atau gambaran suatu

Wawancara, mengadakan wawancara

objek yang sebelumnya masih remang-

secara

subjek

remang atau gelap sehingga setelah

menggunakan

diteliti menjadi jelas, dapat berupa

mendalam

penelitian

kepada

dengan

panduan wawancara. 3)

Dokumentasi,

yaitu

mengumpulkan

data-data

hubungan dengan yang

data,

kesimpulan

kualitatif

kausal

adalah

dalam temuan

atau

interaktif,

untuk

menguji

hipotesis atau teori. Selanjutnya

berkaitan dengan permasalahan yang

kredibilitas data pada penelitian ini peneliti

diteliti seperti data sekunder, arsip-

lebih memfokuskan pada tringulasi sumber

arsip, catatan-catatan resmi dan bahan-

yaitu melakukan pengecekan data yang

bahan literatur pendukungnya.

diperoleh melalui beberapa sumber dan dari 10



hasil wawancara dengan beberapa informan untuk memastikan validitas data yang diperoleh.

D. KEGIATAN PENGAWASAN DPRD DILIHAT

SEBAGAI

PROSES

“.......pengawasan yang kami lakukan di komisi C berdasarkan kaplingan kami, kami melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung. Metode langsung ini dilakukan misalnya jika ada laporan dari masyarakat tentang ketidaksesuaian pelayanan yang terjadi dan tidak langsung ini dilaksanakan berdasarkan agenda yang telah ditentukan dalam internal kami…....” Informasi lain juga diungkapkan oleh (ND) staf komisi C yang memberikan

MANAJERIAL

pandangan bahwa pengawasan terhadap 1.

pelaksanaan

Perencanaan Kegiatan

pelayanan

yang

persampahan dan kebersihan dilaksanakan

dilakukan oleh DPRD Kota Pontianak

berdasarkan mekanisme peraturan di DPRD,

dilaksanakan oleh komisi-komisi yang ada

adapun pernyataan yang disampaikan adalah

dan dilakukan berdasarkan bidang komisi

sebagai berikut:

masing-masing.

“.......jadi komisi C ini dalam melaksanakan proses pengawasan tahap awalnya adalah dengan melakukan rapat internal di komisi C, Kemudian hasilnya dibawa ke badan musyawarah, dalam badan musyawarah kita merumuskan rapat kerja atau rapat koordinasi dengan dinas yang bersangkutan…....” Proses perencanaan yang dilakukan

retribusi

pengawasan

retribusi

Pengawasan

pelayanan

di

bidang

kebersihan

dan

persampahan Kota Pontianak sepenuhnya dilakukan oleh Komisi C DPRD yang membidangi

Keuangan

dan

Kekayaan

Daerah, Pendapatan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perbankan, Perusahaan Daerah (BMUD), Dunia

usaha

dan

investasi,

dan

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Kecil

Menengah.

Kegiatan

pengawasan tentang retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang dilakukan oleh Komisi C berdasarkan hasil wawancara dengan (HA) ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

oleh Komisi C DPRD Kota Pontianak dalam mengawasi retribusi

realisasi pelayanan

pencapaian kebersihan

target dan

persampahan adalah dengan mengadakan rapat kerja. Adapun tujuan dari rapat kerja yang

dilaksanakan

yaitu

menentukan

agenda, jadwal dan waktu untuk meninjau pelaksanaan

kebijakan

termasuk

pengagendaan tentang pemungutan retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan. Pengawasan mengenai realisasi pencapaian 11



target retribusi pelayanan kebersihan dan

berdasarkan informasi yang diutarakan (HA)

persampahan dilaksanakan karena ada dasar

ketua komisi C. Adapun informasi yang

untuk dilakukan pengawasan. Adapun dasar

disampaikan adalah sebagai berikut:

pelaksanaannya

“.......pengawasan dilakukan setiap triwulan atau tiga (3) bulan pertama dan seterusnya, agar dapat lebih mudah melihat pencapaian hasil yang diperoleh sebagai bahan pertimbangan dalam keberlanjutan pengawasan.......” Dalam proses pemungutan retribusi

Komisi

C

menurut

yang

(HA)

membidangi

Ketua retribusi

adalah: “…...dasar pengawasan DPRD sendiri tentang retribusi kebersihan ini yaitu target berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak itu sendiri dan ditinjau oleh kami dalam internal Komisi C sesuai dengan kaplingan kami tadi yang salah satunya mengawasi retribusi tersebut.....” Fungsi pengawasan DPRD dapat dilakukan mulai dari perencanaan dan selanjutnya menentukan kapan akan di adakan

pengawasan

terhadap

retribusi

pelayanan kebersihan dan persampahan Kota Pontianak. Seperti yang telah di sampaikan oleh (HA) Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, bahwa: “ .....dalam rapat kerja kami menentukan agenda dan jadwal untuk membahas mengenai waktu secara khusus dalam melihat realisasi pencapaian target retribusi yang telah ditentukan dinas terkait, selanjutnya kami menentukan jadwal khusus untuk mengadakan pertemuan dengan dinas……” Dalam proses perencanaan dan penentuan agenda pengawasan, selanjutnya agar

mempermudah

pengawasan

dan

pencapaian

realisasi

ditentukan

metode

pelaksanaan

evaluasi target

terhadap yang

yang

telah

dilakukan

pelayanan persampahan dan kebersiahan, informasi lain juga disampaikan oleh (RD) sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota

Pontianak

pelaksanaannya

bahwa

dilakukan

dalam koordinasi

dengan PDAM sebagai mitra kerjasama Dinas dalam melakukan penarikan retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan. Adapun informasi yang dikemukakan adalah sebagai berikut: “…....kami dalam melakukan penarikan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan PDAM Tirta Khatulistiwa, rapat koordinasi yang dilakukan berisikan masalah evaluasi penetapan retribusi, dan masalah kinerja serta sarana dan prasarana.......” Selanjutnya dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kota

Pontianak

dalam

mempermudah teknis pemungutan retribusi pelayanan Khusus

kebersihan dan

Staf

membentuk Penyuluhan

Tim yang

ditugaskan di PDAM Tirta Khatulistiwa agar dapat membantu mengawasi teknis pemungutan yang dilakukan di Kantor 12



PDAM Tirta Khatulistiwa. Pembentukan

Pengorganisasian

(Organizing)

Tim khusus tersesebut dinamakan tim

adalah suatu langkah untuk menetapkan,

reklarifikasi yang dibentuk oleh Kepala

menggolongkan dan mengatur berbagai

dinas. Adapun tujuan dari pembentukan tim

macam kegiatan dan fungsi dalam suatu

reklarifikasi ini menurut (RD) sekretaris

lembaga.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

pengorganisasian sama pentingnya dengan

Pontianak adalah:

fungsi

“…...kami membentuk tim reklarifikasi untuk di tugaskan mengawasi di kantor PDAM Tirta Khatulistiwa, jika terjadi hal yang dirasakan berat oleh masyarakat dalam penarikan retribusi yang telah menjadi satu (1) dalam struk pembayaran PDAM, tim reklarifikasi ini yang akan mengatasinya…...” Merencanakan suatu kegiatan

pengorganisasian seluruh sumber daya baik

pengawasan oleh lembaga DPRD Kota Pontianak

berkaitan

dengan

retribusi

pelayanan kebersihan dan persampahan berarti

juga

adanya

kepedulian dalam

melihat proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan yang bekerjasama

dengan

PDAM

Tirta

Khatulistiwa. Proses perencanaan dalam mengawasi juga berarti memberikan peranan dalam melihat sejauhmana kinerja yang dilakukan dinas terkait dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan dan

persampahan.

perencanaan

berarti

Tujuan

adanya

keinginan

lembaga

DPRD Kota Pontianak sebagai wujud dalam menjalankan fungsinya.

Pentingnya

perencanaan

fungsi

karena

dalam

berupa manusia maupun yang nonmanusia harus diatur dan dipadukan sedemikian rupa untuk berjalannya suatu organisasi dalam rangkaian pencapaian tujuan. Kedudukan DPRD Kota Pontianak sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki alat kelengkapan sebagai suatu kesatuan

unsur

dalam

fungsinya.

Beberapa

alat

menjalankan kelengkapan

tersebut (Alat kelengkapan tetap DPRD: Pimpinan

DPRD,

Badan

Musyawarah,

Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, dan Badan Anggaran. Kelengkapan Tidak Tetap DPRD: yaitu alat kelengkapan lain yang diperlukan,

seperti

Panitia

Khusus)

merupakan sumber daya yang ada dalam melakukan salah satu fungsinya yaitu di bidang pengawasan kebijakan dan peraturan daerah. Dalam pengorganisasian

konteks merupakan

pengawasan, hal

yang

sangat krusial dalam fungsinya. Sumber 2.

Pengorganisasian

daya yang ada di DPRD Kota Pontianak 13



merupakan

sarana

penunjang

dalam

PDAM

sebagai

mitra

kerja

dalam

kinerjanya sebagai control kebijakan di

melaksanakan

pemungutan

daerah Kota Pontianak. Berkaitan dengan

Pertemuan

sengaja

pengawasan mengenai implementasi target

melakukan koordiansi

retribusi

dan

bersama tentang sejauh mana hasil yang

persampahan di Kota Pontianak, Komisi C

diperoleh dalam menjalankan pemungutan

yang membidangi bagian tersebut memiliki

retribusi.

tanggungjawab penuh dalam melihat dan

diungkapkan oleh (HA) ketua Komisi C

meninjau pelaksanaan kebijakan tersebut

yaitu:

yang

“…..kami melakukan koreksi retribusi dengan melihat persentase pencapaian target, baik melalui PDAM, maupun kerjasama langsung dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan…..” Untuk itu, DPRD Kota Pontianak

pelayanan

dilakukan

kebersihan

oleh

Dinas

terkait.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari (HA) ketua Komisi C berkenaan dengan kondisi Komisi C, menyatakan: “.......kegiatan pengawasan yang kami lakukan ini dengan cara langsung maupun dengan cara tidak langsung, dengan jumlah internal kami yaitu mencapai 10 orang kami selalu mengadakan pertemuan dalam periode tertentu secara khusus membahas evaluasi target retribusi ini......” Berkaitan dengan pertemuan dan rapat kerja komisi juga dinyatakan oleh (ND) staf

DPRD Kota Pontianak dalam

“......agenda pertemuan membahas tentang retribusi kebersihan ini sudah diatur jadwal dan pelaksanaanya, nanti agenda rapat pada tahun ini sampai akhir tahun 2015 dapat dilihat......” Hal yang dilakukan dalam pembahasan juga dinyatakan oleh Ketua Komisi C bahwa selain rapat internal dalam tertentu

juga

akan

diadakan

pertemuan dengan pihak terkait seperti

diatur

untuk

dan pembahasan

Adapun

informasi

yang

selaku lembaga yang memang memiliki posisi yang strategis dalam melakukan fungsi pengawasan memiliki peranan yang lebih

dalam

kebijakan.

mengevaluasi

Walaupun

pelaksanaan

tidak

melakukan

kunjungan langsung ke dinas terkait, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Devisi Penyuluhan

wawancara yang dilakukan:

waktu

ini

retribusi.

dan

Kemitraan

Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Namun inisiatif untuk melakukan pertemuan secara bersama dalam rangka pembahasan hasil

kinerja

lembaga

oleh

DPRD

merupakan langkah yang sangat baik dalam konteks pengawasan pelaksanaan kebijakan. Berikut pernyataan (IR) Kasi Penyuluhan dan Kemitraan Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan Kota Pontianak:

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan 14 YULIANA ZENI RUSIANTI, NIM. E02110033 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan


“…...semenjak saya bekerja di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, DPRD belum pernah berkunjung langsung ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, namun ketika ada undangan dari DPRD kita dari Dinas menanggap undangan tersebut dan membahas agenda yang telah ditentukan…...” Dengan demikian organizing oleh komisi C merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan

dengan

wujud

pemanfaatan

sumberdaya selain internal komisi juga bekerjasama langsung dengan dinas terkait. Teknis kerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dilakukan dengan undangan untuk membahas tentang retribusi

pelayanan

kebersihan

dan

persampahan. Pentingnya pengorganisasian dalam menjalankian fungsi pengawasan agar peninjauan tentang realisasi target retribusi pelayanan

kebersihan

ini

terorganisir

sehingga dapat lebih mudah bagi DPRD sendiri dalam melihat tingkat keberhasilan yang dicapai.

untuk melihat hasil retribusi pelayanan juga diakui oleh PDAM dalam kerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta pihak

peraturan

suatu ini.

kebijakan Seperti

melalui

pernyataan

diungkapkan oleh (YF) bagian keuangan PDAM Tirta Khatulistiwa: “…...rapat kerja yang dilakukan dapat melihat hasil kerja dirasakan dapat memberikan suatu dampak yang positif, dilakukannya pertemuan satu meja dengan DPRD juga sebagai wujud transparasi dari perusahaan dan saling keterbukaan mengenai berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati…...” Adanya komunikasi yang baik dalam melakukan koordinasi yang dilakukan oleh 3 (tiga) unsur lembaga ini, memberikan gambaran bahwa keterbukaan dan saling membantu dalam proses pelaksanaan dan evaluasi realisasi retribusi ini merupakan suatu langkah yang baik. Tentunya sebagai bahan

pertimbangan

lembaga

agar

lebih

masing-masing mampu

melihat

kelemahan dan kelebihan masing-masing lembaga

sebagai

menyelenggarkan

bahan tugas

acuan dan

dalam

fungsinya

masing-masing. Sehingga munculnya suatu

Adanya kerjasama dalam evaluasi

dengan

menjalankan

DPRD

Kota

Pontianak.

pengharapan agar realisasi target terutama berkenaan

dengan

proses

pemungutan

retribusi persampahan dankebersihan Kota Pontianak dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Pontianak.

Bentuk kerjasama yang dilakukan sebagai wujud evaluasi hasil kerja ini dinyatakan PDAM sebagai langkah strategis dalam melihat kinerja seluruh instansi dalam

3.

Pelaksanaan dan Pengendalian Proses

pelaksanaan

dan

pengendalian yang dilakukan oleh DPRD 15



Kota pontianak pencapaian

terkait dengan realisasi

target

retribusi

dan

kebersihan

masyarakat. Hal-hal seperti ini juga perlu

pelayanan

dilihat ungkap Pimpinan Komisi C. Jadi,

di

Kota

kegiatan pengawasan dilakukan agar mampu

dalam

mengajak seluruh lapisan masyarakat agar

perlu

sadar tentang pentingnya untuk secara

ditindaklanjuti. Pengendalian ini dilakukan

bersama-sama membangun Kota Pontianak

jika standar pada pencapaian target realisasi

dengan cara taat dalam pembayaran retribusi

retribusi ini terdapat indikasi gagal dalam

yang telah ditentukan melalui perda Kota

pelaksanaan, adanya penyimpangan, dan

Pontianak.

persampahan Pontianak

ini

pelaksanaannya

dilakukan

jika

ada

yang

suatu

mungkin hasil yang diperoleh melampaui

Pengawasan

yang

baik

selalu

target yang telah ditentukan dinas terkait.

merupakan langkah pencegahan yang efektif

Berdasarkan informasi yang dikemukakan

terhadap

(HA) ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak

penyelenggaraan pemerintah, dan jika masih

yang mengatakan bahwa:

ada hal yang dirasa belum puas, maka

“…...pada prinsipnya pengawasan yang dilakukan oleh kami mengenai retribusi ini karena memang retribusi ini merupakan kaplingan kami, ya kita memang ingin melihat apakah pencapaian target dari retribusi dianggap berhasil, adanya penyelewengan dari kinerja dinas terkait, atau bahkan gagal. Tapi berdasarkan data bahwa sejauh ini pemungutan retribusi adanya peningkatan hasil yang kami lihat dari tahun ke tahun…...” Dengan demikian bahwa fungsi

diperlukan pembinaan yang lebih intensif.

pengawasan yang dilakukan menurut Ketua Komisi

C

pembinaan

adalah yang

berkenaan sifatnya

dengan persuasif.

Pembinaan ini dilaksanakan bagi instansi penyelenggara

kebijakan

maupun

masyarakat. Karena menurut Ketua Komisi C, dalam perubahan cara pembayaran retribusi pelayanan persampahan ini juga harus

dilakukan

sosialisai

penyimpangan

dalam

proses

Menurut (HA) Ketua Komisi C dalam wawancara yang dilakukan, mekanisme DPRD dalam meninjaui atau melakukan pengawasan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan, dinyatakan bahwa: ”.....jika memang perlu untuk dilakukan peninjauan lebih mendalam, Komisi mengadakan rapat untuk menentukan rapat bersama Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, selanjutnya kami membuat jadwal khusus untuk melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait…..” Sedangkan bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Pontianak dalam melakukan

pelayanan

kebersihan

dan

persampahan ada kendala yang dirasakan yaitu terletak pada sumber daya manusia yang ada, seperti yang di sampaikan oleh

kepada 16



(RD) sekretaris Dinas Kebersihan dan

pertamanan Kota Pontianak dan Perusahaan

Pertamanan Kota Pontianak, yaitu:

PDAM Tirta Khatulistiwa sebagai mitra

“.......kendala kita di sini sebenarnya terbatasnya kendaraan dan sumber daya manusia serta cuaca juga menjadi kendala kami dalam pengiriman data, karena data setiap harinya harus di update......” Pengawasan memiliki arti penting

kerja dinas Kebersihan dan pertamananan.

bagi pemerintah di daerah, karena akan memberi umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara bagi pelaksana, pengawasan merupakan aktivitas

untuk

memberikan

proses

kontribusi

dalam

pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara

Sistem akuntabilitas di daerah akan menjadi lebih efektif, karena proses dan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD akan memungkinkan koreksi intensif atas realisasi target retribusi persampahan dan kebersihan yang telah ditentukan. Pertanggungjawaban DPRD

dalam

sebagai

menjalankan

representasi

masyarakat

yang

fungsinya

dari

terwakili.

kalangan Mekanisme

pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pontianak berdasarkan wawancara dengan Pimpinan Komisi C DPRD Kota Pontianak dilakukan dengan melakukan pengendalian

efektif dan efisien.

dengan

melihat

hasil

yang

dicapai.

Pengendalian yang dimaksud adalah dengan E. PENGAWASAN

POLITIK

DAN

KEBIJAKAN UNTUK MENJAGA

koordinasi dengan dinas terkait, kegiatan pengendalian

dilakukan

dengan

setiap

triwulan sekali atau selama 3 (tiga) bulan

AKUNTABILITAS PUBLIK

sekali akan diadakan evaluasi oleh DPRD Kemudian

pengawasan

yang

dilakukan DPRD Kota Pontianak terhadap pelaksanaan

retribusi

pelayanan

persampahan dan kebersihan dilakukan sebagai pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan seperti dinas kebersihan dan

Kota Pontianak terhadap realisasi kerja yang dilakukan. Apabila memungkinkan adanya persoalan

yang

mengarah

pada

penyimpangan yang dilakukan lembaga pelaksana kebijakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komisi C, maka DPRD melakukan pemanggilan untuk melakukan cek

atau

dilakukan

peringatan evaluasi

dini kinerja.

selanjutnya Kegiatan 17



evaluasi terhadap implementasi kebijakan

adalah pemanfaatan sumber daya yang

terutama dalam melihat realisasi target

ada, baik sumber daya manusia maupun

retribusi persampahan dan kebersihan di

sumber

Kota Pontianak dilakukan sebagai upaya

pemanfaatan fasilitas yang ada. Di dalam

untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.

agenda penjadwalan rapat koordinasi

Dengan

dengan

tujuan

agar

dalam

proses

daya

non-manusia

lembaga

terkait,

atau

DPRD

pelaksanaannya pencapaian target retribusi

menentukan penjadwalan setiap 3 (tiga)

pelayanan persampahan dan kebersihan

bulan atau diadakan pertemuan setiap 3

dapat mencapai target yang telah ditentukan.

(tiga) bulan sekali. 3. Pengendalian

dan

evaluasi

yang

dilakukan DPRD terkait pengawasan F.

tentang

KESIMPULAN

realisasi

target

retribusi

pelayanan adalah peninjauan secara 1. Pada tahap perencanaan yang dilakukan

langsung

terhadap

penyelenggara

oleh Komisi C DPRD Kota Pontianak

kebijakan atau Dinas terkait, jika DPRD

dalam mengawasi realisasi pencapaian

menerima

target retribusi pelayanan kebersihan dan

berkenaan

dengan

ketidakpuasan

persampahan

pelayanan,

adanya

penyimpangan-

adalah

dengan

laporan

masyarakat

mengadakan rapat internal di dalam

penyimpangan

komisi, kemudian hasilnya dibawa ke

diterima serta jika adanya indikasi-

badan

badan

indikasi yang merugikan masyarakat

musyawarah dirumuskan jadwal rapat

dalam realisasi pelayanan kebersihan

kerja atau rapat koordinasi dengan dinas

dan persampahan di Kota Pontianak.

yang

musyawarah,

bersangkutan

dalam

dan

dari

dari

laporan

yang

membahas

4. Pengawasan politik dan kebijakan yang

agenda evaluasi realisasi target retribusi

bertujuan untuk menjaga akuntabilitas

pelayanan kebersihan dan persampahan

publik, terutama lembaga-lembaga yang

yang telah ditetapkan oleh Dinas terkait.

berkaitan langsung dengan pelaksanaan

2. Pengorganisasian yang dilakukan oleh

kebijakan seperti dinas kebersihan dan

DPRD Kota Pontianank dalam rangka

pertamanan

mengawasi

retribusi

Perusahaan PDAM Tirta Khatulistiwa

pelayanan kebersihan dan persampahan

sebagai mitra kerja dinas Kebersihan dan

realisasi

target

Kota

Pontianak

dan



pertamananan. Sistem akuntabilitas di

DPRD terutama Komisi yang menangani

daerah akan menjadi lebih efektif,

tentang

karena proses dan hasil pengawasan

langsung aktivitas yang dilakukan oleh

yang

akan

Dinas terkait berkenaan dengan proses

memungkinkan koreksi intensif atas

pelayanan dan juga melihat secara

realisasi target retribusi persampahan

langsung bagaimana sumber daya pada

dan kebersihan yang telah ditentukan.

lembaga seperti PDAM yang melakukan

dilakukan

DPRD

retribusi

dapat

meninjau

pemungutan retribusi langsung.

G. SARAN H. REFERENSI 1. Dalam melakukan fungsi pengawasan, semestinya

DPRD sebagai

perwakilan

lembaga

rakyat

1.

Sumber Buku:

dapat

mengoptimalkan seluruh potensi sumber

Budiardjo, Miriam. 2001. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

daya yang tersedia, baik sumber daya internal maupun eksternal, misalnya bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan media massa baik media cetak maupun elektronik. Tujuan dari pengoptimalan sumber daya yang ada diharapkan mampu untuk menampung segala

keluhan-keluhan

yang dilaksanakan Dinas terkait sebagai penyelenggara kebijakan daerah. pelaksanaannya,

fungsi

pengawasan terhadap retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dirasakan masih

belum

optimal

Djojosoekarto, dkk. 2006.Menjadi Wakil Rakyat dalam Tata Demokrasi Baru. Buku pertama. Sekretariat Nasional Adeksi: Subur Printing.

masyarakat

terkait pelayanan maupun realisasi kerja

2. Dalam

Cipto, Bambang. 1995. DPR Dalam Era Pemerintahan Modern Industri. Jakarta: Raja Grafika Persada.

jika

hanya

______. 2006.Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD. Buku kedua. Sekretariat Nasional Adeksi: Subur Printing. Gaffar, Affan. 2002. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Harrison, L. 2009. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Prenada Grup.

melakukan rapat koordinasi. Semestinya 19 YULIANA ZENI RUSIANTI, NIM. E02110033 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan


Kaho, Josef Riwu. 2010. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesi: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Mulia, Wan Mansor Andi, Ahmad Tohardi. 2005. Panduan Praktis Menulis Skripsi.Pontianak: Badan penerbit Universitas Tanjungpura. Murkanto, Jhon. 2008. Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintah daerah di kabupaten melawi. Pontianak: Universiatas Tanjungpura. Makmur, 2011. Efektifitas Kelembagaan Pengawasan. Refika aditama.

Kebijakan Bandung:

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. ______. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. ______. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sunarno, Siswanto. 2005. Hukum pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar grafika. Wasistiono dkk, 2009. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bandung: Fokus media. 2.

Moelong, J. Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. ______. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya Nasir. M. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Graha Idonesia.

Dokumen Negara

Perda Kota Pontianak nomor 4 Tahun 2011 Bab IV tentang Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Grasindo. Samsul, Hantoro Novianto Murti. 2006. Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD: Perda Sebagai Dasar Penganggaran dan Pengawasan DPRD. Jakarta: Subur Printing.


KEMENTERIAN

RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA . FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

I

PENGELOLA JURNAL MAHASISW A Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124 Homepage: http://urmafIs.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARY A ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nrona Lengkap NIM I Periode lulus Tanggal Lulus Fakultasl Jurusan Program Studi E-mail addresl HP

: Y.~~\M\A

ttt\.\~gL~~\\'L.:

: .tq.:f..J.tQQ.~?;.. .!.m

.

.

: ·~~····M.~~~····~~~··························"!f······· : ISIP I .1~~.... u.~.).

:lL~

lm~~:~:~J. ..

~.9~m~

.

:~\4~~~~ . ,.,~.~.~~':.':".:.-:.~~ ...I.Q.Pb174Sl<;"OGIj

,

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (Sl), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .. ~r.
l~~.c:;..cr.~T~.~.~~~ p.~~~

..........T~tI.~A:f ?~t.':?(':~~ ~Th..~~A.\ ............Q.~ ~.t!r: if.?N~~~.~

~v:-0.~~.~~~ ~~.~~} S~:?Sf.1'j.~~)~ Q~

?~~~~ (J.~X).

.

}?Ef7.~~t\~.~\

.

.

beserta perangkat yang diperIukan (hila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

CJ Secarafulltex

csz:J

content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perIu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segal a bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Dibuat di Pada tanggal

:' Pontianak : J.(:-.... f.lY.r.:L.. ...~).~

...

~'

..... ..Sj~~; ..~:Wo( ..~. ~\ .-....;;;;;:t!t!:5::::~~

.t.\ %.g_.2...9.?~1.z.1.o.Q::h...

YuL \tlNA '6~ \~~

\~f

I

NiM:·tiji.i\~~j:i::::::::..::::::.

Catatan : *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing (publika/GovernanceIAspirasiISociodevISosio[ogique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus ill scan dalam format PDP dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DI KOTA PONTIANAK

Recommend Documents