Jurnal Ilmiah. Komitmen Indonesia Dalam Menanggulangi Pengentasan Kemiskinan Melali Program Millenium Development Goals (MDGs) 2015

Jurnal Ilmiah Komitmen Indonesia Dalam Menanggulangi Pengentasan Kemiskinan Melali Program Millenium Development Goals (MDGs) 2015

Disusun Oleh: Bunga Secioria

(211000070)

M. Rizki Joyonegoro

(211000215)

Abstract The purpose of this article is to determine the efectiveness of the Millenium Development Goals (MDGs) sustainability and the achievement of Indonesia’s commitment in against poverty which is a major obligation for all the elements of society and the Government of Indonesia. The implementation of the MDGs process started in 2000, where Indonesia cooperates with other state leaders also signed an agreement declaration of the MDGs as a reference base millenium development strategic in the global arena. Until 2010, Indonesia has succeeded in reducing extreme poverty which shifted 7.5% from 20.6% in the beginning of 1990. The first target of MDGs also need to work hard to pursue its strategy achieved on target. Keyword: MDGs, Poverty, Indonesia.

1. Pendahuluan Isu-isu global kontemporer telah membuat banyak perubahan bagi negara Indonesia. Jika kita melihat pada penghujung abad lalu, Indonesia melakukan perubahan reformasi ekonomi dan demokratisasi dikarenakan adanya bentuk globalisasi yang dihasilkan oleh negara-negara maju. Menanggapi hal tersebut, Indonesia juga turut berpartisipasi dalam pertemuan para pemimpin dunia yang berlangsung di New York pada tahun 2000 dengan maksud untuk mendeklarasikan “Tujuan Pembangunan Milenium” (Millenium Development Goals).1 Terhitung dari tahun 2000 pula, seluruh pemimpin dunia menandatangani dan berkomitmen untuk menerapkan pencapaian sasaran MDGs di negaranya masing-masing selama 15 tahun ke depan, termasuk Indonesia. Pencapaian sasaran MDGs terbagi menjadi delapan tujuan dan target, yaitu:2 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem 2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk seluruh masyarakat 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Menurunkan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu hamil 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya 7. Memastikan kelestarian lingkungan 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Pencapaian sasaran MDGs ini merupakan salah satu prioritas utama bangsa Indonesia. Masing-masing kedelapan tujuan diatas memiliki target pencapaian yang diharapkan dapat direalisasikan dengan sempurna sampai pada tahun 2015. Tujuan pertama yang merupakan persoalan memberantas kemiskinan, merupakan hal terpenting yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Pada dasarnya semua poin diatas saling berkaitan, tentu apabila masyarakat mengalami kemiskinan atau berpendapatan sangat rendah, maka timbul beberapa hambatan sosial seperti, menyulitkan mereka untuk mengenyam bangku pendidikan yang berkualitas, tidak bisa mendapatkan akses kesehatan yang layak, kurangnya akses ke pelayanan publik, dan kemiskinan juga menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan 1

Millenium Development Goals, http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/MDG/Let%20Speak%20Out%20for%20MDGs%20%20ID.pdf, diakses pada 27 Mei 2015, pukul 21:13 WIB. 2 Indonesia’s progress on the 2015 Millenium Development Goals, https://everyone.savethechildren.net/sites/everyone.savethechildren.net/files/Indonesias%20progress%20on %20the%202015_July2013.pdf, diakses pada 27 Mei 2015, pukul 21:18 WIB.

sandang pangan secara terbatas. Singkatnya, kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan diperlukan sebuah strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Kemiskinan sering dijadikan sebagai suatu masalah bagi negara-negara berkembang yang merupakan sebuah penyakit sosial yang lazim dialami oleh setiap negara yang melaksanakan program pembangunannya. Salah satu nya di Indonesia, walaupun pembangunan di bidang sosial dan ekonomi telah menjadi agenda di Indonesia, tetapi kenyataannya pada tahun 2007 angka kemiskinan di Indonesia masih mencapai 16.58%, dengan populasi penduduk miskin tercatat sekitar 37,17 juta jiwa.3 Sedangkan menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2009 yang diukur dari pendapatan, riil per kapita, tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan kualitas pendidikan dasarnya, Indonesia berada di peringkat 111 dari 182 negara yang dinilai UNDP.4 Di kalangan negara-negara anggota ASEAN, peringkat Indonesia masih jauh dibawah Filipina dan Thailand, bahkan berada di bawah Vietnam.5 Menurut laporan UNDP 2009, peringkat IPM Indonesia menunjukkan belum adanya perbaikan yang signifikan jika dilihat dari beberapa indikator penting IPM, terutama pengurangan angka kemiskinan.6 Semua negara di dunia telah berkomitmen untuk menghapus kemiskinan dari muka bumi ini yang kemudian ditegaskan dan dikokohkan kembali dalam “Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan” yang disepakati oleh para Kepala Negara/Pemerintahan dari 165 negara yang hadir pada KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, pada bulan September 2002. Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg kemudian dituangkan dalam dokumen

“Rencana

Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan”, yang juga ditanda-tangani oleh Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri, untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia telah membuat komitmen nasional untuk memberantas kemiskinan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, 3

P. Amis, P., 6(5) year 1994, “Indian Urban Poverty: Labor Markets, Gender and Shocks”, Journal of International Development, hlm. 635-643 4 UNDP, 2009, Millenium Development Goals Report 2009, New York: United Nation, hlm. 35 5 Andi Suandi Hamid, “Targets and Strategies of Poverty Alleviation In Context of Energy Crisis and Global Warming”, Journal of ASEAN Economic’s Association, Vol. 3/XXI, hlm. 2-11 6 Tim Penyusun Laporan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) Indonesia Tahun 2007, 2007, Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007, Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hlm. 5

dimana pemerintah dan semua perangkat negara bersama dengan berbagai unsure masyarakat bertanggungjawab

untuk

mewujudkan

pembangunan

berkelanjutan

dan

sekaligus

pengentasan kemiskinan paling lambat tahun 2015.7 Pengentasan kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan mempunyai dimensi tantangan lokal, nasional, regional maupun global. Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs), Pemerintah Indonesia bersama semua perangkat negara dan seluruh unsur masyarakat memikul tanggung jawab untuk memberantas kemiskinan guna memenuhi komitmen pencapaian target MDGs pada 2015 mendatang. Namun, yang perlu diperhatikan saat ini ialah mengenai bagaimana efektivitas MDGs ini dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan sebagai permasalahan sosial, serta bagaiman komitmen dan kerjasama yang dilakukan oleh negara berkembang dan negara maju dalam mewujudkan tujuan MDGs dengan sisa waktu yang ditargetkan. Dalam uraian diatas, penulis akan memberikan gambaran dalam melihat perkembangan MDGs hingga saat ini. Dan dalam melihat masa depan MDGs mendatang, apakah MDGs ini dapat dikatakan berhasil menyelesaikan persoalan kemiskinan sebagai sebuah polemik sosial yang amat kompleks dan membutuhkan penyelesaian yang komprehensif. Maka dari itu penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas lebih mendalam dalam penulisan ini yaitu: “Bagaimana efektivitas MDGs dalam pengentasan kemiskinan dan bagaiamana komitmen Indonesia dalam pengentasan kemiskinan”. Penulis akan membagi tata penulisan untuk menjelaskannya menjadi dua bagian. Bagian pertama, penulis akan membahas mengenai bagaimana efektivitas MDGs dalam pengentasan kemiskinan. Bagian kedua, akan membahas mengenai bagaiamana komitmen Indonesia dalam pengentasan kemiskinan. 2. Kerangka Teori Teori Pembangunan Teori Pembangunan yang dikemukakan oleh Dudley Seers dalam bukunya yang berjudul “The Meaning of Development”, ia mengemukakan : “Pembangunan ialah bukan semata peningkatan pendapatan per kapita, akan tetapi penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Peningkatan pendapatan yang hanya dinikmati 7

Ismid Hadad, Pengentasan Kemiskinan Dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Pola Produksi yang ramah lingkungan, dalam http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Pengentasan%20kemiskinan%20-%20ismid%20hadad.pdf, diakses pada 16 Juni 2015, pkl. 12.25 WIB

oleh sekelompok masyarakat terterntu tidak berarti apa-apa, bila di sebagian masyarakat yang lain justru dijumpai fakta kemiskinan yang meningkat dan ketimpangan pendapatan. Kesenjangan ekonomi yang tajam juga menjadi faktor pemicu kekacauan sosial akibat gerakan protes atau konflik etnis yang sulit dikendalikan”.8 Bagi

Dudley

Seers,

pengurangan

pengangguran

merupakan

cara

untuk

menghilangkan masalah utama kemiskinan dan ketimpangan pendapatan penduduk (antar wilayah). Lebih jauhnya, pengurangan ketidakadilan/ketidaksertaan akan mengurangi kemiskinan. Konsep Kemiskinan Kemiskinan biasanya digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain.9 Ciri-ciri orang yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah sebagai berikut :10 1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, keterampilan, dan sebagainya; 2. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, seperti untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha; 3. Tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan; 4. Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas (self employed), berusaha apa saja; 5. Banyak yang hidup di kota berusia muda, dan tidak mempunyai keterampilan. Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa

8

Dudley Seers, “The Meaning of Development”, Brighton: University of Sussex, 1969, hlm. 15 Dr. M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 228 10 Ibid., hlm. 229 9

aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective. Dari pendekatan-pendekatan tersebut, indikator utama kemiskinan menurut Bappenas dapat dilihat dari :11 1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. 2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi; jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain, utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedangkan masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di Puskesmas. 3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung; 4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga; 5. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak; 6. Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air;

11

Bappenas, Biro Perencanaan Makro dan Studi Kuantitatif, “Pembangunan Dalam Angka”, 2004

7. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian; 8. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah pedesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumber daya alam sebagai sumber penghasilan; 9. Lemahnya jaminan rasa aman; 10. Lemahnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan; 11. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi.

3. PEMBAHASAN 3.1 Program-program MDGs dalam Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Indonesia, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sebagai utusan khusus untuk pencapaian MDGs, telah mengambil seluruh pendekatan pemerintah untuk mengkoordinasikan sumber daya dan mendelegasikan wewenang untuk mencapai target MDG di tahun 2015, MDGs telah dibantu oleh Rencana Pembangunan Nasional dan tanggung jawab dari kementerian seperti kesehatan, pendidikan dan lingkungan.12 Untuk itu, pemerintah Indonesia memiliki tiga target dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama lima belas tahun, diantaranya :13

12

Indonesia’s progress on the 2015 Millenuim Development Goals, dalam https://everyone.savethechildren.net/sites/everyone.savethechildren.net/files/Indonesias%20progress%20on %20the%202015_July2013.pdf, diakses pada 14 Juni 2015, pkl. 12.44 WIB 13 Republik Indonesia, Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2010, dalam http://gizi.depkes.go.id/wp-content/uploads/2011/10/lap-pemb-milenium-ind-2010.pdf, diakses pada 14 Juni 2015, pkl. 20.00 WIB

1. Menurunkan

hingga

setengahnya

proporsi

penduduk

dengan

tingkat

pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per hari. Indonesia telah mencapai Target 1A untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan menggunakan indicator USD 1,00 Purchasing Power Parity (PPP) per kapita perhari, Jika dibandingkan dengan sebelum MDGs dimulai, Indonesia telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem dari 20,6 persen pada tahun 1990 menjadi 5,9 persen pada tahun 2008. Penurunan persentase penduduk yang diperkirakan memiliki tingkat konsumsi di bawah USD 1,00 (PPP) per kapita per hari dan diharapkan kecenderungan ini akan berkelanjutan hingga tahun 2015 dan seterusnya. 2. Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda. Perkembangan ketenagakerjaan telah menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik dan kecenderungan jangka panjang penciptaan lapangan kerja juga menunjukkan arah yang positif. Tingkat pengangguran terbuka telah berhasil diturunkan dari 8,10 persen pada tahun 2001 menjadi sebesar 7,41 persen pada tahun 2010. Indikator lainnya seperti proporsi pekerja formal secara keseluruhan meningkat, dan sebaliknya proporsi pekerja informal telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Melihat kecenderungan ini, sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di sekitar 5-6 persen pada tahun 2014 telah tercapai. 3. Menurunkan

hingga

setengahnya

proporsi

penduduk

yang

menderita

kelaparan. Keadaan gizi masyarakat telah menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita atau balita dengan berat badan rendah. Sampai saat ini, Indonesia telah membuat kemajuan yang bermakna dalam upaya perbaikan gizi selama dua dasawarsa terakhir ini yang ditunjukkan dengan menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dari 31,0 persen pada tahun 1989 menjadi 21,6 persen pada tahun 2000. Angka prevalensi tersebut meningkat menjadi 24,5 persen pada tahun 2005, namun pada tahun 2007 angka prevalensi anak balita kekurangan gizi kembali menurun menjadi

18,4 persen. Data sementara Riskesdas 2010 menunjukkan terjadinya penurunan prevalensi kekurangan gizi pad aanak balita menjadi 17,9 persen. 3.1 Efektivitas MDGs dalam Pengentasan Kemiskinan Dalam upaya mencapai MDGs, PBB melalui United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) membentuk UN-Asian and Pacific Training Centre for ICT for Development (UN-APCICT). The United Nasions Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UNAPCICT) adalah bagian dari the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). UN-APCICT berlokasi di Incheon, Republik Korea, bertujuan untuk memperkuat upaya negara-negara anggotanya untuk menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengembangan sosio-ekonomi melalui peningkatan kapasitas individu dan institusi. UN-APCICT berfokus pada tiga pilar, yaitu:14 1. Pelatihan : Untuk meningkatkan pengetahuan TIK dan keahlian dari penyusun kebijakan dan profesional TIK, dan memperkuat kapasitas instruktur TIK dan institusi pelatihan TIK; 2. Penelitian : Untuk melakukan studi analisis terkait dengan pengembangan sumber daya manusia TIK; dan 3. Advisory : Untuk memberikan layanan pemberian pertimbangan terkait programprogram pengembangan sumber daya manusia untuk anggota ESCAP. Pada pertemuan Sidang Umum PBB yang ke-60 pada bulan September 2005 lalu, para pemimpin negara berkumpul di markas besar PBB untuk melakukan evaluasi proses pelaksanaan lima tahun MDGs. Dari hasil evaluasi tersebut, ada beberapa pakar yakin atas akan keefektivitas MDGs, tetapi ada juga banyak yang ragu akan hal tersebut dan bahwa MDGs akan berhasil pada waktunya. Ada sejumlah fakta menguatkan akan keraguan tersebut, banyak fakta yang menyatakan walaupun terdapat sejumlah kemajuan yang substansial yang terkait dengan pencapaian target MDGs secara global, terdapat banyak negara yang justu malah mengalami keadaan yang lebih buruk waktu sebelum target MDGs itu disepakati.

14

UNDP, Regional Human Development Report – Promoting ICT for Human Development in Asia: Realising the Millenium Development Goals. New Delhi (UNDP, Elsevier, 2005)

UNDP juga telah mengeluarkan laporannya yang menyatakan bahwa 50 negara yang memiliki populasi 900 juta jiwa, gagal mencapai paling sedikit satu target MDGs. Dari jumlah tersebut, 24 negara merupakan negara yang terletak di sub-Sahara dan Afrika, sedangkan 65 negara lainnya berisiko untuk sama sekali tidak berhasil mencapai paling tidak satu MDGs hingga tahun 2040.15 Mereka akan gagal mencapai MDGs hingga satu generasi ke depan. Tetapi, di sisi lain sepertinya MDGs dapat dikatakan cukup berhasil dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Indonesia telah mencapai target MDGs untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan menggunakan indikator USD 1,00 Purchasing Power Parity (PPP) per kapita per hari, Indonesia telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem dari 20,6 persen pada 1990 menjadi 5,9 pada 2008.16 Meskipun berdasarkan tingkat pendapatan USD 1,00 (PPP) target MDGs sudah dapat dicapai, tetapi Pemerintah Indonesia belum merasa puas. Indonesia mengukur tingkat kemiskinan dengan menggunakan garis kemiskinan nasional yang setara dengan USD 1,50 (PPP).17 Dengan menggunakan garis kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan pada tahun 2009 tercatat 14,15 persen, dan menurun pada tahun 2010 menjadi 13,33 persen, tingkat kesejahteraan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan telah mengalami perbaikan, hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan indeks kedalaman kemiskinan nasional pada tahun 2009 sebesar 2,5 dan menurun menjadi 2,2 pada tahun 2010, penurunan kemiskinan ini didukung oleh pelaksanaan program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), yang merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh kecamatan di Indonesia pada tahun 2009, sinergi program-program penanggulangan kemiskinan ke dalam 3 kluster, perbaikan pendataan rumah tangga miskin serta munculnya berbagai inisiatif daerah dalam menurunkan kemiskinan.18 Selain itu, ada pula badan-badan PBB bersama dengan institusi multilateral lainnya yang telah memberikan prioritas utamanya dalam membantu negara-negara dalam mencapai Tujuan Pembangunan Millenium mereka. Ada banyak negara yang telah berhasil 15

Pattiselanno Markus dan Nanse H. Pattiasina, “Millenium Development Goals (MDGs) dan Upaya untuk mengisinya”, http://www.polnam.ac.id/node/39, diaksese pada 28 Mei 2015, pukul 15.10 WIB 16 Millenium Development Goals, http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/MDG/Let%20Speak%20Out%20for%20MDGs%20%20ID.pdf, diakses pada 28 Mei 2015, pukul 16:25 WIB. 17

Ibid. MDGs Pengentasan Kemiskinan”, Tabloid Diplomasi, Edisi Desember 2010

18

mengintegrasikan

target-target

Pembangunan

Millenium

ke

dalam

perencanaan

pembangunan nasional dan strategi investasi masyarakat. Jika kita lihat di kawasan AsiaPasifik, dapat dikatakan bahwa sejalan dengan menguatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sejumlah negara, ada beberapa kemajuan yang berarti dalam pencapaian Tujuantujuan Pembangunan Millenium. Kawasan Asia-Pasifik ini memiliki beberapa kekuatan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan tercepat di dunia, dengan cadangan keuangan dalam negeri yang tinggi dan cadangan internasional yang melimpah.19 Sepertinya, terdapat beberapa alasan bagi kita menganggap bahwa MDGs ini sangat efektif dan memberikan harapan besar bagi dunia. Yang pertama adalah, MDGs telah menawarkan target pembangunan yang jelas, konkret dan terukur untuk dapat dicapai oleh negara-negara di dunia. Maksud dari hal ini adalah bahwa negara-negara tidak perlu lagi berpegangan pada konsep-konsp seperti perdamaian dunia, kesejahteraan dan lain-lain yang menurut kita terdengar cukup baik, tetapi tidak memberikan detail yang konkret. Yang kedua, secara politis kita perlu menggarisbawahi bahwa MDGs itu bukan merupakan buah pemikiran dari salah satu negara atau sekelompok negara. MDGs bukan merupakan ide yang dipaksakan oleh suatu negara manapun. MDGs merupakan hasil kolaborasi negara-negara di seluruh dunia, atau dengan kata lain MDGs merupakan intisari dari hasil pertemuan pemikiran secara global. Alasan ketiga adalah, bahwa MDGS menyuarakan pesan secara jelas: “bahwa anda tidaklah sendirian”. Hal ini sangat terlihat dari tujuan poin kedelapan MDGS yang menginginkan kerjasama antara negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Millenium. Hal ini merupakan bagian dari gerakan global yang secara kolektif mencoba menghapus kemiskinan di manapun juga. Alasan keempat adalah bahwa target MDGs sangat mungkin dicapai, namun bukan berarti pencapaian itu akan mudah untuk dicapai. Pencapaian ini dapat diraih jika kita semua bersedia memangku tanggung jawab dalam menentukan kesuksesan MDGs. Jika kita berhasil mencapai target MDGs pada tahun 2015, dan hal ini sangatlah mungkin untuk dicapai, maka hal ini akan menjadi pencapaian terpenting di era generasi kita. Dan hal ini juga akan menjadi puncak pencapaian yang akan menguntungkan seluruh negara di dunia.

19

Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia Unggul (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 169-170

Selanjutnya, penggambaran secara lebih mengenai efektivitas MDGs dalam mengentasan kemiskinan, lebih fokus kepada capaian dan komitmen Indonesia pada khususnya. 3.2 Komitmen Indonesia dalam Pengentasan Kemiskinan Kemiskinan merupakan permasalahan global yang dipandang sebagai permasalahan sosial paling krusial. Arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi ternyata tidak berkorelasi positif terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin di dunia. Ironisnya laju globalisasi tidak hanya meningkatkan jumlah masyarakat miskin di dunia melainkan juga kesenjangan (disparitas) yang semakin lebar antara penduduk kaya dan miskin. Pada tahun 2001 tercatat masih ada sekitar 800 juta masyarakat dunia yang kekurangan pangan dan di tahun 2005 UNDP mencatat sekitar 3 milyar orang di dunia hidup kurang dari US$ 2 per hari.20 Oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan global kemudian menjadi agenda prioritas dalam kerangka kebijakan di banyak negara dan juga organisasi internasional, termasuk PBB. Dalam konteks pembicaraan kemiskinan global, Indonesia adalah laboratorium besar untuk menganalisis bagaimana penetrasi kepentingan global telah mengatur hampir semua dimensi kehidupan bernegara. Kinerja serta komitmen MDGs dalam upaya mengentaskan kemiskinan, baik di dunia maupun di Indonesia pada khususnya, dapat kita lihat dari 3 tujuan yang tercantum dalam 8 tujuan MDGs. Yang terdapat pada tujuan pertama, ketiga dan kedelapan. Disini, akan difokuskan pembahasan di Indonesia, untuk melihat secara khusus bagaimana komitmen Indonesia dalam mewujudkan MDGs ini. Karena seperti yang telah kita ketahui, bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sangat terlihat sekali di Indonesia. Pada tujuan pertama, yaitu Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan. Dalam hal ini Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh indikator USD 1,00 per kapita per hari, menjadi setengahnya. Kemajuan juga telah dicapai dalam upaya untuk lebih menurunkan lagi tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh garis kemiskinan nasional pada tahun 2010 sebesar 13,33 persen menuju targetnya sebesar 8 – 10 persen pada tahun 2014. Prevalensi kekurangan gizi pada balita telah menurun dari 31 persen

20

Barbara Haris-White, Poverty and Capitalism, Desember 2005, http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/qehwp/qehwps134.pdf, diakses pada 15/05/2014, pkl. 15.50

pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007, sehingga Indonesia diperkirakan dapat mencapai target MDGs sebesar 15,5 persen pada tahun 2015. Prioritas kedepan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan yang menjadi fokus pemerintah Indonesia adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat sektor pertanian. Perhatian khusus yang perlu diberikan adalah pada: 1. Perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); 2. Pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya; 3. Peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan sosial dan, 5. Perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin di antara yang miskin.21 Pada tujuan kedua, yaitu Mencapai pendidikan Dasar Untuk Semua. Upaya Indonesia untuk mencapai target MDGs di sektor pendidikan dasar dan “melek huruf” sudah menuju pada pencapaian target 2015 (on-track). Bahkan Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Pada tahun 2008/2009 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI termasuk Paket A telah mencapai 116,77 persen dan Angka Partisipasi Murni (APM) sekitar 95,23 persen. Pada tingkat sekolah dasar (SD/MI) secara umum disparitas pertisipasi pendidikan antarprovinsi semakin menyempit dengan APM di hampir semua provinsi telah mencapai lebih dari 90,0 persen. Tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDGs pendidikan adalah meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah. Berbagai kebijakan dan program pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah berupa: 1. Perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat miskin; 2. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; 3. Penguatan tatakelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan. Disamping itu kebijakan alokasi dana pemerintah bagi sektor pendidikan minimal sebesar 20 persen dari jumlah anggaran nasional akan diteruskan untuk mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar universal pada tahun 2015.22 Peningkatan partisipasi Sekolah Dasar ini merupakan upaya untuk mencerdaskan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.

21 22

“Delapan Sasaran MDGs”, Tabloid Diplomasi, Edisi Desember 2010 Ibid.

Pada tujuan kedelapan, yaitu Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan. Indonesia merupakan partisipan aktif dalam berbagai forum internasional dan mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan kemitraan yang bermanfaat dengan berbagai organisasi multilateral, mitra bilateral dan sektor swasta untuk mencapai pola pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (pro-poor). Indonesia telah mendapat manfaat dari mitra pembangunan internasional. Untuk meningkatkan efektifitas kerjasama dan pengelolaan bantuan pembangunan di Indonesia, Jakarta Commitment telah ditandatangani bersama 26 mitra pembangunan pada tahun 2009. Bersamaan dengan hal diatas, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya rasio pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB dari 24,6 persen pada tahun 1996 menjadi 10,9 persen pada tahun 2009. Sementara itu, Debt Service Ratio Indonesia juga telah menurun dari 51 persen pada tahun 1996 menjadi 22 persen pada tahun 2009. Untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi, sektor swasta telah membuat investasi besar ke dalam teknologi informasi dan komunikasi, dan akses pada telepon genggam, jaringan PSTN, dan komunikasi internet telah meningkat sangat pesat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2009, sekitar 82,41 persen dari penduduk Indonesia telah mempunyai akses pada telepon seluler.23 Selain itu, data angka kemiskinan di Indonesia yang terakhir hingga tahun 2013 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan, walaupun penurunan tersebut belum mencapai target tapi dapat dikatakan perlahan-lahan angka kemiskinan di Indonesia telah menurun.

23

Ibid.

Table 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 1998-2013

Sumber: Diolah dari data Survei Ekonomi Nasional (Susenas)24 Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa dari periode tahun 2007 hingga 2013, angka kemiskinan menunjukkan perkembangan yang menurun. Pada tahun 2007, penduduk miskin tercatat sebanyak 37,17 juta orang (16,58 persen) turun menjadi 28,07 juta orang (11,37 persen) di tahun 2013. Beberapa program pemerintah yang ditujukan bagi penduduk miskin dijalankan pemerintah sejak tahun 2005 memiliki dampak positif bagi penurunan angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada terus menurunnya angka kemiskinan, baik dalam jumlah maupun persentase penduduk miskin. Jika kita bandingkan dengan era sebelum MDGs masuk ke Indonesia, angka kemiskinan di Indonesia masih diatas 40 persen. Kemudian setelah penandatangan perjanjian MDGs oleh Presiden Megawati Soekarnoputri yang kemudian dijalankan langsung oleh Pemerintah Indonesia hingga saat ini telah 24

Badan Pusat Statistik, “Data Strategis”, http://www.bps.go.id/eng/download_file/Data_Stategis_2013.pdf, diakses pada 11/05/2014, pkl. 17.55. WIB

memberikan dampak positif bagi Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh penurunan persentase masyarakat yang berada dalam indikator kemiskinan menurun hingga mencapai 28,07 persen pada tahun 2013. Selain itu, setelah kita melihat semua penjelasan diatas, dapat diilustrasikan sebagai bentuk komitmen negara Indonesia dalam mencapai target MDGs pada tahun 2015. Namun, memang penulis disini lebih memfokuskan kepada bagaimana komitmen Indonesia yang terlihat dari bagaimana upaya dan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pengentasan kemiskinan. Tetapi ini tidak berarti bahwa negara lain di dunia tidak memiliki komitmen dalam mewujudkan target tersebut. Seperti yang telah dibahas pada pembahasan pertama, bahwa negara di kawasann Asia-Pasifik pun di nilai berhasil dalam menerapkan Tujuan Pembangunan Nasional untuk mengurangi angka kemiskinan. Dan hal tersebut semuanya merupakan gambaran dari komitmen negara di dunia dalam mencapai target MDGs yang telah diformulasikan bersama. Selain itu, poin tujuan kedelapan, juga telah menyebutkan dibutuhkannya kerjasama antar negara dan dengan swasta dalam mencapai target 2015 ini. Hal ini sangat menunjukkan bahwasanya konsep hubungan internasional sangat berperan dalam ilmu sosial. Dalam paper ini digambarkan jelas, dengan usaha kerjasama negara-negara di dunia untuk menyelesaikan sebuah fenomena sosial, yaitu fenomena kemiskinan. 4. Kesimpulan Millennium Development Goals (MDGs) merupakan buah pikiran seluruh negara di dunia yang saling berkomitmen untuk bahu-membahu menyelesaikan permasalahan sosial dunia. Terutama masalah kemiskinan sebagaimana tercantum dalam tujuan pertama dari delapan tujuan MDGs. MDGs ini adalah program efektif yang sarat akan kesempatan dan target yang jelas. MDGs telah memberikan arah tujuan yang lebih konkret dan jelas kepada negara seluruh dunia dalam melaksanakan program nasionalnya. Di mana MDGs dengan sangat terukur menyebutkan target untuk menurunkan angka kemiskinan hingga tahun 2015. Bahkan MDGs pun memakai standar indikator untuk mengukur kategori miskin secara jelas. Tujuan-tujuan dalam MDGs, khususnya tujuan penurunan kemiskinan, hanya dapat direalisasikan dengan mengoptimalkan kinerja pemerintah dan segenap lapisan masyarakat. Selain itu dibutuhkan kerjasama serta komitmen yang tinggi di antara negara-negara di dunia dalam mewujudkan target ini.

Indonesia merupakan negara yang cukup berkomitmen dalam melaksanakan programprogram MDGs, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Walaupun, penurunan angka kemiskinan di Indonesia tidak begitu baik tetapi perlahan-lahan setiap tahun nya angka kemiskinan di Indonesia menurun. Jadi, dilihat dalam konteks kesiapan Indonesia menuju 2015 mendatang, dapat dikatakan Indonesia ini cukup siap

DAFTAR PUSTAKA

Amis, P. “Indian Urban Poverty: Labor Markets, Gender and Shocks”. Journal of International Development Vol.6 No.5. 1994 Bappenas, Biro Perencanaan Makro dan Studi Kuantitatif. “Pembangunan Dalam Angka”. 2004. Hamid, Andi Suandi. “Targets and Strategies of Poverty Alleviation In Context of Energy Crisis and Global Warming”. Journal of ASEAN Economic’s Assosiation, Vol. 3/XXI. Seers, Dudley. “The Meaning of Development”. Brighton: University of Sussex. 1969. Soelaeman, Munandar, Dr. M. Ilmu Sosial Dasar. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008. Tim Penyusun Laporan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) Indonesia 2007. “Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007”. Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2007. UNDP. Millenium Development Goals Report. New York: United Nations. 2009 UNDP. Regional Human Development Report–Promoting ICT for Human Development in Asia: Realising the Millennium Development Goals. New Delhi. UNDP: Elsevier. 2005. Yudhoyono, Susilo Bambang. Indonesia Unggul. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. 2009. [Anonim]. “Delapan Sasaran MDGs”. Tabloid Diplomasi Edisi Desember. 2010. Badan

Pusat

Statistik.

“Data

Strategis”.

http://www.bps.go.id/eng/download_file/Data_Stategis_2013.pdf, diakses pada 11/05/2014, pkl. 17.55. WIB Indonesia’s

progress

on

the

2015

Millenium

Development

Goals.

https://everyone.savethechildren.net/sites/everyone.savethechildren.net/files/Indonesias%20p rogress%20on%20the%202015_July2013.pdf

Laporan

Pencapaian

Tujuan

Pembangunan

Milenium

Indonesia

2010.

http://gizi.depkes.go.id/wp-content/uploads/2011/10/lap-pemb-milenium-ind-2010.pdf

Millenium

Development

Goals.

http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/MDG/Let%20Speak%20Out%20for%20 MDGs%20-%20ID.pdf Pengentasan Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Pola Produksi yang

ramah

http://www.lfip.org/english/pdf/bali-

Lingkungan.

seminar/Pengentasan%20kemiskinan%20-%20ismid%20hadad.pdf

White.

Barbara

Haris.

Poverty

and

Capitalism.

http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/qehwp/qehwps134.pdf, diakses pada 15/05/2014, pkl. 15.50. WIB.