Diklatpim Tingkat IV Angkatan XXIX Pusdiklat Kemendagri Regional Yogyakarta 14 Mei 2011
Dr. Samodra Wibawa Email:
[email protected] Hp. 081328 001383
Pengurus, pemerintah
Negara
Eksekutif/ Birokrasi
DPR
Orsos
Partai
Yudikatif
LSM
Rakyat, warga, penduduk
Perusahaan
2
Negara Parpol
Wargapengusaha
Pengurus, pemerintah
LSM
Ormas
Warga-biasa, rakyat 3
Negara Parpol
Wargapengusaha
Pengurus, pemerintah
LSM
Ormas
Warga-biasa, rakyat 4
Negara = Suatu sistem yg terdiri dari: Rakyat, warga, penduduk, (publik?)
Pengurus, pemerintah Wilayah, lingkungan, tempat hidup (yg berada di dunia, diakui sebagai negara oleh pemerintah negara lain)
5
Administrasi negara = pengelolaan negara, mencakup: Pengelolaan terhadap atau di dalam setiap unsurnya Pengelolaan terhadap interaksi antar unsur Kesejahteraan dan keadaban seluruh warga!
6
Prinsip-prinsip Mengelola negara dengan prinsip-prinsip (kuno, universal): Planning Planning Organizing Planning Organizing Controlling Actuating Staffing Controlling Directing Coordinating Controlling Leading Reporting Motivating Budgeting 7
Prinsip-prinsip…1 Prinsip-prinsip terbaru pengelolaan negara (UNDP 1997?): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Partisipasi Rule of law Transparani Responsiveness Otientasi konsensus Kesetaraan Efektivitas dan efisiensi Akuntabilitas Visi strategik
8
Prinsip-prinsip…2 Wawasan ke Depan (visionary) Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency) Partisipasi Masyarakat (participation) Tanggung Gugat (accountability) Supremasi Hukum (rule of law) Demokrasi (democracy) Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency) Daya Tanggap (responsiveness) Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness) Desentralisasi (decentralization) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private sector and civil society partnership) 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (commitment to reduce inequality) 13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (commitment to environmental protection) 14. Komitmen Pasar yang Fair (commitment to fair market) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Pemprov Kepri2007
9
Prinsip-prinsip…3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
kepentingan umum kepastian hukum kesamaan hak keseimbangan hak dan kewajiban keprofesionalan partisipatif persamaan perlakuan/tidak diskriminatif keterbukaan akuntabilitas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan ketepatan waktu kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. UU Pelayanan Publik 2009
10
Administrasi negara…1 = manajemen negara! = governance negara! Apa yg disebut “prinsip-prinsip good governance” adalah sifat, karakter normatif yg seharusnya, disarankan mewarnai prinsip-prinsip administrasi kuno, universal di atas! Sebenarnya substansinya tidak baru… Jangan keblinger dan silau!
11
Pusat perhatian, kajian (Pembentukan pemerintah dan badan-badannya,
politik!) Birokrasi Kebijakan publik Pelayanan masyarakat (juga pembangunan) Manusia Barang
Uang Lingkungan (biotik dan abiotik) (Informasi)
12
Aspek-aspek Sejarah Hukum
Sosiologi, antropologi Politik Ekonomi Psikologi Filsafat (termasuk etika dan agama)
(Teknik) 13
Teori AN? Tidak perlu dipersoalkan yg mana, bahkan pun
seandainya ilmu AN memang tak punya teori…! Ilmuwan AN adalah ilmuwan yg menganalisis, menguraikan, menjelaskan berbagai hal tentang pengelolaan negara: apa, bagaimana, mengapa, dst… Ilmuwan AN adalah ilmuwan yg memberikan petunjuk, nasihat tentang cara mengelola negara! “A discipline of problem solving!” Multi- dan interdisipliner 14
Referensi Presentasi ini ditulis setelah membaca dan diinspirasii oleh antara lain: Keban, Yeremias T., Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Jogja: Gava Media 2004 Lelvine, Charles H., Public Administration, Glenview: Scott, Foresman 1990 Syafiie, Inu Kencana dkk., Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka Cipta 1999 Syakrani/Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Jogja: Pustaka Pelajar 2009 Note: Dalam dua buku Indonesia berjudul “administrasi publik” di atas tidak ditemukan alasan yg masuk akal dan meyakinkan, mengapa istilah itu yg dipilih, bukannya “administrasi negara”. Penulis berpendapat, berdasar prinsip kesederhanaan dan efisiensi, kalau suatu istilah baru tidak memberikan makna baru, maka dia tidak perlu dipakai. Karena itu “administrasi negara” yg sudah kita gunakan sejak 1950-an sebaiknya tetap kita gunakan. Ilmu bukanlah soal mode, melainkan kebenaran.
15
