(DRAFT) STATUS PERSIAPAN PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR (PLTN) DI INDONESIA (PLTN BEROPERASI TAHUN 2016)

(DRAFT) STATUS PERSIAPAN PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR (PLTN) DI INDONESIA

(PLTN BEROPERASI TAHUN 2016)

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL JAKARTA, APRIL 2005

Badan Tenaga Nuklir Nasional Status Persiapan Pembangunan PLTN

DAFTAR ISI Halaman 1. Pendahuluan

3

2. Sejarah Persiapan Pembangunan PLTN

4

3. Kondisi Energi Nasional Saat Ini

7

4. “Road-Map” Industri Energi Nuklir

10

5. Agenda Persiapan Pembangunan PLTN

12

6. Pemilihan Teknologi PLTN

14

7. Pemilihan Lokasi Tapak PLTN

16

8. Ekonomi dan Pendanaan PLTN

18

9. Peraturan dan Perizinan PLTN

20

10. Struktur Organisasi Pembangunan PLTN

22

11. Kesimpulan

23

12. Lampiran I: Data PLTN di Dunia

25

13. Lampiran II: Data Harga Uranium Dunia

26

2


PENDAHULUAN Energi Nuklir adalah sumber energi potensial, berteknologi tinggi, berkeselamatan handal, ekonomis, dan berwawasan lingkungan, serta merupakan sumber energi alternative yang layak untuk dipertimbangkan dalam Perencanaan Energi Jangka Panjang bagi Indonesia guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Mengingat situasi penyediaan (supply) energi konvensional termasuk listrik nasional di masa mendatang semakin tidak seimbang dengan kebutuhannya (demand), maka opsi nuklir dalam perencanaan sistem energi nasional jangka panjang merupakan suatu solusi yang diharapkan dapat mengurangi tekanan dalam masalah penyediaan energi khususnya listrik di Indonesia. Untuk mendukung proses perencanaan nasional di sektor energi dan listrik di Indonesia, dengan memperhitungkan faktor kunci: tekno-ekonomi, sosial dan lingkungan, telah dihasilkan studi/kajian secara komprehensif (CADES-2002) mengenai potensi kontribusi berbagai sumber energi (energy mix) terhadap pasokan dan permintaan energi Indonesia secara optimal dan konsisten dengan pembangunan berkesinambungan. Kajian tersebut juga menyatakan bahwa penggunaan energi nuklir di Indonesia sudah dianggap perlu, dan untuk itu perlu dimulai pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sekitar tahun 2010, sehingga sudah dapat dioperasikan secara komersial pada sekitar tahun 2016. BATAN sebagai Lembaga Pemerintah, berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, telah dan akan terus bekerja bersama-sama dengan Lembaga Pemerintah terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga dan Masyarakat Internasional, dalam mempersiapkan pengembangan energi nuklir di Indonesia, khususnya dalam program persiapan pembangunan PLTN. Adapun kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan pengembangan energi nuklir tersebut adalah studi dan kajian aspek energi, teknologi, keselamatan/perijinan, ekonomi/pendanaan, lingkungan hidup, sosial-budaya dan manajemen persiapan pembangunan PLTN di Indonesia.

3


SEJARAH PERSIAPAN PEMBANGUNAN PLTN Di Indonesia, ide pertama untuk membangun dan mengoperasikan PLTN sudah dimulai pada tahun 1956 dalam bentuk pernyataan dalam seminar-seminar yang diselenggarakan di beberapa universitas di Bandung dan Yogyakarta. Meskipun demikian ide yang sudah mengkristal baru muncul pada tahun 1972 bersamaan dengan dibentuknya Komisi Persiapan Pembangunan PLTN (KP2PLTN) oleh Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) dan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (Departemen PUTL). Yang kemudian berlanjut dengan diselenggarakannya sebuah seminar di Karangkates Jawa Timur pada tahun 1975 oleh BATAN dan Departemen PUTL, dimana salah satu hasilnya suatu keputusan bahwa PLTN akan dikembangkan di Indonesia. Pada saat itu juga sudah diusulkan 14 buah tempat yang memungkinan di Pulau Jawa untuk digunakan sebagai lokasi PLTN, dan kemudian hanya 5 tempat yang dinyatakan sebagai lokasi yang potensial untuk pembangunan PLTN. Pada perkembangan selanjutnya setelah dilakukan beberapa studi tentang beberapa lokasi PLTN, maka diambil suatu keputusan bahwa Semenanjung Muria adalah lokasi yang paling ideal dan diusulkan agar digunakan sebagai lokasi pembangunan PLTN yang pertama di Indonesia. Disusul kemudian dengan pelaksanaan studi kelayakan tentang introduksi PLTN yang pertama pada tahun 1978 dengan bantuan Pemerintah Itali. Meskipun demikian, rencana pembangunan

PLTN

selanjutnya

terpaksa

ditunda,

untuk

menunggu

penyelesaian

pembangunan dan peoperasian reaktor riset serbaguna yang saat ini bernama “GA Siwabesy“ berdaya 30 MWth di Puspiptek Serpong. Pada tahun 1985 pekerjaan dimulai dengan melakukan reevaluasi dan pembaharuan studi yang sudah dilakukan dengan bantuan “International Atomic Energy Agency” (IAEA), Pemerintah Amerika Serikat melalui perusahaan Bechtel International, Pemerintah Prancis melalui perusahaan SOFRATOME, dan Pemerintah Itali melalui perusahaan CESEN. Dokumen laporan yang dihasilkan dan kemampuan analitis yang dikembangkan dengan program bantuan kerjasama tersebut sampai saat ini masih menjadi dasar pemikiran bagi perencanaan dan pengembangan energi nuklir di Indonesia khususnya di Semenanjung Muria.

4


Pada tahun 1989, Pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN) memutuskan untuk melakukan studi kelayakan yang komprehensif, termasuk investigasi secara mendalam tentang calon tapak PLTN di Semenanjung Muria Jawa-Tengah. Pelaksanaan studi itu sendiri dilaksanakan di bawah koordinasi BATAN, dengan arahan dari Panitia Teknis Energi (PTE), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan dilakukan bersama-sama oleh beberapa institusi lain di Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 1991, sebuah perjanjian kerja tentang studi kelayakan PLTN di Semenanjung Muria telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Perusahaan Konsultan NEWJEC Inc. Perjanjian kerja ini berjangka waktu 4,5 tahun dan meliputi pelaksanaan pekerjaan tentang pemilihan dan evaluasi tapak PLTN, serta suatu studi kelayakan yang komprehensif tentang kemungkinan pembangunan berbagai jenis PLTN dengan daya total yang dapat mencapai 7000 MWe. PLTN pertama berjenis air ringan dengan kapasitas pembangkitan antara 600 s/d 900 MWe dapat dibangun di Semenanjung Muria dan kemudian dioperasikan sekitar tahun 2004 sebagai solusi optimal untuk mendukung sistem kelistrikan wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali). Akibat krisis multidimensi yang terjadi pada tahun 1998, maka dipandang layak dan perlu untuk melakukan evaluasi kembali tentang kebutuhan (demand) dan penyediaan (supply) energi khususnya kelistrikan di Indonesia. Untuk itu suatu studi perencanaan energi dan kelistrikan nasional jangka panjang “Comprehensive Assessment of Different Energy Sources for Electricity Generation in Indonesia” (CADES-2002) telah dilakukan dan diselesaikan pada tahun 2002 oleh sebuah Tim Nasional di bawah koordinasi BATAN dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dengan dukungan dan bantuan teknis dari IAEA. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kebutuhan energi di Indonesia diproyeksikan meningkat di masa yang akan datang. Kebutuhan final energi akan meningkat dengan pertumbuhan 3,4% per tahun dan mencapai jumlah sekitar 8146 Peta Joules (PJ) pada tahun 2025. Jumlah ini adalah sekitar 2 kali lipat dibandingkan dengan kebutuhan energi final di awal studi tahun 2000. Pertumbuhan jenis energi yang paling besar adalah pertumbuhan kapasitas pembangkitan energi listrik yang mencapai lebih dari 3 kali lipat dari kondisi semula, yaitu dari 29 GWe di tahun 2000 menjadi sekitar 100 GWe di tahun 2025. dari jumlah 5


kapasitas pembangkitan ini, sekitar 75% akan dibutuhkan di jaringan listrik Jawa-MaduraBali (Jamali). Dari berbagai jenis energi yang tersedia untuk pembangkitan listrik dan dilihat dari sisi ketersediaan dan keekonomiannya, maka energi gas akan mendominasi penyediaan energi guna pembangkitan energi listrik, sekitar 40% untuk wilayah Jamali. Energi batubara akan muncul sebagai pensuplai kedua setelah gas, yaitu sekitar 30% untuk wilayah Jamali. Sisanya sekitar 30% akan disuplai oleh jenis energi yang lain, yaitu hidro, mikrohidro, geothermal dan energi baru dan terbarukan lainnya. Diharapkan energi nuklir dapat menyumbang sekitar 4-5% pada tahun 2025.

1954

CREATION OF STATE COMMITEE FOR RADIOACTIVITY RESEARCH

1958

CREATION OF ATOMIC ENERGY COUNCIL AND ATOMIC ENERGY AGENCY CREATION OF NATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (BATAN)

1964 1965

OPERATION OF TRIGA MARK II RESEARCH REACTOR: 250 KW NPT ENTERED INTO FORCED BY GOVT

1970 1971

OPERATION OF TRIGA MARK II RESEARCH REACTOR 1 MW CREATION OF COMMISION FOR PREPARATION OF NPP CONSTRUCTION NPT RATIFICATION BY PARLIAMENT

1979 1987

1989

1996 Act No 10 Yr 1997

1997 1998

2000 2002

1972 1978

NUCLEAR ACCIDENT – TCHERNOBYL 1986

1991

Act No 31 Yr 1964

OPERATION OF KARTINI RESEARCH REACTOR 100 kW OPERATION OF RSG RESEARCH REACTOR 30 MW GOVT DECISION FOR NPP DEVELPOMENT

STARTING OF NPP FEASIBILITY STUDY FINISHING OF NPP FEASIBILITY STUDY

NATIONAL NUCLEAR ACT CREATION OF BATAN AND BAPETEN

ECONOMIC/POLITICAL CRISIS

OPERATION OF TRIGA MARK II RESEARCH REACTOR 2 MW “CADES” STUDY – NPP POSSIBLE TO BE OPERATED IN 2016

Gambar 1: Sejarah Kegiatan Persiapan Pembangunan PLTN.

6


KONDISI ENERGI NASIONAL SAAT INI Energi mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan serta merupakan pendukung utama bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Terbukti bahwa penggunaan energi di Indonesia meningkat pesat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk, selain itu terjaminnya penyediaan dan akses ke energi yang andal dan terjangkau merupakan pra-syarat utama untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Cadangan energi batubara, tenaga air, panas bumi dan energi terbarukan lainnya secara relatif masih cukup besar, sedangkan cadangan energi minyak dan gas bumi sudah sangat terbatas. Penggunaan energi berbasis BBM yang meningkat pesat, terutama untuk transportasi, sulit digantikan oleh jenis energi lainnya. Cadangan terbukti minyak bumi pada tahun 2001 sebesar 5,1 miliar barel dan dengan tingkat produksi saat ini cadangan tersebut akan habis dalam 10 tahun mendatang. Cadangan terbukti gas bumi pada tahun yang sama adalah 91,9 TSCF dan dengan asumsi tingkat produksi pada saat ini maka cadangan tersebut akan habis dalam 30 tahun mendatang. Di lain pihak, batubara yang sumber dayanya mencapai 53 miliar ton dan cadangannya 4,8 ton, produksinya baru mencapai sekitar 70 juta ton per tahun. Potensi tenaga air dan panas bumi secara berturut-turut adalah 76 dan 20 GW, namun pemanfaatannya baru mencapai sekitar 4–5 persen. Potensi biomasa yang mencapai sekitar 50 GW baru termanfaatkan kurang dari 1 persennya. Khusus mengenai minyak bumi, cadangannya sudah semakin terbatas terutama bila tidak ditemukan cadangan yang baru. Menurut data status Januari 2001, cadangan minyak bumi terbukti Indonesia hanya tinggal 5,1 miliar barel, di samping cadangan potensial yang sebesar 4,7 miliar barel. Namun dalam satu dekade terakhir ini, penambahan cadangan minyak bumi hampir tidak ada. Dengan perkataan lain, penemuan cadangan baru adalah setara dengan laju produksinya. Hal yang mengkawatirkan adalah ketergantungan baik ekonomi nasional dan kebutuhan energi dalam negeri terhadap minyak bumi masih tinggi. Dengan demikian, jika tingkat produksi minyak bumi masih seperti saat ini dan penemuan cadangan baru tidak ada, maka cadangan minyak bumi tersebut akan habis dalam 10 tahun ke depan.

7


Laju ekspor gas bumi yang meningkat pesat akan mengurangi ketersediaan untuk dalam negeri. Pada saat ini, ekspor gas masih merupakan komponen terbesar dari produksi gas nasional. Hampir 60 persen dari produksi gas domestik dimanfaatkan untuk ekspor. Ekspor gas biasanya menerapkan perjanjian jual beli dalam jangka panjang. Selama masa perjanjian ekspor tersebut masih berjalan, peluang mengalokasikan gas untuk kebutuhan domestik menjadi terbatas. Selain itu, lokasi berbagai sumber energi terpisah secara geografis dengan lokasi konsumennya. Dengan demikian, pemanfaatan sumber-sumber energi tersebut memerlukan adanya infrastruktur energi untuk akses ke sumber energi (primer dan sekunder). Infrastruktur energi tersebut, khususnya seperti jaringan tenaga listrik dan jaringan pipa gas masih terbatas. Sebagai akibatnya sebagian besar dari produksi gas bumi dan batubara masih diekspor dari pada dimanfaatkan di dalam negeri. Pada tahun 2001, gas bumi yang diekspor mencapai lebih dari 50 persen dari produksinya yang mencapai 2.8 TCF. Demikian pula ekspor batubara adalah 75 persen dari produksinya. Produksi gas berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, sedangkan kebutuhan gas berada di Jawa. Oleh karena itu, pembangungan pipa transmisi gas dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat dan dari Kalimantan Timur ke Jawa Timur serta pembangunan ”regasification plant” di Jawa diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Demikian halnya dengan batubara, pembangungan infrastruktur diperlukan untuk mendukung pemanfaatannya di dalam negeri. Keterbatasan infrastruktur energi yang menyebabkan rendahnya konsumsi energi perkapita merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang menghubungkan wilayah penghasil gas seperti Kalimantan Timur dan Sumatera ke Jawa belum tersedia. Infrastruktur batubara juga masih terbatas. Demikian pula, banyak jaringan transmisi listrik yang belum terpasang yang mampu menghubungkan wilayah-wilayah pembangkit dengan lokasi konsumennya. Sebagai akibatnya konsumsi per kapita Indonesia masih kurang lebih sepertiga konsumsi perkapita rata-rata negara ASEAN yang sebesar 7,2 SBM. Keterbatasan akses kepada listrik menyebabkan separuh dari keseluruhan rumah tangga belum terlistriki. Sebagai akibatnya, sebagian besar masyarakat masih menggunakan biomasa secara tradisional. Sepertiga dari total kebutuhan energi nasional berasal dari biomasa yang digunakan secara tradisional. 8


Keterbatasan akses ke energi komersial telah menyebabkan pemakaian energi per kapita masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Konsumsi per kapita pada saat ini 3 SBM yang setara dengan kurang lebih sepertiga konsumsi per kapita rata-rata negara ASEAN dan separuh dari keseluruhan rumah tangga di Indonesia belum terlistriki. Dua pertiga dari total kebutuhan energi nasional berasal dari energi komersial dan sisanya berasal dari biomassa yang digunakan secara tradisional. Konsumsi tenaga listrik di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan laju pertumbuhan yang tinggi melebihi laju pertumbuhan energi komersial lainnya. Pola ini diperkirakan masih akan tetap seperti itu dalam beberapa tahun ke depan. Dari hasil terakhir studi energi jangka panjang oleh BATAN dan institusi lain di Indonesia diperoleh hasil bahwa penyediaan (supply) energi listrik di Indonesia akan meningkat hampir 3,5 kali lipat, dari sekitar 30 GWe di awal tahun 2000-an menjadi 100 GWe pada tahun 2025 (termasuk captive power, Gambar 2). Introduksi PLTN pada jaringan listrik Jamali sesuai hasil studi dimungkinkan untuk dilaksanakan dan dioperasikan pada tahun 2016 dengan kapasitas 2 Gwe dan akan mencapai sekitar 4-5 GWe pada tahun 2025. Dengan mempertimbangkan hal-hal penting tersebut di atas, maka dalam melaksanakan perencanaan sistem energi nasional jangka panjang perlu dirumuskan secara optimal, arif dan bijaksana dengan berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu untuk menciptakan “Optimum Energy Mix” di dalam sistem energi nasional perlu diperhatikan enam kriteria yang harus dipenuhi oleh semua jenis energi yang direncanakan untuk mendukung pemenuhan energi nasional. Adapun enam kriteria (Six Compatibility Criteria) tersebut meliputi: aspek lingkungan (environment), antargenerasi (intergeneration), kebutuhan energi (energy demand), sosial politik (sociopolitic), geopolitik (geopolitic), dan ekonomi (economy). Energi nuklir memenuhi keenam kriteria penting tersebut di atas, yang berarti bahwa energi nuklir merupakan instrumen pembangunan berkelanjutan yang mampu menjadi tumpuan dan dapat diandalkan sebagai pendamping sumber daya energi berbasis hidrokarbon dalam memenuhi kebutuhan energi nasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

9


Result of Study: CADES – 2002

600

500

Base on gas and coal, Total nuclear 6,08 GWe in 2025

100 GWe biomass

Normal national growth in 2005: 5% Average growth until 2025: 5,5– 5,5–6%

geoth hydro

TWh

400

NPP construction 5 year Investment cost 1800 US$/kWe US$/kWe Capacity factor 85%

300

sm_nuclear md_nuclear lg_nuclear gas

200

diesel

29 GWe

f-oil

100

coal

0 2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

Gambar 2: Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Nasional 2000-2025.

”ROAD MAP” INDUSTRI ENERGI NUKLIR Industri energi nuklir dimaksudkan untuk dapat merealisasikan kemandirian litbang dan industri nasional di bidang energi nuklir di masa mendatang yang bertujuan untuk mendukung sektor pembangkitan energi nuklir. Diharapkan nantinya kemampuan litbang dan industri nasional mampu melakukan desain sistem dan komponen PLTN serta produksi dan pemasarannya. Untuk mencapai maksud tersebut di atas maka diperlukan program dan strategi jangka panjang, yang secara garis besar sampai dengan tahun 2025 dapat diwujudkan dalam bentuk ”Road-Map” industri energi nuklir (Gambar 3). ”Road-Map” jangka panjang tersebut mencakup beberapa kelompok program sebagai berikut: 1. Terselenggaranya litbang di bidang pengembangan uranium; produksi bahan bakar nuklir; pengolahan limbah dan bahan bakar bekas PLTN; teknologi, sistem dan keselamatan PLTN; desain sistem dan komponen PLTN. 10


2. Terselenggaranya studi/pengembangan energi, teknologi, partisipasi nasional, ekonomipendanaan, tapak-reaktor, lingkungan, sumber daya manusia dan sosial-budaya dalam rangka persiapan pembangunan PLTN di Indonesia. 3. Dilaksanakannya sosialisasi iptek nuklir kepada ”stakeholders” dan masyarakat luas untuk mendapatkan dukungan bagi pembangunan PLTN di Indonesia. 4. Dilakukannya usaha mediasi kepada ”stakeholders” untuk pembentukan ”owner” PLTN dan menarik minat investor asing.

20052005-2010

20112011-2015

20162016-2025 PLTN 1, 2, 3 & 4 beroperasi Tahun 2016, 2017, 2023 & 2024 4-5% listrik Jamali, < 4 cUS$/kWh

Market

Product

Technology /Eksplorasi

Desain pabrik pengolahan bahan dan elemen bakar nuklir

Eksplorasi daerah potensial di Indonesia Pemilihan teknologi bahan bakar nuklir

Kajian teknoekonomi bahan bakar nuklir

Teknologi reaktor dan sistem PLTN

Litbang teknologi daur bahan nuklir Litbang operasi dan perawatan PLTN

Peta Cadangan Uranium di seluruh Indonesia

Desain sistem dan komponen PLTN

Rancang-bangun pabrikasi bahan bakar nuklir dan limbah

Persiapan pembangunan & operasi

R&D

Konstruksi PLTN 3 & 4 Tahun 2018 dan 2019

Konstruksi PLTN 1 & 2 Tahun 2010 dan 2011

Basis data untuk pengambilan kebijakan pengelolaan energi nuklir jangka panjang

Litbang keselamatan PLTN

Desain dan rancang-bangun Sistem & komponen PLTN Pabrikasi bahan bakar nuklir dan proses pengolahan limbah

Litbang industri komponen PLTN

Pemetaan cadangan uranium di seluruh wilayah Indonesia

Gambar 3: ”Road-Map” Industri Energi Nuklir 2025.

11


AGENDA PERSIAPAN PEMBANGUNAN PLTN Program persiapan dan pembangunan PLTN merupakan suatu proses yang panjang, yang memang diperlukan dalam rangka pemenuhan standard keamanan internasional. Sesuai dengan sifatnya tersebut, maka persiapan dan pembangunan PLTN tidak bisa dilakukan secara mendadak, minimal diperlukan 10 tahun persiapan dan 6 tahun pembangunan, khususnya untuk pembangunan PLTN yang pertama di suatu negara. Introduksi PLTN pada jaringan listrik Jamali sesuai hasil studi dimungkinkan untuk dilaksanakan dan dioperasikan pada tahun 2016-2017 dengan kapasitas 2x1000 MWe (PWRTwin) dan akan bertambah untuk PWR-Twin kedua (2x1000 MWe) pada tahun 2023-2024, sehingga energi nuklir dapat mencapai sekitar 4 GWe pada tahun 2025 atau sekitar 4-5% dari penyediaan listrik nasional. Agar dapat mencapai target pengoperasian PLTN yang pertama pada tahun 2016, maka tender pembangunan PLTN sudah harus dimulai tahun 2008 dan konstruksi PLTN harus sudah dilakukan pada tahun 2010 (Gambar 4).

2010

2005

2000

2015

2025

2020

Tahun

Energy Planning

Go Nuclear

Bidding

Construction

Muria-1

2016 2017

NPP

2010

NPP

2008

Muria-4 Muria-3

NPP

NPP

2004

Muria-2

2023 2024

Gambar 4: Agenda Persiapan Pembangunan PLTN.

Detil agenda persiapan pembangunan PLTN yang pertama (Gambar 5): 1. Perencanaan energi nasional opsi nuklir 2001-2002 2. Program sosialisasi, informasi dan pendidikan masyarakat 2003-2016 3. Keputusan pemerintah dan konsultasi dengan DPR 2004-2005 4. Evaluasi dan pengembangan data tapak 2004-2006 5. Proses penyiapan peraturan dan lisensi 2004-2008 12


6. Pembentukan manajemen kepemilikan/utilitas 2005-2006 7. Penyiapan draf dokumen URD, BIS dan PSAR 2006-2007 8. Proses tender, negosiasi dan kontrak 2007-2008 9. Desain dan rekayasa 2007-2010 10. Lisensi tapak, konstruksi, komisioning dan operasi komersial 2008-2016 (termasuk AMDAL) 11. Pabrikasi dan pengadaan barang & jasa 2008-2014 12. Konstruksi 2010-2015 13. Komisioning dan operasi komersial 2015-2016 Sesuai dengan ketentuan dalam UU No 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, maka kegiatan nomor 1 s/d 7 disiapkan oleh institusi pemerintah (BATAN, BAPETEN, KRT, KLH dan ESDM/DJLPE), sedangkan kegiatan nomor 8 s/d 13 dilaksanakan oleh BUMN, BUMD,

B

-14

PRE-PROJECT ACTIVITIES 1 Power system planning (Finished) 2 Public information, socialization, Govt.. Decision and Parliament Consultation 3 Feasibility study (Reactor technology, Economic and financing study) 4 Site survey (Environmental background study) 5 Licensing preparation PROJECT IMPLEMENTATION 1 2 3 4 5 6 7 8

-11

-10

-9

-7

-6

-5

-4

-3

-2

operation

loading

-1

Commercial

Fuel

start

Contract

-8

Construction

intent (LOI)

Letter of

to embark

Decision

activities

-12

0

1

2

2003

2006

Site selection and qualification Preparation of specifications Bid preparation Bid evaluation Contract negotiation Project engineering Licence application activities Procurement of equipment and materials

C

MANUFACTURING

D

PLANT CONSTRUCTION 1 2 3 4 5 6 7

-13

oriented

Start

Years A

project-

Koperasi atau Swasta (PT. PLN, IPP, Owner).

2008 2010

Site preparation and excavation, base-mat pouring Construction reactor building and containment Installation primary systems Construction auxiliary buildings Installation auxiliary systems Construction turbine/generator building TG installation

E

COMMISSIONING

F

OPERATION AND MAINTENANCE

2014 2016

In Blue (A1-B3) by Government

In Black (B4-F) by Owner/Utilities

Gambar 5: Agenda Rinci Persiapan Pembangunan PLTN.

13


PEMILIHAN TEKNOLOGI PLTN Strategi jangka panjang pemilihan teknologi PLTN di Indonesia didasarkan pada pemenuhan kriteria sebagai berikut: 1. Keselamatan/keamanan: penggunaan teknologi dengan tingkat keamanan yang tinggi yang sudah terbukti aman terhadap kecelakaan fatal (proven technology and catasthroph free). 2. Energi: menjamin ketersediaan pasokan energi nuklir sebagai salah satu sumber pembangkitan energi listrik guna mendukung tercapainya ”energy security” dan pembangunan berkelanjutan. 3. Ekonomi: mengusahakan harga listrik nuklir yang rasional dan dapat bersaing dengan jenis energi yang lain, dan dengan sistem pendanaan yang menguntungkan sehingga tidak membebani keuangan pemerintah/negara. 4. Lingkungan: mengupayakan teknologi yang ramah lingkungan yang dapat menjamin kelestarian lingkungan dari pencemaran emisi gas dan partikel berbahaya serta mencegah keluarnya zat radioaktif ke pekerja PLTN maupun masyarakat di sekitarnya. 5. Limbah nuklir: mengupayakan sistem dan teknologi PLTN yang menghasilkan limbah yang sedikit dan mudah dikelola. 6. Proliferasi nuklir: memilih sistem dan teknologi siklus bahan bakar nuklir yang menjamin proliferasi bahan nuklir agar tidak dapat digunakan untuk maksud lain. 7. Transfer teknologi: mengupayakan transfer teknologi dengan tujuan penguasaan iptek PLTN untuk pengembangan litbang dan industri nasional di bidang energi nuklir. Dari kajian-kajian yang telah dilakukan saat ini, maka salah satu teknologi yang dapat memenuhi kriteria tersebut di atas adalah pemanfaatan gabungan teknologi PLTN jenis PWR (Presurize Water Reactor, Gambar 6) dan PHWR (Presurize Heavy Water Reactor). Meskipun demikian prioritas pertama diharapkan dapat digunakan PLTN jenis PWR, mengingat jenis ini lebih populer dan paling banyak diterapkan di dunia. Dari sekitar 440 PLTN yang dioperasikan di dunia saat ini, maka sekitar 260 PLTN menggunakan teknologi PWR, sisanya menggunakan minimal 6 jenis teknologi PLTN lainnya. Demikian juga dengan sekitar 60 14


PLTN yang sedang dibangun dan direncanakan saat ini khususnya di Eropa, Korea dan China, sebagian besar menggunakan teknologi PLTN jenis PWR. (Data tambahan tentang status PLTN di dunia dapat dilihat pada Lampiran I).

Reactor Dome

Reactor Containment

Transmitter

Steam Generator

Turbine

Generator Fuel Element

Condenser

G e n e ra l re q u ire m e n t o f P W R : T y p e a n d C a p a c it y :

P W R , 2 .8 2 5 M W th e rm a l

P la n t lif e t im e :

4 0 y e a rs

S e is m ic d e s ig n :

S S E 0 .2 g

R e a c t o r c o n t a in m e n t b u ild in g :

C o n c r e t e c o n t a in m e n t

S a f e t y g o a ls :

C D F ≤ 1 0 -5 / r e a c t o r y e a r

P e r fo r m a n c e r e q u ir e m e n t a n d e c o n o m ic g o a ls : P la n t a v a ila b ilit y :

88%

U n p la n n e d t r ip s :

≤ 0 .8 /y e a r

R e f u e lin g in t e r v a l:

1 8 m o n th s

O c c u p a t io n a l r a d ia t io n e x p o s u r e :

≤ 1 m a n -S v /re a c to r y e a r

Gambar 6: PLTN Jenis PWR. Teknologi sistem pembangkitan energi nuklir khususnya dengan prinsip teknologi fisi dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), meskipun masih terus dikembangkan dan disempurnakan telah mencapai kematangan teknologi. Artinya matang dari segi keandalan, keamanan dan juga keekonomiannya. PLTN dari generasi tahun 90-an telah mencapai ”margin of safety” yang sangat tinggi dibandingkan dengan teknologi sebelumnya.

15


”International Atomic Energy Agency” (IAEA) merupakan saluran terpenting untuk kerjasama internasional. Kerjasama Indonesia di bidang iptek nuklir secara bilateral dalam bentuk pertukaran tenaga ahli, pelatihan dan pengadaan alat telah lama berlangsung dengan: Amerika Serikat, Kanada, Republik Federasi Jerman, Perancis, India, Jepang dan Australia. Disiplin yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan di bidang energi nuklir telah tercakup meliputi antara lain: teknologi reaktor, daur bahan bakar nuklir, akselerator, teknologi uji, keselamatan nuklir, sistim instrumentasi dan kendali, bahan nuklir, kedokteran nuklir dan bidang-bidang iptek pendukung.

PEMILIHAN LOKASI TAPAK PLTN Sesuai dengan hasil studi energi yang telah dilakukan, yang menyatakan bahwa pada saat ini PLTN akan menghasilkan manfaat yang optimal jika dibangun di wilayah kelistrikan Jawa-Madura-Bali yang padat penduduknya, dan dengan tingkat industrialisasi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Hal ini menyebabkan kebutuhan dan pertumbuhan energi listriknya sangat tinggi. Di lain pihak wilayah Jamali sangat miskin sumber daya energi, sehingga sebagian besar harus didatangkan dari luar daerah atau import dari negara lain. Pada saat ide PLTN pertama digulirkan telah diusulkan 14 buah tempat yang memungkinan di Pulau Jawa untuk digunakan sebagai lokasi PLTN. Dari 14 calon tapak ini, kemudian dipilih 5 tempat yang dinyatakan sebagai lokasi yang potensial untuk pembangunan PLTN. Pada perkembangannya kemudian telah dilakukan kegiatan investigasi secara mendalam pada calon tapak PLTN di Semenanjung Muria Jawa-Tengah, oleh Perusahaan Konsultan NEWJEC Inc. dan diselesaikan pada tahun 1995. Dalam kegiatan ini telah dapat ditentukan tiga calon tapak potensial di bagian utara Semenanjung Muria, yaitu di Ujung-Watu, Ujung-Grenggengan dan Ujung-Lemahabang (Gambar 7).

Tahapan berikutnya adalah studi pembandingan yang lebih spesifik untuk

kemudian ditentukan rangkingnya. Kegiatan yang spesifik tersebut adalah investigasi calon tapak PLTN berdasarkan kajian geografi, geologi, seismologi, vulkanologi, dan meteorologi.

16


Sebagai kesimpulan didapatkan bahwa calon tapak yang terbaik adalah Tapak PLTN Ujung-Lemahabang. Kemudian tahapan kegiatan investigasi akhir dilakukan dengan mengevaluasi calon tapak terbaik tersebut untuk melakukan konfirmasi apakah calon tapak tersebut betul dapat diterima dan memenuhi standard keselamatan internasional.

Potential Sites in Muria Peninsula

Chosen Site

Jepara

Mt. Muria Juana Pati

Demak

Kudus Muria Site

Semarang

14 Potential Sites in Java 5 Chosen Sites in Java

Gambar 7: Lokasi Tapak PLTN di Semenanjung Muria – Jawa Tengah.

17


EKONOMI DAN PENDANAAN PLTN Dengan kemajuan teknologi baik teknologi sistem PLTN maupun teknologi keselamatan PLTN, maka akan mengakibatkan perubahan yang signifikan pada kompetitifitas harga energi nuklir terhadap energi lainnya. Pada akhirnya perubahan dan penyempurnaan teknologi tersebut akan berpengaruh pada beberapa faktor yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap harga listrik nuklir, adalah sebagai berikut: ¾ Biaya modal PLTN jenis PWR dapat ditekan secara signifikan, dari 2400 USD/KWe di awal tahun 1990-an menjadi hanya sekitar 1600 USD/KWe pada saat ini, dan bahkan diharapkan dapat mencapai sekitar 1400 USD/KWe pada tahun 2010. ¾ Waktu konstruksi yang semakin cepat dari 6 tahun masa konstruksi di masa lalu, dapat diturunkan hingga menjadi 4 tahun, meskipun demikian untuk pembangunan PLTN yang pertama di Indonesia masih mengacu pada waktu konstruksi 6 tahun. ¾ Waktu operasi PLTN sebelum dilakukan perawatan dan penggantian bahan bakar dapat diperpanjang dari sekitar 1 tahun pada awal tahun 1990-an menjadi 2 tahun pada saat ini, hal ini akan dapat meningkatkan faktor kapasitas pembangkitan energi nuklir yang sudah cukup tinggi menjadi lebih tinggi lagi. ¾ Meskipun mengalami kenaikan, tetapi harga Uranium masih relatif stabil dibandingkan dengan harga pada pertengahan tahun 1990-an. Harga ini relatif masih cukup murah dibandingkan dengan harga bahan bakar fosil, sehingga bahan bakar nuklir hanya merupakan bagian 10% dari biaya total pembangkitan listrik. ¾ Jika faktor eksternalitas diperhitungkan dalam biaya pembangkitan kelistrikan, maka biaya listrik nuklir menjadi lebih kompetitif, mengingat biaya lingkungan pada listrik nuklir jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Faktor tersebut di atas sangat berpengaruh pada harga listrik yang dibangkitkan, sehingga dapat kompetitif dibandingkan dengan harga listrik pembangkit lainnya.

18


Dengan asumsi penggunaan skema pendanaan kredit ekspor, maka biaya pembangkitan listrik nuklir hanya akan mencapai 3,35 Cent USD/kWh seperti terlihat pada tabel di bawah ini: Ite m

U n it

1000 M W e PW R

C ost Base

D a te

J a n u a r y 2 0 0 4 ( c o n s ta n t)

P la n t C a p a c it y ( G r o s s )

M W e

1 0 5 0 x 2 u n it

U n it T o ta l C a p ita l C o s ts

U S $ /k W e

1 .6 8 9

D is c o u n t R a te

% /ta h u n

10

E c o n o m ic L ife

Tahun

40

E q u ity P o r tio n

% /M o d a l

10

C a p a c ity F a c to r

%

85

C e n t /k W h

3 ,3 5

F ix e d C o s ts

C e n t/k W h

2 ,4 5

O & M C o s ts

C e n t/k W h

0 ,5 4

F u e l C o s ts

C e n t/k W h

0 ,3 6

U n it G e n e r a tio n C o s ts

Dalam proses pengadaan pembangkit tenaga listrik di negara berkembang, pendanaan merupakan salah satu masalah yang sangat penting, mengingat model pendanaan akan menentukan harga jual listriknya. Di Indonesia saat ini yang sedang mengalami krisis moneter dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar, maka harga listrik yang ditentukan dengan pendanaan yang dihitung dalam dollar menjadi sangat mahal, padahal disisi lain krisis ekonomi menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Untuk itu harus diusahakan model pendanaan yang cocok dengan situasi saat ini dan menguntungkan sehingga tidak membebani keuangan pemerintah/negara. Minimal ada lima buah skema pendanaan yang mungkin dapat diterapkan dalam pembangunan PLTN, yaitu:

Pendanaan konvensional dengan penggunaan kredit ekspor

Pendanaan dengan pendekatan “Build Operate and Own” (BOO)

Pendanaan dengan pendekatan “Modified BOO” atau “Joint Venture”

Pendanaan dengan pendekatan “Build Lease and Transfer” (BLT)

Pendanaan dengan kemungkinan penggunaan skema barter. Berbagai sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan energi

nuklir di Indonesia adalah sebagai berikut: 19


1.

Sumber

pendanaan

lokal/nasional:

Kredit

ekspor

pemerintah,

sumber

dana

investor/konsorsium, obligasi domestik, penjualan saham, kredit/pinjaman bank nasional/ internasional. 2. Sumber pendanaan internasional: 2.a. Badan perkreditan internasional: Export Credit Agencies, Equipment Supplier’s credit, Bank Ekspor Impor (JEXIM, USEXIM), Sindikat Bank Komersial Internasional. 2.b. Sumber pendanaan bilateral: Negara-negara OECD 2.c. Multilateral Development Institutions: World Bank, ADB, IBRD, IDA, IFC, MIGA.

PERATURAN DAN PERIZINAN PLTN Pengembangan dan pemanfaatan iptek nuklir harus dilaksanakan dengan menempatkan prioritas tertinggi kepada keselamatan. Secara inherent dan internal, setiap organisasi yang berkecimpung dalam bidang nuklir harus menerapkan peraturan dan standar keselamatan yang tinggi sesuai dengan standar dan peraturan nasional maupun internasional. Di lain pihak secara eksternal harus ada pengawasan oleh suatu badan yang independen yaitu Badan Pengawasan Nuklir yang di Indonesia di sebut Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran BAPETEN sudah berdiri dan berfungsi untuk lebih menjamin derajat keselamatan yang dicapai oleh Badan Pelaksana (BATAN) yang berkecimpung di bidang; litbang, operasi, produksi dan pengembangan. Baik dari segi keselamatan, kelembagaan, maupun dari segi konvensi internasional

berfungsinya

BAPETEN

merupakan

”conditio

sine

quanon”

bagi

pengembangan dan pemanfatan iptek nuklir di Indonesia. Diharapkan BAPETEN dapat penyelesaian penyiapan peraturan perizinan serta seluruh tahapan proses lisensi yang diperlukan dalam rangka pembangunan PLTN yang pertama di Indonesia (Gambar 8). Kegiatan penyiapan peraturan perizinan tersebut diharapkan sudah dapat diselesaikan sebelum tender pembangunan PLTN dilaksanakan pada tahun 2008, sedangkan proses pemberian lisensi dapat berlangsung sampai komisioning PLTN tahun 2016.

20


Selain itu, sebagai negara yang cinta damai Indonesia telah meratifikasi salah satu konvensi internasional di bidang nuklir yaitu ”Nuclear Non Proliferation Treaty” (NPT) pada tahun 1978. Berbagai konvensi internasional lainnya harus ditaati untuk menjamin keselamatan

dan

proteksi

lingkungan

antara

lain:

konvensi

tentang

”nuclear

safety”, ”Radioactive Waste”, ”Transport of Radioactive Materials”. Hal yang terpenting agar Indonesia tidak diembargo atau dikucilkan dari percaturan politik internasional adalah penandatangan ”Additional Protocol” tentang keamanan nuklir yang mengatur tentang pemeriksaan rutin program nuklir nasional oleh para pakar internasional dari IAEA. Indonesia

TAHAPAN PERIZINAN TAHAPAN PERIZINAN DEKOMISIONING OPERASI

TAHAPAN PERIZINZN TAHAPAN PEMBANGUNAN PERSETUJUAN TAP

telah menandatangani perjanjian tersebut pada tahun 1999.

APLIKASI PERSETUJUAN TAPAK

Lampiran : - Calon Tapak - Kosep disain PLTN - AMDAL

PENGAW ASAN TINJAUAN APLIKASI OLEH BAPETEN

KONSULTAN PENASEHAT KESELAMATAN REAKTOR

PENERBITAN PERSETUJUAN TAPAK OLEH BAPETEN APLIKASI PERSETUJUAN KONSTRUKSI

Lampiran : - PSAR - PSA - Construction Schedule

TINJAUAN APLIKASI OLEH BAPETEN


PENERBITAN PERSETUJUAN KONSTRUKSI OLEH BAPETEN PENGAW ASAN APLIKASI PERSETUJUAN OPERASI TINJAUAN APLIKASI OLEH BAPETEN

Lampiran : - FSAR - Physical Protection - Emergency Planning - Liability, Ect.


PENGAW ASAN OPERASI SEMENTARA PENGAW ASAN PENERBITAN PERSETUJUAN OPERASI OLEH BAPETEN PENGAW ASAN APLIKASI PERSETUJUAN DEKOMISIONING

Lampiran : - Program Dekomisioning

TINJAUAN APLIKASI OLEH BAPETEN


PENERBITAN PERSETUJUAN OPERATOR OLEH BAPETEN PENGAW ASAN MULAI DEKOMISIONING

Gambar 8: Tahapan Perizinan Keselamatan Nuklir. 21


STRUKTUR ORGANISASI PEMBANGUNAN PLTN Pada prinsipnya penyusunan struktur organisasi yang mempersiapkan dan melakukan pembangunan PLTN di Indonesia harus mengacu kepada instrumen legislasi nasional, yang antara lain adalah sebagai berikut: ¾ Undang-Undang No.20/2002 tentang Ketenagalistrikan, yang dilengkapi dengan PP No.3/2005 tentang Ketenagalistrikan: Mengatur permasalahan yang terkait dengan pengusahaan dan bisnis industri ketenagalistrikan di Indonesia. ¾

Undang-Undang No.10/1997 tentang Ketenaganukliran: Mengatur pemanfaatan energi nuklir termasuk pengaturan pembangunan PLTN, pembentukan Badan Pelaksana (BATAN) dan Badan Pengawas (BAPETEN).

¾ UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek: Mengatur penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan iptek serta memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat dan meningkatkan daya saing dan kemandirian. ¾ Undang-Undang No.3/2002 tentang Pertahanan Negara: Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan negara yang terkait dengan sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi dan dana. ¾ Undang-undang No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA): Mengatur penanaman modal bagi perusahan asing di Indonesia, yang pada prinsipnya Indonesia membuka kesempatan kepada perusahaan asing melakukan usaha melalui pembentukan badan hukum Indonesia. ¾ Undang-undang No. 8/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN): Mengatur penanaman modal bagi perusahaan-perusahaan nasional. Untuk itu perlu disusun suatu sistem manajemen persiapan dan pembangunan PLTN yang melibatkan beberapa institusi terkait baik dari pemerintah maupun dari swasta, baik nasional maupun internasional (Gambar 9), sehingga terbentuk suatu sistem yang diharapkan dapat mengkoordinasikan seluruh kegiatan persiapan dan pembangunan PLTN.

22


GOVT / STATE Co. • Site Data • Financing = X%

BATAN • Data/Information • Technology • Consultancy • Man-Power • Training

Ministry of Energy • Electricity Regulation • Certification

NPP-Co/IPP OWNER • Site Execution • Construction • Witnessing •O&M

Electricity State Company

BAPETEN • Nuclear Regulation

Investor

(Foreign / Local) • Financing = (100 - X - Y)%

VENDOR • Design/Technology • Financing = Y%

Gambar 9: Struktur Organisasi Persiapan dan Pembangunan PLTN.

KESIMPULAN

Penggunaan energi nuklir di Indonesia di awal abad 21 sudah tidak dapat dihindarkan lagi, mengingat kebijakan penggunaan energi mix harus sudah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional jangka panjang. Direncanakan PLTN yang pertama sudah dapat dioperasikan di tahun 2016 di wilayah kelistrikan Jamali dan akan mengisi sekitar 5% kebutuhan listrik nasional di tahun 2025, untuk itu tender pembangunan PLTN sudah harus dimulai tahun 2008 dan konstruksi PLTN harus sudah dilakukan pada tahun 2010.

Pembangunan PLTN tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi nasional jangka panjang, melainkan juga untuk mendukung pengembangan iptek, transfer teknologi, peningkatan penggunaan komponen lokal dan pada akhirnya adalah pertumbuhan industri nasional.

Teknologi sistem pembangkitan energi nuklir (PLTN) telah mencapai kematangan teknologi, yaitu sudah lebih siap ditinjau dari sisi keandalan, keamanan, keselamatan, lingkungan dan keekonomian, sehingga teknologi nuklir sudah dapat dipertimbangkan 23


sebagai salah satu pembangkit energi listrik di Indonesia, khususnya di wilayah kelistrikan Jamali.

Keselamatan dan keamanan nuklir secara organisasi telah disiapkan dengan pembuatan peraturan perizinan serta seluruh tahapan proses lisensi yang diperlukan dalam rangka pembangunan PLTN yang pertama di Indonesia. Demikian juga yang terkait dengan kewajian internasional di bidang ketenaganukliran yang telah mencapai tahapan yang sangat maju, sehingga introdukasi PLTN di Indonesia tidak akan membawa dampak politik internasional yang merugikan.

Sejumlah upaya politis, ekonomis, sosial, dan teknis sudah dilakukan untuk merealisasikan pembangunan PLTN yang pertama di Indonesia, meskipun demikian masih banyak kegiatan studi, kajian dan kerja yang spesifik agar tujuan tersebut dapat tercapai. Diantara sekian banyak kegiatan yang harus dipersiapkan, terdapat dua buah program yang kritis dan harus segera dilaksanakan yaitu penerimaan publik dan skema pendanaan/investasi.

24


LAMPIRAN I: Data PLTN di Dunia. REAKTOR YG BEROPERASI MEI 2004 Jml MWe

PRODUKSI LISTIK PLTN 2003 milyar kWh %e Afrika Selatan Amerika Serikat Argentina Armenia Belanda Belgia Brazil Bulgaria Canada China* Czech Republic Finlandia Perancis Hungaria India Indonesia Inggris Iran Israel Jepang Jerman Korea Selatan Korea Utara Lithuania Meksiko Mesir Pakistan Perancis Romania Russia Slovakia Slovenia Spanyol Swedia Swiss Ukraina Vietnam Dunia

REAKTOR SEDANG DIBANGUN MEI 2004 Jml MWe

REAKTOR DIRENCANAKAN MEI 2004 Jml MWe

REAKTOR DIUSULKAN MEI 2004 Jml MWe

12.7

6.1

2

1842

0

0

0

0

1

125

763.7

19.9

103

97485

1

1065

0

0

0

0

7 1.8 3.8 44.6 13.3 16 70.3 79 25.9

8.6 35 4.5 55 3.7 38 12.5 ** 31

2 1 1 7 2 4 17 15 6

935 376 452 5728 1901 2722 12080 11471 3472

0 0 0 0 0 0 1 4 0

0 0 0 0 0 0 515 4500 0

1 0 0 0 1 0 2 4 0

692 0 0 0 1245 0 1030 3800 0

0 0 0 0 0 1 0 22 2

0 0 0 0 0 1000 0 18000 1900

21.8 420.7 11 16.4 0 85.3 0 0 230.8 157.4 123.3

27 78 33 3.3 0 24 0 0 25 28 40

4 59 4 14 0 27 0 0 54 18 19

2656 63473 1755 2493 0 12048 0 0 45521 20643 15880

0 0 0 9 0 0 1 0 3 0 1

0 0 0 4128 0 0 950 0 3294 0 960

1 0 0 0 0 0 1 0 12 0 8

1600 0 0 0 0 0 950 0 14436 0 9200

0 0 0 24 2 0 3 1 0 0 0

0 0 0 13160 2000 0 2850 1200 0 0 0

0

0

0

0

1

950

1

950

0

0

14.3 10.5 0 1.8 420.7 4.5 138.4 17.9 5 59.4 65.5 25.9 76.7 0 2525

80 5.2 0 2.4 78 9.3 17 57 40 24 50 40 46 0

2 2 0 2 59 1 30 6 1 9 11 5 13 0

2370 1310 0 425 63473 655 20793 2472 676 7584 9429 3220 11268 0 363,135

0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 655 5475 0 0 0 0 0 1900 0 24,392

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,203

0 0 1 0 0 3 8 2 0 0 0 0 0 2

0 0 600 0 0 1995 9375 840 0 0 0 0 0 2000 55,000

16

Milyar kWh % e PRODUKSI LISTIK PLTN 2003

441 Jml

MWe REAKTOR YG BEROPERASI MEI 2004

30

Jml MWe REAKTOR SEDANG DIBANGUN MEI 2004

32 Jml

MWe REAKTOR DIRENCANAKAN MEI 2004

72 Jml

MWe REAKTOR DIUSULKAN MEI 2004

* Termasuk Taiwan Sumber: http://www.world-nuclear.org/info/reactors.htm

25


LAMPIRAN II: Data Harga Uranium Dunia. (s/d Januari 2003)

Sumber: http://www.world-nuclear.org

26

(DRAFT) STATUS PERSIAPAN PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR (PLTN) DI INDONESIA (PLTN BEROPERASI TAHUN 2016)

Recommend Documents