PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN PENGELOLAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTABARU, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, perlu pengaturan proses Izin Pengelolaan Air Tanah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan Air Tanah;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
-2-
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859) ;
8.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGELOLAAN AIR TANAH
-3-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru. 3. Bupati adalah Bupati Kotabaru. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru. 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru. 6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru . 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru. 8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis. 10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 11. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin air tanah. 12. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah. 13. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. 14. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna. 15. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah. 16. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah. 17. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah. 18. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan. 19. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
-4-
20. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah. 21. Izin Pengelolaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai dan izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah. 22. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
BAB II TUJUAN DAN FUNGSI PERIZINAN AIR TANAH Pasal 2 (1) Perizinan air tanah bertujuan untuk menata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. (2) Izin air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Pasal 3 (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin. (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanahnya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan dalam jumlah besar, diperoleh dengan izin. (3) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanahnya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan dalam jumlah besar, diperoleh dengan izin.
BAB III PERIZINAN Bagian Kesatu Tata Cara Memperoleh Izin Pasal 4 (1) Untuk memperoleh izin Pengelolaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi: a. peruntukan dan kebutuhan air tanah; b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan c. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-5-
(3) Untuk memperoleh izin Pengelolaan air tanah, pemohon dikenakan pajak perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pasal 5 (1) Izin Pengelolaan air tanah diterbitkan oleh Bupati dengan ketentuan: a. pada setiap cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur; atau b. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah Kabupaten setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Dinas. (2) Gubernur atau Dinas yang membidangi air tanah wajib memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau pengusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Menteri dan Gubernur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Eksplorasi Air Tanah Pasal 6 (1) Setiap pemohon izin Pengelolaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib mendapatkan izin eksplorasi air tanah. (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan: a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan. Pasal 7 (1) Pemegang izin Pengelolaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan. (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah. (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui: a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah. (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
-6-
Bagian Ketiga Jangka Waktu Pasal 8 (1)
Jangka waktu izin Pengelolaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)
Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)
Dinas dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan: a. ketersediaan air tanah; dan b. kondisi dan lingkungan air tanah.
Bagian Keempat Evaluasi dan Pelaporan Pasal 9 (1)
Bupati melakukan evaluasi terhadap izin Pengelolaan air tanah yang diterbitkan.
(2)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian. Pasal 10
(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah. (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a.
gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
b.
hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
c.
hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
d.
gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Pasal 11
Setiap pemegang izin Pengelolaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
-7-
Pasal 12 Setiap pemegang izin Pengelolaan air tanah wajib: a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati; b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri atau gubernur; c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah; d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati; e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; f. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah; dan g. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan. Pasal 13 (1)
Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
(2)
Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati. BAB V BERAKHIRNYA IZIN Pasal 14
(1)
Izin Pengelolaan air tanah berakhir karena : a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; b. izin dikembalikan; atau c. izin dicabut.
(2)
Berakhirnya izin Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15 (1)
Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan mengikutsertakan masyarakat.
-8-
Pasal 16 (1)
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan air tanah.
(2)
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a.
pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
b.
kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
c.
pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 17 (1)
Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 atau Pasal 13.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan c. pencabutan izin. Pasal 18
(1)
Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 atau Pasal 13.
(2)
Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
(3)
Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
(4)
Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
(5)
Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
-9-
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan di bidang air tanah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2010 NOMOR 10
- 10 -
PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN PENGELOLAAN AIR TANAH I.
UMUM Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Kabupaten Kotabaru, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan air tanah di Kabupaten Kotabaru tidak di setiap tempat terdapat air tanah sesuai dengan kondisi geologi serta curah hujan. Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelamparan dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (saturated zone), lapisan tidak jenuh air (unsaturated zone), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batu gamping. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk, atau danau dapat mengisi akuifer. Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan. Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk menata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya izin di bidang air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin. Hak guna pakai air yang pemanfaatan air tanahnya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan dalam jumlah besar, diperoleh harus dengan izin. Demikian pula dengan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah harus diperoleh dengan izin. Dalam perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada Bupati dalam menerbitkan izin air tanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah dalam wilayah Kabupaten Kotabaru harus memperoleh rekomendasi teknis dari instansi setempat yang berwenang. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, maka Izin Air Tanah di dalam Kabupaten diterbitkan oleh Bupati.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas.
- 11 -
Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Setiap satu izin air tanah diberikan hanya untuk satu titik sumur produksi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Rekomendasi teknis untuk penerbitan izin air tanah, antara lain, berisi: lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah, jenis dan kedalaman akuifer yang disadap, debit pengambilan air tanah, kualitas air tanah, dan peruntukan penggunaan air tanah. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Pengambilan air tanah dikategorikan dalam jumlah besar apabila pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik. Ayat (2) Cukup jelas.
- 12 -
Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Penampangan sumur (well logging) akan menunjukkan jenis, sifat fisik, dan kedalaman batuan yang mengandung air tanah sehingga dapat ditentukan jenis dan posisi saringan. Huruf b. Hasil analisis fisika dan kimia akan menunjukkan kualitas atau mutu air tanah. Huruf c Hasil analisis uji pemompaan akan menunjukkan debit air tanah yang dapat diambil secara optimal dari sumur tersebut. Huruf d Gambar konstruksi sumur akan menunjukkan posisi saringan dan kerikil pembalut (gravel pack). Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
- 13 -
Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “berperan serta”, antara lain, kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya. Huruf f Yang dimaksud dengan “biaya jasa pengelolaan air tanah” adalah biaya jasa pengelolaan sumber daya air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Huruf g Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan ”paling sedikit 10% (sepuluh persen)” adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin. Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat setempat di lokasi pengusahaan air tanah. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Izin dikembalikan karena tidak lagi menggunakan air tanah. Huruf c Izin dicabut apabila tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam izin dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mampu memperbaiki kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang diberikan setelah ada peringatan tertulis, dan penghentian sementara semua kegiatan dari pemberi izin. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan air tanah dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan.
- 14 -
Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Pengawasan terhadap pelaksanaan pengeboran, penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah, antara lain, meliputi: 1. lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; 2. pemasangan konstruksi sumur; 3. pelaksanaan uji pemompaan air tanah; 4. analisis kualitas air tanah; 5. jumlah pengambilan air tanah; 6. peruntukan pemanfaatan air tanah; 7. kewajiban membangun sumur resapan; dan 8. pajak pemanfaatan air tanah. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 01
- 15 -
