DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di PENGENDALIAN KUALITAS UDARA DI KOTA SEMARANG

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

PENGENDALIAN KUALITAS UDARA DI KOTA SEMARANG

Anni Kurniawati, Untung Sri Hardjanto*), Ratna Herawati

ABSTRAK Pembangunan Kota Semarang di bidang industri yang meningkat dan transportasi yang menggunakan teknologi tinggi menyebabkan terjadinya pembuangan gas beracun dan kebisingan. Aktivitas transportasi mengakibatkan udara banyak dicemari oleh gas buang asap dari kendaraan bermotor serta aktivitas industri yang semakin meningkat, sehingga berujung pada pencemaran udara serta penurunan kualitas udara. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan dalam pengendalian kualitas udara di Kota Semarang. 2) Bagaimanakah tindakan pemerintah apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang. 3) Bagaimanakah hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang. Dengan demikian tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui, dan menganalisis pengaturan dalam pengendalian kualitas udara di Kota Semarang,2) Tindakan Pemerintah apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang, dan 3) Hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen dan penelusuran literatur. Data dan analisisnya bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian & kesimpulan penulis diperoleh bahwa 1) Dasar hukum dalam mengatur mengenai pengendalian kualitas udara di Kota Semarang telah di atur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien, & Perda Kota Semarang No 13 tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. 2) Tindakan Pemerintah apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang yaitu Program Langit Biru, Bekerja Sama dengan Dinas terkait untuk menyediakan ruang terbuka hijau, Bekerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi, Bekerja sama dengan Instansi Pemerintahan & Perusahaan-Perusahaan yang berkompeten. Selain itu dilakukan upaya hukum dalam rangka Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup baik diluar Pengadilan maupun di Pengadilan. 3) Hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi Pencemaran Udara di Kota Semarang, baik secara Internal yaitu Akreditasi Laboratorium, SDM, & anggaran sedangkan secara Eksternal yaitu kurangnya kesadaran Pengusaha & Masyarakat akan pentingnya Lingkungan Hidup dan Lemahnya Penegakan Hukum.

1


Kata kunci : Pengendalian Kualitas Udara, Pencemaran Udara

ABSTRACT Semarang development in the field of industry and the increased use of high-tech transportation that causes toxic exhaust gases and noise. Transport activity resulted in a lot of air polluted by exhaust fumes from motor vehicles and industrial activity increases, thus resulting in air pollution and air quality deterioration. The problem in this study were 1) How does the setting in the control of air quality in the city of Semarang. 2) How is the government's actions in the event of air pollution in the city of Semarang. 3) What happens when the obstacles in tackling air pollution in the city of Semarang. Thus the objectives of this study were 1) To determine and analyze the setting in the control of air quality in the city, 2) actions of the Government in the event of air pollution in the city, and 3) barriers to overcome in case of air pollution in the city of Semarang. Method of approach used in this study is the method of normative legal approach. Specification used is descriptive analysis. This study uses data collection techniques using a document study and literature search. Data and analysis is qualitative. Based on the findings and conclusions the authors found that 1) the legal basis governing the control of air quality in the city of Semarang has been provided for in Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of Environment, Government Regulation No. 41 of 1999 on Air Pollution Control, Decision Governor Central Java No. 8 of 2001 on Ambient Air Quality Standards, and Semarang City Regulation No. 13 of 2006 on Environmental Management. 2) The actions of the Government in the event of air pollution in the city of Semarang the Blue Sky Program, Work with relevant agencies to provide green open spaces, collaboration with various universities, Working with Government Agencies & Companies competent. In addition done in order to remedy Environmental Dispute Settlement both in court and outside the court. 3) Barriers to overcome in case of air pollution in the city, both the Internal Laboratory Accreditation, human resources, and budget while the external is the lack of awareness of the importance of Employers & Society and Weak Enforcement of EnvironmentalLaw. Keywords: Air Quality Control, Air Pollution *)Supervisor Insurers Journal

2


A. PENDAHULUAN

yang memiliki kondisi lingkungan yang di lukiskan amat buruk. Ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang mereka miliki pada saat itu belum mampu menanggulangi hal tersebut, apalagi pengetahuan tentang hubungan antara mikroba dan penyakit menular yang dikemukakan oleh Pasteur sebelumnya belum berkembang sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa Inggris di samping negara pelopor industrialisasi bagi negara lainnya juga merupakan negara pertama yang mengalami masalah kesehatan pada saat itu. Banyak penduduk mati karena penyakit menular dan sekaligus lingkungan pekerjaan yang tidak memadai, yang mengandung berbagai bahan beracun.1 Indonesia pun juga demikian, salah satu penyebabnya banyak berkembangnya pabrik industri yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya pabrik tetapi transpotasi kendaraan bermotor juga salah satu pemicu pencemaran udara di Indonesia, sehingga masyarakat yang tinggal di perkotaan

Latar belakang Pertumbuhan pembangunan yang pesat di segala bidang terutama pembangunan industri dan transportasi membawa dampak terhadap perkembangan lingkungan, khususnya kualitas udara yang semakin mengkhawatirkan. Kegiatan industri dan transportasi di perkotaan banyak mengeluarkan emisi yang menyebabkan penurunan kualitas udara berupa unsur pencemar sehingga mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Pembangunan di bidang industri yang meningkat dan transportasi yang menggunakan teknologi tinggi tidak lepas dari terjadinya pembuangan gas beracun dan kebisingan, bahkan aktivitas transportasi mengakibatkan udara banyak dicemari oleh gas buang asap dari kendaraan bermotor serta aktivitas industri yang semakin meningkat, yang berujung pada polusi udara yang disebabkan buangan asap ke udara yang disebabkan pembuangan pembakaran industri. Contoh Negara yang mengalami sejarah hitam pada masa industrialisasi awal adalah Negara Inggris dan Jepang. Inggris mengalami Revolusi Industri pada abad XIX,

1

Jacson MH.Et Al, Transportasi Kesehatan Ilmiah di Bidang Perkotaan dan Lingkungan Vol : 2. Pencemaran udara, (Jakarta:Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Lingkungan Enviromental Healt Reference, British Catalog Publ. Data, Butterworths dalam Umar Fahmi Achmadi 1989), hal 19-20.

3


menginginkan udara yang bersih dan bebas polusi. Hal ini dikarenakan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap orang. Harapan tersebut telah terakomodir dalam UUDNRI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), pada pasal tersebut telah di jelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Mengenai hal pencemaran udara juga telah diatur di PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Di PP No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang juga mengatur mengenai Baku Mutu Udara Ambien, Status Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Emisi dan Ambang Batas Emisi Gas Buang, Baku Tingkat Gangguan dan Ambang Batas Kebisingan. Selain itu di Kota Semarang mengenai masalah udara juga telah di atur dalam Perda No 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, Pasal 23 sampai dengan Pasal 29. Permasalahan tentang pencemaran udara itu sangat menarik untuk di teliti apakah penanganan serta

penanggulangannya sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Untuk itulah penulis menyusun skripsi dengan judul “PENGENDALIAN KUALITAS UDARA DI KOTA SEMARANG” Rumusan Masalah 1.

Bagaimanakah pengaturan dalam pengendalian kualitas udara di Kota Semarang?

2.

Bagaimanakah tindakan pemerintah apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang?

3.

Bagaimanakah hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang?

Tujuan Penelitian Tujuan utama yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

2.

3.

4

Untuk mengetahui pengaturan dalam pengendalian kualitas udara di Kota Semarang. Untuk mengetahui tindakan pemerintah apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang. Untuk mengetahui hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang


Adapun dasar pertimbangan perlunya ketentuan pengendalian pencemaran udara ini adalah bahwa udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus di jaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga dapat bermanfaat sebesarbesarnya bagi kelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu udara tersebut perlu dipelihara, dijaga dan di jamin mutunya melalui pengendalian 4 pencemaran udara.

B . Tinjauan Pustaka Kualitas udara/Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam Wilayah Yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur Lingkungan hidup lainnya.2 Adapun Pengendalian Kualitas Udara adalah Suatu kontrol untuk memastikan bahwa udara dikendalikan agar tidak melebihi standar baku mutu udara ambien untuk kelangsungan makhluk hidup di bumi. 3

Pencemaran Udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing didalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat menggangu kehidupan manusia, hewan, dan bintang.5 Prinsip dari pencemaran udara adalah bilamana dalam udara terdapat

Pengertian Pencemaran Udara menurut PP No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dalam Pasal 1 butir 1, yaitu Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

4

PP No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 1 butir 1 5 Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, (Yogyakarta:Andi Yogyakarta, 2001), hal 27

2

PP No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 1 3 Kamus Bahasa Indonesia

5


unsur-unsur pencemar (biasa disebut polutan baik primer maupun sekunder yang bersumber dari aktifitas alam dan kebanyakan dari aktifitas manusia) yang dapat mempengaruhi keseimbangan udara normal dan mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan manusia, hewan dan tumbuhtumbuhan dan benda-benda lain.6

kualitas udara Semarang?

Kota

Pengaturan mengenai kualitas udara di Kota Semarang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. Adapun dasar hukum dalam mengatur mengenai pengendalian kualitas udara di Kota Semarang tercantum di PP No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2001 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Provinsi Jawa Tengah, dan Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2006

C. Metode Metode Pendekatan Metode pendekatan penulisan hukum ini yuridis normatif.

di

dalam adalah

Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode Pengumpulan Data Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis Data Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A Bagaimanakah pengaturan dalam pengendalian

6

Arsad Rahim Ali, Kajian Pustaka kebijakan pencemaran udara di Indonesia, 25 juni 2012, jam 21.00 www.google.com

6


Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, Pasal 23 yaitu Kegiatan pencegahan pencemaran udara meliputi: (1) penentuan zona-zona industri dan pemasangan menara pemancar gelombang elektromagnetik, inventarisasi sumber pencemar, penetapan mekanisme perizinan dan pengawasan penaatan pembuangan emisi gas buang, getaran, dan kebisingan suatu usaha dan/atau kegiatan. (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 24 Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi gas buang wajib memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan melakukan pengujian terhadap emisi gas buang

dan udara ambien dan melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab paling lama 3 (tiga) bulan sekali. Pasal 25 Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di jelaskan Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang atau bengkel yang ditunjuk dan bagi kendaraan yang dinyatakan layak diberikan Surat dan Stiker Bukti Lulus Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dilakukan setelah pemilik kendaraan bermotor dapat menunjukkan surat bukti lulus uji. B Bagaimanakah tindakan pemerintah apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang? Mengenai pencemaran udara/ masalah 7


lingkungan hidup di Semarang penyelesaiannya belum masuk di persidangan, sebab saat ini penanganan kasus mengenai lingkungan hidup masih bisa diselesaikan lewat jalur penyelesaian di luar pengadilan yaitu dengan cara mediasi antara masyarakat dengan pemilik atau penanggung jawab industri usaha/kegiatan tersebut, dan mediatornya Badan Lingkugan Hidup Kota Semarang dan bekerja sama dengan beberapa dosen bidang lingkungan Universitas Diponegoro sebagai narasumber untuk membantu memberikan solusi jalan keluar dari permasalahan lingkungan hidup tersebut.

Eksternal yaitu kurangnya kesadaran Pengusaha & Masyarakat akan pentingnya Lingkungan Hidup dan Lemahnya Penegakan Hukum. E. Kesimpulan Pada akhir dari penulisan skripsi ini dengan bertitik tolak dari permasalahan dan berdasarkan analisis dari bab penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pengaturan mengenai kualitas udara di Kota Semarang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.

C Bagaimanakah hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang? Hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang, baik secara Internal yaitu akreditasi laboratorium SDM, & anggaran sedangkan secara

Adapun dasar hukum dalam mengatur mengenai pengendalian kualitas udara di Kota Semarang tercantum di PP No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian

8


Pencemaran Udara, Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2001 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Provinsi Jawa Tengah, dan Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, Pasal 23 yaitu Kegiatan pencegahan pencemaran udara meliputi: (1) penentuan zona-zona industri dan pemasangan menara pemancar gelombang elektromagnetik, inventarisasi sumber pencemar, penetapan mekanisme perizinan dan pengawasan penaatan pembuangan emisi gas buang, getaran, dan kebisingan suatu usaha dan/atau kegiatan. (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 24 Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, Setiap usaha dan/atau kegiatan

yang menghasilkan emisi gas buang wajib memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangundangan dan melakukan pengujian terhadap emisi gas buang dan udara ambien dan melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab paling lama 3 (tiga) bulan sekali. Pasal 25 Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di jelaskan Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang atau bengkel yang ditunjuk dan bagi kendaraan yang dinyatakan layak diberikan Surat dan Stiker Bukti Lulus Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dilakukan setelah pemilik kendaraan bermotor dapat menunjukkan surat bukti lulus uji. Mengenai pencemaran udara/ masalah lingkungan

9


udara di Indonesia, 25 juni 2012, jam 21.00 www.google.com

hidup di Semarang penyelesaiannya belum masuk di persidangan, sebab saat ini penanganan kasus mengenai lingkungan hidup masih bisa diselesaikan lewat jalur penyelesaian di luar pengadilan yaitu dengan cara mediasi antara masyarakat dengan pemilik atau penanggung jawab industri usaha/kegiatan tersebut, dan mediatornya Badan Lingkugan Hidup Kota Semarang dan bekerja sama dengan beberapa dosen bidang lingkungan Universitas Diponegoro sebagai narasumber untuk membantu memberikan solusi jalan keluar dari permasalahan lingkungan hidup tersebut.

Data Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, (Semarang:Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, Oktober 2012). Jacson MH.Et Al, Transportasi Kesehatan Ilmiah di Bidang Perkotaan dan Lingkungan Vol : 2. Pencemaran udara, (Jakarta:Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Lingkungan Enviromental Healt Reference, British Catalog Publ. Data, Butterworths dalam Umar Fahmi Achmadi 1989), hal 19-20. Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, (Yogyakarta:Andi Yogyakarta, 2001), hal 27

Hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang, baik secara Internal yaitu akreditasi laboratorium SDM, & anggaran sedangkan secara Eksternal yaitu kurangnya kesadaran Pengusaha & Masyarakat akan pentingnya Lingkungan Hidup dan Lemahnya Penegakan Hukum.

PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien Provinsi Jawa Tengah. Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

F. Daftar Pustaka Arsad Rahim Ali, Kajian Pustaka kebijakan pencemaran 10


Kamus Bahasa Indonesia

11

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di PENGENDALIAN KUALITAS UDARA DI KOTA SEMARANG

Recommend Documents