PERKENALAN
Drs. H. Sjukur Sarto MS Purworejo, 25 Nopember 1948
Ketua Harian DPP K.SPSI Ketua Umum PP F.SPBPU-SPSI Kantor: Grand Wijaya Centre Blok C no 23-25 Kebayoan Baru Komunikasi HP : 081 777 8533 08128 777 8533 0219 777 8533 E Mail :
[email protected] 1
Pengalaman SPSI
Tahun 1973 – 1976 - Sekretaris PB SBBPU-FBSi Tahun 1976 – 1979 - Ketua PB SBBPU – FBSI Tahun 1979 – 1982 - Bendahara PP SBBPU - FBSI Tahun 1982 – 1985 - Ketua Bid Org PP SBBPU-FBSI Tahun 1985 – 1990 - Wkl Ketua Dep PUP – DPP SPSI Tahun 1990 – 1995 - Ketua Sektor BPU – DPP SPSI Tahun 1995 – Skrg - Ketua Umum PP SPBPU –FSPSI Tahun 1995 – 1997 - Wk Sekjen DPP F.SPSI Tahun 1997 – 1999 - Pj Sekjen DPP F.SPSI Tahun 1999 – 2005 - Sekjen DPP K.SPSI Tahun 2005 - 2007 - Ketua DPP K SPSI Tahun 2007 – 2014 - Ketua Umum DPP K.SPSI Tahun 2012 – 2014 - Wk Ketum DPP KSPSI (Rekonsiliasi) Tahun 2014 – skr - Ketua Harian DPP KSPSI 2
Hotel Borobudur, 24 Februari 2015
Drs H. Sjukur Sarto MS Ketua Harian DPP K.SPSI
AMANAT PEMBUKAAN UUD 1945
Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social Berdasaarkan amanat UUD 1946 PEMERINTAHAN JOKOWI – JK Menyusun VISI, MISI dan STRATEGI Untuk masa pemerintahan 2014 sd 2019 Yang di sebut : TRISAKTI – NAWA CITA
4
PRINSIP DASAR TRISAKTI - TRISAKTI - BERDAULAT dibidang Politik, ada 12 agenda Strategis - KEMANDIRIAN di bidang ekonomi ada 16 Agenda Strategis - KEPRIBADIAN di bidang kebudayaan ada 3 Agenda Startegis
- Dari 31 agenda trategis diatas diperas menjadi 9 agenda prioritas, yang di sebut NAWA CITA Didalam visi misi Pemerintahan Jokowi JK, terutama di bidang ekonomi, berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat (termasuk pekerja) dengan upaya pertumbuhan ekonomi yanag tinggi agar dapat menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan Dengan target akhir, menyelesaikan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan social bangsa Indonesia
5
UPAYA-UPAYA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN PERLINDUNGAN 1. Dalam 9 agenda prioritas hampir seluruhnya di tujukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan lapangan kerja
2. Mempermudah iklim investasi, membangun insfrastruktur baru membangun jalan, pelabuhan, pasar-pasar tradisional dan mengembangkan & membina UMKM
3. Memberikan perlindungan kepada pekerja, baik pekerja yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja
4. Mendirikan perumahan pekerja di kawasan-kawasan industri dengan harga murah
6
UPAYA-UPAYA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN PERLINDUNGAN Salah satu agenda prioritas yang menyangkut langsung bagi pekerja adalah pemberdayaan pekerja/buruh :
-
-
Menekan inflasi, untuk meningkatkan daya beli pekerja Membangun perumahan pekerja di kawasan industry Meningkatkan pelayanan kepentingan pekerja melalui APBN Penambahan iuran BPJS melalui APBN dan APBD Pelarangan tenaga alih daya, terutama di BUMN Menciptakan pertumbuhan ekonomi untuk membuka lapangan kerja baru - - Perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan MEA - - Pemberian Insentif bagi perusahaan yang memberikan hak- hak pekerja secara baik
7
UPAYA-UPAYA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN PERLINDUNGAN REVISI UNDANG-UNDANG BIDANG KETENAGAKERJAAN - Revisi UU 39/2004 tentang Penempatan TKI - Revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan - revisi UU 02/2004 tentang PHI MENDORONG MENGESAHAN RUU bidang Ketenagakerjaan khususnya tentang - System dan komite pengawasan ketenagakerjaan - System pengupahan dan perlindungan upah - Perlindungan Pekerja Rumah Tangga - Tentang tanaga Perawat
8
9
KENDALA DAN TANTANGAN POLITIK DAN EKONOMI : Dukungan politik Pemerintahan Jokowi JK di Parlemen tidak mayoritas dapat menghambat pelaksanaan program Pertumbuhan ekonomi Dunia rendah Terhambatnya pemberatasan Korupsi – ekonomi biaya tinggi Pengangguran terbuka dan terselubung sangat tinggi Kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi Otonomi daerah sampai di tingkat Kabupaten berakibat tidak singkron nya regulasi dan kebijakan ekonomi, antar daerah Pelaksanaan Pasar bebas Asia ( MEA), tahun 2015 10
KENDALA DAN TANTANGAN PEMERINTAH : Infrastruktur, jalan, pelabuhan dan engergy, rendah Ego Sektoral dan ego wilayah (Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kab) Banyaknya pelanggaran pengusaha terhadap hak-hak pekerja akibat lembahnya pengawasan aparat pemerintah Sebagian besar aparat pemerintah di daerah tidak menguasai hak dan kewajiban azasi pekerja Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan kurang mendukung, kebutuhan pasar Pembinaan pemerintah kepada UMKM lambat Kebijakan insentif bagi investor lokal dan industri rumah tangga 11 sangat rendah
KENDALA DAN TANTANGAN
DUNIA USAHA :
Karakter Pengusaha yang manja dan KKN Banyak Pengusaha tidak profesional dan tidak effisien Banyak pengusaha yang menggunakan mesin-mesin tua Pengusaha memperlakukan biaya tenaga kerja sebagai biaya yang selalu di hemat, tidak menperlakukan biaya tenaga kerja adalah produktivitas Motivasi dan Inovasi sebagai Pengusaha masih rendah Kurang menghargai profesi pekerja, dan tidak memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja Kesulitan akses perbankan bagi UMKM dan usaha rumah tangga Pelaku UMKM tidak melakukan Inovasi produk unggulan 12
KENDALA DAN TANTANGAN
TENAGA KERJA INDONESIA : Akibat jumlah pengangguran yang tinggi, maka persaingan tenaga kerja sangat tinggi Produktivitas, loyalitas dan motivasi dan inovasi kerja pekerja rendah karena kesejahteraan pekerja rendah Sebagian besar angkatan kerja berpendidikan rendah Angkatan kerja lebih memilih menjadi pekerja dari pada berwiraswasta
Persepsi menolak Revisi UU Ketenagakerjaan 13
14
KESIMPULAN DAN SARAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Bahwa apabila TRISAKTI dan NAWA CITA, dapat dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak, maka konsep pembangunan berkelanjutan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak dapat tercipta Masyarakat yang sejahtera
Bahwa TRISAKTI dan NAWA CITA tidak akan berhasil apabila Pemerintah Jokowi JK tidak didukung secara konsistensi Birokrasi, Legislative dan Yudikatif Bahwa untuk dapat mensejahterakan rakyat , khusus nya pekerja, perlu kesamaan pandangan antara aparat pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja, tentang kesejahteraan dan produktivitas 15
KESIMPULAN DAN SARAN
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA Penciptaan lapangan kerja harus di barengi dengan peningkatan kwalitas tenaga kerja melaui pendidikan formal dan pelatihan ketrampilan calon pekerja dan pekerja Untuk menciptakan pekerja yang produktif, disiplin dan loyal perlu merubah cara berpikir pengusaha bahwa biaya tenaga kerja ( Upah, pelatihan dan jaminan social ) adalah “human investmen” Membebaskan apparat pemerintah / birokrasi dari karakter dilayani menjadi karakter melayani, dari karakter koruptif menjadi “kooperative:”
16
KESIMPULAN DAN SARAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA Masih banyak nya pengusaha yang tidak professional berakibat
pengusaha tidak menghargai pekerja sebagai suatu profesi. Tidak memposisikan pekerja sebagai Mitra yang sangat penting dalam proses produksi. Sehingga tidak berniat memberikan kesejahteraan yang baik bagi pekerja Pemerintah perlu memberikan insentif yang signifikan bagi pengusaha yang telah mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di perusahaan nya . Pembangunan perumahan pekerja di kawasan industri akan meningkatkan semangat kerja kerja dan akan berdampak pada peningkatan produktivitas pekerja 17
PENUTUP
.
18
