KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Oleh: Wiharto Staf Ahli Bidang Sistem Manajemen
Disampaikan Pada :
Diskusi Publik: Empat Tahun UU Pelayanan Publik – YAPPIKA Jakarta, 24 Juli 2013
1
UNDANG-UNDANG NO. 25 / 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Pengesahan
Pemberlakuan
• Undang-Undang 18 Juli 2009 (saat ini telah 4 tahun); • PP 96/2012 disahkan 29 Oktober 2012 (terlambat 33 bln) • Perpres seharusnya: 18 Januari 2010 (terlambat 3,5 tahun) [Pasal 60 (1), (2), (3), (5), (6), (7)]
• Undang-Undang berlaku sejak tanggal diundangkan [ Pasal 62]; • Peraturan lain wajib disesuaikan dalam 2 tahun (18 Juli 2011) [Pasal 59] • Standar Pelayanan wajib: 6 bulan setelah PP disahkan /1 Mei 2013. [Pasal 60 (4)]
• Beberapa daerah menyusun Perda yang mengacu UU;
• UU Pelayanan Publik andalan mencapai sasaran Indikator Kinerja RB • PP dan PermenPAN tentang Juknis Standar Pelayanan sesuai UU;
Upaya Penerapan • SIPP dan NPCHS dalam proses pembangunan.
• Pemeringkatan tingkat Pembina mulai 2012 untuk Provinsi, dan 2013 untuk K/L dan Kabupaten / Kota. 2
Terdapat saling ketergantungan antara Program Reformasi Birokrasi dengan Program Peningkatan Pelayanan Publik melalui UU 25/2009
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI (Prioritas I RPJMN 2010-2014)
Program Reformasi Birokrasi
MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI: bersih dari KKN dan politisasi; kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab dan pencapaian target kinerja; melayani masyarakat dan dunia usaha/ investasi.
3
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
• IPK: 2011 = 3,0 • IFC-Doing Business: survey 2011 = 121 • Indeks Integritas – KPK = 6
9 Program Percepatan 1. Struktur Birokrasi; 2. Penataan Jumlah, Distribusi, dan Kualitas PNS; 3. Seleksi dan promosi terbuka; 4. Profesionalisasi PNS; 5. Sistem Elektronik;
6. Pelayanan Publik; 7. Pelaporan Kekayaan PNS 8. Kesejahteraan Pegawai; 9. Efisiensi Sarana Kerja PNS
PELAYANAN PUBLIK PRIMA
(Sesuai UU No. 25/2009) untuk mencapai PROGROWTH-JOBPOORENVIRONMENT
4
PELAYANAN PUBLIK PRIMA (Sesuai UU No. 25/2009)
Pelayanan Prima adalah Pelayanan sesuai Undang-Undang No. 25/2009, yaitu: 1. Sesuai Kebutuhan dan Keinginan Masyarakat yang dituangkan dalam Standar Pelayanan; 2. Masyarakat diikutsertakan dalam Penyusunan Kebijakan, Penyusunan Standar Pelayanan, dan Penyampaian Pengaduan.
5
IKHTISAR 5 AGENDA BESAR TERKAIT REFORMASI BIROKRASI
1. Percepatan Reformasi Birokrasi: (9 Langkah Percepatan RB dan RB online)
2. Zona
Integritas;WBK ; WBBM
3. Manajemen Berbasis Kinerja SAKIP/LAKIP):
(Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Laporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; Hasil Kinerja)
4. Peningkatan
Pelayanan Masyarakat:
UU No. 25 Tahun 2009; PP 96/2012 tentang Pelayanan Publik; R.Perpres Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat)
5. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan:
(RUU ASN; RUU Administrasi Pemerintahan; RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah; Revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) 6
EFISIENSI PENGGUNAAN FASILITAS, SAR PRAS KERJA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI
PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS APARATUR
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAH
PROFESIONALISASI PNS
SISTEM SELEKSI DAN PROMOSI SECARA TERBUKA
PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS
PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI
Birokrasi yang Bersih, Kompeten, Melayani INDIKATOR: IPK, Doing Business; Indeks Integritas dll.. PELAYANAN PRIMA
PROGRAM ZONA INTEGRITAS
77
Birokrasi yang Bersih, Kompeten, Melayani INDIKATOR: IPK, Doing Business; Indeks Integritas dll..
Indikator Keberhasilan Progam RB
IPK-TI 2014: 5,0 Doing Business-IFC: 75 Indeks Integrs-KPK : 8,0
Kepuasan Masyarakat
Pelayanan Prima
Pelayanan sesuai Harapan & kebutuhan Masyarakat
8
Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB dengan Pelayanan Publik Sasaran
Indikator
Base Line
2010
2011
2012
(2009)
Pemerintah an yang bersih
Peningkata n kualitas yanlik
Kapasitas dan akuntabilitas kinerja
IPK*) OPINI WTP Integrita s Yanlik
2.8 Pusat
2014
2.8
3,0
3,2
5.0
42,17 % 2.73% 6,64
56%
63%
77%
100%
3% 6,16
9% 7,07
16% 6,68
60% 8,0
6,46
5,07
6,00
6,32
8,0
122
121
121
128
75
- 0,29
-0.19
-0,24
-
0,5
K/L
47,37%
63,29%
82,93%
Prov
3,70%
31,03%
63,33%
80%
Kab/Kota
1.16%
4,26%
12,78%
95,06% 75,76% 24,27%
Daerah Pusat Daerah
Doing Business Indeks Efektivitas Pem Instansi akuntabel
Target
Keterangan Persepsi masy, 80% terkait dengan YANLIK Pengelolaan keuangan Pelayanan Publik dari sudut Pemberantasan Korupsi Pelayanan bid. investasi Pelayanan Publik merupakan bagian penting dari kinerja Instansi 9
9 (Sembilan) Program Percepatan RB 1. 2. 3. 4. 5.
Penataan Struktur Birokrasi; Penataan Jumlah, Distribusi, dan Kualitas PNS; Sistem seleksi dan promosi secara terbuka; Profesionalisasi PNS; Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah;
6. Peningkatan Pelayanan Publik; 7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri; 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai; 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas dan Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri.
10
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi RENCANA AKSI
6
Program Peningkatan Pelayanan Publik;
a. Peningkatan Pelayanan Perizinan: a.1. Kejelasan Biaya, waktu, dan Persyaratan Perizinan. a.2. Penyederhanaan Deregulasi Perizinan: Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Pembatasan waktu pengurusan izin. b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui: Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (melalui implementasi UU tentang Pelayanan Publik dengan pembentukan perwakilan Komisi Ombudsman di daerah-daerah); Pemeringkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda; Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. 11
6. Peningkatan Pelayanan Publik
RENCANA AKSI a. Peningkatan Pelayanan Perizinan: b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima
Mendorong tumbuhnya iklim investasi
Meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam lingkup global
Pelayanan sesuai Standar Masyarakat, Pengaduan terkelola, PenilaianPemeringkatan.
Birokrasi: Birokrasi: melayani. melayani
12
Simpulan Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik diundangkan 18 Juli 2009 (saat ini telah berumur 4 tahun); Paket Peraturan Pemerintah (PP 96/2012) telah disahkan pada 30 Oktober 2012 Peraturan Presiden tentang Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi sampai saat ini belum disahkan (seharusnya awal 2010); Praktik Pelayanan Publik mengacu UU 25/2009 telah mulai dilakukan oleh instansi (namun belum sepenuhnya); Kesadaran Masyarakat harus terus ditumbuhkan untuk mendorong Penyelenggaraan Pelayanan yang lebih baik;
Menteri PAN dan RB tetap berupaya terus untuk mendorong terimplementasikannya UU 25/2009 secara penuh dengan dukungan program Reformasi Birokrasi. 13
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
wassalamu’alaikum wr.wb 14
