PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP Jl. Jaksa Agung Suprapto No.41 Lamongan Kode Pos 62251 Telp. (0322) 321 323 Fax : (0322) 321 324 E-mail :
[email protected] website : www.lamongankab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 188/ 4 /KEP./413.207/2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PENGAMBILAN AIR TANAH KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN, Membaca
:
Surat Sdr. H. Edy Wijaya selaku Direktur Utama UD. Bunga Rimba Nomor : 00002 tanggal 29 Desember 2014 perihal permohonan izin lingkungan
Menimbang
:
a. bahwa rencana Kegiatan Pengambilan Air Tanah yang berlokasi di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL; b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup wajib diterbitkan izin lingkungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengambilan Air Tanah .
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
2.
3.
4. 5.
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
2
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 2); 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan; 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 35); 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Lamongan. Memperhatikan
:
Surat rekomendasi persetujuan UKL-UPL tanggal 21 Januari 2015 nomor : 660/60 /413.207/2015 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pengambilan Air Tanah di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN PENGAMBILAN AIR TANAH.
TENTANG
IZIN
KESATU
:
Memberikan izin lingkungan kepada : 1. Nama Perusahaan : UD. Bunga Rimba 2. Jenis Usaha : Air bawah tanah dan/atau Kegiatan 3. Penanggung Jawab : H. Edy Wijaya 4. Alamat : Desa Sedayulawas RT. 001 RW. 005 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan 5. Lokasi Kegiatan : Dusun Wedung Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
3
KEDUA
:
Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi kegiatan : Pengambilan air tanah 15000 Liter/hari atau 0.17 Liter/detik dengan kedalaman sumur 30-40 m
KETIGA
:
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012.
KEEMPAT
:
Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
KELIMA
:
Pemegang izin wajib melaksanakan Lampiran I Keputusan ini
ketentuan
sebagaimana
Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan perijinan yang berlaku.
KEENAM
:
KETUJUH
:
KEDELAPAN
:
Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
KESEMBILAN
:
Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) berkoordinasi dengan PPLH Daerah (PPLHD) Provinsi Jawa Timur, PPLHD Kabupaten Lamongan, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.
KESEPULUH
:
Menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak keputusan ini ditetapkan kepada Bupati Lamongan melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL.
4
KESEBELAS
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: Lamongan : 21 Januari 2015
An. BUPATI LAMONGAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan); 2. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan 3. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Lamongan 4. Sdr. Camat Brondong
SUKIMAN
Lampiran I Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Nomor : 188/ 4 /413.207/2015 Tanggal : 21 Januari 2015 MATRIK UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
No
Jenis Kegiatan
Jenis Dampak
Besaran Dampak
Pengurusan perizinan
Timbulnya persepsi masyarakat
Keluhan dari masyarakat minimal 1 jumlah keluhan
Upaya Pengelolaan
Periode Pengelolaan
Lokasi Pengelolaa n
Upaya Pemantauan
Periode Pemantauan
Pengamatan langsung terhadap keluhan yang tertampung di perangkat Desa
1 kali selama tahap kegiatan
Lokasi Pemantauan
Institusi Pengelolaan dan Pemantauan
Keterangan
TAHAP PRA KONSTRUKSI 1
1. Mengurus seluruh ketentuan perijinan sesuai ketentuan 2. Melaksanakan koordinasi /sosialisasi kepada masyarakat berkaitan rencana kegiatan 3. Menindklanjuti setiap keluhan yang masuk
Setiap hari selama kegiatan perizinan
Masyarakat sekitar lokasi kegiatan
Lokasi kegiatan dan Kantor Desa
Pengelola : Edy Wijaya Pengawas : Perangkat Desa dan BPMP Pelaporan : BPMP
Tingkat keresahan masyarakat
TAHAP KONSTRUKSI 1
Kegiatan Mobilisasi Alat dan material Tenaga Kerja
Ceceran material
-
2
Penyiapan Lahan
Tanah sisa galian
Tanah galian ± 9 m3
3
Aktivitas Pemboran – Pembetonan
Potensi Limbah padat pekerja
4
Aktivitas Uji Pemompaan
Potensi kecelakaan kerja
Penggunaan kendaraan yang dilengkapi penutup
Selama tahap kegiatan
Area tapak proyek dan 500 m dari lokasi
Pengamatan lapangan
1 kali selama tahap kegiatan
Lokasi tapak proyek dan 500 m dari lokasi kegiatan
Dikumpulkan pada area tertentu dan digunakan kembali sebagai tanah urugan untuk area perkebunan sekitar.
selama kegiatan penyiapan lahan
Area konstruksi
Pengamatan langsung terhadap tanah galian
1x selama kegiatan penyiapan lahan
Area konstruksi
20 liter/hari
Penyediaan tempat sampah dan membuang ke TPS terdekat
Selama kegiatan pemboran pembetonan
Area kumpulan sampah
Pengamatan langsung sampah domestic yang dihasilkan
1x Selama kegiatan pemboran pembetonan
Area kumpulan sampah
Kemungkina n terjadinya kecelakaan kerja
Memastikan penggunaan APD bagi para pekerja konstruksi seperti helm, masker, sepatu, dll
Selama kegiatan konstruksi
Lokasi area kerja
Pengamatan langsung terhadap penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja
1x pada tahap uji pemompaan
Lokasi area kerja
Pengelola : Edy Wijaya Pengawas : Camat dan kades setempat, Pelaporan : BLH Kabupaten Lamongan Pengelola : Edy Wijaya Pengawas : Camat dan Kades setempat, BLH Kabupaten Lamongan dan Bagian perekonomia n Pelaporan : BLH Kabupaten Lamongan Pengelola : Edy Wijaya Pengawas : Camat dan Kades setempat, Dinas PUCK Pelaporan : Dinas PUCK dan BLH Pengelola : Edy Wijaya Pengawas : Dinsosnaketr trans Pelaporan :
Penggunaa n jalan Desa
-
PP No. 81 Tahun 2012
Potensi kecelakaan kerja
Dinsosnaketr ans TAHAP OPERASIONAL 1
Aktivitas Operasional dan Pemeliharaa n Sumur Bor
Penurunan muka air tanah
Dampak penurunan muka air tanah akibat pengambilan debit sebesar 15000 liter/hari atau 0.17 liter/detik
1. Pengambilan debit air tanah sesuai rekomendasi / ijin yang dikeluarkan 2. Pemasangan meter ari sebagai upaya pemantauan debit pengambilan 3. Melakukan upaya penghijauan disekitar lokasi area sumur (menggunakan tanaman konservasi air tanah) 4. Tetap mempertahankan area tangkapan / area serapan air (catchent area) dengan tidak merubah fungsi lahan yang ada dari perkebunan menjadi bangunan.
selama kegiatan berlangsung
Lokasi sumur bor
Penamatan terhadap instalasi sumur bor
Setiap hari selama kegiatan berlangsung
Lokasi sumur bor
An. BUPATI LAMONGAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN
SUKIMAN
Pengelola : Edy Wijaya Pengawas : BLH Kabupaten Lamongan dan Bagian Perekonomia n Pelaporan : BLH Kabupaten Lamongan
-
