SEMINAR NASIONAL VI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 18 NOVEMBER 2010 ISSN 1978-0176
JAMINAN MUTU UNTUK PERSIAPAN PEMBANGUNAN PLTN Syahrudin PSJMN-BATAN, Kawasan PUSPIPTEK, GD71, Lt.2,Cisauk, Tangerang
Abstrak Jaminan Mutu untuk Persiapan Pembangunan PLTN. Standar sistem manajemen terus berkembang pesat. IAEA telah menerbitkan persyaratan keselamatan untuk sistem manajemen fasilitas nuklir sejak tahun 2006. Selaras dengan itu, BATAN terus mengembangkan standar keselamatan, terutama berkaitan dengan pengoperasian PLTN. Makalah ini membahas penerapan jaminan mutu di BATAN khususnya dalam persiapan pembangunan PLTN yang pertama di Indonesia. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang perizinan reaktor nuklir, maka BATAN menyusun Program Jaminan Mutu (PJM) untuk setiap tahap, yang dimulai dari kegiatan evaluasi tapak sampai dengan tahap dekomisioning. PJM yang disajikan di sini merupakan pedoman induk untuk seluruh kegiatan di BATAN dari segi jaminan mutu. Garis besar isinya, sesuai PP diatas adalah budaya keselamatan, pemeringkatan dan dokumentasi; tanggung jawab manajemen; manajemen sumber daya; pelaksanaan proses; dan pengukuran, penilaian, dan perbaikan. Sistem manajemen dalam PJM ini mengintegrasikan berbagai unsur seperti keselamatan, kesehatan, lingkungan, keamanan, mutu, dan ekonomi. Kata Kunci: jaminan mutu, sistem manajemen, budaya keselamatan, perizinan, standar keselamatan
Abstract Quality Assurance for the preparation of Nuclear Power Plant construction. Management system standards continuously improves. IAEA has published a safety requirement of management system for nuclear facilities and activities since 2006. Meanwhile, BATAN develops safety requirements, especially in relation to the NPP operation. This paper discusses an implementation of quality assurance in BATAN, mainly focuses on the preparation of the first NPP construction in Indonesia. Since the publication of the Government Laws on nuclear reactor licensing, BATAN has been compiling Quality Assurance Programme (QAP) for each stage, from siting to decommissioning stage. The QAP proposed herein is a main guidance for all activities in BATAN related to quality assurance aspect. According to the Government Laws, the main contents are: safety culture, grading, and documentation; management responsibility; resource management, process implementation; and measurement, assessment, and improvement. The management system in this QAP integrates various elements, such as safety, health, environment, security, quality, and economics. Keywords: quality assurance, management system, safety culture, licensing, safety standard
PENDAHULUAN Persiapan pembangunan PLTN membutuhkan dukungan dari masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat dapat diperoleh dengan cara memenuhi berbagai persyaratan, termasuk persyaratan keselamatan. Dalam jaminan mutu, dikenal empat jenis persyaratan yang harus dipenuhi suatu organisasi. Empat persyaratan tersebut adalah Syahrudin
201
peraturan perundang-undangan, standar nasional dan internasional, persyaratan pengguna, dan persyaratan internal. Disisi lain, standar keselamatan IAEA telah berkembang pesat. Sejak tahun 2006 hingga Diagram perkembangan standar keselamatan sekarang, IAEA telah menerbitkan berbagai persyaratan keselamatan untuk fasilitas nuklir beserta kegiatan terkaitnya. dalam bentuk jaminan mutu bidang nuklir dapat dilihat pada Gambar 1. STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA
SEMINAR NASIONAL VI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 18 NOVEMBER 2010 ISSN 1978-0176 Seiring waktu, standar keselamatan dan kinerja semakin tinggi dan ketat. Dokumen IAEA disusun mengikuti perkembangan tersebut.
Gambar 1. Perkembangan Jaminan Mutu Bidang Nuklir
METODE Untuk memenuhi seluruh persyaratan, penerapan jaminan mutu pada PLTN dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan terlebih dahulu. Kajian dilakukan terhadap berbagai peraturan pemerintah, termasuk di dalamnya peraturan Kepala BAPETEN. Selain itu dikaji pula persyaratan dan standar nasional maupun internasional. Dari kajian tersebut diketahui bahwa salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah disusunnya Program Jaminan Mutu (PJM). Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah no. 43 tahun 2006 tentang perizinan reaktor nuklir (PP43), Persyaratan Keselamatan IAEA GS-R-3 tentang sistem manajemen untuk fasilitas dan kegiatan (SMFK), standar sistem manajemen mutu ISO 9001, dan sebagainya. Secara ringkas, PP43 disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Ringkasan Peraturan Pemerintah no. 43 tahun 2006 Jenis Izin Tapak
Konstruksi
Komisioning
Operasi
Dekomisioning
Persyaratan Teknis - Program Jaminan Mutu Evaluasi Tapak: - Persyaratan teknis lain: a. laporan evaluasi tapak; b. data utama reaktor nuklir yang akan dibangun; c. Daftar Informasi Desain pendahuluan; dan d. rekaman pelaksanaan program jaminan mutu evaluasi tapak. - Program Jaminan Mutu Konstruksi: - Persyaratan teknis lain: a. laporan analisis keselamatan pendahuluan; b. desain rinci reaktor nuklir; c. laporan analisis keselamatan probabilistik untuk reaktor daya komersial; d. program konstruksi; e. Daftar Informasi Desain; f. Sistem Keamanan Nuklir pendahuluan, yaitu rencana proteksi fisik terhadap fasilitas; g. keputusan kelayakan lingkungan hidup dari instansi yang bertanggung jawab; dan h. bukti kemampuan finansial untuk pelaksanaan konstruksi. - Program Jaminan Mutu Komisioning - Persyaratan teknis lain: a. program komisioning; b. laporan hasil konstruksi, termasuk hasil uji fungsi struktur, sistem, dan komponen; c. gambar teknis reaktor nuklir terbangun; d. sistem Seifgard dan Sistem Keamanan Nuklir; e. program kesiapsiagaan nuklir; f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan; g. bukti jaminan finansial untuk pertanggungjawaban kerugian nuklir; dan h. bukti jaminan finansial untuk dekomisioning. - Program Jaminan Mutu Operasi: - Persyaratan teknis lain: a. laporan analisis keselamatan akhir yang memuat hasil komisioning, batasan dan kondisi operasi, dan program dekomisioning; b. Lampiran Fasilitas Seifgard bahan nuklir; c. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan selama komisioning; d. bukti kemampuan finansial untuk operasi. - Program Jaminan Mutu Dekomisioning - Persyaratan teknis lain: a. program dekomisioning;
Perizinan reaktor nuklir dalam PP43 mencakup STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA
202
perizinan untuk reaktor daya dan non daya, baik Syahrudin
SEMINAR NASIONAL VI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 18 NOVEMBER 2010 ISSN 1978-0176 komersial maupun non komersial, dengan lingkup dari izin tapak, izin konstruksi, izin komisioning, izin operasi, sampai izin dekomisioning. Selain itu, diatur juga mengenai inspeksi dalam rangka perizinan tersebut, disertai dengan sanksi administratif apabila persyaratan tidak terpenuhi. Dapat dilihat dalam tabel bahwa untuk setiap lingkup perizinan, diperlukan adanya PJM, dengan isi: budaya keselamatan, pemeringkatan dan
dokumentasi; tanggung jawab manajemen; manajemen sumber daya; pelaksanaan proses; dan pengukuran, penilaian dan perbaikan. Standar Nasional Indonesia (SNI) selalu berkembang, dan kondisi terkini pada akhir tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 2. Terlihat jelas bahwa SNI untuk teknologi perekayasaan, termasuk SNI ketenaganukliran, masih sangat kurang.
Tabel 2. Kondisi Perkembangan SNI tahun 2009
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jenis Pertanian dan teknologi pangan Konstruksi Elektronik, teknologi informasi dan komunikasi Teknologi perekayasaan Umum, infrastruktur dan ilmu pengetahuan Kesehatan, keselamatan dan lingkungan Teknologi bahan Teknologi khusus Transportasi dan distribusi pangan
Kode 65, 67 91, 93 31, 33, 35, 37 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 39 01, 03, 07 11, 13 59, 61, 71, 73, 75, 7, 79, 81, 83, 85, 87 95, 97 Jumlah
Standar Keselamatan IAEA berkaitan dengan SMFK berupa persyaratan keselamatan GS-R-3, pedoman keselamatan GS-G-3.1 dan pedoman keselamatan GS-G-3.5. Sebagai ilustrasi, struktur dokumen standar keselamatan IAEA dapat dilihat pada gambar 3 berikut. SMFA merupakan sistem yang mengintegrasikan unsur-unsur keselamatan, kesehatan, mutu, lingkungan, keamanan dan ekonomi. Namun persyaratan ini tetap menuntut keselamatan untuk
Jumlah 1247 629 162 1128 370 549 1984 182 443 6694
dijadikan prioritas utama. Struktur dokumen SMFA bila dibandingkan dengan ISO 9001 memiliki kemiripan. Sehingga penerapannya diharapkan akan lebih kompatibel dengan ISO tersebut. Setelah mengkaji berbagai persyaratan di atas, kemudian dilakukan penyusunan PJM BATAN yang mencakup persyaratan terkait.
Gambar 3. Struktur Dokumen Standar Keselamatan IAEA
Syahrudin
203
STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA
SEMINAR NASIONAL VI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 18 NOVEMBER 2010 ISSN 1978-0176 PJM ini secara umum mengikuti struktur SMFA yang diacu. Penyusunan PJM ini melibatkan para ahli di bidang pengoperasian reaktor, proteksi radiasi, dan ahli budaya keselamatan. Selain mencakup unsur keselamatan, kesehatan, mutu, lingkungan, keamanan dan ekonomi, PJM ini juga mencakup berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan BATAN. Acuan yang dipakai antara lain UU no 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran, UU 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, Keppres 80 / 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan PP no 43 tahun 2006 tentang perizinan reaktor nuklir. Selain itu, Rencana Strategis BATAN tahun 2010-2014 juga dijadikan acuan PJM BATAN tersebut. PEMBAHASAN Tujuan PJM BATAN adalah meningkatkan kinerja berbagai unsur di atas dengan menekankan peningkatan kinerja keselamatan sebagai prioritas, baik pada kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) maupun administrasi, manajemen dan organisasi (kelembagaan). Penerapan PJM ini akan dipantau secara terusmenerus untuk memastikan kesesuaiannya terhadap setiap fasilitas dan aktivitas, serta mencari peluang peningkatan. Dengan demikian, diharapkan budaya keselamatan dapat bertumbuh-kembang dengan baik pada seluruh lapisan pegawai dan jajaran manajemen. Dalam sistem manajemen terintegrasi seperti ini, PJM berfungsi pula sebagai pedoman “payung”, di mana unit kerja dipersyaratkan untuk menyusun PJM sesuai fasilitas dan kegiatannya, dengan mengacu pada PJM BATAN. Sesuai PP43, PJM BATAN juga mengatur mengenai budaya keselamatan, pemeringkatan dan dokumentasi; tanggung jawab manajemen; manajemen sumber daya; pelaksanaan proses; dan pengukuran, penilaian dan perbaikan. Dari segi dokumentasi, PJM mengatur mengenai hirarki dokumen mutu, yaitu adanya PJM, prosedur, instruksi kerja dan rekamanrekaman. Proses-proses dalam PJM yang diatur antara lain manajemen kegiatan (baik litbangyasa maupun kelembagaan), pengendalian produk, pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, pengadaan, komunikasi, pengendalian perubahan organisasi, pemantauan, pengukuran, penilaian diri, penilaian independen, kaji ulang manajemen, pengendalian ketidaksesuaian, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan. Infrastruktur, lingkungan kerja dan kompetensi sumber daya manusia juga diatur di dalam PJM BATAN. Visi dan misi dalam PJM ini mengacu STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA
204
sepenuhnya pada Renstra BATAN 2010-2014. Struktur dan isi dari PJM ini memiliki kesesuaian dengan SMFA dan ISO 9001. Dengan demikian diharapkan unit kerja yang ingin mendapat perizinan dari Badan Pengawas, sekaligus ingin mendapat sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dapat terpenuhi dengan satu PJM saja. Dalam hal perizinan reaktor nuklir, mulai dari izin tapak sampai izin dekomisioning, maka PJM BATAN akan merupakan pedoman “payung”, yang harus diacu pada setiap tahap kegiatan tersebut. Jadi Badan Usaha yang ingin mendapat izin reaktor nuklir, seharusnya mempelajari dokumen PJM BATAN dan menyelaraskan isi PJM mereka. Pada saat ini, PJM BATAN sedang dalam tahap pengesahan Kepala BATAN. Apabila telah disahkan, maka PJM ini akan disosialisasikan dan didistribusikan kepada seluruh unit kerja, sehingga dapat benar-benar menjadi pedoman payung, untuk diacu dalam setiap kegiatan unit kerja yang bersangkutan. Sosialisasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan penerapannya, berupa asistensi, konsultasi, dan sebagainya. Ke depan, proses penerapan PJM akan dipantau dan diawasi secara terus-menerus, sehingga dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Kesesuaian dan integrasi dari unsurunsur PJM akan tercapai sepenuhnya bila kondisi kerja dan kegiatan telah terpenuhi, misalnya dengan terbentuknya budaya mutu, budaya keselamatan, realisasi pembangunan reaktor nuklir dan lain-lain. Tumbuh-kembangnya budaya mutu dan budaya keselamatan akan menjadi indikator bagi masyarakat dalam mensikapi pembangunan PLTN yang akan datang. Kepercayaan masyarakat tentu sangat tergantung pada budaya kerja para pengelolanya, dalam hal ini yang terbentuk melalui implementasi PJM BATAN. Kepercayaan masyarakat juga membutuhkan dorongan dari instansi lain, misalnya dalam hal penyediaan SNI ketenaganukliran, yang dirasa masih sangat kurang. Keterbatasan SNI ini harus diatasi dengan cara mengantisipasi jenis teknologi yang diterapkan dalam pembangunan PLTN di masa datang. Kelengkapan SNI ketenaganukliran juga akan membantu proses penerapan PJM BATAN, baik dari segi litbangyasa, kelembagaan maupun perizinan pengoperasian PLTN. KESIMPULAN Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas pembangunan PLTN, perlu diberikan jaminan dalam bentuk Program Jaminan Mutu. Peraturan perundang-undangan dan standar keselamatan IAEA juga menuntut tersedianya Program Jaminan Mutu untuk setiap tahap. BATAN sedang menyusun dan Syahrudin
SEMINAR NASIONAL VI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 18 NOVEMBER 2010 ISSN 1978-0176 menerapkan PJM berdasarkan GS-R-3. Terbentuknya budaya mutu dan budaya keselamatan akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pembangunan dan pengoperasian PLTN pertama di Indonesia. DAFTAR PUSTAKA 1. 2. 3.
4.
5.
Sekneg, Undang-undang no. 10 / 1997 tentang Ketenaganukliran, Jakarta, 1997 Sekneg, Peraturan Pemerintah no. 43 / 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir, Jakarta, 2006 IAEA, “Management System for Facilities and Activities”, (Safety Requirements no. GS-R-3), IAEA, Vienna, 2006 IAEA, “Application of the Management System for Facilities and Activities”, (Safety Guide no. GS-G-3.1), IAEA, Vienna, 2006 IAEA, “The Management System for Nuclear Installations”, (Safety Guide no. GS-G-3.5), IAEA, Vienna, 2009
Syahrudin
205
STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA
SEMINAR NASIONAL VI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 18 NOVEMBER 2010 ISSN 1978-0176
STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA
206
Syahrudin
