DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
PERANAN PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA DAN AFRICAN UNION (AU) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK BERSENJATA NONINTERNASIONAL DI DARFUR, SUDAN
Balqis Hanya Alfiana, Joko Setiyono*), Elfia Farida Hukum Internasional Abstract Non-International armed conflict that occured in Darfur Sudan is the continued conflict between Northern Sudan and Southern Sudan. It seemed a coincidence that the Darfur crisis broke out soon after the signing of Machakos Protocol, 20 July 2002. The conflict involving the Sudan’s government aided militant group called the Janjaweed against the rebel Sudan Liberation Movement / Army (SLM / A) and the Justice Equality Movement (JEM) which is based on the struggle for natural resources between community groups Arab and groups nonArab who’s live in Darfur. Janjaweed accused of human rights violations, including torture, kidnapping, rape, looting and other. This became the international spotlight. Therefore, the United Nations (UN) and African Union (AU) decided to intervention in to Darfur conflict by acting as a mediator to reach a peace agreement between Sudan’s government, SLM/Aand JEM. The Sudanese government presurred by United Nations and the African Union to support ongoing Peacekeeping Operation. UNAMID managed to bring peace to the Sudan by signing the "Doha Document" on February 23, 2010 in Doha, Qatar. This document contains the ceasefire agreement and agreed to work toward a full peace agreement by the Sudanese government, the Janjaweed, the SLM / A and JEM. keywords: United Nations, African Union (AU), Non-International Armed Conflict, Darfur-Sudan. *)Supervisor Insurers Journal
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
I.
dilatarbelakangi
Pendahuluan
oleh
perebutan
Konflik Darfur yang terjadi di
sumber daya alam sejak tahun 1990-
Sudan bukan dilatarbelakangi oleh
an. Hal ini terus berlanjut hingga pada
permasalahan etnis dan agama namun
tahun
2001
suku-suku
nonarab
yaitu:1
tergabung dalam suatu gerakan yang
pertama, adanya konflik lama yang
menamakan dirinya sebagai gerakan
terjadi
dekade
Darfur Liberation Front (DLF) yang
diantara suku-suku berkaitan dengan
kemudian gerakan tersebut berganti
perebutan sumber daya alam yang
nama
meliputi tanah, padang gembalaan dan
Movement/Army
masalah
mengedepankan visi “Sudan Baru”,
oleh
tiga
faktor
dalam
air.
utama,
beberapa
Kedua,
adanya
menjadi
Liberation
(SLM/A)
yang
pusat di Khartoum yang membuat
sekularisme dan persamaan antara
terjadinya
semua warga negara.3 Gerakan ini
dan
persatuan,
dengan
marjinalisasi Darfur oleh pemerintah
kezaliman
pro
Sudan
ketidakadilan bagi penduduk Darfur.
kemudian
Ketiga, adalah faktor dari luar yaitu
kelompok pemberontak yakni Sudan
pertarungan
Amerika
Liberation Movement / Army (SLM/A)
Serikat-Eropa (Perancis, Inggris dan
dan Justice and Equality Movement
Jerman)
(JEM).
pengaruh
dalam
Mereka
terbagi
demokrasi,
menjadi
dua
memperebutkan wilayah Darfur yang
Konflik yang terjadi Darfur
notabene merupakan kawasan yang
melibatkan pemerintah Sudan yang
kaya akan sumber minyak, uranium
dibantu oleh milisi Janjaweed (suku
dan gas.2
Arab)
Pergesekan kecil di wilayah
melawan
kelompok
pemberontak bersenjata yakni SLM
Darfur mulai terjadi diantara warga
dan
penduduk
mendapat sokongan dana, logistik
setempat
yang
Janjaweed
disinyalir
serta senjata dari pemerintah Sudan.4
1
Maklumat Politik Sudan, http://hizbuttahrir.or.id/2008/08/14/maklumat-politik-sudan/, diakses pada tanggal 14 Agustus 2008. 2 Minyak dan Konspirasi Memecah Sudan Dibalik Konflik Darfur, http://banghadi.web.id/home/index.php?option=co m_content&task=view&id=78, diakses pada tanggal 18 Desember 2012.
JEM.
3
Abdul Hadi Adnan, Penyelesaian masalah Sudan Selatan dan Krisis di Darfur, UNPAS, 6 Mei 2006, halaman 5. 4 Michael Clough, Darfur: Whose Responsibility to Protect?, Human Right Watch, 20 Januari 2007, halaman 3.
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
Seiring berjalannya waktu
masyarakat sipil setempat.7 Coalition
status konflik Darfur bergeser dari
Of Internal Justice memperkirakan
konflik internal
menjadi konflik
jumlah korban akibat konflik ini
bersenjata noninternasional. Sebuah
mencapai ratusan ribu jiwa dan lebih
konflik bersenjata noninternasional
dari
bisa diartikan suatu situasi dimana
tempat
terjadi
mengungsi ke negara Chad.8
sengketa
bersenjata
antara
angkatan
pemerintah
yang
2.000.000 orang kehilangan tinggalnya
dan
terpaksa
sah
PBB merasa bertanggung jawab
melawan kelompok bersenjata yang
atas apa yang terjadi di Darfur.
terorganisir (organized armed groups)
Dengan menggandeng African Union,
di dalam suatu wilayah negara.
5
PBB
bersama-sama
ingin
Secara eksplisit konflik bersenjata
mewujudkan perdamaian di Darfur.
noninternasional diatur di dalam Pasal
Kedua
3 keempat Konvensi Jenewa 1949 dan
memutuskan untuk ikut campur dalam
Protokol tambahan II 1977.
menyelesaikan konflik ini dengan
Konflik
ini
organisasi
tersebut
terlambat
menjadi mediator diantara para pihak
diperhatikan dunia internasional, baru
yang bersengketa. Namun ketika jalur
pada bulan Juli 2003 ketika milisi
mediasi tidak juga menunjukkan hasil
Arab
yang baik, PBB melalui DK-PBB
Janjaweed
melancarkan
sejumlah serangan terhadap warga di
menurunkan
Darfur, dunia mulia tersentak. Konflik
untuk berjaga-jaga di wilayah Darfur,
ini
mengusahakan
dimasukkan kedalam
pelanggaran adanya
HAM
sebagai
berat
pembunuhan,
pemerkosaan bentuk
kategori
bahkan
karena
perundingan
penjarahan,
perdamaian.
pasukan
perdamaian
perundinganuntuk
mencapai
dianggap
genocide6
yang
II.
dilakukan oleh milisi Arab kepada
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka selanjutnya
akan
dibahas
dua
5
Arlina Permatasari, et.all., Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta : ICRC, 1999) halaman139. 6 Genosida dalam Kamus Hukum adalah Suatu peristiwa pembunuhan atau pemusnahan besarbesaran yang direncanakan terhadap suatu golongan bangsa oleh bangsa lain karena perbedaan ras, agama,atau etnik.
7
Konflik Sudan sangat kompleks, Suara Merdeka, diakses pada tanggal 29 Juli 2004. 8 Arvid Ekengard, The African Union Mission in SUDAN (AMIS): Experiences and Lessons Learned, FOI, August 2008, page 11-13.
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana
peranan
African
PBB
Union
dan dalam
penyelesaian konflik bersenjata di Darfur Sudan?
dilakukan oleh PBB dan African Union dalam menyelesaikan konflik Darfur.
Dalam
oleh PBB dan African Union menyelesaikan
konflik
bersenjata di Darfur Sudan?
PBB dan African Union tidak hanya melakukan Peace Making saja namun juga
melakukan
Metode Penelitian Metode
yang
metode pendekatan yuridis normatif legal
research.
Metode
ini
merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap data primer, data sekunder dan data tersier.
organisasi
setiap mediasi yang dilakukan untuk mencapai perdamain diantara pihakpihak
yang
Janjaweed
bersengketa
yang
penelitian ini adalah analisis deskriptif yang selanjutnya kualitatif.
dianalisis secara
Sehingga
hasilnya
digambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peran dari dan
African
menyelesaikan
Union
konflik
dalam
bersenjata
noninternasional di Darfur.
yakni
disponsori
oleh
pemerintah Sudan dan pemberontak yang terdiri dari dua kelompok besar yaitu Sudan Liberation Movement / Army (SLM/A) dan
Spesifikasi yang digunakan dalam
PBB
kedua
tersebut selalu berperan penting dalam
penelitian
digunakan dalam penelitian ini adalah
atau
Peacekeeping
Operation. Selain pengiriman bantuan kemanusiaan,
III.
melakukan
intervensinya ke dalam konflik Darfur,
2. Apakah hambatan yang ditemui
dalam
bersenjata noninternasional di Darfur Sudan Telah banyak usaha yang
Justice and
Equality Movement (JEM). Tidak jarang
PBB
dan
African
Union
menjadi otak dalam perundinganperundingan kesepakatan perdamaian seperti Protokol Machakos, Deklarasi Nairobi, Sidang Khusus Sudan hingga Darfur Peace Agreement. Namun karena situasi dan kondisi Darfur yang semakin pelik konflik ini memaksa dunia internasional bertindak lebih
IV.
Hasil dan Pembahasan
A. Peranan PBB dan African Union dalam menyelesaikan konflik
dengan
menggunakan
militernya, menciptakan
kekuatan
yang
akhirnya
sebuah
Peacekeeping
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
Operation. Operation
Peacekeeping
dilakukan
Darfur. AMIS sendiri telah terbentuk
dengan
dan disahkan sejak tanggal 25 Mei
melibatkan pasukan perdamaian yang
2004. Kedua, pasukan perdamaian
terdiri dari personel militer yang tidak
yang diberi nama United Nation
memiliki daya serang dan dipimpin
Mission in the Sudan (UNMIS).
langsung oleh PBB. Pasukan ini
Pasukan
dikirimkan ke daerah yang berkonflik
Resolusi DK-PBB 1590 (2005) pada
sebagai pasukan penjaga perdamaian
tanggal
dan tidak memihak pada salah satu
maksud untuk membantu AMIS dalam
dari pihak yang sedang bertikai.
berjaga-jaga
Penempatan sejumlah pasukan
ini
24
terbentuk
Maret
di
melalui
2005
wilayah
dengan
konflik.
Pasukan UNMIS terdiri dari 10.000
perdamaian secara bertahap ke titik-
pasukan militer dan
titik rawan konflik sesuai mandat PBB
berjumlah 715 pasukan dengan masa
yang tertuang dalam resolusi DK-PBB
aktif
1556 (2004), Resolusi DK-PBB 1564
melaksanakan
(2004),
Resolusi
DK-PBB
1590
pasukan
(2005),
Resolusi
DK-PBB
1706
menjaga stabilitas keamanan daerah
(2006),
Resolusi
DK-PBB
1769
yang
selama
6
militer
sedang
polisi
bulan
yang
dalam
misinya
sebagai
yang
bertugas
berkonflik.
Ketiga,
(2007), dan Resolusi DK-PBB 1828
melalui Resolusi 1769 (2007)
(2008).
Peacekeeping
membentuk United Nations African
Operation yang terbentuk selama
Union Mission in Darfur (UNAMID)
berjalannya
yang merupakan tentara gabungan
Ada
tiga
konflik
di
Darfur.
Pertama, berdasarkan Resolusi PBB
DK-PBB
1564 (2004) DK-PBB menyambut
Pembentukan
baik kepemimpinan African Union
diharapkan akan menjadi kekuatan
dalam usahanya untuk membantu
baru untuk membantu AMIS dalam
penghentian konflik Darfur dengan
menjaga,
memberikan izin yang seluas-luasnya
mengusahakan sebuah perdamaian di
kepada
Darfur.
pasukan
Operation bernama Sudan
African
Peacekeeping Union
yang
African Union Mission in (AMIS)
untuk
melakukan
penjagaan di setiap penjuru wilayah
dan
African
PBB
UNAMID
memelihara
Union. ini
dan
B. Hambatan yang ditemui oleh PBB dan African Union dalam menyelesaikan konflik di Darfur Sudan
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
Berdasarkan Peace Making
usaha
misi perdamaian di Darfur.
dan Peace Keeping
Personel militer yang kurang
yang dilakukan oleh PBB dan African
serta
Union
dari personel UNAMID di
dalam
mengakhiri
konflik
Darfur di Sudan, ada beberapa hal
lapangan
permasalahan yang baik langsung
personel yang ada ditempat
maupun
kewalahan akibat serangan-
tidak
hambatan
langsung dalam
menjadi mencapai
mengakibatkan
serangan
yang
terus
perdamaian dan keamanan di Darfur.
dilancarkan oleh Janjaweed,
Hambatan-hambatan
SLM/A dan JEM. Akhirnya
dibedakan hambatan
tersebut
menjadi internal
dua, dan
yaitu
hambatan
eksternal.9
UNAMID
tidak mampu
meng-cover wilayah-wilayah konflik secara merata karena
1. Permasalahan internal yang menjadi hambatan bagi PBB dan African Union dalam menyelesaikan konflik Darfur. a. Mobilitas pasukan perdamaian. peralatan
senjata dan alat angkut yang dimiliki
oleh
pasukan
perdamaian
menghambat
usaha
Keeping
Peace
di
Darfur..
tergabung
memadai dan wilayah Darfur yang sangat luas. Adanya kekuatan
militer
awal
dijalankannya suatu Peace Keeping
Operation
dapat
agar
menghalangi
kemungkinan gangguan
munculnya yang
secara
dapat
merusak
keseluruhan misi.
personel dalam
sangat
pada
potensial
b. Kurangnya personel. Jumlah
jumlah personel yang tidak
penting
Kurangnya
yang
pasukan
perdamaian PBB dan African Union yakni UNAMID tidak memadai untuk menjalankan 9
lambatnya penyebaran
Partisipasi Polri Dalam Memelihara Perdamaian Dunia, http://www.komisikepolisianindonesia.com/ragam/ read/200/jejak-bhayangkara-polri-di-pbb.html, diakses pada tanggal 12 Desember 2009.
c. Terbatasnya
dana
untuk
pasukan perdamaian. Kelangsungan Peace
Keeping
suatu Operation
yang dijalankan oleh PBB juga bergantung pada dana yang
tersedia
untuk
membiayai operasi tersebut,
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
sedangkan dimiliki
dana telah
untuk
yang
dalam rangka mengembalikan
digunakan
kondisi Darfur yang kondusif
logistik
serta memperhatikan kendala-
membeli
sebagai
pasokan
selama
kendala yang ditemui oleh
menjaga
wilayah
konflik.
pasukan perdamaian di Darfur.
Dengan
demikian
operasi
Pemerintah Sudan
Darfur
peranan yang sangat penting
perdamaian
di
kekurangan
dana
dan
bagi
memiliki
keberhasilan
operasi
meminta peranan komunitas
perdamaian
yang
internasional
baik
African
Union
pasukannya
yang
untuk
oleh
dilakukan
membantu penyediaan dana
melalui
karena hal tersebut sangat
bernama AMIS, PBB dengan
dibutuhkan.
pasukannya
penggunaan Peace
Sedangkan dana
Keeping
yang
bernama
untuk
UNMIS dan hybrid operation
Operation
antara African Union dan PBB
tetap menjadi otoritas DK-
yaitu
PBB dan African Union .
Sudah seharusnya pemerintah
2. Permasalahan eksternal yang menjadi hambatan bagi PBB dan African Union dalam menyelesaikan konflik Darfur. a. Kontribusi yang kurang dari pemerintah Sudan. awalnya
pemerintah Sudan mempersulit mobilitas ruang bergerak dari perdamaian
yang
dikirim oleh DK-PBB dan African Union. Namun setelah izin itu didapat, pemerintah Sudan kurang berkontribusi dalam
mengawasi
dan
memantau keseluruhan operasi yang
dilakukan
UNAMID.
Sudan memposisikan dirinya sebagai pihak netral diantara pihak-pihak
yang
berdampingan
bertikai,
dengan
PBB
dan African Union sebagai
Pada
pasukan
pasukan
di
Darfur
pihak
ketiga
yang
mengintervenssi Darfur.
konflik
Pemerintah
seharusnya
bisa
Sudan
membantu
PBB dan African Union dalam mendorong
berlangsungnya
proses gencatan senjata antara Janjaweed
dengan
pemberontak
para serta
implementasi dari perjanjianperjanjian
yang
telah
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
disepakati oleh kedua belah
c. Campur tangan asing yang
pihak.
mempunyai misi-misi khusus
b. Ketidakseriusan
bagi
kelompok-kelompok
atas Darfur.
yang
Campur tangan negara-
mentaati
negara besar seperti Amerika
maupun
Serikat, Cina dan Eropa dalam
perjanjian yang sebelumnya
menarik simpati masyarakat
telah
Darfur
berkonflik
dalam
kesepakatan
sama-sama
ditandatangani. Tidak
turut
upaya-upaya
ada
memperkeruh penyelesaian
komitmen
konflik yang sedang dijalankan
yang kuat diantara para pihak
oleh pasukan perdamaian. Hal
yang
ini
bersengketa
yakni
dilatarbelakangi
oleh
Janjaweed, SLM/A dan JEM
perebutan wilayah Darfur yang
dalam menyelesaikan konflik
terkenal
ini
minyak,
secara
damai.
beberapa
Karena
saat
setelah
memiliki pasokan uranium
dalam jumlah besar.
dan
gas
10
perundingan perdamaian yang difasilitasi oleh African Union dan
PBB
serta
sudah
disepakati oleh semua pihak selalu
dilanggar
kembali
dengan melakukan seranganserangan, kejahatan manusia dan
pelanggaran
lainnya.
HAM
Kesulitan
yang
V.
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan
dihadapi oleh Peacekeeping
pembahasan yang telah diuraikan dari
Operation PBB adalah untuk tetap
mendorong
bab-bab sebelumnya, dapat ditarik
terjadinya
kesimpulan sebagai berikut
perdamaian ketika keinginan pihak-pihak untuk
yang
bertikai
menyelesaikan 10
perseteruan secara politis telah hilang.
Penutup
Minyak dan Konspirasi Memecah Sudan Dibalik Konflik Darfur, http://banghadi.web.id/home/index.php?option=co m_content&task=view&id=78, Op. Cit.
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
1. Peran
PBB
dan
African Union dalam menyikapi konflik noninternasional adalah
(JEM).
bersenjata
2. Hambatan yang ditemui oleh
Darfur
PBB dan African Union dalam
di
dengan
Justice and Equality Movement
melakukan
usahanya
mewujudkan
intervensi ke dalam konflik.
perdamaian di Darfur didasari
Bentuk
intervensi
tersebut
oleh tidak adanya dukungan
berupa
pengiriman bantuan
secara penuh yang diberikan
kemanusiaan serta penempatan
oleh pemerintah Sudan kepada
sejumlah pasukan perdamaian
PBB dan African Union dalam
yang terdiri dari AMIS, UNMIS
menyelesaikan
dan UNAMID secara bertahap
Darfur.
ke
mempersulit
titik-titik
sesuai
rawan
mandat
konflik
PBB
yang
konflik
Pemerintah
pasukan
di Sudan
ruang
gerak
perdamaian
tertuang dalam resolusi DK-
meredam
PBB 1556 (2004), resolusi DK-
mobilitas
PBB 1564 (2004), resolusi DK-
menjaga keamanan di wilayah
PBB 1590 (2005), resolusi DK-
Darfur
PBB 1706 (2006), resolusi DK-
bantuan kemanusiaan menjadi
PBB 1769 (2007), dan resolusi
terhambat.
DK-PBB 1828 (2008). Kedua organisasi ini juga aktif
dalam
berperan
konflik
untuk sehingga
mereka
serta
dalam
pendistribusian
B. Saran Berdasarkan
hasil
penelitian
menyelesaikan
mengenai Peranan PBB dan African
konflik Darfur di Sudan. Usaha
Union dalam menyelesaikan konflik
perdamaian Kedua organisasi ini
Darfur Sudan seperti yang terurai
berperan
dalam bab-bab sebelumnya, penulis
sebagai
mediator
diantara pihak yang berkonflik yakni disponsori
Janjaweed oleh
yang
pemerintah
merekomendasikan sebagai berikut: 1. Kepada pemerintah Sudan supaya: a. Mengakhiri semua bentuk serangan
Sudan dan pemberontak yang
yang
terdiri dari dua kelompok besar
Humaniter Internasional.
yaitu
Sudan
melanggar
Liberation
b. Mengakhiri
Movement / Army (SLM/A) dan
pelecehan,
segala ancaman
Hukum
bentuk dan
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
penangkapan sewenang-wenang
yang
terhadap
aktivis HAM yang menggunakan
kelompok-kelompok
yang
bertikai. b. Menekan pemerintah Sudan untuk
hak mereka untuk bersuara atas
memenuhi
konflik Darfur.
tidak tidak melanggar HAM dan
c. Mengahapus
hak
immunity
kewajibannya
Hukum Humaniter Internasional
(kekebalan) bagi para anggota
dengan
pasukan keamanan negara untuk
tindakan-tindakan
dihukum
seperti
apabila
pelanggaran
melakukan
HAM,
pembunuhan, pemerkosaan
termasuk penyiksaan,
dan
kejahatan
lainnya.
agar
mengakhiri
semua kejahatan
pemerkosaan,
penyerangan terhadap warga sipil dan penjarahan. c. Meningkatkan kinerja UNAMID sebagai Peacekeeping Operation
d. Memenuhi
kewajiban
untuk
gabungan PBB dan African Union
mematuhi segala perundingan-
dengan memantau secara terus-
perundingan
menerus perkembangan konflik
perdamaian
yang
telah disepakati diantara para
serta
pihak yang bersengketa.
HAM dan pelanggaran Hukum
e. Tidak menghambat ruang gerak UNAMID
dan
lembaga
kemanusiaan lainnya yang sedang bertugas
dalam
membantu
menyelesaikan konflik Darfur. 2. Kepada PBB dan African Union
melaporkan
Humaniter
pelanggaran
Internasional
yang
terjadi di wilayah Darfur. d. Melaporkan pemerintah menciptakan memungkinkan
kemajuan Sudan lingkungan
dari dalam yang
dijalankannya
supaya:
proses politik atau perundingan
a. Mendesak pemerintah Sudan untuk
perdamaian yang difasilitasi oleh
menjamin
dan
memberi
Peacekeepers.
kemudahan bagi UNAMID dan pasukan
penjaga
perdamaian
lainnya agar dapat menjalankan
DAFTAR PUSTAKA
misinya dengan baik di wilayahwilayah yang sarat serangan dari
Arlina Permatasari, et.all, Pengantar
Hukum Humaniter, Jakarta: ICRC, 1999.
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
Adnan, Abdul Hadi, Penyelesaian masalah Sudan Selatan dan Krisis di Darfur, UNPAS, 6 Mei 2006. Ekengard, Arvid, The African Union Mission in SUDAN (AMIS): Experiences and Lessons Learned, Stockholm: FOI, August 2008. Michael Clough, Darfur: Whose Responsibility to Protect?, Human Right Watch, 20 Januari 2007. Konflik Sudan sangat kompleks, diakses melalui http://www. suaramerdeka.com/harian/0407/29/ int06.htm, pada tanggal 29 Juli 2004. Maklumat Politik Sudan, diakses melalui http://hizbut-tahrir.or.id/ 2008/08/14/maklumat-politiksudan/, pada tanggal 17 Mei 2010. Minyak dan Konspirasi Memecah Sudan Dibalik Konflik Darfur, diakses melalui http://banghadi.web.id/home/index. php?option=com_content& task=view&id=78, pada tanggal 18 Desember 2012. Partisipasi Polri Dalam Memelihara Perdamaian Dunia, diakses melalui http://www.komisikepolisianindon esia.com/ragam/read/200/jejakbhayangkara-polri-di-pbb.html, pada tanggal 12 Desember 2009.
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr