Pedoman
Perubahan Izin Lingkungan
Sesuai dengan PP No. 27 Tahun 2012
Ir. Ary Sudijanto, MSE Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan Asdep Kajian Dampak Lingkungan
Yale: Environmental Performance Index – Ranking & Score
EPI 2012 menempatkan INDONESIA berada di Peringkat 74 dari 132 Negara, Peringkat terbawah di Asia Tenggara Sumber: Emerson, J.W., A. Hsu, M.A. Levy, A. de Sherbinin, V. Mara, D.C. Esty, and M. Jaiteh. 2012. 2012 Environmental Performance Index and Pilot Trend Environmental Performance Index. New Haven: Yale Center for Environmental Law and Policy
Degradasi Lingkungan Hidup Menggerus Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Studi Bank Dunia yang dirilis oleh Leitmenn et al (2009): Degradasi Lingkungan telah menggerus 5 % PDB Indonesia No
Sumber Degradasi Lingkungan (Source of Degradation)
Ongkos Ekonomi (Economic Cost) (Dalam USD Billion, 2007)
Kehilangan PDP Tahunan (Annual GDP Loss) dalam (%)
Meningkat Sepanjang Waktu
2,5-7,0
1.
Perubahan Iklim (Climate Change)
2.
Air bersih dan Sanitasi (Water, Sanitation & Hygiene
7,7
2
3.
Pencemaran Udara Ambient (Outdoor Air Pollution)
3,9
0,9
4.
Pencemaran Udara dalam Ruangan (Indoor Air Pollution)
1,6
0,4
5.
Kerusakan Hutan (Forest Degradtion)
N/a
N/a
6.
Kerusakan Tanah (Soil Degradation)
0,56 (Jawa 1985)
0,13*
7.
Pesisir Laut (Coastal & Marine Environment)
N/a
N/a
* Updated from 1985 estimate using GDP defl ator of 172 (1985 = 100) Sumber: Josef Leitmann et al. 2009. Investing in a More Sustainable Indonesia: Country Environmental Analysis. CEA Series, East Asia and Pacifi c Region. Washington, DC: World Bank.
Instrumen PPLH: Tools for Sustainable Development UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ...”
KLHS Tata ruang BML KBKL
Kualitas Lingkungan Hidup
Sosial
Sustainable Growth with Equity
Kegiatan Ekonomi
AMDAL UKL-UPL
Perizinan
Instrumen ekonomi LH PUU berbasis LH Anggaran berbasis LH
ARLH Audit LH
Instrumen lain sesuai kebutuhan
Instrument PPLH
Pasal 33 ayat 4 UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
1999 1993
Perbaikan (PP Nomor 27 tahun 1999)
2010
2012
revitalisasi
Pengembangan (PP Nomor 51 tahun 1993
1986
tonggak awal (PP Nomor 29 tahun 1986)
PP Nomor 27 tahun 2012: Integrasi Izin Lingkungan dalam Proses Amdal & UKL-UPL & Streamlining UU Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah tentang AMDAL
2009 1997
Inovasi Kebijakan: PP No 27/2012 Merupakan PP Generasi Ke-4 (empat) yang mengatur tentang Amdal di Indonesia
UU 32/2009
UU 23/1997
1982 UU 4/1982
5
Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) KLHS
a
Tata ruang
b
Baku mutu LH
c
Kriteria baku kerusakan LH
d
AMDAL
e
UKL-UPL
f
Perizinan
g
h
Instrumen ekonomi LH
i PUU berbasis LH j
Anggaran berbasis LH
k Analisis risiko LH l Lingkungan
Audit LH
m Instrumen lain
sesuai kebutuhan
Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
INVENTARISASI LH
INVENTARISASI WILAYAH EKOREGION
PENGAWASAN
RPPLH
AMDAL /UKL-UPL KONSERVASI / PENCADANGAN
PEMANFAATAN
izin usaha Analisis Risiko Baku Mutu Lingkungan Lingkungan
KLHS KLHS [daya dukung
Fungsi Lingkungan
Semangat PP NO. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 1. Menghindari terjadinya birokrasi baru. Dalam PP ini, Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam proses Amdal dan UKL-UPL; 2. Pelaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan harus lebih streamlining dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas dan integritas semua pihak; 3. Kaidah Amdal sebagai Kajian Ilmiah; 4. Penegakan hukum atas pelanggar Amdal-UK-UPL dan Izin Lingkungan; 5. Memperkuat Akses Partisipasi Masyarakat; 6. Mengubah Mindset Seluruh Pemangku Kepentingan; 7. Izin Lingkungan = Filter Investasi Hijau Pro-Lingkungan dan Pro-Investasi Hijau
Penerapan dan Keterkaitan Instrumen PPLH Mulai dari Hulu-Hilir Pengembangan KRP
Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan
Usaha/ Kegiatan Tahap PraKonstruksi, Konstruksi &Operasi
Izin PPLH
Tata Ruang Rencana Usaha dan/atau kegiatan
izin Usaha dan/atau kegiatan
Usaha/ Kegiatan Tahap Pasca Operasi
BML
Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan
KBKL
Penutupan Usaha dan/atau Kegiatan
RTRW/RDTR RPPLH
KLHS ARLH
Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Instrumen Ekonomi LH
Amdal atau UKL-UPL Izin Lingkungan
ARLH Hasil ERA merupakan bagian dari Amdal
Implementasi Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Pelepasan Kawasan HPK
Instrumen Ekonomi LH
Continuous Improvement
Audit LH
BML
Tata Ruang Paska Usaha/ Kegiatan
ARLH Pencana Penutupan Usaha dan/atau kegiatan serta Persetujuannya
Pengawasan Lingkungan Hidup Penaatan
ARLH
KBKL
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Instrumen Ekonomi LH
Pemanfaatan Ruang Paska Usaha/Kegiatan
Instrumen Ekonomi LH
PERIZINAN LINGKUNGAN • Izin lingkungan:
Usaha dan/atau Kegiatan
• Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
Pengertian dan Konsep Dasar Izin Lingkungan Instrumen tata usaha negara untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
Kualitas Lingkungan
Izin Lingkungan 1. Izin yang diberikan kepada setiap orang 2. yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL 3. dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
Usaha dan/atau Kegiatan
Peranaan Instrumen Izin Lingkungan Instrumen PPLH – Instumen pencegahan dan/atau pencemaran lingkungan hidup
a
e
(Pasal 14 UU 32/2009)
Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegitan
b
f
(Pasal 40 ayat 1 UU 32/2009)
Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang + PIBIB (Morotorium) Pasal 4 dan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) PP 27/2012)
Basis pengawasan lingkungan hidup terkait dengan ketaatan penanggung jawab (Pasal 72 UU 32/2009)
Payung Izin PPLH (Pasal 48 ayat 2 PP 27/2012)
Basis pengembangan environmental management systems (EMS), termasuk pelaksanaan Audit lingkungan (Kriteria Audit) (Pasal 53 ayat 1 PP 27/2012)
c
g
Basis penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup (Pasal 55 UU 32/2009 danPasal 53 aayat (1) huruf C PP 27/2012
d
Izin Lingkungan
h
Instrumen green banking (Peraturan Bank Indonesia No. 7 tahun 2005)
Izin Lingkungan: Produk Proses Amdal atau UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL
Proses penyusunan dan Penilaian Amdal
Wajib Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL Catatan: Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL tidak wajib memiliki izin lingkungan
Izin lingkungan = diterbitkan pada tarap perencanaan & persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
IZIN LINGKUNGAN
Proses penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL
Izin PPLH
1. Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional. 2. Izin PPLH diterbitkan berdasarkan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan yang harus ditaati oleh perusahaan
IZIN Usaha dan/atau Kegiatan Izin PPLH, antara lain: a. Izin pembuangan air limbah ke sungai; b. Izin pemanatan air limbah untuk aplikasi ke tanah c. Izin pembuangan air limbah ke laut d. Izin injeksi air limbah e. Izin PLB3
Penting untuk Diperhatikan!!! Penyusunan Amdal
Penyusunan UKL-UPL
1. 2.
Penilaian Amdal
Pemeriksaan UKL-UPL
Penyusunan Amdal
Penilaian Amdal
Penyusunan UKL-UPL
Pemeriksaan UKL-UPL
SKKL Izin Lingkungan Rekomendasi UKL_UPL
Izin Lingkungan
SKKL Rekomendasi UKL-UPL
Tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan Izin Lingkungan setelah berlakunya PP 27/2012. PP 27/2012 telah menjelaskan proses penerbitan izin lingkungan yang diintegrasikan dengan proses Amdal atau UKL-UPL.
Proses yang Benar Izin lingkungan wajib diterbitkan bersamaan dengan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL sejak PP 27/2013 diberlakukan (23 Feb 2012)
Proses yang SALAH
Izin lingkungan TIDAK DITERBITKAN, walaupun SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL sudah diterbitkan Potensi Pelanggaran Pasal 109 dan 111 ayat (2) UU 32/2009
Proses Amdal & Izin Lingkungan Pemrakarsa
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Proses Penyusunan Amdal
Komisi Penilai Amdal (KPA) dibantu oleh Sekretariat dan Tim Teknis KPA
Proses Penilaan Amdal Masyarakat (Pengumuman Permohonan izin lingkungan)
Pemrakarsa
Masyarakat (Pengumuman & Konsultasi Pubkik)
Diterbitkan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/Walikota
Diterbitkan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/Walikota
Izin PPLH Izin Lingkungan
Izin Usaha dan/atau Kegiatan
Masyarakat (Pengumuman izin lingkungan)
Penyusun Amdal bersertifikat kompetensi (Perorangan atau LPJP)
Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan
Pengawasan Lingkungan Hidup & Penegakan Hukum Lingkungan •
•
Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan Pelaksanaan Izin Lingkungan & Izin PPLH
Penaatan terhadap BML & KBKL Penurunan Beban Pencemaran dan Laju Kerusakan LH Kualitas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat
Dilakukan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/ Walikota
Pemrakarsa atau Pemegang Izin
Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan Pemrakarsa 1 Pengumuman dan Konsultasi Publik 2 Penyusunan Kerangka Acuan (KA) Biaya Penyusunan Amdal oleh Pemrakarsa
SPT dari Pengumuman = 10 hari Kerja
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
Jasa Penilaian Amdal dibebankan kepada Pemrakarsa – sesuai SBU/PNBP
Biaya Adm Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai PNBP
Penilaian Kerangka Acuan
3 Pengajuan Penilaian Kerangka Acuan
30 hari kerja 5
4 Penilaian KA oleh Sekretariat KPA
Penyusunan 7 ANDAL dan RKL-RPL
Penilaian KA oleh Tim Teknis
6 Penerbitan Persetujuan KA oleh Ketua KPA
Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
8 Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
75 hari kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman
Penilaian ANDAL & RKL-RPL Sekretariat KPA
Satu surat permohonan
Integrasi Izin Lingkungan dalam Proses AMDAL
Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal
10
9
Penilaian ANDAL & RKL oleh Tim Teknis
Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
11
Penilaian ANDAL & RKL-RPL oleh KPA
12
Rekomendasi KPA 13
Paling lambat 5 hari kerja setelah diterbitkan 15 14a
Pengumuman Izin Lingkungan Penerbitan: 1. Keputusan Kelayakan Lingkungan; dan 2. izin Lingkungan
Layak Lingkungan 14b
10 hari kerja
Keputusan Ketidaklayakan LH Tidak Layak Lingkungan
Muatan Keputusan kelayakan lingkungan hidup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan; ringkasan dampak yang diperkirakan timbul; rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain; pernyataan penetapan kelayakan lingkungan; dasar pertimbangan kelayakan lingkungan; jumlah dan jenis izin PPLH yang diperlukan; dan tanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
Sumber: Pasal 16 Peraturan MENLH 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal 1. Dasar diterbitkannya izin lingkungan berupa surat keputusan kelayakan lingkungan; 2. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi: a. nama perusahaan; b. jenis usaha dan/atau kegiatan; c. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan; d. alamat kantor; dan e. lokasi kegiatan; 3. deskripsi lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; 4. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain: a. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL; dan b. memperoleh Izin PPLH yang diperlukan; c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Sumber: Pasal 17 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Lanjutan 5. kewajiban pemegang izin lingkungan antara lain: a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali; c. mengajukan permohonan perubahan Izin
Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan d. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Sumber: Pasal 17 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal - Lanjutan 6. hal-hal lain, antara lain: a. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; b. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa izin lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan 8. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan Sumber: Pasal 17 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
Proses UKL-UPL & Izin Lingkungan Pemrakarsa Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Proses Penyusunan UKL-UPL
MENLH, Gubernur, atau Bupati/ Walikota
Diterbitkan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/Walikota
Izin PPLH Proses Pemeriksaan UKL-UPL Masyarakat
Pemrakarsa
Diterbitkan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/Walikota
(Pengumuman Permohonan izin lingkungan)
Izin Lingkungan
Izin Usaha dan/atau Kegiatan
Masyarakat (Pengumuman izin lingkungan)
Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan
Pengawasan Lingkungan Hidup & Penegakan Hukum Lingkungan •
•
Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan Pelaksanaan Izin Lingkungan & Izin PPLH
Penaatan terhadap BML & KBKL Penurunan Beban Pencemaran dan Laju Kerusakan LH Kualitas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat
Dilakukan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/ Walikota
Pemrakarsa atau Pemegang Izin
Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan
Pemrakarsa Penyusunan UKL-UPL Biaya Penyusunan UKL-UPL oleh Pemrakarsa
Pemrakarsa Catatan: Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKLUPL: 14 Hari Kerja, termasuk pengumuman permohonan izin lingkungan DAN tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL/UPL Pemeriksaan Administrasi Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Pemeriksaan Substansi UKL/UPL Penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL & Izin Lingkungan Pengumuman Izin Lingkungan
Pemeriksaan UKLUPL dan Penerbitan Rekomendasi UKLUPL dapat dilakukan oleh: a. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; b. Kepala Instansi LH Provinsi; atau c. Kepala Instansi LH Kab/Kota. Pasal 40 PP 27/2012 Jasa Pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa – sesuai SBU/PNBP Biaya Adm Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan dibebankan kepada Pemrakarsa (PNBP)
Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL 1. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan; 2. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul; 3. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain; 4. pernyataan persetujuan UKL-UPL; 5. dasar pertimbangan persetujuan persetujuan UKL-UPL; 6. jumlah dan jenis izin PPLH yang diperlukan; dan 7. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL. Sumber: Pasal 27 ayat (3) Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan YANG Wajib Memiliki UKL-UPL 1. Dasar diterbitkannya izin lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKLUPL; 2. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi: a. nama perusahaan; b. jenis usaha dan/atau kegiatan; c. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan; d. alamat kantor; dan e. lokasi kegiatan; 3. deskripsi lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; 4. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain: a. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL; dan b. memperoleh Izin PPLH yang diperlukan; c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Sumber: Pasal 28 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL- Lanjutan 5. kewajiban pemegang izin lingkungan antara lain: a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali; c. mengajukan permohonan perubahan Izin
Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan d. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Sumber: Pasal 28 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL - Lanjutan 6. hal-hal lain, antara lain: a. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; b. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa izin lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan 8. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan Sumber: Pasal 28 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
Izin Lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki dokumen Lingkungan sebelum PP 27/2012 diterbitkan
Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan Sumber: Pasal 73 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Perubahan Izin LIngkungan 1
Pasal 40 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH
1
Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Memperbarui Izin Lingkungan
Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU PPLH diterjemahkan dalam pasal 50 dan Pasal 51 PP Izin Lingkungan dan akan dijabarkan secara rinci dalam Peraturan MENLH tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan
2 Pasal 50 dan 51 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 1. Lima jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan secara umum; 2. Mekanisme perubahan Izin Lingkungan secara umum
3
Peraturan MENLH Tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan
1. jenis-jenis perubahan; 2. kriteria perubahan dan jenis dokumen LH 3. Muatan dokumen LH 4. Tata cara
Perubahan Izin Lingkungan Pemraksara yang telah memiliki dokumen LH dan Persetujuannya sebelum berlakunya PP 27/2012
Pemegang Izin Lingkungan
Pemraksara yang telah memiliki dokumen LH dan SKKL atau Rekomendasi UKLUPL dan Izin Lingkungan setelah berlakunya PP 27/2012
1. Tanpa melalui penyusunan dokumen LH; 2. Dengan melalui penyusunan dokumen LH a. Wajib Amdal: Amdal Baru (Pengembangan) atau Adendum Andal & RKL-RPL; b. UKL-UPL: UKL-UPL Baru Pengembangan atau Amdal Baru Pengembangan Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Perubahan Izin Lingkungan
1. Perubahan kepemilikan; 2. Perubahan pengelolaan & pemantauan LH; 3. Perubahan yang berpengaruh terhadap LH (ada 9 Kriteria) 4. Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH) 5. Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin Lingkungan diterbitkan
Pelaksanaan Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Perubahan Usaha dan/atau kegiatan tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya perubahan izin lingkungan, kecualai untuk perubahan kepemilikan
Perubahan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/Kegiatan Wajib Amdal Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan Laporan Perubahan
Perubahan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan
Perubahan Kepemilikan
1
2
Perubahan SKKL
Perubahan yang Berpengaruh terhadap LH (9 Kriteria)
Amdal Baru
Adendum Andal & RKL-RPL
3
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan
4 5
Perubahan Dampak/ Resiko LH (ERA/Audit LH] Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin Lingkungan diterbitkan Sumber: Pasal 50-51 PP No. 27 Tahun 2012
Perubahan Berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Alat-alat Produksi Kapasitas Produksi Spesifikasi teknik Sarana Usaha dan/atau kegiatan Perluasan Lahan dan Bangunan Waktu dan Durasi Operasi Usaha dan/atau Kegiatan dalam Kawasan yang belum dilingkup Perubahan Kebijakan Pemerintah Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain
Kata kunci “ BERPENGARUH” Hanya rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang BERPENGARUH terhadap lingkungan yang wajib mengajukan perubahan izin lingkungan.
Kriteria Perubahan yang lebih detail
a
AMDAL BARU
b Adendum Andal & RKL-RPL
• Definisi; • Besaran/ Skala • dll
c
UKL-UPL BARU
Sumber: Pasal 50 ayat (2) huruf (c), ayat (4) dan ayat (8) PP No. 27 Tahun 2012
Konsep Rancangan Peraturan MENLH tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan Pedoman perubahan izin lingkungan ini bertujuan untuk menjabarkan lebih rinci mengenai:
1
2
3
4
Jenis-jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan izin lingkungan (5 Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan)
Kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan dan jenis dokumen lingkungan hidup yang wajib disusun
Muatan dokumen lingkungan hidup untuk Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Tata cara perubahan keputusan kelayakan lingkungan, perubahan rekomendasi UKLUPL dan penerbitan perubahan izin lingkungan
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
Perubahan Kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan Pemilik/ Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan
“A”
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan Perubahan Izin Lingkungan dari Pemegang izin “A” ke “B” [Tanpa Mekanisme Amdal/UKL-UPL]
Pemilik/ Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan
“B”
Usaha dan/atau Kegiatan
Permohonan Perubahan Izin Lingkungan
Sumber: Pasal 50 ayat (2) huruf (a) dan Pasal (51)
Perubahan Izin Lingkungan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kereta Api Ekspres Bandara (SHIA Rail Link) 1. Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan SHIA Rail Link adalah Kementerian Perhubungan Amdal dan Izin Lingkungan a.n. Kemenhub; 2. Implementasi SHIA Rail Link oleh Unit Management Badan Usaha Perubahan Izin Lingkungan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) huruf a dan Pasal 51 ayat (1) PP 27/2012 Kementerian Perhubungan
Unit Management Badan Usaha
Perubahan Izin Lingkungan karena terjadi perubahan kepemilikan
Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan
Laporan Perubahan yang akan direncanakan
MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota
Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru
Berpengaruh terhadap Lingkungan
[sesuai mekanisme Pasal 50 ayat (2) huruf (c) ]
Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan
Evaluasi/ Telaahan Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang bertujuan perbaikan (continual improvement) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru.
Contoh Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan LH
Rumah Sakit
Rumah Sakit
Limbah Medis
Air Limbah
Dikirim ke tempat lain
IPAL
Rumah Sakit
Rumah Sakit
Limbah Medis
Berpengaruh terhadap Lingkungan [sesuai mekanisme Pasal 50 ayat (2) huruf (c) ] Insenerator
Izin PPLH
Laporan Rencana Perubahan dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Air Limbah
Modifikasi IPAL
Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup No
Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Kriteria Perubahan
1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup
Perubahan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif lingkungan: a. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah bahan baku dan bahan penolong; b. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan; dan/atau c. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara dampak lingkungan baru dengan bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan
2. Penambahan kapasitas produksi;
Penambahan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi suatu usaha dan/atau kegiatan
3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
Perubahan yang antara lain meliputi perubahan desain; proses produksi; perubahan bahan baku; perubahan bahan penolong; dan/atau perubahan penggunaan jenis sumber daya yang digunakan; yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan i.e. Perubahan jenis dan/atau karakteristik bahan baku, bahan penolong dan bahan bakar
Lanjutan - Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup No
Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Kriteria Perubahan
4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
perubahan sarana pendukung yang membantu proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan i.e. penambahan instalasi pengolahan air bersih; penambahan sumber air bawah tanah;
5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan
Penambahan luasan lahan dan/atau bangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
6. Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
Perubahan berupa pengurangan atau penambahan waktu dan/atau durasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
Lanjutan - Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup No
Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
7. Usaha dan/atau kegiatan di
dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;
Kriteria Perubahan Penambahan usaha dan/atau kegiatan baru dalam sebuah kawasan, yang belum dikaji dalam dokumen lingkungan sebelumnya
8. Terjadinya perubahan kebijakan
Perubahan antara lain mencakup perubahan pemerintah yang ditujukan dalam peraturan dan/atau NSPK yang diterbitkan oleh rangka peningkatan perlindungan pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki dan pengelolaan lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup i.e. hidup; Perubahan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan
9. Terjadi perubahan lingkungan
Terjadi perubahan rona lingkungan yang sangat hidup yang sangat mendasar mendasar akibat terjadinya bencana alam atau akibat peristiwa alam atau karena akibat lain yang menyebabkan pengelolaan akibat lain, sebelum dan pada lingkungan hidup dalam kajian sebelumnya waktu Usaha dan/atau Kegiatan menjadi tidak relevan dengan kondisi lingkungan yang bersangkutan dilaksanakan pascabencana dan pasca perubahan atas akibat lain tersebut
Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan – Kawasan Industri Pasal 8 PP 27 Tahun 2012: Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi: a. Tunggal, b. Terpadu,
Setiap Perusahan Industri dalam Kawasan Industri wajib memiliki UKL-UPL
c. Kawasan Termasuk Kawasan Industri •
Kawasan Industri Kawasan Industri wajib memiliki Amdal Kawasan
•
Pasal 13 ayat (1) huruf a PP No. 27/2012: Kawasan Industri yang telah memiliki Amdal Usaha dan/atau kegiatan (Perusahan Industri) yang berdampak Penting terhadap LH dikecualikan dari kewajiban menyusun Amda; Pasal 13 ayat (1) PP No. 27/2012: usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan dokumen RKL-RPL Kawasan Industri
Contoh Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di Kawasan Industri
Setiap Perusahan Industri dalam Kawasan Industri wajib memiliki UKL-UPL
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan (Perusahan Industri) Baru yang belum dilingkup dalam AMDAL Kawasan Industri
Perubahan Keputusan Kelayakan LH Kawasan Industri: 1. Amdal Baru atau 2. Adendum Andal & RKLRPL Untuk Kawasan Industri
Kawasan Industri Kawasan Industri wajib memiliki Amdal Kawasan
Perusahan Industri wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan RKL-RPL Kawasan Industri
Perubahan Dampak Dan/Atau Risiko Lingkungan Hidup Berdasarkan Hasil Kajian Analisis Risiko Lingkungan Hidup (ARLH) Dan/Atau Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan Ketentuan tentang ARLH masih berupa ketentuan yang tercantum dalam UU 32/2009. PP tentang ARLH belum diterbitkan (masih dalam draft RPP ARLH)
MENLH telah Menerbitkan Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup
Perubahan Dampak dan/atau Risiko LH Audit Lingkungan Hidup Analisi Risiko Lingkungan Hidup
a
AMDAL BARU
Usaha dan/atau Kegiatan b Adendum Andal & RKL-RPL
c
UKL-UPL BARU
Perubahan Dampak dan/atau Risiko Lingkungan Hidup
Tidak Dilaksanakannya Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Tahun Sejak Diterbitkannya Izin Lingkungan Jenis perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah tidak adanya pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang tercantum dalam: 1. dokumen lingkungan hidup yang telah dinilai atau diperiksa, 2. keputusan kelayakan lingkungan hidup/rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan izin lingkungannya yang telah diterbitkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah izin lingkungan diterbitkan
Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta ruang terjadinya perubahan usaha dan/atau kegiatan No
Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup 2. Penambahan kapasitas produksi; 3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan; 4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan; 5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan. 6. Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan; 7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan; 8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan 10 Perubahan RKL-RPL
Ruang Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Di dalam Di dan/atau dalam berbatasan wilayah dengan batas studi** proyek*
√
x
√ √
x x
√ √ √
X x x
√
x
√
√
√
x
√
√
Kriteria Perubahan Usaha dan/Atau Kegiatan dan Jenis Dokumen LH yang Wajib Disusun untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal No
Kriteria Perubahan
AMDAL BARU
ANDENDUM ANDAL dan RKL-RPL
1. Skala/Besaran Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut sama dengan atau lebih besar dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal seperti tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara LingkunganHidup Nomor 05 Tahun 2012
skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut lebih kecil dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal seperti tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012
2. Dampak penting yang ditimbulkan akibat rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan
Rencana perubahan akan berpotensi menimbulkan dampak penting baru
Tidak terdapat dampak penting baru atau dampak penting yang timbul akibat perubahan tersebut sudah dikaji dalam Amdal sebelumnya
3. Batas wilayah studi Amdal
Rencana perubahan akan berpotensi mengubah batas wilayah studi
Rencana perubahan dimaksud tidak mengubah batas wilayah studi
Konsep Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Dokumen addendum andal dan RKL-RPL terdiri atas 2 (dua) tipe:
Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A Dokumen addendum yang memerlukan analisis dampak lingkungan yang mendalam (mengkaji perubahan besaran dampak penting*)
Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B Dokumen addendum yang tidak memerlukan analisis dampak lingkungan yang mendalam (tidak ada kajian perubahan besaran dampak penting)
Keterangan: *) rencana perubahan tidak menimbulkan dampak penting baru, melainkan hanya merubah besaran dampak penting yang sudah dikaji sebelumnya saja
Lanjutan - Konsep Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A
Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B
1. Pendahuluan; (latar belakang, tujuan dan pelaksana studi) 2. Deskripsi kegiatan (kegiatan eksisting, rincian dampak yang dikelola sesuai dengan dokumen yang sebelumnya, evaluasi pelaksanaan RKL-RPL sebelumnya, dan rincian rencana perubahan) 3. Rona lingkungan hidup yang terkait dengan perubahan besaran dampak penting yang telah dikaji sebelumnya 4. Analisis perubahan dampak: 1. analisis perubahan besaran dampak penting yang telah dikaji sebelumnya dengan menggunakan metode sesuai yang telah disepakati pada dokumen amdal sebelumnya 2. Timbul tidaknya “dampak lainnya” yang baru, sebutkan; 3. Ada tidaknya perubahan besaran “dampak lainnya”, sebutkan dampak apa saja yang berubah besarannya, seberapa besar perubahannya; 5. RKL-RPL 6. Daftar pustaka; dan 7. Lampiran
1. Pendahuluan; (latar belakang, tujuan dan pelaksana studi) 2. Deskripsi kegiatan (kegiatan eksisting, rincian dampak yang dikelola sesuai dengan dokumen yang sebelumnya, evaluasi pelaksanaan RKL-RPL sebelumnya, dan rincian rencana perubahan) 3. Analisis perubahan dampak: 1. Timbul tidaknya “dampak lainnya” yang baru, sebutkan; 2. Ada tidaknya perubahan besaran “dampak lainnya”, sebutkan dampak apa saja yang berubah besarannya, seberapa besar perubahannya; 4. RKL-RPL 5. Daftar pustaka; dan 6. Lampiran
Format Adendum ANDAL dan RKL-RPL Saat Ini Contoh: Adendum ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas Berupa Penambahan Sumur-Sumur Baru di Wiayah Perairan Lepas Pantai Tenggara Sumatera Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta BAB I PENDAHULUAN 1. Latar belakang: i.e. alasan penambahan kegiatan, arahan dari instansi lingkungan hidup, jenis dokumen LH yang telah dimiliki, kegiatan eksisting dan rencana penambahan sumur baru; 2. Tujuan dan Manfaat 3. Peraturan Perudang-Undangan BAB II RENCANA KEGIATAN 1. Identitas Pemrakasrasa dan Penyusun Adendum ANDAL dan RKL-RPL; 2. Lokasi usaha dan/atau kegiatan; 3. Sejarah Pengembangan dan Kegiatan yang Telah Berjalan; 4. Kegiatan yang sedang berjalan (Eksisting) a. Produksi Lapangan b. Proses Produksi Migas dan penyalurannya c. dst d. Pengelolaan dan pemantauan LH yang sudah dilakukan e. Perizinan 5. Rencana Kegiatan Tambahan
BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL 1. Komponen Geofisik-Kimia 2. Komponen Sosekbud BAB IV RUANG LINGKUP STUDI (Hanya pada dampak dari rencana penambahan) 1. Dampak Penting yang Ditelaah; 2. Proses Pelingkupan 3. Identifikasi DampakPotensial 4. Evaluasi Dampak Potensial 5. Batas Wilayah Studi: Batas Andal dan RKl-RPL tambahan saja. 6. Batas Waktu Kajian BAB V PRAKIRAAN DAN EVALUASI DAMPAK PENTING 1. Prakiraan Dampak penting (Dampak pemboran terhadap penurunan kualitas air dan biota perairan, serta dampak kegiatan operasi produksi terhadap penurunan kualitas air dan dampak turunnya gangguan biota; 2. Evaluasi Dampak Penting 3. Telaahan Sebagai Dasar Pengelolaan 4. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan BAB VII RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Jenis Dampak Penting Sama Seperti Pada Dokumen Lingkungan sebelumnya; 2. Rencana Pengelolaan LH 3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
Konsep Dasar Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal 1. Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan arahan tindak lanjut perubahan izin lingkungan terkait dengan rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; 2. Proses Penapisan dan Pemberian Arahan Tindak Lanjut Perubahan Izin Lingkungan: Instansi lingkungan hidup dengan bantuan tim teknis KPA atau pakar terkait melakukan telaahan terhadap rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan serta memberikan arahan tindak lanjut proses perubahan izin lingkungan*) 3. Penyusunan Amdal Baru atau ADENDUM ANDAL dan RKL-RPL: Penangggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyusun dokumen lingkungan (Amdal Baru atau Adendum Andal dan RKLRPL) sesuai dengan arahan tindak lanjut proses perubahan izin lingkungan 4. Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian Dokumen LH: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan perubahan izin lingkungan dan penilaian Amdal Baru atau Adendum Andal dan RKL-RPL; 5. Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup: Tim Teknis dan/atau KPA melakukan penilaian Amdal Baru atau Adendum ANDAL dan RKL-RPL; 6. Penerbitkan Keputusan Perubahan SKKL dan Perubahan Izin Lingkungan: Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenanganya menerbitkan perubahan keputusan kelayakan lingkungan dan perubahan izin lingkungan Catatan: *) Arahan tindak lanjut dapat berupa arahan perubahan izin lingkungan tanpa melakukan perubahan keputusan kelayakan lingkungan atau tanpa harus melakukan perubahan izin lingkungan
Penegakan Hukum terhadap Izin Lingkungan Penegakan hukum, Tantangan yang harus dijawab untuk meningkatkan efektivitas izin lingkungan
Pasal 98-100 UU 32/2009: Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML) dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL) Penjara dan Denda
Pasal 111 UU 32/2009 (1) Pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa Amdal atau UKLUPL: penjara dan denda; (2) Pejabat yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan: Penjara dan Denda Pasa 109 UU 32/2009: usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan: Penjara dan denda
Pasal 71 PP 27/2012: Sanksi Admnistrasi kepada pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan pasal 53 PP 27/2012: tidak melaksanaan izin lingkungan dan tidak melaporkan pelaksanaan izin lingkungan
Kebijakan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup • PP 29 Tahun 1986; • Berlaku selama 13 Tahun (1986-1993)
SEMDAL Upaya ‘Pemutihan’
DPL DPPL DELH/DPLH
Upaya ‘Penegakan Hukum’
DELH/DPLH
• Keputusan MENLH No. 30 Tahun 1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup • Berlaku selama 3 Bulan (12 Okt 199-31 Des 1999) • Peraturan MENLH No. 12 Tahun 2007 • Berlaku selama 2 Tahun (2007-2009) • Pasal 121 UU 32/2009 • Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010 • Berlaku selama 2 Tahun (2009-2011)
• • • •
Pasal 121 UU 32/2009 Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010 SE MENLH 27 Desember 2013 Berlaku selama 2 Tahun (2013-2015)
1986
2001 Audit LH Wajib sesuai dengan Keputusan MENLH No. 30 Tahun 2001
2012 (PP27/2012)
Undang-undang No. 32 tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 121 (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan Audit Lingkungan Hidup. (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKLUPL wajib membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).
Isi SE-MENLH B1413-4/MENLH/KP/12/2013 Tanggal 27 Desember 2013 1. Target SE
Usaha dan/atau Kegiatan yang sudah miliki izin usaha dan/atau kegiatan sebalum UU 32/2009 (Kriterianya Sesuai dengan Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010)
2. Kebijakan
a. Bentuk Kebijakan: Penerapan Sanksi Administrasi berupa teguran tertulis Perintah membuat dokumen LH (BUKAN PEMUTIHAN); b. Pelaksana kebijakan: MENLH, Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; c. Waktu penerapan sanksi administrasi: 18 Bulan (27 Desember 2013-27 Juli 2015). d. Waktu penyelesaian dan mendapat keputusan dokumen LH: 6 (enam) bulan sejak sanksi teguran tertulis diterbitkan
3. Dokumen LH
a. DELH untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal b. DPLH untuk Usaha dam/atau Kegiatan Wajiab UKL-UPL c. Tata cara penyusunan dan penilaiannya sesuai dengan Peraturan MENLH No 14 Tahun 2010
4. DELH dan DPLH serta Izin Lingkungan
Keputusan Dokumen LH (DELH/DPLH) digunakan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan
5. Tindak lanjut SE MENLH
Tidak menyelesaikan kewajiban membuat dan mendapat keputusan DELH/DPLH sampai batas yang telah ditentukan (6 bulan setelah mendapat sanksi administrasi)- Dikenakan pasal 109 UU 32/2009
SE-MENLH Pasal 121 UU 32/2009: Penegakan Hukum untuk Usaha dan/atau Kegiatan sudah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan SE-MENLH tentang Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009 1.
2. 3.
4.
Usaha dan/atau Kegiatan sudah memiliki Izin Usaha SEBELUM 3 Oktober 2009, Sudah beroperasi SEBELUM 3 Oktober 2009; Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang,; dan, belum memiliki dokumen lingkungan
Waktu/Time Line
Belum Memiliki DELH atau DPLH yang Telah Disetujui
1. 2.
UU 32/2009 3 Okt 2009
SEMENLH Tidak Berlaku
• Sanksi Administrasi Teguran Tertulis (Paling Lambat 18 bulan setelah SE) • Penyusunan dan Penilaian DELH/DPLH (6 Bulan) Izin Lingkungan
Usaha dan/atau Kegiatan sudah memiliki Izin Usaha SETELAH 3 Oktober 2009, dan belum memiliki dokumen lingkungan
3 Okt 2011
PP 27/2012 23 Feb 2012
Jika Tidak
Pasal 109 UU32/2009 Saat ini
Timeline Pelaksaan SE-MENLH Pasal 121 UU No. 32 Tahun 2009 SE-MENLH Pasal 121 UU 32/2009 (mulai berlaku 27 Desember 2013)
27 Des 2013
Batas akhir penerapan sanksi Administrasi (27 Juni 2015)
Penegakan Hukum Administrasi LH: Penerapan sanksi administrasi teguran tertulis
27 Juni 2015
Batas akhir penerbitan persetujuan DELH/DPLH dan Izin Lingkungan untuk penerapan sanksi Administrasi 27 Juni 2015
27 Des 2015
Masa penyusunan, penilian/pemeriksaan DELH/DPLH dan Penerbitan Izin Lingkungan Keterangan: (PENTING) • Jika penerapan sanksi administrasi dilakukan pada tanggal 1 Januari 2014, maka dalam masa 6 (enam) bulan, DELH/DPLH sudah harus disusun dan dinilai/diperiksa serta diterbitkan persetujuannya dan izin lingkungan (JIKA DISETUJUI), (1 Juli 2014). • Untuk usaha dan/atau kegiatan pemerintah, masa penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan penganggaran untuk penyusunan dan penilaian/pemeriksaan DELH dan DPLH
Tindak Lanjut Pelaksanaan SE-MENLH tentang Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009 (Surat Deputi I) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangangannya mendelegasikan kepada Kepala Instansi LH untuk melakukan penerapan sanksi Administratif teguran tertulis
Inventarisasi Usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kriteria SE-MENLH
Usaha dan/atau kegiatan sesuai kriteria SE-MENLH
Instansi Lingkungan Hidup Pusat, Provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
Penyusunan DELH/DPLH
Penilaian DELH/DPLH
Penerbitan keputusan DELH/DPLH dan Izin Lingkungan
Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan (Pemrakarsa) 1. 2. 3. 4.
Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama LPNK, Kepala SKPD
Membantu dalam penyusunan DELH/DPLH
Pembinaan oleh Instansi Lingkungan Hidup
Kriteria Penyusun DELH: Auditor Lingkungan Hidup yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau Sesuai dengan Kriteria dalam Surat Deputi No. 096/Dep.I/LH/PDAL/01/2014 (butir angka 4)
Percepatan Proses Penyusunan dan Penilaian DELH atau Pemeriksaan DPLH (Surat Deputi I) Dalam rangka percepatan proses penyusunan dan penilaian DELH atau Pemeriksaan DPLH, Kepala Instansi Lingkungan Hidup diharapkan antara lain dapat: Mendorong kepada para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
Mengembangkan dan Menerapkan
Sistem Clustering
Penyusunan DELH & DPLH Bersama-sama
Menyusun
Melakukan
Template DELH & DPLH untuk Usaha dan/atau kegiatan sejenis
Proses Penilaian DELH & Pemeriksaan DPLH secara Kolektif
Memprioritaskan kepada
Usaha dan/atau Kegiatan Pemerintah
Kriteria Penyusun DELH Auditor Lingkungan Hidup yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Auditor LH
Atau 1) Telah memiliki sertifikat penyusun Amdal; dan 2) Pernah mengikuti kursus audit (audit LH, audit mutu, EMS, K3/HSE dan/atau pengenalan audit)
Atau 1) Pendidikan minimal S1; 2) Pengalaman kerja terkait dengan pengelolaan LH minimal 3 tahun; 3) Pelatihan audit SML ISO 14000, diklat teknis pengelolaan lingkungan hidup 4) Pengalaman audit lingkungan hidup SML minimal 3 kali atau penyusun dokumen Amdal minimal 5 dokumen (dalam 5 tahun terakhir);
Keputusan DELH dan DPLH serta Izin Lingkungan
Keputusan DELH atau DPLH
1. Deputi I MENLH Bidang Tata Lingkungan; 2. Kepala Instansi Lingkungan Provinsi; atau 3. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota Sesuai dengan kewenangannya
Menjadi dasar
Keputusan Izin Lingkungan
1. MENLH; 2. Gubernur; atau 3. Bupati/Walikota Sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PUU)
Terima kasih
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925 http://www.menlh.go.id/
