FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG Jl. Letnan Tukiyat Telp. (0293) 788003 – 788004 Fax. (0293) 789257 Kota Mungkid 56511
PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TERHADAP NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RSUD KABUPATEN MAGELANG
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam Indonesia Raya a. Yang terhormat Saudara Bupati Magelang dan Wakil Bupati; b. Yang kami hormati Saudara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Yang kami hormati Plt. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten,
Kepala
Badan,
Dinas,
Bagian
dan
Jajaran
Eksekutif
Pemerintah Kabupaten Magelang; d. Yang kami hormati para tamu undangan serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia.
1 | Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra
Sidang Dewan yang terhormat, Pertama-tama, ijinkanlah kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) mengajak segenap peserta sidang untuk senantiasa bersyukur atas karunia Allah SWT, dengan limpahan rahmaan rohiimNya,
kita
bersama-sama
dapat
menghadiri
Sidang
Paripurna
penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Nota Keuangan Rancangan
Perubahan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang pada hari Jum’at, 10 Oktober 2014 dalam keadaan sehat wal ‘afiat, bahagia sejahtera lahir maupun bathin. Sholawat serta salam, semoga terlimpahkan sebagai hak Ilahiah bagi Rohmatal Lil ‘Alamiin Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga beserta para Sahabat, para Tabi’in dan tidak lupa bagi kita semua yang dalam bentuk dan cara kita masing-masing berupaya mengikuti setiap jejak yang dicontohkannya sehingga kita memiliki dasar yang kuat dalam mengemban amanah masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Magelang.
Sidang Dewan yang terhormat, Terimakasih kami sampaikan kepada saudara Pimpinan Sidang, atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang. Terimakasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan penjelasan secara singkat Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan
2 | Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra
Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang pada hari Kamis, 9 Oktober 2014. Terimakasih kami sampaikan kepada peserta sidang, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir, ini menjadi salah satu bukti bahwa kita memiliki komitmen untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi kemantapan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah kedepan, sebagaimana yang disampaikan Saudara Bupati mengawali sambutannya bahwa DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Selanjutnya
kami
menyampaikan
juga
ucapan
selamat
atas
terealisasinya sebagian promosi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Kami Fraksi Partai Gerindra berharap, promosi terhadap individu seseorang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. Serta dalam kinerjanya dapat mendorong berkembangnya koordinasi juga terciptanya kerjasama dalam membangun komitmen sebagai landasan operasional dan tidak hanya melihat casing/profil luarnya saja supaya tidak terjebak pada kepentingan yang sesaat. Begitu juga dalam rotasi dan mutasi, semoga betul-betul merupakan bagian dari sistem pembinaan aparatur dan penataan struktur organisasi secara berkesinambungan, yang mana hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya penyegaran untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dan
kami
Fraksi
Partai
Gerakan
Indonesia
Raya
(GERINDRA)
menekankan secara khusus kepada Saudara Bupati, bahwa promosi, rotasi dan mutasi tersebut bukanlah merupakan bagian dari ekses dalam Pemilu Kepala Daerah maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu. Sehingga apabila promosi, rotasi dan mutasi PNS yang telah terealisasi dikemudian waktu justru mengakibatkan keresahan, Saudara Bupati untuk meninjau kembali keputusannya.
3 | Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra
Sidang Dewan yang terhormat, Sebelum memasuki pemandangan umum ini, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) perlu menyampaikan hal-hal penting, terkait dengan kondisi kekinian, diantaranya pertama kami mengucapkan “Taqabbalallahu hajjahum wa ghafara dzanbahum wa akhlafa ‘alaihum nafaqatahum” kepada seluruh Jama’ah Haji Kabupaten Magelang yang saat ini telah menyelesaikan Rukun dan Wajib Hajinya. Kami
Fraksi
Partai
Gerakan
Indonesia
Raya
(GERINDRA)
juga
mendo’akan semoga dalam kepulangannya ke tanah air, di Kabupaten Magelang, seluruh Jama’ah Haji diberikan kesehatan dan keselamatan kembali
ditengah-tengah
keluarga
dan
masyarakat
serta
dapat
beraktifitas seperti biasanya. Kedua, pada musim kemarau yang sangat panjang ini, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menghimbau serta mengajak seluruh elemen masyarakat terutama yang bertempat tinggal di wilayah rawan air bersih untuk mengatur pemanfaatan air bersih seefisien mungkin secara bersama-sama dan mewaspadai terhadap kemungkinan bahaya kebakaran serta wabah penyakit yang biasanya menyertai musim kemarau. Akhir-akhir ini, Pemerintah Daerah melalui BPBD Kabupaten Magelang telah melakukan dropping air bersih dibeberapa wilayah rawan kekeringan, kami berharap kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus menerus dalam mendistribusikan air bersih hingga musim hujan tiba. Hal tersebut tidaklah harus menunggu pengajuan
bantuan
dari
masyarakat,
karena
Pemerintah
Daerah
memahami betul permasalahan masyarakat yang ada. Selain itu, air sebagai sumber kehidupan masyarakat yang mana keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) mendorong Pemerintah Daerah untuk membuatkan payung hukum terkait dengan pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan air dan aset baik perpipaan dan bak-bak penampungan air yang sumber daya airnya diambilkan dari batas wilayah administrasi lain. Keprihatinan kami melihat bagaimana sebuah anggaran untuk pengadaan ketersediaan air bersih yang cukup besar bagi 1 (satu) wilayah administrasi, akhirnya menimbulkan permasalahan sosial antar wilayah administrasi karena pengadaan sumber daya air tidak diambilkan secara langsung dari
4 | Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra
wilayah administrasi tersebut. Payung hukum ini menjadi sangat penting untuk
menghindari
sengketa
kepentingan
dalam
pengelolaan
dan
pemanfaatan air bersih yang ada. Ketiga, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) kembali prihatin dengan peredaran minuman keras yang menimbulkan korban begitu banyak, beberapa hari yang lalu. Tentu yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana peran aktif Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak Kepolisian secara tegas mengatur, menekan dan mencegah peredaran minuman beralkohol ilegal, karena dalam Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Bab III Pasal 3 dan Pasal 4 telah diatur prosedur penjualannya. Dan sebagaimana kita semua pahami secara sosial, warga masyarakat Kabupaten
Magelang
tidak
memiliki
budaya
meminum
minuman
beralkohol, namun dalam kenyataannya peredaran minuman beralkohol ini secara ilegal cukup banyak ditemukan. Tentu kondisi tersebut menimbulkan keresahan dan kecemasan di tengah masyarakat, sebagai salah satu penyakit masyarakat.
Sidang Dewan yang terhormat, Setelah mencermati dan mempelajari Nota Keuangan dan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan ketulusan hati, terdorong memberikan kritik atau sumbangsih pemikiran kepada Saudara Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang demi terwujudnya sebuah anggaran yang benarbenar dapat mendorong terciptanya efektifitas kinerja pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas.
Sidang Dewan yang terhormat, Adapun kritik atau sumbangsih pemikiran terkait dengan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
5 | Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra
Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut: Pertama,
Nota
Keuangan
dan
Raperda
Perubahan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2014 yang disampaikan Saudara Bupati pada 3 (tiga) bulan menjelang berakhirnya tahun 2014 tentu memiliki ekses negatif, setidaknya terganggunya pelayanan publik. Akan tetapi, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
(GERINDRA)
bisa
memaklumi
hal
tersebut
seiring
dengan
pemenuhan Alat Kelengkapan DPRD belum lama ini ditetapkan secara keseluruhan. Komitmen kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) secara bersama-sama dengan seluruh fraksi DPRD yang ada tentu memiliki fungsi dan peran sangat strategis, sehingga secara serius akan mengawal kebijakan publik yang partisipatif dan menyejahterakan masyarakat, sampai mengawal pelaksanaan kebijakan di lapangan bekerjasama
dengan
Pemerintah
Daerah.
Untuk
itu,
kami
mempertanyakan masalah efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran tersebut hingga akhir tahun 2014, yang waktu realisasinya sangat singkat atau pendek? Mohon penjelasan? Selanjutnya Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan
Dana
Cadangan
Pengadaan
Tanah
untuk
Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang yang sebelumnya tidak terdapat dalam RPJMD, kenapa tiba-tiba muncul dalam KUA PPAS Perubahan APBD meskipun secara yuridis kebijakan dalam Permendagri Nomor
27
Tahun
2013
tentang
Pedoman
Penyusunan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dimungkinkan menampung program, kegiatan yang baru maupun kegiatan yang mengalami perubahan. Mohon penjelasan? Kemudian menyikapi pemotongan anggaran sebesar 11,8% dari APBN berdasar surat Ditjen Kemendagri No. 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang pemotongan DUB PNPM tahun 2014 sebesar 11,8% sebagai tindak lanjut Inpres No. 4 Tahun 2014 tentang Langkah Penghematan dan
Pemotongan
pelaksanaan
APBN
Belanja 2014.
Kementerian/Lembaga
dalam
rangka
Permasalahan
adalah
bahwa
utama
6 | Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra
pemotongan
dilakukan
ditengah
pelaksanaan
program
sehingga
menyebabkan mata kegiatan terhenti di tengah jalan. Ini merupakan preseden buruk baik tertib perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mengenai kepastian anggaran pembangunan. Kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia
Raya
(GERINDRA)
berharap
Pemerintah
Daerah
dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2014 menyediakan dana pengganti yang dipotong dari APBN untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan yang sudah menjadi keputusan. Mohon penjelasan? Kedua, Pendapatan Daerah. (a) Di bidang pendapatan daerah, utamanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula sebesar Rp. 134.564.474.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) tampak mengalami kenaikan sebesar Rp. 64.710.790.076,00 (Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 199.275.264.076,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah). Akan tetapi, apakah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah efektif dilaksanakan? Mohon penjelasan? (b) Di bidang Dana Perimbangan. Adanya penurunan Dana Perimbangan menimbulkan pertanyaan. Kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) mempertanyakan sampai terjadinya penurunan, padahal lazimnya dana perimbangan cenderung meningkat. Mohon penjelasan? Ketiga, Belanja Daerah. Dalam melakukan suatu Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2014, khususnya Belanja Daerah, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung diperlukan suatu perhitungan dan kajian yang cerdas. Dan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menunjang segala kebutuhan yang diperlukan guna mensukseskan beberapa kemajuan supaya tercipta tatanan hidup sosial yang layak. Hal ini merupakan sesuatu yang mutlak, mengingat kebutuhan daerah mencerminkan perubahan yang substansial. Terlepas dari hal tersebut, perkembangan suatu daerah telah menunjukkan berubahnya paradigma masyarakat akan pentingnya sebuah kemajuan.
7 | Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra
Mencermati besaran belanja daerah, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) berpendapat bahwa kebijakan anggaran belanja
daerah
belum
memperlihatkan
aspek
rasionalitas,
proporsionalitas, dan objektivitas. Apakah kenaikan yang signifikan sebesar Rp. 151.151.506.622,00 (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) disebabkan dari Belanja Tidak Langsung ataukah ada penyebab lain, termasuk Belanja Langsung dalam Belanja Modal yang seharusnya bisa diefisienkan justru Belanja Daerah mengalami defisit sebesar Rp. 347.239.403.298,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Mohon penjelasan? Keempat,
Pembiayaan
Daerah.
Sebagaimana
dijelaskan
dan
disadari oleh Pemerintah Daerah, bahwa permasalahan yang terjadi pada pembiayaan
adalah
kemungkinan
adanya
perbedaan
prediksi
penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sehingga atas perhitungan Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Daerah menghasilkan tidak ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan/Berkenaan,
kami
untuk
kesekian
kalinya
menilai
bahwa
Pemerintah Daerah terkesan memaksakan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah. Dalam
pengelolaan
keuangan
daerah,
akuntabilitas
dan
transparansi harus menjadi “roh” dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan yang lebih baik dan optimal, termasuk dalam perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan akan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan kebocoran APBD yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain transparan dan akuntabel, pengelolaan keuangan derah juga harus memiliki hasil guna (effectiveness) dan berdaya guna (efficiency). Dalam artian pengelolaan keuangan daerah harus sedemikan rupa sehingga memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal dengan biaya yang serendah-rendahnya. Oleh karena itu, atas perhitungan Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Daerah menghasilkan tidak ada Sisa Lebih Pembiayaan
8 | Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra
Anggaran
(SiLPA)
Tahun
Berjalan/Berkenaan,
mohon
penjelasan
ini,
berdasarkan
Saudara Bupati?
Sidang Dewan yang terhormat, Sebelum
mengakhiri
Pandangan
Umum
Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemendagri Nomor
27
Tahun
2013
tentang
Pedoman
Penyusunan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) berharap walaupun secara implisit tidak mampu akan tetapi siklus APBD yang merupakan penetapan anggaran maupun perubahan harus tetap ditepati, meskipun membutuhkan
tambahan
waktu.
Semoga
pembahasan
Raperda
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang ini bisa diamanatkan dengan baik. Serta
kritik
dan
sumbangsih
pemikiran
ini
bisa
menjadi
sumbangsih yang positif dan memberikan rangsangan dalam tindakan nyata Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
Sidang Dewan yang terhormat, Pada akhir Pandangan Umum ini, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menyadari bahwa sebagai lembaga politik memiliki
komitmen
untuk
mewujudkan
iklim
yang
kondusif
bagi
kemantapan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, begitu juga dengan peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan sudah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk terus dan selalu membangun kebersamaan dan kolektifitas serta sinergitas dalam berdemokrasi dan berpolitik yang bertanggungjawab serta harus sesuai dengan kaidah-kaidah perundang-undangan yang berlaku.
9 | Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra
Tiada ada gading yang tak retak, segala kekurangan hanya milik kita sebagai manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan dan atas pengertian serta kesabaran peserta sidang dalam mengikuti paripurna hari ini, kami ucapkan terimakasih. Jangan ada dusta diantara kita, salam INDONESIA RAYA. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Wallahu Al Muwafiq Ila Aqwamithoriq Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Magelang, 10 Oktober 2014 FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG KETUA
SEKRETARIS
DARMAWAN SUTIKNO
SUROSO SINGGIH PRATOMO, SH
JURUBICARA
H. SAHID, SH
10 | Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra