Eksistensi KORPRI dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
KORPRI yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1). Selama Orde Baru, KORPRI dijadikan alat kekuasaan untuk melindungi pemerintah yang berkuasa waktu itu. Namun sejak era reformasi, KORPRI berubah menjadi organisasi yang netral, tidak berpihak terhadap partai politik tertentu. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) segera diberlakukan mulai Tahun 2015. Sebagai implementasinya, Korps Pegawai Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan singkatan KORPRI ke depan harus lebih baik dan tetap eksis. Hal itu bisa dilakukan
dengan
cara
penguatan
kelembagaan.
Karena
dengan
penguatan kelembagaan, maka KORPRI akan semakin memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga non kedinasan yang anggotanya mayoritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas memberikan pelayanan prima kepada anggota masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971 tentang KORPRI. Tujuan independensi kesejahteraan,
utama dan
adanya
netralitas,
kualitas
UU
ASN
kompetensi,
pelayanan
publik,
adalah
meningkatnya
kinerja, serta
integritas,
meningkatnya
pengawasan dan akuntabilitas. Atas dasar itulah, maka ada beberapa
perubahan secara prinsip yang harus dipahami oleh aparatur utamanya pengurus KORPRI. Ini penting, karena ada beberapa ketentuan umum yang prinsip, yaitu adanya status pegawai yang berubah menjadi ASN yang terdiri dari dua jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah. Sesuai Pasal 1 butir 3 dan Pasal 7 UU ASN, dijelaskan PNS adalah pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional serta menduduki jabatan pemerintah. Mereka memperoleh hak gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan potensi.
Sedangkan Pasal 1 butir 4 dan Pasal 7 UU ASN dijelaskan
PPPK adalah pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Mereka memperoleh hak gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan dan pengembangan potensi. Jadi pada prinsipnya PNS dan PPPK memiliki hak yang sama. Yang membedakan hanya PPPK tidak dapat pensiun dan masa kerjanya selama 1 tahun tapi dapat diperpanjang lagi.
Selain itu, sesuai UU ASN juga menjelaskan tentang kedudukan
yang sama antara PNS dan PPPK. Keduanya memiliki kedudukan sebagai unsur aparatur Negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, serta harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan dan partai politik. Sementara fungsi dan perannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. KORPRI sebagai lembaga non kedinasan mempunyai tupoksi yang penting dan strategis bukan hanya kepentingan anggotanya melainkan juga kepada masyarakat umum. Anggota KORPRI harus dapat memahami makna yang terkandung dalam Panca Prasetya KORPRI agar dapat membangun kesadaran untuk memiliki solidaritas dan soliditas yang kuat, menjalankan kode etik PNS serta menjalin persatuan dan kesatuan. Kemudian juga sebagai perekat dalam membangun bangsa dan negara dengan terciptanya pegawai yang professional, netral, produktif dan
akuntabel, sehingga kinerja, kedispilinan dan kreativitas PNS semakin meningkat dan kondisi pelayanan publik yang diharapkan masyarakat terwujud dimasa mendatang. Dengan
adanya
KORPRI
diharapkan
dapat
memberikan
pengaruh positif bagi PNS agar dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya semakin baik di era Otonomi Daerah ini. Dengan pembinaan jiwa korsa akan tertanam pada kepribadian PNS yang mempunyai kepekaan, kemandirian dan kerjasama yang baik. Dalam hal pelayanan kepada anggotanya, KORPRI telah melakukan berbagai cara. Untuk mensejahterakan anggotanya terutama saat memasuki masa pensiun, Dewan Pimpinan Daerah KORPRI Kabupaten Cilacap telah menggalakan Program Sumbanga Sosial Purna Tugas. Anggota program ini adalah CPNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Sumber dana program ini berasal dari iuran anggota, hasil pengembangan dana dari iuran anggota dan juga bantuan/sumbangan yang tidak mengikat.
Untuk tahun 2014 ini iuran
anggota setiap bulannya sebesar Rp 40.000,- bagi tiap anggota KORPRI. Sebelum adanya Program Sosial Purna Tugas, DPD KORPRI Kabupaten Cilacap telah ada program Sumbangan Kematian KORPRI yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris bagi anggota KORPRI yang meninggal dunia saat masih aktiv menjadi anggota KORPRI. Besarnya sumbangan adalah Rp 15.000.000,- bagi keluarga atau ahli waris, dan bagi anggota KORPRI lainnya wajib membayar iuran kematian KORPRI sebesar Rp 10.000,- per anggota KORPRI yang meninggal tiaptiap bulannya. Dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat, KORPRI harus mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan sesuai dengan Panca Prasetya KORPRI butir ke-3. Jadi disini jelas bahwa KORPRI harus netral dan terlepas dari semua kepentingan partai politik manapun. Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat akan sama dan optimal.
KORPRI secara konsisten harus mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional.
Tentu saja aturan-aturan yang
ada dalam lembaga KORPRI tidak boleh bertentangan dengan UU ASN yang telah disahkan awal tahun 2014 lalu. Ke depan KORPRI harus menjadi organisasi profesi yang professional, netral dari semua partai politik dan menjadi wadah bagi perjuangan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur Negara. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional diperlukan pegawai yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, professional dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Sebagai upaya mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negeri Sipil. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa Kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama
: ROKHYATI, SE. MM.
NIP
: 19790416 200312 2 007
Pangkat Gol/Ruang
: Penata Muda Tk I (III/b)
Jabatan
: Petugas Kehumasan
Unit Kerja
: Kantor Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap
Judul Artikel
:Eksistensi KORPRI dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Sesuai dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014
Karangpucung, 23 Oktober 2014 Mengetahui, CAMAT KARANGPUCUNG
TASIMIN, SE.MM NIP. 19600824 198503 1 005
Yang membuat,
ROKHYATI, SE, MM. NIP. 19790416 200312 2 007
