PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Imam Hendargo Abu Ismoyo Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan
1 Pendahuluan
2010
1999 Perbaikan (PP Nomor 27 tahun 1999)
revitalisasi
1993 Pengembangan (PP Nomor 51 tahun 1993
1986
UU Lingkungan Hidup
tonggak awal (PP Nomor 29 tahun 1986)
Peraturan Pemerintah tentang AMDAL
2009 1997 1982 3
Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) KLHS
a
Tata ruang
b
Baku mutu LH
c
Kriteria baku kerusakan LH
d
AMDAL
e
UKL-UPL
f
Perizinan
g
h
Instrumen ekonomi LH
i PUU berbasis LH j
Anggaran berbasis LH
k Analisis risiko LH l Lingkungan
Audit LH
m Instrumen lain
sesuai kebutuhan
Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL Pasal 22-33 UU 32/2009
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL
Pasal 34 UU 32/2009
SPPL Pasal 35 UU 32/2009
Kegiatan berdampak penting terhadap LH
Batas AMDAL
Peraturan MENLH No 11/2006
Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH
Batas dokumen UKL-UPL
Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota
Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil
Beberapa Perbedaan Filosofis Mendasar PP 27/1999 dengan PP 27/2012 No
PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal
PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan
1. Durasi penilaian amdal sekitar180 hari kerja, dokumen Amdal terdiri atas 5 dokumen
Kemajuan Mendasarnya adalah Streamlining Proses Amdal Durasi penilaian amdal sekitar 125 hari kerja, dokumen amdal terdiri atas 3 dokumen
2. Penilaian amdal oleh komisi penilai amdal cenderung mereduksi makna amdal sebagai kajian ilmiah
Kemajuan Mendasarnya adalah Mengembalikan Kaidah Amdal sebagai Kajian Ilmiah Dengan memperkuat peran dan kompetensi tim teknis dalam penilaian amdal
3. Terdapat kesulitan terhadap upaya penegakan hukum atas pelanggar Amdal & UKL-UPL (Kajian Lingkungan Hidup) mengingat amdal & UKL-UPL adalah bukan keputusan TUN
Kemajuan Mendasarnya adalah Memberikan Ruang Penegakan Hukum atas Pelanggar Amdal-UK-UPL Dengan skema izin lingkungan yang merupakan keputusan TUN yang enforceable dan memiliki konsekuensi hukum atas pelanggarannya sesuai dengan yang diatur dalam UU 32/2009
Lanjutan Beberapa Perbedaan Filosofis Mendasar No
PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal
PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan
4.
Terdapat ruang untuk keterlibatan masyarakat
Kemajuan Mendasarnya adalah Memperkuat Akses Partisipasi Masyarakat Dengan terdapat 3 kali pengumuman dalam tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka ruang masyarakat untuk memberikan saran, tanggapan dan pendapat akan lebih luas
5.
Amdal dan UKL-UPL masih dipandang sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat “dibuat bagus, tidak dibuat tidak apa-apa”
Kemajuan Mendasarnya adalah Mengubah Mindset Seluruh Pemangku Kepentingan Dengan terbitnya PP ini maka banyak konsekuensi hukum yang dapat diterapkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan pemrakarsa apabila terlibat dalam pelanggaran amdal & UKL-UPL
Faktor Penentu AMDAL PENEGAKAN HUKUM
Kompetensi & Integritas Penilai/Komisi Kompetensi & Integritas Penyusun
Mutu Dokumen AMDAL
Implementasi AMDAL
Pandangan & Komitmen Pemrakarsa
KEBIJAKAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sumber: Adiwibowo, 2005
2 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Proses Akhir PP No. 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan • Recall RPP Izin Lingkungan; • Print-out RPP Izin Lingkungan di Kertas Presiden; dan • Surat Mensesneg tentang permohonan paraf pada RPP Izin Lingkungan kepada MENLH, Menteri PU dan Menteri Perindustrian
27 Des 2011
• Recall RPP Izin Lingkungan setelah diparaf oleh 3 Menteri; • Print-out di kertas Presiden; dan • Penyiapan surat pengajuan RPP Izin Lingkungan oleh Mensesneg kepada Presiden
13 Jan 2012
3
2 27 Des 2011s/d 12 Jan2012
1 26 Des 2011 Pembahasan Terakhir RPP Izin Lingkungan, KLH dengan Setneg;
Proses paraf pada RPP Izin Lingkungan oleh 3 Menteri: MENLH, Menteri PU, Menteri Perindustrian
4
5 23 Februari 2012
PP Izin Lingkungan Hidup diterbitkan: PP No. 27/2012 Izin Lingkungan
Proposal Kegiatan
Wajib AMDAL
Wajib UKL/UPL
Pengumuman & konsultasi masyarakat
Izin pembuangan air limbah Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah [land application] Izin penyimpanan sementara LB3 Izin pengumpulan LB3 Izin pengangkutan LB3 Izin pemanfaatan LB3 Izin pengolahan LB3 Izin penimbunan LB3 Izin pembuangan air limbah ke laut Izin dumping ke laut Izin reinjeksi ke dalam formasi Izin venting ke udara
Penyusunan KA-ANDAL Pemeriksaan Administrasi Penilaian KA-ANDAL Penyusunan ANDAL & RKL-RPL, Permohonan Penilaian ANDAL & RKL-RPL
Permohonan Izin Lingkungan [Persyaratan Adm & Teknis]
Permohonan Pemeriksaan UKL/UPL
Pemeriksaan Administrasi
Pemeriksaan Administrasi
Pemeriksaan Administrasi
Pengumuman Penilaian ANDAL & RKL-RPL Tidak Layak
Pemeriksaan UKL/UPL
SKKLH
Rekomendasi UKL-UPL (Sumber: M. Askary, 2010)
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL
Wajib Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL
IZIN LINGKUNGAN
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Proses Izin Lingkungan Penyusunan Amdal & UKL-UPL
Penilaian Amdal & Pemeriksaan UKL-UPL
1
2
Permohonan & Penerbitan Izin Lingkungan
3
Izin Lingkungan Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan
13
Penyusunan Dokumen Amdal Tahap Perencanaan 2
1 Rencana Umum
Studi Kelayakan
3
4
Disain Rinci
Konstruksi
5 Operasi
Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan
KA
1
2 RKL-RPL 3 ANDAL
Dokumen AMDAL
Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang
Sumber: Pasal 4-5 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa
Pengikutsertaan Masyarakat dalam Amdal Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal mengikutsertakan masyarakat: 1• terkena dampak;
2• Pemerhati lingkungan hidup 3• Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal
10 HARI [Pengumuman]
Pemrakarsa
1 Pengumuman 2 Konsultasi Publik
Pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan
Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota Sumber: Pasal 9 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Penyusun Dokumen Amdal Pemrakarsa
1
Penyusun dari Pemrakarsa sendiri
Menyusun Dokumen Amdal Pihak Lain:
DILARANG ! PNS di Instansi Lingkungan Hidup (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
2• 3•
Penyusun Perorangan Penyusun yang tergabung dalam LPJP
Sumber: Pasal 10-12 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Persyaratan Penting ! Penyusunan dokumen Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal
11.
Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal; dan
22.
Uji kompetensi
Penyusunan UKL-UPL Tahap Perencanaan 1
2
Rencana Umum
3
Studi Kelayakan
4
Disain Rinci
5
Konstruksi
Operasi
UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan 11. Identitas pemrakarsa; 22. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
33. 44. Formulir UKL-UPL
Dampak lingkungan yang akan terjadi; dan Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
1.Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang. 2.Tidak sesuai: tidak dapat dinilai dan dikembalikan
Sumber: Pasal 14-15 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Penilaian Kerangka Acuan 5b
Jika Hasil Penilaian: KA memerlukan perbaikan, Komisi mengembalikan KA ke pada permrakarsa. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan kerangka acuan
Tidak
Pemrakarsa Sekretariat
1
YA Dokumen Kerangka Acuan
2
Kelengkapan Administrasi
3
Komisi Penilai AMDAL
3 Menugaskan
Hasil Penilain
termasuk perbaikan/ penyempurnaan
4
5a
Jangka waktu Penilaian, Penyampaian hasil penilaian dan penerbitan KA:
30 Hari Kerja tidak
Tim Teknis
Tim Teknis Menilai KA dengan Melibatkan Pemrakarsa
Jika Hasil Penilaian: KA dapat disepakati, Komisi menerbitan persetujuan kerangka acuan
Penerbitan Persetujuan Kerangka Acuan Sumber: Pasal 21-24 PP 27/2012 izin Lingkungan
Penilaian Andal dan RKL-RPL Hasil Rapat KPA: Dok. Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki
REKOMENDASI HASIL PENILAIAN
8b Tidak
Pemrakarsa
1
Hasil Rapat KPA: Dok. Andal dan RKL-RPL tidak perlu diperbaiki
Sekretariat
8a YA
Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
2
Kelengkapan Administrasi
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
3
Komisi Penilai AMDAL (KPA)
Menugaskan
4
Jangka waktu Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
75 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
Tim Teknis
5
6
Rapat Komisi Penilai AMDAL
7
Hasil Penilain
Tim Teknis Menilai ANDAL dan RKL-RPL secara Teknis
Sumber: Pasal 28-31 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota
Jangka waktu penetapan
10 Hari Kerja
Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Ketidaklayakan
Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan 1. 1 Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
Rekomendasi Hasil Penilai an Andal & RKLRPL dari Komisi Penilai Amdal Sumber: Pasal 32-33 PP 27/2012 Izin Lingkungan
2. 2 Pernyataan kelayakan lingkungan usaha dan/atau kegiatan; 3. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai 3 dengan yang tercantum dalam RKL-RPL. 4. 4 Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait
1. 5 jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)
Pemeriksaan UKL/UPL & Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL Pemeriksaan UKL-UPL & penerbitan rekomendasi UKLUPL dapat dilakukan oleh: • Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, • Kepala Instansi LH Provinsi, atau; • Kepala Instansi LH Kab/kota
• Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota
Kelengkapan Administrasi
Tidak
YA
Pemeriksaan Teknis UKL-UPL
Hasil Pemeriksaan : UKL-UPLperlu diperbaiki
YA
Rekomendasi UKL-UPL •Persetujuan , atau •penolakan
Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL
UKL-UPL
14 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
Pemrakarsa
Sumber: Pasal 36-40 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota
Pemeriksaan Teknis UKL-UPL Sumber: Pasal 38 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Menerbitkan Melalui pejabat yang ditunjuk Menteri, atau kepala isntansi LH prov atau kab/kota
Rekomendasi UKL-UPL
Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL 1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya 1 persetujuan UKL-UPL; 2. 2 3. 3
Peryataan persetujuan UKL-UPL persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKLRPL.
1. 4 jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)
Permohonan Izin Lingkungan Permohon izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKLRPL atau Pemeriksaan UKL-UPL
Permohonan tertulis Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan
Persyaratan 1. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; 2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, dan 3. Profil usaha dan/atau kegiatan
• Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota
Sumber: Pasal 42-43 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Saran, Pendapat & Tanggapan 10 hari: Andal & RKL-RPL
• Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota
Sumber: Pasal 45-46 PP 27/2012 Izin Lingkungan
3 hari: UKL-UPL
Pengumuman Multimedia & Papan Pengumuman
Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung
Paling lama 2 (Tiga) hari kerja terhitung
sejak dokumen persyaratan administratif serta
sejak dokumen persyaratan administratif serta UKL-UPL yang dimohonkan dinyatakan lengkap
Andal dan RKL-RPL yang dimohonkan dinyatakan lengkap
Masyarakat
Penerbitan Izin Lingkungan Hidup AMDAL SK Kelayakan LH dari Menteri
Izin lingkungan dari Menteri
SK Kelayakan LH dari gubernur
Izin lingkungan dari gubernur
SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota
Izin lingkungan dari bupati/ walikota
UKL-UPL Rekomendasi dari Menteri
Izin lingkungan dari Menteri
Rekomendasi dari gubernur
Izin lingkungan dari gubernur
Rekomendasi dari bupati/ walikota
Izin lingkungan dari bupati/ walikota
Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL Sumber: Pasal 47 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan
• Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota
Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Media Massa dan/atau multimedia
Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Izin Lingkungan diterbitkan
Sumber: Pasal 49 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Masyarakat
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan •
Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;
•
Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Pembinaan Penatalaksanaan Amdal & UKL-UPL Instansi Lingkungan Hidup Pusat Pembinaan
Instansi Lingkungan Hidup Provinsi
Komisi Penilai AMDAL Provinsi
Pembinaan
Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota & Instansi LH Kabupaten/Kota Sumber: Pasal 64 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal Instansi Lingkungan Hidup Pusat Evaluasi Kinerja
Instansi Lingkungan Hidup Provinsi
Evaluasi Kinerja
Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap: a. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Amdal dan UKLUPL; b. Kinerja komisi penilai Amdal provinsi dan kabupaten/kota; dan c. Kinerja pemeriksa UKL-UPL di instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota
Sumber: Pasal 66 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Sanksi Administratif Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
1
Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutan izin lingkungan
2
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya Sumber: Pasal 56 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Ketentuan Penutup Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan Sumber: Pasal 73 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Terima kasih Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925 http://www.menlh.go.id/
