DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Oleh: Ade Adhari; R.B. Sularto; Budi Gutami

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang-Semarang

Abstrak Maraknya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia menunjukan dimensi perkembangan kejahatan yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan. Hal yang demikian menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan (bidang tambang mineral dan batubara). Salah satu sarana yang dapat dipakai adalah dengan menetapkan kebijakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana pada tahap penetapan pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara yang saat ini berlaku (ius constitutum) dan melihat seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang ada tersebut dapat dan perlu dilakukan perubahan/penyempurnaan dengan perkataan lain mengkaji kebijakan hukum pidana di bidang tambang mineral dan batubara di masa yang akan datang (ius constituendum). Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal. Dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Selain itu sifat dan tujuan penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data tertulis, berupa bukti-bukti, buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan tema penelitian. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara saat ini dimuat dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi tahap penetapan pidana dalam UU Mineral dan batubara mengalami kegagalan, dalam artian


ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut tidaklah dapat memberi arah yang terang bagi badan yang berwenang pada tahap pemberian pidana dan juga bagi instansi pelaksana yang berwenang pada tahap pelaksanaan pidana. Bagaimana tidak dinyatakan demikian, karena terdapat banyak kelemahan dalam ketentuan pidana yang diatur. Sehingga layaklah dinyatakan bahwa ketentuan pidana dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara hanyalah seperangkat sarana yang tidak utuh/lengkap (incomplete or partial set of tools). Sementara itu kebijakan hukum pidana dalam ranah ius constituendum diformulasikan dengan mendasarkan pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta mengakomodasi berbagai aturan yang dapat melengkapi ketentuan pidana dalam UU Minerba sehingga dapat memberi arah yang terang bagi tahap pemberian pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana di Bidang Mineral dan Batubara

pemerintah

A. Latar Belakang Permasalahan Dalam pemerintah

perjalanannya untuk

usaha

menyusun

kebijakan/politik

suatu

kriminal

guna

memberikan

menanggulangi setiap tindak pidana yang

perlindungan bagi segenap bangsa dan

terjadi, salah satunya terhadap tindak

tumpah

untuk

pidana dibidang pertambangan mineral dan

mencapai kesejahteraan umum, pemerintah

batubara. Dalam hal ini, hukum pidana

dihadapkan pada berbagai halangan dan

digunakan

rintangan

menanggulangi

darah

yang

Indonesia

salah

serta

satunya

adalah

sebagai

sarana

kejahatan

guna

(di

bidang

maraknya kejahatan atau tindak pidana

pertambangan salah satunya). Terkait hal

(dibidang pertambangan minerba) baik

tersebut,

yang

maupun

kebijakan hukum pidana disini hakikatnya

korporasi. Hal ini sudah tentu berpengaruh

merupakan bagian dari usaha perlindungan

pada eksistensi suatu negara, termasuk

masyarakat,

Indonesia.

seperti

disinggung

diawal,

dikatakan penal policy adalah bagian

pencapaian

tujuan

dan

negara

integral kebijakan sosial (social policy).

dilakukan

oleh

orang

fungsi

Indonesia juga dipengaruhi oleh tingkat

perlu

diungkapkan

sehingga

Tindak

bahwa

wajarlah

pidana

bila

dibidang

kriminalitas yang terjadi. Dimana sebagai

pertambangan batubara marak terjadi, dan

solusi agar tujuan dan fungsi negara

hal tersebut sudah menjadi rahasia umum.

sebagaimana termuat dalam Pembukaan

Tindak

UUD 1945 Alinea

terus

pertambangan

atau

manipulasi pada tahap eksplorasi dan

diselenggarakan,

ke-4 dapat

maka

negara

pidana

tersebut tanpa

anatara izin,

lain, praktik


eksploitasi,

dan

sebagainya.

kemakmuran rakyat. Menindaklanjuti hal

Terkait dengan pertambangan tanpa ijin

tersebut

atau yang dikenal dengan sebutan PETI,

menyusun suatu kebijakan hukum pidana.

perlu

yang

Sementara itu, pada kesempatan ini perlu

mencengangkan bahwa saat ini terdapat 603

ditegaskan, kebijakan hukum pidana harus

lokasi penambang PETI dengan penambang

didasarkan

berjumlah 66.000 orang. Menurut data yang

penelitian (research-based evidence) yang

ada,

dapat

dipertanggungjawabkan

mencapai di atas 2 juta ton per tahun atau

ilmiah.

Karena

senilai Rp. 902 milyar, sedangkan PETI

menentukan keberhasilan atau kegagalan

emas sebesar 30 ton per tahun atau senilai

suatu kebijakan yang diambil.

dilontarkan

jumlah

sebuah

produksi

Rp. 1.800 milyar.1

fakta

PETI

batubara

diatas,

Dari data jumlah

pada

kemudian

bukti

hal

Marc

Pemerintah

yang

yang

berbasis

secara demikian

Ancel

pernah

produksi pertahun dari PETI tersebut dapat

memberikan definisi mengenai kebijakan

ditelusuri dan diketahui berapa jumlah

hukum

kerugian negara, terlebih permasalahan

diungkapkan kembali secara singkat oleh

lingkungan yang ditimbulkan karena PETI

Barda Nawawi Arief, “penal policy” dapat

karakteristiknya

good

dinyatakan sebagai suatu ilmu sekaligus

mining practice sehingga menimbulkan

seni yang bertujuan untuk memungkinkan

ekses

lingkungan,

peraturan hukum positif dirumuskan secara

pencemaran air dengan merkuri, tidak

lebih baik.2 Dimana tujuan bagaimana dapat

dilakukan reklamasi setelah pasca tambang

merumuskan peraturan hukum pidana yang

dan sebagainya.

lebih baik tidak dapat dilepaskan dari usaha

seperti

tidak

mematuhi

pencemaran

Hal yang demikian tentu akan berdampak

pada

negara

yang

menanggulangi

dalam

hal

kejahatan,

ini

yang

untuk

dalam konteks penelitian ini adalah untuk

melakukan pengelolaan dan pemanfaatan

menanggulangi tindak pidana yang terjadi

sumber daya alam berupa mineral dan

di

batubara

batubara.

demi

usaha

dalam

pidana,

sebesar-besarnya

bidang

pertambangan Tepatnya

mineral

dan

dikeluarkanlah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

1

Cermati Kementerian Energi dan Sumber Daya: Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Naskah Akademik Rancangan UndangUndang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2004

2

Pertambangan

Mineral

dan

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Prenada Media Group, 2011), halaman 27


Batubara

yang

menggantikan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

Ketentuan

Pertambangan

Pokok-Pokok

Umum

yang

dirasa

kebijakan hukum pidana dalam undang-

2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara di masa yang akan datang (ius constituendum)? C. Tujuan Penelitian

undang tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan nasional maupun internasional. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan minerba dalam UU Minerba terdapat dalam Pasal

158-165.

Atas

pertimbangan

sebagaimana terurai pada paragraf-paragraf diatas sangat menarik untuk dibicarakan terlebih diteliti mengenai kebijakan hukum pidana (penal policy) namun fokusnya pada tataran atau tahapan formulasi (penetapan pidana) sehingga diangkat judul penulisan hukum:

“Kebijakan

Hukum

Pidana

Terhadap Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”

Tujuan yang hendak dituju dalam penelitian kali ini, antara lain sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui (to find out) dan menjawab

(to

answer)

permasalahan yang diajukan dalam penelitian

kali

menyangkut

ini

yakni

bagaimanakah

kebijakan hukum pidana terhadap tindak

pidana

pertambangan

di

bidang

mineral

dan

batubara saat ini dan di masa yang akan datang. 2. Untuk menerangkan (to explain) kebijakan hukum pidana terhadap tindak

pidana

pertambangan

di

bidang

mineral

dan

batubara secara komprehensif. 3. Untuk memperoleh (to obtain)

B. Perumusan Masalah Adapun permasalahan yang dikaji antara lain: 1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara saat ini (ius constitutum)?

data

sebagai

bahan

penulisan

hukum guna memenuhi salah satu syarat

untuk

mencapai

gelar

kesarjanaan dalam Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas

Hukum

Universitas Diponegoro Semarang. D. Metode Penelitan


Jenis penelitian hukum

yang

digunakan

Pertambangan Rakyat (IPR), dan

adalah

Izin Usaha Pertambangan Khusus

doktrinal. Soetandyo Wignjosoebroto,

(IUPK). Untuk mendapatkan izin

mengartikan penelitian doktrinal terdiri

pertambangan

dari:

memenuhi syarat administratif. Dari

a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif; b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma/doktrin) hukum positif; dan c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.3 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang pendekatan

(statute

historis,

approach),

dan

pendekatan

tersebut

harus

sini jelas bahwa adanya ketentuan pidana dalam UU Minerba yakni sebagaimana dimuat dalam Pasal 158-165

jelas

karena

hukum

administrasi mengundang hukum pidana untuk membantu menegakan norma hukum administrasi yang ada.

Sehingga

Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara layak dipandang sebagai hukum pidana administrasi.

komparatif.

Mengacu pada pemahaman E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

yang demikian, yang pada dasarnya

1. Kebijakan Hukum Pidana

meyakini

bahwa

UU

Minerba

Terhadap Tindak Pidana di

merupakan

Bidang Pertambangan Mineral

pidana administrasi. Sehingga wajar

dan Batubara Saat Ini (Ius

pula bila diketengahkan pandangan

Constitutum)

Barda

Dalam

UU

Minerba

ini

bagian

Nawawi

dari

Arief

hukum

dalam

bukunya yang berjudul “Kapita

dikenal adanya 3 (tiga) jenis izin

Selekta

untuk

dikatakan bahwa hukum pidana

melaksanakan

usaha

Hukum

Pidana”,

pertambangan, yakni Izin Usaha

administrasi

pada

Pertambangan

merupakan

perwujudan

(IUP),

Izin

dapat

hakikatnya dari

kebijakan hukum pidana sebagai 3

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), halaman 42

sarana

untuk


“hulprecht’ (hukum pembantu) bagi

menegakan/melaksanakan hukum administrasi (huruf miring,

HAN,

pen).

dalam HAN selalui disertai sanksi

Jadi,

merupakan

bentuk

setiap

ketentuan

“fungsionalisasi/operasionalisasi/i

pidana agar ketentuan HAN itu

nstrumentalisasi hukum pidana di

ditaati

bidang

hukum

administrasi”.4

oleh

masyarakat

(huruf

miring, pen).5 Dengan demikian

Dengan demikian, UU Minerba

terdapat

yakni Bab XXIII Ketentuan Pidana

lingkup dan fungsi hukum pidana

Pasal 158-165 hakikantnya sebagai

sebagaimana ditangkap oleh Muladi

perwujudan

dan Dwidja Priyatno berikut ini:6

pidana

dari

politik

hukum

sebagai

alat

untuk

menegakan

norma

hukum

Dalam kesempatan ini apa yang adalah

dikemukakan tepat.

Prof

Mengapa

Barda dapat

dikatakan tepat? Karena memang sesuai dengan hakikat hubungan antara hukum administrasi negara dengan

hukum

pidana.

Diana

Halim Koentjoro, pernah mencoba menguraikan dengan

hubungan

Hukum

pidana

HAN secara

sederhana, bahwa antara hukum pidana dan HAN sebenarnya duaduanya

terletak

dalam

bidang

hukum publik. Namun, dalam hal hukum administrasi negara, maka hukum pidana berfungsi sebagai Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), halaman 15

perkembangan

ruang

“Dalam proses modernisasi dan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, muncul perkembangan baru dalam kaitannya dengan ruang lingkup dan fungsi hukum pidana dan sanksi pidana. Hukum pidana dalam hal ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab negara dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat modern yang kompleks. Sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma administrastif dalam berbagai hal. Inilah yang dinamakan administrative penal law (verwaltungsstrafrecht)

administrasi.

4

artinya

5

Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2004), halaman 21 6 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana, 2012), halaman 249-250


yang masuk dalam lingkup public welfare offences”. “Selanjutnya keduanya menambahkan, dalam hal tindak pidana semacam ini, pemidanaan dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat dan tidak atas dasar tingkat kesalahan subjektif”.

Lebih lanjut yang patut untuk diperhatikan,

apakah

ketentuan

pidana yang dimuat dalam UU Minerba

menunjukan

adanya

pergeseran fungsi sanksi hukum pidana

yang

ultimum

mulanya

sebagai

remedium

menjadi

“primum remedium”.

Sebetulnya

dalam tataran ideal penggunaan Dengan begitu, pemidanaan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Minerba (juga UU yang termasuk dalam hukum pidana administratif)

didasarkan

ini kepentingan Bangsa Indonesia sebagai pemilik mineral rights atas alam

yang

telah

dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa (God Almighty has granted), yang kemudian

menimbulkan

menguasai

negara

mengamanatkan untuk

mengadakan

hak

sehingga

kepada

negara kebijakan

(beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad),

pengaturan

(regelendaad),

pengolahan

(beheersdaad),

dan

(toezichthoundensdaad)

pengawasan untuk

tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat

hukum

pidana

diletakan

sebagai

obat

terakhir

(ultimum

remedium) karena hakikatnya yang demikian.

atas

kepentingan masyarakat, dalam hal

kekayaan

sanksi

Nampaknya memang sudah jelas bahwa sanksi pidana dalam ketentuan

UU

Minerba

pada

hakikatnya harus diletakan sebagai pembantu didalam mempertahankan norma hukum dalam undang-undang tersebut. Terlebih dengan hakikat penggunaan sanksi pidana yang didudukan sebagai sarana terakhir. Dalam

kesempatan

ini,

hemat

penulis ketentuan pidana dalam UU Minerba dapat dikatakan sudah diletakan

sebagai

ultimum

remedimum. Salah satu bukti yang dapat dinyatakan adalah bila UU Minerba dilihat sebagai suatu sistem maka dengan diletakknya Bab XXII mengenai

Sanksi

Administrasi


sebelum aturan pidana yang

satu

laporan

Simposium

dimuat dalam Bab XXIII mengenai

Pembaharuan Hukum Pidana

Ketentuan Pidana, ini menunjukan

Nasional

sanksi

dikutip oleh Prof Barda berikut

administrasi

diutamakan

lebih dahulu baru kemudian sanksi

diketengahkan

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”. Sehubungan dengan

akan penganalisisan

terhadap masing-masing masalah pokok

hukum

pidana

dalam


pidana

di

bidang

pertambangan mineral dan batubara. Untuk

itu

selengkapnya

adalah

sebagaimana diuraikan dibawah ini: 1. Tindak Pidana Berbicara

mengenai

persoalan yang pertama dalam hukum pidana ini yakni tindak pidana maka hal ini akan terkait dengan persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi. Perosalan kriminalisasi

mengandung

proses

menentukan

untuk

apakah suatu perbuatan layak atau patut dikriminalisasikan dan tentunya tidak dapat dilakukan sembarangan melainkan dengan mendasarkan kriteria

pada

tertentu.

kriteriaHal

yang

demikian sesuai dengan salah

sebagaimana

ini:

pidana. Berikutnya

1980

kriminalisasi dicermati yang

maka

bila

perbuatan-perbuatan

dapat

dikategorikan

sebagai tindak pidana di bidang pertambangan

mineral

dan

batubara yakni: a). melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48,


Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5); b). dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu; c). melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1). d). mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi; e). menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1). f). merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2). g). mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya

Dari

berbagai

perbuatan-perbuatan

yang

dikriminalisasikan dalam UU Minerba sebagaimana dituliskan diatas, terdapat satu perbuatan yang

dalam

UU

Minerba

terdahulu yakni UU No 11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan, tidak merupakan suatu tindak pidana akan tetapi dalam UU Minerba

dikriminalisasikan

dengan

pengertian

perbuatan

tersebut

lain masuk

kategori sebagai tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara. Perbuatan yang dimaksud adalah penerbitan izin (IUP,

IPR,

bertentangan Minerba

IUPK)

yang

dengan

UU

dan

menyalahkan

kewenangannya, dan tepatnya kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 165. Penganalisisan terhadap pesoalan tindak pidana dalam UU Minerba juga tidak hanya

terkait

kriminalisasi

dengan (dan

dekriminalisasi) akan tetapi juga


menyangkut kualifikasi delik,

batubara (dimana UU Minerba

hal ini karena KUHP sebagai

tidak mengatur “percobaan”),

induk aturan hukum pidana yang

maka ketentuan aturan umum

saat

berlaku

mengenai “percobaan” dalam

tindak

KUHP tidak dapat diberlakukan,

yaitu

sehingga tidak ada pijakan untuk

pelanggaran.

memidana pelaku “percobaan”

ini

masih

mengkualifikasikan pidana

menjadi

kejahatan

dan

Diketahui

dua

bahwa,

banyak

tersebut. Maka wajarlah pula

perundang-undangan

khusus

bila pada bagian ini dinyatakan

tidak

ketentuan pidana UU Minerba

yang menyebutkan/menentukan

hanyalah seperangkat sarana

kualifikasi tindak pidana sebagai

yang

“kejahatan” atau “pelanggaran”,

(incomplete or partial set of

sehingga secara yuridis dapat

tools).

menimbulkan

Lebih daripada itu,

memberlakukan aturan umum

diketahui UU Minerba adalah

KUHP yang tidak secara khusus

tidak mencantumkan pengaturan

diatur dalam UU khusus diluar

mengenai pengulangan tindak

KUHP itu.7 Hal ini pula yang

pidana atau yang biasa dikenal

terjadi

dengan istilah recidive. Recidive

Dengan

UU

perkataan

Minerba

Minerba. lain

merupakan

UU

merupakan

contoh

alasan

memperberat

untuk

pemidanaan.8

konkrit dari UU diluar KUHP

Dengan tidak adanya aturan

yang

menentukan

mengenai pengulangan tindak

apakah

pidana di bidang pertambangan

ataukah

mineral

tidak

kualifikasi “kejahatan”

delik

dan

batubara

maka

“pelanggaran”. Misalnya dalam

akibat hukumnya adalah “tidak

hal

ada

terjadi

“percobaan”

melakukan tindak pidana di bidang tambang mineral dan 7

utuh/lengkap

untuk

dalam

masalah

tidak

Barda Nawawi Arief, Op.cit., halaman 29-30

pijakan

penegak 8

bagi

hukum

aparat terutama

Barda Nawawi Arief, Hukum Pidana Lanjut, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH Undip, 2009), halaman 138


hakim untuk memperberat

tidak

hanya

“orang/manusia”

pidana yang dijatuhkan”. Hal

melainkan juga “korporasi baik

ini

bila

yang berbadan hukum maupun

diperhatikan dengan seksama,

tidak berbadan hukum”. Hal ini

pengulangan tindak pidana atau

pula yang terjadi dalam UU

recidive dalam KUHP tidak

Minerba,

diatur secara umum dalam Buku

korporasi yang berbadan hukum.

I

dikarenakan,

mengenai

Aturan

Umum,

melainkan diatur secara khusus. 2. Pertanggungjawaban Pidana Untuk pertanggungjawaban

namun

hanya

Perluasan hukum

pidana

Minerba

dapat

subjek

dalam dicari

yaitu

UU dasar

adanya

yuridisnya

pidana

KUHP Pasal 103. Bila ditelaah

harus jelas terlebih dahulu siapa

lebih

yang

korporasi sebagai subjek hukum

dapat

jauh,

ketentuan

dapat

dipertangungjwabkan. Ini berarti

tindak

harus diperhatikan siapa yang

Minerba

dinyatakan


untuk

sebagai

suatu

pembuat

pidana

dikatakan

dalam

yang

pidana

tertentu.

Masalah

ini

berdasarkan Pasal 163 ayat (1).

menyangkut

masalah

subjek

Hal yang cukup disayangkan

tindak pidana yang pada umunya

pula adalah UU tersebut selalu

sudah dirumuskan oleh pembuat

menyebut “setiap orang” sebagai

undang-undang

subjek hukumnya yakni di Pasal

tindak

pidana yang bersangkutan.9 Nampaknya

dan

dapat

tindak

untuk

pengurus

UU

korporasinya

158, 160, 161, 162, dan Pasal

akhir-

165. Akan tetapi tidak diikuti

akhir ini dalam pembentukan

dengan pemberian definisi dari

aturan hukum yang memuat

setiap orang.

sanksi pidana subjek hukum pidana diperluas, dalam artian

Namun disayangkan,

bila

sanagt dicermati

perumusan Pasal 163 kurang 9

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., halaman 133

cermat, dalam frasa yang diberi


tanda dengan ditulis dalam huruf

miring

beberapa UU Khusus di luar KUHP, “subjek tindak pidana”

tersebut

mengandung arti bahwa tindak

ada

pidana

“korporasi”, tetapi ada yang

sebagaimana

diatur

yang

dalam Pasal 158, 159, 160, 161,

tidak

162, dan Pasal 165

ketentuan

dapat

diperluas

disertai

pada

dengan

hukum.

“pertanggungjawaban pidana

Padahal jelas dalam Penjelasan

korporasi” (huruf tebal, pen).10

Pasal 165 disebutkan bahwa

Dalam

“yang dimaksud dengan setiap

demikian,

orang

pasalpun dalam undang-undang

dilakukan

badan

adalah

pejabat

yang

UU

Minerba

tidak

ada

satu

menerbitkan IUP, IPR, atau

tersebut

IUPK”, dengan demikian ada

bagaimana atau kapan korporasi

kontradiksi. Seharusnya Pasal

itu

163 langsung menyebut pasal-

dipertanggungjawabkan pidana.

pasal

Sehingga

“tindak

bukan

menyebutkan

pidana

pijakan

sebagaimana

dimaksud dalam bab ini”.

yang

juga

mengatur

dapat

jelas,

tidak

ada

yuridis

bagi

aparat

penegak

hukum

dalam

yang

melaksanakan tahap pemberian

dikemukakan diatas paling tidak

dan pelaksanaan pidana. Padahal

memberikan pemahaman bahwa

menurut Prof Barda, penetapan

dalam

pidana oleh pembuat undang-

Apa

UU

Minerba

diakui

bahwa subjek tindak pidana

undang

meliputi manusia dan korporasi.

menyediakan seperangkat sarana

Untuk

bagi penegak hukum

itu,

terkait

dengan

dimaksudkan

korporasi sebagai subjek dalam

rangka

UU Minerba maka selanjutnya

kejahatan.11

akan

diuraikan

untuk

dalam

menanggulangi

mengenai

pertanggungjawaban korporasi. 10

Barda Nawawi Arief pernah menyatakan, di dalam

Barda Nawawi Arief, Op.cit., halaman 32 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1984), halaman 98 11


Dengan

Permasalahan pokok

pidana

hukum pidana berikutnya adalah

dalam UU Minerba yang tidak

pidana dan pemidanaan. Pidana

mencantumkan “kapan korporasi

merupakan

dapat


keseluruhan sistem pemidanaan.

pidana” adalah merupakan suatu

Terkait dengan persoalan pidana

kekeliruan.

tersebut, maka dalam bagian ini

demikian

penetapan

Berarti

yang

sub

sistem

dari

disediakan adalah “seperangkat

akan

sarana

tidak

stetsel pidana yang meliputi

utuh/lengkap (incomplete or

jenis-jenis pidana (strafsoort),

partial

berat/ringannya

yang

set

of

tools)

bagi

dipaparkan

mengenai

pidana

penegak hukum dalam rangka

(strafmaat),

menanggulangi tindak pidana

pelaksanaan

minerba”. Hal tersebut tentu

(strafmodus).

pada

a). Jenis sanksi pidana

gilirannya

akan

menghambat proses penegakan hukum.

Sehingga

pembentuk

harusnya

undang-undang

dan

cara pidana

Dalam KUHP (WvS) tepatnya hanya

dalam dikenal

Pasal dua

10 jenis

cermat dan teliti membahas

pidana yakni pidana pokok

ketentuan pidana yang akan

dan pidana tambahan. Pidana

ditetapkan.

pada

Pokok: pidana mati, penjara,

dasarnya penetapan korporasi

kurungan, dan denda serta

sebagai subjek hukum pidana

ditambah lagi dengan pidana

yang

dapat

tutupan sebagaimana diatur

dipertanggungjawabkan pidana

dalam UU No. 20 Tahun

hanya merupakan bagian dari

1946 tentang Pidana Tutupan.

keseluruhan

sistem

Sedangkan pidana tambahan

pertanggungjawaban

pidana

terdiri dari pencabutan hak-

Karena

korporasi. 3. Pidana dan Pemidanaan

hak

tertentu,

perampasan

barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.


dalam KUHP. Hal ini dapat

Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul

diidentifikasi

“Perkembangan

mencermati

Sistem

dengan pola

ancaman

Pemidanaan di Indonesia”,

pidana dalam KUHP. Dimana

pernah

menelaah

KUHP hanya menganut dua

perkembangan aturan khusus

sistem perumusan, yaitu: a.

(special rules) di luar KUHP.

perumusan tunggal

Dimana

diancam satu pidana pokok);

salah

satu

simpulan

yang

berkenaan

dengan

sanksi

hasil didapat

pidana

b.

masih

alternatif

(menggunakan kata “atau”,

jenis

pen).13

adalah

pembagian kelompok jenis pidana

perumusan

(hanya

b). berat/ringannya pidana

berorientasi

Terkait

mengenai

pada KUHP (pidana pokok

berat ringannya pidana bila

dan tambahan).12 Hal yang

dicermati ketentuan Pasal 10

demikian juga yang terjadi

KUHP

terlihat

dalam UU Minerba. Jenis

ringannya

pidana,

sanksi pidana yang dapat

susunan sanksi dalam pasal

dijatuhkan

tersebut

berupa

pidana

berat karena

mengandung

pokok dan pidana tambahan.

degradasi yang berbeda-beda,

Selanjutnya

bila

dimana dimulai dari pidana

ketentuan

pidana

dicermati UU

yang terberat yakni pidana

Minerba menggunakan pola

mati.

ancaman

Pasal 10 KUHP Wirjono

pidana

kumulatif

dan alternatif. Ketentuan ancaman

pidana

Terhadap

Prodjodikoro pola

pernah

menyatakan,

gabungan

ketentuan

sifat

kesederhanaan

ini

terletak

seperti halnya dalam UU

pada gagasan bahwa beratnya

Minerba diatas tidak dikenal

hukuman

sanksi

pidana, pen) pada prinsipnya

12

Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), halaman 19

(baca:

13

Barda Nawawi Arief, Op.cit., 2011, halaman 162


digantungkan pada sifat berat atau

ringannya

Dalam UU Minerba

tindak

ancaman pidana pokok yang

pidananya.14 Selain itu dalam

dicantumkan adalah penjara,

KUHP juga dikenal adanya

kurungan, dan denda, maka

ancaman

minimal

secara

otomatis

ketentuan

umum, maksimal umum dan

dalam

KUHP

mengenai

maksimal khusus. Sehinggan

pelaksanaanya berlaku pula

dalam

berat

karena undang-undang tidak

hakim

mengatur cara pelaksanaan

pidana

menetukan

ringannya

pidana

diberi

kebebasan

minimal

sampai

dari

pidana

tersebut.

Pada

maksimal

dasarnya

yang

menjadi

sebagai reaksi yang pantas

persoalan

yaitu

mengenai

dari

pelaksanaan

tindak

dilakukan

pidana oleh

yang

pidana

denda

terdakwa.

dalam UU Minerba. Untuk itu

Ketentuan UU Minerba juga

selanjutnya akan diuraikan

bila dicermati menganut hal

mengenai

yang

dimaksud.

UU

diatur dalam KUHP, hal yang

mengancam

pidana

demikian dinyatakan karena

sangat

didalam pasal-pasalnya hanya

manusia maupun korporasi

memuat

namun tidak disertai dengan

sama

sebagaimana

ancaman

pidana

peroalan

yang

Minerba denda

tinggi baik terhadap

maksimal khusus, dan secara

aturan

otomatis ketentuan minimal-

pidana tersebut dilaksanakan

maksimal

dan

umum

dalam

tentang

bagaimana

alternatif

pidana

KUHP berlaku bagi tindak

pengganti bila denda tersebut

pidana sebagaimana diatur

tidak dapat dipenuhi. Dengan

dalam UU tersebut.

tidak diaturnya

c). Cara pelaksanaan pidana

bagaimana

pidana denda itu dilaksanakan maka akan berpengaruh pada

14

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2003), halaman 174

efektif atau tidaknya pidana denda

yang

diancamkan.


Untuk itu, guna mengakhiri

pertambangan mineral dan batubara,

analisis

dengan disertai alasannya tentunya,

terhadap

pidana

denda dalam UU Minerba,

berikut formulasi yang dimaksud:

layak untuk diakhiri dengan

a).

mengetengahkan

Formulasikan jenis sanksi

pandangan

pidana berupa sanksi pidana

Barda Nawawi Arief, “suatu

dan

sistem

seimbang;

sanksi

menyeluruh

harus

mencakup kebijakan

pidana pula

kebijakanyang

diharapkan

dapat

tindakan

secara

b). Formulasikan subjek hukum pidana secara eksplisit; c).

menjamin

Formulasikan

aturan

pertanggungjawaban

pidana

terlaksananya sanksi pidana

korporasi secara lengkap dan

itu”.15

jelas;

2. Kebijakan Hukum Pidana

d).

Formulasikan pidana denda

Terhadap Tindak Pidana di

dan pelaksanaanya secara utuh;

Bidang Pertambangan Mineral

e). Formulasikan kualifikasi delik;

dan Batubara di Masa yang Akan

f).

Datang (Ius Constituendum)

mengenai

Didasarkan

pada

analisis

Formulasikan

ketentuan

recidive

atau

pengulangan tindak pidana;

persoalan pokok hukum pidana dalam UU No. 4 Tahun 2009

Sehubungan

tentang Pertambangan Mineral dan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Batubara khususnya Bab XXIII

2004

Ketentuan Pidana Pasal 158-165

Peraturan

sebagaimana telah diuraikan dalam

dengan Undang-Undang Nomor 12

pembahasan terdahulu, maka pada

Tahun 2011 tentang Pembentukan

bagian ini akan diuraikan formulasi

Peraturan

kebijakan hukum pidana kedepan

maka

terhadap tindak pidana di bidang


15

dicabutnya

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., halaman 181

tentang

Pembentukan

Perundang-Undangan

Perundang-Undangan, kedepan

pidana

penyusunan

di

bidang

pertambangan mineral dan batubara


di masa yang akan datang

Holmes16 sebagaimana dikutip oleh

harus menyesuaikan dengan hal-hal

Solisbury, It is [a] capital mistake to

yang telah diatur dalam undang-

theorize before you have all the

undang

pembentukan

evidence. It biases the judgement

peraturan perundang-undangan yang

(Salah besar kiranya bila Anda

baru tersebut. Terdapat hal yang

langsung

patut diperhatikan dan dijadikan

mendapatkan seluruh buktinya. Itu

pedoman terkait aturan ketentuan

menghasilkan penilaian yang bias).

mengenai

pidana dalam UU yang dimuat dalam

Pembentukan

sebelum

Untuk menutup pembahasan

UU No. 12 Tahun 2011

tentang

berteori

mengenai kebijakan hukum pidana

Peraturan

di masa yang akan datang ini, maka

Perundang-Undang yakni perihal

perlu

pedoman

penyusunan

pandangan akhir mengenai tahap

peraturan perundang-undangan yang

formulasi ketentuan pidana UU

dimuat dalam Lampiran II undang-

Minerba kedepan. Pandangan akhir

undang tersebut.

yang dimaksud adalah bahwa tahap

teknik

Sebetulnya selain kebijakan

diketengahkan

sebuah

formulasi ini harus didudukan dalam

hukum pidana dimasa yang akan

posisinya

sebagai

datang didasarkan pada UU No. 12

perencanaan

yang

tahun 2011 tentang Pembentukan

strategis

Peranturan

Perundang-Undangan,

penanggulangan kejahatan dengan

hal yang lebih penting lagi adalah

sarana hukum pidana. Karena tahap

kebijakan nantinya disusun dengan

ini akan menentukan keberhasilan

menggunakan

yang

tahap pemberian dan pelaksanaan

tepat serta didasarkan pada bukti

pidana yang juga sebagai bagian

yang berbasis penelitian (research-

dari mata rantai penanggulangan

pendekatan

dalam

tahapan matang

dan usaha

based evidence). Pentingnya bukti ini

pernah

diperingatkan

dengan oleh

tegas Sherlock

16

William Solesbury, Evidence Based Policy: Whence it Came and Where it’s Going. ERSC UK Centre for Evidence Based Policy and Practice: Working Paper 1, 2001, P. 4, Diakses melalui http://www.ipa.org.au/publications/1442/evidencebased-policy-and-public-sector-innovation pada 4 Deesember 2012


tindak

pidana

di

bidang

tambang minerba dalam hal ini.

F. Kesimpulan Berpijak masalah,

pada

hasil

pembahasan,

perumusan

penelitian

serta

dan

uraian-uraian

terdahulu dalam laporan penelitian dan penulisan hukum ini, simpulan

yang

dapat

maka adapun ditarik

dan

dikemukakan, antara lain: 1. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara saat ini dimuat dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan dirumuskannya Bab XXIII Ketentuan Pidana (penal provisions) Pasal 158-165 dalam UU Minerba merupakan wujud pelaksanaan tahap fomulasi/penetapan pidana oleh pembentuk undangundang. Tahap formulasi ini dipandang sebagai tahapan yang sangat penting dalam proses penanggulangan kejahatan dengan sarana penal. Dikatakan demikian karena tahap ini akan memberi arah bagi tahap pemberian pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Dengan perkataan lain tahap ini sangat menentukan keberhasilan tahap pemberian pidana dan pelaksanaan pidana. Akan tetapi dari hasil penelitian menunjukan bahwa tahap penetapan pidana dalam

UU Minerba mengalami kegagalan, dalam artian ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut tidaklah dapat memberi arah yang terang bagi badan yang berwenang pada tahap pemberian pidana dan juga bagi instansi pelaksana yang berwenang pada tahap pelaksanaan pidana. Bagaimana tidak dinyatakan demikian, karena terdapat banyak kelemahan dalam ketentuan pidana yang diatur. Sehingga layaklah dinyatakan bahwa ketentuan pidana dalam UU Minerba hanyalah seperangkat sarana yang tidak utuh/lengkap (incomplete or partial set of tools). 2. Dengan mendasarkan pada analisis pada tahap penetapan pidana dalam UU Minerba saat ini, maka dalam kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dibentuk berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar yuridis pembentukannya, didasarkan pada bukti yang berbasis penelitian (research-based evidence) dan dengan pendekatan yang tepat. Selain itu kedepan diakomodir berbagai aturan-aturan sebagai berikut: a. Formulasikan jenis sanksi pidana yang ada menjadi pidana dan tindakan, hal ini bertolak dari ide dasar double track system;


c.

d.

e. f.

g.

b. Formula sikan subjek hukum pidana secara eksplisit; Formulasikan secara utuh sistem pertanggungjawaban korporasi; Formulasikan secara utuh sistem sanksi pidana denda; Formulasikan kualifikasi delik; Formulasikan pengaturan mengenai recidive; Formulasikan hal-hal lain yang diperlukan agar menjadikan penetapan pidana dalam UU Minerba di masa yang akan datang yang mampu memberikan arah dan penerangan bagi tahapan pemberian pidana tahapan pelaksanaan pidana

Halim, Diana Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004. Kementerian Energi dan Sumber Daya: Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Naskah Akademik Rancangan UndangUndang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2004 Muladi dan Barda Nawawi Arief, TeoriTeori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1984. Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana, 2012. Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2003. Solesbury, William, Evidence Based Policy: Whence it Came and Where it’s Going. ERSC UK Centre for Evidence Based Policy and Practice: Working Paper 1, 2001.

Daftar Pustaka

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

-------, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Semarang: Pustaka Magister, 2011.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan

-------, Hukum Pidana Lanjut, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH Undip, 2009.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

-------, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Prenada Media Group, 2011.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di

Recommend Documents