Pedoman Pelaksanaan SE-MENLH Pasal 121 UU 32/2009 dan DELH/DPLH
Ir. Ary Sudijanto, MSE Asdep Kajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan Asdep Kajian Dampak Lingkungan
DEFINISI AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 1. 2. 3.
4.
Kata Kunci kajian; dampak penting; Rencana usaha dan/atau kegiatan Proses pengambilan keputusan
AMDAL Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. UU No. 32 / 2009 - Pasal 1 angka 11
• Amdal pada dasarnya sebuah kajian ilmiah yang dilakukan oleh pemrakarsa untuk membuktikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan tersebut aman bagi lingkungan hidup (ramah lingkungan). Kajian tersebut dilakukan melalui proses pelibatan masyarakat. • Sebagai sebuah kajian ilmiah, Amda berisi atau memuat informasi mengenai identifikasi, prediksi (prakiraan), evaluasi serta mitigasi berbagai dampak lingkungan yang akan terjadi di masa depan (biogefisik kimia, social-ekonomi, social budaya dan kesehatan masyarakat) dari rencana usaha dan/atau kegiatan (proyek) yang akan dilakukan saat ini.
1999 1993
Perbaikan (PP Nomor 27 tahun 1999)
2010
2012
revitalisasi
Pengembangan (PP Nomor 51 tahun 1993
1986
tonggak awal (PP Nomor 29 tahun 1986)
PP Nomor 27 tahun 2012: Integrasi Izin Lingkungan dalam Proses Amdal & UKL-UPL & Streamlining UU Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah tentang AMDAL
2009 UU 32/2009
1997
Inovasi Kebijakan: PP No 27/2012 Merupakan PP Generasi Ke-4 (empat) yang mengatur tentang Amdal di Indonesia
UU 23/1997
1982 UU 4/1982
3
Kebijakan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup • PP 29 Tahun 1986; • Berlaku selama 13 Tahun (1986-1999)
SEMDAL Upaya ‘Pemutihan’
DPL
1986
• Keputusan MENLH No. 30 Tahun 1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup • Berlaku selama 3 Bulan (12 Okt 199-31 Des 1999)
2001
DPPL DELH/DPLH Upaya ‘Penegakan Hukum’
DELH/DPLH
• Peraturan MENLH No. 12 Tahun 2007 • Berlaku selama 2 Tahun (2007-2009) • Pasal 121 UU 32/2009 • Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010 • Berlaku selama 2 Tahun (2009-2011)
• • • •
Pasal 121 UU 32/2009 Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010 SE MENLH 27 Desember 2013 Berlaku selama 2 Tahun (2013-2015)
Audit LH Wajib sesuai dengan Keputusan MENLH No. 30 Tahun 2001
2012 (PP27/2012)
Pengertian dan Konsep Dasar Izin Lingkungan Instrumen tata usaha negara untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
Kualitas Lingkungan
Izin Lingkungan 1. Izin yang diberikan kepada setiap orang 2. yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL 3. dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
Usaha dan/atau Kegiatan
Peranaan Instrumen Izin Lingkungan Instrumen PPLH – Instumen pencegahan dan/atau pencemaran lingkungan hidup
a
e
Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang + PIBIB (Morotorium)
(Pasal 14 UU 32/2009)
Pasal 4 dan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) PP 27/2012)
Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegitan
Basis pengawasan lingkungan hidup terkait dengan ketaatan penanggung jawab
b
f
(Pasal 40 ayat 1 UU 32/2009)
(Pasal 72 UU 32/2009)
Payung Izin PPLH (Pasal 48 ayat 2 PP 27/2012)
Basis pengembangan environmental management systems (EMS), termasuk pelaksanaan Audit lingkungan (Kriteria Audit) (Pasal 53 ayat 1 PP 27/2012)
c
g
Basis penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup (Pasal 55 UU 32/2009 danPasal 53 aayat (1) huruf C PP 27/2012
d
Izin Lingkungan
h
Instrumen green banking (Peraturan Bank Indonesia No. 7 tahun 2005)
Posisi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam Sistem/Framework Sustainable Growth with Equity di Indonesia Sustainable growth with equity: 1. Pro-Growth; 2. Pro-Jobs,; 3. Pro-Poor; 4. Pro-Environment
Sistem Penataan Ruang Penguatan infrastruktur Amdal dan UKL-UPL menjadi salah kunci penting untuk meningkatan efektivitas izin lingkungan di Indonesia
Sistem Perbankan: Green Banking
Izin Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lokasi
AMDAL & UKL-UPL Audit LH Sistem Kajian Dampak Lingkungan
Izin Lingkungan
Sistem Perizinan Sektor
Izin PPLH Sistem Perizinan Lingkungan
Sistem Penaatan Lingkungan
Infrastruktur Kajian Dampak Lingkungan PUU
Panduan Teknis
Sistem Informasi
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Kelembagaan Pandanaan
SDM
Pengawasan Lingkungan Penegakan Hukum Lingkungan
Evaluasi Pelaksanaan DPPL o Hasil Inventarisasi Data DPPL (33 provinsi)
o Usulan yang telah terdata sebanyak 14.469 kegiatan o Ditetapkan DPPL 12.623 kegiatan o Data yang belum lengkap dan lainnya 1.846 kegiatan
o Kondisi di daerah:
o Data per provinsi sangat variatif :
o Jawa Timur: 6.618 kegiatan (majoritas Kab. Sidoardjo : 4.590) o DKI Jakarta : 2.096 kegiatan (hanya 17% dari keseluruhan, dimana 83% belum mempunyai dokumen, sumber: BPLHD, 2009) o Papua Barat: 7 kegiatan
o Kemungkinan masih banyak sekali kegiatan (AMDAL maupun UKL-UPL) yang tidak memiliki dokumen lingkungan o 520 kab/kota @ 20 keg AMDAL/UKLUPL = 10.400 keg 8
Data DPPL di seluruh Provinsi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Provinsi Jawa Timur DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Barat Kalimantan Timur Sulawesi Selatan NTT Kepulauan Riau NAD Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah Sumatra Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara Bali Papua
Jumlah 6.618 2.096 987 816 589 180 157 144 127 114 100 98 72 68 63 57 51
No 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Total
Provinsi NTB Banten Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Selatan Bangka Belitung DI Yogjakarta Papua Barat Jambi Gorontalo Sulawesi Utara Maluku Utara Bengkulu Maluku Sulawesi Barat Bandar Lampung
Jumlah 50 48 40 37 29 28 25 8 7 5 5 4
12.623 9
Undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 121 (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan Audit Lingkungan Hidup. (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKLUPL wajib membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).
Isi SE-MENLH B1413-4/MENLH/KP/12/2013 Tanggal 27 Desember 2013 1. Target SE
Usaha dan/atau Kegiatan yang sudah miliki izin usaha dan/atau kegiatan sebalum UU 32/2009 (Kriterianya Sesuai dengan Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010)
2. Kebijakan
a. Bentuk Kebijakan: Penerapan Sanksi Administrasi berupa teguran tertulis Perintah membuat dokumen LH (BUKAN PEMUTIHAN); b. Pelaksana kebijakan: MENLH, Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; c. Waktu penerapan sanksi administrasi: 18 Bulan (27 Desember 2013-27 Juli 2015). d. Waktu penyelesaian dan mendapat keputusan dokumen LH: 6 (enam) bulan sejak sanksi teguran tertulis diterbitkan
3. Dokumen LH
a. DELH untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal b. DPLH untuk Usaha dam/atau Kegiatan Wajiab UKL-UPL c. Tata cara penyusunan dan penilaiannya sesuai dengan Peraturan MENLH No 14 Tahun 2010
4. DELH dan DPLH serta Izin Lingkungan
Keputusan Dokumen LH (DELH/DPLH) digunakan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan
5. Tindak lanjut SE MENLH
Tidak menyelesaikan kewajiban membuat dan mendapat keputusan DELH/DPLH sampai batas yang telah ditentukan (6 bulan setelah mendapat sanksi administrasi)- Dikenakan pasal 109 UU 32/2009
SE-MENLH Pasal 121 UU 32/2009: Penegakan Hukum untuk Usaha dan/atau Kegiatan sudah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan SE-MENLH tentang Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009 1.
2. 3.
4.
Usaha dan/atau Kegiatan sudah memiliki Izin Usaha SEBELUM 3 Oktober 2009, Sudah beroperasi SEBELUM 3 Oktober 2009; Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang,; dan, belum memiliki dokumen lingkungan
Waktu/Time Line
Belum Memiliki DELH atau DPLH yang Telah Disetujui
1. 2.
UU 32/2009 3 Okt 2009
SEMENLH Tidak Berlaku
• Sanksi Administrasi Teguran Tertulis (Paling Lambat 18 bulan setelah SE) • Penyusunan dan Penilaian DELH/DPLH (6 Bulan) Izin Lingkungan
Usaha dan/atau Kegiatan sudah memiliki Izin Usaha SETELAH 3 Oktober 2009, dan belum memiliki dokumen lingkungan
3 Okt 2011
PP 27/2012 23 Feb 2012
Jika Tidak
Pasal 109 UU32/2009 Saat ini
Timeline Pelaksaan SE-MENLH Pasal 121 UU No. 32 Tahun 2009 SE-MENLH Pasal 121 UU 32/2009 (mulai berlaku 27 Desember 2013)
27 Des 2013
Batas akhir penerapan sanksi Administrasi (27 Juni 2015)
Penegakan Hukum Administrasi LH: Penerapan sanksi administrasi teguran tertulis
27 Juni 2015
Batas akhir penerbitan persetujuan DELH/DPLH dan Izin Lingkungan untuk penerapan sanksi Administrasi 27 Juni 2015
27 Des 2015
Masa penyusunan, penilian/pemeriksaan DELH/DPLH dan Penerbitan Izin Lingkungan
Keterangan: (PENTING) • Jika penerapan sanksi administrasi dilakukan pada tanggal 1 Januari 2014, maka dalam masa 6 (enam) bulan, DELH/DPLH sudah harus disusun dan dinilai/diperiksa serta diterbitkan persetujuannya dan izin lingkungan (JIKA DISETUJUI), (1 Juli 2014). • Untuk usaha dan/atau kegiatan pemerintah, masa penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan penganggaran untuk penyusunan dan penilaian/pemeriksaan DELH dan DPLH
Tindak Lanjut Pelaksanaan SE-MENLH tentang Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009 (Surat Deputi I) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangangannya mendelegasikan kepada Kepala Instansi LH untuk melakukan penerapan sanksi Administratif teguran tertulis
Inventarisasi Usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kriteria SE-MENLH
Usaha dan/atau kegiatan sesuai kriteria SE-MENLH
Instansi Lingkungan Hidup Pusat, Provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
Penyusunan DELH/DPLH
Penilaian DELH/DPLH
Penerbitan keputusan DELH/DPLH dan Izin Lingkungan
Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan (Pemrakarsa) 1. 2. 3.
4.
Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama LPNK, Kepala SKPD
Membantu dalam penyusunan DELH/DPLH
Pembinaan oleh Instansi Lingkungan Hidup
Kriteria Penyusun DELH: Auditor Lingkungan Hidup yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau Sesuai dengan Kriteria dalam Surat Deputi No. 096/Dep.I/LH/PDAL/01/2014 (butir angka 4)
Percepatan Proses Penyusunan dan Penilaian DELH atau Pemeriksaan DPLH (Surat Deputi I) Dalam rangka percepatan proses penyusunan dan penilaian DELH atau Pemeriksaan DPLH, Kepala Instansi Lingkungan Hidup diharapkan antara lain dapat: Mendorong kepada para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
Mengembangkan dan Menerapkan
Sistem Clustering
Penyusunan DELH & DPLH Bersama-sama
Menyusun
Melakukan
Template DELH & DPLH untuk Usaha dan/atau kegiatan sejenis
Proses Penilaian DELH & Pemeriksaan DPLH secara Kolektif
Memprioritaskan kepada
Usaha dan/atau Kegiatan Pemerintah
Kriteria Penyusun DELH Auditor Lingkungan Hidup yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Auditor LH
Atau 1) Telah memiliki sertifikat penyusun Amdal; dan 2) Pernah mengikuti kursus audit (audit LH, audit mutu, EMS, K3/HSE dan/atau pengenalan audit)
Atau 1) Pendidikan minimal S1; 2) Pengalaman kerja terkait dengan pengelolaan LH minimal 3 tahun; 3) Pelatihan audit SML ISO 14000, diklat teknis pengelolaan lingkungan hidup 4) Pengalaman audit lingkungan hidup SML minimal 3 kali atau penyusun dokumen Amdal minimal 5 dokumen (dalam 5 tahun terakhir);
Keputusan DELH dan DPLH serta Izin Lingkungan
Keputusan DELH atau DPLH
1. Deputi I MENLH Bidang Tata Lingkungan; 2. Kepala Instansi Lingkungan Provinsi; atau 3. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota Sesuai dengan kewenangannya
Menjadi dasar
Keputusan Izin Lingkungan
1. MENLH; 2. Gubernur; atau 3. Bupati/Walikota Sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PUU)
Format Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:
1
Pendahuluan
4
RKL-RPL
DELH Kajian Evaluasi terhadap Kegiatan yang berjalan
3
Ruang Lingkup
2
Pendahuluan dan Ruang Lingkup Pada Bab ini diinformasikan: a. Identitas Perusahaan; b. Perizinan yang telah dimiliki; c. Latar belakang kegiatan
1 Pendahuluan Ruang Lingkup
2
Pada Bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang meliputi: a. Kegiatan yang telah berjalan; b. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang pernah dilakukan (apabila tidak pernah melakukan pengelolaan lingkungan, hal ini agar diinformasikan di dalam bagian ini)
Kajian Evaluasi terhadap Kegiatan yang Berjalan d Baku mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
a Komponen kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak atau sebagai sumber dampak,
e Upaya pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan apabila telah ada upaya-upaya tersebut,
Data-data jenis, parameter, sifat, dan jumlah bahan pencemar/buangan/ limbah yang dihasilkan oleh masing-masing sumber dampak
c Data-data kondisi rona lingkungan atau kondisi eksisting lingkungan yang berpotensi terkena dampak,
f Informasi kegiatan dan kondisi lingkungan sekitar
b
3
Kajian Evaluasi terhadap Kegiatan yang berjalan
Kajian Evaluasi terhadap Kegiatan yang Berjalan Kajian Evaluasi seharusnya dapat menjawab: • keterkaitan antara komponen-komponen tersebut di atas, • sehingga dapat dianalisis dan diambil kesimpulan mengenai • dampak-dampak yang dihasilkan, • pengaruhnya terhadap lingkungan serta • upaya pengelolaan yang seharusnya dilakukan sehingga tidak mencemari lingkungan
Hasil evaluasi dan kesimpulan dijadikan arahan-arahan pengelolaan dan pemantauan yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan RKL-RPL.
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan No
a
b
c
Dampak LH ditimbulkan dan Sumber Dampak
Tolok ukur dampak
Tujuan PLH
d Upaya PLH
e Lokasi PLH
f
g
Periode PLH
Institusi PLH
1.
Pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi: a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak; b. Tolok ukur dampak, untuk mengukur komponen yang terkena dampak berdasarkan baku mutu standar; c. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup; d. Upaya pengelolaan lingkungan hidup; e. Lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan (peta, sketsa, gambar); f. Periode pengelolaan lingkungan yang memuat kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan dilaksanakan; g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat: • Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan lingkungan; • Pengawas pengelolaan lingkungan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup a No
Dampak LH ditimbulkan dan Sumber Dampak
b
c
d
Parameter LH yang dipantau
Tujuan RKL
Metode Pemantuan LH
e Institusi PLH
1.
Pada Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi: a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak, b. Parameter lingkungan hidup yang dipantau c. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup d. Metode pemantauan lingkungan hidup, yang memuat: i. Metode pengumpulan dan analisis data; ii. Lokasi pemantauan lingkungan hidup; iii. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan. e. Institusi pemantauan lingkungan hidup, yang memuat: i. Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan lingkungan; ii. Pengawas pemantauan lingkungan
Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) 1. Penanggu Jawab Kegiatan
2. Lokasi Kegiatan
LANJUTAN - Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
3. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan
4. Mulai Beroperasi
LANJUTAN - Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
5. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan
Kegiatan Utama
Kegiatan Pendukung
LANJUTAN - Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
Kapasitas
Sarana Penunjang Catatan: Berbagai informasi pendukung deksripsi kegiatan dapat disampaikan, baik berupa peta, gambar, foto, sketsa, tata letak, dll.
Format DPLH: Matrik Pengelolaan Lingkungan Hidup
*) Kolom tindakan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memadai untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku (baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain)
Format DPLH: Matrik Pemantauan Lingkungan Hidup
*) Kolom tindakan perbaikan pemantauan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upaya pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memadai untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku (baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain).
Terima kasih
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925 http://www.menlh.go.id/
BAHAN PRESENTASI HARI I DAN HARI II DAPAT DI DOWNLOAD di http://ppesumatera.menlh.go.id/sipil
Atau Via email Bapak/ibu agar dikirim alamat email bpk/ibu ke
[email protected] [email protected]
Mohon maaf, kami tidak melayani perbanyakan dg flash disk
