LKj-2014-Asdep-3-doc

BAB I

PENDAHULUAN

Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi pemerintah (termasuk satuan/unit kerja di dalamnya), diharuskan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Sejalan dengan dinamika lingkungan dinamis dan strategik, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang semula menggunakan nomenklatur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja (LKj). Perubahan tersebut didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet adalah Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang kesejahteraan rakyat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat.

C:/LKj-2014-Asdep-3-doc

1

Sejalan dengan maksud tersebut, salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga. yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga; b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga; e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup, pariwisata,

pelestarian dan

pengembangan

budaya,

pemuda dan

olahraga, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga didukung oleh 3 (tiga) Bidang yakni : 1. Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata;; 2. Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya; 3. Bidang Pemuda dan Olahraga.


2

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, yang menjadi aspek strategis Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga diantaranya adalah adanya penetapan visi Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3) yang mengacu pada rumusan visi Sekretariat Kabinet yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2010-2014.

VISI

Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3) yang handal dalam analisis dan perumusan saran kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga secara cepat dan tepat

Dalam visi tersebut terkandung pengertian bahwa Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3) sebagai salah satu unit organisasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet dapat diandalkan untuk membantu Pimpinan (Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet, dan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat) dalam melaksanakan tugas sehari-hari yakni dalam melakukan analisis dan perumusan saran kebijakan melalui pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga secara cepat dan tepat. Selanjutnya, berkenaan dengan upaya untuk mewujudkan visi Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3) tentunya terkait erat dengan misi yang perlu dirumuskan. Hal ini dikarenakan Misi difahami sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Perumusan misi ini diperlukan guna memberikan gambaran kepada pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3) mengenai peran penting yang diemban oleh Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata,


3

Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3) sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet. Selain itu, sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja bagi pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3). Adapun rumusan misi Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3) kurun waktu 2010-2014 sebagai berikut :

MISI

Mendukung Sekretaris Kabinet dalam meningkatkan kualitas hasil analisis dan saran kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga secara cepat dan tepat

Misi tersebut mengandung pengertian bahwa dukungan yang diberikan oleh Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3) yang mencakup dukungan dalam bentuk pemberian saran dan analisis melalui pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga, harus semakin berkualitas. Selain penetapan visi dan misi seperti tersebut di atas, beberapa aspek strategis yang juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3) diantaranya adalah : 1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan

pemberdayaan

sumber

daya

manusia

(empowerment)

pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata,

Budaya,

Pemuda

dan

Olahraga

(Asdep-3)

dengan

mengikutsertakannya pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/workshop, yang ditawarkan.


4

Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 2. Aspek Keuangan/Anggaran Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3). Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapan visi, misi, dan tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian dan analisis atas kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. 3. Aspek Tata Laksana Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja, dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3). Hal ini dikarenakan pemberian saran (rekomendasi) kebijakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (stake holders) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat). 4. Aspek Sarana Prasarana Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3) dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.


5

Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (strategic issued) Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3) terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah : 1) Urgensi pengaturan kebijakan dan program pemerintah Secara umum, kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3), terkait penanganan masalah substanstif kebijakan adalah usulan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga yang diajukan oleh instansi pemrakarsa/terkait. Hal ini dikarenakan usulan tersebut memerlukan kajian dan analisis yang hasilnya berupa saran (rekomendasi) kebijakan kepada

para

pemangku kepentingan (stake holders), apakah usulan kebijakan maupun program pemerintah tersebut perlu ditindaklanjuti dalam bentuk produk kebijakan. 2)

Dampak yang mungkin timbul dari suatu pengaturan kebijakan dan program pemerintah Kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga pada intinya merupakan jabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga yang disusun setiap tahun. Hal ini menjadi sangat krusial, mengingat perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga tersebut akan menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah telah dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (strategic issued) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3), diantaranya meliputi :


6

1) Peningkatan kemampuan (competence) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3), yang dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3). 2) Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS) Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3),, tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.


7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Manajemen

kinerja adalah merupakan sebuah proses komunikasi

yang berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara seorang pegawai dengan atasan langsungnya. Sementara itu, untuk mencapai kinerja tinggi, terdapat dua cara bagi organisasi yakni (1) memusatkan perhatian pada misi yang berorientasi kepada komitmen; dan (2) memastikan bahwa seluruh pegawai dilibatkan dalam mengelola pekerjaan sepenuhnya. Untuk mendukung terwujudnya tujuan organisasi, salah satu instrumen terpenting adalah perencanaan kinerja. Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan

(2007:36)

menjelaskan bahwa perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Informasi yang termuat dalam rencana kinerja antara lain: sasaran yang ingin dicapai pada periode yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan targetnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan targetnya; serta keterangan yang antara lain menjelaskan

keterkaitan

kegiatan

dengan

sasaran,

kebijakan

dan

programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi. Rencana

Kinerja

Tahunan

merupakan

langkah

awal

dalam

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stake-holders dan menjawab tuntutan perkembangan C:/LKj-2014-Asdep-3-doc

8

lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu, penyusunan rencana kinerja yang meliputi penetapan sasaran, program dan kegiatan juga mempertimbangkan perspektif para pihak yang berkepentingan (stakeholders), proses internal (internal business process), pembelajaran organisasi dan pengembangan (learning and growth) serta keuangan (financial)

sehingga

dapat

mengarahkan

anggota

organisasi

dalam

pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/ kegagalannya, dimana sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategik, dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. A. Tujuan Strategis Mengacu pada Rencana Strategik Sekretariat Kabinet (Renstra Setkab) 2010-2014, Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga memiliki tujuan strategis yaitu TUJUAN STRATEGIS : Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga

B. Sasaran Tahun 2014 Selanjutnya, hal terpenting terkait dengan tujuan strategis adalah penetapan sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga dalam Tahun 2014, yang dijabarkan dalam tabel berikut :


9

Tabel 1 Sasaran, Program, dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Tahun 2014

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga

Bagi Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga, pencapaian sasaran, program, dan kegiatan tentunya harus didasarkan atas tolok ukur yang cermat, akurat dan akuntabel. Dalam hal ini, penentuan indikator kinerja menjadi suatu keharusan yang menentukan sejauh mana keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, hal tersebut di atas juga dikarenakan konsep dasar indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setelah ukuran kinerja tersedia, maka langkah selanjutnya adalah mengintegrasikannya dengan proses manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Data-data dari kinerja tersebut dapat memotivasi tindakan dalam kegiatan organisasi.


10

Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2014 dari semua indikator pada tingkat sasaran strategis akan menjadi ukuran keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja Tahun 2014 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan. Target kinerja pada tingkatan sasaran strategis merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan strategis. Adapun target kinerja Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga dalam RKT Tahun 2014, dapat diikhtisarkan sebagai berikut :


11

PENETAPAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

:

Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol

Jabatan

:

Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga

selanjutnya disebut pihak Pertama Nama

:

Siswanto Roesyidi, SH, MH

Jabatan

:

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Kesejahteraan Rakyat

selanjutnya disebut pihak Kedua Pihak Pertama pada Tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi. Jakarta,

Januari 2014

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,




12

FORMULIR PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 ASISTEN DEPUTI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA Unit Satuan Kerja

:

Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga

Tahun Anggaran

:

2014

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga

Jumlah Anggaran ratus ribu rupiah)

Indikator Kinerja

Target

1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga secara tepat waktu

97 %

2. Persentase saran kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti

97 %

: Rp 644.300.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta tiga

Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda, dan olahraga sebesar Rp 644.300.000,00. Jakarta,

Januari 2014

Mengetahui/Menyetujui : Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga,




13


14


15


16

No

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Satuan

Target 2014

Target Anggaran (Rp)

1.

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga


%

97 % (dengan standar pengukuran 9 hari, sesuai alokasi waktu yang diatur dalam SP)

Rp 533.090.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh ribu rupiah)


%

97 %


17


4

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan akuntabilitas kinerja, masyarakat atau stake-holders diharapkan dapat mengetahui dan menilai kinerja atau hasil yang dicapai suatu instansi dalam kurun waktu tertentu, berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang telah diamanatkan. Untuk menilai hasil capaian kinerja, perlu dilakukan analisis atas kinerja yang bersangkutan melalui pengukuran indikator kinerja masing-masing kegiatan terhadap target sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pada awal tahun. Dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Berkenaan dengan asas akuntabilitas, dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yaitu bahwa setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan,

penyusunan,

dan

pelaksanaannya

harus

dilaporkan

dan

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam rangka mempertajam pelaksanaan akuntabilitas tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan


14

ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan yang menggambarkan kinerja instansi yang bersangkutan. Terkait dengan maksud tersebut, Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-3) juga tidak terlepas dari kewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKj) yang dimaksudkan sebagai salah satu instrumen untuk menilai capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada setiap awal tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-3) Tahun 2014 merupakan laporan yang menggambarkan capaian/hasil kinerja dari rencana kinerja tahunan (RKT) 2014 yang merupakan kerangka rencana kinerja tahunan. Pengukuran

terhadap

capaian/hasil

kinerja

Asisten

Deputi

Bidang

Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-3) selama Tahun 2014 dimulai dengan menetapkan indikator kinerja setiap kegiatan yang merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan unit kerja dalam mencapai tujuannya. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu : 1. Metode evaluasi kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), yaitu membandingkan antara rencana kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya. 2. Metode pembandingan capaian sasaran dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), yaitu membandingkan antara target sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.


15

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-3) Tahun 2014 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut : Tabel 2 Kategori Capaian Kinerja No

Rentang Capaian Kinerja

Kategori Capaian Kinerja

1.

85 % - 100 %

Sangat Baik

2.

70 % - <85 %

Baik

3.

55 % - < 70 %

Sedang

4.

< 55%

Kurang Baik

Sumber : RENSTRA Sekretariat Kabinet 2010-2014 hal.17

A. Pengukuran dan Indikator Kinerja Pengukuran kinerja merupakan dasar yang penting dalam membangun manajemen kinerja sehingga suatu organisasi dapat mengetahui kinerjanya dalam suatu periode tertentu dan melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai. Hal tersebut guna memperbaiki pelayanan publik (improved public service) dan akuntabilitas (improved accountability). Kegiatan pengukuran kinerja memerlukan data kinerja (performance data) berupa capaian kinerja (performance result) yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja selama satu periode pelaksanaan tertentu. Indikator

Kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan berupa hasil (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator-indikator ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja akan memberikan sinyal apakah suatu kegiatan atau sasaran telah berhasil dicapai sesuai rencana sebelumnya atau sebaliknya.


16

Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-3) Tahun 2014 yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT 2014), baik berupa input, output maupun outcome telah ditetapkan pada awal Tahun 2014, dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Indikator input merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output. 2. Indikator output merupakan segala sesuatu berupa produk/jasa baik fisik dan/atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan. 3. Indikator outcome merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan. Indikator ini merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Ketiga indikator tersebut merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu unit kerja/instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kecepatan penyelesaian hasil analisis atas kebijakan dan program

pemerintah

menggunakan

rumus

yang

disesuaikan

dengan

karakteristik komponen realisasinya, yaitu : 1. Rumus 1 digunakan untuk menghitung kecepatan waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah yang diukur berdasarkan hari dimulainya kegiatan penyiapan hasil analisis kebijakan sampai dengan selesai. Penyelesaian dinyatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaian sesuai dengan waktu yang tercantum dalam standar pelayanan (SP) yakni untuk Tahun 2014 selama 9 (sembilan) hari.

(hari penyelesaian hasil analisis 1 + hari penyelesaian hasil analisis 2 +....)

∑ = ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100% n n = jumlah penyelesaian hasil analisis


17

Kemudian, untuk pengukuran persentase atas capaian kinerja dan indikator kinerja menggunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

Persentase capaian

Formula

tersebut

=

Realisasi --------------- x 100% Rencana

mengandung

pengertian

bahwa

semakin

tinggi

realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. 2. Rumus 2 digunakan untuk mengukur ketepatan saran kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti.

Saran yang ditindaklanjuti --------------------------------------- x 100% Saran yang disampaikan

Kemudian, untuk pengukuran persentase atas capaian kinerja dan indikator kinerja ketepatan saran kebijakan yang ditindaklanjuti menggunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

Persentase capaian

Formula

tersebut

Rencana - (Realisasi - Rencana) = ------------------------------------------------- x 100% Rencana

mengandung

pengertian

bahwa

semakin

tinggi

realisasinya menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.


18

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014

a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga secara tepat waktu

IKU

b. Persentase saran kebijakan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti

SASARAN STRATEGIS


Uraian mengenai capaian sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : Tabel 3 Capaian Sasaran Strategis 1 Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2014

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Capaian


97 %

97,84%

100.87%


97%

96,77%

99,76%


19

1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2014 a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga secara tepat waktu Dari tabel tersebut di atas, untuk Tahun 2014, realisasi indikator “persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga secara tepat waktu” sebesar 97,84% dengan capaian sasaran sebesar 100,87% (menggunakan rumus 1, karena semakin cepat penyelesaian hasil analisis semakin baik kinerja). Penghitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah dokumen hasil analisis yang telah diselesaikan Asdep Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga dengan target yang ditetapkan pada awal tahun yang tercantum dalam RKT 2014. Berdasarkan data yang diperoleh melalui pencatatan elektronik (mail tracking) dari Sub Bidang Fasilitasi Operasional, diperoleh informasi bahwa untuk Tahun 2014 ini, Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga telah menghasilkan kinerja output/outcome sejumlah 93 (sembilan puluh tiga) buah dokumen hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga dari target kinerja sebesar 116 (seratus enam belas) buah dokumen. Hal ini mengandung pengertian bahwa sebanyak 93 dokumen (sembilan puluh tiga) dari 116 (seratus enam belas) buah dokumen hasil analisis, telah diselesaikan dengan memenuhi atau tidak melewati batas

waktu

yang

ditetapkan

dalam

Standar

Pelayanan

(SP)

penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga secara tepat waktu yakni 9 (sembilan) hari kerja, dengan rata-rata waktu penyelesaian yang dibutuhkan sebesar 8,78. Rata-rata waktu penyelesaian laporan hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya,


20

pemuda, dan olahraga selama 8,78 hari tersebut, adalah sebagaimana rincian dalam Tabel berikut ini : Tabel 4 Waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda, dan olahraga Tahun 2014 Bulan

Rata-rata Waktu Penyelesaian (Hari)

Januari

8,8

Februari

8,9

Maret

8,9

April

8,9

Mei

8,9

Juni

8,7

Juli

8,7

Agustus

8,6

September

8,8

Oktober

8,9

November

8,7

Desember

8,6

Rata-rata

8,78

Dalam melaksanakan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Sekretariat

Kabinet

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, pejabat dan pegawai pada Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tetap berorientasi pada upaya mewujudkan pelayanan prima kepada para stake holder maupun pemangku kepentingan utama. Meskipun disadari terdapat beberapa kendala seperti kurang intensifnya koordinasi yang dilakukan, namun demikian, penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga secara tepat waktu


21

yang ditargetkan pada awal tahun (sebesar 97% seperti yang tercantum dalam RKT 2014) tersebut per bulan bervariasi antara 8 s.d 9 hari dengan rata-rata waktu penyelesaian 8,78 hari. Realisasi tersebut tidak melewati batas waktu target hari penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT 2014) Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga yakni 9 (sembilan) hari kerja. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini, tergolong dalam kategori sangat baik (karena capaian sasaran 1 yakni 100,87% berada pada rentang 85% s.d. 100%). b. Persentase saran kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti Selanjutnya, untuk realisasi indikator “persentase saran kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti” sebesar 96,77 % dengan capaian sasaran sebesar 99,76% (menggunakan rumus 2, karena semakin tepat saran kebijakan yang ditindaklanjuti, maka semakin baik kinerja). Hal tersebut berdasarkan perhitungan bahwa dari 97% target yang ditetapkan dalam RKT 2014 Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (yakni 93 buah dokumen dari 116 dokumen), sejumlah 96,77 % (dari 93 saran kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga yang dihasilkan, sejumlah 90 saran kebijakan telah ditindaklanjuti oleh pimpinan

(Presiden,

Wakil

Presiden,

Sekretaris

Kabinet,

Wakil

Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat) selaku pemangku kepentingan utama (dalam bentuk memorandum maupun surat Sekretaris Kabinet). Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk indikator ini dapat dikategorikan sangat baik (karena capaian 96,77% berada pada rentang 85% s.d. 100%).


22

Hal ini menggambarkan bahwa Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga turut memberikan kontribusi

bagi

pencapaian

IKU

Kedua

Kedeputian

Bidang

Kesejahteraan Rakyat, mengingat indikator sasaran 1 merupakan instrumen

untuk

mencapai

IKU

Kedua

Kedeputian

Bidang

Kesejahteraan Rakyat. Terkait

dengan

hal

tersebut,

penyiapan

perumusan

dan

penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga; pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga; dan pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu, merupakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap hot issues. Berbeda dengan pemantauan, evaluasi merupakan aktivitas pemberian nilai atas kejadian, (kinerja) atau pertimbangan nilai tertentu atas perkembangan pelaksanaan kebijakan


23

dan program pemerintah dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu top down dan bottom up. Pemantauan dan evaluasi secara top down ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan pemantauan dan evaluasi secara bottom up dikandung maksud bahwa ide awal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta analisis diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda, dan olahraga dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif/undangan dari instansi dan/atau pemerintah daerah yang terkait erat dengan substansi kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda, dan olahraga yang akan dipantau. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis dapat bersifat top down dan bottom up, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri. Bentuk kegiatan pemantauan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda, dan olahraga tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/ komisi/tim koordinasi, sosialisasi peraturan perundangundangan, seminar, sarasehan, workshop dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah disampaikan kepada pimpinan Sekretariat Kabinet


24

dalam

bentuk

laporan

yang

didalamnya

memuat

saran

atau

rekomendasi (solusi) atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada stakeholder terkait.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012, Tahun 2013, dan Tahun 2014 Hal terpenting dalam mencermati sejauh mana peningkatan kinerja organisasi adalah dengan melakukan penghitungan dan perbandingan capaian kinerja. Sejalan dengan maksud tersebut, Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga mencermati trend capaian kinerjanya dengan melakukan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Berikut disajikan perbandingan capaian indikator kinerja Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga :


25

Tabel 5 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 1 Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2012

Indikator Sasaran Target

Tahun 2013

Realisasi %Capaian

Target

Tahun 2014

Realisasi %Capaian

Target

Realisasi

%Capaian


95 %

96,39%

102,54%

96 %

98,05%

102,14%

97 %

97,84%

100.87%


95%

93,69%

99,67%

96%

95,06%

99,02%

97 %

96,77%

99,76%


26

Dengan mencermati tabel di atas, realisasi indikator kinerja 1 yakni persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga secara tepat waktu, pada Tahun 2012 sebesar 96,39%% dengan capaian sasaran sebesar 102,54%. Sedangkan untuk Tahun 2013, realisasinya mencapai 98,05% dengan capaian sebesar 102,14% dan pada Tahun 2014 realisasinya mencapai 97,84% dengan capaian sebesar 100,87%. Selanjutnya, realisasi untuk indikator kedua yakni persentase saran kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti pada Tahun 2012 sebesar 93,69%% dengan capaian sasaran sebesar 99,67%. Sedangkan untuk Tahun 2013, realisasinya mencapai 95,06% dengan capaian sebesar 99,02% dan pada Tahun 2014 realisasinya mencapai 96,77% dengan capaian sebesar 99,76%. Dari data tersebut, sekilas tampak adanya fluktuasi realisasi indikator kinerja dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 yakni untuk indikator pertama yang semula 96,39% (pada Tahun 2012), kemudian menjadi 98,05 (pada Tahun 2013) dan selanjutnya menjadi 97,84% (pada Tahun 2014). Sedangkan untuk indikator kedua, dari yang semula 93,69% (pada Tahun 2012), kemudian menjadi 95,06 (pada Tahun 2013) dan selanjutnya menjadi 96,77% (pada Tahun 2014). Namun demikian, apabila dicermati lebih dalam, terjadinya fluktuasi menurunnya realisasi terjadi untuk indikator kinerja pertama yakni persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga secara tepat waktu. Terjadinya penurunan realisasi tersebut, tidak serta merta diartikan bahwa kinerja Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga untuk indikator tersebut, menurun. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan tersebut, salah satu diantaranya adalah meningkatnya target dari yang semula 95% (pada Tahun 2012) menjadi 96% (pada Tahun 2013) dan


27

kemudian menjadi 97% (pada tahun 2014). Disadari bahwa dengan meningkatnya target berakibat pada perubahan hasil penghitungan realisasi dan capaian indikator dimaksud, karena adanya perubahan pada pembilang dan penyebut. Selain itu, kecenderungan penyelesaian berkas/surat yang masuk sepenuhnya diluar kendali Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga juga menjadi salah satu penyebab menurunnya realisasi dan capaian indikator pertama tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa besar kecilnya volume surat masuk yang ditangani Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga dipengaruhi oleh banyak/tidaknya suratsurat yang diajukan oleh kementerian/lembaga/instansi pemerintah terkait permasalahan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Sejalan dengan hal tersebut, hal yang menggembirakan adalah bahwa terjadinya penurunan realisasi untuk indikator kinerja pertama, tidak serta merta menyebabkan menurunnya realisasi indikator kinerja kedua yakni persentase saran kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti. Hal ini dapat dicermati dari realisasi indikator kedua yakni yang semula 93,69% (pada Tahun 2012) menjadi 95,06% (pada Tahun 2013) dan kemudian menjadi 96,77% (pada tahun 2014). 3. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Keberhasilan atau peningkatan kinerja bagi suatu organisasi tentunya merupakan suatu prestise atau kebanggaan yang pada intinya (dari sudut pandang manajemen kinerja) telah terdapat sinergi antar berbagai sumber daya organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Berkenaan dengan maksud tersebut, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga memiliki beberapa faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya adalah adanya penetapan visi Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda C:/LKj-2014-Asdep-3-doc

28

dan Olahraga (Asdep-3) yang mengacu pada rumusan visi Sekretariat Kabinet yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet 2010-2014. Selanjutnya, terkait upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3) juga telah menentukan dan menetapkan misi yang difahami sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Perumusan misi ini diperlukan guna memberikan gambaran dan sebagai landasan kerja bagi pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3) mengenai peran penting yang diemban oleh Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Asdep-3) sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet. Dalam prakteknya, penetapan visi dan misi tersebut menjadi dorongan bagi pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagai gambaran berikut beberapa contoh pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga. 1) Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait pembahasan produk hukum standar operasional prosedur mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan; b. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan

dan

program

pemerintah

terkait

pembahasan

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengawasan dan Pengadilan Kepariwisataan; c. penyiapan

pendapat

atau

pandangan

dalam

rangka

penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah terkait kemungkinan dampak badai El-Nino;


29

d. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi

dan

penyiapan

laporan

mengenai

pelaksanaan

kebijakan pemerintah melalui keikutsertaan pejabat/pegawai bidang lingkungan hidup dan pariwisata dalam beberapa event seminar nasional yang dilaksanakan oleh Universitas/Perguruan Tinggi Negeri; e. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada beberapa kantor dinas provinsi di Indonesia; f. pengamatan lingkungan

terhadap hidup

perkembangan

dan

pariwisata

umum

dengan

di

bidang

melaksanakan

kunjungan lapangan pada beberapa lokasi berkenaan dengan upaya

pengelolaan

lingkungan

hidup

dan

pengembangan

pariwisata, diantaranya ditempuh melalui upaya pelestarian keberadaan hutan mangrove dan upaya meningkatkan antusias wisatawan domestik dan manca negara untuk mengunjungi beberapa lokasi/destinasi wisata di beberapa provinsi Indonesia. 2) Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan

dan

program

pemerintah

terkait

Permohonan

Pembentukan Lembaga Adat Melayu (LAM) kepada Presiden; b. penyiapan

pendapat

atau

pandangan

dalam

rangka

penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah terkait status warisan dunia Indonesia yang terda[pat pada United Nation

Educational,

Scientific,

and

Cultural

Organization

(UNESCO) World Heritage; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi

dan

penyiapan

laporan

mengenai

pelaksanaan

kebijakan pemerintah dengan keikutsertaan pejabat/pegawai bidang pelestarian dan pengembangan budaya dalam beberapa


30

event

seminar

nasional

yang

dilaksanakan

oleh

Universitas/Perguruan Tinggi Negeri; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada beberapa kantor dinas provinsi di Indonesia; e. pengamatan

terhadap

perkembangan

umum

di

bidang

pelestarian dan pengembangan budaya dengan melaksanakan kunjungan lapangan pada beberapa lokasi/provinsi di Indonesia berkenaan dengan upaya revitalisasi museum, situs dan cagar budaya. 3) Bidang Pemuda dan Olahraga a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait Status Tanah Taman Rekreasi Wiladatika (TRW) Cibubur sebagai salah satu upaya Revitalisasi Gerakan Pramuka; b. penyiapan

pendapat

atau

pandangan

dalam

rangka

penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah terkait persiapan penyelenggaraan ASEAN GAMES 2018; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi

dan

penyiapan

laporan

mengenai

pelaksanaan

kebijakan pemerintah melalui keikutsertaan pejabat/pegawai bidang pemuda dan olahraga dalam beberapa event seminar nasional yang dilaksanakan oleh Universitas/Perguruan Tinggi Negeri; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada beberapa kantor dinas provinsi di Indonesia;


31

e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pemuda dan olahraga dengan melaksanakan kunjungan lapangan pada beberapa lokasi berkenaan dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja ke-1 Tahun 2014 di Jawa Timur dan Persiapan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan, kontribusi Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga memberikan manfaat kinerja cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain (1) peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, workshop dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait kebijakan dan program pemerintah, (2) Munculnya isu-isu penting bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda, dan olahraga yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspons baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas

yang perlu dikaji, dianalisis dan

dievaluasi, (3) Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja tingkat nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program bidang pemerintah lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga, dan (4) Penetapan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet, yang antara lain menetapkan pedoman untuk melakukan

kegiatan

pemantauan,

evaluasi,

dan

analisis

atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Walaupun pencapaian kinerja pada Tahun 2014, baik untuk indikator sasaran 1 maupun indikator sasaran 2 dapat dikategorikan C:/LKj-2014-Asdep-3-doc

32

sangat baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya (1) Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal

maupun

eksternal

yang

ikut

mempengaruhi

prioritas

pelaksanaan tugas dan (2) Kebijakan penghematan anggaran yang ditetapkan Pemerintah dan sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis. Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, telah diidentifikasi beberapa langkahlangkah yang perlu dilakukan diantaranya sebagai berikut : a.

Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.

b.

Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.

c.

Peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia dalam pengkajian, analisis, dan evaluasi kebijakan dan program

pemerintah

melalui

pengembangan

manajemen

pengadministrasian persuratan berbasis tekhnologi informasi yang terintegrasi,

capacity

building,

sosialisasi

dokumen-dokumen

pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan Standar Pelayanan), d.

Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014, Asisten Deputi Bidang Lingkungan

Hidup,

Pariwisata,

Budaya,

Pemuda,

dan

Olahraga

memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda, dan C:/LKj-2014-Asdep-3-doc

33

olahraga sebesar Rp 644.300.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). Namun sesuai kebijakan pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran sebesar 15% terkait dengan kebijakan

subsidi

bahan

bakar

minyak,

setelah

dilakukan

penghitungan ulang (revisi) maka alokasi dana Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 533.090.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh juta rupiah). yang terdistribusi ke dalam komponen dan sub komponen dengan bentuk kegiatan yang telah dilakukan meliputi pemantauan berkenaan dengan substansi permasalahan bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga, mengikuti seminar/workshop yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga maupun universitas dan perguruan tinggi negeri di Indonesia yang mengangkat tema dan pembahasan bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga,

pengamatan

perkembangan

umum

berkaitan

dengan

implementasi kebijakan dan program kementerian/ lembaga di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga, dan melakukan kunjungan lapangan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian

dan

pengembangan

budaya, pemuda dan olahraga;

penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan

budaya,

pemuda

dan

olahraga;

pengamatan

perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang


34

lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga; dan pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut

penyerapan

pandangan

yang

berkembang

di

kalangan

pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu, menghadiri seminar, diskusi, dan rapat koordinasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012. Dalam pelaksanaannya, dari jumlah alokasi anggaran tersebut yang telah terserap sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp 440.069.882,00 (empat ratus empat puluh juta enam puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau mencapai sekitar 82,55%. Sisa anggaran Tahun 2014 yang belum/tidak terserap sebesar Rp 93.020.118 dikarenakan kegiatan rapat koordinasi yang sebagian anggarannya dialokasikan untuk belanja bahan seperti jamuan rapat, pengadaan alat tulis dan kantor serta bahan komputer, untuk Tahun 2014 belum dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan intern organisasi untuk lebih fokus pada upaya pengembangan SDM dengan mengikutsertakan pejabat/ pegawai di lingkungan Asdep Bidang LH, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga pada kegiatan-kegiatan seminar/workshop/lokakarya

yang diadakan

oleh

universitas atau

perguruan tinggi negeri di tanah air. Meskipun demikian, serapan anggaran Tahun 2014 ini dikatakan lebih baik, meskipun target yang ditetapkan untuk Tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2013 lalu.


35

Berikut disajikan akuntabilitas keuangan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-3).


36

Tabel 6 AKUNTABILITAS KEUANGAN ASISTEN DEPUTI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA TAHUN 2014

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

% Capaian

Target Anggaran



100,87 %

533.090.000


99,76 %


Realisasi Anggaran

% Serapan Anggaran

440.069.882

82,55%

Akuntabilitas Keuangan % Penghematan dana

% Efisiensi

Keterangan

68,30%

82,73%

Sisa anggaran yang belum/tidak terserap sebesar Rp 93.020.118 dikarenakan kegiatan rapat koordinasi yang sebagian anggarannya dialokasikan untuk belanja bahan seperti jamuan rapat, pengadaan alat tulis dan kantor serta bahan komputer, untuk Tahun 2014 belum dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan intern organisasi untuk lebih fokus pada upaya pengembangan SDM dengan mengikutsertakan pejabat/ pegawai di lingkungan Asdep Bidang LH, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga pada kegiatan-kegiatan seminar/ workshop/lokakarya yang diadakan oleh universitas atau perguruan tinggi negeri di tanah air.

37

5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sebagai bagian dari organisasi Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang LH, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga selalu berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai target dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang ditetapkan pada setiap awal tahunnya. Namun demikian, upaya tersebut disadari tidaklah mudah, terutama karena dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal maupun eksternal organisasi sebagai bagian dari wujud peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan utama (stake holders). Melalui mekanisme evaluasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh segenap jajaran pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, telah dilakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran, yang berpengaruh pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang LH, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga. Hal ini dapatlah dipahami sebagai arah kebijakan untuk secara terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan, inovasi dan kreativitas organisasi dalam mencapai peningkatan capaian kinerja dari waktu ke waktu. Terjadinya perubahan rumusan sasaran dan indikator kinerja tersebut, berpengaruh pula pada efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya,

program

dan

kegiatan

yang

ikut

mendukung

keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja diantaranya adalah :


38

Tabel 7 KEGIATAN,KOMPONEN, DAN SUB KOMPONEN ASISTEN DEPUTI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA TAHUN 2014

Komponen Kegiatan

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga


kode

Nomenklatur Komponen

308

Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga

Sub Komponen

AA.

Penyiapan Bahan Perumusan dan Penyampaian Analisis Atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/Pemantauan/Menghadiri Seminar/Lokakarya/Workshop

AB.

Penyiapan Bahan Perumusan dan Penyampaian Analisis Atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/Pemantauan/Menghadiri Seminar/Lokakarya/Workshop

AC.

Penyiapan Bahan Perumusan dan Penyampaian Analisis Atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Pemuda dan Olahraga melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/ Pemantauan/Menghadiri Seminar/ Lokakarya/Workshop

39

Komponen Kegiatan



kode


309

Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga

Sub Komponen

AA.

Penyiapan Bahan Pendapat atau Pandangan Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/Pemantauan/Menghadiri Seminar/Lokakarya/Workshop

AB.

Penyiapan Bahan Pendapat atau Pandangan Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/Pemantauan/Menghadiri Seminar/Lokakarya/Workshop

AC.

Penyiapan Bahan Pendapat atau Pandangan Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Pemuda dan Olahraga melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/ Pemantauan/Menghadiri Seminar/Lokakarya/ Workshop

AD.

Diskusi Terbatas Dalam Rangka Penyiapan Bahan Pendapat atau Pandangan Dalam Rangka Penyelemggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah

40

Komponen Kegiatan




kode


310

Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga

311

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga

Sub Komponen AA.

Mengikuti Seminar/Lokakarya dalam rangka Pengamatan Perkembangan/Pengumpulan Data dan Informasi mengenai kebijakan pemerintah di bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Pariwisata

AB.

Mengikuti Seminar/Lokakarya dalam rangka Pengamatan Perkembangan/Pengumpulan Data dan Informasi mengenai kebijakan pemerintah di bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya

AC.

Mengikuti Seminar/Lokakarya dalam rangka Pengamatan Perkembangan/Pengumpulan Data dan Informasi mengenai kebijakan pemerintah di bidang Pemuda dan Olahraga

AA.

Monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah di bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata Monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah di bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya

AB. AC.

Monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah di bidang Pemuda dan Olahraga

AD.

Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Kunjungan Daerah/Menghadiri Seminar bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Pariwisata

41

Komponen Kegiatan


kode


312

Pengamatan Terhadap Perkembangan Umum bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga

318


Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga

Sub Komponen

AA.

Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/ Pemantauan/Menghadiri Seminar/Workshop

AB.

Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/ Pemantauan/Menghadiri Seminar/Workshop

AC.

Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang Pemuda dan Olahraga melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/ Pemantauan/Menghadiri Seminar/Workshop

AA.

Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/ Pemantauan/Menghadiri Seminar/Workshop

42

C. Realisasi Anggaran Untuk Tahun 2014, secara garis besar, realisasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga, dilaksanakan sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, beberapa diantaranya meliputi kegiatankegiatan sebagai berikut : 1.

Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait pembahasan produk hukum standar operasional prosedur mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan; b. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait pembahasan Rancangan Peraturan

Presiden

tentang

Pengawasan

dan

Pengadilan

Kepariwisataan; c. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah terkait kemungkinan dampak badai El-Nino; d. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui keikutsertaan pejabat/pegawai bidang lingkungan hidup dan pariwisata dalam beberapa event seminar nasional yang dilaksanakan oleh Universitas/Perguruan Tinggi Negeri; e. pemantauan

dan

evaluasi

serta

penyampaian

analisis

atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada beberapa kantor dinas provinsi di Indonesia; f. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup dan pariwisata dengan melaksanakan kunjungan lapangan pada


43

beberapa lokasi berkenaan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan pariwisata, diantaranya ditempuh melalui upaya

pelestarian

keberadaan

hutan

mangrove

dan

upaya

meningkatkan antusias wisatawan domestik dan manca negara untuk mengunjungi beberapa lokasi/destinasi wisata di beberapa provinsi Indonesia. 2.

Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait Permohonan Pembentukan Lembaga Adat Melayu (LAM) kepada Presiden; b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah terkait status warisan dunia Indonesia yang terda[pat pada United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) World Heritage; c. pengamatan

perkembangan,

pengumpulan

dan

pengolahan

data,

informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan keikutsertaan pejabat/pegawai bidang pelestarian dan pengembangan budaya dalam beberapa event seminar nasional yang dilaksanakan oleh Universitas/Perguruan Tinggi Negeri; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada beberapa kantor dinas provinsi di Indonesia; e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pelestarian dan pengembangan budaya dengan melaksanakan kunjungan lapangan pada beberapa

lokasi/provinsi

di

Indonesia

berkenaan

dengan

upaya

revitalisasi museum, situs dan cagar budaya. 3.

Bidang Pemuda dan Olahraga a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait Status Tanah Taman Rekreasi Wiladatika (TRW) Cibubur sebagai salah satu upaya Revitalisasi Gerakan Pramuka;


44

b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah terkait persiapan penyelenggaraan ASEAN GAMES 2018; c. pengamatan

perkembangan,

pengumpulan

dan

pengolahan

data,

informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui keikutsertaan pejabat/pegawai bidang pemuda dan olahraga dalam beberapa event seminar nasional yang dilaksanakan oleh Universitas/Perguruan Tinggi Negeri; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada beberapa kantor dinas provinsi di Indonesia; e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pemuda dan olahraga dengan melaksanakan kunjungan lapangan pada beberapa lokasi berkenaan dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja ke-1 Tahun 2014 di Jawa Timur dan Persiapan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, realisasi penyerapan anggaran terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga, untuk masing-masing komponen dan sub komponen sebagai berikut : 1. Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga (Kode 308) Untuk komponen penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga telah dialokasikan dana sejumlah Rp 118.020.000,00 (seratus delapan belas juta dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan Rp 71.135.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan capaian 4 volume (menghasilkan 4 dokumen C:/LKj-2014-Asdep-3-doc

45

hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga) dan persentase serapan sebesar 86,26 % (delapan puluh enam koma dua puluh enam persen). Realisasi tersebut merupakan akumulasi realisasi serapan 3 (tiga) sub komponen, masing-masing sub komponen (308.AA) Penyiapan Bahan Perumusan dan Penyampaian Analisis Atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/Pemantauan/Menghadiri Seminar/ Lokakarya yang mendapat alokasi dana sejumlah Rp 28.088.000,00 (dua puluh delapan juta delapan

puluh

delapan

ribu

rupiah)

dengan

serapan

sejumlah

Rp

27.487.800,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan capaian 2 volume dan persentase sebesar 97,86% (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh enam persen). Sedangkan untuk sub komponen (308.AB) yakni Penyiapan Bahan Perumusan dan Penyampaian Analisis Atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya melalui Pengumpulan

Data/Rapat

Koordinasi/Pemantauan/Menghadiri

Seminar/

Lokakarya yang mendapat alokasi sebesar Rp 20.964.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan serapan sejumlah Rp 16.859.100,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan capaian 2 volume dan persentase sebesar 80,41% (delapan puluh koma empat puluh satu persen). Selanjutnya, untuk sub komponen (308.AC) yakni Penyiapan Bahan Perumusan dan Penyampaian Analisis Atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Pemuda dan Olahraga melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/Pemantauan/Menghadiri

Seminar/

Lokakarya

yang

mendapat

alokasi sebesar Rp 22.083.000,00 (dua puluh dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan serapan sejumlah Rp 17.020.000,00 (tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah) dengan capaian 1 volume dan persentase sebesar 77,07% (tujuh puluh tujuh koma tujuh persen).


46

2. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga (Kode 309) Untuk komponen penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga telah dialokasikan dana sejumlah Rp 88.353.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan Rp 77.816.200,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dengan capaian 7 volume (menghasilkan 7 dokumen penyiapan bahan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga) dan persentase serapan sebesar 88,07% (delapan puluh delapan koma tujuh persen). Realisasi tersebut merupakan akumulasi realisasi serapan 4 (empat) sub komponen, masing-masing sub komponen (309.AA) Penyiapan Bahan Pendapat atau Pandangan Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata melalui Pengumpulan

Data/Rapat


Seminar/

Lokakarya yang mendapat alokasi dana sejumlah Rp 27.867.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan serapan sejumlah Rp 25.703.700,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan capaian 3 (tiga) volume dan persentase serapan sebesar 92,23% (sembilan puluh dua koma dua puluh tiga persen). Sedangkan untuk sub komponen (309.AB) Penyiapan Bahan Pendapat atau Pandangan Dalam Rangka

Pelaksanaan

Kebijakan

dan

Program

Pemerintah

di

bidang

Pelestarian dan Pengembangan Budaya melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/Pemantauan/Menghadiri

Seminar/

Lokakarya

yang

mendapat

alokasi dana sebesar Rp 31.450.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan serapan sejumlah Rp 30.896.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan capaian 3 (tiga) volume dan persentase serapan sebesar 98,23% (sembilan puluh delapan koma dua puluh tiga persen). Kemudian untuk sub komponen (309.AC) Penyiapan Bahan Pendapat atau Pandangan Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Pemuda dan Olahraga melalui C:/LKj-2014-Asdep-3-doc

47

Pengumpulan

Data/Rapat


Seminar/

Lokakarya yang mendapat alokasi dana sebesar Rp 35.694.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan serapan sejumlah Rp 15.620.000,00 (lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan capaian 1 (satu) volume dan persentase serapan sebesar 87,36% (delapan puluh tujuh koma tga puluh enam persen). Selanjutnya, untuk sub komponen (309.AD) Diskusi Terbatas Dalam Rangka Penyusunan Pendapat atau Pandangan di bidang Pelestarian dan Pengembangan

Budaya

yang

mendapat

alokasi

dana

sebesar

Rp

11.156.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan serapan sejumlah Rp 5.596.500,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan capaian 1 (satu) volume dan persentase serapan sebesar 50,16% (lima puluh koma enam belas persen). 3. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga (Kode 310) Untuk

komponen

pengamatan

perkembangan,

pengumpulan

dan

pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga dialokasikan dana sejumlah Rp 106.487.000,00 (seratus enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan Rp 93.570.600,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan capaian 6 (enam) volume (menghasilkan 6 dokumen hasil pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga) dan persentase serapan sebesar 87,87% (delapan puluh tujuh koma delapan puluh tujuh persen). Realisasi tersebut merupakan akumulasi realisasi serapan 3 (tiga) sub komponen,

masing-masing

sub

komponen

(310.AA)

Mengikuti

Seminar/Lokakarya dalam rangka Pengamatan Perkembangan/ Pengumpulan Data dan Informasi mengenai kebijakan pemerintah di bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Pariwisata yang mendapat alokasi dana sejumlah C:/LKj-2014-Asdep-3-doc

48

Rp 39.213.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan serapan sejumlah Rp 33.904.500,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) dengan capaian 2 (dua) dan persentase serapan sebesar 86,46% (delapan puluh enam koma empat puluh enam persen). Sedangkan untuk sub komponen (310.AB) Mengikuti Seminar Dalam Rangka Pengumpulan Data dan Informasi Mengenai Kebijakan Pemerintah di bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya yang mendapat alokasi sebesar Rp 27.835.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan serapan sejumlah Rp 27.114.100,00 (dua puluh tujuh juta seratus empat belas ribu seratus rupiah) dengan capaian 2 (dua) volumen dan persentase sebesar 97,41% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh satu persen). Kemudian untuk sub komponen (310.AC) Mengikuti Seminar Dalam Rangka Pengumpulan Data dan Informasi Mengenai Kebijakan Pemerintah di bidang Pemuda dan Olahraga yang mendapat alokasi dana sebesar Rp 39.439.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan capaian 3 (tiga) volume dan persentase sebesar 82,53% (delapan puluh dua koma lima puluh tiga persen). 4. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga (Kode 311) Untuk komponen pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga dialokasikan dana sejumlah Rp 100.844.000,00 (seratus juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan Rp 62.272.600,00 (enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan capaian 5 (lima) volume (menghasilkan 5 dokumen hasil pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga) dan persentase serapan sebesar 61,75 % (enam puluh satu koma tujuh puluh lima persen). Realisasi tersebut merupakan akumulasi realisasi serapan 3 (tiga) sub komponen, masing-masing sub komponen (311.AA) Monitoring dan Evaluasi


49

Kebijakan Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata yang mendapat alokasi dana sejumlah Rp 6.272.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) 5.077.000,00 (lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan capaian 1 volume dan persentase sebesar 80,94 (delapan puluh koma sembilan puluh empat persen). Sedangkan untuk sub komponen (311.AB) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya yang mendapat alokasi sebesar Rp 32.030.000,00 (tiga puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan serapan sejumlah Rp 30.381.600,00 (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan capaian 2 volume dan persentase serapan sebesar 94,85% (sembilan puluh empat koma delapan puluh lima persen). Kemudian untuk sub komponen (311.AC) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Pemuda dan Olahraga yang mendapat alokasi dana sebesar

Rp 26.692.000,00 (dua

puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan serapan sejumlah Rp 22.385.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan capaian 2 volume dan persentase serapan sebesar 85,55 (delapan puluh lima koma lima puluh lima persen). 5. Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga (Kode 312) Untuk komponen pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga dialokasikan dana sejumlah Rp 111.340.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran Rp 104.661.822 (seratus empat juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan capaian 9 (sembilan) volume (menghasilkan 9 dokumen hasil pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga) dan persentase serapan sebesar 94,00 (sembilan puluh empat persen). Realisasi tersebut merupakan akumulasi realisasi serapan 3 (tiga) sub komponen, masing-masing sub komponen (312.AA) Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata melalui Pengumpulan

Data/Rapat


Koordinasi/ Pemantauan/Menghadiri

Seminar/

50

Workshop yang mendapat alokasi dana sejumlah Rp 41.566.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan serapan sejumlah Rp 38.271.022,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu dua puluh dua rupiah) dengan capaian 4 (empat) volume dan persentase serapan sebesar 91,94% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh empat persen). Sedangkan untuk sub komponen (312.AB) Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/Pemantauan/Menghadiri Seminar/ Workshop yang mendapat alokasi sebesar Rp 24.174.000,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan serapan sejumlah Rp 22.232.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan capaian 2 (dua) volume dan persentase serapan sebesar 91,96% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh enam persen). Kemudian untuk sub komponen (312.AC) Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang Pemuda dan Olahraga melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/Pemantauan/Menghadiri Seminar/ Workshop yang mendapat alokasi dana sebesar Rp 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan serapan sejumlah Rp 44.212.800,00 (empat puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dengan capaian 3 (tiga) volume dan persentase serapan sebesar 96,95 (sembilan puluh enam koma sembilan puluh lima persen). 6. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lain Yang Diberikan oleh Pimpinan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga (Kode 318) Untuk komponen pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga dialokasikan dana sejumlah Rp 54.931.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran Rp 40.381.760,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan capaian 3 (tiga) volume (menghasilkan 3 dokumen hasil pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga) dan persentase serapan sebesar 73,51% (tujuh puluh tiga koma lima puluh satu persen).


51

Realisasi tersebut merupakan pelaksanaan sub komponen (318.AA) yakni pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga melalui pengumpulan data/rapat koordinasi/pemantauan/menghadiri seminar diantaranya meliputi pemantauan terkait upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, keikutsertaan dalam Kongres Internasional mengenai BKPSL XXII yang membahas mengenai lingkungan hidup serta keikutsertaan dalam Seminar Nasional mengenai Revitalisasi Nilainilai dalam Kebudayaan Jawa yang Relevan untuk Kejayaan Bangsa dan Negara yang diselenggarakan di Universitas Negeri Surakarta.


52


36

BAB IV

PENUTUP

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah diwajibkan menyiapkan, menyusun dan menginformasikan capaian kinerjanya secara tertulis dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) agar capaian kinerja suatu instansi pemerintah dapat tercermin secara jelas Keberhasilan dalam pencapaian tugas dan fungsi oleh setiap instansi pemerintah merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi. Laporan Kinerja (LKj) pada hakekatnya dimaksudkan untuk menjawab atau menerangkan mengenai kinerja suatu instansi pemerintah dan tindakan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitan tersebut, Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-III) menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 ini yang sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu Tahun 2014. Secara umum, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga kurun waktu Januari s.d. Desember 2014 dapat dikategorikan sangat baik, yang tercermin dari terpenuhinya target yang ditetapkan pada awal tahun dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja (PK) 2014. Untuk Tahun 2014, realisasi indikator “persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga secara tepat waktu” sebesar 97,84% dengan capaian sasaran sebesar 100,87% (menghasilkan kinerja output/outcome sejumlah 93 buah dokumen hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga dari target

C:/LAKIP-2013-Asdep-3-doc

53

kinerja sebesar 116 (seratus enam belas) buah dokumen. Hal ini mengandung pengertian bahwa sebanyak 93 dokumen (sembilan puluh tiga) dari 116 (seratus enam belas) buah dokumen hasil analisis, telah diselesaikan dengan memenuhi atau tidak melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan (SP) penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga secara tepat waktu yakni 9 (sembilan) hari kerja, dengan rata-rata waktu penyelesaian yang dibutuhkan sebesar 8,78. Selanjutnya, untuk realisasi indikator “persentase saran kebijakan di bidang Lingkungan

Hidup,

Pariwisata,

Budaya,

Pemuda,

dan

Olahraga

yang

ditindaklanjuti” sebesar 96,77 % dengan capaian sasaran sebesar 99,76% yakni 93 buah dokumen dari 116 dokumen, sejumlah 96,77 % (dari 93 saran kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga yang dihasilkan, sejumlah 90 saran kebijakan telah ditindaklanjuti oleh pimpinan (Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat) selaku pemangku kepentingan utama (dalam bentuk memorandum maupun surat Sekretaris Kabinet. Berdasarkan

kategori

pencapaian

kinerja,

dapat

dinyatakan

bahwa

pencapaian untuk kedua indikator tersebut dapat dikategorikan sangat baik (karena capaian 96,77% berada pada rentang 85% s.d. 100%). Dengan mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet 2010-2014, Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-III) berharap agar Laporan Kinerja (LKj) yang telah disusun ini dapat menjadi informasi mengenai capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-III) selama kurun waktu Tahun 2014 dan sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-III) dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan aktif memberikan dukungan staf dan administrasi serta pemikiran dalam rangka pengambilan keputusan dan pengendalian kebijakan pemerintah.


54


55

LKj-2014-Asdep-3-doc

Recommend Documents