DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN TANAH JALUR ALTERNATIF JALAN LINGKAR KOTA SLAWI KABUPATEN TEGAL ( Studi Putusan Nomor: 157/ Pid. B/ 2009/ PN. Slw )

Andhika Dhanaindrata, Eko Soponyono *, Purwoto

ABSTRAK

Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat pejabat di pemerintahan daerah Kabupaten Tegal yang menyebabkan kerugian pengelolaan keuangan daerah dan merugikan kepentingan masyarakat, sehingga menghambat pembangunan. Salah satu upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban pidana merupakan kebijakan yang menitikberatkan kepada penerapan sistem peradilan pidana sebagai upaya hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan tanah jalur alternatif jalan lingkar kota Slawi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang akan datang. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan tanah jalur alternatif jalan lingkar kota Slawi dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang akan datang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen dan penelusuran literatur. Data dianalisis kemudian dilakukan interpretasi sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Pertanggungjawaban pidana korupsi pengadaan tanah jalur alternatif jalan lingkar Kota Slawi diterapkan sesuai kerangka pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam KUHP dan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Asas mendasar pertanggungjawaban pidana, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas legalitas diterapkan dengan baik dalam kasus tersebut. Adanya perkembangan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang akan datang diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi 1


pertumbuhan ekonomi

1. Pendahuluan Pemerintah mempunyai peranan yang

sangat

penting

dalam

dengan cepat maka dalam hal ini, pemerintah

Indonesia

pelaksanaan pembangunan. Setiap

menciptakan

sistem perekonomian, baik kapitalis

diperlukan

maupun

pembangunan.

sosialis,

pemerintah

memegang peranan

yang sangat

besar.

meningkat

harus

prasarana bagi

Besarnya

yang

kemajuan

pendapatan

dan

daerah

akan berpengaruh pada besarnya

Tujuan Negara Indonesia yaitu menciptakan

kemakmuran

belanja daerah, disinilah biasanya

dan

akan menarik hati oknum-oknum

dalam

pejabat daerah kabupaten/kota untuk

pembukaan Undang Undang Dasar

melakukan perbuatan pidana korupsi,

1945 alinia keempat. Kemakmuran

dengan

dan kesejahteraan yang dicapai tidak

pendapatan dan belanja daerah yang

saja membuktikan bahwa negara

nilainya

dapat menjalankan perannya sebagai

kepentingan

stabilisator

kelompoknya melalui berbagai cara

kesejahteraan

melainkan

rakyat

dibidang implikasi

ekonomi, kemampuan

cara

memanfaatkan

besar

tersebut pribadi

yang bertentangan

untuk maupun

dan melawan

negara merumuskan kebijakan yang

hukum guna memperoleh kekayaan

lebih baik dalam suatu bangsa dan

bagi diri sendiri dan keluarganya,

negara.

orang lain atau suatu korporasi yang

Sebagai suatu negara yang terus

mendukung

atau

memberikan

membangun mengharapkan

1


keuntungan

kepada

dirirnya,

keluarga kelompoknya. Korupsi

dapat dilakukan dengan melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap

merupakan

suatu

pelaku tindak pidana korupsi, yaitu

momok bagi setiap negara di dunia.

dengan cara

Korupsi yang telah mengakar dengan

pidana kepada pelakunya (upaya

demikian kuatnya akan membawa

penal). Sedangkan upaya lainnya

konsekuensi

dapat

terhambatnya

pidana

dilakukan

penanggulangan

pembangunan di suatu negara. Perbuatan

memberikan

korupsi

korupsi

dengan

sanksi

cara

tindak

pidana

non

penal).

(upaya

tersebut pada akhirnya akan sangat

Pertanggungjawaban

merugikan keuangan daerah dan

merupakan

perekonomian

menitikberatkan kepada penerapan

daerahtersebut,

pidana

kebijakan

yang

dimana dampak utamanya adalah

sistem peradilan pidana (criminal

tujuan dari pembangunan nasional

justice sistem) sebagai upaya hukum

guna mewujudkan masyarakat adil

dalam

dan makmur berdasarkan Pancasila

perbuatan

dan UUD 1945, sebagaimana telah

dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

diamanatkan dalam UUD 1945 tidak

Berdasarkan hal yang telah diuraikan

akan bisa terwujud.

tersebut

Terhadap tindak pidana korupsi yang

terjadi

diperlukan

upaya

mempertanggungjawabkan pidana

di

atas,

menyusun skripsi

yang

maka

telah

penulis

yang berjudul

“Pertanggungjawaban

Pidana

pemberantasannya. Salah satu upaya

Terhadap Pelaku Tindak Pidana

pemberantasan tindak pidana korupsi

Korupsi Pengadaan Tanah Jalur 2


Alternatif Jalan

Jadi yang

Lingkar Kota

dimaksud dengan

Slawi Kabupaten Tegal ( Studi

metode

penelitian,

adalah

suatu

Putusan Nomor : 157/ Pid.B/ 2009/

cabang

ilmu

pengetahuan

yang

PN.Slw )”.

membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yang meliputi kegiatan

2. Metode Dalam suatu penelitian,metode

menelusuri/mencari

kembali,

penelitian merupakan syarat mutlak

mencatat,

dalam suatu penelitian, berbobot atau

menganalisis

tidaknya penelitian tergantung pada

laporannya) berdasarkan fakta-fakta

pertanggungjawaban

atau gejala-gejala secara ilmiah.

penelitian. Maka

metode harapan dalam

merumuskan sampai

dan

menyusun

Penelitian yang berkaitan dengan tulisan

mengarah pada tujuan penelitian.

hukum”. Dalam menulis penulisan

Metodologi berasal dari kata

ini,

adalah

“penelitian

metode penelitian harus tepat dan

hukum ini, penulis menggunakan :

“metodos” dan “logos”, yang berarti

a. Metode Pendekatan

“jalan

b. Spesifikasi Penelitian

ke”, dengan

penggunaan

kata

demikian

c. Metode Pengumpulan Data

metodologi

d. Metode Analisis Data

penelitian, penulis bermaksud bahwa dalam

melaksanakan

penelitian,

penulis menggunakan suatu jalan atau

tata

cara

tertentu

sistematis dan konsisten.

secara

3.

Hasil dan Pembahasan Proyek Jalan Lingkar Kota Slawi

(Jalingkos),

adalah

proyek 3


pembangunan fasilitas umum berupa

dimaksud

jalan alternatif yang mengitari Kota

melalui

Slawi,

diantaranya

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Dukuhsalam,

Kabupaten Tegal. Setelah menerima

termasuk

melewati

Desa

Kalisapu,

Procot,

Kendal

Serut,

kepada Bupati Kepala

Tegal

Kantor Wilayah

permohonan tersebut Bupati Tegal

Curug dan Penusupan yang meliputi

memerintahkan

dua kecamatan, yakni Pangkah dan

Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Slawi. Proyek Jalingkos diawali dari

(BPN)

kajian

mengadakan

visibility

di

Bappeda

Kepala

Kabupaten

Kantor

Tegal

koordinasi

untuk dengan

Kabupaten Tegal pada tahun 2005,

Kepala Dinas Instansi yang terkait

yang dilanjutkan dengan pembuatan

untuk

Detail Engeneering Design (DED)

mengenai

oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU)

tanah yang dimohon dengan Rencana

pada

Sebelum

Tata Ruang Kota yang telah ada.

dilakukan,

Setelah menilai rencana penggunaan

tahun

pengadaan

2006. tanah

melakukan kesesuaian

peruntukan

Departemen Pekerjaan Umum (DPU)

tanahnya

mengajukan

Rencana Tata Ruang Wilayahnya

permohonan

kepada

sudah

penelitian

sesuai

dengan

Bupati Tegal untuk mengeluarkan

maka Bupati

Tegal

Surat Keputusan Penetapan Lokasi

persetujuan

penetapan

Pembangunan.

pembangunan

untuk

Pekerjaan Umum (DPU) mengajukan

umum

dipersiapkan

permohonan

Kepala

Departemen

penetapan

pembangunan kepentingan

lokasi

yang

Kantor

memberikan lokasi

kepentingan oleh

Pertanahan

umum 4


Kabupaten

setempat,

untuk

melaksanakan pengadaan tanah.

Bangunan (Anggota), Kabag Dinas Pertanian

Perkebunan (Anggota),

Bupati Tegal (Agus Riyanto)

Kabag Cipta Karya DPU (Anggota),

menerbitkan Surat Keputusan Nomor

Kabag Akuntansi dan Aset Daerah

590/0043A/2006 Tanggal 12 Januari

pada

2006

Panitia

(Anggota), Kepala Seksi Hak Atas

Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan

Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten

pembangunan jalur alternatif jalan

Tegal (Anggota), Kepala Sub Bagian

lingkar

Panitia

Pemerintahan

Pengadaan Tanah Jalur Alternatif

Pemerintahan

Jalan Lingkar Kota Slawi terdiri dari

Teknis), dan Kepala Sub Bagian

Sriyanto (Ketua), Eko Djati Suntoro

Penyelesaian Sengketa Tanah Bagian

(Anggota)

dan

Keagrariaan

(Anggota).

Bupati

yang

membentuk

Kota

Slawi.

Agus Tegal

Kholik juga

menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tegal

Nomor

590/0044/2006

Tanggal 12 Januari 2006 membentuk

Tim

Penilai

yang Harga

BPKAD

Kabupaten

Umum Setda

Setda

Tegal

Bagian

Tegal

Tegal

(Staf

(Staf

Teknis). Pejabat

Pembuat

Komitmen/Pemimpin Kegiatan Edy Prayitno membuat surat ajuan kepada Pengguna

Anggaran

(Sekretaris

Tanah. Tim tersebut terdiri dari

Daerah Kabupaten Tegal) tentang

Asisten

dan

permohonan

ijin

Kabag

pembayaran

Beban

Pemerintahan

Pembangunan

(Ketua),

Pemerintahan (Sekretaris), Kepala Kantor

Pelayanan

Pajak

pengalihan Tetap

menjadi Pengisian Kas (PK).

dan 5

(BT)


Edy Prayitno karena tugas dan

Jalan Lingkar Kota Slawi wilayah

tanggung jawabnya sebagai Kepala

timur, bulan Agustus sampai dengan

Bagian

Kabupaten

bulan September 2006 untuk Desa

Tegal mengajukan anggaran untuk

Trayeman, Procot, Kendal Serut,

Perkiraan

Curug, Dukuh Sembung, Kagok,

Keagrariaan

Ganti

Rugi

Kegiatan

Pengadaan

tanah

untuk

Jalur

Penusupan, serta Desa Dukuhsalam.

Alternatif

Lingkar

Kota

Slawi

Seharusnya dana tersebut diserahkan

sebesar Rp 8.050.000.000 (delapan

kepada Suparto, selaku Pembantu

milyar lima puluh juta rupiah) atas

Pemegang Kas, namun dana tersebut

persetujuan pengalihan pembayaran

hanya sebagian saja yang diterima

Beban Tetap menjadi Pengisian Kas

oleh Pembantu Pemegang Kas.

tersebut. Kepala BPKAD selanjutnya mengeluarkan Membayar Agustus

Surat

(SPM) 2006

8.000.000.000

Perintah

tertanggal sebesar

(delapan

2 Rp

milyar

Dana sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapan

milyar)

dipergunakan

sesuai

oleh

Edy

Prayitno

kepada

Daerah Kabupaten Tegal, Cahyono,

Daerah (SKPD).

Cabang

Slawi

sebesar

Rp

tidak dengan

peruntukannya, namun dana tersebut

rupiah). Selanjutnya, Pemegang Kas

mengambil uang di Bank Jateng

tersebut

Satuan

Penyimpangan

Kerja

dipinjamkan Perangkat

anggaran

Jalingkos tersebut mulai terdeteksi Kejaksaan Negeri (Kejari)

Slawi,

rupiah), guna kegiatan pembayaran

yang kemudian

proses

ganti rugi tanah yang terkena Jalur

penyelidikan dan penyidikan, hingga

8.000.000.000

(delapan

milyar

memulai

6


pada awal Mei 2008 Kejaksaan

Undang-Undang Hukum Pidana

Negeri

Edi

dan Undang-Undang No. 31

Prayitno sebagai tersangka. Status

Tahun 1999 jo Undang-Undang

hukumnya

No.

Slawi

menetapkan

meningkat

menjadi

20

Tahun

2001

terdakwa, hingga menjalani proses

Pemberantasan Tindak Pidana

persidangan dan menerima putusan

Korupsi.

dari Pengadilan Negeri Slawi. Edy

2.

Dengan

mendasari

konsep

Prayitno didakwa telah melakukan

pertanggungjawaban

tindakan korupsi yang merugikan

yang dianut dalam Rancangan

uang negara, berupa mark up dalam

KUHP

proses pembebasan tanah Jalingkos

terlihat jelas bahwa para ahli

sebesar

hukum pidana telah melakukan

Rp

2.241.615.000

(dua

yang

pidana

akan

datang,

milyar dua ratus empat puluh satu

suatu

juta enam ratus lima belas ribu

pidana. Adanya perkembangan

rupiah).

mengenai

konsep

pertanggungjawaban

pidana

pembaharuan

dalam hukum pidana yang akan

4. Simpulan 1. Pertanggungjawaban

pidana

datang

diharapkan

korupsi pengadaan tanah jalur

menciptakan

alternatif jalan

kepastian

Slawi kerangka

hukum

lingkar Kota

diterapkan

sesuai

dapat

keadilan hukum

dan serta

kemanfaatan bagi masyarakat.

pertanggungjawaban

pidana yang diatur dalam Kitab 7


Bakti, 2002)

Daftar Pustaka Djaja,

Emansjah,

Memberantas

Korupsi

Bersama

(Jakarta,

Sinar

KPK, Grafika,

2008) Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana,

(Jakarta,

Rineka

Cipta, 2008) Hartanti,

Eva,

Tindak

Korupsi,

Pidana

(Jakarta,

Sinar

Grafika, 2005) Huda, Chairu, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada

Tiada

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta, Kencana, 2006) Maheka,

Arya,

Mengenali

Memberantas

&

Korupsi,

(Jakarta: KPK RI, 2007) Moeljatno, Hukum

Asas-asas

Pidana,

(Jakarta,

Rinekacipta, 2000) Nawawi,

Barda, Hukum Pertama,

Perbandingan

Pidana, Cetakan (Jakarta:

CV.

Rajawali, 1990) Prinst.,

Darwan, Tindak

Pemberantasan Pidana

Korupsi,

(Bandung, PT.Citra Aditya 8


Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri

Slawi

Nomor:

157/Pid.B/2009/PN.Slw Simons, Asas, Teori, Praktik: Hukum Pidana,

(Jakarta:

Sinar

Grafika, 2006) Soekanto,

Soerjono,

Pengantar

Penelitian Hukum, (Jakarta, UIPress, 1986) Sudarto, Hukum Pidana 1,cetakan ke II, (Semarang, Sudarto

Yayasan

d/a

Fakultas

Hukum Undip, 1990) Sugandhi,

R,

KUHP

penjelasaanya,

dan

(Surabaya,

Usaha Nasional, 2001)

Sunggono,

Bambang,

Metodologi

Penelitian Hukum Pengantar,

Suatu

(Jakarta:

Raja

Grafindo Persada, 2003) Triandayani, Luh

Nyoman

Budaya

Dewi,

Korupsi

ala

(Pusat

Studi

Indonesia,

Pengembangan

Kawasan,

Jakarta, 2002) Waluyo,

Bambang, Hukum

Dalam

(Jakarta:

Penellitian Praktek, Sinar

Grafika,1991) 9

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di

Recommend Documents