DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

PERLINDUNGAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI SEGI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS : REPUBLIK DEMOKRATIS KONGO) Bintang Kinayung Ingtyas, Joko Setiyono, Seokotjo Hardiwinoto Hukum Internasional Abstract International armed conflict in Republic Democratic Congo occurs as reaction from the people's saturation caused by the authoritarian leadership of President Mobutu Sese Seko. This conflict is exacerbated when Tutsi tribe survivor from the Hutu tribe's felony in Rwanda escape to the border, Tutsi tribe helped by rebel groups of the Republic Democratic Congo and they alliances to overthrow the Government of President Mobutu Sese Seko. The Government also recruited the Hutu tribe to against the opponent. Economic of the Republic Democratic Congo decreased by this conflict. The poverty causes Government's difficulties to paid the salary of the soldiers and it's the beginning of child soldiers recruitment. The Republic Democratic Congo has ratified some instruments of child recruitment on armed conflict, specially as child soldiers. The instrument related is to protect and prevent of recruiting child soldiers. keywords: Child Soldier Protections, International Armed Conflict, International Humanitarian Law

*)Supervisor Insurers Journal


karena mudah dimanipulasi, sangat

I. Pendahuluan

setia, dan tak kenal takut. Beberapa Konflik yang terjadi di Republik

faktor

di

atas

dengan

mudah

Demokratis Kongo dimulai dengan

dimanfaatkan oleh para pihak yang

Presiden di negara ini yang mulai

terlibat dalam konflik. Anak juga

kehilangan

karena

lebih mudah untuk didoktrin dengan

yang

hal-hal baru, sehingga keterlibatan

otoriter, dimana hal itu membuat

anak dalam konflik bersenjata tidak

masyarakat

serta

lagi secara paksa, namun secara

yang

sukarela. Perekrutan anak terjadi

mulai

korupsi

legitimasinya

menunjukkan

menjadi

dan

sikap

resah

kemiskinan

melanda juga memperparah kondisi

ketika

sehingga memunculkan benih-benih

pengungsian bersama orang tua nya,

pemberontakan.

yang

mereka tidak pergi ke sekolah dan

terjadi ini merenggut puluhan ribu

sering ditinggalkan oleh orang tua

nyawa,

dapat

nya 1 , sehingga terjadi penculikan

dalam

yang bermaksud untuk menjadikan

Kekacauan

pemerintah

memberikan melindungi

tidak

pertahanan warganya.

berada

di

ini

mereka sebagai tentara. Diketahui

dikarenakan, pasukan militer yang

juga bahwa anak diculik dari rumah

mereka miliki banyak yang keluar

mereka, di pasar, dan bahkan saat

dan meninggalkannya begitu saja

perjalanan mereka ke ladang. Selain

karena pemerintah tidak sanggup

perekrutan secara paksa, ada juga

untuk membayar gaji para tentara

yang secara

akibat

dengan pasukan militer. Hal ini

kemiskinan

Ketidakmampuan

dan

Hal

anak-anak

korupsi.

finansial

dan

didorong

oleh

sukarela

bergabung

kemiskinan

tiada

kurangnya sumber daya manusia

akhir. Konflik bersenjata yang terjadi

yang mempunyai peran besar dalam

di

keterlibatan

anak

dalam

Republik

Demokratis

Kongo

konflik

bersenjata. Dipahami bahwa anakanak adalah senjata yang sempurna

1

http://www.epochtimes.co.id/international.php?i d=1346 , diakses pada tanggal 17 Maret 2013, pukul 10.00 WIB


menjadi

pusat

perhatian

dunia

sebagai

perang

terparah

dalam

1. Bagaimana

latar

belakang

terjadinya konflik bersenjata di

sejarah dunia, khususnya Afrika.

Republik Demokratis Kongo?

Konflik yang semakin memanas di

2. Bagaimana Hukum Humaniter

Republik Demokratis Kongo ini

Internasional mengatur tentang

menambah daftar keterlibatan anak

perlindungan tentara anak dalam

yang ikut serta secara aktif dalam

konflik bersenjata di Republik

peperangan

Demokratis Kongo?

di

Permasalahan

negara yang

ini.

semakin

kompleks membuat banyak pihak yang ikut berempati untuk mencari

III. Metode Penelitian Penelitian

yang

dilakukan

jalan keluar menyelesaikan konflik

merupakan penelitian yuridis normatif.

tersebut antara lain dengan jalur

Metode pendekatan yuridis normatif

negosiasi antar pihak-pihak yang

merupakan penelitian hukum normatif

berkonflik untuk gencatan senjata

melalui studi kepustakaan terhadap data

hingga penandatanganan peraturan

primer, sekunder dan tersier.

dengan melihat pada instrumen-

Spesifikasi di dalam penelitian ini bersifat

instrumen yang berkaitan.

deskriptif

analitis

dengan

metode pengolahan data dan analisis data berupa metode kualitatif. Objek atau permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang konflik bersenjata di Republik II. Perumusan Masalah

Demokratis Kongo serta bagaimana

Berdasarkan

uraian

diatas,

maka

selanjutnya

akan

dibahas

dua

permasalahan

pokok,

yaitu

berikut:

sebagai

Hukum memberikan

Humaniter

Internasional

perlindungan

terhadap

anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, khususnya sebagai tentara.

IV. Hasil dan Pembahasan


bekerjasama dengan para pemberontak 1. Latar belakang Konflik Bersenjata

untuk

menggulingkan

pemerintahan

di Republik Demokratis Kongo

Mobutu yang dianggap sudah tidak

Konflik yang terjadi di Republik

efektif dan cenderung menindas rakyat

Dmeokratis

Kongo

dimulai

dengan

Zaire. Pemerintah tidak mau kalah dan

hilangnya legitimasi dari Presiden yang

merekrut Suku Hutu Rwanda yang juga

mulai

otoriter,

mengungsi akibat pertempuran suku

dimana hal ini membuat masyarakat

Hutu dan Tutsi di Rwanda. Pertempuran

menjadi resah. Korupsi dan kemiskinan

yang awalnya hanya antara pemerintah

yang

dan

menunjukkan

melanda

sikap

juga

memperparah

pemberontak

berubah

menjadi

kondisi, sehingga menimbulkan benih-

pertempuran antar etnis. Perang ini

benih

secara

pemberontakan.

diperparah

dengan

Konflik

otomatis

menyeret

negara

terjadinya

sekitarnya yang juga mengalami masalah

pembantaian massal terhadap suku Tutsi

konflik Hutu-Tutsi. Kekacauan yang

yang dilakukan oleh suku Hutu di

terjadi

Rwanda pada tahun 1994. Konflik antara

konfisi ekonomo Republik Demokratis

suku Hutu dan Tutsi ini bergulir dan

Kongo. Pasukan militer yang mereka

menularkannya

miliki

Republik

pada

masyarakat

Demokratis

akibat

konflik

banyak

yang

memperparah

keluar

dan

Kongo.

meninggalkan pasukannya begitu saja,

Pembantaian terhadap suku Tutsi ini

hal ini dikarenakan pemerintah tidak lagi

membuat banyak warga Tutsi Rwanda

sanggup membayar gaji para tentara.

yang melarikan diri ke perbatasan Zaire

Ketidakmampuan

(Republik

kurangnya

Demokratis

Kongo)

dan

sumber

membangun tempat pengungsian di

mempunyai

peran

sana.

keterlibatan

anak

Warga

Tutsi

Rwanda

yang

finansial daya

dan manusia

besar

dalam

dalam

konflik

mengungsi menjalin hubungan baik

bersenjata, khususnya menjadikan anak

dengan para pemberontak di Zaire yang

sebagai tentara. Perekrutan anak sebagai

telah melindungi mereka dari serangan

tentara dalam konflik bersenjata di

suku Hutu yang masih mendesaknya.

Republik Demokratis Kongo terdapat 2

Merasa berhutang budi, lalu suku Tutsi

cara yaitu secara paksa dan sukarela.


Perekrutan secara paksa, yaitu sebagai

anaknya

untuk

berikut :

menjadi

tentara.

1. Beberapa rumah

anak

mereka

diculik dan

bergabung Hal

ini

dari

dilatarbelakangi anggapan bahwa

dipaksa

menjadi tentara dapat memenuhi

untuk menjadi tentara. Anak

kebutuhan hidup sehari-hari.

juga diculik saat mereka sedang

2. Ditemukan fakta juga bahwa

berada di luar rumah, contohnya

anak bergabung dalam konflik

saat mereka sedang di pasar,

bersenjata karena alasan ideologi

ladang, bahkan saat mereka

atau ingin membalas kematian

bersekolah.

dari keluarga mereka.

2. Beberapa

perkampungan

di

wilayah konflik ini juga diminta

Hal-hal tersebut diatas melanggar

untuk menyediakan anak yang

ketentuan-ketentuan internasional dan

nantinya

dan

regional mengenai keterlibatan anak

dilatih untuk menjadi tentara

dalam konflik bersenjata. Ketentuan

dalam konflik bersenjata, dan

regional yang dilanggar yaitu African

apabila permintaan itu tidak

Charter On The Rights and Welfare of

terpenuhi maka perkampungan

The Child Pasal 4 (1), Pasal 5 (1), Pasal

tersebut

11, Pasal 14, Pasal 22, Pasal 25 (1), dan

akan

akan

dibawa

diserang

dan

dihancurkan.

Pasal 27. Sayangnya, negara Republik Demokratis

Perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata juga dilakukan secara sukarela atau atas dasar keinginan dari anak-anak tersebut, contohnya : 1. Kemiskinan dan kelaparan yang diakibatkan

oleh

menandatangani

Kongo piagam

sudah ini

namun

Internasional

yang

belum meratifikasinya. Ketentuan

dilanggar seperti yang diuraikan di atas yaitu Convention on The Rights of The

konflik

Child Pasal 6 (1-2), Pasal 9 (1), Pasal 24

bersenjata sangat parah, hal ini

(1) , Pasal 28 (1), Pasal 31 (1), Pasal 38

membuat para orang tua dengan

(2). Lalu, Optional Protocol to The

sengaja

Convention on The Right of The Child

melepaskan

anak-


on The Involvement of Children in

aturan khusus dalam menangani anak-

Armed Conflict terdapat pada Pasal 1,

anak. Perhatian ini bukan tanpa sebab,

Pasal

melainkan karena posisi mereka yang

2,

Pasal

3,

dan

Pasal

4.

Selanjutnya, hal tersebut melanggar

kerapkali

dilanggar

hak-haknya.

ketentuan dari Paris Commitment and

Kebutuhan pokok anak-anak seperti

Principles, Pasal 8 Statuta Roma 1998 ,

mendapatkan

dan Pasal 77 (2) serta Pasal 4 (3) (c)

perkembangan psikologinya tidak dapat

Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977

berjalan seperti anak-anak lainnya yang

pengajaran,

dan

berada dalam kondisi normal, bahkan yang

2. Perlindungan Tentara Anak

paling

dalam Hukum Humaniter

anak-anak

Internasional

kekerasan.

Hukum Humaniter Internasional (International

Humanitarian

tersebut

ketika

mengalami

Hukum Humaniter Internasional /

menyatakan bahwa orang-orang yang

IHL), merupakan salah satu hukum yang

tidak terlibat konflik harus dihormati dan

dijunjung negara-negara di dunia dalam

dilindungi dari ancaman pelanggaran

berinteraksi dengan negara lain. Hukum

nilai-nilai

Humaniter

yang harus dilindungi dalam sebuah

Internasional

Law

memprihatinkan

mengatur

kemanusiaan.

mengenai hal-hal yang terjadi pra, pasca,

konflik

dan saat konflik sedang berlangsung.

Tambahan 1977, yaitu :

Sehingga

dalam

Internasional

Hukum diatur

Humaniter mengenai

dispesifikan

Orang-orang

oleh

Protokol

1. Orang-orang yang terluka baik dari

kalangan

maupun

penanganan terhadap korban konflik,

militer

baik yang masih hidup, terluka, maupun

dirawat tanpa dibeda-bedakan

sudah meninggal. Anak-anak mendapat

2. Wanita dan anak-anak harus

perhatian khusus dari setiap pihak, baik

dihormati dan dilindungi dari

yang terlibat dengan konflik ataupun

tindakan-tindakan asusila

tidak. Hukum Humaniter Internasional pun

menerapakan

sejumlah

aturan

khusus dalam menangangi sejumlah

terus

sipil

diindungi

dan

3. Anak-anak dan remaja harus dijamin perlindungan

mendapatkan khusus

(mereka


yang berusia di bawah 15 tahun

(xxvi) aturan mengenai keterlibatan

tidak

anak

diperbolehkan

direkrut

dalam

konflik

bersenjata

untuk turut serta dalam konflik),

internasional dan Pasal 8 2 (e) (vii)

dan

mengenai keterlibatan anak dalam

4. Anggota

keluarga

terpisahkan kembali

harus

yang

konflik bersenjata noninternasional.

disatukan

Perlindungan dengan membatasi usia

karena setiap

mempunyai

hak

mengetahui

nasib

orang

minimum

untuk

dalam

dari

keluarganya yang hilang

seseorang

pasukan

bergabung

bersenjata

juga

terdapat dalam Convention On The Rights of The Child , yang tercantum pada Pasal 38 dan Pasal 1 Optional

Melihat pada kondisi di atas,

Protocol to The Convention On The

masyarakat internasional mencoba

Rights

untuk

instrumen-

Involvement of Children in Armed

instrumen internasional yang dapat

Conflict menyatakan bahwa usia

digunakan

memberikan

minimum yang harus dipenuhi untuk

perlindungan terhadap penggunaan

menjadi tentara anak adalah 18 tahun

tentara anak, seperti terdapat dalam

dengan

beberapa

pengecualian.

Protokol 1977 terhadap Konvensi

Dalam

Hukum

Humaniter

Jenewa 1949 dan Statuta Mahkamah

Internasional orang-orang yang tidak

Internasional

menyatakan

mempunyai kebebasan harus dijaga

bahwa proses rekrutmen tentara anak

nilai-nilai kemanusiaannya, seperti

harus

tindakan pembunuhan, penyiksaan,

melihat

pada

untuk

melihat

yang

pada

persyaratan

of

The

on

perbuatan

The

bahwa anak harus berusia minimal

kekejaman

15 tahun. Hal tersebut tercantum

berperikemanusiaan,

pada

masing-masing

hukuman badani. Maka, Article 37

instrumen, yaitu Pasal 77 ayat 2

Convention on the Rights of the

Protokol Tambahan I dan Pasal 4

Child

ayat 3 (c) Protokol Tambahan II

pihak

Tahun 1977, serta Pasal 8 (2) (b)

menyetujui bahwa anak-anak hanya

pasal

atau

Child

mutilasi

tidak dan

menyatakan bahwa setiap yang

berkonflik

harus


terjun langsung ke dalam konflik.3

ditahan dalam kondisi terpaksa dan dalam waktu yang relative singkat. Penanganan terhadap kesehatan fisik anak yang berada dalam perang tercantum

dalam

Article

24

V. Penutup

Convention on the Rights of the Child pihak

menyatakan bahwa setiap yang

berkonflik

harus

menjamin hak-hak setiap anak yang berusia di bawah 18 tahun dengan memnuhi standar kesehatan. Pihak-

Kesimpulan Berdasarkan

hasil

penelitian

pembahasan

yang

telah

sebelumnya,

maka

dapat

dan

dibahas ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

pihak yang bertikai juga diminta untuk

menjamin

kebutuhan

pemenuhan

bantuan

medis

1. Latar belakang konflik bersenjata di Republik Kongo akibat rasa jenuh

dan

pelayanan kesehatan untuk penyakit

masyarakat

dalam

dan

kepemimpinan yang otoriter dan

. Article 9

korupsi dari Presiden pada masa itu

Convention on the Rights of the

serta diperparah dengan kondisi

Child

menyatakan bahwa setiap

konflik etnis antara suku Hutu dan

pihak yang bertikai harus mengambil

Tutsi Rwanda yang mulai memasuki

bagian

perbatasan

masa

peperangan

kekurangan nutrisi

untuk

2

bertindak

mencari

dengan

negara

Republik

kemungkinan mempromosikan

Demokratis

perbaikan fisik dan psikologi serta

Rwanda yang selamat dan melarikan

re-integrasi sosial dari anak-anak

diri ke negara Republik Demokratis

yang

Protokol

Kongo tersebut banyak dibantu oleh

Tambahan menyatakan bahwa hal

para pemberontak yang jenuh dengan

yang sama berlaku untuk anak-anak

kepemimpinan otoriter Presidennya.

yang direkrut dan digunakan untuk

Mereka akhirnya bekerja sama dan

menjadi

korban.

membentuk 2

“Children in War”, (Geneva : ICRC, 2009), hal 10

3

Ibid hlm 25.

Kongo.

sikap

Suku

aliansi

Tutsi

untuk


menggulingkan

presiden

dan

yang terjadi. Memenuhi

pemerintahannya. Pemerintah pun

untuk

tidak mau kalah, dan merekrut suku

hukum

Hutu yang juga mengungsi untuk

diratifikasi

terkait

dengan

larangan

melawan para pemberontak.

melibatkan

anak

sebagai

tentara.

Menyusun

undang-undang

2. Perlindungan

Hukum

Humaniter

mematuhi

kewajiban

peraturan-peraturan

internasional

mengenai

larangan

yang

telah

nasional

perekrutan anak

Internasional terhadap tentara anak

sebagai tentara dalam konflik bersenjata.

dalam konflik bersenjata terdapat

Mendesak negara Republik Demokratis

pada Protokol Tambahan I Pasal 77

Kongo untuk segera meratifikasi African

(2) dan Protokol Tambahan II Pasal

Charter On The Rights And Welfare Of

4 (3) (c), Statuta Roma 1998 Pasal 8

The

Berikutnya,

Hukum

penyelesaian konflik serta perlindungan

terhadap

anak di dalam daerah konflik agar tidak

tentara anak juga terdapat pada

membatasi wewenang African Union

Convention On The Rights Of The

dalam upaya penyelesaian konflik dan

Child Pasal 9, Pasal 24, Pasal 37, dan

perlindungan

Pasal 38. Perlindungan terhadap

bersenjata di negara tersebut mencapai

tentara anak tercantum pada The

hasil yang maksimal.

Optional Protocol to the Convention

VI. Daftar Pustaka

on the Rights of the Child on the

Diamond, Larry, Marc. F. Platter, Hubungan Sipil-Militer & Konsolidasi Demokrasi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

perlindungan

Humaniter

Internasional

Involvement of Children in Armed Conflict 2000 (OPAC) Pasal 1, 2, 3, 4, Pasal 6 (3) dan Pasal 7 (1).

Kongo,

Republik

untuk

Demokratis

mengakhiri

yang

anak

berisikan

dalam

tentang

konflik

KGPH. Haryanomataram, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Saran Pemerintah

Child

adanya

perekrutan anak sebagai tentara atau sukarelawan dalam konflik bersenjata

Ambarwati, Denny Ramdhany, Hukum Humaniter Dalam Studi Hubungan Internasional, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.


AK Syahkmin., Hukum Internasional Humaniter Jilid 1, (Bandung : CV. ARMICO, 1985). Siswanto, Arie, Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005) Convention On The Rights Of The Child, Geneva, November 20, 1989 The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, Geneva, May 25, 2000. The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols, ICRC, August 12, 1949. Paris Commitments and Principles, Paris , February 5-6, 2007. Rome Statute Of The International Criminal Court Of Justice, November 10, 1998 African Charter On The Rights and Welfare Of The Child, November, 29, 1999 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia Website Perekrutan Anak, diakses melalui http://www.epochtimes.co.id/internasion al.php?id=1346 Penyalahgunaan Anak Dalam Konflik Bersenjata, diakses melalui http://www.childsoldier.org/international_standards.php

Pokok Penyebab Konflik di Kongo, diakses melalui, http://www.crimesofwar.org/commentar y/conflict-minerals-and-congos-brutalwar/ Penggunaan Tentara Anak Terbesar, diakses melalui, War Child The Role of Youth Soldier, Kadogos, In The Congo, http://thepolitic.org/war-child/ Kisah Nyata Mantan Tentara Anak, diakses melalui Peace Direct Organization, http://www.peacedirect.org/a-new-lifefor-former-child-soldiers-in-dr-congo/

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di

Recommend Documents