Dirumuskan dan disusun :

Dirumuskan dan disusun : Oleh Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018 Berdasarkan SK. Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor : 090/002/-BAG.ORPAD tanggal 2 Januari 2014

BANDUNG 2014

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 20132018 merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelengaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga. Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kota Bandung dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan setiap unit kerja atau Bagian yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya

membangun

dalam

rangka

menuju

ke

arah

perbaikan

selanjutnya. Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut, besar harapan Sekretariat

Daerah untuk dapat

mencapai i


target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kota Bandung

dalam

rangka mewujudkan

kesejahteraan

warga dan

masyarakat Kota Bandung.

Bandung,

Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001

ii


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL

v

DAFTAR GAMBAR

vii

DAFTAR LAMPIRAN BAB I

viii

PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang ………………….………….……………………….

1

1.2 Landasan Hukum...………………….….…………………………

2

1.3 Maksud dan Tujuan.……………….………………………………

4

1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan

5

Daerah ………………………………………………………………. 1.5 Sistematika Penulisan …………………………………………… BAB II

6

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

8

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung …………………………………………… 2.1.1

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung……………………………………………………

2.1.2

8

8

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung ……………………………………………………

10

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Bandung ………....

24

2.2.1 Sumber Daya Manusia ……………………………………

24

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja ……………………………

26

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD…………………………………………

27

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan……………

34

iii


BAB III

2.5 Tantangan Pelayanan SKPD …………………………………..

37

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

39

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung....................

39

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah……………………………………………… 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri……….……

45 51

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis……………………………………

52

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah Kota

BAB IV

Bandung...........................................................................

56

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

59

4.1 Visi …………………………………….…………………………….

59

4.2 Misi ……………………..……………………………………………

63

4.3 Tujuan dan Sasaran ……..………………………………………

65

4.4 Strategi dan Kebijakan……………………………………………

75

4.4.1 Analisis SWOT………………………………………………

75

4.4.2 Strategi dan Rencana-rencana Organisasi……………

82

BAB V

RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

93

BAB VI

INDIKATOR BANDUNG

KINERJA

SEKRETARIAT

DAERAH

KOTA

6.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2013-2018

144 144

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bandung ……………………………………………………………. BAB VII PENUTUP

146 148

iv


DAFTAR TABEL

TABEL 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan…..

TABEL 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan………………………………………………………

TABEL 2.3

Riviu

Pencapaian

Daerah

Kota

Kinerja

Pelayanan

Bandung

Rekapitulasi

Anggaran

dan

Tahun Realisasi

26

Sekretariat 2009-

2013……………………………………………………………… TABEL 2.4

25

28

Pendanaan

Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013………………..…………………………………………….. TABEL 2.5

Rekapitulasi Pendanaan

Anggaran Pelayanan

dan

Rata-rata

Sekretariat

Realisasi

Daerah

Kota

Bandung Tahun 2009-2013………………………………… TABEL 2.6

Anggaran Sekretariat

dan

Realisasi

Daerah

Kota

Pendanaan Bandung

34

35

Pelayanan

Tahun

2009-

2013…………………………………………………………….… TABEL 3.1

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih……………..

TABEL 3.2

Rencana Aksi Menuju Bandung Juara …………………..

TABEL 3.3

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

36 47 51

Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan strategis…………………………………………. TABEL 4.1

Kesinambungan

RPJMD

dan

Renstra

58

Sekretariat

Daerah 2013-2018 ……………………………………………

64

TABEL 4.2

Tujuan…………………………………………………...………

68

TABEL 4.3

Sasaran………………………………………………...……….

69

TABEL 4.4

Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Bandung ……………………….

70

v


TABEL 4.5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat

Daerah

Kota

Bandung

Tahun

2013-

2018………………….……………………………………………

73

TABEL 4.6

Identifikasi Lingkungan Strategis………………………….

79

TABEL 4.7

Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) …………….

80

TABEL 4.8

Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) ….……..

81

TABEL 4.9

Matrik SWOT ……………………………….………………….

84

TABEL 4.10

Matriks

Penetapan

Urutan

Asumsi

dan

Pilihan

Strategi ………………………………………………………….. TABEL 4.11

Program

dan

Kegiatan

Sekretariat

Daerah

Kota

Bandung ………………………………………………………… TABEL 4.12

87

Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung ….…………………….

TABEL 5.1

85

Rencana Kelompok

Program, Sasaran

Kegiatan, dan

Indikator

Pendanaan

89

Kinerja, Indikatif

Sekretariat Daerah Kota Bandung 2013-2018 …………

96

TABEL 5.2

Program dan Kegiatan ………………………………….……

140

TABEL 6.1

Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2013-2018 ……………………………………………

TABEL 6.2

145

Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bandung 20132018 ………………………………………………………………

146

vi


DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1

Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD

GAMBAR 2.1

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

2

Kota Bandung ……………………………………………. 10 GAMBAR 3.1

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ……….

49

vii


DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat

Keputusan

Sekretaris

Daerah

Kota

Bandung

Nomor

060/Kep.758-ORPAD/2014 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. 2. Surat

Keputusan

090/002-Bag.Orpad

Sekretaris Tahun

Daerah

Kota

Bandung

Nomor

2014 Tentang Pembentukan Tim

Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018.

viii


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2013-2018.

Penyusunan

dilaksanakan

melalui

tahapan

persiapan,

penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut ; a. Tahapan

persiapan

penyusunan

Renstra

dilakukan

kegiatan

:

pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi. b. Tahapan

penyusunan rancangan

dan rancangan akhir

Renstra

dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan c. Tahapan penetapan Renstra SKPD Pelaksanaan dikendalikan

kegiatan

untuk

penyusunan

memenuhi

Renstra

kesesuaian

dievaluasi

terhadap

dan

kebijakan

penyusunan Renstra oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kota Bandung. `1


Sebagai

bagian

dokumen

perencanaan

kinerja

dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung 2013-2018 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 1.1

RPJMD

Perencanaan Stratejik

RENSTRA

- Visi dan Misi - Tujuan dan sasaran - Strategi dan Arah Kebijakan

- Visi dan Misi - Tujuan dan sasaran - Strategi dan Arah Kebijakan

- Program Pembangunan Daerah

- Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

- Program Prioritas - Program Prioritas

Perencanaan Operasional

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan - Program Prioritas

- Program Prioritas - Program Prioritas

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. 1.2. Landasan Hukum Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang `2


struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu : a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; c. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); d. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; e. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ; h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Noomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; k. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; l. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah `3


m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Kota

Bandung Tahun 2005-2025; n. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030. o. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun

2007

tentang

Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung; p. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018; q. Peraturan Walikota Bandung Nomor

298

Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 192 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Renstra

Sekretariat

Daerah

Kota

Bandung

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2013-2018 adalah : 1.

Menjamin

keselarasan

antara

visi,

misi,

tujuan

dan

sasaran

pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Sekretariat Daerah Kota Bandung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Kota Bandung. 2.

Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam menentukan `4


prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah

pada

pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 3.

Memudahkan

seluruh

jajaran

pada

masing-masing

Bagian

di

lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyususn program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 4.

memudahkan

seluruh

jajaran

pada

masing-masing

Bagian

di

Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun. 1.4. Kedudukan, Dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah. Perencanaan Strategis sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu ) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden.

Rencana

Strategis

Sekretariat

Daerah

bersama

rencana

strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Rencana Strategis Sekretariat Daerah mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis

ini

berperan

sebagai

pedoman

dalam

menyelenggarakan

pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja sekretariat Daerah. `5


1.5. Sistematika Penulisan Sistematika

Penulisan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Sekretariat

Daerah Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pendahuluan pengertian

membahas Renstra

penyelenggaraan

secara

SKPD,

ringkas

fungsi

pembangunan

mengenai

Renstra daerah,

dalam proses

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renja, RKT dengan Renstra BAB II

GAMBARAN

UMUM

SEKRETARIAT

DAERAH

KOTA

BANDUNG Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD

serta

tantangan

dan

peluang

pengembangan

pelayanan SKPD BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT

DAERAH KOTA

BANDUNG Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan

mengenai

identifikasi

permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG `6


Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, INDIKASI KEGIATAN, DANA INDIKATIF Rencana

Program

dan

Kegiatan,

Indikator

Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai

penjelasan

tentang

program-program

dan

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan BAB VI

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

YANG

MENGACU

PADA

TUJUAN

DAN

SASARAN RPJMD Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,memuat mengenai

indikator

kinerja

yang

secara

langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD BAB VII

PENUTUP

`7


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung

2.1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2013, susunan Sekretariat Daerah Kota Bandung terdiri atas : a. Sekretaris Daerah b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari : 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan : a) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan; dan c) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan. 2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan : a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia; b) Sub Bagian Bantuan Hukum; c) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum. 3. Bagian

Organisasi

dan

Pemberdayaan

Aparatur

Daerah,

membawahkan: a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan; b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; c) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja. 4. Bagian Kerjasama Daerah, membawahkan; a) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; dan b) Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri. c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 1. Bagian Perekonomian, membawahkan : 8


a) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi; b) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing; c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah. 2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam,membawahkan: a) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program; b) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana; c) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam. 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan: a) Sub Bagian Sosial Keagamaan; b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; c) Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan. d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari : 1. Dihapus 2. Dihapus 3. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, membawahkan: a) Sub Bagian Keuangan Setda; b) Sub Bagian Kepegawaian Setda; dan c) Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi. 4. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan: a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan; b) Sub Bagian Protokol; dan c) Sub Bagian Perlengkapan e. Kelompok Jabatan Fungsional

9


Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung

SEKRETARIAT DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ASISTEN PEMERINTAHAN

1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 2. BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 3. BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH 4. BAGIAN KERJASAMA DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

1. BAGIAN PEMBANGUNAN & SUMBER DAYA ALAM 2. BAGIAN PEREKONOMIAN 3. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT & KEMASYARAKATAN

1. BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN 2. BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT DAERAH

Sumber : Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin bawah

Sekretaris

dan

Daerah

bertanggung

berada

jawab

di

kepada

Walikota mempunyai tugas dan kewajiban membantu kebijakan

Walikota dan

dan

menyusun

mengkoordinasikan

perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 10


2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah; b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; d) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 298 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 192 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung, sebagai berikut : 1).

Sekretaris Daerah mempunyai tugas : a. mengkoordinasikan perumusan dan penetapan visi, misi, rencana strategis, dan penetapan kinerja lingkup sekretariat daerah ; b. memimpin,

mengkoordinasikan,

membina

dan

mengawasi

pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; c. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan daerah; d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan urusan daerah; e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan; f. mengkoordinasikan

penyusunan,

pengkajian

dan

evaluasi

kebijakan pemerintahan daerah ; g. melaksanakan fasiltasi dan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah;

11


h. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan APBD dan perubahan APBD; i. mengkoordinasikan

penyusunan

bahan

perumusan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah, Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah, penetapan kinerja (TAPKIN) Sekretariat Daerah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota, bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD); j. membina manajemen kepegawaian daerah; k. membina manajemen keuangan daerah; l. membina manajemen pengelolaan barang milik daerah/aset daerah; m. membina

pengembangan

sistem

informasi

manajemen

pemerintahan daerah; n. mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, instansi pemerintah dalam dan luar negeri, dan/atau swasta; o. melaksanakan pemerintahan

koordinasi dan

urusan

dan

sinkronisasi

dengan

penyelenggaraan

Pemerintah

Propinsi

dan

Pemerintah Pusat; p. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah; q. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Staf Ahli Walikota; r. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; s. memantau dan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah ; t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota; dan u. melaksanakan tugas-tugas lain yang tugaskan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12


Uraian tugas Asisten Pemerintahan adalah sebagai berikut: a. mengkoordinasikan

perumusan

kebijakan

daerah

lingkup

pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan

pemberdayaan

aparatur

daerah

serta

penyelenggaraan

kerjasama daerah; b. memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya; c. memantau

dan

mengevaluasi

penyelenggaraan

kebijakan

pemerintahan daerah lingkup pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah serta penyelenggaraan kerjasama daerah; d. membuat

telaahan

staf

sebagai

bahan

kajian

kebijakan

pemerintahan daerah lingkup pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah serta penyelenggaraan kerjasama daerah oleh pimpinan; e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya. Uraian tugas Kepala Bagian Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut: a. menyusun program/rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian Pemerintahan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memimpin,

mengkoordinasikan,

membina

dan

mengawasi

pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan Umum; c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; d. menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina kecamatan; e. menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina kelurahan; 13


f. menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup tata pemerintahan dan otonomi daerah; g. melaksanakan fasilitasi penyusunan pedoman/ petunjuk teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina kecamatan, bina kelurahan, serta tata pemerintahan dan otonomi daerah; h. melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan tugas; i. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan; j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

terkait,

Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Uraian tugas Kepala Bagian Kerja Sama Daerah adalah sebagai berikut: a. menyusun program/rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian Kerja Sama Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memimpin,

mengkoordinasikan,

membina

dan

mengawasi

pelaksanaan tugas Bagian Kerja Sama Daerah; c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; d.

menyusun

rumusan

kebijakan

pemerintah

daerah

lingkup

daerah

lingkup

daerah

lingkup

penyelenggaraan kerjasama luar negeri; e. menyusun

rumusan

kebijakan

pemerintah

penyelenggaraan kerja sama dalam negeri; f. menyusun

rumusan

kebijakan

pemerintah

administrasi bagian; 14


g. melaksanakan fasilitasi penyusunan pedoman/petunjuk teknis dan evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

pemerintah

daerah

lingkup

penyelenggaraan kerja sama luar negeri dan penyelenggaraan kerja sama dalam negeri; h. melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan tugas; i. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan; j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

terkait,

Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Uraian tugas Kepala Bagian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut : a. menyusun program rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian Hukum dan HAM sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memimpin,

mengkoordinasikan,

membina

dan

mengawasi

pelaksanaan tugas Bagian Hukum dan HAM; c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien; d. memantau pelaksanaan program dan kegiatan lingkup hukum dan HAM untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan; e. menyusun

dan

melaksanakan

kebijakan

pemerintah

daerah

lingkup hukum dan HAM; f. melaksanakan

fasilitasi

penyusunan

pedoman

dan

evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan dan HAM, bantuan hukum serta evaluasi dan dokumentasi; g. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program legislasi Daerah (Prolegda) dengan Instansi/SKPD; 15


h. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan atau Peraturan Pelaksanaan kebijakan Daerah lainnya; i. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum atas terjadinya perkara hukum yang menyangkut kedinasan; j. melaksanakan evaluasi keselarasan produk hukum daerah dengan produk hukum diatasnya; k. melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi produk hukum; l. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan tugas; m.melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan; n. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanan tugas dengan dengan SKPD terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Uraian tugas Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaaan Aparatur Daerah adalah sebagai berikut : a. menyusun program rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian Organisasi dan Pemberdayaaan Aparatur Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memimpin,

mengkoordinasikan,

membina

dan

mengawasi

pelaksanaan tugas Bagian Organisasi dan Pemberdayaaan Aparatur Daerah; c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien; d. memantau pelaksanaan program dan kegiatan lingkup organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah sesuai dengan kebijakan 16


pemerintahan

daerah

untuk

mencapai

sasaran

yang

telah

ditentukan; e. menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah lingkup organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah; f. melaksanakan penataan kelembagaan analisa formasi jabatan; g. melaksanakan penataan ketatalaksanaan; h. melaksanakan penataan sistem informasi dan akuntabilitas kinerja; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

lingkup

kelembagaan

analisa

formasi

jabatan,

ketatalaksanaan, system informasi dan akuntabilitas kinerja; j. mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah dan racangan peraturan walikota lingkup kelembagaan; k. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan tugas; l. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan; m. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanan tugas dengan dengan SKPD terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Uraian tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut : a. mengkoordinasikan

perumusan

kebijakan

pemerintah

daerah

lingkup perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam (SDA), kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan; b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai dengan ruanglingkup tugasnya; c. memantau dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah lingkup perekonomian; 17


d. membuat

telaahan

staf

sebagai

bahan

kajian

kebijakan

pemerintahan daerah lingkup perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam serta kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan; e. mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas lingkup perekonomian,

pembangunan

dan

sumber

daya

alam

serta

kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan; f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya. Uraian tugas Kepala Bagian Perekonomian adalah sebagai berikut : a. menyusun program rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian Perekonomian sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memimpin,

mengkoordinasikan,

membina

dan

mengawasi

pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian; c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; d. melaksanakan

penyusunan

pedoman

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan daerah dibidang bina produksi dan distribusi, bina potensi dan pengembangan daya saing serta pengembangan usaha daerah; e. melaksanakan asistensi, konsultasi dan koordinasi bina produksi dan distribusi; f. melaksanakan asistensi, konsultasi dan koordinasi bina potensi dan pengembangan daya saing; g. melaksanakan fasilitasi dan bina pengembangan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); h. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan tugas; i. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan; 18


j. melaksanakan

konsultasi,

koordinasi

dan

singkronisasi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya; k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Uraian tugas Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut: a. menyusun program/ rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian Pembangunan

dan

Sumber

Daya

Alam

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memimpin,

mengkoordinasikan,

membina

dan

mengawasi

pelaksanaan tugas Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam; c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien; d. memantau

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

lingkup

pembangunan dan sumber daya alam sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup administrasi pengendalian program, bina sarana dan prasarana dan bina sumber daya alam; f. melaksanakan administrasi pengendalian program; g. melaksanakan bina sarana dan prasarana; h. melaksanakan bina sumber daya alam; i. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan tugas; j. melaksanakan

konsultasi,

koordinasi

dan

singkronisasi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan instansi terkait baik instansi

pemerintah

dan

atau

swasta

sesuai

dengan

kewenangannya; 19


k. melaksanakan

pengkajian/telaahan

staf

dan

pemberian

pertimbangan teknis kepada atasan; l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Uraian tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. menyusun program/rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memimpin,

mengkoordinasikan,

pelaksanaan

tugas

Bagian

membina

dan

Kesejahteraan

mengawasi

Rakyat

dan

Kemasyarakatan; c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien; d. memantau

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

lingkup

kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan; e. menyusun

dan

melaksanakan

kebijakan

pemerintah

daerah

lingkup kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan; f. melaksanakan

fasilitasi

penyusunan

pedoman

dan

evaluasi

pelaksanaan kebijakan dibidang sosial keagamaan, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan; g. melaksanakan bina sosial keagamaan; h. melaksanakan bina kesejahteraan rakyat; i. melaksanakan bina penanggulangan kemiskinan; j. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan tugas; k. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan; 20


l. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanan tugas dengan SKPD terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Uraian tugas Asisten Administrasi Umum adalah sebagai berikut : a. mengkoordinasikan

perumusan

kebijakan

daerah

lingkup

administasi umum; b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai dengan ruang tugasnya; c. melaksanakan

pengendalian

dan

evaluasi

penyelenggaraan

pengadministrasian umum Sekretraiat Daerah lingkup umum dan perlengkapan serta tata usaha Sekretariat Daerah; d. membuat

telaahan

staf

sebagai

bahan

kajian

kebijakan

pemerintahan lingkup umum dan perlengkapan serta tata usaha lingkup Sekretariat oleh pimpinan; e. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya. Uraian tugas Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan adalah sebagai berikut : a. menyusun program rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian Umum dan Perlengkapan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memimpin,

mengkoordinasikan,

membina

dan

mengawasi

pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Perlengkapan; 21


c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja Bagian kepada bawahan agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; d. menyusun

petunjuk

teknis

pengelolaan

kerumahtanggaan

pimpinan, keprotokolan dan perlengkapan; e. melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah tangga pimpinan; f. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan keprotokolan; g. melaksanakan pembinaan pengelolaan perlengkapan Sekretariat; h. melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan barang milik daerah/ aset lingkup Sekretariat; i. mengkoordinasikan

penyusunan

laporan

pengadaan

dan

administrasi pengelolaan barang milik daerah/aset daerah pada bagian, sekretaris daerah dan Walikota/Wakil Walikota; j. melaksanakan proses pengusulan penetapan pengguna barang dan kuasa pengguna barang; k. menyimpan dan mengamankan barang milik daerah/aset daerah yang diserahkan oleh Bagian-bagian lingkup Sekretraiat dalam proses penghapusan; l. melaksanakan

ketatausahaan

umum

untuk

mendukung

pelaksanaan tugas pada Bagian Umum dan Perlengkapan; m. melaksanakan

konsultasi,

koordinasi

dan

sinkronisasi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya; n. melaksanakan

pengkajian/telaahan

staf

dan

pemberian

pertimbangan teknis kepada atasan; o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Uraian tugas Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut : 22


a. menyusun program/rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi; b. memimpin,

mengkoordinasikan,

membina

dan

mengawasi

pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah; c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; d. melaksanakan

pengelolaan

dan

adminstrasi

kepegawaian

Sekretariat Daerah; e. melaksanakan pengelolaan dan adminstrasi Keuangan Sekretariat Daerah; f. melaksanakan pengelolaan administasi persuratan; g. melaksanakan pengelolaan sandi dan telekomunikasi; h. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan tugas; i. melaksanakan

konsultasi,

koordinasi

dan

singkronisasi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya; j. melaksanakan

pengkajian/telaahan

staf

dan

pemberian

pertimbangan teknis kepada atasan; k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Staf Ahli Walikota mempunyai tugas membantu Walikota dengan memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya, yang terdiri dari : a. Staf Ahli Lingkup Pemerintahan dan Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan dan hukum;

23


b. Staf Ahli Lingkup Perekonomian, Keuangan Daerah dan Investasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai perekonomian, keuangan daerah dan investasi; c. Staf Ahli Lingkup Pembangunan dan Infrastruktur mempunyai tugas

memberikan

telaahan

mengenai

pembangunan

dan

infrastruktur; d. Staf Ahli Lingkup Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia (SDM)

mempunyai

tugas

memberikan

telaahan

mengenai

kemasyarakatan dan sumber daya manusia (SDM); dan e. Staf

Ahli

Lingkup

Teknologi

Informasi

mempunyai

tugas

memberikan telaahan mengenai teknologi informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Staf Ahli Walikota masing-masing mempunyai fungsi: a. pengkajian

dan

indentifikasi

permasalahan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya; b. pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan pokok permasalahan; c. penganalisaan pokok permasalahan berdasarkan kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan d. penyusunan kesimpulan, pertimbangan dan saran tindak kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir tahun kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya. 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Bandung 2.2.1.Sumber Daya Manusia Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 350 orang. Dari jumlah 24


pegawai tersebut, disamping Sekretaris Daerah sebanyak 83 orang (23,71%) merupakan pegawai di Asisten Pemerintahan, sebanyak 83 orang (23,71%) merupakan pegawai di Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

dan sebanyak 184 orang (52,57%) merupakan

pegawai di Asisten Administrasi Umum. Jumlah pegawai eselon II sebanyak 5 pegawai Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum, Asisten Administrasi dan Ekonomi Pembangunan serta 2 Staf Ahli. Eselon III dan IV masingmasing sebanyak 9 orang dan 26 orang yaitu para kepala bagian, dan kepala subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung. Pelaksana sebanyak 310 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di Bagian Umum dan Perlengkapan dan Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah. Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah, sebagaimana table di bawah ini : Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Uraian Sekretaris Daerah Staf Ahli Asisten Pemerintahan Bagian Pemerintahan Umum Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Bagian Hukum dan HAM Bagian Kerjasama Daerah Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Bagian Pembangunan Bagian Perekonomian Bagian Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan Asisten Administrasi Umum Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian TU Setda

JUMLAH

Eselon Eselon Eselon Eselon Staf I II III IV

Jumlah

-

1 2 -

1

3

12 4 5 13

13 6 5 17

-

-

1

3

14

18

-

-

1

3

28

32

-

-

1

2

8

11

-

1

-

0

4

5

-

-

1 1

3 3

18 21

22 25

-

-

1

3

27

31

-

1

-

-

7

8

-

-

1

3

73

77

0

5

1 9

3 26

76 310

80 350

25

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 Sumber : Bagian TU Sekretariat Daerah Tahun 2013

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uraian

S3

S2

S1

SD

Jml

Lingkup Sekretaris Daerah

-

4

8

-

1

-

-

13

Lingkup Staf Ahli

1

3

2

-

-

-

-

6

Lingkup Asisten

-

3

9

4

2

-

-

18

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Bagian Hukum dan HAM

-

2 5

10 4

1 2

4 7

-

-

17 18

-

3

22

2

5

-

-

32

Bagian Kerjasama Daaerah

-

1

7

-

3

-

-

11

Bagian Pembangunan dan SDA Bagian Perekonomian

1

3

10

-

7

-

1

22

-

5

13

1

5

-

1

25

Bagian Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian TU Setda

-

3

19

2

7

-

-

31

-

3

19

-

38

8

9

77

2

2 37

41 164

8 20

26 105

2 10

1 12

80 350

3.43

100

JUMLAH %

D3 SLTA SLTP

0.57 10.57 46.86 5.71 30.00 2.86

Sumber : Bagian TU Sekretariat Daerah Tahun 2013

Dari seluruh jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kota Bandung, sebanyak 2 orang (0,57%) memiliki pendidikan S3, yaitu 1 orang Staf Ahli dan 1 orang di Bagian Pembangunan dan SDA,. Pegawai yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 37 orang (10,57%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 164 orang (46,86%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 20 orang (5,71%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 105 orang (30,00%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 10 orang (2,86%) dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 12 orang (3,42%). 2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja Tersedianya

sarana

dan

prasarana

kerja

akan

menunjang

keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kota Bandung dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat 26


Daerah Kota Bandung, data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir. 2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota

Bandung

periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2009-

2013 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2009-2013 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :

27


Tabel 2.3 Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013

NO.

1 1

2

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung

Target SPM

2

3

Jumlah SKPD yang telah di Sertifikasi ISO 9001-2008 a .

Target Target Indikato IKK r Lainnya 4

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

3

4

5

1

2

8

9

10

11

12

83

40

19

17

15

45

Rasio Capaian pada Tahun ke-

3

4

5

1

2

3

4

5

13

14

15

16

17

18

19

20

24

28

16

12

34 %

53%

67%

2

0

15

5

0

88 %

118%

118%

11

34

0

31

9

6

62 %

80%

96%

26

19

2

5

24

1

5

92 %

96%

115%

32

15

12

5

15

12

5

47 %

84%

100%

5

1

2

6

7

(Akumulasi)

(Akumulasi)

Jumlah SKPD yang kelembagaan nya sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

- Jumlah Raperda SOTK - Raperwal Tupoksi - Jumlah SKPD yang dilakukan Analisis Jabatan - Jumlah SKPD yang dilakukan Analisis Beban Kerja

28

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 1

2

b.

3

a.

3

4

5

SKPD yang ketatalaksanaan nya sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Jumlah SKPD yang menerapkan SOP/standar pelayanan public SOP

16

SPM

26

Jumlah SKPD yang telah menyusun LAKIP - LAKIP Kota Bandung disampaikan ke Menpan Tepat waktu - LAKIP Setda Kota Bandung berdasarkan data yang sah/ akurat dari unit kerja yang kompeten - LAKIP Setda Kota Bandung disampaikan kepada Walikota tepat waktu

6

7

8

9

10

8

4

4

13

13

-

11

12

13

14

15

8

3

16

17

18

19

20

3

50%

69%

88%

13

13

-

50%

100%

5

3

1

1

3

1

1

60%

80%

100%

5

3

1

1

3

1

1

60%

80%

100%

5

3

1

1

3

1

1

60%

80%

100%

29


2

b.

4

a.

b. c.

Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen perencanaan / TAPKIN - Dokumen Penetapan Kinerja Kota Bandung disahkan oleh WaliKota Bandung disampaikan ke Menpan Tepat Waktu - Dokumen Penetapan Kinerja SKPD ditandatangani oleh Walikota Bandung - LPPD Kota Bandung disampaikan kepada Mendagri tepat waktu - Laporan pengendalian dan evaluasi realisasi kegiatan - Raperda/ Raperwal/ Kepwal

a.

- Petunjuk Teknis dan Bahan Kebijakan Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan/tahun - Perda

b.

5

3

4

5

8

9

10

5

3

1

5

3

5

35

1 1

6

7

13

14

15

1

3

1

1

1

3

3

1

1

21

7

7

-

1 1

-

11

12

16

17

18

19

20

1

60%

80%

100%

1

1

60%

80%

100%

3

1

1

60%

80%

100%

21

7

7

60%

80%

100%

-

1

-

100%

100%

-

1

-

100%

100%

-

107

64

20

23

64

27

23

60%

85%

107%

- Perwal

178

135

20

23

135

46

23

76%

102%

115%

c.

- Kepwal

1042

719

150

173

719

188

173

69%

87%

104%

d.

-Sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah Bantuan hukum/ tahun

36

20

8

8

20

8

8

56%

78%

100%

159

115

22

22

115

56

22

72%

108%

121%

30


2

6

7

Terbentuknya kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah Lain, Instansi Pemerintah Pusat dan Kota Sahabat (Sister City)

a .

b .

c .

d .

e

f.

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung Jumlah Bidang Urusan Walikota Yang Dilimpahkan Kepada Camat dan Lurah Jumlah tapal batas wilayah administrasi antara Kota Bandung dengan Kota/Kabupaten sekitarnya Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan Terwujudnya kerjasama antar daerah kota di Indonesia APEKSI. Inovasi pembangunan di kecamatan

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

1

Meningk at nya kualitas dan kuantitas kerjasa ma Sister City

4

3

1

Meningk at nya kualitas dan kuantitas kerjasa ma Sister City

5

3

1

1

3

1

1

24

24

-

24

24

48

-

16

17

18

19

20

75%

100%

Mening katnya kualitas dan kuantita s kerja sama Sister City

60%

80%

100%

50%

100%

-

19

9

10

0

9

14

0

47%

121%

121%

815

453

181

181

453

181

181

56%

78%

100%

7

5

2

5

1

-

71%

86%

86%

2

1

1

1

1

-

50%

100%

100%

-

31

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 1 8

2

a.

b.

c. d.

9

a.

b.

c.

10

Tersedianya jenis prasarana dan sarana operator sesuai standar kebutuhan sarana komunikasi Tersedianya prasarana dan sarana kerja aparatur sesuai standar kebutuhan Presentase terpenuhinya acara sesuai protokoler Didistribusikannya hasil pengadaan sarana komunikasi Sekretariat Daerah dan Pemda pada tahun yang bersangkutan Jumlah kajian peningkatan ekonomi masyarakat yang dihasilkan. Jumlah kebijakan peningkatan ekonomi masyarakat yang dihasilkan Jumlah kajian peningkatan kinerja BUMD yang dihasilkan Jumlah kebijakan peningkatan kinerja BUMD yang dihasilkan Survey data sarana dan prasarana tempat peribadatan

3

4

5

6

7

8

9

10

26

17

4

100%

60%

100%

11

12

13

14

15

5

17

4

20%

20%

60%

60%

20%

20%

11

5

3

20

15

13

16

17

18

19

20

5

65%

81%

100%

18%

20%

60%

78%

98%

60%

20%

20%

60%

80%

100%

3

5

3

3

45%

73%

100%

4

1

15

7

1

75%

110%

115%

11

2

0

11

8

0

85%

146%

146%

8

-

2

6

-

2

6

-

25%

100%

4

-

3

1

-

6

1

-

150%

175%

2

-

1

1

-

1

1

-

50%

100%

32


1

2

11

12

a.

b.

Jumlah rancangan regulasi kebijakan fasilitasi kehidupan beragama Jumlah rancangan kebijakan dan kebijakan tentang penyelesaian masalah sosial Terlaksananya kegiatan HIPENCA Tahun 2012

3

4

5

6

7

8

9

10

1

-

1

2

-

2

-

11

12

13

14

-

-

1

1

1

-

1

1

1

-

1

15

16

18

19

20

-

100%

100%

1

-

50%

100%

1

-

50%

100%

-

17

33


2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2013 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.4 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Uraian

Anggaran

Belanja - Belanja Tidak Langsung - Belanja Langsung Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)

%

Realisasi

191,995,207,463 148,019,545,745 77.10 56,528,277,153 26,448,150,065 46.79 135,466,930,310 121,571,395,680 89.74 43,975,661,718

Sumber : Bagian TU Setda Kota Bandung (angka unaudited 2013)

Anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun 2013

untuk belanja sebesar Rp. 191.995.207.463 yang terdiri dari

belanja tidak langsung sebesar Rp. 56.528.277.153 (29,44%) dan belanja langsung sebesar Rp. 135.466.930.310 (70,56%) dapat direalisasi sebesar Rp. 148,019,545,745 (77,10%) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 26,448,150,065 (46,79%) dan belanja langsung sebesar Rp. 121,571,395,680 (89,74%). Untuk periode pelayanan Tahun 2009-2013 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung, anggaran dan realisasi

pendanaan

pelayanan

Sekretariat

Daerah

Kota

Bandung

sebagaimana tabel berikut : 34


Tabel 2.5 Rekapitulasi Anggaran dan Rata-Rata Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013 Uraian

Anggaran

Belanja - Belanja Tidak Langsung - Belanja Langsung Total Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)

Realisasi

%

1,890,989,524,520

1,759,524,947,403 93.05

1,370,777,255,211

1,287,622,789,449 93.93

520,212,269,309

471,902,157,954 90.71 131,464,577,117

Sumber : Bagian TU Setda Kota Bandung (angka unaudited 2013)

Total anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013

untuk belanja sebesar Rp.

1,890,989,524,520 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1,370,777,255,211

(72,49%)

520,212,269,309

(27,51%)

dan

belanja

dapat

langsung

direalisasi

sebesar sebesar

Rp. Rp.

1,759,524,947,403 (93.05%) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1,287,622,789,449 (93.93%) dan belanja langsung sebesar Rp. 121,571,395,680 (90.71%). Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung selama tahun 2009-2013 sebagaimana tabel berikut :

35


Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013 Anggaran pada Tahun ke-

Uraian 1 1

2

2 3

3 4

4 5

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke5 6

BELANJA

574,983,885,592

466,964,154,666

540,938,621,642

116,107,655,158

191,995,207,463

BELANJA TIDAK LANGSUNG

365,907,837,437

386,370,544,766

534,035,300,442

27,935,295,413

56,528,277,153

BELANJA LANGSUNG

209,076,048,155

80,593,609,899

6,903,321,200

88,172,359,745

135,466,930,310

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

1 12

2 13

3 14

4 15

Rata-rata Pertumbuhan

5

Anggaran

Realisasi

16

17 = (6-2)/5

18 = (11-7)/5

541,619,224,851 456,544,053,536 507,801,663,237 105,540,460,034

148,019,545,745

94.20 % 97.77 % 93.87 % 90.90 % 77.10 %

(76,597,735,626)

(78,719,935,821)

353,477,891,235 380,301,898,435 501,354,956,537

26,039,893,177

26,448,150,065

96.60 % 98.43 % 93.88 % 93.22 % 46.79 %

(61,875,912,057)

(65,405,948,234)

188,141,333,616

79,500,566,857

121,571,395,680

89.99 % 94.60 % 93.39 % 90.16 % 89.74 %

(14,721,823,569)

(13,313,987,587)

76,242,155,101

6,446,706,700

36


2.5 Tantangan Pelayanan SKPD Berdasarkan capaian kinerja jangka menengah Sekretariat Daerah Tahun 2009-2013, Kepemimpinan Pemerintahan Daerah, Ekspektasi masyarakat dan Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota serta sesuai

tugas

dan

kewajiban

membantu

Walikota

dan

menyusun

kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah, maka tantangan pelayanan Sekretariat Daerah pada 5 (lima) tahun waktu 2014 sampai dengan 2018 antara lain adalah menjabarkan Visi dan Misi Kota Bandung, antara lain : 1. Menata

Kota

Bandung

melalui

penataan

ruang,pembangunan

infrastruktur, dan fasilitas pubilk yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Bentuk tantangan pelayanan Sekretariat Daerah yang dihadapi antara lain : 1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Kewilayahan 2) Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hokum, berupa upaya mewujudkan Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan

Produk

Hukum

yang

sesuai

dengan

Peraturan

Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah. 3) Meningkatkan

efektivitas

penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja

37


4) Meningkatkan

efektifitas

penyelenggaraan

kerjasama

(daerah)

dalam dan luar negeri. 5) Meningkatkan Pengendalian Pembangunan

dan pengembangan

manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, berupa upaya meningkatkan kinerja Kebijakan SDA/LH, Meningkatkan pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam, kebijakan pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan

swasta),

mendukung

mengembangkan

tercapainya

Bandung

ekonomi sebagai

kreatif

Kota

untuk

Kreatif

dan

membina BUMD serta mewujudkan kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kota Bandung

akan

kebijaksanaan

berperan

mengkoordinasikan

dalam

perumusan

Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi

pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

38


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut : 1.

Akuntabilitas Kinerja Kota Tahun 2012 sebesar 48,89 katagori C = Kurang, Pada tahun 2013 meningkat kurang signifikan dengan nilai 50,31 / katagori CC = Cukup Baik.

2.

Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Public pada SKPD termasuk Kecamatan, adanya penilaian Ombudsman terhadap 18 (delapan belas) SKPD berada dalam zona merah (kurang baik) dan nilai rata-rata IKM SKPD di Kota Bandung Tahun 2012 = 67,03.

3.

Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 = 3,0108 / Sangat Baik

4.

Belum maksimalnya evaluasi produk hukum daerah

5.

Peraturan

yang

ada

belum

semuanya

memenuhi

kebutuhan

masyarakat 6.

Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah

7.

Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah

8.

Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat kota.

39


Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit

Kerja

di

lingkungan

Sekretariat

Daerah

dapat

diidentifikasi

permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut : 1.

SKPD yang menyampaikan LAKIP Tahun 2013 tepat waktu sebesar 77 %

2.

SKPD yang melakukan Reviu IKU Restra sebesar 24,64 %

3.

SKPD yang menyusun PK tahun 2013 tepat waktu 75 %

4.

Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD

5.

Prosentase SKPD yang dilakukan penerapan SMM ISO sebesar 67 %

6.

Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah

7.

Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan

8.

Masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan

9. 10.

Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih; Peraturan

daerah

bertentangan

dengan

peraturan

perundang-

undangan yang lebih tinggi; 11.

Pemahaman dan implementasi HAM masih lemah;

12.

Tingkat koordinasi antar SKPD dalam penanganan kebencanaan masih rendah

13.

Belum ada ULP di Kota Bandung

14.

Pemahaman SKPD terhadap PBJ (metode swakelola) masih rendah

15.

Ketiga sub bagian Pembangunan dan SDA tidak menjadi satu kesatuan yang utuh (parsial). Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari

pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut 1.

Kurangnya SDM perancang produk hukum daerah;

2.

Belum adanya tindak lanjut hasil kajian bidang perekonomian oleh SKPD

3.

Kuantitas SDM pada bagian / unit kerja masih kurang

4.

Keterlibatan BPSDA dalam penyusunan dokumen perencanaan, dan penganggaran belum optimal 40


5.

Masih terbatas kepada penyajian Laporan kinerja ruang lingkup Admindalprog dan bina sarana prasarana

6.

Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyaman dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kota Bandung antara lain : 1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja. 2. Masih

lemahnya

pemahaman

Tupoksi

para

aparat

pemerintah

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi. 3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja. 4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien. Sedangkan

masalah

eksternal

yang

mempengaruhi

kinerja

Sekretariat daerah Kota Bandung adalah : 1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah. 3. Kebijakan

Pemerintah

proporsional

dapat

Pusat

yang

menimbulkan

tidak

konsisten

pengaruh

dan

terhadap

tidak kinerja

Sekretariat Daerah. 4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh

Pemerintah

Pusat

yang

tidak

diikuti

dengan

peraturan

41


pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda. Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isuisu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Birokrasi

Pemerintah

menentukan

Daerah

berjalannya

merupakan

penyelenggaraan

faktor

yang

sangat

pemerintahan

daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi

dan

ketatalaksanaan

refungsionalisasi

(mekanisme

dan

lembaga

standar

perangkat

operasional

daerah,

prosedur),

pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan

dan

pengendalian

masyarakat

dalam

internal

perencanaan,

serta

artikulasi

pelaksanaan

dan

partisipasi

pengendalian

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan

warga

kota

terhadap

kebutuhan

pelayanan

prima

(services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi

yang

baik

dalam

bidang

profesionalisme

aparatur,

penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam 42


kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan

kepada

semangat

kerja

dan

menghidupkan

kembali

paradigma aparatur sebagai „pelayan masyarakat‟. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguhsungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah kota dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan

pengendalian

manajemen

secara

terencana,

bertahap

dan

berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 3. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan

penyelenggaraan

pemerintah

yang

baik

(good

governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (Institutional re-egineering) yang „ramping struktur, kaya fungsi‟. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung

penyelenggaraan

kelembagaan/organisasi pemerintahan

di

manajemen

menyangkut

daerah

baik

publik

yang

pembenahan

struktur

maupun

baik.

Penataan

seluruh

alat-alat

infrastrukturnya,

sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

43


Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan

pegawai,

memperbaiki

reward

and

punishment

system,

perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 4. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam

penyelenggaraan

pemerintah,

oleh

karena

itu

manajemen

keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan

aset

daerah

lebih

diarahkan

kepada

entreupreneurnal

management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan dana masyarakat (public fund) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen

aset

daerah

meliputi

beberapa

tahap

yaitu

:

perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan 44


aset

daerah

harus

diketahui

dan

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya

tertib

administrasi

mengenai

kekayaan

daerah,

menyangkut: Inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah, ruislag; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah; (3) Pengamanan aset daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah. 3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut : Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas

tertentu

yang

berkembang

sejak

tahun

1811

hingga

sekarang. Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman

adalah

terciptanya

suatu

kondisidi

mana

kualitas

lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran 45


dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan

diri

sebagai

hamba

dan

wakil

Tuhan

di

bumi.

Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya. Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam

rangka

mengimplementasikan

Iangkah-langkah

yang

akan

dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan,

serta

kokohnya

interaksi

sosial,

budaya

dan

kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang 46


garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari: 1. Menata

Kota

Bandung

melalui

penataan

ruang,

pembangunan

infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 20132018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil

Walikota

dilaksanakan

terpilih

dalam

merupakan

program

penyelenggaraan

prioritas

pemerintahan

yang

akan

daerah

Kota

Bandung, yaitu sebagai berikut Tabel 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih No.

Aspek

Indikator

1

BANDUNG SEHAT

1. 2. 3. 4.

Asuransi Kesehatan Ambulance gratis Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

2

BANDUNG RESIK

1. 2. 3. 4.

Bebas Sampah dalam 2 Tahun Bebas Banjir dalam 3 Tahun Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun Bebas Macet dalam 4 Tahun

3

BANDUNG NYAMAN

1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun

47


No. 4

Aspek BANDUNG SEJAHTERA

Indikator 1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

48


Gambar 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Bandung Resik Bebas Sampah : 2 thn Bebas Banjir : 3 thn Jalan Mulus & Caang : 3 thn Bebas Macet : 4 thn

2014

2015

2016

2017

2018

Bandung Sehat  

Asuransi Kesehatan Ambulance gratis

 

Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

  

Bantuan 100 juta/RW/tahun Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun



Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Bandung Nyaman   

Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni



Bandung Sejahtera  

Menciptakan 100.000 wirausahawan Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru





Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013 Janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung Terpilih terdiri dari 4 (empat) Aspek Kinerja Kota Bandung, yaitu : Bandung Sehat, Bandung Resik, Bandung Nyaman dan Bandung Sejahtera. “Janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota 49


Bandung Terpilih” dalam masa kepemimpinan Pemerintah Kota Bandung merupakan

“Program

Prioritas

Kota

Bandung”

yang

hendak

diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2014-2018, sehingga keberadaan organisasi Sekretariat Daerah sebagai lembaga staf dan advisory dalam penyelenggara pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan

makro/umum

administrasi

pemerintah

pemerintahan,

pengelolaan

daerah, sumber

penyelenggaraan daya

aparatur,

keuangan, sarana dan prasarana serta membina hubungan kerja dengan seluruh organisasi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan program prioritas tersebut. Terhadap

program

prioritas

yang

telah

dicanangkan,

telah

dilengkapi dengan rencana aksi (action plan) yang diharapkan mampu mengakselerasi capaian program prioritas, hal tersebut telah dituangkan dalam Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara. Rencana aksi tersebut menetapkan 24 (dua puluh empat) Kelompok Kerja (POKJA) yang meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) kegiatan yang akan mempercepat capaian 4 (empat) aspek dalam program prioritas Kota Bandung. Rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota

Bandung

sebagaimana

lampiran

Renstra

ini,

adapun

rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut:

50


Tabel 3.2 Rencana Aksi Menuju Bandung Juara No.

JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI

KELOMPOK KERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA

20 21 22 23 24

POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA

KEMACETAN BANDUNG PEDAGANG KAKI LIMA SAMPAH BANDUNG BANDUNG HIJAU BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL) BANJIR BANDUNG KOTA KREATIF BANDUNG BANDUNG KOTA BUDAYA BANDUNG SMART CITY KOLABORASI BANDUNG KAMPUNG JUARA REVITALISASI BANDUNG REFORMASI PENDIDIKAN PARIWISATA BANDUNG REFORMASI PASAR BANDUNG TAMAN TEMATIK BANDUNG KOTA MUSIK/FILM BANDUNG KOTA DESAIN INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG PUBLIC RELATION BANDUNG REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG REFORMASI PKK BANDUNG KESEHATAN BANDUNG TO WTP Jumlah

24 11 18 30 11 7 16 15 13 22 21 15 14 14 6 21 12 15 7 5 8 9 6 15 335

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013

Pencapaian Program Prioritas Kota Bandung melalui implementasi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) kegiatan aksi tersebut diharapkan dapat mewujudkan Bandung Juara atau Unggul sekaligus Bandung yang Nyaman

dan

Sejahtera

dibandingkan

dengan

Pemerintah

Kota

/

Kabupaten lainnya di Indonesia. 3.3

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun

2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 20102014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah 51


”Terwujudnya Desentralistik,

sistem

politik

yang

pembangunan

demokratis,

daerah

yang

Pemerintahan berkelanjutan,

keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung

yang serta

sumber

daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya : a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik; d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; e. Memperkuat

otonomi

desa

dan

meningkatkan

keberdayaan

masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. RTRWK berfungsi sebagai : a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta 52


b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi : a. penyusunan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; c.

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan e.

penataan ruang kawasan strategis kota. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana

dimaksud terdiri atas: a. kebijakan dan strategi struktur ruang; c.

kebijakan dan strategi pola ruang; dan

d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota. Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas: a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam

menunjang

perkembangan

fungsi

kota

sebagai

kota

perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan c.

peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif

dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup 53


Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi: a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK; c.

mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;

d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan e.

menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan

sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi: a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi; b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan; c.

meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran

jalan,

manajemen

dan

rekayasa

lalu

lintas

serta

menghilangkan gangguan sisi jalan; d. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu; e.

menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;

f.

mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal

di

batas

kota

dengan

menetapkan

lokasi

yang

dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan g. mengoptimalkan

pengendalian

dan

penyelenggaraan

sistem

transportasi kota. Kebijakan pola ruang kota terdiri atas: a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; 54


b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun. Strategi

untuk

perwujudan

keseimbangan

proporsi

kawasan

lindung meliputi: a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara; b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota; c.

mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;

d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api; e.

mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

f.

melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;

g.

meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana. Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan

perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat

diarahkan.

Dalam

kebijakan

struktur

ruang

kota

untuk

mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.

55


Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat berdasarkan

Kesepakatan

Bersama

antara

Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor :

Gubernur

dengan

912/05/Bapp/2010,

bahwa dalam Pendekatan Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif. 3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu

dan

permasalahan

yang

mungkin

dihadapi

kedepan

oleh

masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang

matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Bandung pada tahun 2014 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan. 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya. 4) Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 56


5) Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah 6) Membangun

komitmen

seluruh

aparatur

dalam

melaksanakan

TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen. 7) Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. permasalahan

tersebut

memerlukan

penanganan

secara

komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung, sebagai berikut : 1)

Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.

2)

Membangun

komitmen

seluruh

aparatur

dalam

melaksanakan

TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas. 3)

Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4)

Menyusun

kebijakan

yang

efektif

untuk

mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat 5)

Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi

yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

57


Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut : Tabel 3.3 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis Tupoksi 1.

Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah

2.

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 2. Penataan Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum

pelaksanaan tugas

3. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah

4.

1. Optimalisasi Penyelenggaraan

Pengkoordinasian perangkat daerah

3.

Isu Strategis

fungsi perangkat daerah 4. Efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri 5. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan

daerah

dan pengembangan manusia yang berdaya

Pembinaan

saing, perekonomian yang kokoh serta

administrasi dan

kokohnya interaksi sosial, budaya dan

aparatur pemerintah

kemasyarakatan.

daerah

6. Optimalisasi kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan

58


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 4.1 VISI Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Visi

yang

tepat

bagi

masa

menggerakan unsur organisasi

depan

suatu

organisasi

dapat

untuk bertindak lebih terarah, dan

karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan

sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan

organisasi. Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik (Out-perform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi Sekretariat Daerah Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan

otonomi yang secara mutlak harus 59


didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien .serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman

adalah

terciptanya

suatu

kondisidi

mana

kualitas

lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan

diri

sebagai

hamba

dan

wakil

Tuhan

di

bumi.

Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan 60


mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya. Sebagai penjabaran dari Visi Kota Bandung, maka Pemerintah Kota Bandung menetapkan Misi karena Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam merumuskan upaya-upaya untuk mewujudkan Visi tersebut. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018, yang mengemban misinya meliputi : 1. Menata

Kota

Bandung

melalui

penataan

ruang,pembangunan

infrastruktur, dan fasilitas pubilk yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur

berkelanjutan,

budaya

kemasyarakatan

dan

serta

kokohnya

Kota

interaksi

Bandung.

Kelima

sosial, hal

ini

merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kota Bandung

akan

berperan

mengkoordinasikan

dalam

perumusan 61


kebijaksanaan

Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi

pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi sebagai berikut :

“ MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA”

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut : 1. Profesional Profesional, artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi, seperti kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen,

tanggung jawab, kritis dan

cepat tanggap. 2. Responsif Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. 3. Pelayanan publik (costumer service) Secara umum pelayanan publik (costumer service) diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectation) masyarakat / pelanggan.

62


4.2 MISI Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut Kotler bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi : produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang. Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kota Bandung merumuskan dari 3 (tiga) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu : 1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik; 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia

yang

berdaya

saing,

perekonomian

yang

kokoh,

infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan. 3. Mewujudkan

efektivitas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah. Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai unsur staf yang menentukan kualitas kebijakan serta efektivitas dan efisiensi sumber daya aparatur, serta sarana dan prasarana. Sehingga

setiap anggota organisasi dalam

melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk : 1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai 63


Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standarstandar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan; 2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta di dalam rangka optimalisasi penyelenggraan otonomi Daerah dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat; 3. Objektif, yaitu dalam melakukan perumusan kebijakan didasarkan atas permasalahan dan data sehingga perumusan kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada perangkat Daerah harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membedabedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah; 4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud. Kesinambungan Visi dan Misi Kota dengan Visi dan Misi Sekretariat Daerah, sebagai berikut : Tabel : 4.1 Kesinambungan RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah 2013-2018 VISI KOTA BANDUNG

VISI SEKRETARIAT DAERAH

TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA

MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA

64


MISI KOTA BANDUNG 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.

1.

3.

4.

Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas pubilk yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan

MISI SETDA KOTA BANDUNG 1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik; 3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.

2.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya

sebagai

unsur

staf

dalam

merumuskan

kebijakan

Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada perangkat Daerah. 4.3

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan

yang

dimiliki,

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

keberhasilan pencapaiannya.

65


Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 3 (tiga) misi Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah sebanyak 6 (enam) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut : a. Tujuan Misi 1: 1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Sasaran : a)

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b)

Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

Kecamatan c)

Meningkatnya Kelurahan

d)

Meningkatnya

pemberdayaan

masyarakat

dan

sinergitas

program-program penanggulangan kemiskinan 2) Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum Sasaran : a) Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk

Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan

masyarakat

dan

penyelenggaraan

pemerintah

daerah. 3) Meningkatkan

efektivitas

penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

perangkat daerah 66


Sasaran : a) Meningkatnya SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran b) Diimplementasikannya

Standar Pelayanan di Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) c) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kota d) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

4) Meningkatkan

efektifitas

penyelenggaraan

kerjasama

(daerah)

dalam dan luar negeri Sasaran : a) Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan

Kerjasama Daerah b) meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar

negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri) b. Tujuan Misi 2 : 1) Meningkatkan Pengendalian Pembangunan

dan pengembangan

manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan. Sasaran : a) Meningkatnya Capaian kinerja Kebijakan SDA/LH b) Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina

sarana prasarana dan sumber daya alam c) Penggunaan instrumen pembiayaan non konvensional dalam

pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta) d) Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya

Bandung sebagai Kota Kreatif e) Terbinanya BUMD f)

Terwujudnya

kehidupan

harmoni

intern

dan

antar

umat

beragama

67


c. Tujuan Misi 3: 1) Mewujudkan

efektivitas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah Sasaran : a) Meningkatnya

penatausahaan

Sekretariat

Daerah

dan

Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Bandung disajikan pada Tabel berikut : Tabel 4.2 TUJUAN Misi

Tujuan

1. Mewujudkan (keunggulan) tata kelola pemerintahan daerah yang baik

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 2. Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum 3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri 2. Mewujudkan kesejahteraan 5. Meningkatkan Pengendalian masyarakat melalui Pembangunan dan pengembangan pengembangan manusia yang manusia yang berdaya saing, berdaya saing, perekonomian perekonomian yang kokoh serta yang kokoh, infrastruktur kokohnya interaksi sosial, budaya berkelanjutan, serta dan kemasyarakatan. kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan. 3. Mewujudkan efektivitas 6. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam pemerintahan dalam memberikan memberikan pelayanan yang pelayanan yang baik pada baik pada perangkat daerah Pimpinan Daerah dan perangkat daerah 68


Tabel 4.3 SASARAN Tujuan 1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Sasaran 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan 4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

2. Menata Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum

5.

3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

6. 7. 8. 9.

4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri

10.

5. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.

12.

11.

13. 14.

15. 16.

dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran Meningkatnya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kota Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri) Meningkatnya Capaian kinerja Kebijakan SDA/LH Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam Penggunaan instrumen pembiayaan non konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta) Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Terbinanya BUMD

69


17. Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

6. Mewujudkan efektivitas 18. Meningkatnya penatausahaan penyelenggaraan administrasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota pemerintahan dalam Bandung memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : Tabel 4.4 Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Bandung SASARAN 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan 4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan 5. Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah

INDIKATOR KINERJA 1. Nilai LPPD 2. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan 3. Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kelurahan 4. Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) RW

5. Terfasilitasinya penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah

70


6. Meningkatnya SKPD/ Unit 6. Tingkat ketepatan struktur dan Kerja yang tepat fungsi dan ukuran organisasi tepat ukuran 7. Meningkatnya Standar 7. Jumlah SKPD yang Pelayanan di Satuan Kerja melaksanakan Standar Perangkat Daerah (SKPD)/unit Pelayanan Kerja 8. Meningkatnya Kualitas 8. Rata-rata IKM Kota Bandung Pelayanan Publik Kota 9. Rata-rata IKM Setda 9. Meningkatnya akuntabilitas 10. Nilai Evaluasi AKIP Kota kinerja pemerintah daerah Bandung 11. Nilai Evaluasi AKIP Setda 10. Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam 12. Persentase Implementasi hasil Penyelenggaraan Kerjasama kerjasama lingkup dalam negeri Daerah 11. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama 13. Persentase Implementasi hasil luar negeri (kerjasama sister kerjasama lingkup luar negeri city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri) 12. Meningkatnya Capaian kinerja 14. Prosentase Capaian Kinerja Kebijakan SDA/LH Kebijakan SDA/LH 13. Meningkatnya kualitas 15. Jumlah SKPD yang dikendalikan administrasi pengendalian rencana dan realisasi PBJ –nya program, bina sarana 16. Prosentase PBJ yang difasilitasi prasarana dan sumber daya melalui ULP alam 14. Penggunaan instrumen pembiayaan non konvensional 17. Jumlah Perusahaan yang dalam pembiayaan berkontribusi terhadap pembangunan (obligasi, pembangunan kota kemitraan dengan swasta) 15. Berkembangnya ekonomi 18. Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; kreatif untuk mendukung infrastruktur; aspek hukum, HKI tercapainya Bandung sebagai dan etika kreatif; sistem Kota Kreatif pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif

16. Terbinanya BUMD

19. Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable 17. Terwujudnya kehidupan 20. Terwujudnya pemahaman dan harmoni intern dan antar umat pengamalan agama sesuai beragama dengan agama dan keyakinan masing-masing 71


21. Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama 18. Meningkatnya penatausahaan 22. Tingkat tertib pengelolaan Sekretariat Daerah dan barang /asset daerah Sekretariat SKPD di lingkungan 23. Prosentase temuan BPK / Pemerintah Kota Bandung Inspektorat yang ditindaklanjuti 24. Jumlah SKPD / Unit Kerja yang menerapkan penatausahaan berbasis Web Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan

demikian

Sekretariat

Darah

Kota

Bandung

sedang

merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung pada periode Tahun 2013-2018, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

72

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 TABEL 4.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 NO. (1) 1.

TUJUAN (2) Meningkat kan Penyelenggaraan Pemerintah an Umum dan Otonomi Daerah

1.

2.

3.

4.

2

3

Menata Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum

Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

5.

6.

7.

8.

(3) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran Meningkatnya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kota

9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 4

Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan

KONDISI AWAL RENSTRA (6) Sangat Baik = 3.0108

2014

2015

2016

2017

2018

(7) Sangat Baik / 3.0550





KONDISI AKHIR RENSTRA (12) Sangat Baik = 3.2320

Kecamatan

-

30

30

30

30

30

30

Kelurahan

-

151

151

151

151

151

151

Skala

-

-

sedang

sedang

tinggi

tinggi

tinggi

RaPerda

-

18

18

18

18

18

90

RaPerwal

-

20

20

20

20

20

100

RaKepwal

-

125

125

125

125

125

625

6. Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi

Survey (skala)

-

-

Cukup

Baik

Baik

Baik

Baik

7. Jumlah SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan

SKPD

4

12

24

36

48

61

61

Katagori Katagori Katagori Katagori

B B CC CC

B B CC CC

B B CC CC

B B B B

A A B B

A A A A

A A A A

%

N/A

30%

35%

40%

45%

50%

50%

SASARAN

10. Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

(4)

(5)

1. Nilai LPPD 2. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan 3. Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kelurahan 4. Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) RW

5. Terfasilitasinya penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah

8. 9. 10. 11.

Rata-rata IKM Kota Bandung Rata-rata IKM Setda Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Nilai Evaluasi AKIP Setda

12. Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup dalam negeri

Nilai

TARGET KINERJA PADA TAHUN

73

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 NO. (1)

5

TUJUAN (2) kerjasama daerah dalam dan luar negeri

2015

2016

2017

2018

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

13. Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup luar negeri

%

N/A

10%

15%

20%

22,5%

25%

25%

14. Prosentase Capaian Kinerja Kebijakan SDA/LH

%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15. Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ –nya

SKPD/UK

-

64

64

64

64

64

64

16. Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP

%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Perusahaan

-

35

40

50

65

80

80

Kategori

-

-

Cukup

Baik

Baik

Baik

Baik

BUMD

-

1

1

2

2

3

3

Nilai

-

C

C

B

B

B

B

Nilai

-

C

C

B

B

B

B

%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

23. Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

24. Jumlah SKPD / Unit Kerja yang menerapkan penatausahaan berbasis Web

SKPD

4

7

4

20

20

20

75

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

(3)

(4)


KONDISI AKHIR RENSTRA (12)

Daerah 11. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri)

Meningkatkan 12. Meningkatnya Capaian kinerja Pengendalian Kebijakan SDA/LH Pembangunan dan 13. Meningkatnya kualitas pengembangan administrasi pengendalian manusia yang program, bina sarana prasarana berdaya saing, dan sumber daya alam perekonomian yang 14. Penggunaan instrumen kokoh serta pembiayaan non konvensional kokohnya interaksi dalam pembiayaan sosial, budaya dan pembangunan (obligasi, kemasyarakatan. kemitraan dengan swasta) 15. Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif 16. Terbinanya BUMD


6

2014

(5)

KONDISI AWAL RENSTRA (6)

SASARAN

Mewujudkan 18. Meningkatnya penatausahaan efektivitas Sekretariat Daerah dan penyelenggaraan Sekretariat SKPD di lingkungan administrasi Pemerintah Kota Bandung pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah

17. Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota 18. Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif

19. Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable 20. Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masingmasing 21. Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama 22. Tingkat tertib pengelolaan barang /asset daerah

74


Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Setda Kota Bandung 2013-2018 tersebut diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyatan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal

dan

eksternal

yang

mendukung

dan

menghambat

pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung. 4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut : 4.4.1 Analisis SWOT Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Sekretariat Daerah Kota Bandung, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan SWOT Analysis yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE). 1. Analisis Lingkungan Internal (ALI) a. Kekuatan/Strenght (S) 1) Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Bandung

secara

kuantitas cukup memadai. 75


2) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. 3) Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah

daerah

yaitu

dengan

ditetapkan

Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 4) Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. 5) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. 6) Adanya konsitensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Setda Kota Bandung. 7) Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kota Bandung. b. Kelemahan/Weakness (W) 1) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya

keluhan

masyarakat

yang

berdampak

pada

penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien. 2) Belum

optimalnya

perkotaan

yang

daya

dukung

berdampak

sarana

pada

dan

terjadinya

prasarana berbagai

permasalahan kota antara lain kemacetan, banjir, persampahan dan penyediaan sarana air minum dan lain-lain. 3) Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang

berimplikasi

terhadap

efektivitas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. 4) Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi

sumber

daya

dalam

mendukung

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. 76


5) Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 6) Belum

optimalnya

sistem

pengendalian

internal

dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) a. Peluang/Opportunity (O) 1) Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2) Keberadaan Tol Cipularang telah mengakibatkan volume arus lalu lintas dan tingkat mobilitas penduduk antara JakartaBandung dan daerah sekitarnya menjadi cukup tinggi, sehingga telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel yang jumlahnya meningkat tajam serta adanya daya tarik tersendiri bagi para penduduk pendatang. 3) Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Bandung

yang

berdampak

pada

peningkatan

perolehan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. 4) Kota Bandung dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religius dengan penduduk yang ramah tamah. 5) Bandung sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena kota Bandung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula perkembangan pusat perdagangan khususnya factory outlet dan wisata kuliner

yang merupakan unggulan

karena mengundang minat pendatang baik dari Jakarta maupun dari daerah lain untuk menghabiskan khususnya waktu akhir pekan yang memberikan omset cukup besar khususnya bagi masyarakat Kota Bandung. 77


b. Ancaman/Treaths (T) 1) Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

berdemokrasi

yang

demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni dan persaudaraan serta persahabatan menjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkan konflik

yang

sangat

meresahkan,

sehingga

mengganggu

stabilitas politik dan ekonomi, hal ini mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif. 2) Krisis

keuangan

global

yang

disebabkan

oleh

krisis

perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas

pertumbuhan

ekonomi

nasional

menyebabkan

penurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomian di Kota Bandung sebagai kota jasa. 3) Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginnya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Kota Bandung. 4) Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan sektor perbankan saat ini belum menyentuh langsung industri kecil dan menengah yang telah terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi. Peluang investasi pada industri lokal masih terbuka luas, namun demikian prosentase

penyaluran

menengah

masih

kecil

dana

pengembangan

dibandingkan

usaha

dengan

kecil

prosentase

penyaluran dana pada industri besar. 5) Penurunan

luas

lahan

terbuka

hijau

di

Kota

Bandung,

merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak 78


terkendali, disatu sisi pembangunan kota begitu pesat dengan tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global (global warming) Berdasarkan

ALI

dan

ALE

tersebut,

maka

identifikasi

lingkungan strategis, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.6 Identifikasi Lingkungan Strategis INTERNAL 1

EKSTERNAL 2

KEKUATAN (STRENGHTS)  Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Bandung secara kuantitas cukup memadai.  Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.  Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.  Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.  Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.  Adanya konsitensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Setda Kota Bandung.  Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kota Bandung.

PELUANG (OPPORTUNITIES)  Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Keberadaan Tol Cipularang telah mengakibatkan volume arus lalu lintas dan tingkat mobilitas penduduk antara JakartaBandung dan daerah sekitarnya menjadi cukup tinggi, sehingga telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel yang jumlahnya meningkat tajam serta adanya daya tarik tersendiri bagi para penduduk pendatang.  Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Bandung yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.  Kota Bandung dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religius dengan penduduk yang ramah tamah.  Bandung sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena kota Bandung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula keberadaan factory outlet dan wisata kuliner yang merupakan unggulan pariwisata.

     

1

2

KELEMAHAN (WEAKNESSES) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan. Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan kota. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemda. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

TANTANGAN/ANCAMAN (THREATS) Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang radikal progresif. Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginnya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Kota Bandung. Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandung, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali.



  



79


Sesuai dengan hasil identifikasi lingkungan strategis dalam tabel di atas, maka setiap faktor baik internal maupun eksternal diberikan pembobotan dan rating untuk mendapatkan scoring masing-masing faktor yang dituangkan dalam Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini. Tabel 4.7 KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI) NO 1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

FAKTOR INTERNAL STRATEGIS KEKUATAN Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Bandung secara kuantitas cukup memadai. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. Adanya konsitensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Setda Kota Bandung. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kota Bandung. KELEMAHAN Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan. Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan kota. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemda Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemda. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemda daerah. TOTAL

BOBOT RATING

SKOR

KESIMPULAN PRIORITAS I

10

4

40

6

2

12

9

3

27

10

3

30

8

3

24

6

2

12

7

3

21

8

4

32

6

2

12

8

3

24

8

2

16

8

2

16

6

2

12

IV

III V

II

VI

100

80


Tabel 4.8 KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE) NO 1.

2.

3.

4.

5.

1.

2. 3. 4. 5.

FAKTOR EKSTERNAL STRATEGIS PELUANG Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan Tol Cipularang memudahkan aksesibilitas yang mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berdampak pada peningkatan PAD. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Bandung yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Kota Bandung dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religius dengan penduduk yang ramah tamah. Bandung sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena kota Bandung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula keberadaan factory outlet dan wisata kuliner yang merupakan unggulan pariwisata. ANCAMAN Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang radikal progresif. Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginnya laju urbanisasi Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai UKM. Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandung TOTAL

BOBOT

RATING

SKOR

KESIMPULAN PRIORITAS

15

4

60

I

10

3

30

10

4

40

II

10

3

30

V

10

3

30

VI

10

2

20

10

4

40

III

10

4

40

IV

5

3

15

10

3

30

100

81


4.4.2 Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian visi Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut : 1.

Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O) a. Meningkatkan

kualitas

Sumber

Daya

Aparatur

dengan

memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi

dalam

rangka

mendukung

kinerja

manajemen

pemerintahan daerah. b. Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. c. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah. d. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah. e. Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. f. Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. g. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan. 2.

Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T) a. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan

mengurangi

akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah,

penguatan produk lokal serta pengembangan 82


inovasi

sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha

sektor riil dan UKM. b. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan. 3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O) a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif. b. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan,

SOP, penerapan standar pelayanan

minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik. 4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T) a. Perbaikan reformasi

manajemen birokrasi

pelayanan

dan

publik

pelayanan

dilakukan

publik

melalui

melalui penataan

sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan

IPM,

serta

melalui

sejumlah

inovasi

birokrasi

pemerintahan. b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dlam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. Dalam rangka penentuan strategi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan

visi

mengidentifikasi

Sekretariat

Daerah

asumsi-asumsi

Kota

strategi

Bandung,

yang

akan

maka

perlu

dilaksanakan

sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

83


Tabel 4.9 MATRIK SWOT KESIMPULAN  ANALISIS FAKTOR  INTERNAL (KAFI)     KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE)



RANKING KEKUATAN (S) SDM cukup memadai. komitmen yang kuat Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah Adanya peningkatan APBD setiap tahunnya. Sarana dan prasarana memadai Adanya konsitensi dan kreatifitas anggota organisasi Adanya penerapan teknologi informasi

RANKING PELUANG (O) ASUMSI STRATEGI : S-O  Perkembangan IPTEK  Meningkatkan kualitas SDM  Tol Cipularang memudahkan aksesibilitas dengan memanfaatkan  Peningkatan aktivitas perekonomian perkembangan IPTEK.  Meningkatkan motivasi dan  Kota Bandung dikenal sebagai kota yang komitmen seluruh komponen aman, nyaman.  Bandung sebagai pusat pendidikan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi  Bandung terkenal dengan keberadaan perguruan tinggi terkenal. Selain itu pula  Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi keberadaan factory outlet dan wisata daerah melalui pelaksanaan kuliner yang merupakan unggulan urusan pemerintahan. pariwisata.  Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan APBD  Mendayagunakan sarana dan prasarana  Meningkatkan inovasi dan kreativitas.  Mengembangkan sistem informasi RANKING TANTANGAN (T) ASUMSI STRATEGI : S-T  Meningkatnya kesadaran masyarakat  Menekan dampak berdemokrasi yang demikian bebas dan permasalahan sosial kota dan cenderung mengutamakan kepentingan mengurangi akibat krisis pribadi atau kelompok telah merubah keuangan global melalui tatanan masyarakat yang radikal pemanfaatan kecenderungan progresif. kondisi PAD yang terus  Krisis keuangan global yang disebabkan meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, oleh krisis perekonomian dunia  Populasi tidak terkendali sebagai dampak penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi tingginnya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi Kota Bandung.  Sektor perbankan belum mampu usaha sektor riil dan UKM.  Pengembangan infrastruktur menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal kota yang berbasis lingkungan. investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM).  Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandung, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali.

RANKING KELEMAHAN (W)  Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur  Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan  Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah.  Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya  Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan  Belum optimalnya sistem pengendalian internal ASUMSI STRATEGI : W-O  Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.  Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik





ASUMSI STRATEGI : W-T Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dlam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.

84


Berdasarkan matrik SWOT tersebut, maka urutan asumsi dan pilihan strategi dalam kerangka mewujudkan visi menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungan, pada dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.10 MATRIKS PENETAPAN URUTAN ASUMSI DAN PILIHAN STRATEGI ASUMSI STRATEGI VISI 1 S-O :  Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.  Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.  Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.  Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah.  Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.

KETERKAITAN DENGAN MISI

2

URUTAN PILIHAN STRATEGI 4 (2+3)

3

4

4

3

3

4

4

3

3

28

3

3

3

4

1

2

2

1

19

4

3

3

2

4

4

3

3

26

4

4

3

2

3

2

3

2

23

3

3

3

2

3

3

1

3

21

3

3

3

2

3

2

3

2

21

3

3

3

2

3

2

3

2

21

85


1

2

S-T :  Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM.  Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan. W-O :  Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.  Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik W-T :  Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.  Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dlam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.

3

4

4

4

3

4

4

4

3

30

3

3

3

4

1

3

1

3

22

3

2

1

1

4

4

1

3

19

2

3

4

3

2

2

2

3

21

4

1

2

2

4

3

2

3

21

3

4

3

2

4

4

2

4

26

Berdasarkan asumsi-asumsi strategi sebagaimana tercantum pada tabel di atas, maka program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi

Sekretariat Daerah Kota Bandung, dapat

diuraikan pada tabel berikut ini.

86


Tabel 4.11 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bandung NO

PROGRAM

KEGIATAN

UNIT KERJA

1

2

3

4

1.

Peningkatan kualitas Hukum Daerah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kajian Produk Hukum Daerah Penyusunan Produk Hukum Daerah Sosialisasi Produk Hukum Daerah Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Sinkronisasi Produk Hukum Daerah berbasis HAM Fasilitasi Bantuan Hukum Daerah Fasilitasi pengembangan hukum daerah Dokumentasi produk hukum daerah

Bagian Hukum dan HAM.

2.

Peningkatan dan pemantapan Otonomi Daerah

1. Kajian, evaluasi dan pembinaan batas-batas wilayah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 2. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah 3. Penyusunan LPPD 4. Penyusunan dan pemantapan SOP pendelegasian kewenangan kepada Kecamatan dan Kelurahan 5. Pemantapan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah 6. Fasilitasi Forum Unsur Pimpinan Daerah (MUSPIDA) 7. Evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Bagian Pemerintahan Umum

3.

Peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah

1. Penyusunan, penataan dan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah 2. Penyusunan, penataan dan evaluasi kewenangan, tugas pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah 3. Penyusunan uraian tugas unit (UTU) dan jabatan (UTJ) Organisasi Perangkat Daerah 4. Penyelenggaraan Analisis Jabatan Organisasi Perangkat Daerah 5. Penyusunan, penataan dan evaluasi ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah 6. Penyusunan, penataan dan evaluasi tata hubungan kerja organisasi perangkat daerah 7. Penyusunan LAKIP 8. Penyusunan, penetapan dan evaluasi target kinerja SKPD 9. Penyusunan, penataan dan evaluasi sistem informasi organisasi perangkat daerah

Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah

4.

Peningkatan Kerjasama Daerah

1. Kajian dan Evaluasi Kerjasama Daerah 2. Penyelenggaraan kerjasama Dalam Negeri melalui APEKSI 3. Penyelenggaran kerjasama Luar Negeri melalui Syster City 4. Fasilitasi pengembangan kerjasama Daerah

Bagian Kerjasama Daerah

87

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 1 5.

2 Peningkatan Perekonomian Kota

6.

Peningkatan pembangunan daerah

7.

Peningkatan kesejahteran rakyat

8.

Peningkatan tata kelola kepegawaian, keuangan dan administrasi naskah dinas

3 1. Kajian dan evaluasi sistem perekonomian daerah 2. Penyusunan data base perekonomian daerah. 3. Penyusunan, penataan dan evaluasi SOP produksi dan distribusi barang dan jasa 4. Penyusunan, penataan dan evaluasi potensi dan sumber daya perekonomian daerah 5. Penyusunan, penataan dan evaluasi pengembangan usaha daerah 6. Penyusunan, penataan dan evaluasi kinerja perekonomian daerah 7. Fasilitasi pengembangan sistem perekonomian 1. Penyusunan, penataan dan evaluasi program-program pembangunan daerah 2. Penyusunan, penataan dan evaluasi data base pembangunan daerah 3. Penyusunan, penataan dan evaluasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah 4. Penyusunan, penataan dan evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam 5. Penyusunan, penataan dan evaluasi sarana dan prasarana perkotaan 6. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah 7. Fasilitasi penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah. 8. Fasilitasi pengembangan laporan pembangunan daerah 1. Penyusunan, penataan dan evaluasi kebijakan kesejahteraan rakyat 2. Penyusunan, penataan dan evaluasi sistem penanggulangan kemiskinan daerah 3. Penyusunan, penataan dan evaluasi kebijakan sosial keagamaan 4. Penyusunan dan pengembangan data base PMKS, Masyarakat Miskin, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan 5. Fasilitasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan 6. Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bandung 7. Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan 8. Fasilitasi pengembangan kebijakan sistem kesejahteraan rakyat. 1. Penyusunan, penataan dan evaluasi tata kelola kepegawaian SETDA 2. Penyusunan,penataan&evaluasi tata kelola keuangan SETDA 3. Penyusunan, penataan dan evaluasi sistem administrasi naskah dinas 4. Penyusunan, penataan dan evaluasi sistem persandian dan telekomunikasi daerah 5. Fasilitasi pengembangan karier, diklat dan disiplin pegawai 6. Fasilitasi pengembangan sistem pelaporan keuangan dan kepegawaian daerah 7. Penyelenggaraan sistem persandian dan telekomunikasi daerah

4 Bagian Perekonomian

Bagian Pembangunan dan SDA

Bagian Kesra dan Kemasyarakat an

Bagian Tata Usaha Setda

88

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 1 9.

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 1. Penyusunan, penataan dan evaluasi pendayagunaan sarana dan prasarana aparatur 2. Penyusunan, penataan dan evaluasi standar penggunaan sarana dan prasarana aparatur 3. Penyusunan, penataan dan evaluasi standar keprotokolan daerah 4. Penyusunan, penataan dan evaluasi kebijakan sarana dan prasarana aparatur daerah 5. Penyusunan, penataan dan evaluasi kebijakan manajemen aset daerah 6. Fasilitasi kegiatan dinas pimpinan 7. Fasilitasi pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana aparatur daerah 8. Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana aparatur daerah

4 Bagian Umum dan Perlengkapan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh

Sekretariat

Daerah

Kota

Bandung

dalam

melaksanakan

pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat

Daerah

Kota

Bandung

dalam

periode

2014-2018,

sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 4.12 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung Sasaran 1.


2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Strategi

Kebijakan

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah 2. Mendorong SKPD untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid 1. Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Mendorong Kecamatan untuk meningkatkan tertib administrasi Kecamatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelengaraan urusan pemerintah daerah

Fasilitasi, sosialisasi, supervisi, evaluasi kinerja pelayanan serta mendorong peningkatan IKM Kecamatan

89


Sasaran

Strategi

3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

Mendorong Kelurahan untuk meningkatkan tertib administrasi Kelurahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

4. Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah

Melaksanakan penataan produk hokum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum

5. Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Melaksanakan regulasi pembentukan organisasi tata kerja perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan

6. Meningkatnya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja 7. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kota

1. Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien 2. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik 3. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan 4. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dlam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik 5. Terselenggaranya penyempurnaan bidang ketatalaksanaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan road map reformasi birokrasi 1. Melaksanakan sosialisasi dan bimtek SAKIP 2. Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja 3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja SKPD di Kota Bandung secara berkala

8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Kebijakan Fasilitasi, sosialisasi, supervisi, evaluasi kinerja pelayanan serta mendorong peningkatan IKM Kelurahan 1. Peningkatan penyelarasan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan 2. Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya 3. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan hukum dan HAM Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/ pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Seluruh SKPD di Kota Bandung wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK dan Lakip)

90


Sasaran 9. Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

10. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri)

11. Meningkatnya Capaian kinerja Kebijakan SDA/LH 12. Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam

13. Meningkatnya perekonomian masyarakat/kota

Strategi 4. Memberikan reward dan Punishment dalam meningkatkan kinerja SKPD 1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Kementerian dan LPNK, serta Instansi Pemerintahan lainnya 2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia dan APEKSI. 3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 4. Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah dalam penyelenggaraan kerjasama daerah. 5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan bahan kebijakan. 6. Monitoring pelaksanaan kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan City Net. 2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara RI. 3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan perwakilan negara lain di Indonesia 4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 5. Monitoring pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 1. Koordinasi penanganan, penanggulangan permasalahan social masyarakat kota 2. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah 3. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan 4. Optimalisasi penyelenggaraan pengendalian program secara berkala pada 64 SKPD 1. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM. 2. Menyusun kebijakan yang mendorong sektor ekonomi makro; 3. Mengkoordinasikan arah kebijakan ekonomi kepada unsur quadro helix (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas)

Kebijakan 1. Penyusunan regulasi terkait SOP penyelenggaraan kerjasama daerah; 2. Seluruh SKPD dalam melaksanakan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga wajib mematuhi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 3. Seluruh SKPD wajib melaporkan setiap kerjasama daerah yang telah dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan; 1. Seluruh SKPD yang akan melaksanakan kerjasama dengan Pihak luar negeri untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bagian Kerjasama; 2. Seluruh SKPD wajib melaporkan setiap kerjasama luar negeri yang telah dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan 1. Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah 2. Fasilitasi penyusunan progress report kegiatan (bulanan/ triwulan / semester dan tahunan) 1. Penyempurnaan Regulasi di bidang ekonomi 2. Formulasi kebijakan di bidang ekonomi 3. Membentuk kelembagaan/Forum komunikasi dengan pihak swasta dan Komunitas 4. Memberikan penghargaan kepada Swasta dan Komunitas

91


Sasaran


15. Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Strategi

Kebijakan

4. Mensinergikan program kegiatan pembangunan dengan unsur quadro helix (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas) 5. Memfasilitasi dan mengapresiasi kegiatan Stakeholder dalam pengembangan ekonomi kota melalui pemberian penghargaan, pembentukan wadah/forum komunikasi dengan swasta dan komunitas, 6. Monitoring dan Evaluasi hasil Program Kegiatan bidang ekonomi sebagai bahan kebijakan selanjutnya

yang memberikan Kontribusi terhadap pembangunan kota 5. Membuat SOP Pola Kolaborasi Kegiatan dan pemberian penghargaan kepada unsur Quadro Helix (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas) 6. Seluruh SKPD wajib melaporkan Program Kegiatan terkait Bidang Ekonomi serta Perusahaan Swasta/BUMN wajib melaporkan hasil kegiatan CSR di Kota Bandung

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan 2. Meningkatkan pembinaan tri kerukunan umat beragama 3. Koordinasi penanganan, penanggulangan permasalahan social masyarakat kota 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah 2. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan 3. Efektifitas pengelolaan keuangan dan barang 4. Efektifitas kinerja penatausahaan internal (Setda Kota Bandung) 5. Optimalisasi pelayanan penatausahaan SKPD 6. Penatausahaan berbasis web

1. Penerapan Standar akuntansi Pemerintah 2. Penerapan konsep paperless dan e-Office

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Sekretariat Daerah Kota Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

92


BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Peran

strategis

Kota

Bandung

tersebut,

menuntut

adanya

peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya:

reengineering,

revitalisasi,

restrukturisasi

birokrasi

kearah

organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan prosedur yang menghambat investasi. Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat. Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap 93


strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama

untuk

indikator

hasil

dan

indikator

keluaran,

dimana

penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapainnya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2014-2018. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja

SKPD,

semakin

sering

manajemen

puncak

melakukan

pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi

pencapaian

kinerja

melalui

hasil

reviu

renstra

menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan 94


sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah periode tahun 2014–2018 terbagi pada 9 (Sembilan) Bagian di lingkungan Setda Kota Bandung sebagaimana tabel berikut :

95

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Bandung 2014-2018 1. Bagian Pemerintahan Umum

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)

Program dan Kegiatan

(5)

Indikator Data Kinerja Capaian Program pada (outcome) Tahun dan Awal Kegiatan Peren (output) canaan (6)

(7)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Unit Kondisi Kinerja pada Kerja SKPD akhir periode Lokasi Penang Renstra SKPD gung jawab target Rp (18)

(19)

(20)

(21) xxxx

1. Meningkatkan 1. Penyelenggara an Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah


1. Nilai LPPD

1.19.1.20. Program 03.25 Dukungan Kelancaran Penyelengga raan Pemilihan Umum

Terfasiitasiny a penyelenggar aan Pilpres,Pilleg dan Pilkada

1.19.1.20. Fasilitasi 03.25.02 pelaksanaan kelancaran Pemilu

Persentase terlaksananya dukungan terhadap penyelenggar aan Pilpres,Pilleg dan Pilkada

1.20.1.20. Program 03.16 peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Meningkat nya Penyelengga raan Pemeirntah Daerah

1.20.1.20. Kegiatan 03.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Jumlah dokumen Laporan Penyelenggar aan Pemerintahan Daerah

Terfasilitasi nya Pilleg 173,500,000 dan Pilpres

100%

Sangat Baik = 3.0108

173,500,000

Sangat Baik 155,725,000 = 3.0550

1

155,725,000

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0


1

192,000,000

192,000,000

Terfasilitasi nya Pilkada 425,000,000 Provinsi dan Kota

100%

425,000,000

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 247,000,000 282,000,000 308,000,000 = 3.1434 = 3.1876 = 3.2320

1

247,000,000

1

282,000,000

2

308,000,000

Terfasilit asinya Pilleg, 598,500,000 Pilpres, dan Pilkada

100%

598,500,000

Sangat Baik = 1,184,725,000 3.2320

6

1,184,725,000

96


Tujuan

(1)

Sasaran

Indikator Sasaran

(2)

2. Meningkatnya kinerja penyelenggara an pemerintahan kecamatan

3. Meningkatnya kinerja penyelenggar aan pemerintahan kelurahan

(3)

2.

3.

Jumlah Kecamatan yang Terttib Administrasi Kecamatan

Jumlah Kelurahan yang melaksana kan Tertib Administrasi Kelurahan

Kode

(4)


(5)


(7)


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1.20.1.20. Program 03.27 Penataan Daerah Otonomi Baru

Tertatanya batas wilayah Kota

1.20.1.20. Fasilitasi 03.27.03 percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

Jumlah titik koordinat patok batas daerah

1.20.1.20. Program 03.29 Pemantapan Penyelenggar aan Otonomi Daerah, Pemerintaha n Daerah dan Pemerintaha n Wilayah

Meningkatnya Penyelenggar aan Pemerintahan Kewilayahan

1.20.1.20. Kegiatan 03.29.01 Evaluasi Penyelenggar aan Otonomi Daerah

Jumlah dokumen laporan evaluasi penyelenggar aan otonomi daerah

1

1.20.1.20. Kegiatan 03.29.02 Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewen angan Daerah

Jumlah bidang urusan yang dilimpahkan kepada Kecamatan dan Kelurahan

2

172,775,000

2

1.20.1.20. Kegiatan 03.29.04 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan

Jumlah Kecamatan yang terbina dan terevaluasi kinerjanya

30

480,000,000

30


(19)

4 titik batas

152,000,000

4 titik batas

204,000,000

4 titik batas

243,000,000

4 titik batas

286,000,000

4 titik batas

315,700,000

20 titik batas

1,200,700,000

4

152,000,000

4

204,000,000

4

243,000,000

4

286,000,000

4

315,700,000

20

1,200,700,000

84%

2,637,000,0 00

86%

3,029,600,0 00

88%

3,225,000,0 00

90%

3,357,200,0 00

90%

14,431,075,0 00

82%

2,182,275,000

329,500,000

1

420,000,000

214,000,000

550,000,000

1

2

30

467,000,000

257,600,000

601,000,000

1

2

30

502,000,000

302,000,000

658,000,000

1

2

30

530,000,000

330,000,000

670,000,000

5

10

30

(20)

2,248,500,000

1,276,375,000

2,959,000,000

97

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

Indikator Sasaran

(2) 4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas programprogram penanggulangan kemiskinan

(3)

4.

Kode

(4)


(5)

1.20.1.20. Kegiatan Tingkat Pelaksanaan 03.29.06 Inovasi Pembangunan Inovasi dan Kompetisi Lembaga Antar Kemasyarakat Kecamatan an Kelurahan (LKK) RW

Indikator Data Kinerja Capaian Program pada (outcome) Tahun dan Awal Kegiatan Peren (output) canaan (6) Jumlah Kecamatan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung

(7)


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

1

430,000,000

1

534,000,000

1

616,000,000

1

666,000,000

1

672,200,000

5

2,918,200,000

151

395,000,000

151

452,000,000

151

495,000,000

151

550,000,000

151

570,000,000

151

2,462,000,000

1

375,000,000

1

467,000,000

1

593,000,000

1

547,000,000

1

585,000,000

5

2,567,000,000

1.20.1.20. Program Cakupan 03.01 Pelayanan pelayanan Administrasi administrasi Perkantoran perkantoran

100%

411,000,000

100%

714,000,000

100%

874,000,000

100%

1,036,000,0 00

100%

1,196,000,0 00

100%

4,231,000,00 0

1.20.1.20. Kegiatan Jasa Terpenuhinya 03.01.08 Kebersihan Jasa Kantor Kebersihan Kantor

100%

10,000,000

100%

35,000,000

100%

55,000,000

100%

77,000,000

100%

97,000,000

100%

274,000,000

1.20.1.20. Kegiatan 03.01.10 Penyediaan

100%

77,000,000

100%

105,000,000

100%

125,000,000

100%

145,000,000

100%

165,000,000

100%

617,000,000

1.20.1.20. Kegiatan 03.29 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan

Jumlah Kelurahan yang terbina dan terevaluasi kinerjanya

1.20.1.20. Kegiatan 03.29 Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kelurahan

Jumlah Kelurahan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung

Terpenuhinya Penyediaan

(20)

98

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


Indikator Data Kinerja Capaian Program pada (outcome) Tahun dan Awal Kegiatan Peren (output) canaan

(5)

(6)

Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor

(7)


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

1.20.1.20. Kegiatan 03.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

84,000,000

100%

150,000,000

100%

170,000,000

100%

190,000,000

100%

210,000,000

100%

804,000,000

1.20.1.20. Kegiatan 03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor

100%

10,000,000

100%

50,000,000

100%

70,000,000

100%

90,000,000

100%

110,000,000

100%

330,000,000

1.20.1.20. Kegiatan 03.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Terpenuhinya Penyediaan peralatan rumah tangga

100%

15,000,000

100%

65,000,000

100%

85,000,000

100%

105,000,000

100%

125,000,000

100%

395,000,000

1.20.1.20. Kegiatan 03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Terpenuhinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

100%

50,000,000

100%

80,000,000

100%

100,000,000

100%

120,000,000

100%

140,000,000

100%

490,000,000

1.20.1.20. Kegiatan 03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya Penyediaan makanan dan minuman

100%

70,000,000

100%

114,000,000

100%

134,000,000

100%

154,000,000

100%

174,000,000

100%

646,000,000

1.20.1.20. Kegiatan 03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

95,000,000

100%

115,000,000

100%

135,000,000

100%

155,000,000

100%

175,000,000

100%

675,000,000

1.20.1.20. Program Cakupan 03.02 Peningkatan Sarana kerja Sarana dan aparatur Prasarana Aparatur

100%

228,500,000

100%

241,000,000

100%

281,000,000

100%

311,000,000

100%

352,000,000

100%

1,413,500,000

1.20.1.20. Kegiatan Terpenuhinya 03.02.12 perlengkapan peralatan dan peralatan perlengkapan

100%

228,500,000

100%

241,000,000

100%

281,000,000

100%

311,000,000

100%

352,000,000

100%

1,413,500,000

(20)

99

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5) aparatur


(7)


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Unit Kondisi Kinerja pada Kerja SKPD akhir periode Lokasi Penang Renstra SKPD gung jawab target Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

100%

115,000,000

100%

135,000,000

100%

175,000,000

100%

215,000,000

100%

(19)

(20)

kantor

1.20.1.20. Program Meningkat 03.03 Peningkatan nya Disiplin Disiplin berseragam Aparatur aparatur

100%

100,000,000

1.20.1.20. Kegiatan 03.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya

Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya

100%

50,000,000

100%

60,000,000

100%

70,000,000

100%

90,000,000

100%

110,000,000

100%

380,000,000

1.20.1.20. Kegiatan 03.03.05 pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Terpenuhinya pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

100%

50,000,000

100%

55,000,000

100%

65,000,000

100%

85,000,000

100%

105,000,000

100%

360,000,000

Terpenuhinya pembinaan kinerja aparatur

100%

97,000,000

100%

120,000,000

100%

140,000,000

100%

160,000,000

100%

180,000,000

100%

697,000,000

740,000,000

1.20.1.20. Program 03.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20, Kegiatan 03.05.04 pembinaan kinerja aparatur

3,500,000,000

4,223,000,000

4,949,600,000

5,475,000,000

6,348,900,000

24,496,500,000

100

(21)


2. Bagian Hukum dan HAM

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)

2. Mewujudkan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan

5. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

5. Terfasilitasinya penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah.

1.20.3


(5)

Data Capaian Indikator pada Kinerja Program Tahun Tahun-1 (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Peren Rp canaan target (6)

(7)

(8)

(9)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Unit Kondisi Kinerja Kerja pada akhir SKPD Lokasi periode Renstra Penang SKPD gung jawab target Rp (18)

(19)

(20)

(21) xxxx

1.20.3

A. Program enataan Meningkatnya Peraturan penataan Peraturan PerundangPerudang-undangan undangan 1. Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah

- Terlaksananya Evaluasi dan Inventarisasi Produk Hukum Daerah dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Kegiatan Kajian - Terlaksananya Forum Peraturan Perundang- Kajian Hukum dalam undangan rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi; - Tersusunnya Naskah Kajian Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi.

100%

522,295,500

4 keg

296,530,000 4 keg

271,183,000 4 keg

4 keg

225,765,500 4 keg

248,342,050 5 keg

1 naskah kajian

100%

1 Naskah Kajian

519,525,050

100%

1 naskah kajian

571,477,555

298,301,300

273,176,255

100%

5 keg

5 keg

1 Naskah Kajian

628,625,311

328,131,430

300,493,881

100%

5 keg

5 keg

691,487,842 100%

360,944,573

330,543,269

2,933,411,258

Bagian 1,555,090,303 Hukum dan HAM

1,378,320,955

1 Naskah Kajian

101


Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)

(5)

1.20.3

B. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

1.20.3

1. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah


(7)

(8)

(9)


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

(20)

Tersusunnya Rancangan Produk Hukum - Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM.

607,667,500

618,000,000

615,000,000

621,154,408

683,269,848

3,145,091,756

550,000,000

2,332,340,240

- Produk hukum Daerah yang ditetapkan

1.20.3

1.Rancangan Peraturan Daerah

18 buah

18 buah

18 buah

18 buah

18 buah

2.Rancangan Lembaran Kota Bandung

18 buah

18 buah

18 buah

18 buah

18 buah

3.Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung

18 buah

18 buah

18 buah

18 buah

18 buah

- Terlaksananya rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Lembaran Kota

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

2. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum yang Rancangan Peraturan ditetapkan : dan Keputusan Kepala

400,000,000

417,625,450

459,387,995

505,326,795

102

(21)


Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)

(5)


(7)

(8)

(9)


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

(20)

Daerah - Rancangan Peraturan Walikota Bandung - Rancangan Keputusan Walikota Bandung - Berita Daerah 1.20.3

1.20.3

3. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM

4. Kegiatan Koordinasi Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah

20 buah

20 buah

20 buah

20 buah

20 buah

125 buah

125 buah

125 buah

125 buah

125 buah

20 buah

20 buah

20 buah

20 buah

20 buah

- Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah

2 kali

200,000,000 2 kali

216,947,500 2 kali

- Terlaksananya pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah Kota Bandung

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

- Tersusunnya laporan panirtia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah dan Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan

2 kali

100,000,000 2 kali

108,476,500 2 kali

238,642,250

119,324,150

2 kali

2 kali

262,506,475

131,256,565

2 kali

2 kali

288,757,123

1,206,853,348

144,382,222

603,439,437

103

(21)


Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)

(5)


(7)

(8)

(9)


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

(20)

Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnya 1.20.3

1.20.3

1.20.3

5. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan

- Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU);

7 kali

473,265,000 8 kali

484,709,500 9 kali

- Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM);

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

- Forum Diskusi Hukum.

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

533,180,450 10 kali 586,498,495 11 kali 645,148,345

2,722,801,790

6. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum

- Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara)

20 20 20 20 20 510,950,000 523,841,670 576,225,837 630,000,000 680,000,000 perkara perkara perkara perkara perkara

2,921,017,507

7. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan PerundangUndangan

- Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online;

1 paket 608,430,000 1 paket 614,514,300 1 paket 626,804,586 1 paket 645,608,724 1 paket 671,433,073

3,166,790,683

- Tersedianya Buku Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Daerah.

70 buku

75 buku

80 buku

85 buku

90 buku

- Tersedianya CD Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Anggota DPRD dan para tamu

250 CD

260 CD

270 CD

280 CD

300 CD

104

(21)


Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)

(5)


(7)

(8)

(9)


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

(20)

kunjungan kerja atau study banding; - Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah kepada SKPD.

8 keg

8 keg

8 keg

8 keg

8 keg

1.20 1.20.03 01

C.Program elayanan Administrasi Perkantoran

1.20 1.20.03 01 02

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksanya kegiatan penyediaan jasa komunikasi

12 bulan

57,000,000

1.20 1.20.03 01 08

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

1 tahun

30,000,000 1 tahun

74,000,000 1 tahun

75,500,000 1 tahun

77,000,000 1 tahun

78,500,000

335,000,000

1.20 1.20.03 01 09

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan dan Pelengkapan

1 tahun

24,000,000 1 tahun

24,000,000 1 tahun

24,500,000 1 tahun

25,000,000 1 tahun

25,500,000

117,000,000

1.20 1.20.03 01 10

4. Kegiatan Tersedianya Alat Tulis Penyediaan Alat Tulis kantor Kantor

1 tahun

65,000,000 1 tahun

68,000,000 1 tahun

72,000,000 1 tahun

75,000,000 1 tahun

79,000,000

359,000,000

1.20 1.20.03 01 11

5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 tahun 160,000,000 1 tahun 161,500,000 1 tahun 164,800,000 1 tahun 168,200,000 1 tahun

1.20 1.20.03 01 14

6. Kegiatan Penyedian Tersedianya peralatan Peralatan Rumah rumah tangga Tangga

1 tahun

14,000,000 1 tahun

14,700,000 1 tahun

15,400,000 1 tahun

16,000,000 1 tahun

16,800,000

76,900,000

1.20 1.20.03

7. Kegiatan Makanan dan Minuman

1 tahun

15,392,000 1 tahun

16,000,000 1 tahun

17,000,000 1 tahun

18,000,000 1 tahun

19,000,000

85,392,000

Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya penyediaan makanan

12 bulan

58,000,000

12 bulan

59,000,000

12 bulan

60,000,000

12 bulan

61,000,000

17,150,000

295,000,000

671,650,000

105

(21)


Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)

(5)


01 17

dan minuman

1.20 1.20 8. Kegiatan Rapat03 01 18 rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya sarana pendukung Rapat koordinasi dan konsultasi

1.20 1.20.03 01 19

Tersedianya Jasa tenaga supir

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

1.20 D. Program 1.20.03.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

,

1.20 1.20.03 02 12

Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

(7)

(8)

(9)


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1 tahun

55,000,000 1 tahun

12 bulan

30,000,000

1 tahun

204,700,000 1 tahun

211,000,000 1 tahun

236,428,000 1 tahun

1 tahun

27,300,000 1 tahun

30,000,000 1 tahun

1 tahun

30,000,000 1 tahun

31,500,000 1 tahun

12 bulan

56,000,000 1 tahun

42,000,000

12 bulan

58,000,000 1 tahun

(18)

(19)

(20)

65,000,000

795,000,000

48,000,000

216,000,000

248,250,000 1 tahun

260,650,000

1,161,028,000

35,000,000 1 tahun

40,000,000 1 tahun

45,000,000

177,300,000

35,000,000 1 tahun

40,000,000 1 tahun

44,000,000

12 bulan

61,000,000 1 tahun

Unit Kondisi Kinerja Kerja pada akhir SKPD Lokasi periode Renstra Penang SKPD gung jawab target Rp

46,000,000

12 bulan

1.20 E. Program 1.20.03.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20 1.20.03 03 02

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

1.20 1.20.03. 05

F. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20 1.20.03 05 03

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

Terpenuhinya pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Terlaksanya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan

45,000,000

181,500,000

106

(21)


Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)

(5)

1.20 1.20.03 05 04

2. Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur


(7)

Aparatur Bagian Hukum dan HAM telah mengikuti pembinaan motivasi kerja

(8)

65,000,000 1 tahun


Tahun-2

(9)

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

65,000,000 1 tahun

777,392,000

68,500,000 1 tahun

855,200,000


(19)

(20)

72,000,000 1 tahun

75,000,000 1 tahun

45,000,000

325,500,000

908,628,000

949,450,000

993,950,000

4,484,620,000

(21)

3. Bagian Organisasi dan PAD

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


Data Indikator Capaian Kinerja pada Program Tahun-1 Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan Peren targe (output) Rp canaan

t

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

targe t

Rp

targe t

Rp

targe t

Rp

Targe t

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Unit Kondisi Kinerja pada Kerja SKPD akhir periode Lokasi Penang Renstra SKPD gung targe jawab Rp t (18)

(19)

(20)

(21) xxxx

3. Meningkatkan 6. efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

7.

Meningkatnya 6. SKPD / Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Diimplementasi 7. kan-nya Standar Pelayanan di Satuan Kerja

Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi

Jumlah SKPD yang menerapkan Standar

1.20.1.20.03. Program Penataan 02.26 Peraturan PerundangUndangan

Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK -nya (non Akumulasi)

1.20.1.20.03. Program 02.33 pembinaan dan pengembangan aparatur

Jumlah Anjab dan ABK SKPD (non Akumulasi)

1.20.1.20.03. Program 02.20 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Jumlah dokumen reviu Road Map Reformasi Birokrasi dan evaluasi Reformasi Birokrasi

2

1.20.1.20.03. Program 02.20 Peningkatan sistem pengawasan internal dan

Jumlah SKPD di lingkungan Pemkot Bandung terfasilitasi

56

33

33

852,584,000

33

937,842,400

33

1,031,626,640

33

1,134,789,304

33

1,248,268,234

33

5,205,110,578

8

630,000,000

8

693,000,000

8

762,300,000

8

838,530,000

8

922,383,000

40

3,846,213,000

2

2 890,166,250

68

2 979,182,875

68

2 1,077,101,163

68

2 1,184,811,279

68

10 1,303,292,407

68

5,434,553,973

68

107


Tujuan

Indikator Sasaran

Sasaran

Kode



t

(1)

(2)

(3)

Perangkat Daerah (SKPD)

(4)

Prosedur Pelayanan

(5) pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

(6)

9.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kota

8.

9.

Meningkatnya 10. akuntabilitas kinerja pemerintah 11. daerah

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

targe t

Rp

targe t

Rp

targe t

Rp

Targe t

Rp

Unit Kondisi Kinerja pada Kerja SKPD akhir periode Lokasi Penang Renstra SKPD gung targe jawab Rp t

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

10

17

200,000,000

15

220,000,000

10

242,000,000

15

266,200,000

11

292,820,000

68

1,221,020,000

1.20.1.20.03. Program Penataan 02.26 Peraturan PerundangUndangan

Jumlah SKPD yang menerapkan Standar Prosedur dan Pelayanan

10

975,898,000

10

1,073,487,800

12

1,180,836,580

14

1,298,920,238

16

1,428,812,262

62

5,957,954,880

1.20.1.20.03. Program 02.37 Pembangunan Produk Hukum Daerah

Jumlah Raperwal / Rakepwal Ketatalaksanaan

10

889,366,250

10

978,302,875

12

1,076,133,163

14

1,183,746,479

16

1,302,121,127

62

5,429,669,893

Tersedianya (Jumlah) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Kota dan SKPD

9

1,125,000,000

7

1,237,500,000

7

1,361,250,000

7

1,497,375,000

7

1,647,112,500

37

6,868,237,500

Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Jumlah Kegiatan Perencanaan Kinerja Kota dan SKPD

5

425,000,000

3

467,500,000

3

514,250,000

3

565,675,000

3

622,242,500

17

2,594,667,500

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah kegiatan penyusunan dan Pelaporan Kinerja Kota dan SKPD

4

700,000,000

5

770,000,000

5

847,000,000

5

931,700,000

5

1,024,870,000

24

4,273,570,000

1.20.1.20.03. 02.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

235,946,500

100%

259,541,150

100%

285,495,265

100%

314,044,792

100%

345,449,271

100%

1,440,476,977

1.20.1.20.03. 02.02

Program Peningkatan

Terpenuhinya perlengkapan

100%

310,800,000

100%

341,880,000

100%

376,068,000

100%

413,674,800

100%

455,042,280

100%

1,897,465,080

Rata-rata nilai IKM Kota Bandung 1.06.1.20.03 Rata-rata nilai .02.21 IKM Setda Kota Bandung Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP Kota 1.06.21.16 Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP Setda 1.06.21.11

Program perencanaan pembangunan daerah

(20)

surveilance SMM ISO 9001:2008 (Non Akumulasi) Jumlah SKPD yang dilakukan pengukuran IKM

8.


108

(21)


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



t

(1)

(2)

(3)

(4)

1.20.1.20.03. 02.03

(5)

(6)

Sarana dan Prasarana Aparatur

peralatan aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas pegawai

(7)


Tahun-3

Tahun-4


Tahun-5

targe t

Rp

targe t

Rp

targe t

Rp

Targe t

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

4 kegiatn /Tahun

75,239,000

4 kegiatn /Tahun

82,762,900

4 kegiatn /Tahun

91,039,190

4 kegiatn /Tahun

100,143,109

4 kegiatn /Tahun

110,157,420

20 kegiatn /Tahun

459,341,619

6,185,000,000

6,803,500,000

7,483,850,000

8,232,235,000

9,055,458,500

(20)

(21)

37,760,043,500

4. Bagian Kerjasama Daerah

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4) 1.20

4. Meningkatkan

efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri

10. Meningkatnyanya

fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

12. Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup dalam negeri


(5)

Data Indikator Capaian Kinerja pada Program Tahun (outcome) Awal dan Kegiatan Peren (output) canaan

(6)

(7)


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada akhir SKPD Penan Lokasi periode Renstra SKPD g gung target Rp jawab

(18)

(19)

(20)

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

1.20.1.20.03. Program Peningkatan 13.25 Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1.20.1.20.03. Fasilitasi 13.06 Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi

Terlaksananya kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan

-

Tersusunnya Rancangan Peraturan Walikota Bandung

1,125,500,000

Tersosialisasik 1,238,050,000 annya Peraturan Walikota mengenai

Dipahami dan dipatuhinya seluruh mekanisme dan prosedur

1,361,855,000

Peningkatan 1,498,040,500 efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Kerjasama

Peningkatan 1,647,844,550 efisiensi dan efektivitas Penyelenggara an Kerjasama

Terinventarisirnya peraturan perundangundangan terkait penyelenggaraan kerjasama daerah

6,871,290,050

109

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

(7)

Pemerintah Kota Seluruh kerjasama daerah di Indonesia dalam negeri dengan Pihak Ketiga


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(18)

mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah. Dan tersosialisasikann ya secara menyeluruh eksistensi TKKSD kepada semua SKPD

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggara an Kerjasama Daerah kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

penyelenggaraan kerjasama daerah oleh setiap SKPD serta peran dan fungsi TKKSD dalam penyelenggaraan kerjasama.

Daerah

Daerah

disertai dengan SOP yang jelas tentang mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kerjasama.

Terlaksananya Inventarisasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah lingkup dalam negeri, terdiri dari 4 kegiatan yaitu untuk kerjasama antar daerah, dengan Badan Hukum, dengan Perguruan Tinggi dan dengan Instansi Pemerintah.

Tersusunnya 4 jenis Data Base Kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung

Pemeliharaan dan pemutakhiran data bagi 4 jenis data base kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung

Pemeliharaan dan pemutakhiran data bagi4 jenis data base kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung,

Pemeliharaan dan pemutakhiran data bagi 4 jenis data base kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung,

Tersedianya data base penyelenggaraan kerjasama di Kota Bandung yang akurat .

Jumlah Terwujudnya kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan kerjasama antar daerah Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia.

Terlaksanan ya kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan 3 Pemerintah Kota dan 5 Pemerintah Kabupaten

Meningkatnya jaringan dan sinergitas kerjasama APEKSI, serta tercapainya kerjasama baru dengan 2 Pemerintah Kota (Cimahi dan yogyakarta) dan 2 dengan Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia. Serta penjajakan pembentukan badan kerjasama antar daerah Kota/Kabupaten bertetangga (Metropolitan Bandung)

Tercapainya kerjasama baru dengan 2 Pemerintah Kota dan 2 Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia. Dan terbentuknya badan kerjasama antar daerah dengan Pemerintah kota/kabupaten bertetangga (Metropolitan Bandung)

Tercapainya kerjasama baru dengan 2 Pemerintah Kota dan 2 Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia.



Terwujudnya kerjasama antar berbagai daerah baik yang masuk sebagai anggota APEKSI maupun pemerintah kabupaten, termasuk terbentuknya badan koordinasi kerjasama daerah dengan pemerintah kota/kabupaten bertetangga, dalam berbagai bidang yang menjadi kewenangan daerah.

Terwujudnya kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian dan/atau LPNK) dan Instansi Pemerintahan lainnya.

Telah dilaksanakan nya kerjasama dengan 9 instansi Pemerintah Pusat dan/atau instansi

Terciptanya koordinasi dan kerjasama yang semakin harmonis antara Pemerintah Kota Bandung dengan Instansi Pemerintah Pusat dan/atau Instansi

Meningkatnya jumlah kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Instansi Pemerintah Pusat dan/atau

Meningkatnya jumlah kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Instansi Pemerintah Pusat dan/atau Instansi Pemerintah lainnya, dengan

Meningkatnya jumlah kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Instansi Pemerintah Pusat dan/atau Instansi Pemerintah lainnya, dengan

Meningkatnya jumlah kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Instansi Pemerintah Pusat dan/atau

Terbangunnya kerjasama dan koordinasi yang harmonis dengan berbagai instansi pemerintahan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Bandung dalam segala

(19)

(20)

110

(21)


Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

11.

Indikator Sasaran

(3)

13. Persentase Meningkatnya Implementasi koordinasi dan hasil kerjasama fasilitasi urusan lingkup luar kerjasama luar negeri negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri)

Kode

(4)


(5)

1.20.1.20.03. Kegiatan Peningkatan 13.25.05 Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)


(6)

(7)


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(18)

(19)

(20)

Pemerintaha Pemerintah n lainnya. lainnya. Dan bertambahnya kerjasama dengan ± 1 Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian dan/atau LPNK) dan/atau Instansi Pemerintahan lainnya

Instansi Pemerintah lainnya, dengan ruang lingkup bidang kerjasama yang semakin beragam (± 1 naskah kerjasama)

ruang lingkup bidang kerjasama yang semakin beragam (± 1 naskah kerjasama)

ruang lingkup bidang kerjasama yang semakin beragam (± 1 naskah kerjasama)

Instansi Pemerintah lainnya, dengan ruang lingkup bidang kerjasama yang semakin beragam (± 1 naskah kerjasama)

bidang

Terwujudnya kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Badan Usaha dan/atau badan hukum lainnya.

Telah dilakukan kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan 7 Badan Hukum

Meningkatkan partisipasi badan usaha dan/atau badan hukum dalam percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Bandung (± 3 Badan Usaha/badan hukum)





Terwujudnya pola pembangunan partisipatif melalui pelibatan berbagai badan hukum untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Terwujudnya kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Lembaga Perguruan Tinggi.

telah dilakukannya kerjasama dengan 12 lembaga Perguruan Tinggi di Kota Bandung.

Meningkatkan jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (3 Perguruan Tinggi di Bandung)

Meningkatkan jumlah kerjasama dengan 3 perguruan tinggi di Kota Bandung.

Meningkatkan jumlah kerjasama dengan 3 perguruan tinggi di Kota Bandung dan 1 perguruan tinggi di luar Kota Bandung.



Terwujudnya sinergitas Pemerintah Kota Bandung dengan seluruh lembaga perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung dan Perguruan tinggi di luar kota Bandung untuk percepatan pencapaian pembangunan

Terlaksananya kegiatan kerjasama yang difasilitasi oleh program Sister City (Kota Sahabat

Telah ditandatanga ninya 5 Memorandu m of understandin g dan 2 Letter of Intent dengan Pemerintah Kota di luar Negeri.

Tercapainya 2,706,200,000 kerjasama dengan Kota Sahabat: Shenzhen (China) dan Melbourne (Australia), dan Fasilitasi Kerjasama SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai Pihak di Luar Negeri

Penjajakan 2,976,820,000 kerjasama sister city dengan ± 1 negara, dan Fasilitasi Kerjasama SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai Pihak di Luar Negeri, khususnya yang telah mempunyai ikatan kerjasama sister city

Terwujdnya 3,274,502,000 kerjasama sister city dengan ± 1 negara yang telah dilakukan penjajakan sebelumnya, dan Fasilitasi Kerjasama SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai Pihak di Luar Negeri, khususnya yang telah mempunyai ikatan kerjasama sister city

Fasilitasi 3,601,952,200 Kerjasama SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan Pihak Luar Negeri yang telah mempunyai ikatan kerjasama sister city

Fasilitasi 3,962,147,420 Kerjasama SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan Pihak Luar Negeri yang telah mempunyai ikatan kerjasama sister city maupun berbagai pihak di luar negeri lainnya.

Terlaksananya 16,521,621,620 kerjasama sister city yang tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Bandung

111

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

Indikator Sasaran

(2)

(3)

Kode


(4)

(5)


(6)


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(7)

Terlaksananya kegiatan yang difasilitasi program City Net Indonesia

Meningkatnya koordinasi dan keterlibatan dalam kegiatan yang difasilitasi program City Net.


Terlaksananya Inventarisasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Sister City.

Evaluasi efektifitas dan keberlanjutan kerjasama sister city yang telah dilakukan

Terwujudnya data base kerjasama sister city dan tindak lanjutnya.


Pemeliharaan dan pemutakhiran data base kerjasama sister city dan tindak lanjutnya






(18)

(19)

(20)

(21)

Dimilikinya data base kerjasama sistercity yang akurat

5. Bagian Pembangunan dan SDA Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Data Indikator Capaian Kinerja pada Program dan Program Tahun Awal Kode Kegiatan (outcome) dan Peren Kegiatan Canaan (output)

Tahun-1

target

Tahun-2

Rp

targe t

Rp

Tahun-3

targe t

Rp

Tahun-4

targe t

Rp

Tahun-5

target

Rp

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD Lokasi Penang akhir periode gung Renstra SKPD jawab targe t

Rp

112

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21) xxxx

5. Meningkatkan 12. Meningkatnya 14. Pengendalian Capaian Kinerja Pembangunan Kebijakan dan SDA/LH pengembangan manusia yang berdaya saing, 13. perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan

Meningkatnya 15. Kualitas Administrasi pengendalian program bina sarana prasarana dan 16. SDA

Prosentase Capaian Kinerja Kebijakan SDA/LH Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ-nya Prosentase PBJ yang difsilitasi melalui ULP

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, perangkat Daerah, kepegawaian

2,400,000,000

2,640,000,000

2,904,000,000

3,194,400,000

3,513,840,000

14,652,240,000

1,750,000,000

1,925,000,000

2,117,500,000

2,329,250,000

2,562,175,000

10,683,925,000

Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Fasilitasi Progres pelaksanaan Kebijakan Lngkup Bina SDA

Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH

Laporan pelaksanaan kebijakan stratgis lingkup Bina Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik

Tersedianya rencana paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2013 dan terfasilitasinya teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2013

3 paket buku data 1,175,000,000 dministrasi kegiatan diling kungan Pemerin tah Kota Bandung dan ter selenggaran ya fasilitasi penga daan arang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

Tersedianya rencana paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA

3 paket buku 600,000,000 data administrasi kegiatan dilingkungan Pemerintah

11 Target (100%)

575,000,000

11

632,500,000

11

695,750,000

11

765,325,000

11

841,857,500

3,510,432,500

3 dokumen

575,000,000

11

632,500,000

11

695,750,000

11

765,325,000

11

841,857,500

3,510,432,500

1,292,500,000

1,421,750,000

1,563,925,000

1,720,317,500

660,000,000

726,000,000

798,600,000

878,460,000

7,173,492,500

3,663,060,000

113

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


(4)

(5)

Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

(6)

(7)

Tahun-1

Rp

targe t

Rp

targe t

Rp

target

Rp

targe t

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

4 pelaksanaan evaluasi kegiatan SKPD/ Unit kerja bidang sarana prasarana

575,000,000

650,000,000

Kegiatan Penyediaan

Tersedianya bahan bacaan di

Tahun-5

targe t

Tersusunnya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja pada bidang sarana dan prasarana di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Tersedianya administrasi perkantoran di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Tahun-4

Rp

Kota Bandung dan terselenggar anya fasilitasi pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Bandung


Tahun-3

target

2013 dan terfasilitasinya teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2013

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, perangkat Daerah, kepegawaian

Tahun-2

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD Lokasi Penang akhir periode gung Renstra SKPD jawab

345,000,000

37,000,000

632,500,000

-

715,000,000

379,500,000

40,700,000

695,750,000

-

786,500,000

417,450,000

44,770,000

765,325,000

-

865,150,000

459,195,000

49,247,000

-

(20)

841,857,500

3,510,432,500

951,665,000

3,968,315,000

505,114,500

2,106,259,500

54,171,700

225,888,700

114

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


(4)

(5) Bahan bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

(6)

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

targe t

Rp

targe t

Rp

targe t

Rp

target

Rp

targe t

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Kegiatan Tersedianya ATK Penyediaann di Bagian Alat Tulis Kantor Pembangunan dan Sumber Daya Alam Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Administrasi Perkantoran di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan rumah tangga pada Bagian Pembangunan dan SDA

Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(7)

Tahun-1


61,000,000

67,100,000

73,810,000

81,191,000

89,310,100

372,411,100

65,000,000

71,500,000

78,650,000

86,515,000

95,166,500

396,831,500

28,000,000

30,800,000

33,880,000

37,268,000

40,994,800

170,942,800

33,500,000

36,850,000

40,535,000

44,588,500

49,047,350

204,520,850

120,500,000

132,550,000

145,805,000

160,385,500

176,424,050

735,664,550

175,000,000

192,500,000

211,750,000

232,925,000

256,217,500

1,068,392,500

115

(21)


Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran


(3)

(4)

(5) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

(6)

Tahun-1

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

targe t

Rp

targe t

Rp

targe t

Rp

target

Rp

targe t

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(7)

Tersedianya Peralatan Kantor di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tahun-2


Tersedianya pakaian Dinas di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Tersedianya Pembinaan Sarana dan Kinerja Aparatur Perasarana Pembinaan Kinerja Aparatur di Bagian Pembangunan dan SDA

175,000,000

192,500,000

211,750,000

232,925,000

256,217,500

1,068,392,500

50,000,000

55,000,000

60,500,000

66,550,000

73,205,000

305,255,000

50,000,000

55,000,000

60,500,000

66,550,000

73,205,000

305,255,000

80,000,000

88,000,000

96,800,000

106,480,000

117,128,000

488,408,000

80,000,000

88,000,000

96,800,000

106,480,000

117,128,000

488,408,000

(20)

(21)

6. Bagian Perekonomian Tujuan

Sasaran

Indikator

Kode Program dan

Indikator

Data


Unit Lokasi

116

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 Sasaran

(1)

(2)

(3)

Kegiatan

(4)

(5)

Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(6)

Capaian pada Tahun Awal Peren canaan

(7)

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Kondisi Kinerja Kerja pada akhir SKPD periode Renstra Penan SKPD g gung targe Rp jawab t (18)

(19)

(20)

(21) xxxx

6. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.

14. Penggunaa 17. Jumlah n instrumen Perusahaan pembiayaan yang non berkontribusi konvensiona terhadap l dalam pembangun pembiayaan an kota pembangun 18. Tercapainya an (obligasi, parameter kemitraan kota kreatif dengan yang swasta) meliputi 15. Berkemban kebijakan; gnya infrastruktur; ekonomi aspek kreatif untuk hukum, HKI mendukung dan etika tercapainya kreatif; Bandung sistem sebagai pendukung; Kota Kreatif kapasitas dan 16. Terbinanya kontribusi BUMD ekonomi kreatif 19. Jumlah Pengemban gan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable

1.15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bagian Kota Perekono Bandung mian

1.15 1.20 03.25

Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif

1.15 1.20 03.15 01

Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Penyusunan Kebijakan tentang Pengembangan UMKM

1.15 1.20 03.15 06

Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

a. Konsultasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Pengkoordinasian Strategi Pengembangan UMKM b. Tersusunnya buku kajian model fasilitasi permodalan UMKM di Kota Bandung c. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengembangan UMKM

1 kajian

350,000,000

1 Raperwal

1.15 1.20 03.15 05

Kegiatan Pengkajian a. Fasilitasi tim pengkaji Dampak kebijakan ekonomi Regulasi/Kebijakan b. Konsultasi, Nasional Sinkronisasi, Fasilitasi dan Pengkoordinasian Strategi Pelaksanaan Dampak Regulasi Nasional c. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasioanal

1 Kajian

300,000,000

1 Raperwal

1.15 1.20 03.17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

1.15 1.20 03.17 04

Kegiatan Koordinasi a. Konsultasi, Penggunaan Dana Sinkronisasi, Fasilitasi Pemerintah bagi dan Pengkoordinasian Usaha Mikro Kecil Penggunaan Dana Menengah Pemerintah bagi

385.000. 000

1 Raperwal /Perwal

330,000,000

1 Raperwal /Perwal

423.500.000

330.000.000 1 Raperwal /Perwal

1 Kajian

363.000.000

300.000.000

1 Raperwal /Perwal

1 Raperwal /Perwal

1 Raperwal /Perwal

465.850.0 00

1

Raperw al /Perwal & 1 Dokume n Laporan Monev

363,000,000

512.435.000

399.300.000 1 439.230.000 Raperwal /Perwal & 1 Dokumen Laporan Monev

1 Raperwal / 1 363.000.000 Perwal 330.000.000 Dokumen Laporan Monev

117


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(6)

Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan

(7)

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Unit Kondisi Kinerja Kerja SKPD pada akhir periode Renstra Penan Lokasi g SKPD gung targe jawab Rp t (18)

(19)

UMKM b. Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengembangan sistem pendukung bagi UMKM 1.15 1.20 03.17 05

Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

a. Kajian Strategi One Village One Product b. Konsultasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Pengkoordinasian Strategi One Village One Product c. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Potensi Ekonomi Lokal d. Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Potensi Ekonomi Lokal e. Kajian Peningkatan dan Kontribusi Sektor Informal terhadap PDRB f. Konsultasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Pengkoordinasian Peningkatan dan Kontribusi Sektor Informal terhadap PDRB

1.151.20 03.1707

Kegiatan a. Fasilitasi Kerjasama Peningkatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Jaringan Aspek Antar Lembaga Produksi dan Distribusi (Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah) b. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama antar Lembaga

1 Dokumen Laporan &1 Raperwal / Perwal

350.000.000

1 Dokumen Laporan &1 Raperwal / Perwal

385.000.00 1 423.500.000 0 Dokumen Laporan &1 Raperwal / Perwal

1 Lembaga & 1 Dokumen Laporan

350.000.000

1 Dokumen 385.000.00 Laporan & 0 1Raperwal /Perwal

1 423.500.000 Dokumen Laporan Monev & 1Raperwal /Perwal

118

(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

1.16

Penanaman Modal

1.16 1.20 3.15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.16 1.20 3.15 02

Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

1.20

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

1.20 1.20 03.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 1.20 03.17 17

Kegiatan a. Konsultasi, Peningkatan sinkronisasi, fasilitasi Manajemen Investasi dan pengkoordinasian Daerah Strategi Pengembangan Kinerja BUMD b. Bahan rumusan kebijakan kinerja PD. Kebersihan c. Penyusunan Kebijakan Pengembangan Kinerja BUMD


(7)

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

a. Konsultasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengkoordinasian Strategi Pengembangan cluster/distric Potensi Unggulan daerah b. Penyusunan Kebijakan tentang Pengembangan cluster/distric Potensi Unggulan daerah c. Monev kebijakan Pengembangan cluster/distric Potensi Unggulan daerah

1 Kajian

1 Kajian

350,000,000

1 Raperda

385,000,000 1 Raperda

300.000.000

423.500.000

1 Raperwal/ 330.000.000 1 Perwal Raperwal/ Perwal

363.000.000

1 Dokumen Laporan Evaluasi

465.850.000


(19)

119

(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)


(7)

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1 Lembaga, 1 Perwal & 1 Kepwal

556.560.000

1 Laporan

673.473.600


(19)

d. Monev kebijakan Pengembangan kinerja BUMD 1.20 1.20 03.38

Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi

1.20 1.20 03.38 01

Kegiatan Koordinasi a. Konsultasi, dan Sinkronisasi sinkronisasi, fasilitasi Pelaksanaan CSR Forum CSR dan sebagai salah satu pengkoordinasian Pembangunan Pelaksanaan CSR Ekonomi sebagai salah satu pembangunan Ekonomi b. Penyusunan Kebijakan tentang Pengelolaan Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi c. Fasilitasi dan Koordinasi Forum CSR Kota Bandung. d. Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan pelaksanaan CSR (CSR Award) e. Monev pelaksanaan CSR Kota Bandung

1.20 1.20 03.38 02

1.20

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD

Kegiatan

1 Laporan & 1 612.216.000 Kegiatan

a. Konsultasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengkoordinasian peningkatan kapasitas BUMD b. Penyusunan Kebijakan tentang peningkatan kapasitas BUMD c. Kajian Strategi peningkatan kapasitas BUMD d. Evaluasi kinerja BUMD Kota Bandung


300,000,000


a. Konsultasi,

1 Kajian

300,000,000

1 Raperda

330.000.00 1 Dokumen 0 Laporan Evaluasi

1 Raperda

1 Laporan, 1 740.820.960 1 Laporan Kegiatan & 1 Lembaga

673.473.600

363.000.000


439.230.000

363,000,000

1 Raperda

399.300.00 1 0 Dokumen Laporan Evaluasi

1

439.230.000

120

(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

1.20 03.38 03

Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah

sinkronisasi, fasilitasi dan pengkoordinasian Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah b. Penyusunan Kebijakan tentang Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah c. Bahan rumusan kebijakan pembentukan BUMD pengelolaan aset daerah d. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Daerah

1.20 1.20 03.38 04

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota

Konsultasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengkoordinasian tentang pengembangan potensi dan daya saing kota Kajian pengembangan potensi dan daya saing kota serta kontribusinya dalam perekonomian kota terselenggaranya seminar internasional pengembangan jejaring ekonomi kreatif

1.20 1.20 03.38 05

Kegiatan Koordinasi a. Konsultasi, dan Sinkronisasi sinkronisasi, fasilitasi Pelaksanaan dan pengkoordinasian Produksi dan tentang Stabilitas Distribusi Barang Harga dan Distribusi dan Jasa Barang Kebutuhan Pokok b. Kajian Strategi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa c. Penyusunan Kebijakan tentang Strategi Pelaksanaan


(7)

Tahun-1

Tahun-2

target

Rp

target

(8)

(9)

(10)

Tahun-3

Tahun-4

Rp

target

Rp

target

(11)

(12)

(13)

(14)

330,000,000

1 Kajian

1 kebijakan (perwal KCB)

358.650.000

300,000,000

1 Kajian

1 Raperwal /Perwal

Rp

target

Rp

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

399.300.000 Dokumen Laporan Monev

394.515,00 1 Raperwal/ 0 Perwal

330.000.000 0

Tahun-5

Unit Kondisi Kinerja Kerja SKPD pada akhir periode Renstra Penan Lokasi g SKPD gung targe jawab Rp t

1 Raperwal /Perwal

433.966.500

363.000.000

1 Raperwal/ 1 Perwal 477.363.150 Dokumen Laporan Evaluasi

525.099.465

1 Raperwal 399.300.000 1 439.230.000 /Perwal Dokumen Laporan Evaluasi

121

(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)

(5)


(6)


(7)

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan produksi dan distribusi 2.07

Industri

2.07 1.20 03.21

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis

2.07 1.20 03.21 05

Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi

Kajian pengembangan ekonomi kota berbasis teknologi dan informasi

2.07 1.20 03.21 06

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif

a. Fasilitasi tim koordinasi pengembangan ekonomi kreatif kota bandung b. Kajian Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif c. Penyusunan Kebijakan tentang Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif d. Fasilitasi Pengembangan Jaringan Ekonomi Kreatif Skala Nasional dan Internasional e. Monev Kebijakan pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif

1 kajian

1 lembaga 1 dokumen laporan

399.790.000

1 Dokumen Laporan & 1Raperwal

439,769,000

1 Dokumen Laporan & 1 Raperwal/ Perwal

330,000,000

483.745.900

1 kajian

363,000,000

1 kajian

1 Dokumen 532.120.490 1 Laporan & 1 Dokumen Raperwal/ Laporan & Perwal 1 Raperwal/ Perwal

399,300,000

585.332.539

7. Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

122

(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4)

Data Indikator Capaian Kinerja pada Program dan Program Tahun Kegiatan (outcome) Awal dan Kegiatan Peren (output) canaan (5)

(6)

(7)


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Unit Kondisi Kinerja Kerja pada akhir SKPD periode Renstra Penang Lokasi SKPD gung jawab targe Rp t (18)

(19)

(20)

(21) xxxx

6.

Meningkatkan 17. Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan

Terwujud 20. Terwujud nya pemaham an 1.17.15 nya dan pengamal kehidupan an agama 1.17.1.20.3.15.04 harmoni sesuai dengan intern dan agama dan antar umat keyakinan beragama masing-masing 21. Terwujud nya toleransi dan kerukunan umat beragama

Program Pengembangan Nilai Budaya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

1.02

Kesehatan

1.02.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.20.03.08.1 Kegiatan 6.19 Pelaksanaan Kegiatan UKS

Meningkatnya sikap rasa cinta terhadap nilai-nilai budaya melalui peringatan hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bandung

5 keg

Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level 30 SD, 30 SMP, 30 SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota bandung

800,000,000

5 keg

880,000,000

5 keg

968,000,000

5 keg

1,064,800,000

5 keg

1,171,280,000 10 Keg

4,884,080,000

Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas Derajat Derajat Derajat Derajat Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Peserta Didik Peserta Didik Peserta Didik Peserta Didik Level 30 SD, Level 30 SD, Level 30 SD, Level 30 SD, 30 SMP, 30 30 SMP, 30 30 SMP, 30 30 SMP, 30 SMA se-Kota SMA se-Kota SMA se-Kota SMA se-Kota Bandung dan Bandung dan Bandung dan Bandung dan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan 925,000,000 1,017,500,000 1,119,250,000 1,231,175,000 1,354,292,500 Kualitas TP. Kualitas TP. Kualitas TP. Kualitas TP. UKS Kota dan UKS Kota dan UKS Kota dan UKS Kota dan TP. UKS TP. UKS TP. UKS TP. UKS Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan dan Tim dan Tim dan Tim dan Tim Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana UKS Sekolah UKS Sekolah UKS Sekolah UKS Sekolah se-Kota se-Kota se-Kota se-Kota bandung bandung bandung bandung

5,647,217,500

123


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

Data Indikator Capaian Kinerja pada Program dan Program Tahun Kegiatan (outcome) Awal dan Kegiatan Peren (output) canaan

(4) 1.19.17

(5)

(6)

(7)


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Unit Kondisi Kinerja Kerja pada akhir SKPD periode Renstra Penang Lokasi SKPD gung jawab targe Rp t (18)

(19)

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.3.17.01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama

1. Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan di Kota Bandung, 2. 1 (satu) dok hasil seminar

1 dok

250,000,000

1.19.1.20.3.17.02 Peningkatan rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial (Jum'at Keliling)

Tingkat sosialisasi tentang pembinaan agama dan sosialisasi pelayanan pemerintahan

40 keg

500,000,000

40 keg

550,000,000

40 keg

605,000,000

40 keg

665,500,000

40 keg

732,050,000

3,052,550,000

1.19.1.20.3.18.01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Persentase dan 88 keg tingkat sosialisasi dan pembinaan pengamalan/pemaha man keagamaan tingkat aparatur (Pengajian Bandung Agamis)

88 keg

520,000,000

80%

572,000,000

85%

629,200,000

90%

692,120,000

100%

761,332,000

3,174,652,000

1.19.1.20.3.18.01 Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Masyarakat Gemar Baca Al Qur'an

1 keg

316,600,000

1 keg

348,260,000

1 keg

383,086,000

1 keg

421,394,600

1 keg

463,534,060

1,932,874,660

Perda PK

1,187,353,156

Perwal PK

1,306,088,472

5,446,213,188

1.19.18

Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Peringatan Peringatan Peringatan Peringatan Hari Besar 275,000,000 Hari Besar 302,500,000 Hari Besar 332,750,000 Hari Besar 366,025,000 Keagamaan di Keagamaan di Keagamaan di Keagamaan di Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung,

1,526,275,000

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.06

Perencanaan pembangunan

1.13

Sosial

1.13.16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13.1.20.03.08.1 Kegiatan Koordinasi 6.09 Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-

Fasilitasi sarana prasana rehabilitasi kesejahteraan sosial

1. Digitasi Peta Kemiskinan, 2. Dokumen Penyusunan Model Monev Partisipatif

Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraa n sosial

4 dokumen

Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraa n sosial

892,076,000

Peta Kemiskinan secara digital

981,283,600

1 dok naskah akademik 1,079,411,960 Raperda PK

124

(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)

1.13.23

(5)

(6)

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Program Penanggulangan Kemiskinan; 3. Dokumen Profil Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung; 4. Dokumen Hasil Kajian Pemberdayaan Keluarga Anak Jalanan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan; 5. Tersedianya PERDA PK, 6. Tersedianya Perwal PK

Program Sosial Keagamaan

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan di Kota Bandung

Terfasilitasin ya kegiatan Sosial Keagamaan di Kota Bandung

Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan

1. Tesusunnya 1 (satu) database Guru Keagamaan; 2. 200 orang guru diniyah takmiliyah yang terbina

1. 1 dokumen Data base guru keagamaan; 2. 200 orang guru diniyah takmiliyah yang terbina

319,150,000

6 keg

200,000,000

6 keg

220,000,000

6 keg

242,000,000

6 keg

266,200,000

6 keg

292,820,000

1 paket

30,250,000

1 paket

33,275,000

1 paket

36,602,500

1 paket

40,262,750

1 paket

44,289,025

5 paket

184,679,275

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

100%

28,700,000

100%

31,570,000

100%

34,727,000

100%

38,199,700

100%

42,019,670

100%

175,216,370

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan

100%

20,000,000

100%

22,000,000

100%

24,200,000

100%

26,620,000

100%

29,282,000

100%

122,102,000

1.13.1.20.03.08.a Kegiatan Safari a.xd Ramadhan

Terfasilitasinya kegiatan safari Ramadhan

1. 1 dokumen 1. 1 dokumen 1. 1 dokumen 1. 1 dokumen Data base Data base Data base Data base guru guru guru guru keagamaan; 2. keagamaan; 2. keagamaan; 2. keagamaan; 2. 351,065,000 386,171,500 424,788,650 467,267,515 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang guru diniyah guru diniyah guru diniyah guru diniyah takmiliyah takmiliyah takmiliyah takmiliyah yang terbina yang terbina yang terbina yang terbina

1,948,442,665

1,221,020,000


Terlaksananya Penyediaan Jasa kegiatan Jasa 1.20.1.20.3.01.02 Komunikasi, Sumber komunikasi, sumber daya air dan Listrik daya air dan listrik 1.20.1.20.3.01.08

Tahun-1

Unit Kondisi Kinerja Kerja pada akhir SKPD periode Renstra Penang Lokasi SKPD gung jawab targe Rp t

Upaya

1.13.1.20.3.23.18

1.20.01

(7)


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa 1.20.1.20.3.01.09 perbaikan peralatan

125

(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)

(5)

(6)

(7)


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

kerja

Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 paket

32,950,000

1 paket

36,245,000

1 paket

39,869,500

1 paket

43,856,450

1 paket

48,242,095

5 paket

201,163,045

Penyediaan Barang 1.20.1.20.3.01.11 Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2 paket

43,000,000

2 paket

47,300,000

2 paket

52,030,000

2 paket

57,233,000

2 paket

62,956,300

10 paket

262,519,300

Penyediaan Bahan Bacaan dan 1.20.1.20.3.01.15 Peraturan Perundangundangan

Tersedianya Perlengkapan Peralatan Aparatur

100%

24,000,000

100%

26,400,000

100%

29,040,000

100%

31,944,000

100%

35,138,400

100%

146,522,400

Penyediaan 1.20.1.20.3.01.17 Makanan dan Minuman

Tersedianya Maknan dan Minuman

100%

18,400,000

100%

20,240,000

100%

22,264,000

100%

24,490,400

100%

26,939,440

100%

112,333,840

Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

100%

110,000,000

100%

121,000,000

100%

133,100,000

100%

146,410,000

100%

161,051,000

100%

671,561,000

Tersedianya Perlengkapan Peralatan Aparatur

100%

170,000,000

100%

187,000,000

100%

205,700,000

100%

226,270,000

100%

248,897,000

100%

1,037,867,000

Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian 1.20.1.20.3.03.02 Dinas Beserta Dinas Beserta Kelengkapannya Perlengkapannya

100%

23,200,000

100%

25,520,000

100%

28,072,000

100%

30,879,200

100%

33,967,120

100%

141,638,320

Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian 1.20.1.20.3.03.02 Khusus Hari-hari Khusus hari-hari tertentu tertentu

100%

61,624,000

100%

67,786,400

100%

74,565,040

100%

82,021,544

100%

90,223,698

100%

376,220,682

1 kali

115,050,000

1 kali

126,555,000

1 kali

139,210,500

1 kali

153,131,550

1 kali

168,444,705

1 kali

702,391,755

1.20.1.20.3.01.10

1.20.1.20.3.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan 1.20.1.20.3.02.02 Perlengkapan Peralatan Aparatur 1.20.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.3.05.04

Pembinaan Kinerja Aparatur

Terlaksananya Pembinaan Kinerja Aparatur

126

(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)

Data Indikator Capaian Kinerja pada Program dan Program Tahun Kegiatan (outcome) Awal dan Kegiatan Peren (output) canaan (5)

(6)


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(7)

Jumlah

5,400,000,000

5,940,000,000

6,534,000,000


7,187,400,000

(18)

7,906,140,000

(19)

(20)

(21)

32,967,540,000

8. Bagian Umum dan Perlengkapan

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)

Data Indikator Capaian Kinerja pada Program Tahun-1 Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan Peren (output) target Rp canaan (6)

(7)

(8)

(9)


Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

(20)

(21) xxxx

6. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraa n administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah

18. Meningkatnya

22. Tingkat tertib penatausahaan pengelolaan Sekretariat barang /asset Daerah dan daerah di Sekretariat setda SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1.20.1.20. Program Pelayanan 3.1 Administrasi Perkantoran

9 keg / 12,239,150,00 9 keg / 13,463,065,00 9 keg / 9 keg / 9 keg / 14,809,371,500 16,290,308,650 17,919,339,515 tahun 0 tahun 0 tahun tahun tahun

1.20.1.20 Kegiatan penyediaan jasa Tersedianya 3.1.3 peralatan dan perlengkapan perlengkapan dan Kantor peralatan kantor sewa berupa tenda, meja, kursi, dll untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah, penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintah daerah

50 kali 2,950,000,000 50 kali 3,245,000,000 50 kali acara acara acara

1.20.1.20 Kegiatan penyediaan jasa 3.1.8 kebersihan kantor

248,30 2,100,000,000 248,30 2,310,000,000 248,30 2,541,000,000 248,30 2,795,100,000 248,30 3,074,610,000 m2 m2 m2 m2 m2

- Kebersihan WCWC Balaikota

3,569,500,000

50 kali acara

3,926,450,000

50 kali acara

- Kebersihan taman dalam dan halaman gedung timur Balaikota

4.310,05 m2

4.310,05 m2

4.310,05 m2

4.310,05 m2

4.310,05 m2

- Kebersihan halaman gedung sebelah barat Balaikota

4.071 m2

4.071 m2

4.071 m2

4.071 m2

4.071 m2

45 keg /5 tahun

74,721,234,665

4,319,095,000 250 kali 18,010,045,000 acara

12,820,710,000

127


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(7)

(8)

(9)


Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

- Kebersihan selasar Balaikota

5.973 m2

5.973 m2

5.973 m2

5.973 m2

5.973 m2

- Kebersihan halaman Balaikota

5.995 m2

5.995 m2

5.995 m2

5.995 m2

5.995 m2

- Kebersihan taman badak dan taman dewi sartika

7.045 m2

7.045 m2

7.045 m2

7.045 m2

7.045 m2

- Kebersihan trotoar dan parit Balaikota

2.091 m2

2.091 m2

2.091 m2

2.091 m2

2.091 m2


(19)

- Kebersihan di lingkungan Rumah Dinas - General cleaning pada Balaikota - General cleaning pada Rumah dinas/jabatan - Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Balaikota - Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Rumdin Walikota, Wakil dan Sekda 1.20.1.20 Kegiatan penyediaan alat 3.1.10 tulis kantor

Terpenuhinya Alat tulis kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan

selama 310,500,000 selama 341,550,000 selama 1 tahun 1 tahun 1 tahun

1.20.1.20 Kegiatan penyediaan 3.1.11 barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan Cetakan kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan

selama 868,750,000 selama 955,625,000 selama 1,051,187,500 selama 1,156,306,250 selama 1,271,936,875 selama 5,303,805,625 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 5 tahun

1.20.1.20 Kegiatan penyediaan 3.1.15 bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan berupa Koran, majalah dan

selama 1 tahun

50,000,000

selama 1 tahun

55,000,000

selama 1 tahun

375,705,000

60,500,000

selama 1 tahun

selama 1 tahun

413,275,500

66,550,000

selama 1 tahun

selama 1 tahun

454,603,050

73,205,000

selama 1,895,633,550 5 tahun

selama 5 tahun

305,255,000

128

(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(7)

(8)

(9)


Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

jasa pemasangan iklan 1.20.1.20 Kegiatan penyediaan 3.1.16 bahan logistik kantor

Terpenuhinya Kebutuhan cenderamata Pemerintah Kota Bandung

selama 937,000,000 selama 1,030,700,000 selama 1,133,770,000 selama 1,247,147,000 selama 1,371,861,700 selama 5,720,478,700 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 5 tahun

1.20.1.20 Kegiatan penyediaan 3.1.17 makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah dan penyelenggaraan acara-acara resmi Pemda dan tersedianya sistem dan prosedur tatakelola makanan dan minuman di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung

100 kali 2,171,970,000 100 kali 2,389,167,000 100 kali 2,628,083,700 100 kali 2,890,892,070 100 kali 3,179,981,277 500 kali 13,260,094,047 acara acara acara acara acara acara

1.20.1.20 Kegiatan rapat-rapat 3.1.18 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya Akomodasi rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


1.20.1.20 Penyediaan Jasa 3.1.20 Pengamanan Kantor

Keamanan kantor di lingkungan balaikota dan rumah dinas/jabatan

selama 2,100,000,000 selama 2,310,000,000 selama 2,541,000,000 selama 2,795,100,000 selama 3,074,610,000 selama 12,820,710,000 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 5 tahun

1.20.1.20 Program Peningkatan 3.2 Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana kerja aparatur

65 13 13 13 13 13 35,143,494,00 38,657,843,40 kegiata kegiata kegiata kegiata 42,523,627,740 kegiata 46,775,990,514 kegiata 51,453,589,567 214,554,545,221 0 0 n/ 5 n/ tahun n/ tahun n/ tahun n/ tahun n/ tahun tahun

1.20.1.20 Kegiatan Pembangunan 3.2.3 Gedung Kantor

Terpenuhinya pembangunan gedung kantor di lingkungan Balaikota


908,625,300

selama 1 tahun

999,487,830

selama 1,099,436,613 selama 4,584,502,743 1 tahun 5 tahun

129

(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)

1.20.1.20 Kegiatan pengadaan 3.2.5 kendaraan dinas/operasional


(7)

(8)

1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat

15 unit

2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua

132 unit

(9)


Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

5 unit 8,406,756,000

9,247,431,600

14 unit

10,172,174,760

-

-

(18)

(19)

selama 5 tahun

11,189,392,236


12,308,331,460

51,324,086,056 selama 5 tahun

-

1.20.1.20 Kegiatan pengadaan 3.2.6 perlengkapan rumah jabatan/ dinas

Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas

selama 916,556,000 selama 1,008,211,600 selama 1,109,032,760 selama 1,219,936,036 selama 1,341,929,640 selama 5,595,666,036 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 5 tahun

1.20.1.20 Kegiatan pengadaan 3.2.8 peralatan rumah jabatan/dinas

Tersedianya Peralatan pada rumah jabatan/dinas

selama 843,607,000 selama 927,967,700 selama 1,020,764,470 selama 1,122,840,917 selama 1,235,125,009 selama 5,150,305,096 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 5 tahun

1.20.1.20 Kegiatan Pengadaan 3.2.10 Mebeulair

Tepenuhinya kebutuhan meubeulair


1.20.1.20 Kegiatan Pengadaan 3.2.12 perlengkapan peralatan aparatur

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


1.20.1.20 Kegiatan Pemeliharaan 3.2.20 Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Terpeliharanya bangunan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah


1.20.1.20 Kegiatan Pemeliharaan 3.2.22 Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya bangunan gedung kantor Pemerintah Kota Bandung


1.20 1.20 3.2 23

Kegiatan Pemeliharaan Terpeliharanya Rutin/Berkala mobil jabatan kendaraan dinas operasional pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekda)

1.20.1.20 Kegiatan Pemeliharaan 3.2.24 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda

5 Unit

250,000,000

5 Unit

275,000,000

5 Unit

302,500,000

5 Unit

332,750,000

5 Unit

366,025,000

selama 1,526,275,000 5 tahun


130

(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(7)

(8)

(9)


Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

4(empat) di lingkungan Setda Kota Bandung 2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2(dua) di lingkungan Setda Kota Bandung

selama 1 tahun

selama 1 tahun

selama 1 tahun

selama 1 tahun

selama 1 tahun

selama 5 tahun

1.20.1.20 Kegiatan Pemeliharaan Terpeliharanya 3.2.25 Rutin/Berkala Perlengkapan perlengkapan rumah Rumah Jabatan/ Dinas dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah


726,000,000

selama 1 tahun

798,600,000

selama 1 tahun

878,460,000

selama 3,663,060,000 5 tahun

1.20.1.20 Kegiatan Pemeliharaan Terpeliharanya 3.2.26 Rutin/Berkala Perlengkapan perlengkapan kantor Gedung Kantor


582,010,000

selama 1 tahun

640,211,000

selama 1 tahun

704,232,100

selama 2,936,553,100 5 tahun

1.20.1.20 Penataan Mekanical 3.2.38 Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan

Terpeliharanya jaringan instalasi listrik di lingkungan balaikota dan Rumah dinas/jabatan


767,503,000

selama 1 tahun

844,253,300

selama 1 tahun

928,678,630

selama 3,872,464,930 5 tahun

1.20.1.20 Program peningkatan 3.3 disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin berseragam aparatur

1.20.1.20 Kegiatan pengadaan 3.3.2 pakaian dinas beserta perlengkapannya

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas

2 Kegiatan /Tahun

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip

1 Kegiatan /Tahun

4. Pakaian Sipil Harian (PSH)

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiata n/Tahu n

5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiata

8 8 8 Kegiata 795,000,000 Kegiata 874,500,000 Kegiata 961,950,000 n/Tahun n/Tahun n/Tahun

795,000,000

40 8 8 Kegiat Kegiata 1,058,145,000 Kegiata 1,163,959,500 an/ 5 n/Tahun n/Tahun Tahun

2 Kegiatan /Tahun

2 Kegiatan /Tahun

2 Kegiatan /Tahun

2 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

874,500,000

961,950,000

1,058,145,000

4,853,554,500

2 Kegiata n/Tahu n 1 Kegiata n/Tahu 4,853,554,500 1,163,959,500 n

131

(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(7)

(8)

(9)


Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


/Tahun

/Tahun

/Tahun

/Tahun

/Tahun

n/Tahu n

6. Pakaian Batik Tradisional

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiata n/Tahu n

7. Pakaian KORPRI

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiata n/Tahu n

8. Pakaian Olah Raga

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiatan /Tahun

1 Kegiata n/Tahu n

(19)

1.20.1.20 Program Peningkatan 3.5 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20 Kegiatan pembinaan kinerja Akomodasi peserta 5.4 aparatur pendidikan dan pelatihan mengenai pemahaman pelaksanaan tugas aparatur


669,560,760

selama 1 tahun

736,516,836

selama 1 tahun

810,168,520

selama 3,378,293,716 5 tahun

1.20.1.20 Program Pengembangan Cakupan 3.15 Komunikasi, Informasi pelayanan tugas dan Media Massa komunikasi, informasi dan media massa

4 350,000,000 4 385,000,000 4 423,500,000 4 465,850,000 4 512,435,000 20 2,136,785,000 kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan / tahun / tahun / tahun / tahun / tahun / tahun

1.20.1.20 Kegiatan pembinaan dan 3.15.2 pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi

1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal

1 kegiatn/ tahun

1 kegiatn/ tahun

1 kegiatn/ tahun

1 kegiatn/ tahun

1 kegiatn/ tahun

5 kegiatn / tahun

2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa

1 kegiatn/ tahun

1 kegiatn/ tahun

1 kegiatn/ tahun

1 kegiatn/ tahun

1 kegiatn/ tahun

5 kegiatn / tahun

3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname

1 kegiatn/ tahun

350,000,000

385,000,000 1 kegiatn/ tahun




2,136,785,000 5 kegiatn / tahun

132

(20)

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)

Data Indikator Capaian Kinerja pada Program Tahun-1 Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan Peren (output) target Rp canaan (6) 4.Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional

(7)

(8) 1 kegiatn/ tahun

(9)


Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1 kegiatn/ tahun

1 kegiatn/ tahun

1 kegiatn/ tahun

1 kegiatn/ tahun


(19)

5 kegiatn / tahun

1.20.1.20 Program Peningkatan 3.16 Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terlayaninya kegiatan kunjungan kerja Pimpinan daerah dan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ LPND/luar negeri.

140 2,919,000,000 140 3,210,900,000 140 acara acara acara

3,531,990,000

140 acara

3,885,189,000

140 acara

4,273,707,900

700 acara

17,820,786,90 0

1.20.1.20 Kegiatan Penerimaan 3.16.2 Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lemba ga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ LPND/luar negeri.

140 2,919,000,000 140 3,210,900,000 140 acara acara acara

3,531,990,000

140 acara

3,885,189,000

140 acara

4,273,707,900

700 acara

17,820,786,900

133

(20)

(21)


9. Bagian Tata Usaha

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)



target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Unit Kerja Kondisi Kinerja SKPD pada akhir periode Lokasi Penang Renstra SKPD gung jawab target Rp (18)

(19)

(20)

(21) xxxx

6. Mewujudkan

18. Meningkatnya 23. Prosentase 1 efektivitas penatausahaan temuan BPK / 20 penyelenggara Sekretariat Inspektorat an administrasi Daerah dan yang pemerintahan Sekretariat ditindaklanjuti 120.120 dalam SKPD di 24. Jumlah memberikan 01 lingkungan SKPD / Unit pelayanan yang baik pada Pemerintah Kota Kerja yang perangkat Bandung menerapkan daerah penatausaha an berbasis Web

Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

120.120 Kegiatan 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sekretariat Bagian TU Daerah Setda Kota Bandung

% pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung di dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran serta untuk meningkatkan kinerja (Non Akumulasi)

1,123,760,00 0

100%

1,236,136,000

100%

1,359,749,60 0

100%

1,495,724,56 100% 0

Jumlah Surat (SKPD dan Masyarakat) yang kelola

236,700,000

36,000

260,500,000

39,000

286,500,000

42,000

315,000,000 180,000 1,329,500,000

6,236,970,160

134


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)



target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

60

219,550,000


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


125.120 Kegiatan 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya Paket Sarana dan Prasarana pendukung di dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran serta untuk meningkatkan kinerja

39,600,000

12

43,500,000

12

47,850,000

12

52,600,000

125.120 Kegiatan 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pendukung di dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran serta untuk meningkatkan kinerja

40,700,000

12

44,700,000

12

49,250,000

12

54,175,000

225,825,000

125.120 Kegiatan Terpenuhinya 01.10 Penyediaan Alat Sarana dan Tulis Kantor Prasarana pendukung di dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran serta untuk meningkatkan kinerja

230,000,000

53 Item

254,000,000

56 Item

279,400,000

59 Item

307,350,000

1,260,750,000

234,500,000

60 Item

260,000,000

65 Item

286,000,000

70 Item

315,000,000

1,342,800,000

125.120 Kegiatan 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pendukung di dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi

135

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)



target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

8,250,000

14 Item

9,000,000

16 Item

9,900,000

18 Item

11,000,000

48,150,000


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


(19)

(20)

perkantoran serta untuk meningkatkan kinerja 125.120 Kegiatan 01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


125.120 Kegiatan 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan


3.200 Exemplar

20,000,000

3.200 Exemplar

22,000,000

3.200 Exemplar

24,200,000

3.300 Exemplar

26,500,000

3.500 Exemplar

29,000,000

121,700,000

125.120 Kegiatan 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman


12 Bulan

45,000,000

12 Bulan

41,500,000

12 Bulan

45,500,000

12 Bulan

50,000,000

12 Bulan

55,000,000

237,000,000

12 Kali

205,500,000

14 Kali

85,000,000

16 Kali

93,500,000

18 Kali

102,000,000

20 Kali

113,000,000

599,000,000

125.120 Kegiatan Rapat- Terpenuhinya 01.18 rapat koordinasi Sarana dan dan Konsultasi Prasarana

136

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)



target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

100%

195,500,000

100%

127,000,000

100%

139,500,000

100%

153,000,000

100%

167,500,000

782,500,000

1 Set Kursi Tamu dan Meja Rapat

11,000,000

Lemari Buku, dan 1 Set Kursi Tamu

12,500,000

Kursi Sofa

14,000,000

Kursi Kerja dan Meja Kerja


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


(19)

(20)

pendukung di dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran serta untuk meningkatkan kinerja 120.120 Program 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk meningkatkan kinerja aparatur di dalam pelaksanaan tugas serta mewujudkan sinergitas aparatur

120.120 Kegiatan 02.10 Pengadaan Mebeulair


1 Meja Kerja dan Kursi 10,000,000 Kerja

15,500,000

63,000,000

120.120 Kegiatan 02.12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur


2 Pesawat Televisi, 2 Telepon, Telepon, 2 Note Book, Photo Copy, Photo Copy, 185,500,000 116,000,000 127,000,000 139,000,000 Note Book 152,000,000 Note Book, 1 HP, AC Printer dan Printer Printer, 3 AC Jam Dinding

719,500,000

120.120 Program 03 Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai di dalam melaksanakan tugas dan

100%

161,300,000

100%

136,700,000

100%

148,700,000

100%

165,000,000

100%

202,000,000

813,700,000

137

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)



target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai abdi masyarakat

25 Stel

26,100,000

-

-

30 Stel

28,700,000

-

-

30 Stel

32,000,000

86,800,000

120.120 Kegiatan 03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai abdi masyarakat

110 Stel

135,200,000

PDH Kaki dan Batik

Tradisional, PDH Bebas Batikdan 165,000,000 dan Olah 170,000,000 PDH Kaki Raga

756,960,000

120.120 Program 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pegawai serta diharapkan akan menjadi pegawai yang kompeten di di dalam pelaksanaan tugas

100%

250,000,000

100%

231,000,000

100%

248,000,000

100%

260,000,000

100%

286,000,000

1,275,000,000

Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pegawai serta diharapkan akan menjadi pegawai yang kompeten di di dalam pelaksanaan

6 Orang

100,000,000

8 Orang

66,000,000

10 Orang

73,000,000

10 Orang

80,000,000

10 Orang

88,000,000

407,000,000

Kode

(4)


(5)


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


(19)

(20)

kewajibannya sebagai abdi masyarakat 120.120 Kegiatan 03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

120.120 Kegiatan 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Korpri, PDH 136,700,000 Bebas dan 150,060,000 Olah Raga

138

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

45 Orang

150,000,000

50 Orang

165,000,000

55 Orang

175,000,000

55 Orang

180,000,000

60 Orang

198,000,000

868,000,000

(5)


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


(19)

(20)

tugas 120.120 Kegiatan Untuk 05.04 Pembinaan meningkatkan Kinerja Aparatur wawasan dan pengetahuan pegawai serta diharapkan akan menjadi pegawai yang kompeten di di dalam pelaksanaan tugas Tercapainya Sistem Administrasi Kearsipan yang lebih efektif dan lebih baik

Adanya Data Base Kearsipan di lingkungan Tata Usaha Sekretariat Daerah

Adanya Data Adanya Data Base Base Kearsipan di Kearsipan di lingkungan 200,000,000 lingkungan 250,000,000 Tata Usaha Tata Usaha Sekretariat Sekretariat Daerah Daerah

775,000,000

125.120 Kegiatan 15.01 Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan

Adanya Data Base Kearsipan di lingkungan Tata Usaha Sekretariat Daerah

Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Pengarsipan Pengarsipan di Pengarsipan di Pengarsipan di Pengarsipan di di gital gital (Disposisi, gital (Disposisi, gital (Disposisi, gital (Disposisi, (Disposisi, 75,000,000 Daftar Surat 100,000,000 Daftar Surat 150,000,000 Daftar Surat 200,000,000 Daftar Surat 250,000,000 Baru, Form Baru, Form Baru, Form Baru, Form Daftar Surat Surat) 8 Unit Surat) 20 Surat) 20 Surat) 20 Baru, Form Kerja / Bagian SKPD SKPD SKPD Surat)

775,000,000

1.25.15

Tercapainya Komunikasi yang Harmonis Antar unsur unsur Masyarakat & Pemerintah Demi Terlaksananya Program Pembangunandi Kota Bandung

Menciptaka Menciptaka Menciptaka Menciptaka Menciptaka n n n n n Komunikasi Komunikasi Komunikasi Komunikasi Komunikasi dan dan dan dan dan Informasi Informasi Informasi Informasi Informasi yang yang yang yang yang Harmonis 430,000,000 Harmonis 430,000,000 Harmonis 465,000,000 Harmonis 500,000,000 Harmonis 560,000,000 antara antara antara antara antara Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat dan dan dan dan dan Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah di Kota di Kota di Kota di Kota di Kota Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung

2,385,000,000

5 Orang Staf 30 SKPD ,- 10 SKPD Sub Bagian 280,000,000 300,000,000 15 Orang ,- 5 Orang Administrasi,

1,655,000,000

125

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25.1.20 Kegiatan Terlaksananya 3.4.15.3 Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan tentang

75,000,000

Adanya Data Adanya Data Base Base Kearsipan di Kearsipan di lingkungan 100,000,000 lingkungan Tata Usaha Tata Usaha Sekretariat Sekretariat Daerah Daerah

150,000,000

325,000,000

,- 10 SKPD ,- 10 SKPD 350,000,000 400,000,000 ,- 4 Orang ,- 5 Orang

139

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5) Sumber Daya Komunikasi & Informasi

1.25.1.20 Kegiatan 3.4.15.5 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi



target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Pemahaman di Bidang Sandi & Komunikasi serta Tata Cara Komunikasi Radio Dua Arah (HT) serta Penggunaan Faximile Tercapainya Sarana Komunikasi Pemerintah Kota Bandung yang memadai selama 1 Tahun


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


(19)

(20)

Sandi dan Telekomunik asi

1 Tahun

5 jenis terdiri Sertifikasi dari : Sertifikasi perijinan radio Sertifikasi Sertifikasi Perijinan 1 1 tahun, Radio perijinan radio perijinan radio Paket, Radio HT 30 unit, 1 tahun, Radio 1 tahun, PABX HT 20 Unit, PABX 5 unit, HT 25 unit, 6 unit, Pesawat PABX Sentral Repeater 2 Pesawat telepon 20 unit, 4 Unit, unit, Pesawat faximile 30 Radio HT 20 150,000,000 Repeater 1 130,000,000 Telepon 30 146,000,000 unit, Antena 2 150,000,000 unit, Pesawat, 160,000,000 Unit, Telepon unit, Instalasi unit, Instalasi Instalasi Extension 10 jaringan jaringan jaringan Unit, Instalasi telepon 1 telepon 1 telepon 1 Jaringan paket, paket, Camera paket, Infokus Telepon 1 Handycame 1 digital 2 unit 1 unit Paket unit

736,000,000

1.20.1.20 Program .03..33 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Mewujudkan pengelolaan administrasi mengenai kepegawaian yang tertib, akurasi dan valid

Tertibnya Tertibnya Tertibnya Tertibnya Tertibnya pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi pegawai pegawai pegawai pegawai pegawai 216,600,000 235,000,000 260,000,000 285,000,000 310,000,000 lingkup lingkup lingkup lingkup lingkup Setda yang Setda yang Setda yang Setda yang Setda yang akurat dan akurat dan akurat dan akurat dan akurat dan akuntabel akuntabel akuntabel akuntabel akuntabel

1,306,600,000

1.20.1.20 Monitoring, .03.15 Evaluasi dan Pelaporan

Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Data dan Jumlah Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung

12 Unit Kerja 86,200,000 12 Dokumen 100,000,000 12 Dokumen 110,000,000 12 Dokumen 120,000,000 12 Dokumen 130,000,000

546,200,000

1.20.1.20 Penataan Takah Tertatanya .03 PNSD Penataan Takah 18 PNSD di lingkungan Sekretariat

500 Orang 130,400,000

500 Dokumen

135,000,000

500 Dokumen

150,000,000

500 Dokumen

165,000,000

500 Dokumen

180,000,000

760,400,000

140

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)



target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


(19)

(20)

Daerah Kota Bandung

141

(21)


Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang mendukung terhadap pencapaian kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan 14 (empat belas) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 37 (tiga puluh tujuh) program dan 95 (Sembilan puluh lima) kegiatan indikatif, sebagai berikut : Tabel 5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum

1. Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu

2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

2. Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah

3. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

3. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal

pusat dan pemerintah daerah lainnya

batas wilayah administrasi antar daerah 4. Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah

Kota Bandung

2. Meningkatnya kinerja 3. 4.

penyelenggara an pemerintahan kecamatan Meningkatnya kinerja penyelenggar aan pemerintahan kelurahan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas programprogram penanggulangan kemiskinan

4. Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

5. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan

Otonomi Daerah 6. Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan

Urusan/Kewenangan Daerah 7. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi

Kinerja Pemerintah Kecamatan 8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Pemerintahan Wilayah Kecamatan 9. Kegiatan Inovasi Pembangunan dan

Kompetisi Antar Kecamatan 10. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi

Kinerja Pemerintah Kelurahan 11. Kegiatan Inovasi Pembangunan dan

Kompetisi Antar Kelurahan 12. Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Pemerintahan Wilayah Kelurahan

5. Terwujudnya Harmonisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah

5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

13. Kegiatan Evaluasi Produk Hukum

Daerah 14. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-

undangan 6. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

15. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan

Daerah 16. Kegiatan

Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah

17. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan

RANHAM 18. Kegiatan Koordinasi Konsultasi

Penyusunan Hukum Daerah 19. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan

Peraturan Perundang-Undangan 20. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum

142


Sasaran

Program

(1)

(2)

Kegiatan (3) 21. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi

Peraturan Perundang-Undangan 22. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi

Peraturan Perundang-Undangan

6. Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran

7. Meningkatnya Standar

8.

Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kota

7. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

23. Penyusunan Anjab dan ABK 24. Penyusunan Instrumen analisis jabatan

PNS 8. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

25. Persiapan dan penetapan Sertifikasi ISO

9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

28. Reformasi Birokrasi (Reviu & Evaluasi)

9001:2008 26. Pengukuran IKM SKPD 27. Evaluasi Pelayanan Publik 29. Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah (SPM/SOP/Dll) 30. Evaluasi dan Penataan Ketlembagaan

Perangkat Daerah (SOTK) 10. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

9.

Meningkatnya akuntabilitas 11. Program perencanaan pembangunan daerah kinerja pemerintah daerah

31. Kegiatan Penyusunan Rancangan

Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah 32. Kegiatan Penyusunan Renstra dan

Renja SKPD 33. Kegiatan Koordinasi Penyusunan

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

10.

11.

Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri)

12. Meningkatnya Capaian kinerja Kebijakan SDA/LH

13. Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam

34. Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama

Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia 35. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)

13. Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

36. Kegiatan Pengendalian Manajemen

14. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik

37. Kegiatan Penyusunan Data Administrasi

Pelaksanaan kebijakan KDH

Kegiatan Fisik dan Non Fisik 38. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan

Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

14. Penggunaan instrumen pembiayaan non konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)

15. Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif

15. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif

39. Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang

Usaha Kecil Menengah 40. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan

Pengembangan Usaha Kecil Menengah 41. Kegiatan Pengkajian Dampak

Regulasi/Kebijakan Nasional 16. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

42. Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana

Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 43. Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan

Program Peningkatan Ekonomi Lokal

16. Terbinanya BUMD

44. Kegiatan Peningkatan Jaringan

Kerjasama Antar Lembaga 17. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

45. Kegiatan Pengembangan Potensi

18. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

46. Kegiatan Peningkatan Manajemen

Unggulan Daerah Investasi Daerah

143


Sasaran (1)

Program

Kegiatan

(2) 19. Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi

(3) 47. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi 48. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

Peningkatan Kapasitas BUMD 49. Kegiatan Optimalisasi Pengembangan

Usaha Daerah 50. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota 51. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa 20. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis

52. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kota

Berbasis Teknologi dan Informasi 53. Kegiatan Pengembangan Kapasitas

Produk Industri Kreatif


21. Program Pengembangan Nilai Budaya

54. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

22. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

55. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS

23. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

56. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan

program pengembangan nilai budaya

dalam kehidupan beragama 57. Peningkatan rasa Solidaritas dan Ikatan

Sosial (Jum'at Keliling) 24. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

58. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan

berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 59. Seminar, talkshow, diskusi peningkatan

wawasan kebangsaan 25. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

60. Kegiatan Koordinasi Perumusan

26. Program Sosial Keagamaan

61. Kegiatan Penyusunan Data Base Guru

Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Keagamaan 62. Kegiatan Safari Ramadhan

27. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

63. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan

28. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

64. Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh

18. Meningkatnya

29. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan penatausahaan Sekretariat 30. Program Pengembangan Komunikasi, Daerah dan Sekretariat Informasi dan Media Massa SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kerukunan dalam Kehidupan Beragama dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya 65. Kegiatan Pembangunan Data Base

Informasi Kearsipan 66. Kegiatan

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi

67. Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan

Komunikasi 31. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

68. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

32. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

70. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan

69. Penataan Takah PNSD

perlengkapan Kantor 71. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan

kantor 72. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 73. Kegiatan penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 74. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan

144


Sasaran

Program

(1)

(2)

Kegiatan (3) peraturan perundang-undangan 75. Kegiatan penyediaan bahan logistik

kantor 76. Kegiatan penyediaan makanan dan

minuman 77. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 78. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

33. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

79. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 80. Kegiatan pengadaan kendaraan

dinas/operasional 81. Kegiatan pengadaan perlengkapan

rumah jabatan/ dinas 82. Kegiatan pengadaan peralatan rumah

jabatan/dinas 83. Kegiatan Pengadaan Mebeulair 84. Kegiatan Pengadaan perlengkapan

peralatan aparatur 85. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Jabatan 86. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 87. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

mobil jabatan 88. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 89. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas 90. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor 91. Penataan Mekanical Elektrical di

lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan 34. Program peningkatan disiplin aparatur 92. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

93. Kegiatan pembinaan kinerja aparatur

36. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

94. Kegiatan pembinaan dan pengembangan

37. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

95. Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja

Jaringan komunikasi dan informasi Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

145


BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat Daerah Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah. SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah. 6.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2013-2018

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018, terdapat indicator yang harus diacu dalam Renstra Sekretariat Daerah, indikator Kinerja RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut : 1.

Nilai LPPD

2.

Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) RW

3.

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4.

Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi

5.

Nilai evaluasi AKIP Kota

6.

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

7.

Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing

8.

Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama

9.

Penggunaan instrumen pembiayaan non konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)

10.

Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif 144


Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2013-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 6.1 Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2013-2018 NO

INDIKATOR RPJMD

INDIKATOR RENSTRA

1

Nilai LPPD

1. Nilai LPPD

2

Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

2. Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) RW

3

4

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi

3. Rata-rata IKM Kota 4. 5.

6.

5

Nilai evaluasi AKIP Kota

7. 8.

6

7

8

9

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masingmasing Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama Penggunaan instrumen pembiayaan non konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)

9.

10.

11.

Bandung Rata-rata IKM Setda Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Nilai Evaluasi AKIP Setda Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti Tingkat tertib pengelolaan barang /asset daerah Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masingmasing Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama

TARGET SATUAN

2014

2015

2016

2017

2018

Nilai

Sangat Baik / 3.0550





Skala

-

Tinggi

Tinggi

Katagori

B

B

B

A

A

Katagori

B

B

B

A

A

Survey (skala)

-

Cukup

Baik

Baik

Baik

Katagori

CC

CC

B

B

A

Katagori

CC

CC

B

B

A

%

100%

100%

100%

100%

100%

%

100%

100%

100%

100%

100%

Nilai

C

C

B

B

B

Nilai

C

C

B

B

B

Perusahaan

35

40

50

65

80

Sedang Sedang

12. Jumlah perusahaan

yang berkontribusi terhadap pembangunan kota

145


NO

10

INDIKATOR RPJMD Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif

TARGET

INDIKATOR RENSTRA

SATUAN

2014

2015

2016

2017

2018

-

Cukup

Baik

Baik

Baik

13. Tercapainya

parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif

Kategori

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bandung

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang ditetapkan adalah alat untuk mengukur (tools) keberhasilan organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam mencapai tujua/sasaran strategisnya. Jumlah IKU Sekretariat Daerah sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) indicator, hasil seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan dalam

Rencana

Strategis

Sekretariat

Daerah

tahun

2013-2018,

sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel 6.2 Indikator Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018

NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Nilai LPPD Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kelurahan Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) RW Terfasilitasinya penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi

SATUAN

KONDISI AWAL RENSTRA

TARGET 2014

2015

2016

2017

2018

Nilai







Kecamatan

-

30

30

30

30

30

Kelurahan

-

151

151

151

151

151

Skala

-

-

Sedang

Sedang

Tinggi

Tinggi

RaPerda RaPerwal

-

18 20

18 20

18 20

18 20

18 20

125

125

125

125

125

-

-

Cukup

Baik

Baik

Baik

RaKepwal Survey (skala)

146


NO

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

19.

20.

21. 22. 23. 24.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Rata-rata IKM Kota Bandung Rata-rata IKM Setda Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Nilai Evaluasi AKIP Setda Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup dalam negeri Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup luar negeri Prosentase Capaian Kinerja Kebijakan SDA/LH Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ –nya Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama Tingkat tertib pengelolaan barang /asset daerah Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti Jumlah SKPD / Unit Kerja yang menerapkan penatausahaan berbasis Web

TARGET


2014

2015

2016

2017

2018

SKPD

12

24

36

48

61

61

Katagori Katagori

B

B

B

B

A

A

B

B

B

B

A

A

Katagori

CC

CC

CC

B

B

A

Katagori

CC

CC

CC

B

B

A

%

-

30%

35%

40%

45%

50%

%

-

10%

15%

20%

22,5%

25%

%

-

100%

100%

100%

100%

100%

SKPD/UK

-

64

64

64

64

64

%

-

100%

100%

100%

100%

100%

Perusahaan

-

35

40

50

65

80

Kategori

-

-

Cukup

Baik

Baik

Baik

BUMD

-

1

1

2

2

3

Nilai

-

C

C

B

B

B

Nilai

-

C

C

B

B

B

%

-

100%

100%

100%

100%

100%

%

-

100%

100%

100%

100%

100%

SKPD

4

7

4

20

20

20

SATUAN

147


6.3. Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 Dalam kerangka akuntabilitas kinerja maka setiap tahun dilakukan pengukuran capaian indicator kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung, sebagai alat ukur capaian indicator kinerja tersebut, maka disusun formulasi penghitungan indicator kinerja sebagaimana tabel berikut :

148


Tabel 6.3. Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 PENJELASAN NO.

1

2

3

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kineja birokrasi

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

INDIKATOR KINERJA Nilai LPPD

SATUAN ALASAN Katagori/ Nilai

Berdasarkan PP 3 Tahun 2007 Pemerintah Kota bandung berkewajiban menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Kecamatan Berdasarkan PP Tertib Administrasi Kecamatan

FORMULASI / RUMUS SUMBER DATA PERITUNGAN

Sesuai dengan PP 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi LPPD

Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Bandung

PROGRAM / KEGIATAN

KET.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah

Sudah jelas

Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kelurahan Tertib Administrasi Kelurahan

149


BAB VII PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, sekretariat daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kota Bandung. Untuk rencana strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang

sangat

penting

penyelenggaraan

untuk

administrasi

dijadikan

acuan

Pemerintahan

dan

dan

pedoman

pembangunan

di

Pemerintah Kota Bandung. Visi Sekretariat daerah sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijkan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2018, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Dinas/Badan/lembaga Perangkat Daerah. Rencana strategis Sekretariat Daerah akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan pemerintah Daerah dan adanya sinergitas,

tanggungjawab

serta

pengabdian

yang

tinggi

kepada

masyarakat dan bangsa. Penting

untuk

diketahui

bahwa

hasil

atau

tidaknya

suatu

perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

148


Demikian semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung sampai dengan tahun 2018 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah.

Bandung,

Juni 2014

Sekretaris Daerah Kota Bandung

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001

149

MATRIKS RANCANGAN RENSTRA SETDA KOTA BANDUNG 2014-2018

VISI

RPJMD KOTA BANDUNG 2014-2018 MISI

TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang,pembangunan infrastruktur, dan fasilitas pubilk yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya

RENCANA STRATEGIS SEKRETRIAT DAERAH KOTA BANDUNG 2014-2018 VISI MISI MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA

1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik; 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan 3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.

Profesional Profesional, artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi, seperti kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap. Responsif Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. Pelayanan publik (custumer service) Secara umum pelayanan publik (customer service) diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectation) masyarakat / pelanggan.

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 2014-2018 VISI (1) MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA

MISI (2) 1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik;

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

(3) 1. Meningkat kan Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

(4) 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

(5)

2. Menata Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum

3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraa n tugas dan fungsi perangkat daerah

4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraa n kerjasama daerah dalam dan luar negeri

4. Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah 5. Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran 6. Di implementasikannya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 8. Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

9. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister

1. Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan 3. Rata-rata IKM Kecamatan 4. Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kelurahan 5. Rata-rata IKM Kelurahan

6. Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

7. Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran 8. Jumlah SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan / Jumlah SKPD Katagori Pelayanan Publik Zona Kuning dan Hijau 9. Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung 10. Nilai Evaluasi AKIP Setda Kota Bandung 11. Jumlah Naskah Kerjasama antar daerah (Pemerintah Kota / Kabupaten) 12. Jumlah Naskah Kerjasama dengan Instansi Pemerintah (Kementerian dan/atau LPNK) dan Instansi Pemerintahan lainnya. 13. Jumlah Naskah Kerjasama dengan Badan Usaha dan/atau badan hukum lainnya. 14. Jumlah Naskah Kerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 15. Jumlah Naskah Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kota Sahabat (sister city)

SATUAN

TARGET 2018 (6)

Nilai Kecamatan

Sangat Baik = 3.2320 30

Nilai

81,26

Kelurahan

151

Nilai

81,26

Perda

90

Perwal

100

Kepwal

625

SKPD

33

SKPD

61

Katagori

A

Katagori

A

Naskah

20

Naskah

5

Naskah

15

Naskah

20

Naskah

5

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4) city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri)

(5)

2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan

5. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan .

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraa n administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.

6. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraa n pemerintahan

10. Meningkatnya Capaian kinerja Program Prioritas Kota Bandung 11. Meningkatnya Capaian kinerja “Rencana Aksi Bandung Juara” 12. Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam 13. Meningkatnya perekonomian masyarakat/kota

14. Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

SATUAN

TARGET 2018 (6)

16. Prosentase Capaian Kinerja Program Prioritas Kota Bandung

%

100%

17. Prosentase Capaian Kinerja “Rencana Aksi menuju Bandung Juara”

%

100%

18. Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ -nya

SKPD

64

%

100%

BUMD

5

19. Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP 20. Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable 21. Jumlah Aktivasi Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif 22. Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota

45 Perusahaan

270

23. Opini Keuangan Setda Kota Bandung

Opini

WTP

24. Jumlah SKPD / Unit Kerja yang menerapkan penatausahaan berbasis Web

SKPD

75

TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA SETDA KOTA BANDUNG TAHUN 2014-2018 NO.

TUJUAN

(1)

(2)

1.

Meningkat kan Penyelenggaraan Pemerintah an Umum dan Otonomi Daerah

2

3

Menata Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum

Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

SASARAN

(3) 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

INDIKATOR KINERJA

Nilai 1. Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan

3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

4. Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kelurahan

3. Rata-rata IKM Kecamatan

5. Rata-rata IKM Kelurahan

6. Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri

2014

2015

2016

2017

2018

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)








Sangat Baik Sangat Baik = 3.0108 = 3.0550

Kecamatan

-

30

30

30

30

30

30

Nilai

-

70,00

73,00

76,00

79,00

81,26

81,26

Kelurahan

-

151

151

151

151

151

151

Nilai

-

65,00

69,00

73,00

Perda

-

18

18

18

18

18

90

-

20

20

20

20

20

100

-

125

125

125

125

125

625

Perwal

Kepwal

79,00

81,26

81,26

7. Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran

SKPD

33

33

33

33

33

33

33

8. Jumlah SKPD Katagori Pelayanan Publik Zona Kuning dan Hijau

SKPD

12

24

36

48

61

61

61

CC

CC

CC

B

B

A

A

CC

CC

CC

B

B

A

A

Naskah

4

4

4

4

4

20

Naskah

1

1

1

1

1

5

Naskah

3

3

3

3

3

15

9. Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung 10. Nilai Evaluasi AKIP Setda

4


(4)

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

4. Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah 5. Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran 6. Meningkatnya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja 7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

SATUAN

8. Meningkatnyanya 11. Jumlah Naskah Kerjasama antar daerah fasilitasi dan koordinasi (Pemerintah Kota / Kabupaten) dalam 12. Jumlah Naskah Kerjasama dengan Instansi Penyelenggaraan Pemerintah (Kementerian dan/atau LPNK) dan Kerjasama Daerah Instansi Pemerintahan lainnya. 13. Jumlah Naskah Kerjasama dengan Badan Usaha dan/atau badan hukum lainnya.

NO.

TUJUAN

(1)

(2)

5

Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.

SASARAN

(3)

9. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri) 10. Meningkatnya Capaian kinerja Program Prioritas Kota Bandung 11. Meningkatnya Capaian kinerja “Rencana Aksi Bandung Juara” 12. Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam 13. Meningkatnya perekonomian masyarakat/kota

INDIKATOR KINERJA

Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah


(4)

2014

2015

2016

2017

2018

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)



14. Jumlah Naskah Kerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi.

Naskah

3

3

4

4

4

20

15. Jumlah Naskah Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kota Sahabat (sister city)

Naskah

2

1

1

1

1

5

16. Prosentase Capaian Kinerja Program Prioritas Kota Bandung

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

17. Prosentase Capaian Kinerja “Rencana Aksi menuju Bandung Juara”

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

SKPD

64

64

64

64

64

64

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kebijakan

1

1

1

1

2

6

BUMD

1

1

2

2

3

3

Perusahaan

35

40

50

65

80

270

18. Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ -nya 19. Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP 20. Jumlah Rumusan Kebijakan Peningkatan Ekonomi Makro (LPE, Tingkat Inflasi Umum, Indeks daya Beli, PDRB/Kapitan, Pengembangan Ekonomi Kreatif) 21. Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable 22. Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota

6

SATUAN

14. Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan 23. Opini Keuangan Setda Kota Bandung Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 24. Jumlah SKPD / Unit Kerja yang menerapkan penatausahaan berbasis Web

Opini

-

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

SKPD

4

7

8

20

20

20

79

Lampiran : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor Nama Barang

No. (1)

(2)

Kode Barang

Kondisi Register / Jumlah Barang

Merk

B

KB

RB

(6)

(7)

(8)

(3)

(4)

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8

Sepeda Sepeda Lemari Kayu Meja Biro Meja Biro Lemari Rias Jam Elektronik AC Sentral

02.03.02.02.01 02.03.02.02.01 02.06.02.01.01 02.06.02.01.48 02.06.02.01.48 02.06.02.01.55 02.06.02.02.03 02.06.02.04.02

0009 0011 0066 0215 s/d 0219 0224 s/d 0229 0001 0061 0001 s/d 0005

v v v v v v v v

9

Kompor Gas

02.06.02.05.02

0022

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Oven Listrik Alat Dapur Lain-lain Televisi Televisi Televisi Televisi Televisi Televisi Loudspeaker Sound System Wireless Microphone Mic Conference Mic Conference Alat Rumah Tangga Lain-lain

02.06.02.05.06 02.06.02.05.14 02.06.02.06.03 02.06.02.06.03 02.06.02.06.03 02.06.02.06.03 02.06.02.06.03 02.06.02.06.03 02.06.02.06.07 02.06.02.06.08 02.06.02.06.12 02.06.02.06.14 02.06.02.06.17 02.06.02.06.17 02.06.02.06.50

0002 0027 s/d 0028 0037 s/d 0038 0039 0041 s/d 0042 0045 0046 0047 0006 s/d 0013 0002 0004 s/d 0005 0007 s/d 0008 0001 s/d 0003 0004 0516

25

Note Book

02.06.03.02.03

0011

Giant Ironmask Seiko Electrolux / EHG 7755 Phillips / HD5410 Toshiba Samsung / LCD Sharp / LC-32A33ML Toshiba Toshiba Toshiba TOA / KTWO-152P Bosch / LBB3310/30 TOA Beta Shure Shure / PGX14/94 Shure / VHT 23955 Toshiba / Portage M600-E348

02.06.04.05.04

0011 s/d 0018

KH-02

v

02.06.04.05.04

0019 s/d 0030

KR-02

v

02.06.04.07.03

0003

-

v

02.07.01.02.48 02.07.01.02.48 02.09.01.47.62 02.09.01.47.62 02.09.01.47.62 02.09.01.47.62

0001 0002 0008 s/d 0010 0011 s/d 0013 0014 0037 s/d 0039

Eurolight / LC 2412 Eurolight / LD6230 Pentium IV Lenovo HP / Pavilion Pentium E 7300 Daihatsu / KDE 12 STA LAKONI / 370 Watt Shimizu / PC 250 BIT General / 5 PK Panasonic / 1,5 PK HANKHA / 844

v v v v v v

29 30 31 32 33 34

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II Dimmer Dimmer Personal Komputer Personal Komputer Personal Komputer Personal Komputer

35

Portable Generating Set

02.02.03.04.02

0004

36 37 38 39 40

Portable Water Pump Portable Water Pump Air Conditioning Unit Air Conditioning Unit Filling Besi/Metal

02.02.03.05.02 02.02.03.05.02 02.04.03.08.24 02.04.03.08.24 02.06.01.04.04

0008 0009 0001 s/d 0002 0003 0235 s/d 0237

26 27 28

v v v v v v v v v v v v v v v v v

v v v v v v

Nomor Nama Barang

No.

Kode Barang


Merk

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Filling Besi/Metal Band Kas Band Kas Lemari Makan Lemari kayu Lemari kayu White Board Lemari Kayu Lemari Kayu Lemari Kayu Lemari Kayu Rak Kayu Kursi Kayu/Rotan/Bambu Kursi Kayu/Rotan/Bambu Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) Meja Makan Meja Makan Meja Makan Kursi Tamu

02.06.01.04.04 02.06.01.04.06 02.06.01.04.06 02.06.01.04.13 02.06.01.04.14 02.06.01.04.14 02.06.01.05.10 02.06.02.01.01 02.06.02.01.01 02.06.02.01.01 02.06.02.01.01 02.06.02.01.02 02.06.02.01.06 02.06.02.01.06 02.06.02.01.08 02.06.02.01.08 02.06.02.01.12 02.06.02.01.12 02.06.02.01.12 02.06.02.01.28

0238 s/d 0246 0013 s/d 0014 0015 s/d 0016 0001 0003 0039 0027 s/d 0028 0059 s/d 0060 0061 s/d 0062 0063 0065 0001 s/d 0002 0242 0273 s/d 0274 0001 s/d 0003 0004 0004 0005 0007 0009

61

Kursi Tamu

02.06.02.01.28

0010

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Kursi Tamu Kursi Biasa Kursi Biasa Tikar Tikar Tikar Meja Biro Meja Biro Meja Biro Sofa Sofa Sofa Sofa Sofa Lemari Pakaian Lemari Pakaian Lemari Pakaian Lemari Pakaian Lemari Pakaian Lemari Rias Lemari Rias Lemari Rias Lemari Es Lemari Es

02.06.02.01.28 02.06.02.01.31 02.06.02.01.31 02.06.02.01.46 02.06.02.01.46 02.06.02.01.46 02.06.02.01.48 02.06.02.01.48 02.06.02.01.48 02.06.02.01.49 02.06.02.01.49 02.06.02.01.49 02.06.02.01.49 02.06.02.01.49 02.06.02.01.54 02.06.02.01.54 02.06.02.01.54 02.06.02.01.54 02.06.02.01.54 02.06.02.01.55 02.06.02.01.55 02.06.02.01.55 02.06.02.04.01 02.06.02.04.01

0011 s/d 0012 0372 0373 0001 0002 0005 0036 s/d 0040 0213 0214 0022 0045 0046 0047 0069 0023 s/d 0025 0026 0032 0033 s/d 0035 0036 0002 0003 0004 s/d 0005 0019 0022

86

Lemari Es

02.06.02.04.01

0023

87

Lemari Es

02.06.02.04.01

0024

88 89

Lemari Es Lemari Es

02.06.02.04.01 02.06.02.04.01

0025 0026

LION / L 44 Krisbow / uk.Kecil Krisbow / uk.Besar Mentari 80x80 cm Piko 0VL + 6 kursi + kaca Model 4.3 / 110x60 cm Model 3.3.1 Voice / Bordir Gaze / 079 DMLT Sacramento / B 33 3,2,1 3.3.1 110x100 cm Olimpic 2 pintu 4 pintu LG / GN 191SL LG / 191 SL Samsung / RT-62E AMT Samsung / RSH1NTPES Sharp / SJO 21 LV LG / GN 191SLT

B

KB

RB

(6)

(7)

(8)

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Nomor Nama Barang

No. (1)

(2)

Kode Barang


Merk

(3)

(4)

(5)

90

Lemari Es

02.06.02.04.01

0040 s/d 0041

91

Lemari Es

02.06.02.04.01

0043

92

Lemari Es

02.06.02.04.01

0044

93 94 95

AC Sentral AC Sentral AC Sentral

02.06.02.04.02 02.06.02.04.02 02.06.02.04.02

0017 s/d 0019 0020 s/d 0021 0022 s/d 0023

96

AC Sentral

02.06.02.04.02

0024

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

AC Sentral AC Sentral AC Sentral AC Sentral Kompor Listrik Kompor Gas Teko Listrik Oven Listrik Tabung Gas Alat Dapur Lain-lain Televisi

02.06.02.04.02 02.06.02.04.02 02.06.02.04.02 02.06.02.04.02 02.06.02.05.01 02.06.02.05.02 02.06.02.05.04 02.06.02.05.06 02.06.02.05.09 02.06.02.05.14 02.06.02.06.03

0025 s/d 0026 0033 0034 0038 s/d 0039 0006 0024 0008 s/d 0009 0001 0008 s/d 0014 0029 0048

108 Televisi

02.06.02.06.03

0049 s/d 0050

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Televisi Televisi Televisi Televisi Televisi Televisi Televisi Televisi Equalizer Loudspeaker Loudspeaker

02.06.02.06.03 02.06.02.06.03 02.06.02.06.03 02.06.02.06.03 02.06.02.06.03 02.06.02.06.03 02.06.02.06.03 02.06.02.06.03 02.06.02.06.06 02.06.02.06.07 02.06.02.06.07

0074 0075 0076 0077 0078 s/d 0079 0080 s/d 0082 0083 s/d 0086 0088 0001 0014 0017 s/d 0018

120 Loudspeaker

02.06.02.06.07

0019

121 Sound System 122 Karaoke 123 Microphone

02.06.02.06.08 02.06.02.06.11 02.06.02.06.14

0004 0002 0009

124 Microphone

02.06.02.06.14

0010 s/d 0014

125 Microphone

02.06.02.06.14

0015 s/d 0019

126 127 128 129 130 131 132 133 134

02.06.02.06.15 02.06.02.06.16 02.06.02.06.21 02.06.02.06.32 02.06.02.06.38 02.06.02.06.38 02.06.02.06.38 02.06.02.06.38 02.06.02.06.50

0004 s/d 0007 0001 s/d 0006 0007 0001 s/d 0002 0050 s/d 0051 0052 s/d 0056 0057 0058 s/d 0062 0517

LG / GN 212 SLT Samsung / RT-62E AMT Mitsubishi / MRF 62 SLP Panasonic / 1 PK Panasonic / 1 1/2 PK General / AUG 45 Panasonic / 3/4 PK CS C7 JPK Toshiba / 1 PK Panasonic / 1 1/2 PK Panasonic Panasonic Akira / 906 Magnolta Super Akebono AKIRA / 906 Toshiba / 550 E Alpine / TME-780/ME Kit Sharp / LCD LG / LCD LG / LCD Teleview / LCD LG / LCD LF 15 R LG / LCD LH 20 R R LG / LCD LF 15 R 26" LG / LHR20R Mackie / Onyx 32-4 Alesis / MI 620 Active Wharfedele Behringer / Eurolive Profesional B 1220 Pro Bosch Behringer / 151 Behringer / XM 1800 S Behringer / XM 1800 S Hartly BBS Brand Zestron Oval Oval Oval Rite Saffire / Pro 6

Microphone Floor Stand Microphone Table Stand Camera Video Tiang Bendera Kaca Hias Kaca Hias Kaca Hias Kaca Hias Alat Rumah Tangga Lain-lain

B

KB

RB

(6)

(7)

(8)

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Nomor No.

Nama Barang

Kode Barang


Merk

B

KB

RB

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Note Book Note Book Note Book Hard Disk Printer Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Lemari Buku untuk Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota Lemari Buku untuk Pejabat Eselon I/Wkl. Gubernur/B Lemari Buku untuk Pejabat Eselon I/Wkl. Gubernur/B Lemari Buku untuk Pejabat Eselon I/Wkl. Gubernur/B Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II Buffet Kayu Buffet Kayu Buffet Kayu Buffet Kayu Camera + Attachment

02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.03.02.03 02.06.03.02.03 02.06.03.02.03 02.06.03.03.12 02.06.03.04.08 02.06.04.03.06 02.06.04.03.08 02.06.04.03.08 02.06.04.03.08

0519 0520 0521 0525 0532 0548 0550 0551 s/d 0552 0013 0020 0031 0001 0005 s/d 0012 0001 s/d 0009 0179 s/d 0180 0181 0182 s/d 0451

Devises / D 79 Y Vertical Blind INNA Dervises / D 79 Y Vertical Blind HP / 65205 Toshiba / M205 Sony / Vaio VGN HP / B21 Canon / LBP 2900 Index ATAKA / BC. I

v v v

02.06.04.07.01

0002

French Walnut

v

02.06.04.07.02

0001

Espreso

v

02.06.04.07.02

0002

-

v

02.06.04.07.02

0003

-

v

02.06.04.07.03

0001

-

v

02.06.04.07.03

0002

-

v

02.06.04.07.07 02.06.04.07.07 02.06.04.07.07 02.06.04.07.07 02.07.01.01.01

0002 0003 s/d 0004 0005 0011 0008 s/d 0009

v v v v

163 Camera + Attachment

02.07.01.01.01

0010 s/d 0012

164 Camera + Attachment 165 Camera + Attachment

02.07.01.01.01 02.07.01.01.01

0013 s/d 0027 0028


02.07.01.01.01

0029


02.07.01.01.01

0030

168 Proyektor + Attachment

02.07.01.01.03

0007

169 Proyektor + Attachment

02.07.01.01.03

0008 s/d 0009

170 Microphone/Wireless Mic

02.07.01.01.40

0002 s/d 0007

171 Power Amplifier

02.07.01.01.64

0002

172 Power Amplifier

02.07.01.01.64

0003

173 Microphone 174 Wireless Amplifier 175 Wireless Amplifier

02.07.02.01.05 02.07.02.06.02 02.07.02.06.02

0001 s/d 0004 0001 s/d 0004 0005

110x100 cm Teleview / SD 627 Teleview / SD 627 X DN Teleview / MDS 236 Brand Teleview Brand Teleview / MDS 236 Brand Teleview / MDS 236 Saffire NEC / NP500 3000 Ansi Lumens BBS BEHRINGER / EURO POWER EP 2500 Behringer / Euro Power EP 2500 Shure Lynksys / Wap 54G Lynnksys / 54G

152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

(5)

v v v v v v v v v v v v v v

v v v v v v v v v v v v v v

Nomor Nama Barang

No. (1)

(2)

Kode Barang


Merk

B

KB

RB

(6)

(7)

(8)

(3)

(4)

(5)

02.09.01.08.58 02.09.01.08.58 02.09.01.15.28 02.09.01.22.18 02.09.01.22.22

0001 0002 0001 s/d 0002 0001 0001

181 Mixer

02.09.01.22.25

0001

182 Micriwave Oven

02.09.01.47.43

0001

183 184 185 186 187 188 189 190 191

Personal Komputer Personal Komputer Personal Komputer Alas Dengan Lampu + Kontak Alas Dengan Lampu + Kontak Alas Dengan Lampu + Kontak Printer Sumersible Pump Sumersible Pump Mini Bus (Penumpang 14 orang ke 192 bawah) Mini Bus (Penumpang 14 orang ke 193 bawah)

02.09.01.47.62 02.09.01.47.62 02.09.01.47.62 02.09.02.04.71 02.09.02.04.71 02.09.02.04.71 02.09.04.04.04 02.02.03.05.05 02.02.03.05.05

0019 s/d 0020 0028 s/d 0030 0031 s/d 0034 0003 s/d 0023 0024 0031 s/d 0032 0012 s/d 0013 0001 s/d 0008 0009 s/d 0010

Macky / 1642 V LZ3 Macky / 1642 V12 OKI / AV 1000 555 Panasonic MACKIE / ONYX 324 Panasonic / Steam Oven Intel / E7500 Asus Intel Core / 7400 Canon / LBP 2900 Grundfos / BASIC 4 Grundfos / 1 PK

02.03.01.02.03

0022

Suzuki / AVP GL

v

02.03.01.02.03

0023

Suzuki / AVP GX/MT

v

194 Sepeda Motor

02.03.01.05.01

0107

195 Sepeda

02.03.02.02.01

0013 s/d 0016

196 Sepeda 197 Sepeda

02.03.02.02.01 02.03.02.02.01

0017 0018

198 Sepeda

02.03.02.02.01

0019

199 Air Conditioning Unit 200 Air Conditioning Unit 201 Air Conditioning Unit

02.04.03.08.24 02.04.03.08.24 02.04.03.08.24

0007 0009 0033

202 Overhead Projektor

02.06.01.05.28

0004 s/d 0007

203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

02.06.02.01.38 02.06.02.01.38 02.06.02.01.46 02.06.02.01.49 02.06.02.01.49 02.06.02.01.54 02.06.02.01.54 02.06.02.01.54 02.06.02.01.54 02.06.02.01.54 02.06.02.02.03 02.06.02.04.01 02.06.02.04.01 02.06.02.04.07 02.06.02.05.02 02.06.02.05.02 02.06.02.05.14 02.06.02.06.03

0004 s/d 0006 0007 s/d 0009 0004 0062 s/d 0067 0131 s/d 0135 0027 0028 0029 0030 0039 0050 0030 s/d 0032 0033 0056 s/d 0064 0025 0026 s/d 0034 0017 0064

176 177 178 179 180

Mixer Mixer Stabilizer Oven Rice Cooker

Kasur Kasur Tikar Sofa Sofa Lemari Pakaian Lemari Pakaian Lemari Pakaian Lemari Pakaian Lemari Pakaian Jam Elektronik Lemari Es Lemari Es Exhause Fan Kompor Gas Kompor Gas Alat Dapur Lain-lain Televisi

HONDA / BEAT CW STANDAR Scott / Scele Spesifikasi Folker / lipat Scott / Scele Canondale / 7 (full bike) Panasonic / 1 PK Panasonic / 1 1/2 PK Panasonik NEC / DLP 2500 Ansi Lumens king koil Swallow Seiko LG / 2 Pintu LG / 2 Pintu Panasonic / 10 Inch Ariston / PNRN Rinnai / 2 tungku New Scarist / Full HD

v v v v v v v v v v v v v v v v

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Nomor Nama Barang

No.

Kode Barang


Merk

B

KB

RB

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235

Loudspeaker Wireless Tiang Bendera Dispenser Dispenser Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain

02.06.02.06.07 02.06.02.06.12 02.06.02.06.32 02.06.02.06.39 02.06.02.06.39 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.07.17

0015 s/d 0016 0006 s/d 0010 0003 0046 s/d 0050 0051 s/d 0053 0534 0535 0536 0537 0538 0701 0702 0703 0704 0001 s/d 0320

v v v

236 Note Book

02.06.03.02.03

0021 s/d 0022

237 Note Book

02.06.03.02.03

0023 s/d 0025

238 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis

02.06.04.07.06

0002 s/d 0016

TOA TOA / ZW 6500 Modena Sanyo Gordein Vertical Blind BONPET / Kapsul HP Pavilion / DV32114TX SONY / VPCEA36FG HANKHA / 864 Uk.1830x915x460 cm TOA Zanuzi / ZHT 910 BRRR Intel / GA-EP45 Intel / Quad 8300 Maspion / Besar EPSON / LQ 2190 Canon / LBP 2900 MODENA Shimizu / PS 128 BIT Sanyo / PH 150 Shimizu / PS 255 Brand Fankin Air Lux / Celup Assip / Celup KAWASAKI / DTRACKER 150S KAWASAKI / DTRACKER 150S KAWASAKI / DTRACKER 150S KAWASAKI / DTRACKER 150S KAWASAKI / DTRACKER 150S Cannondale / RZ One Twenty 3

239 Loudspeaker 02.07.02.01.06 240 Unit Pemancar UHF Transportable 02.07.03.04.02 241 Antena UHF Portable 02.07.03.09.01

0001 0001 0001

242 Ventilation Fan

02.08.01.06.19

0001

243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257

02.09.01.33.14 02.09.01.47.62 02.09.01.47.62 02.09.02.04.71 02.09.02.09.07 02.09.02.12.02 02.09.04.04.04 02.09.04.04.04 02.10.01.11.12 02.02.03.05.02 02.02.03.05.02 02.02.03.05.02 02.02.03.05.05 02.02.03.05.05 02.02.03.05.05

0001 0021 0022 s/d 0027 0025 s/d 0030 0001 s/d 0015 0081 0024 0025 0001 s/d 0005 0015 s/d 0017 0018 0019 0011 0012 s/d 0014 0015 s/d 0026

258 Sepeda Motor

02.03.01.05.01

0142

259 Sepeda Motor

02.03.01.05.01

0143

260 Sepeda Motor

02.03.01.05.01

0144

261 Sepeda Motor

02.03.01.05.01

0145

262 Sepeda Motor

02.03.01.05.01

0146

263 Sepeda

02.03.02.02.01

0020

Portal Press Personal Komputer Personal Komputer Alas Dengan Lampu + Kontak Panci Bendera Merah Putih Printer Printer Dispencer Portable Water Pump Portable Water Pump Portable Water Pump Sumersible Pump Sumersible Pump Sumersible Pump

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Nomor No.

Nama Barang

(1)

(2)

Kode Barang


Merk

B

KB

RB

(7)

(8)

(3)

(4)

(5)

(6)

264 Sepeda 265 Sepeda

02.03.02.02.01 02.03.02.02.01

0021 0022 s/d 0025

v v

266 Sepeda

02.03.02.02.01

0026

267 Filling Besi/Metal

02.06.01.04.04

0247 s/d 0262

268 Alat Penghancur Kertas

02.06.01.05.05

0013 s/d 0014

269 Alat Penghancur Kertas

02.06.01.05.05

0015 s/d 0016

270 Copy Board/Elektrik White Board 271 Copy Board/Elektrik White Board

02.06.01.05.13 02.06.01.05.13

0021 0022

272 Overhead Projektor

02.06.01.05.28

0008

273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

02.06.01.05.28 02.06.02.01.06 02.06.02.01.09 02.06.02.01.10 02.06.02.01.12 02.06.02.01.12 02.06.02.01.12 02.06.02.01.12 02.06.02.01.31 02.06.02.01.38 02.06.02.01.39 02.06.02.01.40 02.06.02.01.45 02.06.02.01.48

0009 0243 s/d 0272 0026 s/d 0027 0057 s/d 0059 0008 s/d 0010 0011 s/d 0013 0014 s/d 0016 0017 s/d 0019 0342 s/d 0371 0024 s/d 0027 0022 s/d 0033 0001 s/d 0012 0002 s/d 0009 0183 s/d 0212

287 Sofa

02.06.02.01.49

0068

288 Mesin Potong Rumput

02.06.02.03.03

0001 s/d 0007

289 Lemari Es

02.06.02.04.01

0034 s/d 0038

290 Kompor Gas

02.06.02.05.02

0035

291 Kompor Gas

02.06.02.05.02

0036

292 293 294 295 296 297 298 299 300

02.06.02.05.04 02.06.02.05.05 02.06.02.05.05 02.06.02.05.05 02.06.02.05.05 02.06.02.05.05 02.06.02.05.05 02.06.02.05.07 02.06.02.06.03

0010 s/d 0014 0006 s/d 0010 0011 s/d 0015 0016 s/d 0020 0021 s/d 0025 0026 s/d 0040 0041 s/d 0060 0004 s/d 0009 0065

301 Televisi

02.06.02.06.03

0066

302 Televisi

02.06.02.06.03

0067

303 304 305 306 307

02.06.02.06.03 02.06.02.06.03 02.06.02.06.08 02.06.02.06.17 02.06.02.06.17

0068 s/d 0071 0072 s/d 0073 0003 0017 0018

Scott / Scale Scott / 6061 Mario folker / Sepeda lipat LION / 44 IDEAL / 2404 ( 4 MM ) IDEAL / 2404 ( 2x15 mm ) BF-041S M-11S Ansi Lumen / DLP 2500 NEC / NP 116 Jepara Multyplek Jepara Minimalis Jepara Springbed 1/2 Biro Florer Flome / Damian dan Athena Tanaka / 338 LG / GN M 492 CLN Green Plasma Rinai Technogas / With Filter Knif Sony / KLV-46 V550 Sony / KLV-32 BX 300 LG Plasma / 42P J350 Toshiba / Regza Toshiba / Regza Behringer Bosch / CCS -CURD Bosch / CCS -CM-ID

Overhead Projektor Kursi Kayu/Rotan/Bambu Tempat Tidur Kayu (lengkap) Meja Rapat Meja Makan Meja Makan Meja Makan Meja Makan Kursi Biasa Kasur Bantal Guling Seprei Meja Biro

Teko Listrik Alat Dapur Lainnya Alat Dapur Lainnya Alat Dapur Lainnya Alat Dapur Lainnya Alat Dapur Lainnya Alat Dapur Lainnya Alat Dapur Lainnya Televisi

Televisi Televisi Sound System Mic Conference Mic Conference

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Nomor Nama Barang

No. (1)

(2)

Kode Barang


(3)

(4)

02.06.02.06.17 02.06.02.06.32 02.06.02.06.39 02.06.02.06.49 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50

0019 s/d 0027 0004 s/d 0068 0054 s/d 0060 0002 s/d 0003 0561 s/d 0589 0590 s/d 0624 0625 s/d 0649 0650 s/d 0674 0675 s/d 0699

317 P.C Unit

02.06.03.02.01

0037 s/d 0048

318 Note Book

02.06.03.02.03

0026

319 Note Book

02.06.03.02.03

0027

320 Note Book

02.06.03.02.03

0028

321 Note Book

02.06.03.02.03

0029 s/d 0030

322 Note Book

02.06.03.02.03

0032

323 Note Book

02.06.03.02.03

0033

324 Printer 325 Printer

02.06.03.05.03 02.06.03.05.03

0016 0017 s/d 0024

326 Printer

02.06.03.05.03

0025 s/d 0032

327 328 329 330 331

Peralatan Jaringan Lain-lain Meja Kerja Pejabat Eselon II Buffet Kayu Buffet Kayu Camera Electronic Alat Pemanas Prosesing / Water 332 Heater

02.06.03.06.06 02.06.04.01.04 02.06.04.07.07 02.06.04.07.07 02.07.01.02.03

0008 0017 s/d 0020 0007 0008 0001 s/d 0002

02.07.01.02.88

0002 s/d 0009

333 Food Trolley

02.09.01.22.26

0001 s/d 0002

308 309 310 311 312 313 314 315 316

334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

Mic Conference Tiang Bendera Dispenser Handy Cam Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain

Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (4) Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (2) Pendingin Ruangan Pesawat Televisi Water Heater Printer Mesin Pompa Air Layar Infocus Sound System Outdoor Lukisan Dinding Notebook Tabung Gas 12 Kg Meja Kerja Meja Rapat Podium

Merk (5)

Bosch / CCS -D-ID Modena / DD-11 Sonny / DCR SX 83 BHS Samarinda HP Compaq / CQ 322L Toshiba / Satelite L635 Toshiba / Satelite L635 Toshiba / Satelite L635 Toshiba / Satelite M 645 ASUS / A43SV-VX 072D Sonny / VPC-YBI 5 AG/S Canon / LBP 2900 Canon / LBP 2900 Canon / Pixma iP1980 ukir kayu jati P 206 L 49 T 212 P 276 L 35 T 210 Canon / EF-S Ariston Bello / BE 2422 E Serving Card / SD516

B

KB

RB

(6)

(7)

(8)

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

02.03..01.02.03 4 Unit

v

02.03.01.05.01

2 Unit

v

02.04.03.08.24 02.06.02.06.03 02.07.01.02.88 02.06.03.05.03 02.02.03.05.02 02.06.01.05.28 02.06.02.06.08 05.18.01.02.01 02.06.03.02.03 02.06.02.05.09 02.06.04.01.04 02.06.04.02.04 02.06.02.06.40

9 Unit 30 Buah 10 Buah 9 Buah 19 Unit 4 Set 1 Set 1 Buah 7 Buah 35 Buah 30 Buah 6 buah 5 Buah

v v v v v v v v v v v v v

Nomor No. (1)

349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397

Nama Barang (2)

Kursi Kayu Serbaguan Sofa Ruang Tengah Sofa Tamu Rumah Dinas Sofa Tamu Sekda Sofa Sice Sofa Tamu Walikota Aquarium Buffet Filling Cabinet CCTV Lukisan Water Heater Elektrik Personal Komputer Lemarin Es Infocus Mesin Potong Rumput Kursi Kerja Pendingin Ruangan Televisi Printer Mesin Pompa Air Infocus Sound System Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (4) Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (4) Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (2) CCTV Televisi Kompor Gas Mesin Laundry Mesin Cuci Homr Theatre Sound System Sound System Lukisan Vacum Cleaner Tabung Pemadam Kebakaran Tangga Pendingin Ruangan Water Dispenser Lemarin Es Meja Makan Kursi Kerja Kursi Makan Tempat Tidur Sofa Lemari Arsip Lemari Pakaian Lamari Pakaian

Kode Barang


(3)

02.06.04.06.01 02.06.02.01.49 02.06.02.01.49 02.06.02.01.49 02.06.02.01.49 02.06.02.01.49 02.06.02.06.31 02.06.04.07.07 02.06.01.04.04 02.06.02.06.22 05.18.01.02.01 02.07.01.02.88 02.09.01.04.62 02.06.02.04.01 02.06.01.05.28 02.06.02.03.03 02.06.04.06.01 02.04.03.08.24 02.06.02.06.03 02.06.03.05.03 02.02.03.05.02 02.06.01.05.28 02.06.02.06.08

(4)

24 buah 16 Buah 6 Set 8 Buah 20 Buah 9 Buah 2 Set 20 Buah 18 Buah 1 Paket 6 Buah 5 Unit 7 Unit 6 Buah 1 Set 11 Set 14 Buah 14 Unit 17 Buah 16 Buah 35 Unit 1 Unit 1 Paket

Merk (5)

B

KB

RB

(6)

(7)

(8)

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

02.03..01.02.03 4 Unit

v

02.03..01.02.03 1 Unit

v

02.03.01.05.01

6 unit

v

02.06.02.06.22 02.06.02.06.03 02.06.02.05.02 02.06.02.03.04 02.06.02.03.04 02.06.02.06.08 02.06.02.06.08 02.06.02.06.08 05.18.01.02.01 02.06.02.03.01 02.06.02.07.01 02.0602.06.37 02.04.03.08.24 02.06.02.06.39 02.06.02.04.01 02.06.02.01.12 02.06.04.06.01 02.06.02.01.12 02.06.02.01.11 02.06.02.01.49 02.06.04.07.06 02.06.02.01.54 02.06.02.01.54

2 Paket 8 Buah 2 Buah 4 Unit 3 Unit 9 Unit 1 Paket 1 Paket 22 Buah 13 Buah 163 Buah 11 Buah 16 Buah 11 Buah 2 Buah 6 Set 51 Buah 6 Set 2 Set 15 Set 3 Buah 3 Buah 7 Buah

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Nomor No. (1)

398 399 400 401 402 403 404 405 406 407

Nama Barang (2)

Lemari Buku Meja Tamu Kitchen Set Mesin Penghancur Kertas Filling Cabinet Printer Jam Besar Infocus Personal Komputer Notebook

Keterangan Kondisi : B : Baik KB : Kurang Baik RB : Rusak Berat

Kode Barang (3)

02.06.04.07.06 02.06.02.01.28 02.06.02.05.08 02.06.01.05.05 02.06.01.04.04 02.06.03.05.03 02.06.02.02.01 02.06.01.05.28 02.09.01.04.62 02.06.03.02.03

Kondisi Register / Jumlah Barang (4)

11 Buah 6 Unit 11 Set 4 Buah 15 Buah 16 Buah 6 Buah 1 Set 5 Bunit 5 buah

Merk (5)

B

KB

RB

(6)

(7)

(8)

v v v v v v v v v v

Kesinambungan RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah 2014-2018 VISI KOTA BANDUNG TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA

VISI SEKRETARIAT DAERAH MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA

MISI KOTA BANDUNG 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.

1.

Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas pubilk yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman.

3.

Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

4.

Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan

MISI KOTA BANDUNG 1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik; 3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.

2.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan

IDENTIFIKASI KEKURANGAN DATA RENSTRA YANG MEMERLUKAN PERBAIKAN ATAU KELENGKAPAN DATA BAB

NO.

YANG PERLU PERBAIKAN

II

1 2 3 4

Data Realisasi Anggaran Setda Tahun 2013 Data Anggaran Setda Tahun 2014 Nomor Perda RPJMD (menunggu) Pada Misi 3 : terdapat kata “efisiensi”, misi akan diukur pula secara kuantitatif, apakah efisiensi akan menjadi indicator kinerja Setda ? Tujuan Renstra Bagian Hukum, apakah sudah final atau akan direvisi ? Sasaran Renstra Bagian Hukum, apakah sudah final atau akan direvisi ? Indikator Kinerja Bagian Hukum No. 7 (bukan kinerja tapi kerja) Indikator Kinerja Bagian PSDA No. 23 dan 25 kurang jelas pernyataannya Indikator Kinerja Bagian Perekonomian No. 27 adalah indicator makro Kota Bandung (apa tidak terlalu berat ?) Indikator Kinerja Bagian Umum dan perlengkapan No. 34 (bagaimana formulasi perhitungannya, agar dijelaskan lebih specifik) Formulasi Analisis SWOT (ALI / ALE) perlu pembahasan lebih lanjut (PM) Pernyataan Strategi dan Kebijakan Bagian Hukum dan HAM belum ada Pernyataan Strategi dan Kebijakan Bagian Umum dan Perlengkapan belum ada Pernyataan Strategi dan Kebijakan Bagian Tata Usaha belum ada Pernyataan Masih ada yang kualitatif, perlu di kuantitatif-kan indicator program Kurang relevan indicator dan targetnya dan kegiatan Perlu perbaikan pernyataannya bila target-nya sudah benar Data awal renstra Ada yang perlu di isi, tapi tidak ada data nya Ada yang tidak perlu di isi Data Target Masih ada yang kosong (perlu dilengkapi) Program / Kegiatan Minimal di isi out put kegiatan (pengisian masih ada yang di isi tahun ke-1 s/d dengan input, tahun ke-5 contohnya penggunaan input pada target kinerja Adm. Umum adalah target waktu seperti 1 tahun atau 12 bulan hal ini tidak tepat karena Waktu adalah Input Output yg cocok utk Adm. Umum antara lain jumlah Paket, jumlah orang, jumlah unit dll. Yang dihasilkan dari program / kegiatan

IV

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 V 15

16 17

LEMBAR PERBAIKAN RANCANGAN RENSTRA SETDA 2014-2018 NO.

Halaman

TERTULIS

SEHARUSNYA

1.

2. Dst.

Bandung, Januari 2014

…………………………………………….

LEMBAR PERBAIKAN DRAFT LAKIP SETDA 2013 NO.

Halaman

TERTULIS

SEHARUSNYA

1.

2.

3.

4.

Bandung, Pebruari 2014

…………………………………………….

PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 2014-2018 Sasaran

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Meningkatnya kinerja penyelenggara an pemerintahan kecamatan

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 3. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.

4.

Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

3. Meningkatnya kinerja penyelenggar aan pemerintahan kelurahan

4. Terwujudnya Harmonisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

5.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

6.

Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

1. Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu 2. Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 3. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 4. Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah Kota Bandung 5. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 6. Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah 7. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan 8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kecamatan 9. Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan 10. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan 11. Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kelurahan 12. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kelurahan 13. Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah 14. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan 15. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah 16. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah 17. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM 18. Kegiatan Koordinasi Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah 19. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan 20. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum 21. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan PerundangUndangan

Sasaran

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

5. Meningkatnya efektivitas organisasi perangkat daerah

7.

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

22. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan PerundangUndangan 23. Penyusunan Anjab dan ABK 24. Penyusunan Instrumen analisis jabatan PNS

6. Di implementasi kan-nya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

8.

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

25. Persiapan dan penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008 26. Pengukuran IKM SKPD 27. Evaluasi Pelayanan Publik

9.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

28. Reformasi Birokrasi (Reviu & Evaluasi) 29. Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah (SPM/SOP/Dll) 30. Evaluasi dan Penataan Ketlembagaan Perangkat Daerah (SOTK) 31. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah 32. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 33. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 34. Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Program Pembangunan Produk Hukum Daerah 7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 11. Program perencanaan pembangunan daerah pemerintah daerah 10.

12. Program Peningkatan Kerjasama 8. Meningkatnyanya fasilitasi dan Antar Pemerintah Daerah koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 9. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri) 13. Program Peningkatan Sistem 10. Meningkatnya Capaian Kinerja pengawasan Internal dan Pengendalian Program Prioritas Kota Bandung Pelaksanaan Kebijakan KDH 11. Meningkatnya Capaian Kinerja “Rencana Aksi Menuju Bandung 14. Program Peningkatan Pengelolaan Juara” Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik 12. Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber 15. Program Pengembangan Nilai Budaya daya alam

35. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)

36. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH

37. Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik 38. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik 39. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

Sasaran

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 16.

18.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 20. Program Sosial Keagamaan 19.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 22. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 23. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif 21.

13. Meningkatnya perekonomian masyarakat/ kota

24.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

25.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

40. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS 41. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama 42. Peningkatan rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial (Jum'at Keliling) 43. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 44. Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 45. Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya 46. Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan 47. Kegiatan Safari Ramadhan 48. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama 49. Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya 50. Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 51. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah 52. Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional 53. Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 54. Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal 55. Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga 56. Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Program Peningkatan dan 57. Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 27. Program Koordinasi Perumusan dan 58. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai Implementasi Kebijakan Ekonomi salah satu Pembangunan Ekonomi 59. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD 26.

Sasaran

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

28.

29. 14. Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat 30. SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 31.

32.

33.

60. Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah 61. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota 62. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa Program Pengembangan Ekonomi 63. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Kreatif dan Teknopolis Informasi 64. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif Program Perbaikan Sistem Administrasi 65. Kegiatan Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan Kearsipan Program Pengembangan Komunikasi, 66. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi dan Media Massa Komunikasi & Informasi 67. Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Program Pembinaan dan 68. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Aparatur 69. Penataan Takah PNSD Program Pelayanan Administrasi 70. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor Perkantoran 71. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor 72. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 73. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 74. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 75. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor 76. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 77. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 78. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan 79. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Prasarana Aparatur 80. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional 81. Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas 82. Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 83. Kegiatan Pengadaan Mebeulair 84. Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur 85. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 86. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Sasaran

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

87. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan 88. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 89. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas 90. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 91. Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan 92. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 93. Kegiatan pembinaan kinerja aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur 35. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36. Program Pengembangan Komunikasi, 94. Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi Informasi dan Media Massa dan informasi 37. Program Peningkatan Pelayanan 95. Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Daerah Negeri 34.

PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 2014-2018 Sasaran

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

1. Meningkatnya efektivitas organisasi perangkat daerah

1.

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

2. Di implementasi kan-nya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

2.

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

3.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1. Penyusunan Anjab dan ABK 2. Penyusunan Instrumen analisis jabatan PNS 3. Persiapan dan penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008 4. Pengukuran IKM SKPD 5. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 6. Reformasi Birokrasi (Reviu & Evaluasi) 7. Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah (SPM/SOP/Dll) 8. Evaluasi dan Penataan Ketlembagaan Perangkat Daerah (SOTK)

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

4.

Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

5.

Program perencanaan pembangunan daerah

9. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah 10. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 11. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR TAHUN 2014

TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 – 2018

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR

TAHUN 2014

TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah pada Pasal 89 ayat (1), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung. Mengingat

:

1. Undang-Undang Pembentukan

Nomor

16

Daerah-Daerah

Tahun Kota

1950 Besar

tentang dalam

lingkungan Propinsi jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang

Nomor

28

tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-undang………

3. Undang-Undang Keuangan

Nomor

Daerah

17

Tahun

(Lembaran

2003

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang

Nomor

32

tahun

2004

tentang

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua

kalinya

dengan

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun 2008; 6. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; 7. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20052025; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah

Propinsi

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah……..

13. Peraturan

Daerah

Kotamadya

Daerah

Tingkat

II

Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; 14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota; 15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom; 16. Peraturan Daerah

Nomor 2

Tahun

2004 tentang

Program Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah (RTRW) Kota Bandung tahun 2004-2013; 17. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah ; 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung; 20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 MEMUTUSKAN Menetapkan :

KEPUTUSAN

SEKRETARIS

DAERAH

KOTA

BANDUNG

TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018. BAB I …………..

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Bandung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung. 3. Walikota adalah Walikota Bandung. 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung. 6. Surat Keputusan adalah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung. 7. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung. 8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 9. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua, komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 10. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam Jangka panjang, Jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. BAB II …………..

B A B II RENCANA STRATEJIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pasal 2 1. Renstra – SKPD merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. 2. Renstra Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepala SKPD Sekretariat

Daerah

dan

Matrik

Program/Kegiatan

Kepala

SKPD

Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II Keputusan ini. Pasal 3 Renstra Sekretariat Daerah berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Pasal 4 1. Renstra

Sekretariat

Daerah

ini

digunakan

sebagai

dasar

untuk

penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah antara lain :

LKPJ,

LAKIP, LPPD dan IPPD; 2. Pengukuran

Kinerja

dalam

Laporan

Kinerja

Pemerintah

Daerah

mencakup indikator kinerja input (masukan) dan output (keluaran); 3. Pengukuran Kinerja untuk indikator kinerja outcome (hasil), dilakukan dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan instansi terkait yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. BAB III …………..

B A B III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal

2014

SEKRETARIS DAERAH

Dr. H. YOSSI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001

Dirumuskan dan disusun :

Recommend Documents