eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2015, 3 (1): 27-38 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2015
EFEKTIFITAS KERJASAMA INDONESIA – USAID DALAM PENANGANAN KEMISKINAN UNTUK MENCAPAI MDGS 2015 Nurfadilah1 NIM. 1002045228
Abstract
This study aims to identify and describe the effectiveness of cooperation between Indonesia - USAID in addressing poverty to achieve the MDGs by 2015. This type of research used in this research is descriptive is to illustrate the effectiveness of cooperation between Indonesia - USAID in addressing poverty to achieve the MDGs. Data collection techniques used include literature reviews or literartur study using data from the books, documents and data analysis technique used is qualitative data analysis techniques. Based on the formulation of the problem, this study describes the effectiveness saw Indonesia's cooperation with USAID in addressing poverty to achieve the MDGs by 2015, seen through cooperation programs were implemented. In addressing the problem of poverty in Indonesia, USAID put out SEADI program in 2010 that will work directly with the Indonesian government agencies namely TNP2K and BAPPENAS. The results showed that Indonesia -USAID cooperation in addressing poverty in Indonesia is quite effective with the success of the various programs SEADI in assisting government agencies in addressing poverty. Proven by decreasing the amount of poverty in Indonesia and is expected to reach the target MDGs1 2015. Keywords: Effectiveness, Cooperation, Indonesia – USAID, Poverty Handling
Pendahuluan Kemiskinan adalah masalah yang serius yang dihadapi dunia saat ini, terutama di negara berkembang. Walaupun pembangunan dibidang sosial dan ekonomi telah menjadi agenda disetiap negara didunia namun kenyataannya, hingga tahun 2005, 1,4 milyar manusia didunia ini berada dalam garis kemiskinan. Selain merampas 1
Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:
[email protected]
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 1, 2015 : 27-38
hak hidup manusia kemiskinan juga telah menjadi penyebab utama kelaparan. Pada tahun 2006 854juta jiwa diseluruh dunia mengalami kelaparan dan gizi buruk. Oleh karena itu, maka pengentasan kemiskinan menjadi agenda utama dalam proses pembangunan setiap negara. Pada awalnya, kemiskinan hanya mengacu pada ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan dasar (kemiskinan konsumsi). Saat ini, sesuai dengan pemahaman mengenai dinamika kehidupan, kemiskinan telah berkembang menjadi konsep kemiskinan yang bersifat multidimensi. Dimensi kemiskinan meliputi, antara lain: 1. Ketidakmampuan di bidang kesehatan, gizi, dan pendidikan. 2. Kerentanan; 3. Ketidakberdayaan; 4. Ketimpangan; 5. Ketersisihan sosial; dan 6. Ketidakmampuan bersuara/berpendapat. Oleh karena itu, kemiskinan bukan lagi kondisi kekurangan kebutuhan dasar saja, melainkan merupakan kondisi tidak tercapainya suatu standar kehidupan. Indonesia mempunyai komitmen untuk melaksanakan program-program MDGs sebagai bagian yang tak terpisahkan dari program pembangunan nasional baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, termasuk dalam hal pengentasan kemiskinan. Masalah kemiskinan tidak saja menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia saja tetapi juga telah menjadi perhatian pemerintah seluruh dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), karena hal ini sudah menjadi komitmen global sejak dilaksanakan konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2000 yang telah menelorkan Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) untuk mencapai kesejahteraan penduduk tahun 2015. Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi Millenium Development Goals (MDGs). Bagi Indonesia, pencapaian target MDGs masih memerlukan upaya bersama dengan melibatkan semua pihak yang terkait, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, negara donor maupun pihak swasta. Pelaksanaan program penanggulanan kemiskinan yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 Juta atau sekitar 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 30,02 Juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011. Berdasarkan BPS, dan World Bank, ditingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentan tahun 2005 sampai 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. Amerika Serikat turut memberikan berbagai macam bentuk bantuan bagi Indonesia yang disalurkan melalui USAID. Terkait dengan bidang ekonomi,
28
Efektifitas Kerjasama Indonesia - USAID Menangani Kemiskinan untuk MDGS 2015 (Nurfadilah)
terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus dari bantuan AS ini, diantaranya: Penguatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, Pengembangan iklim usaha dan perusahaan, stabilitas dan kewajaran sektor keuangan, perbaikan kualitas jasa kebutuhan dasar, jasa lingkungan, jasa kesehatan, serta sektor pangan dan gizi. Pemerintah Amerika Serikat selalu bekerja dengan pemerintah Indonesia untuk memperkuat koperasi ekonomi global dan mengurangi batasan akses pasar. Kemajuan pada isu-isu ini telah menguntungkan kedua negara, dan akan membantu Indonesia meraih perkembangan lebih baik dalam keperluannya untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Amerika Serikat siap untuk menguatkan kerjasama ekonomi AS-Indonesia dan memperluas hubungan komersil untuk memajukan kesejahteraan masyarakat kedua Negara. Support for Economic Analysis Development in Indonesia (SEADI) merupakan program yang disponsori oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Proyek yang diluncurkan senilai 15,8 juta dollar AS yang diadakan di Hotel Borobudur. Dukungan untuk Pembangunan SEADI bertujuan untuk meningkatkan kerangka kebijakan ekonomi untuk pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan memperkuat kapasitas analisis ekonomi Indonesia. Dalam rangka mempromosikan keberlanjutan, SEADI memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia untuk melakukan banyak analisis ini, dan peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan jangka panjang bagi sejumlah orang Indonesia, untuk memperkuat kemampuan analisis ekonomi. Upaya kolaborasi ini mempertemukan akademisi dan pemerintah untuk mempromosikan ide dan strategi untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Perwakilan USAID di Indonesia mengatakan akan membantu dalam meningkatkan pemahaman tentang penyebab kemiskinan dan implikasi kebijakan terhadap kemiskinan. Kerangka Konseptual 1. Konsep Efektifitas A.G Pringgodgdo berpendapat bahwa efektifitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, usaha dikatakan efektif bila usaha itu mencapai tujuan. Efektifitas pada dasrnya berorientasi pada input dan output (kebijakan) dalam arti perbandingan antara target yang di inginkan dengan hasil yang di capai. Menurut Ravianto, yang di maksud dengan efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauhmana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan (Ravianto 1989:113). Gibson juga mengatakan bahwa efektifitas organisasi dapat pula diukur melalui: 1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. 2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap. 4. Perencanaan yang matang
29
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 1, 2015 : 27-38
5. 6. 7.
Penyusunan progran yang tepat Tersedianya sarana dan prasarana Sistem pengawassn dan pengendalian yang bersifat mendidik.
Sedangkan dalam mengukur efektifitas pendekatan yang pakai dalam menilainya adalah : 1. Pendekatan pencapaian tujuan (Goal attaitnment approach). 2. Pendekatan sytem 3. Pendekatan nilai-nilai bersaing 2. Konsep Kerjasama Internasional Hubungan internasional pada dasarnya merupakan studi tentang interaksi antar aktor atau kesatuan sosial tertentu, termasuk segala seputar interaksi dan interaksi tersebut berlangsung dalam suatu sistem internasional. Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu Negara dengan lain yang bertujuan memenuhi kebutuhan rakyatnya dan untuk kepentingan Negara-negara di dunia. Kerjasama internasional dapat dilakukan di dalam segala aspek kehidupan, antara lain dalam bidang ekonomi, politik, social, budaya, pendidikan, kesehatan, keamanan dan aspek lainnya. Dengan adanya ketergantungan ini, maka akan menimbulkan suatu hubungan timbal balik yang diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama maupun masyarakat internasional pada umumnya (Soeprapto R 1997:155) Mengenai kerjasama internasional Budiono membaginya kedalam empat bentuk yaitu: 1. Kerjasama Global adalah adanya hasrat yang kuat dari berbagai bangsa didunia untuk bersatu dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan cita-cita bersama merupakan dasar utama bagi kerjasama global. 2. Kerjasama Regional merupakan kerjasama antar negara yang secara geografis letaknya berdekatan. 3. Kerjasama Fungsional merupakan kerjasama yang tidak bisa di lepaskan dari power, permasalahan yang di hadapi oleh kerjasama fungsional baik dibidang ekonomi dan sosial untuk pemecahannya diperlukan kesepakatan dan keputusan politik. 4. Kerjasama Ideologi merupakan kelompok kepentingan yang membenarkan tujuan dan perjuangan atau kekuasaan. Dalam hal perjuangan atau kerjasama ideologi batas-batas teritorial tidaklah relevan.
30
Efektifitas Kerjasama Indonesia - USAID Menangani Kemiskinan untuk MDGS 2015 (Nurfadilah)
3. Konsep Penanggulangan Kemiskinan Salah satu strategi penanggulanagn kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan perpektif pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial adalah perlindungan sosial (social protection). Setiap manusia, kaya maupun miskin, tinggal dinegara maju maupun negara berkembang senatiasa dihadapkan pada resiko yang mengancam pada kehidupannya setiap saat. Perlindungan sosial adalah skema yang di rancang secara terencana oleh pemerintah maupun masyarakat untuk melindungi anggotanya dari berbagai resiko dalam kehidupannya. Secara konseptual, perlindungan sosial mencakup: Bantuan sosial, Asuransi sosial, Kebijakan-kebijakan pasar kerja (labour market policies), Mekanisme dan jaring pengaman sosial berbasis masyarakat. Depsos menyebut sistem perlindungan ini dengan istilah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).( Usman sunyoto 1998:125) Kehadiran negara bukan saja dilihat dari sekedar ketakutan akan terjadinya kerusuhan sosial. Lebih jauh, pemenuhan kebutuhan untuk mendapatkan standar hidup yang layak adalah hak asasi manusia. Ini sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 25 ayat 1 berbunyi ; setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarga, juga konvensi internasional hak-hak ekonomi, sosial, budaya pasal 11 yang berbunyi : Negara-negara penandatanganan konvenan mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, dan perumahan. Strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun bantuan dari negara donor, semuanya mempunyai program masing-masing. Hasil Penelitian Efektifitas Kerjasama Indonesia-USAID dalam Penanganan Kemiskinan untuk mencapai MDGS 2015. Dalam kerjasama antara Indonesia dengan USAID dalam hal program SEADI ini termasuk dalam kerjasama fungsional. Dimana kerjasama yang terjalin ini untuk dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pihak diantara keduanya yang perlu dicapai melalui kerjasama fungsional, kerjasama ini memerlukan adanya power dalam memenuhi kebutuhan ataupun kepentingan masing-masing pihak dan kedua belah pihak saling melengkapi dan mendukung, namun jika salah satu pihak tidak dapat melakukan fungsinya maka kerjasama tersebut tidak dapat berjalan. Kerjasama antara Indonesia dengan USAID, merupakan bentuk kerjasama yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan. Agar kepentingan masing-masing
31
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 1, 2015 : 27-38
pihak terpenuhi, maka kerjasama yang tertuang dalam satu kesepakatan yang dibentuk agar dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam kerjasama yang terjalin, kita dapat melihat kerjasama antara Indonesia dengan USAID dalam mengatasi masalah pembangunan dalam hal penanggulangan kemiskinan, kedua pihak telah melakukan kesepakatan dengan membentuk program SEADI. Kerjasama disepakati demi memenuhi kepentingan masing-masing pihak, dari segi pemerintah Indonesia agar dapat meningkatkan pembangunan dalam hal penurunan kemiskinan agar dapat mencapai MDGS 2015. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh USAID dalam kerjasama ini yaitu untuk menjalankan tanggung jawab dari Amerika Serikat, yang ikut dalam mendeklarasikan pembangunan dunia yaitu pencapaian tujuan MDGs tujuan ke 8 kemitraan global. Terkait dengan kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang semakin memerlukan perhatian khusus, Amerika Serikat turut membantu Indonesia melalui organisasi USAID ini. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang berkepanjangan sepanjang sejarah Indonesia, sehingga dalam penanganannya diperlukan kemitraan dari negara luar. Kemiskinan juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi diperlukan juga partisipasi dari lembaga-lembaga swasta lainnya. Pada periode pemerintahan pak Susilo dan Budiono telah mengeluarkan perpres No. 15 tahun 2010 untuk mendukung pencapaian target penurunan angka kemiskinan secara nasional sebesar 8-10% akhir tahun 2014 dan untuk mencapai MDGS 2015. Perpres ini mengamanatkan pembentukan tim nasional percepatan penanggulangan kemsikinan (TNP2K) ditingkat nasional. Dalam hal ini menjabarakan bahwa strategi penanggulanagn kamiskinan di Indoensia melibatkan aktror pemerintah, aktor swasta atau negara asing, maupun pemerintah daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencapai tujuan Presiden untuk mengurangi kemiskinan menjadi 8-10% pada akhir 2014. Untuk mencapai tujuan itu, TNP2K memiliki tiga fungsi utama : a. Mengembangkan kebijakan dan program untuk mengurangi kemiskinan. b. Membantu sinkronisasi, harmonisasi dan mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dikementerian / lembaga. c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dalam kerjasama USAID dengan Indonesia pada tahun 2010 membentuk program SEADI sebagai program yang akan membantu Indonesia dalam menangani kemiskinan. SEADI akan bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang ada di Indonesia dalam mengahadapi masalah kemiskinan agar permasalahan kemisikinan dapat diatasi secara efektif. Efektifitas SEADI dapat diukur melalui program yang tercapai dalam membantu pemerintah Indonesia. Sebagai wujud dari keberhasilan USAID – SEADI, akan menghasilkan perubahan-perubahan pada tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Tingkat penurunan kemiskinan merupakan perwujudan dari pencapaian kerjasama USAID pada progran SEADI dengan lembaga pemerintah Indonesia. Dengan demikian penurunan tingkat
32
Efektifitas Kerjasama Indonesia - USAID Menangani Kemiskinan untuk MDGS 2015 (Nurfadilah)
kemiskinan ini, mencerminkan bahwa program berjalan sebagaimana yang diharapkan. Proses kerjasama yang dilaksanakan USAID melalui programnya di Indonesia pada tahun 2010-2013 dapat dikatakan berhasil, dapat dilihat pada dukungan untuk Pembangunan Analisis Ekonomi Indonesia (SEADI), bertujuan untuk meningkatkan kerangka kebijakan ekonomi untuk pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan memperkuat kapasitas analisis ekonomi Indonesia. Dalam rangka mempromosikan keberlanjutan, SEADI akan menggunakan lembaga yang ada di Indonesia untuk melaksanakan analisis ekonomi dan peningkatan kapasitas. Program ini akan menyediakan pelatihan jangka panjang bagi sejumlah orang Indonesia. Keberhasilan SEADI dapat dilihat pada pencapaian program dan kemampuan dalam melibatkan lembaga-lembaga swasta dan lembaga pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Kerjasama SEADI dengan TNP2K dan BAPPENAS, Hal ini memperlihatkan bahwa USAID melalui program SEADI berperan aktif dalam penanganan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. SEADI membantu lembaga pemerintah Indonesia dalam menangani kemisikinan dengan bekerjasama langsung terhadap TNP2K dan BAPPENAS. Adapun kerjasamanya dengan TNP2K banyak memberi bantuan kepada pemerintah mengenai analisis tentang penyebab kemiskinan dan kebijakan-kebijakan yang mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia, sedangkan dengan BAPPENAS membantu dalam peningkatan pembangunan dalam menyusun analisis kebijakan strategi, pengembangan kapasitas untuk memperkuat kemampuannya mempersiapkan rencana pembangunan jangka menengah Indonesia, membantu dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pengawasan keuangan. Tugas USAID adalah membantu pembangunan di Indonesia dalam hal ini yaitu menangani kemiskinan diharapkan dapat menjadi pihak yang banyak membantu dalam penanganan kemiskinan, untuk dapat mencapai target MDGs 2015 dikarenakan USAID merupakan organisasi yang independen yang memiliki power atau peranan dalam membantu membangun pembangunan di negara berkembang. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan USAID melalui SEADI ialah strategi yang mengarah kepada kerjasama dan memutuskan kebijakan bersama. Programprogram yang berjalan dengan kerjasama dengan pihak lain diperoleh dari dana yang dikeluarkan oleh USAID yaitu sekitar $ 15,757,893 pada tahun 2013 Capaian dan status kegiatan program-program SEADI yang bekerjasama dengan TNP2K dan Bappenas adalah sebagai berikut :
33
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 1, 2015 : 27-38
Tabel 4.1 Status Kegiatan Rencana Kerja SEADI To be implemented In Progress Completed
Dropped
Program Kegiatan Studi inklusi keuangan
Institution Bappenas
Status Sedang berjalan
Pelatihan mikro keuangan di Turin Italia, Pengembangan mobile uang / perbankan, Kebijakan-kebijakan di BAPPENAS yang akan membahas tentang isu kebijakan untuk RPJMN 2014-2019 a. Melakukan Peningkatan kapasitas pemrograman keuangan. b. Laporan tentang topik-topik untuk rencana baru c. Pelatihan oleh Bappenas tentang ekonometri, pemodelan, dan hal-hal lain. Keterampilan dalam tenaga kerja agar lebih ditingkatkan.
Bappenas TNP2K Bappenas
Berhasil Berhasil Perlu di majukan
Bappenas
Berhasil
Bappenas
Perlu dimajukan
Bappenas
Sedang berjalan
Pada penelitian tentang produktivitas tenaga kerja, pelatihan analisis data tenaga kerja Perdagangan dan konferensi investasi SEADI akan memperlihatkan dampak kebijakan ekonomi terhadap kemiskinan yang akan terjadi guncangan dan perubahan. Tambahan Studi tentang kemiskinan dan peneliti kemiskinan.
Bappenas
Berhasil
Bappenas TNP2K
Berhasil Berhasil
TN2K
Berhasil
Berhasil
a. Tambahan studi kemiskinan
TNP2K disiapkan oleh Indonesia tentang peneliti kemiskinan b. Studi perbedaan kemiskinan antar TNP2K provinsi c. Konferensi Internasional Pengentasan TNP2K Kemiskinan di Indonesia-Juni 2013 Laporan singkat kemiskinan TNP2K Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), TNP2K kebijakan dana proyek CSR agar dapat memberikan Bantuan pada pengembangan dan mengurangi kemiskinan.
34
Berhasil
Sedang berjalan Sedang berjalan
Sedang berjalan Menurun
Efektifitas Kerjasama Indonesia - USAID Menangani Kemiskinan untuk MDGS 2015 (Nurfadilah)
Studi Regional kemiskinan, TNP2K Hibah Meningkatkan debat publik tentang TNP2K aspek ekuitas pembangunan Pengarusutamaan isu kemiskinan ditingkat TNP2K daerah
Menurun Berhasil
a. SEADI berusaha untuk melakukan pelatihan kemiskinan bagi pejabat satuan kemiskinan daerah b. SEADI bekerjasama dengan lembaga penelitian SMERU. Pengembangan Kelembagaan
TNP2K
Berhasil
TNP2K
Sedang berjalan
Bappenas
Menurun
a. Memperkuat kelembagaan BAPPENAS b. Laporan ekonomi makro mingguan c. Kelompok diskusi Bappenas Pengembangan kurikulum pada pelaksanaan APBD Sumber : Seadi project
Berhasil
Menurun Bappenas Bappenas
Sedang berjalan Sedang berjalan
Bappenas
Menurun
Tabel diatas menunjukkan bahwa proses kegiatan program telah berjalan disetiap kerjasamanya dengan lembaga pemerintah dengan tingkat yang beragam. Pada program kerjasamanya dengan BAPPENAS mulai dari membantu dalam analisis kebijakan strategi dan mempersiapkan rencana pembangunan jangka menengah Indonesia dan membantu dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pengawasan keuangan, memperlihatkan status yang beragam yaitu beberapa program sudah tercapai, sedang berjalan dan juga beberapa program menurun bahkan tak berjalan. Sedangkan pada kerjasamanya dengan TNP2K mayoritas program sudah tercapai mulai dari programnya yang membantu dalam studi perbaikan ekonomi, kebijakan-kebijakan tentang kemiskinan, penelitian kemiskinan terutama pada pelatihan dalam menganalisis indikator kemiskinan. Efektifitas kerjasama USAID dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia dapat diukur melalui pendekatan pencapaian tujuan (goal attaitment approach) dimana dinyatakan bahwa keefektivitasan suatu organisasi atau peranan harus dilihat sehubungan dengan pencapaian tujuan (end) yang juga bisa disebut hasil akhir dari pada cara (Means). Pencapaian tujuan yang seringkali ingin diraih secara maksimal adalah laba. Yang kasus ini adalah capaian yang diinginkan yaitu menurunnya tingkat kemiskinan di Indonesia, atas usaha maksimal dari kerjasama lembaga-lembaga pemerintah dengan USAID yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.
35
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 1, 2015 : 27-38
Capaian dari kerjasama Indonesia dengan USAID-SEADI secara umum dan menyeluruh target dan parameter kinerja telah dicapai. Namun beberapa target yang belum tercapai yaitu pada indikator Input, dimana ada beberapa kegiatan yang statusnya belum selesai dan perlu dimajukan, namun dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Indonesia dengan USAID dapat dikatakan cukup efektif karena dapat mencapai hasil yang diinginkan yaitu program-program yang dilaksanakn SEADI dalam menangani kemsikinan dapat berjalan dan sudah mencapai tujuan yang diinginkan dengan mampu membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan, meskipun penurunan kemiskinan masih belum drastis. Pada tahun 2010-2013 banyak masalah sosial yang terjadi yang mampu memicu meningkatnya kemiskinan di Indonesia, namun berkat kerja keras dari pemerintah dan bantuan dari semua pihak swasta, kemsikinan menurun dari tahun ke tahun. Program SEADI yang didukung oleh USAID, dalam hal menangani kemisikinan beberapa program telah tercapai dan dalam proses akan tercapai. Dalam hal pengurangan kemiskinan banyak membantu dan memberikan dampak positif terhadap instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Di bawah ini merupakan tingkat penurunan kemiskinan di Indonesia. Gambar 4.1 Jumlah dan Persentase Penurunan Penduduk Miskin Tahun 2009-2013 35 30 25 20 15 10 5 0
20 15 10
32,53 31,02 30,02 29,89 29,13 28,59 28,07 Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) Kota Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) Desa Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) Kota+Desa
17,35
16,56 15,72 15,59 15,12 14,7 14,32 14,15 13,33 12,49 12,36 11,96 11,66 11,37 10,72 9,87 9,23 9,09 8,78 8,6 8,39
5
Persentase Penduduk Miskin Desa Persentase Penduduk Miskin Kota+Desa
0 1
2
3
4
5
6
Sumber : BPS
36
Persentase Penduduk Miskin Kota
7
Efektifitas Kerjasama Indonesia - USAID Menangani Kemiskinan untuk MDGS 2015 (Nurfadilah)
Dengan hal ini, angka kemiskinan menurun setiap tahunnya di Indonesia, penurunan menunjukkan hal positif untuk bisa dapat mencapai MDGs 2015 dengan target Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan. Target untuk 2015 mengurangi hingga setengahnya dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 US$ sehari dan mengalami kelaparan. Kesimpulan Kerjasama Indonesia dengan USAID terjalin dalam berbagai bidang baik dalam bidang ekonomi maupun bidang sosial. Hubungan kerjasama ini mampu menghasilkan perubahan di Indonesia yaitu mampu membantu lembaga pemerintah dalam menurunkan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya bantuan berupa kebijakan ekonomi untuk pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan memperkuat kapasitas analisis ekonomi Indonesia. Meskipun sulit untuk dipungkiri bahwa Indonesia masih memerlukan bantuan pihak asing dalam pembangunan berkelanjutan. Setelah ditinjau dari pencapaian tujuan dari kerjasama yang dilaksanakan USAID pada program SEADI dengan Indonesia yaitu secara khusus bekerjasama dengan TNP2K dan juga BAPPENAS dalam membantu mengurangi masalah kemiskinan dinilai cukup efektif, dengan kata lain bahwa masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan semua pihak baik instansi pemerintah yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dalam membantu dan mengawasi bagaimana realisasi kerjasama ini membantu secara maksimal program kerja dari bantuan kerjasama ini dapat memberikan penilaian objektif. Saran Kemiskinan merupakan hal yang sangat penting diperhatiakan setiap negara, karena kemiskinan merupakan masalah sosial yang dapat menghambat pembangunan. Maka penulis ingin menuangkan saran bagi pemerintah maupun lembaga lain dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di indonesia. 1. Pemerintah Indonesia diharapkan ikut berperan aktif dalam menjalin kerjasama luar negeri dan memberikan jaminan keamanan dan kemudahan dalam bekerjasama. 2. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan lebih terlihat dalam proses pembangunan dalam bidang sosial khususnya masalah kemiskinan. 3. TNP2K merupakan lembaga pemerintah dalam menangani kemiskinan diharapkan mampu memanfaatkan kerjasama dengan USAID untuk menuju kepada kemandirian, kemampuan, dan keprofesoinalan dalam tanggung jawabnya sebagai lembaga yang menangani masalah kemiskinan. DAFTAR PUSTAKA Buku Kementerian Komunikasi Informatika RI dan Direktoral Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II, Jakarta, 2011. Ravianto, Perilaku organisasi, Sinar Baru, Bandung, 1989.
37
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 1, 2015 : 27-38
Soeprapto R, Hubungan internasional,sistem, interkasi dan prilaku, Jakarta : PT Grafindo.1997. Tnp2K, Lembaga Penelitian SMERU, USAID, SEADI. Paket informasi Dasar Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan dan kerentanan. Jakarta, 2013 Usman sunyoto, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Yogyakarta: Pustaka pelajar,1998. Internet Harmonisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia yang Berorientasi pada,MilleniumDevelopmentGoal,dalam:http://www.fh.unsoed.ac.id/index .php/JDH/article/view/168, Menurut FAO, proporsi penduduk yang mengkonsumsi kurang dari standar asupan nasional ditentukan oleh distribusi ketersediaan pangan untuk memenuhi standar tersebut dan aksesnya, dalam: http://www.fao.org/DOCREP/005/y4249e/y4249e06.html, Di akses pada 24 november 2013 Pemerintah AS Mendukung upaya pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kemiskinan,dalam,http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/prid12052011. html di akses pada 2 juli 2014 USAID/INDONESIA, dalam : http://www.lp3es.or.id /direktori/fund/ usaid.htm, Downing, Lance.2011.diakses pada 17 februari 2014
38