DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
Kebijakan Hukum Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Anugerah Debryansyah Putera, Pujiyono*), Eko Soponyono Hukum Pidana Abstract Money laundering is a crime that seems to be making money or treasure the result of a criminal offense or illegitimate money made as if money or possessions that looks legitimate and lawful. Money laundering known first time when Al Capone a mafia in the United States that conceals the money of a deed unauthorized placed in a laundry companies. Since then known criminal act of money laundering. In 1988, Vienna Convention was held about the eradication of narcotics trade which then leads to money laundering. After that, the money laundering arrangements in the world was started and in 2002, Indonesia bore legal products about eradication criminal act money laundering namely Law of the Republic of Indonesia Number 15 Year 2002 Regarding the Crime of Money Laundering as replaced with Law of the Republic Indonesia Number 25 Year 2003. This journal going to talk about policy criminal law of money laundering according to regulation that is now used namely Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2010 Regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering. It also compare with Malaysia’s Anti Money Laundering Act Number 2011 with a purpose to adopt a few things that do not exist in the current regulation to which it should be. Based on the research, there are several factors that still must be repaired in policy on this legal normative to be able to address money laundering in Indonesia especially in matters of a criminal offense, criminal liability and punishments. Law enforcements of money laundering using normative law still contained some weakness and should be changes in order to tackle money laundering and obtain the maximum results in the eradication of money laundering. Keyword : money laundry ,law *)Supervisor Insurers Journal
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
I.
PENDAHULUAN
lahirnya sebuah lembaga FATF yang
Pencucian uang dikenal sejak tahun
diprakarsai oleh negara G7 yang
1920
berpusat di Paris Perancis sebagai
di
Amerika
Serikat
yang
dilakukan oleh penjahat bernama Al
hasil
Capone dimana ia menyembunyikan
Kemudian pada tahun 1990 FATF
uang hasil dari kejahatannya kedalam
mengeluarkan Forty Reccomendations
tempat
Hal
yang digunakan untuk acuan dalam
tersebut dilakukan untuk mengelabui
memberantas tindak pidana pencucian
penegak hukum disana dan untuk
uang secara universal. Pada tahun
terhindar dari pajak yang dimintakan
2003 Indonesia dimasukkan kedalam
kepada
Kemudian
daftar negara yang tidak kooperatif
sampailah pada tahun 1984 yang pada
dalam memberantas tindak pidana
saat itu istilah money laundering
pencucian uang. Padahal pada tahun
populer
pizza
2002 Indonesia telah memiliki UU
connection dimana seorang penjahat
No. 15 Tahun 2002 akan tetapi UU
menyembunyikan
dengan
tersebut mendapat tentangan dunia
transaksi yang begitu rumit dengan
internasional beserta tentangan dari
menaruhkan uangnya di sejumlah
FATF.
bank di swiss dan italia. Pada tahun
Indonesia merubah dengan UU No. 25
1986 lahirlah suatu peraturan untuk
Tahun 2003 yang sesuai dengan forty
memberantas tindak pidana pencucian
reccomendations
uang yang pertama di amerika serikat
oleh FATF dan membentuk lembaga
dan didunia. Kemudian para tahun
khusus untuk menanganinya yakni
1988 lahirlah konvensi wina yang
PPATK. Kemudian pada tahun 2010
merupakan konvensi pertama di dunia
yakni dengan diubahnya dengan UU
untuk
perdangan
No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan
narkoba dan tindak pidana pencucian
dan pemberantasan tindak pidana
uang
konvensi
pencucian uang yang diharapkan dapat
mengkriminalisasi
mencegah dan memberantas tindak
pencucian
uang.
pidana
pencucian
Setahun setelah itu pada tahun 1989
dalam
hal
pencucian
Al
Capone.
dengan
kasus
uangnya
memberantas
yang
pertama tindak
pakaian.
merupakan
yang pidana
kesepakatan
Sampai
dari
UNDCP.
pada
yang
akhirnya
dikeluarkan
uang
terutama
kewenangan
PPATK
diperkuat
II.
untuk
mencegah
dan
adalah
deskriptif
analitis
yaitu
memberantas tindak pidana pencucian
menggambarkan keadaan dari objek
uang.
yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor
PERUMUSAN MASALAH
yang
Berdasarkan
uraian
diatas
mempengaruhi
data
yang
maka
diperoleh itu dikumpulkan, disusun,
permasalahan yang diangkat adalah
dijelaskan kemudian dianalisis. Dalam
sebagai berikut yakni :
pengumpulan data penulis memerlukan
1. Kebijakan
Formulasi
data yang bersumber dari buku-buku,
Hukum Pidana Pencucian
literatur, dan pendapat ahli hukum
Uang
Undang-
yang berkaitan dengan penelitian ini,
Undang Nomor 8 Tahun
ataupun sumber lain yang ada di
2010 tentang Pencegahan
lapangan
dan Pemberantasan Tindak
keberhasilan dan efektivitas penelitian,
Pidana Pencucian Uang ?
yang digunakan dalam penelitian ini
Menurut
2. Kebijakan Hukum
tindak
adalah data sekunder. Sumber berasal
hukum
dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun
penanggulangan pidana
menunjang
Formulasi Pidana
pidana
untuk
pencucian
uang yang akan datang ?
2010
Tentang
Pencegahan
Pemberantasan
Tindak
Pencucian
Uang,
Reccomendations
III. METODE PENELITIAN
dan Pidana Forty
+
Nine
Metode penelitian yang dipergunakan
Reccomendations of Financial Action
dalam penelitian hukum ini adalah
Task
pendekatan hukum yuridis normatif,
Laundering Act of Malaysia 2001.
yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah–kaidah
Anti
Money
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis akan membahas
suatu
mengenai kebijakan hukum pidana
pendekatan yang mengacu pada hukum
pencucian uang yang dibagi kedalam 2
dan
(dua) sub bagian yakni :
yuridis
yang
dan
ada.
Pendekatan
hukum
Force
adalah
peraturan
perundang-undangan
1
Spesifikasi penelitian
yang berlaku.
yang digunakan dalam penelitian ini
A. Pada
tahun
2010
dengan
diubahnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
1
Roni Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
yang selanjutnya disebut dengan
“pelanggaran”
UU PPTPPU. Formulasi tindak
pencucian
uang.
pidana pencucian uang menurut
permasalahan
kualifikasi
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
pidana ini Barda Nawawi Arief
Tentang
mengemukakan
Pencegahan
Pemberantasan
dan
Tindak
tindak
pidana Terkait tindak
bahwa
Pidana
adanya
Pencucian Uang diawali dengan
yuridis
pengertian
menimbulkan masalah/konsekuensi
mengenai
pencucian
penetapan
tidak
dikhawatirkan
uang itu sendiri. Dalam Pasal 1
yuridis
angka ke 1 dalam Undang-Undang
konsekuensi
ini
yang
maupun
dimaksud dengan Pencucian Uang
formal.
2
adalah sebagai berikut ;
permasalahan
menyebutkan
bahwa
“Pencucian Uang adalah
kualifikasi
dalam
akan
praktik, yuridis
baik materiil
konsekuensi Dengan
kualifikasi
yuridis
kata
tidak
lain adanya
“kejahatan”
atau
segala perbuatan yang memenuhi
“pelanggaran” akan berimplikasi
unsur-unsur tindak pidana sesuai
pada penerapan ancaman pidana
dengan ketentuan dalam Undang-
terhadap percobaan tindak pidana
Undang ini.”
yang
Berarti
tindak
pidana
dilakukan.
Seharusya
mengenai pencantuman kualifikasi
pencucian uang adalah yang sesuai
“kejahatan”
dengan Undang-Undang No. 8
dalam undang-undang ini perlu
Tahun 2010 Tentang Pencegahan
dilakukan
dan Pemberantasan Tindak Pidana
permasalahan
Pencucian Uang. Didalam Undang-
terjadi pada tahap pelaksanaannya
Undang ini mengatur tentang dua
nanti.
(2) jenis tindak pidana pencucian uang
yakni
Tindak
Pidana
atau
“pelanggaran”
untuk yang
menghindari potensial
Didalam UU PPTPPU ini juga terdapat perluasan terhadap
Pencucian Uang dan Tindak Pidana
predicate
Lain yang berkaitan dengan Tindak
pidana
offences pencucian
dari
tindak
uang
yang
Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi, dalam UU PPTPPU
ini
tidak
terdapat
perbedaan antara “kejahatan” dan
2
Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. (Kencana, Jakarta : 2010), hlm. 196.
terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, dan
korporasi
Pasal 4 UU PPTPPU ini. Akibat
perbuatan
dari perluasan predicate offences
“pembantuan”, dan “permufakatan
tersebut
jahat” yang terdapat dalam Pasal
menyebabkan
bertambahnya dapat
perbuatan
dikatakan
pencucian PPTPPU
tindak
uang. ini
Dalam
juga
yang
melakukan “percobaan”,
yang
10 yang hanya mengatur subjek
pidana
hukum “setiap orang” saja tidak
UU
dilengkapi dengan korporasi.
mengatur
Ancaman
pidana
yang
kriminalisasi terhadap pelaku yakni
diberikan kepada korporasi tersebut
badan hukum yang melakukan
berbeda dengan ancaman pidana
tindak pidana pencucian uang.
yang diberikan kepada seseorang.
Korporasi yang melakukan tindak
Korporasi diancam dengan pidana
pidana pencucian uang terdapat di
seperti apa yang terdapat dalam
dalam Pasal 6 apabila korporasi
Pasal 7 yakni pidana pokoknya
tersebut
denda
melakukan
perbuatan
paling
banyak
sebagaimana yang terdapat dalam
Rp100.000.000.000,00
Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4
miliar rupiah) dan pidana tambahan
beserta pidana dijatuhkan kepada
berupa berupa: a. pengumuman
korporasi apabila tindak pidana
putusan
pencucian uang a. dilakukan atau
sebagian atau seluruh kegiatan
diperintahkan
Personil
usaha Korporasi; c. pencabutan izin
Pengendali Korporasi; b. dilakukan
usaha; d. pembubaran dan/atau
dalam rangka pemenuhan maksud
pelarangan
dan tujuan Korporasi; c. dilakukan
perampasan aset Korporasi untuk
sesuai dengan tugas dan fungsi
negara; dan/atau f. pengambilalihan
pelaku atau pemberi perintah; dan
Korporasi oleh negara. Sementara
d.
perseorangan
oleh
dilakukan
memberikan Korporasi.
dengan manfaat
Didalam
dipertanggungjawabkan
maksud
hakim;
(seratus
b.pembekuan
Korporasi;
diancam
e.
dengan
bagi
pidana penjara maksimal 20 (dua
korporasi
puluh tahun) dan denda paling
sebagai
banyak adalah Rp. 10.000.000.000
pelaku tindak pidana pencucian terdapat kelemahan dalam UU PPTPPU ini yakni dalam hal
(lima miliar rupiah). B. Formulasi kebijakan hukum pidana penanggulangan
tindak
pidana
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
1.
pencucian uang yang akan datang.
perluasan dari rekomendasi
Pada permasalahan yang kedua ini
FATF.
Dalam
hal
penulis
pertanggungjawaban
pidana
ingin
membandingkan
antara UU PPTPPU dengan Forty
Forty
+
Reccomendations
Nine
Reccomendations
of
+
Nine FATF
Financial Action Task Force dan
hanya
UU PPTPPU dengan Anti Money
pertanggungjawaban
Laundering Act of Malaysia 2001
kepada
terutama
melakukan
dalam
hal
mengatur pidana
manusia
yang
tindak
pidana
kriminalisasi,pertanggungjawaban
saja. Menurut UU PPTPPU
pidana, dan pemidanaan.
subyek dari tindak pidana
Perbandingan
antara
UU
adalah bisa ditujukan kepada
PPTPPU dengan Forty +
manusia dan korporasi. Tidak
Nine
of
hanya korporasi saja yang
Financial Action Task Force.
dapat dipidana akan tetapi,
Perbandingan
antara
UU
pengurus
dari
korporasi
PPTPPU
dalam
hal
tersebut
dapat
dipidana
Reccomendations
ini
kriminalisasi,
apabila pidana denda yang
pertanggungjawaban pidana,
dijatuhkan kepada korporasi
dan pemidanaan. Forty +
tersebut tidak dapat dibayar
Nine Reccomendations FATF
oleh korporasi itu. Dalam hal
hanya
mengatur
pemidanaan Forty + Nine
pidana
yang
tindak
berdasarkan
Reccomendations
FATF
pada Konvensi Wina dan
hanya
pidana
Konvensi
minimal
khusus
terhadap
Didalam UU PPTPPU ini
pelaku
tindak
pidana
hanya
pencucian uang yakni dasar
Kolombo
saja.
memberikan
penjelasan
mengenai
mengatur
dipidananya
seseorang
pengertian dari tindak pidana
berdasarkan kejahatan yang
pencucian
yang
ancaman pidananya minimal
tercantum dalam Pasal 1
enam (6) bulan. Akan tetapi
angka
UU
menurut UU PPTPPU tidak
PPTPPU hal tersebut terdapat
mengatur adanya pemidanaan
ke
uang
1
dalam
minimal
khusus
yakni
bahwa
pidana
pola
uang berasal dari perbuatan
maksimal
dengan
pidana
yang
pidana
tindak
mengatur pemidanaan kepada
maksimal
melawan
pencucian
hukum
terbukti
diberikan adalah 20 (dua
dengan AMLA yang merujuk
puluh tahun) penjara dan
kepada Serious Offence atau
denda
Foreign
maksimal
100.000.000.000
Rp. (Seratus
Miliyar Rupiah). 2.
menyakini
Perbandingan
Serious
Offence
terhadap Predicate Offences nya. Sedangkan UU PPTPPU
antara
UU
merujuk kepada Predicate
PPTPPU dengan Anti Money
Offences didalam Pasal 2 UU
Laundering
2001
PPTPPU tidak membedakan
Malaysia. Perbandingan ini
apa itu Serious Offence dan
adalah yang terdapat pada
Foreign
kriminalisasi,
Predicate
Act
pertanggungjawaban,
Serious
Offences.
Offences
dari
dan
AMLA bisa dibilang lebih
Dalam
lengkap karena menerangkan
perumusan dari tindak pidana
secara inplisit tentang tindak
antara AMLA dengan UU
pidana asal apa saja yang
PPTPPU memiliki rumusan
menjadi tindak pidana asal
yang hampir sama. Akan
dari tindak pidana pencucian
tetapi,
uang. Sedang UU PPTPPU
pemidanaan.
didalam
mengatur
AMLA
percobaan
dan
dalam
Pasal
2
mengatur
pembantuan didalam 1 Pasal
Predicate
saja. Hal ini sangat berbeda
tindak
sekali
yang
menjelaskan secara eksplisit
UU
mengenai perbuatan apa saja
dengan
yang dapat dikenakan tindak
dengan
terdapat
apa
didalam
PPTPPU membedakan
Pasal
antara
Offences pidana
pidana
atau asalnya
pencucian
uang
tindak pidana percobaan dan
melainkan
pembantuan di Pasal yang
secara
berbeda. Dalam UU PPTPPU
perbuatan asalnya yang dapat
dan
dikenakan
AMLA
sama-sama
menjelaskan
tersirat
tindak
mengenai
pidana
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
pencucian uang dan apabila
penjara maksimal lima tahun
tidak tercantum dalam UU
dan/atau denda lima juta
PPTPPU ini
ringgit malaysia. Sedangkan,
maka sesuai
dengan Pasal 2 ayat (1) poin
UU
Z dengan mengatur tindak
ancaman
pidana lain yang diancam
maksimal 20 (dua puluh)
dengan pidana 4 (empat)
tahun dan denda maksimal 10
tahun atau lebih yang dapat
(sepuluh)
dikenakan
pidana
Tidak hanya itu saja didalam
pencucian uang menurut UU
AMLA dan UU PPTPPU
PPTPPU.
terdapat
tindak
Masalah
PPTPPU memberikan pidana
penjara
miliyar
pula
rupiah.
perbuatan
pertanggungjawaban
percobaan, pembantuan dan
korporasi di kedua instrumen
permufakatan jahat. Didalam
hukum yang terdapat dalam
AMLA
tabel diatas memang sudah
pembantuan
mengatur sangat jelas. Akan
permufakatan
tetapi,
korporasi
menurut
perbuatan
tertentu saja, sedangkan di
percobaan, pembantuan, dan
dalam UU PPTPPU mengatur
permufakatan
tindak
apabila
melakukan
Pasal
10
terhadap
jahat UU
PPTPPU
dan jahat
tindak
pidana
diatur pidana
percobaan,
pembantuan
dan
pidana
permufakatan jahat di Bab II
pencucian uang maka akan
UU PPTPPU yang merujuk
terjadi kebimbangan dalam
kepada Pasal 3, Pasal 4, Pasal
menentukan ancaman pidana
5 mengenai ancaman pidana
apa yang akan diterapkan
dan
kepada korporasi tersebut.
dilakukan.
ancaman diberikan
tindak
sesuai
percobaan,
pidana kedua
yang peraturan
baik itu AMLA dan UU PPTPPU perbedaan.
diatas
perbuatan
yang
V. PENUTUP KESIMPULAN Setelah dilakukan pemaparan
terdapat
dan penjelasan diatas maka Dalam UU
AMLA
PPTPPU ini tidak ada perbedaan
memberikan ancaman pidana
kualifikasi
delik
antara
kejahatan
dengan pelanggaran mengenai tindak
tetapi Indonesia menerangkan secara
pidana pencucian uang. Hal yang
eksplisit hal ini terbukti dengan Pasal 2
demikian
menimbulkan
ayat (1) huruf Z. AMLA memberikan
konsekuensi yuridis karena apabila
ancaman pidana terhadap tindak pidana
merujuk kedalam sistem induknya
pencucian uang dengan pidana penjara
yakni
dimaksud
maksimal 5 (lima) tahun penjara atau
yang dianggap
denda 5 (lima) juta ringgit malaysia
akan
KUHP
yang
perbuatan-perbuatan
kejahatan dirumuskan dalam buku II
atau
KUHP dan pelanggaran dalam buku III
sedangkan
KUHP.
ancaman pidana nya yakni
Dalam
UU
PPTPPU
ini
dapat
dikenakan menurut
keduanya
UU
PPTPPU pidana
mengenal 2 (dua) subjek hukum yakni
penjara paling lama 20 (dua puluh)
manusia dan korporasi sebagai subjek
tahun
hukum. UU PPTPPU ini mengatur
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
tentang
rupiah).
ancaman
pidana
terhadap
dan
denda
paling
banyak
perbuatan percobaan, pembantuan dan
SARAN
permufakatan jahat yang diancam sama
Tindak
dengan pidana yang telah selesai
merupakan kejahatan yang membuat
dilakukan
dampak sanga signifikan dalam hal
dalam
tindak
pidana
pencucian uang.
Pidana
Pencucian
Uang
perekonomian suatu negara. Pencucian
Perbandingan
UU
uang tidak seperti halnya perampokan,
PPTPPU dengan AMLA milik dari
pencurian, atau pembunuhan yang
Malaysia juga terdapat perbedaan yang
langsung berdampak pada korbannya
signifikan dimana AMLA mengatur
dan
tentang krimininalisasi dalam satu
korbannya.
Pasal yakni dalam Pasal 4. AMLA
adalah
milik Malaysia mengatur secara inplisit
berpengaruh dalam hal penegakan
mengenai
hukum melalui tindak pidana karena
Predicate
antara
Offences
dari
menimbulkan
Kebijakan tahapan
kebijakan
menerangkan tindak pidana apa saja
Peranan
yang
perbuatan-perbuatan
Offences
dijadikan
dalam
tindak
Predicate
formulasi atau
bagi
Formulasi
yang
tindak pidana pencucian uang dengan
dapat
kerugian
sangat
terdiri
kebijakan yang
dari
tentang dilarang,
pidana
Perencanaan/kebijakan tentang sanksi
pencucian uang. Sementara Indonesia
apa yang dapat dikenakan terhadap
dalam UU PPTPPU hampir sama akan
pelaku perbuatan terlarang itu, dan
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
Perencanaan/kebijakan prosedur peradilan
atau
tentang
mekanisme
pidana
dalam
sistem rangka
---------,Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. (Jakarta : Kencana, 2010)
penegakan hukum pidana. oleh karena itu diharapkan peraturan tindak pidana pidana
pencucian
uang
dilakukan
diskusi dan sosialisasi dengan para ahli hukum dan masyarakat karena upaya ini dianggap penting karena dapat dikritisi dan hasil dari itu dapat digunakan untuk membuat peraturan tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat karena apabila kita ingat hukum yang efektif merupakan hukum yang digali dari nilai-nilai yang terdapat dimasyarakat sehingga tidak dapat
terjadi
pertentangan
antara
hukum positif yang ada dengan nilai-
---------,Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang – Undangan. (Semarang : Elangtuo Kinasih, 2012) ---------,Perbandingan Hukum Pidana. (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) Harmadi, Kejahatan Pencucian Uang. (Malang : Setara Press, 2011) Serikat, Nyoman Putra Jaya, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008) Sjahdeni, Sutan Remi, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007)
nilai yang terdapat dimasyarakat. VI. DAFTAR PUSTAKA
Soedarto. Hukum dan Hukum Pidana. (Bandung : Alumni, 1977)
Buku-Buku Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang. (Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, 2008) Nawawi, Arief Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. (Jakarta : Kencana 2010) ---------,Tindak Pidana Pencucian Uang. (Semarang: Percetakan Oetama, 2010)
Peraturan Perundang-undangan Hukum Internasional
dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Konvensi Palermo tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terorganisir Transnasional
Forty
www.wikipediaindonesia.com
+ Nine Reccomendations of Financial Action Task Force (FATF)
Website
www.ppatk.go.id
Anti Money Laundry Act of Malaysia 2001 Konvensi Wina tahun 1988 tentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika
www.bnm.gov.my
