Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mariso Kota Makassar

Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mariso Kota Makassar

47

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR EFFECTIVENESS OF POLICY RELOCATION OF STREET VENDORS IN DISTRICTS MARISO ROAD MACASSAR CITY Saryuni Indahcaya Basrina, 2Nurkaidah Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa 2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa 1

1

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini yaitu: mengetahui proses pelaksanaan kebijakan relokasi PKL di Kecamatan Mariso Kota Makassar dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan relokasi PKL di Kecamatan Mariso Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Jalan Cendrawasih dan Jalan Rajawali yang terletak di Kecamatan Mariso Kota Makassar. Adapun sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara. Selain itu data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang meliputi tiga hal yang terdiri dari: reduksi data, sajian data serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi PKL di Kecamatan Mariso Kota Makassar dilihat dari sisi pelaksanaannya dikatakan efektif karena tujuan kebijakan tercapai yaitu menciptakan kawasan bebas PKL. Jadi, jika dilihat dari segi pelaksanaannya dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut seperti sikap pelaksana, komunikasi, sumber daya serta kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran, maka kebijakan relokasi tersebut sudah efektif. Sedangkan apabila efektivitas kebijakan dilihat dari hasil setelah dilaksanakannya kebijakan relokasi PKL, maka jika dilihat dari indikator pencapaian tujuan, maka kebijakan tersebut telah berhasil mencapai tujuan. Sedangkan jika dilihat dari dua indikator lainnya, seperti efesiensi dan kepuasan kelompok sasaran, maka kebijakan dikatakan belum efektif karena tidak mencapai efesiensi dan masyarakat PKL merasa tidak puas dengan hasil kebijakan. Hal itu karena kebijakan yang ada, belum bisa memberikan solusi atau menyelesaikan masalah mengenai peningkatan kesejahteraan ekonomi para PKL. Kata Kunci : Efektivitas Relokasi, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT The Purpose of this research is: the proses know of implementation policy relocation of street vendors in Districts Mariso road Macassar City, and the factors determine that affect the implementation policy relocation of street vendors in Districts Mariso road Macassar City. The type of this research is qualitative descriptive. The location of research is in the secret of rajawali is located districts Mariso Macassar City. The date sources used include the primary data obtained through intervieuws. Data collection techniques that is by interview, observation, and documentation. The data analysis technique used is the technique of interactive analysis that includes three point consisting of : data reduction, data presentation and verification and conclusin. The results of this research indicate that the relocation policy of secret vendor seller in districts Mariso Maccassar Cityroad in terms of the implementation is effective because it achieved the policy objectives of creating a free trader in the region near. So, when viewed from the aspect of its implemetation by looking at some factors that affect the implementation of the policy as executor attitude, communication, resources, and compliance and responsivenees target group, then the relocation policy has been effective. Meanwhile, if the views of the two other indivators, such as efficiency and satisfaction of target groups say the policy has not been effective because it does not achieve efficiency and the public street vendors are not satisfiend with the results of policy. That’s because the exiting policy, can not provide solutions or solve problmens related to improving the economic welfare of the street vendors. Keywords: Effectiveness Relocation, the Street Vendors VOLUME 6, NOMOR 2, APRIL 2017

48

INDAHCAYA BASRINA, NURKAIDAH

A. PENDAHULUAN Kota Makassar merupakan kota terbesar ke-empat di Indonesia dan terbesar dikawasan Timur Indonesia, memiliki luas area 175,79 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa, dengan demikian kota makasar dapat dikatakan sebagai kota metropolitan. Banyaknya penduduk di Kota Makassar salah satu penyebabnya adalah banyaknya pendatang dari luar Kota Makassar dari tahun ke-tahun yang semakin meningkat guna mengadu nasib dan melanjutkan pendidikan di Kota Makasar. Penduduk yang datang ke kota dari pedesaan untuk mencari kerja, pada umumnya adalah urban miskin. Namun demikian, mereka merasakan bahwa kesempatan hidup, mendapat pekerjaan dan gaji yang lebih baik, lebih memungkinkan daripada jika mereka tetap tinggal di desa. Di daerah perkotaan, sektor informal dianggap mengundang banyak masalah terutama mereka yang beroperasi di tempat strategis di kota. Dimana hal tersebut akan mengurangi keindahan kota dan menjadi penyebab kemacetan lalu lintas serta menurunnya lingkungan hidup kota. Oleh karena itu, pemerintah kota (Pemkot) telah mengambil kebijaksanaan membatasi ruang gerak sektor informal. Bahkan di kotakota besar seperti Jakarta, sektor informal mendapat perlakuan yang kurang pantas dari aparat penertiban kota. Contohnya mereka diusir dari tempat mereka berusaha atau alat untuk usaha mereka disita. Terlepas dari permasalahan tersebut, sesungguhnya sektor informal mempunyai andil yang cukup berarti dalam mengurangi jumlah pengangguran yang berada di kota Makassar. Hal itu dikarenakan mereka menciptakan lapangan kerja sendiri yang kemudian akan menghasilkan pendapatan yang cukup bagi mereka untuk hidup di kota Makassar dan bukan menjadi pengangguran yang tidak mempunyai penghasilan. Berbagai persoalan yang ada di kota Makassar, misalnya kemacetan, banjir, ketertiban dan keamanan, dan masih banyak lagi. Sebenarnya masalah-masalah tersebut HOLISTIK: JURNAL ILMIAH INTERDISIPLINER

memiliki hubungan dengan penataan pedagang kaki lima. Misalnya, penjual buah atau makanan di pinggir-pinggir jalan, memang mereka tidak terlalu berdampak pada kemacetan namum para pembeli yang parkir kendaraannya di bibir jalan penyebabnya dan ini hampir kita lihat di sepanjang jalan di Makassar. Kemudian masalah banjir walaupun hanya berdampak sedikit namun tidak bisa dipungkiri salah satu penyebabnya adalah dari sampah, dan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan penyumbang sampah terbesar. Sebaliknya pedagang kaki lima ini memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah (UU N0 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah). B. METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab metode penelitian ikut menunjang proses penyelesaian permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, (2002:3) mendefinisikan, ”Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.” Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, lokasi ini dipilih secara “purposive” yaitu dengan sengaja. Dengan pertimbangan kondisi wilayah yang memperlihatkan adanya berbagai masalah dengan keberadaan adanya pedagang kaki lima. Adapun titik atau ruas jalan yang akan diteliti adalah Jalan Cendrawasih, Baji Dakka, Rajawali, Kasuari, Lamaddukelleng.


Informan Penelitian Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini di pilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam proses Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu, teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang menjadi menjadi informan pada penelitian ini adalah a. Pedagang Kaki Lima di Pedagang Kaki Lima di Jalan Cendrawasih depan Stadion Mattoanging direlokasikan ke Jalan Baji Dakka, dan Pedagang Kaki Lima di Jalan Rajawali depan Pasar Lelong direlokasikan ke Jalan Lamaddukelleng (6 orang) b. Camat Mariso Kota Makassar c. Kasi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Mariso. d. Aparat Kantor Pengelolaan PKL, yaitu Kepala Dinas Bidang Pengelolaan PKL serta beberapa kasi pada Kantor Bidang. e. Bagian Perencanaan dan Pembangunan (Ekbang) f. Satuan Pamong Praja (SPP) (2 orang) Teknik Pengumpul Data Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik : 1. Observasi Secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung Relokasi Pedagang Kaki Lima Kecamatan Mariso Kota Makassar. 2. Wawancara Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer, yang berwujud tindakan-tindakan dan katakata dari pihak PKL. Penentuan subjek

49

penelitian berdasarkan atas keterwakilan dari masing-masing individu yang diteliti serta yang dapat memberikan informasi lengkap terhadap dampak yang sudah dirasakan setelah adanya relokasi pedagang kaki lima (PKL) terkait segi keamanan, kenyamanan, dan jaminan berusaha. 3. Dokumentasi Menelaah dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian yang akan peneliti teliti. Menelaah dokumendokumen laporan hasil pelaksanaan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mariso Kota Makassar Didalam menggunakan metode dokumentasi ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. (Arikunto 2002 : 144). Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moleong, 2004:103) Di dalam analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat tiga tahapan, yaitu reduksi data, penarikan kesimpulan, verifikasi data, dan penyajian data yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Reduksi Data Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari fieldnote (HB Sutopo, 2002:91). 2. Penarikan Simpulan dan Verifikasi data Menarik simpulan dan verifikasi merupakan kegiatan analisis yang ketiga. Iskandar (2009:142) menjelaskan bahwa mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan.

VOLUME 6, NOMOR 2, APRIL 2017

50


3. Penyajian data Kegiatan ketiga dalam kegiatan analisis data adalah penyajian data. Iskandar (2009:141-142) menjelaskan bahwa biasanya dalam penelitian, Peneliti akan mendapat data yang banyak. Data yang didapat tidak mungkin dipaparkan secara keseluruhan. Untuk itu, dalam penyajian data, data dapat dianalisis oleh Peneliti untuk disusun secara sistematis, atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 1. Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mariso Kota Makassar Secara umum implementasi kebijakan relokasi PKL Kecamatan Mariso Kota Makassar jika dibandingkan dengan petunjuk pelaksanaan maka nampak bahwa semua tahap kegiatan dari tahap sosialisasi, tahap penataan, tahap penertiban, tahap pembinaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana semula. Dari semua indikator yang dipilih baik Van Meter dan Van Horn dalam buku (Wibawa 1994:19-21) yaitu Sikap Pelaksana, Komunikasi, Sumber daya, Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran ternyata dalam konteks implementasi kebijakan relokasi PKL di Kecamatan Mariso teori tersebut berlaku. Keberhasilan konteks implementasi kebijakan relokasi PKL di Kecamatan Mariso Kota Makassar dipengaruhi oleh: a. Sikap Pelaksana Sikap aparat pelaksana dalam memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para PKL menggunakan pendekatan persuasif. Pihak aparat sebagai pelaksana program secara keseluruhan telah dapat melaksanakan program sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun di HOLISTIK: JURNAL ILMIAH INTERDISIPLINER

kalangan PKL sendiri menilai bahwa aparat bersikap represif karena mereka suka bertindak keras ketika penertiban dengan menyita dan merampas barang secara paksa. Menurut PKL di Jalan Cendrawasih sikap aparat pelaksana yang tegas tersebut dikarenakan konsisten terhadap aturan yang ada. Jika semua PKL menaati aturan yang ada maka aparat pelaksana akan bersikap halus dan lunak terhadap PKL. Ada juga di kalangan PKL yang menilai bahwa aparat bersikap santun karena mereka bertindak dengan sopan dan tidak membentak-bentak. Aparat tidak serta merta melakukan tindakan yang semena-mena kepada PKL begitu saja. Tetapi aparat terlebih dahulu melakukan pembinaan terhadap PKL yang melanggar ketentuan. Kemudian setelah melakukan pembinaan yaitu melakukan pengarahan dan teguran langsung kepada PKL maka apabila PKL tersebut masih juga belum tertib akan ditertibkan oleh petugas. b. Komunikasi Komunikasi antara dinas sebagai aparat pelaksana dalam hal koordinasi telah berjalan dengan baik tetapi dalam komunikasi antara aparat pelaksana dengan PKL dalam penyampaian program melalui sosialisasi secara langsung belum berjalan dengan baik sehinnga PKL kurang paham tentang prosedur program, hal ini mungkin dikarenakan sulitnya menyamakan pola pikir dalam mengatasi permasalahan antara aparat pelaksana dengan PKL sehinngga sulit untuk mencari titik temu atau solusi yang terbaik. c. Sumber daya Tersedianya sumber daya yang memadai akan mendukung dalam pelaksanan suatu program untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam implementasi kebijakan relokasi PKL di Kecamatan


Mariso Sumber daya yang dimiliki pemkot dalam program penataan dan pembinaan PKL masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparat yang masih kurang sebanding dengan jumlah PKL di kota Makassar. Mobil operasional yang dimiliki Dinas Pengelolaan Pasar hanya 1 buah. Tentu saja dengan kondisi yang demikian itu mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang optimal. d. Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran sangat berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan. Karena semakin banyak kelompok sasaran yang ikut berpartisipasi, maka tujuan program akan cepat tercapai. Kepatuhan disini berupa kepatuhan kelompok sasaran, khususnya PKL terhadap dalam menaati aturan dan prosedur yang ada. Sedangkan daya tanggap berupa partisipasi kelompok sasaran dalam pelaksanaan program. Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran ini dapat dilihat dari partisipasi kelompok sasaran PKL untuk direlokasi ke tempat yang baru secara sukarela. 2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan pelaksanaan relokasi PKL Kebijakan ini dapat dianalisis dengan mengacu pada model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab,2001:70) yakni model proses implementasi kebijakan (amodel of the policy implementation process). Adapun variabel-variabel dalam model ini meliputi: a. Faktor pendukung pelaksanaan relokasi PKL 1) Ukuran dan tujuan kebijakan Ukuran dan tujuan dari kebijakan penataan pedagang kaki lima sebagaimana yang diatur

51

dalam Kebijakan pemerintah Kota Makassar tentang larangan bagi PKL untuk berjualan dituangkan dalam Perda No.10 tahun 2010, Surat Keputusan Walikota Nomor 64 tahun 2011 Tentang Larangan Parkir dan tidak menjual di bahu jalan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa yang menjadi ukuran kebijakan Relokasi PKL adalah terciptanya kawasan sekitar lokasi yang bersih, indah dan bebas dari PKL. Memang setelah dilakukan penertiban, kawasan bersih dari PKL dan PKL dapat dipindah ke lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, beberapa bulan kemudian sebagian besar PKL memutuskan untuk beranjak pindah kelokasi sebelumnya dan kembali memenuhi ruas jalan. Hal ini dilakukan karena lokasi relokasi sepi akan pengunjung. 2) Sumber-sumber kebijakan Kebijakan untuk melakukan pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima tertuang pada Surat Keputusan Walikota Nomor 64 tahun 2011 Tentang Larangan Parkir dan tidak menjual di bahu jalan. Kemudian dalam perda ini juga ditetapkan sejumlah jalan besar yang sama sekali tidak boleh ditempati untuk berdagang oleh PKL atau wilayah bersih dari PKL. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 44 Tahun 2002 terkait larangan bagi PKL untuk berjualan di kawasan bebas dari PKL. Dalam peraturan yang ada, beberapa tempat dilarang bagi PKL untuk berjualan atau VOLUME 6, NOMOR 2, APRIL 2017

52


kawasan bebas dari PKL, namun kenyataannya dilapangan masih saja banyak PKL yang menempati wilayah tersebut. Relokasi PKL tak terlepak dengan kebijakan-kebijakan yang ada, ketika ada kebijakan haruslah aparat pemerintah mematuhi dan menjalankan apa yang menjadi kebijakan untuk dilaksanakan. 3) Komunikasi antar organisasi Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2001:65) proses implementasi didefinisikan sebagai: “those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forthin prior policy decisions”. Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam kesuksesan suatu kebijakan. Komunikasi kebijakan relokasi PKL dilakukan dengan melakukan sosialisasi sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Kebijakan relokasi PKL berkaitan erat dengan pembangunan Kota Makassar. Sebelum dilaksanakan pembangunan, dilakukan sosialisasi yang melibatkan masyarakat PKL, warga sekitar Kecamatan Mariso, tokoh agama, dan tokoh-tokoh penting di Kota Makassar. Sosialisasi ini dikomando oleh Diskoperindag, dan Satpol PP. Setelah diimplementasikan, sebagian besar PKL yang telah menempati lokasi relokasi memutuskan untuk HOLISTIK: JURNAL ILMIAH INTERDISIPLINER

kembali berjualan di sepanjang jalan. Melihat hal tersebut Diskoperindag dan Satpol PP belum melakukan tindakan dan PKL masih dibiarkan berjualan di sepanjang jalan. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi dan koordinasi antar organisasi pelaksana kebijakan masih belum efektif. 4) Sikap para pelaksana Dalam implementasinya, kebijakan relokasi PKL yang merupakan perwujudan kerjasama Pemerintah dengan pihak swasta dihadapkan pada beberapa permasalahan. Diantaranya pertama, banyak bermunculan PKL baru yang tetap berjualan di sekitar Jalan Cendrawasih. Hal inilah yang kemudian membuat PKL yang sudah dipindah ke jalan Baji dakka, Jalan Lamadukelleng memilih keluar dan kembali berjualan di sepanjang jalan Cendrawasih, Rajawali. Melihat uraian diatas, pedagang kaki lima menerima kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Tetapi karena masih banyak PKL baru yang berjualan di sekitar Jalan Cendrawasih, Rajawali, dan Nuri Baru sehingga membuat PKL melakukan penolakan atas kebijakan relokasi ke Jalan Kutilang, Baji Dakka, Lamadukelleng. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pihak pengelola dan Pemerintah Kota Makassar kurang menunjukkan sikap memberikan dukungan atas kebijakan penataan pedagang kaki lima. 5) Lingkungan ekonomi, politik, dan sosial Kinerja implementasi kebijakan juga dapat dinilai dari sejauh mana lingkungan


eksternal dalam mendorong keberhasilan kebijakan publik. Implementasi kebijakan relokasi PKL mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan eksternal yang kurang kondusif. Setelah seluruh PKL direlokasi ke ,banyak bermunculan PKL baru yang berjualan di sekitar Cendrawasih, Rajawali, Nuri Baru. Jika seluruh PKL dapat ditertibkan dengan baik, maka implementasi kebijakan relokasi PKL akan menjadi efektif. Kendala dalam Kebijakan relokasi PKL pada Kecamatan Mariso masih dihadapkan pada beberapa kendala. b. Faktor penghambat pelaksanaan relokasi 1) Isi kebijakan Pertama, implementasi kebijakan relokasi PKL gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau programprogram kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangankekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publikdapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia. 2) Implementator dan kelompok sasaran Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para

53

pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. informasi ini justru tidak ada dari pihak pemerintah, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi pada kelompok sasaran dalam hal ini para PKL. 3) Lingkungan Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila Jumlah pedagang kaki lima terus membengkak sehingga Satpol PP mengalami kesulitan dalam melakukan penertiban pada pengimplementasinya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. D. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Cendrawasih dan Jalan Rajawali oleh Pemerintah Kecamatan Mariso di Jalan Baji Dakka dan Jalan Lamaddukelleng dapat dikatakan efektif karena berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan relokasi PKL. Dimana tujuan relokasi PKL di Jalan Cendrawasih dan Jalan Rajawali adalah menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan tersebut serta menciptakan kawasan asri sehubungan dengan Program Walikota Makassar menuju Kota Dunia. Hal ini dapat terlihat dari beberapa faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan relokasi sebagai berikut : a. Sikap Pelaksana Pada implementasi kebijakan relokasi PKL di Kecamatan Mariso Kota Makassar pelaksana dapat dilihat dari pengetahuan petugas Dinas Pengelolaan pasar terhadap tujuan VOLUME 6, NOMOR 2, APRIL 2017

54


kebijakan relokasi pedagang kaki lima,serta ketaatan pelaksana untuk mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku. b. Komunikasi Komunikasi vertikal dilihat dari kejelasan pelaksana dalam memberikan perintah, arahan, dan petunjuk pelaksanaan kebijakan relokasi pada kelompoksasaran, serta kesempatan kelompok sasaran untuk menyampaikan permasalahan dan usul yang menyangkut pelaksanaan relokasi. Sedangkan komunikasi horisontal dilihat dari koordinasi antar Dinas Pengelolaan Pasar dan Satpol PP kota Makassar. c. Sumber Daya Sumber daya yang dimiliki pemkot dalam program penataan dan pembinaan PKL masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparat yang masih kurang sebanding dengan jumlah PKL di kota Makassar. Mobil operasional yang dimiliki Dinas Pengelolaan Pasar hanya 1 unit. Tentu saja dengan kondisi yang demikian itu mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang optimal. d. Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran Mayoritas Pedagang Kaki Lima belakang kampus UNS mendukung terhadap Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL. Hal ini menunjukkan kepatuhan dan kesediaan PKL di Kecamatan Mariso 2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi PKL yaitu dapat dilihat dari faktor sikap pelaksana, faktor komunikasi, faktor sumber daya, serta faktor kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran. Dimana efektivitas kebijakan relokasi PKL nampak ketika tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Hal ini berarti faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan usaha pencapaian tujuan.

HOLISTIK: JURNAL ILMIAH INTERDISIPLINER

DAFTAR PUSTAKA Abdul,Wahab. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijahanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Abdul Wahab, Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press Agustino. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V. Jakarta: Rineka Cipta. Basrowi dan Suwandi. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif.Jakarta: Rineka Cipta Congge, Umar. 2013. Patologi Administrasi Negara. CV Sah Media: Makassar. ------------. 2017. Perbandingan Administrasi Negara. CV. Sah Media: Makassar, H.B.Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta :Universitas Sebelas Maret Press H.B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press. Hessel Nogi .S T. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : PT. Grasindo. Juharni. 2015. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. CV Sah Media: Makassar Steers, Richard M. 2005. Efektivitas Organisasi.Terjemahan Magdalena Jamin. Erlangga. Jakarta Suharno. 2009.Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta:UNY Press Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta Sugiyono, 2010. Metode penelitian kuantitatife, kualitatife, dan R & D. Bandung: alfabeta Peraturan Perundang-undangan UU N0 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Surat Keputusan Walikota Makasar Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Penunjukan Beberapa Tempat Pelataran Yang Dapat dan Yang Tidak Dapat Dipergunakan Oleh Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kota Makasar.

Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mariso Kota Makassar

Recommend Documents