Disampaikan dalam diskusi dan bedah buku “Pokok-pokok Siklus APBN” dan “Dasar-dasar Praktek penyusunan APBN di Indonesia Jilid II” Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan , Jakarta 15Juli 2014 7/03/2013 Biro Analisa APBN 1
7/03/2013
Kewenangan DPR dalam pembahasan APBN Kelembagaan Badan Anggaran Putusan MK terhadap pembahasan APBN di DPR Implikasi hukum putusan MK Respon DPR terhadap putusan MK Tindak lanjut putusan MK Dokumen Pendukung RUU APBN
Biro Analisa APBN
2
•
• •
UUD 1045 Pasal 23 ayat (2) : Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. UU No. 17/2003 PASAL 15 UU ayat (5) huruf c : APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja UU No 27/2009 pasal 157 ayat (5) : APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. 1. Pasal 96 ayat (2) huruf c tugas komisi membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi 2. Pasal 107 ayat (1) huruf c : tugas Badan Anggaran. membahas RUU APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu kepada keputusan rapat kerja komisi dan pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga. –
7/03/2013
Biro Analisa APBN
3
Pimpinan Banggar Ketua : F.PG Wk. Ketua : F.PD Wk. Ketua : F.PDIP Wk. Ketua : F.PKS
7/03/2013
Biro Analisa APBN
4
• Pasal 15 ayat (5) UU 17/2003 KN :Frasa kegiatan dan jenis belanja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945.- -- APBN yang disetujui
oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi dan program -• UU 27/2009 MD3 : 1. Frasa dan kegiatan dalam pasal 107 ayat (1) huruf c dan frasa äntarkegiatan dan antar jenis belanja dalam Pasal 156 huruf c angka 2 bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 2. Pasal 71 huruf g bertentangan dengan Pasal 23D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU 7/03/2013
Biro Analisa APBN
5
• Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang Pleno MK 22 Mei 2014 • DPR melalui Banggar kewenangannya dibatasi tidak sampai membahas sampai dengan rincian kegiatan dan jenis belanja. • Kewenangan DPR dalam penyusunan dan penetapan UU APBN harus secara tegas menyetujui atau tidak menyetujui mata anggaran tertentu dengan tanpa persyaratan seperti dengan melakukan penundaan pencairan. • Berdasarkan pendapat MK, bahwa perubahan APBN di tengah tahun anggaran adalah konstitusional selama bertujuan untuk
kepentingan kemakmuran rakyat dan penetapan APBN-P harus dalam bentuk UU. 7/03/2013
Biro Analisa APBN
6
• Memahami hakekat dan filosofi putusan MK dan akan menjalankannya • Dalam pembahasan APBN dan perubahan APBN hanya akan membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk
fungsi dan program dari K/L • Persetujuan atau penolakan terhadap anggaran program akan secara tegas, tanpa persyaratan dan tidak melakukan penundaan pencairan melalui tanda bintang • Pembahasan harus berakhir pada Rapat Paripurna tentang penetapan UU APBN dan APBN Perubahan • Pembahasan dan persetujuan APBN hanya sampai pada rincian program tidak menghapuskan penggunaan hak bertanya DPR terhadap rincian kegiatan dan jenis belanja. 7/03/2013
Biro Analisa APBN
7
• Tugas komisi Pasal 98 ayat (2) c. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program K/L yang menjadi mitra kerjanya; Penjelasan Pasal : Alokasi anggaran terkait fungsi dan program kementerian/lembaga ditetapkan dalam rapat kerja komisi sehingga harus menjadi kesimpulan rapat kerja komisi. f. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program K/L yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran K/L oleh Badan Anggaran h. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra kerja komisi. 7/03/2013
Biro Analisa APBN
8
Tugas Badan Anggaran Pasal 110 c : Membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer
daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah; Penjelasan Pasal : Dalam rangka efektivitas pembahasan alokasi dana transfer ke daerah oleh komisi, pembahasan dapat dilakukan dalam rapat gabungan komisi atau lintas komisi bersama pemerintah. Pasal 110 e : Melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan komisi
7/03/2013
Biro Analisa APBN
9
• Data pendukung RUU APBN dalam bentuk Himpunan RKAKL hanya sampai pada rincian program (formulir I s/d VI)– Output/Outcame • Format laporan Pemerintah terhadap realisasi semester I pelaksanaan APBN tidak sekedar kinerja penyerapan anggarannya, namun lebih kepada output/outcamenya • Penyampaian informasi anggaran atau data pendukung hanya sampai rincian program kepada DPR (publik) berpotensi mengurangi penilaian transparansi dan akuntabilitas serta akan mendorong masyarakat menggunakan haknya meminta informasi rincian detail anggaran. ( sesuai dengan UU KIP)
7/03/2013
Biro Analisa APBN
10
7/03/2013
Biro Analisa APBN
11
