LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG
Nomor 6
Tahun 2001
Seri B
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG Menimbang
: a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 11 Tahun 1994 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan perlu disesuaikan; b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685) yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, TLN Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
2
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, TLN Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952); 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 1999) ; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.
Daerah adalah Kota Tangerang; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang; Walikota adalah Walikota Tangerang; Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Cq Sub Dinas Kebersihan Kota Tangerang; 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Cq Sub Dinas Kebersihan Kota Tangerang; 6. Sampah adalah, barang/benda buangan, sisa-sisa, bekas-bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula, atau kotoran yang harus dibuang baik yang berasal dari perorangan, rumah-rumah, kantor bangunan, perusahaan industri, pusat perdagangan yang berada dalam wilayah Kota Tangerang kecuali berbahaya;
3
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan; 8. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan orang pribadi atau badan; 9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan; 10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tangerang.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK Pasal 2 Dengan nama retribusi persampahan/kebersihan dipungut retribusi persampahan/ kebersihan. Pasal 3 (1) Obyek retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi : a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah (Tempat Pembuangan Sampah Sementara/TPSS, kontainer, transfer depo) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA); b. Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); c. Pengelolaan dan atau pemusnahan sampah di TPA. (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah : a. Pelayanan kebersihan umum; b. Pelayanan kebersihan taman, ruang/tempat umum; c. Pelayanan kebersihan Rumah Ibadah, Panti Sosial (Asuhan dan Jompo). Pasal 4 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sampah.
BAB III PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH Pasal 5 Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari tempat-tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini ke lokasi pembuangan akhir dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
4
Pasal 6 Untuk memudahkan pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah, Walikota menetapkan pembagian wilayah yang disesuaikan dengan luas Daerah serta prasarana dan sarana yang ada. Pasal 7 Pengambilan dan pembuangan sampah dari tempat sampah ke dalam kendaraan dilaksanakan oleh pengemudi atau kenek kendaraan yang bersangkutan.
Pasal 8 Pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan pengelolaan sampah dari TPS ke TPA dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dan/atau diserahkan kepada Camat yang dikoordinasikan dengan Lurah, RW dan RT. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 9 (1) Retribusi Persampahan/Kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum; (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Persampahan/Kebersihan, berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume pengangkutan.
diukur
BAB V DASAR PERHITUNGAN DAN KLASIFIKASI PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 10 Prinsip penetapan Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah untuk biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan/ pengolahan sampah dan biaya pembinaan. Pasal 11 Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut : a.
Sampah Rumah Tangga. 1)
Rumah tangga yang terletak di jalan : a)
Kelas II. -
Rumah besar dengan Type 70 ke atas ….…….. 4.000,-/bulan Rumah sedang dengan Type 45-70..…………… 3.000,-/bulan Rumah kecil/sederhana dengan Type 45
Rp. Rp.
5
ke bawah …..………………………………………. 2.500,-/bulan b)
Kelas III, IV dan V; -
Rumah besar dengan Type 70 ke atas ………… 3.000,-/bulan Rumah sedang dengan Type 45-70 ……………. 2.000,-/bulan Rumah kecil/sederhana dengan Type 45 ……… 1.500,-/bulan
c)
-
Rumah besar dengan Type 70 ke atas ………… 2.000,-/bulan Rumah sedang …………………………………… 1.500,-/bulan Rumah kecil/sederhana …………………………. 1.000,-/bulan
Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp.
Komplek Perumahan/Perumahan Teratur. a. Komplek Perumahan Mewah/Real Estate ………… /bulan b. Komplek Perumahan KPR/BTN dan sejenisnya (katagori besar) …………………………….. ……….. /bulan c. Komplek KPR/BTN dan Perumahan Instansi (katagori sedang) …………………………..…..……. /KK/bulan d. Rumah Susun, Rumah Sederhana …..……………. /KK/bulan
3)
Rp. 7.500,-
Rp. 4.000,-
Rp. 2.500,Rp. 2.000,-
Asrama a.
Asrama TNI dan Polri ……………………………….. /KK/bulan b. Asrama Mahasiswa/Pelajar ………………………… /KK/bulan 4)
Rp.
Kelas di gang dan jalan beton; -
2)
Rp.
Rp. 2.000,Rp. 5.000,-
Perkantoran. a. Kantor Pemerintah …………………………………… Rp. 10.000,/bulan b. Kantor Swasta ………………………………………... Rp. 15.000,/bulan c. Sampah industri/pabrik/Bengkel/Pertukangan/Rumah Sakit : 1) Pabrik/Industri dengan tarif dasar untuk : a.
b.
Pabrik/Industri besar ………………………… 30.000,-/3 M3 Pabrik/Industri sedang ………………………. 25.000,-/3 M3
Rp. Rp.
6
c. Pabrik/Industri kecil ………………………….. 20.000,-/3 M3
Rp.
2) Bengkel dengan tarif dasar : a.
b.
c.
Bengkel bubut/las ……………………………. 10.000,-/3 M3 Bengkel besar/mobil …………………………. 15.000,-/3 M3 Bengkel kecil/motor ………………………….. 10.000,-/3 M3
Rp. Rp. Rp.
3) Usaha Pertukangan/pengolahan bahan : a. Usaha pertukangan besar …………………… 15.000,-/bulan b. Usaha pertukangan kecil …………………….. 7.500,-/bulan
Rp. Rp.
4) Sampah Rumah sakit/Poliklinik/Puskesmas dan sejenisnya : a. Rumah Sakit Type C ……………………….… Rp. 40.000,-/bulan b. Rumah Sakit Type D …………………………. Rp. 30.000,-/bulan c. Rumah bersalin besar ……………………….. Rp. 20.000,-/bulan d. Rumah bersalin kecil ….……………………… Rp. 15.000,-/bulan e. Poliklinik Swasta ….…………………………… Rp. 15.000,-/bulan f. Puskesmas …………………………………….. Rp. 10.000,-/bulan b. Sampah yang dihasilkan oleh Hotel/Wisma/Penginapan, Restoran, Toko, Bank, Bioskop, Grosir, Gedung Pusat Perbelanjaan dan lain-lain : 1)
Bangunan untuk Usaha/Niaga : a.
Hotel/Wisma/penginapan : -
Hotel/wisma/penginapan dengan jumlah kamar s/d 15 kamar….….…………………………………
/bulan - Hotel/wisma/penginapan dengan jumlah kamar lebih dari 15 kamar ………………………………. /bulan
b.
Rp. 50.000,-
Restoran/rumah makan : -
Restoran rumah makan dengan jumlah meja s/d 10 meja ………………………………………
/bulan - Restoran rumah makan dengan jumlah meja lebih dari 10 buah ………………………………. /bulan c.
Rp.35.000,-
Toko/Tukang Jahit/Pemangkas Rambut :
Rp.20.000,-
Rp.40.000,-
7
-
Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal), Apotik Salon dan usaha lainnya ……………….
Rp.10.000,-
/bulan - Toko yang merangkap tempat tinggal ..………. Rp.15.000 ,-/bulan Pemangkas rambut yang mempekerjakan s/d 5 tukang cukur .……………………………. /bulan - Pemangkas rambut yang mempekerjakan lebih dari 5 orang ..……………………………… /bulan - Tukang jahit yang mempekerjakan s/d 5 tukang jahit ……………………………….. /bulan - Tukang jahit yang mempekerjakan lebih dari 5 tukang jahit ……………………………………… /bulan -
d.
Rp.
7.500,-
Rp.10.000,-
Rp.
5.000,-
Rp. 10.000,-
Bank : -
Pemerintah ..…………………………………….
-
,-/bulan Swasta ..……..…………………………………..
Rp.20.000
Rp.25.000 ,-/bulan e.
Bioskop : -
Kelas I dengan jumlah studio lebih dari 4 buah. Rp.30.000
-
,-/bulan Kelas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah …..
-
,-/bulan Kelas III dengan jumlah studio 1 buah..……..…
Rp.25.000
Rp.15.000 ,-/bulan f.
Grosir/warung/kios : -
Grosir ……………………………………………... Rp.40.000
-
,-/bulan Warung besar ……………………………………. Rp.10.000
2)
,-/bulan Warung kecil ..………………………………….… 3.000,-/bulan Kios besar .…………………………………….…. 5.000,-/bulan Kios kecil …………………………………………. 3.000,-/bulan Bangunan Pendidikan :
Rp. Rp. Rp.
8
a. Kampus Pendidikan …………………………….. Rp.15.000 ,-/bulan b. Bangunan Pendidikan (TK s/d SMU) ………….. 5.000,-unit/bulan
Rp.
3)
Pengelola gedung pusat perbelanjaan tarif dasar untuk tiap-tiap 3 M3 ………….………………………….. Rp.40.000,-
4)
Sampah tebangan pohon dan bongkaran rumah (puing) setiap 1 M3 sebesar .. …………………………………. Rp. 5.000,-
5)
Pedagang kaki lima yang mendapat ijin dari Kepala Dinas a.
Yang mempunyai tempat/pakai peneduh ………...
Rp.
300,-
/hari b.
Yang tidak punya tempat tetap/tidak pakai peneduh Rp.
200.-
/hari
c.
Sampah yang dibuang sendiri ke TPA : 1) Sampah industri/bengkel dan sejenisnya……………Rp. 7.500,-/3 M3 2) Sampah dari Asrama/lembaga pendidikan/Yayasan Sosial…………………………………………………… Rp. 2.000,-/3 M3 3) Sampah padat (puing) dan tebangan pohon ..………Rp. 2.500,-/3 M3 4) Untuk penghasil sampah sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 huruf a.b.c dan d yang volumenya melebihi dari 0,10 M3/hari (3M3/bulan), dikenakan biaya tambahan (tarif progresif) sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) kali tarif dasar volume sampah (30% X tarif dasar X volume) serta dikenakan biaya pemusnahan ditempat pembuangan akhir sebesar 20% x tarif Progresif.
d.
Sampah pedagang tanaman hias..…………………………..Rp. 3.000/bulan
e.
Sampah kegiatan pesta hajatan/keramaian……Rp.10.000/1 kali kegiatan BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12
(1) Retribusi dipungut oleh petugas Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan bukti pembayaran; (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam. BAB VII SANKSI ADMINISTRASI
9
Pasal 13 Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua) persen setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. BAB VIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi; (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi; (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur oleh Walikota. BAB IX PENGAWASAN Pasal 15 Walikota menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
BAB X KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 16 (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah); (2) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. Pasal 17 Penyidikan terhadap pelanggaran Pasal 16 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pasal 18 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada pasal 17 Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
10
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
11
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.
Ditetapkan di T a n g e r a n g. Pada tanggal 13 J u l i 2001. WALIKOTA TANGERANG Cap/Ttd
Drs. H. MOCHAMAD THAMRIN
Diundangkan di T a n g e r a n g. Pada tanggal 23 Juli 2001 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG Cap / Ttd
Drs. H. ACHMAD SUDJAI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 010 047 670 LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2001 NOMOR 6 SERI B C;/Hukum/Perda Sampah Com.A/01
