PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG IZIN PENGEBORAN DAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH SERTA MATA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULANG BAWANG,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, salah satu urusan di bidang Pertambangan adalah air bawah tanah dan mata air ; b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada butir di atas, perlu diatur ketentuan mengenai Izin Pengeboran dan Pengambilan air bawah tanah dan mata air dengan Peraturan Daerah.
Menimbang
: a.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 Tentang ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ; 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam, Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ; 6. Undang-Undang nomor 2 tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667) ; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ; 9. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 12. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber daya Air ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ; 18. 18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tekhnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70). Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tanggal 20 Februari 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan kabupaten dan Kota, dan daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG. MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG IZIN PENGEBORAN DAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH SERTA MATA AIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang c. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang e. Dinas adalah Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang. f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang. g. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah d iatas permukaan tanah. h. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencangkup segala usah inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah. i. Pengeboran air bawah tanah adalah pembuatan sumur bor oleh suatu perusahaan pengeboran yang telah mendapat izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah dari Bupati. j. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan mempergunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu. k. Hak guna usaha air hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. l. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrologi dimana semua kejadian hidrologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung. m. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis. n. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lain ; o. Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah ;
p.
q.
r.
s.
t. u. v. w.
x. y.
z. aa.
Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya ; Pencemaran air bawah tanah adalah masuknya atau tidak masuknya unsur, zat, komponen fisika, kimia dan biologi ke dalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukkannya ; Pembinaan adalah suatu usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah ; Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah ; Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah ; Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah ; Pedoman adalah acuan di bidang air bawah tanah yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat ; Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu ; Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah ; Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ; Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin pengeboran dan pengambilan air bawah tanah serta mata air. B A B II AZAS DAN LANDASAN Pasal 2
(1) Pengelolaan air bawah tanah memiliki : a. Fungsi sosial dan ekonomi ; b. Kemanfaatan umum ; c. Keterpaduan dan keserasian ; d. Keseimbagan ; e. Kelestarian ; f. Keadilan g. Kemandirian ;
h. Transparansi dan akuntabilitas publik ; (2) teknis pengelolaan air bawah tanah berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah ; (3) hak guna air bawah tanah adalah hak guna pakai air dan hak guna usaha air ; (4) hak guna air sebagaimana pada ayat (3) tidak dapat disewakan atau dipindah tangankan. B A B III PENGELOLAAN Pasal 3 (1)
Pengelolaan cekungan air bawah tanah yang berada di dalam satu wilayah Kabupaten Tulang Bawang ditetapkan oleh Bupati ; (2) Pengelolaan cekungan air bawah tanah yang melintasi Kabupaten/Kota ditetapka berdasarkan kesepakatan Bupati/Walikota dengan dukungan dan fasilitas dari Gubernur, atau dapat diterbitkan oleh Gubernur ; (3) Teknis pengelolaan air bawah tanah dilakukan melalui tahapan kegiatan : a. Inventarisasi ; b. Perencanaan pendayagunaan ; c. Konservasi ; d. Peruntukan pemanfaatan ; e. Perizinan ; f. Pembinaan dan pengendalian ; g. Pengawasan. B A B IV PERUNTUKAN PEMANFAATAN Pasal 4 (1) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas pertama di atas segala keperluan lain; (2) Urutan prioritas peruntukan air bawah tanah adalah sebagai berikut : a. Air minum; b. Air untuk rumah tangga; c. Air untuk industri d. Air untuk irigasi; e. Air untuk pertambangan; f. Air untuk usaha perkotaan; g. Air untuk kepentingan lainnya; (3) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah ditetapkan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangan. BAB V PERIZINAN
Pasal 5 Izin adalah pemberian hak dan pembebanan kewajiban kepada orang atau badan hukum untuk melakukan pengeboran. Pasal 6 (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terdiri dari : a. Izin eksplorasi air bawah tanah ; b. Izin pengeboran air bawah tanah ; c. Izin penurapan air bawah tanah ; d. Izin pengambilan air bawah tanah ; e. Izin pengambilan mata air. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat diberikan oleh Bupati setelah mendapat saran teknis dari Dinas Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Pertambangan dan Energi yang telah memenuhi persyaratan yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Dinas Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Pertambangan dan Energi. Pasal 7 (1) Izin pengeboran dan pengambilan air bawah tanah dikecualikan/tidak diperlukan bagi : a. Keperluan air minum, rumah tangga dan rumah ibadah dalam batas-batas tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; b. Keperluan penelitian dan penyelidikan. (2) Pengambilan air bawah tanah dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini : a. Pengambilan air bawah tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; b. Pengambilan air bawah tanah dari sumur berpipa (sumur pasak) bergaris tengah dari 2 (dua) inci (+ 5 cm) atau Kurang ; c. Pengambilan air bawah tanah untuk rumah tangga bagi kebutuhan kurang dari 100 (seratus) meter kubik sebulan, dengan tidak menggunakan sistem distribusi secara terpisah. B A B VI ISI DAN SIFAT IZIN Pasal 8 (1) Izin pengeboran air bawah tanah berlaku untuk jangka paling lama 6 (enam) bulan ; (2) izin pengambilan air bawah tanah dapat diberikan selama kondisi fisik tanah sekitar pengambilan air bawah tanah dimungkinkan untuk dimanfaatkan ditinjau dari segi teknis hidrogiologi ;
(3) pemegang izin pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftar ulang izin yang dimiliki setiap 2 (dua) tahun sekali. B A B VII CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN Pasal 9 (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), pemohon yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Pertambangan dan Energi ; (2) Kepala Dinas Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Pertambangan dan Energi meneruskan permohonan tersebut beserta advis teknis kepada Bupati, setelah segala persyaratan yang ditentukan dipenuhi ; (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilampiri : a. Untuk permohonan izin eksplorasi air bawah tanah melampirkan persyaratan, meliputi : 1. Maksud dan tujuan kegiatan; 2. Rencana kerja dan peralatan; 3. Peta topografi skala 1 : 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air bawah tanah; 4. Daftar tenaga ahli dalam bidang air bawah tanah yang dimiliki; 5. Salinan atau fotocopy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat IZIN Juru Bor (SIJB) yang sah jika akan melakukan eksplorasi air bawah tanah yang akan dilaksanakan oleh badan usaha; 6. Salinan atau fotocopy STIB dan SIJB yang sah jika akan melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah yang dilaksanakan Instansi/Lembaga pemerintah; 7. Persyaratan lain yang diperlukan. b. Untuk permohonan izin pengeboran air bawah tanah melampirkan persyaratan, meliputi : 1. Rencana Pengeboran air bawah tanah 2. Peta situasi skala 1 : 10.000 dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi pengeboran air bawah tanah; 3. Salinan atau fotcopy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat IZIN Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku; 4. Persyaratan lain yang diperlukan. c. Untuk permohonan izin pengambilan air bawah tanah melampirkan persyaratan, meliputi : 1. Izin penegeboran air bawah tanah 2. Gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur; 3. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor, pengeboran air bawah tanah;
4. Berita acar pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor; 5. Berita acara uji pemompaan; 6. Laporan uji pemompaan; 7. Hasil analisis fisika dan kimia air bawah tanah; 8. Surat pernyataan bersedia memasang water meter; 9. Persyaratan lain yang diperlukan. d. Untuk permohonan izin penurapan melampirkan persyaratan, meliputi : 1. Peta situasi skala 1 : 10.000 dan Peta Topografi 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana penurapan mata air; Informasi mengenai rencana penurapan mata air dilengkapi rancangan 2. bangunan rencana penurapan mata air yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang; 3. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan mata air kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik, sedangkan untuk pengambilan mata air sama atau lebih dari 50 (lima puluh) liter/detik dari mata air harus dilengkapi dokumen Amdal; 4. Persyaratan lain yang diperlukan. e. Untuk permohonan izin pengambilan mata air melampirkan persyaratan meliputi: 1. Izin penurapan ; 2. Gambar penyelesaian kontruksi bangunan penurapan; 3. Berita acara pengawasan pelaksanaan kontruksi bangunan penurapan; 4. Hasil analisis fisika dan kimia air; 5. Persyaratan lain yang diperlukan. (4) Permohonan tersebut dalam ayat (1) harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan pengeboran maupun pengambilan air bawah tanah dimaksud ; (5) a. Pemohon wajib membayar biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah dan disetorkan langsung ke kas daerah; b. Permohonan izin pengeboran air bawah tanah yang diajukan pada saat atau setelah pengeboran air bawah tanah yang diajukan pada saat atau setelah dilaksanakan harus membayar retribusi bea sebesar 2 (dua) kali besar tarif yang ditetapkan untuk itu. Pasal 10 (1) Izin sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan; (2) Izin pengambilan air bawah tanah diberikan setelah yang bersangkutan memasang Water Meter. Pasal 11 (1) Pengeboran air bawah tanah harus dilakukan oleh Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang telah mendapat izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT) dari Bupati atau SIPPAT dengan klasifikasi dan kualifikasi golongan yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia;
(2) Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang dimaksud ayat (1) harus memiliki Surat Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Bupati; (3) Pelaksanaan pengeboran air bawah tanah harus sudah selesai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Pasal 12 (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Pertambangan dan Energi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin itu berakhir; (2) Setiap rencana penambahan lokasi atau perubahan izin pengeboran air bawah tanah yang telah diberikan, harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Pertambangan dan Energi untuk mendapat persetujuan. Pasal 13 Pemegang izin yang dimaksud pada pasal 6 ayat(2) Peraturan Daerah ini wajib melaporkan hasil kegiatan secara tertulis setiap triwulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Pertambangan dan Energi. Pasal 14 (1) Untuk pencatatan jumlah pemakaian air Bawah tanah maupun dari sumber mata air, pemegang izin diwajibkan memasang meteran (water meter) atau alat pengukur debit air yang perhitungannya memakai satuan kubik (M3); (2) Penggunaan water meter sah jika sudah dilengkapi tanda segel atau alat pengukur yang telah disahkan; (3) Pencatatan pemakaian air dilakukan 1 (satu) bulan sekali oleh petugas yang berwenang; (4) Pemegang izin wajib memberikan sebagian air yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat lingkungan sekitarnya apabila diperlukan, dengan kesepakatan antara pemilik dengan masyarakat; (5) Pengadaan dan pemasangan water meter atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Pemerintah Daerah; (6) Biaya pengadaan, pemasangan dan perbaikan water meter sebagaimana terdapat pada ayat (5) pasal ini ditanggung oleh pemegang izin; (7) Bila terjadi kerusakan pada water meter yang telah dipasang pemakai/pemilik sumur bor yang bersangkutan segera melapor kepada Dinas Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Pertambangan dan Energi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal kerusakan terjadi; (8) Kerusakan yang melampaui 7 (tujuh) hari tanpa melapor sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; (9) Pemasangan water meter setelah perbaikan akan dilakukan penyegelan kembali oleh Dinas Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Pertambangan dan Energi.
Pasal 15 Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan air bawah tanah kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik, sedangkan untuk pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu sumur produksi pada kawasan kurang lebih dari 10 (sepuluh) hektare harus dilengkapi AMDAL. Pasal 16 Bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu atau beberapa sumur dari kawasaan kurang dari 10 (sepuluh) hektare, harus dilengkapi tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (Automatic) Water Level Recorder-AWLR). Pasal 17 Izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dapat dicabut dan atau tidak berlaku lagi apabila : a. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Izin; b. Ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu kesinambungan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan; c. Tidak melakukan daftar ulang; d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis dan lingkungan; e. Telah habis masa berlakunya; f. Air yang dihasilkan tidak memenuhi syarat setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang ditunjuk. Pasal 18
(1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pasal 17 harus diikuti dengan penutupan dan atau penyegelan atas titik pengambilan, pemakaian air bawah tanah dan mata air; (2) Penutupan dan atau penyegelan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Pertambangan dan Energi atas nama Bupati. B A B VIII PELAKSANAAN PENGEBORAN DAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH SERTA MATA AIR Pasal 19 Apabila dalam pelaksanaan pengeboran, pengambilan air bawah tanah dan mata air ditemukan kelainan-kelainan yang dapat membahayakan Tata Guna Tanah dan Air serta merusak lingkungan hidup, maka pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut diwajibkan menghentikan kegiatan dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
Pasal 20 Pemegang izin dilarang menjual air yang diambil kepada pihak lain, kecuali ditentukan dalam izin tersebut. B A B IX PUNGUTAN DAERAH
Pasal 21
Pengambilan air bawah tanah dikenakan pajak, yang merupakan pendapatan daerah Propinsi Lampung yang ditetapkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung. BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 22
(1) Bupati melalui Dinas Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Pertambangan dan Energi melakukan upaya pembinaan pendayagunaan pengambilan air bawah tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pengendalian dan pengawasan dalam rangka kegiatan eksplorasi air bawah tanah, pengeboran atatu penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah dan pencemaran serta kerusakan lingkungan air bawah tanah dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi dan masyarakat. B A B XI PENYIDIKAN Pasal 23 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perizinan ; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan Tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. meminta bantuan dengan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ; i. memanggil seseorang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana. B A B XII KETENTUAN PIDANA Pasal 24 (1) Setiap Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (limajuta rupiah) ; (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1) Pasal ini maka terhadap izin yang dimiliki dapat dicabut dan dilarang melakukan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan mata air dimaksud ; (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan dan nyata-nyata merugikan Pemerintah Kabupaten akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
B A B XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25
Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah, Kopersi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Hukum Swasta, Badan-badan lain dan perorangan yang memperoleh hak berdasarkan peraturan yang ada saat berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izin lamanya habis masa berlaku. B A B XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 27 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten. Ditetapkan di Menggala Pada tanggal 8 Juli 2004 BUPATI TULANG BAWANG
Drs. ABDURRACHMAN SARBINI,SH.MM LEMBARAN DAEARAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2004 NOMOR 15
