PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR : SK. 2164/HK.208/XI/DIKLAT-2010 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN IJAZAH DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, perlu disusun Pedoman Penerbitan Ijazah dan Sertifikat Kompetensi pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Transportasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pedoman Penerbitan Ijazah dan Sertifikat Kompetensi pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
5.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 1
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan Pelatihan Ujian Keahlian, serta Sertifikasi Kepelautan;
8.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Sertifikat Kompetensi, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah/Sertifikat Kompetensi dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah/Sertifikat Kompetensi;
9.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen Perhubungan;
Memperhatikan :
Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 1445/D/T/93 tentang Penyusunan Redaksi Ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN IJAZAH DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Sertifikat adalah bukti otentik sebagai tanda kelulusan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bentuk Ijazah, Sertifikat Kompetensi, STTPP, dan STTPK.
2.
Ijazah adalah salah satu bentuk Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2
3.
Sertifikat Kompetensi adalah salah satu bentuk Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang transportasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan dan pelatihan serta terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Transportasi.
4.
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah salah satu bentuk Sertifikat yang merupakan suatu naskah dinas yang diberikan oleh penyelenggara diklat kepada peserta diklat sebagai pengakuan setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan selain kompetensi di bidang perhubungan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Transportasi.
5.
Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan yang selanjutnya disebut STTPK adalah salah satu bentuk Sertifikat pengakuan setelah lulus pendidikan dan pelatihan non formal, yang diberikan kepada peserta diklat oleh penyelenggara Diklat Keahlian Pelaut (DKP).
6.
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Transportasi yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat Transportasi adalah lembaga diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7.
Pendidikan dan Pelatihan Transportasi yang selanjutnya disebut Diklat Transportasi adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
8.
Pendidikan Kepelautan adalah pendidikan dalam berbagai jalur, jenis dan jenjang untuk mendapatkan dan/atau meningkatkan keahlian dan keterampilan guna memperoleh ijazah/sertifikat keahlian pelaut.
9.
Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan selanjutnya disingkat Diklat Kepelautan adalah pendidikan kepelautan untuk mencapai tingkat keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang dan jenis kompetensi yang ditujukan untuk pengawakan kapal niaga.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang selanjutnya disebut UPT Diklat adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan Diklat di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. 11. Perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 3
12. Sekolah Menengah Kejuruan adalah sekolah menengah kejuruan di bidang pelayaran dan di bidang penerbangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 13. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Kompetensi adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional. 14. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan Lembaga Diklat Transportasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan formal di bidang transportasi. 15. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang mengurusi bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan. 16. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang mengurusi bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1)
Peserta didik yang telah mengikuti Diklat Transportasi dan dinyatakan lulus dengan memenuhi persyaratan diberikan tanda lulus berupa Sertifikat.
(2)
Sertifikat yang berupa ijazah dan/atau Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) diberikan kepada Lulusan Diklat Transportasi sebagai tanda lulus.
(3)
Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan penyelenggara Diklat kepada peserta diklat sebagai pengakuan setelah uji kompetensi yang diselenggarakan oleh UPT Diklat Perhubungan. Pasal 3
Sertifikat yang berupa sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Diklat Transportasi program diklat pada Lembaga Diklat Transportasi dan dinyatakan lulus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 (1)
Persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diatur oleh Lembaga Diklat Transportasi berdasarkan pedoman dan standar Diklat Transportasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan. 4
(2)
Lembaga Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. b. c.
Sekolah Menengah Kejuruan; Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik; dan Balai Diklat Transportasi. BAB III IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK Bagian Kesatu Umum Pasal 5
(1)
Peserta didik yang telah mengikuti Diklat Transportasi program diklat formal pada Lembaga Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan dinyatakan lulus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan diberikan Ijazah, Transkrip Nilai, dan Sertifikat Kompetensi.
(2)
Lembaga Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Lembaga Diklat Transportasi yang telah terakreditasi dan memenuhi persyaratan penyelenggaraan Diklat Transportasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada peserta didik yang telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Bagian Kedua Ijazah pada Sekolah Menengah Kejuruan Pasal 6
(1)
Format Ijazah pada Sekolah Menengah Kejuruan ditentukan sebagai berikut: a. bentuk segi empat dengan posisi vertikal dengan ukuran kertas 21 cm X 29 cm; dan b
bagian depan warna dasar putih (white doff), 4 warna khusus, 1 warna invisible, bagian belakang 2 warna khusus menggunakan hot stamping hologram 30 mm, Security Features menggunakan bahan security paper dengan invisible fiber, invisible ink, 8 security features di bagian depan dan belakang.
5
(2)
Format huruf Ijazah pada Sekolah Menengah Kejuruan terdiri atas: a. b. c.
d. e. f. g. h. i. j. (3)
bagian atas kiri dicetak Logo Kementerian Perhubungan dan sebelah kanan dicetak Logo UPT Diklat; bagian tengah dicetak dengan tanda air (watermark) lambang Kementerian Perhubungan; Nama Kementerian Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Sekolah Menengah Kejuruan dengan huruf Times New Roman Bold font Size 12, 14, 16; tulisan Ijazah dengan huruf Times New Roman Bold font Size 30; nama lulusan dengan huruf Zurich Calligraphic font Size 22; tulisan jabatan pimpinan Sekolah Menengah Kejuruan dengan huruf Book Antiqua font Size 12; nama pimpinan Sekolah Menengah Kejuruan dengan huruf Zurich Calligraphic font Size 16; Nomor Induk Pegawai pimpinan Sekolah Menengah Kejuruan dengan huruf Zurich Calligraphic font Size 14; bagian bawah Nomor Induk Pegawai pimpinan Sekolah Menengah Kejuruan ditulis Nomor Seri dan Nomor Ijazah; dan huruf lainnya menggunakan Book Antiqua font Size 14.
Materi Ijazah pada Sekolah Menengah Kejuruan terdiri atas: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Nama Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Nama Bidang Keahlian; Nama Program Keahlian; Nama lulusan yang ditulis lengkap sesuai dengan akta kelahiran; Nomor Identitas Peserta didik; Tempat dan tanggal lahir peserta didik; Tanggal pemberian Ijazah; Pas foto lulusan, berwarna dan berlatar biru dengan ukuran 4 cm X 6 cm; Nomor seri Ijazah; dan Nomor Ijazah. Pasal 7
Ijazah diterbitkan oleh Pimpinan Sekolah Menengah Kejuruan dan dibubuhi : a. b. c. d.
Tanda tangan dan nama terang Pimpinan Sekolah; Cap Sekolah Pas Foto Siswa dicap Embossed Tanda tangan Siswa
6
Bagian Ketiga Ijazah pada Perguruan Tinggi Pasal 8 (1)
Format Ijazah pada Perguruan Tinggi ditentukan sebagai berikut: a. bentuk segi empat dengan posisi horizontal dengan ukuran kertas 21 cm X 29 cm; dan b bagian depan warna dasar putih (white doff), 4 warna khusus, 1 warna invisible, bagian belakang 2 warna khusus menggunakan hot stamping hologram 30 mm, Security Features menggunakan bahan security paper dengan invisible fiber, invisible ink, 8 security features di bagian depan dan belakang.
(2)
Format huruf Ijazah pada Perguruan Tinggi terdiri atas: a. b. c. d.
e. f. g.
h. i.
j. (3)
bagian atas kiri Nomor Seri dan sebelah kanan kolom Nomor Ijazah; bagian bawah nomor seri dicetak Logo Kementerian Perhubungan dan sebelah kanan dicetak Logo Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; bagian tengah dicetak dengan tanda air (watermark) lambang Kementerian Perhubungan; Nama Kementerian Perhubungan, Badan Pengebangan SDM Perhubungan, Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan huruf Times New Roman Bold font Size 16, 18, 20; tulisan Ijazah dengan huruf Times New Roman Bold font Size 44; nama lulusan dengan huruf Zurich Calligraphic font Size 22; tulisan jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan Pimpinan Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan huruf Book Antiqua font Size 12; nama pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan huruf Zurich Calligraphic font Size 14; Nomor Induk Pegawai pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan huruf Zurich Calligraphic font Size 16; dan huruf lainnya menggunakan Book Antiqua font Size 16.
Materi Ijazah pada Perguruan Tinggi, terdiri atas: a. Nomor seri Ijazah; b. Nomor Ijazah; c. Nama Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; d. Nama Program Pendidikan; e. Nama Program Studi; 7
f.
Nama lulusan yang ditulis lengkap sesuai dengan akta kelahiran; g. Nomor Register Peserta didik; h. Tempat dan tanggal lahir peserta didik; i. Gelar dan singkatan gelar atau sebutan vokasi; j. Tanggal pemberian Ijazah dan gelar atau sebutan vokasi; dan k. Pas foto lulusan, berwarna dengan ukuran 4 cm X 6 cm. Pasal 9
(1)
Ijazah Program Diploma dan sarjana diterbitkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dan dibubuhi: a. b. c. d. e.
(2)
tanda tangan dan nama terang Pimpinan Perguruan Tinggi; tanda tangan dan nama terang Pembantu Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Akademik; cap Perguruan Tinggi; pas photo mahasiswa/taruna dicap Embossed; dan tanda tangan mahasiswa/taruna.
Ijazah Program Pascasarjana diterbitkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dan dibubuhi: a. b. c. d. e.
tanda tangan dan nama terang Pimpinan Perguruan Tinggi; tanda tangan dan nama terang Direktur Program Pascasarjana; cap Perguruan Tinggi; pas photo mahasiswa dicap Embossed; dan tanda tangan mahasiswa. Bagian Keempat Transkrip Akademik Pasal 10
(1)
Setiap Ijazah yang diterbitkan disertai transkrip nilai akademik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ijazah.
(2)
Materi Transkrip Ijazah pada Sekolah Menengah Kejuruan, memuat: a. b. c. d. e. f. g.
Nama Peserta didik, Nomor Identitas (NIP/NRP/NIT/NIS/NIPD/ NIRM/NIK), Bidang Keahlian, Program Keahlian. Daftar mata pelajaran; Semester; Nilai mata pelajaran Rata-rata Nilai; Tempat, tanggal, bulan dan tahun; dan Tanda tangan Kepala Sekolah atau Pimpinan Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
8
(3)
Materi Transkrip Ijazah pada Perguruan Tinggi, memuat: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
(4)
Nama Peserta didik, Nomor Identitas (NIP/NRP/NIT/NIS/NIPD/ NIRM/NIK), Bidang Keahlian, Jurusan, Program Studi. Kode mata kuliah; Daftar mata kuliah; Semester; Kredit mata kuliah; Nilai mata kuliah (dalam huruf); Nilai mutu; Jumlah angka mutu; Jumlah SKS; Indeks Prestasi Kumulatif; Tempat, tanggal, bulan dan tahun; dan Tanda tangan Pimpinan Perguruan Tinggi dan/atau Pembantu Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Akademik.
Tanda tangan pada Transkrip Nilai Akademik, diatur sebagai berikut: a.
Transkrip Nilai Akademik untuk Sekolah Menengah Kejuruan yang diterbitkan dibubuhi tanda tangan dan nama terang Pimpinan Sekolah Menengah Kejuruan kemudian dibubuhi cap Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan dan pada pas photo lulusan dibubuhi cap embossed Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan;
b.
Transkrip Nilai Akademik untuk Diploma dan Sarjana yang diterbitkan dibubuhi tanda tangan dan nama terang Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pembantu Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Akademik kemudian dibubuhi cap Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan pada pas photo lulusan dibubuhi cap embossed Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
c.
Transkrip Nilai Akademik untuk program Pascasarjana dan Doktor yang diterbitkan dibubuhi tanda tangan dan nama terang Pimpinan Perguruan Tinggi dan Direktur Pascasarjana kemudian dibubuhi cap Program Pascasarjana yang bersangkutan dan pada pas photo lulusan dibubuhi cap embossed Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
Pasal 11 Format Ijazah dan transkrip nilai akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
9
BAB IV SERTIFIKAT KOMPETENSI Pasal 12 (1)
Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Lembaga Diklat Transportasi yang memenuhi persyaratan penyelenggaraan Diklat Transportasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku pada Lembaga Diklat Transportasi yang menyelenggarakan Diklat Keahlian Pelaut.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penerbitan sertifikasi kompetensi bagi lulusan Diklat Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan tersendiri. Pasal 13
Susunan Sertifikat Kompetensi terdiri atas: a. b. c.
Bagian Kepala Sertifikat Kompetensi; Bagian Isi Sertifikat Kompetensi; dan Bagian Akhir Sertifikat Kompetensi. Pasal 14
(1)
Bagian Kepala, terdiri atas : a. b. c. d.
(2)
Kode disudut bagian atas kanan; Logo Kementerian Perhubungan di bagian atas kiri dan Logo Lembaga Diklat Transportasi di bagian atas kanan; Tulisan “Sertifikat Kompetensi” ditulis di bagian atas tengah; dan Tulisan “Nomor” ditulis di bagian atas tengah.
Bagian Isi Sertifikat Kompetensi, terdiri atas : a. b. c. d. e. f.
Uraian berisikan pejabat yang memberikan Sertifikat Kompetensi; Nama, tempat/tanggal lahir, Nomor Identitas (NIP, NRP, NIT,NIS, NIPD, NIRM, NIK) Peserta Didik; Pernyataan lulus mengikuti jenis pendidikan dan pelatihan; Durasi dan/atau Jam pendidikan dan pelatihan; Tahun dan Angkatan pendidikan dan pelatihan; dan Di bagian tengah terdapat tanda air (watermark) lambang Kementerian Perhubungan.
10
(3)
Bagian Akhir Sertifikat Kompetensi, terdiri atas : a.
Di bagian sebelah kanan 1) 2) 3) 4) 5)
Tempat, tanggal, bulan dan tahun; Nama jabatan; Tanda tangan; Nama Jelas; dan NIP.
b.
Di bagian tengah Photo peserta diklat dengan cap Lembaga Diklat Transportasi di bagian sebelah kiri.
c.
Bagian belakang Sertifikat Kompetensi, memuat: 1) Daftar Mata Pelajaran; dan 2) Tanda tangan Ketua Jurusan, Ketua Penyelenggara, atau Pejabat yang berwenang di Bidang Akademik.
(4)
Format Sertifikat Kompetensi, ditentukan sebagai berikut: a.
bentuk segi empat dengan posisi horizontal dengan ukuran kertas 21 cm X 29 cm; dan
b
bagian depan warna dasar putih (white doff), 4 warna khusus, 1 warna invisible, bagian belakang 2 warna khusus menggunakan hot stamping hologram 30 mm, Security Features : menggunakan bahan security paper dengan invisible fiber, invisible ink, 8 security features di bagian depan dan belakang. Pasal 15
(1)
Sertifikat Kompetensi ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Diklat Transportasi.
(2)
Dalam hal Pimpinan Lembaga Diklat Transportasi berhalangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penandatanganan Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Badan. Pasal 16
(1)
Setiap Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan disertai daftar mata pelajaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Kompetensi.
11
(2)
Transkrip Sertifikat Kompetensi, memuat: a. b. c. d. e. f. g.
(3)
Nama, Tempat, tanggal lahir, Nomor Identitas; Daftar mata pelajaran; Jam Pelajaran masing-masing; Nilai mata pelajaran; Tempat, tanggal, bulan dan tahun; Tanda tangan Ketua Jurusan, Ketua Penyelenggara, atau Pejabat yang berwenang di Bidang Akademik; dan Nama, tempat/tanggal lahir, Nomor Identitas (NIP, NRP, NIT,NIS, NIPD, NIRM, NIK) Peserta Didik.
Format Sertifikat Kompetensi dan daftar mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan ini. BAB V STTPP Pasal 17
(1)
Peserta didik yang telah mengikuti Diklat Transportasi program diklat non formal selain program kompetensi di bidang transportasi pada Lembaga Diklat Transportasi dan dinyatakan lulus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan STTPP.
(2)
STTPP diterbitkan oleh Lembaga Diklat Transportasi yang memenuhi persyaratan penyelenggaraan Diklat Transportasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18
Susunan STTPP terdiri atas : a. b. c.
Bagian Kepala STTP; Bagian Isi STTP; dan Bagian Akhir STTP. Pasal 19
(1)
Bagian Kepala terdiri atas : a. b. c.
(2)
Kode disudut bagian atas kanan; Tulisan “Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan”; Tulisan “Nomor”.
Bagian Isi STTPP, terdiri atas : a. b. c. d.
uraian berisikan pejabat yang memberikan STTPP; nama, tempat/tanggal lahir, NIP/NRP, Pangkat Golongan Ruang, Jabatan dan Instansi; pernyataan lulus mengikuti jenis pendidikan dan pelatihan; di bagian tengah dicetak dengan tanda air (watermark) lambang Kementerian Perhubungan. 12
(3)
Bagian Akhir STTPP, terdiri atas : a.
Di bagian sebelah kanan 1) 2) 3) 4) 5)
Tempat, tanggal, bulan dan tahun; Nama jabatan dan instansi; Tanda tangan; Nama Jelas; dan NIP.
b.
Di bagian tengah Photo peserta diklat dengan cap instansi dibagian sebelah kiri.
c.
Di bagian belakang 1) Agenda pembelajaran; 2) Tema : a) Umum (ditentukan badan diklat); b) Khusus (ditentukan penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue aktual setempat); 3) Tempat, tanggal, bulan dan tahun; 4) Kepala Instansi penyelenggara; 5) Tanda tangan; dan 6) Nama jelas dan NIP. Pasal 20
(1)
STTPP ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Diklat Transportasi dan Ketua Penyelenggara Diklat Transportasi.
(2)
Bentuk dan format STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini. BAB VI STTPK Pasal 21
Peserta didik yang telah mengikuti Diklat Kepelautan dan dinyatakan lulus diberikan bukti kelulusan berupa STTPK oleh Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Pasal 22 Susunan STTPK, terdiri atas: a. b. c.
Bagian Kepala STTPK; Bagian Isi STTPK; dan Bagian Akhir STTPK
13
Pasal 23 (1)
Bagian Kepala STTPK terdiri atas : a. b. c. d.
(2)
Nomor Seri disudut bagian atas kiri; Tulisan “Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan”; Dasar Hukum yaitu Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 43 Tahun 2008, ditulis di bagian bawah butir b; dan Tulisan “Nomor” di sudut bagian atas kanan.
Bagian Isi STTPK, terdiri atas : a. b. c. d.
Nama peserta, Nomor Induk Siswa / (NIS)/Nomor Induk Peserta (NIP), tempat/tanggal lahir; Pernyataan lulus mengikuti jenis Diklat Pelaut (DP); Periode penyelenggaran Diklat (mulai tanggal s/d tanggal); dan Di bagian tengah dicetak dengan tanda air (watermark) lambang Kementerian Perhubungan.
(3) Bagian Akhir STTPK, terdiri atas : a.
Di bagian sebelah kanan 1) 2) 3) 4) 5)
Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan; Nama jabatan pimpinan instansi dan nama instansi; Tanda tangan; Nama Jelas; dan NIP.
b.
Di bagian tengah Photo peserta diklat dengan cap instansi dibagian sebelah kiri.
c.
Di bagian sebelah kiri, Mengetahui 1) 3) 4) 5)
d.
Atas nama Kepala Badan, Kepala Pusat; Tanda tangan; Nama Jelas; dan NIP.
Di bagian belakang 1) Kurikulum Program Diklat Pelaut; 2) Tabel berisikan: a) Kelompok Mata Pelajaran; b) Kode Mata Pelajaran (QSS); dan c) Nama Pelajaran.
14
Pasal 24 (1)
STTPK ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Diklat Transportasi.
(2)
Bentuk dan format STTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
BAB VII LAPORAN DAN PENCETAKAN Pasal 25 (1)
Laporan rekapitulasi data kelulusan peserta didik disampaikan oleh Pimpinan Lembaga Diklat kepada Kepala Pusat dengan tembusan Kepala Badan setiap periode pelaksanaan Diklat berupa soft copy maupun hard copy.
(2)
Rekapitulasi yang dilaporkan terdiri dari: a. b. c. d. e.
Jenis Program; Nama, tempat/tanggal lahir, Nomor Identitas (NIP, NRP, NIT,NIS, NIPD, NIRM, NIK); Periode Pelaksanaan; Tanggal, bulan dan tahun penerbitan; dan Nomor Seri. Pasal 26
(1)
Pencetakan Ijazah atau Sertifikat Kompetensi, STTPP dan STTPK dilakukan oleh Lembaga Diklat Transportasi berdasarkan Master yang telah dibuat oleh Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan.
(2) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara khusus melalui perusahaan yang mengurusi percetakan dokumen negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 Sekolah Menengah Kejuruan, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Diklat Transportasi harus memberikan terjemahan ke dalam bahasa inggris pada Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Transkrip Nilai Akademik, atau Daftar Mata Pelajaran yang telah diterbitkan bila dianggap perlu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15
BAB VIII BUKU REGISTRASI Pasal 28 Setiap Sertifikat yang diberikan kepada lulusan Diklat Transportasi yang memenuhi syarat akan dicatat dalam Buku Regristrasi, paling sedikit memuat: a. b. c. d. e. f. g. h.
Nomor Seri; Nomor Sertifikat; Nama Pemilik; Nomor Identitas (NIP, NRP, NIT,NIS, NIPD, NIRM, NIK) Peserta Didik; Tempat, Tanggal Lahir; Tempat dan Tanggal Pengeluaran Sertifikat; Pejabat yang menandatangani Sertifikat; dan Pas Photo. Pasal 29
(1) Penomoran Ijazah, STTPP, dan STTPK, terdiri atas: a. b. c. d. e. (2)
Penomoran Sertifikat Kompetensi terdiri atas: a. b. c. d.
(3)
nomor urut; satu huruf kode Lembaga Diklat Transportasi; satu digit kode matra; dua digit kode jurusan/program studi; dan dua digit tahun kelulusan.
nomor urut, diatur lebih lanjut oleh Lembaga Diklat Transportasi; satu huruf kode Lembaga Diklat Transportasi; kode diklat, diatur lebih lanjut oleh Lembaga Diklat Transportasi; dan dua digit tahun kelulusan.
Nomor urut dan kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.
16
BAB IX SURAT KETERANGAN PENGGANTI SERTIFIKAT DAN TRANSKRIP NILAI ATAU DAFTAR MATA PELAJARAN Pasal 30 (1)
Pengesahan fotokopi Sertifikat dalam bentuk Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik pada Sekolah Menengah Kejuruan ditandatangani oleh Pimpinan Sekolah Menengah Kejuruan yang menerbitkan Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik.
(2)
Pengesahan fotokopi Sertifikat dalam bentuk Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik pada Perguruan Tinggi ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang menerbitkan Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik.
(3)
Pengesahan fotokopi Sertifikat dalam bentuk Sertifikat Kompetensi, STTPP, dan STTPK serta Transkrip Nilai Akademik atau daftar mata pelajaran ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Diklat Transportasi yang menerbitkan Sertifikat, Transkrip Nilai Akademik, atau daftar mata pelajaran.
(4)
Apabila Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Kementerian yang mengeluarkan Sertifikat sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan Sertifikat, dilakukan oleh Kepala Pusat yang terkait. Pasal 31
(1)
Penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah pada Sekolah Menengah Kejuruan dilakukan oleh Pimpinan Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI apabila Ijazah yang asli hilang, rusak, atau terbakar.
(2)
Penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah pada Perguruan Tinggi dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI apabila Ijazah yang asli hilang, rusak, atau terbakar.
(3)
Penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Sertifikat dalam bentuk Sertifikat Kompetensi, STTPP, dan STTPK pada Lembaga Diklat Transportasi dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Diklat Transportasi berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI apabila Sertifikat Kompetensi yang asli hilang, rusak atau terbakar.
(4)
Apabila Lembaga Diklat Transportasi yang mengeluarkan Sertifikat sudah tidak beroperasi atau ditutup, penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Sertifikat, dilakukan oleh Kepala Pusat yang terkait.
17
Pasal 32 Tanda pengesahan fotokopi Sertifikat, Transkrip Nilai Akademik, atau Daftar Mata Pelajaran dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Sertifikat, Transkrip Nilai Akademik, atau Daftar Mata Pelajaran, sebagai berikut: MENGESAHKAN Fotokopi sesuai dengan aslinya
Stempel UPT/Perguruan tinggi
………………………………….(tanggal, bulan, dan tahun) ………………………………….(nama jabatan) ………………………………….(unit kerja) ………………………………….(tanda tangan pejabat) ………………………………….(nama pejabat) NIP.
BAB X PEMBERIAN GELAR Pasal 33 (1)
Lulusan pendidikan vokasi dan akademik, menggunakan gelar vokasi dan gelar akademik.
(2)
Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:
(3)
berhak
untuk
a.
sarjana, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
b.
magister, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; dan
c.
doktor, yang ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.
Gelar untuk pendidikan vokasi terdiri atas: a.
ahli pratama untuk lulusan program diploma satu, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.P. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
b.
ahli muda untuk lulusan program diploma dua, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Ma. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
18
(4)
c.
ahli madya untuk lulusan program diploma tiga, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian; dan
d.
sarjana sains terapan untuk program diploma empat, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan S.S.T. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian.
Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini. Pasal 34
(1)
Pencantuman gelar lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap menggunakan gelar sesuai singkatan dan penempatan yang berlaku di negara asal.
(2)
Penetapan kesetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri dengan ijazah dan gelar perguruan tinggi Indonesia diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X PENUTUP Pasal 35 Pada saat Peraturan ini berlaku, semua Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Menteri Perhubungan Nomor SK.518/UM.508/Diklat-2000 tanggal 18 April 2000, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini atau belum diganti. Pasal 36 Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Menteri Perhubungan Nomor SK.518/UM.508/Diklat-2000 tanggal 18 April 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19
Pasal 37 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
NO. 1.
PROSES Disetujui
NAMA Sunaryo
JABATAN Dirjen Perhubungan Laut
TGL
PARAF
Ditetapkan di JAKARTA pada tanggal 16 November 2010 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN ttd CAPT. BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19560912 198503 1 002 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. NO. 1. 2. 6.
Menteri Perhubungan; Menteri Pendidikan Nasional; Sekjen dan Dirjen di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Setjen, Kementerian Perhubungan; Kepala Biro Hukum dan KSLN, Setjen, Kementerian Perhubungan; Para Kepala Pusdiklat di Lingkungan Badan Diklat Perhubungan; Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Diklat Perhubungan; Para Pimpinan Lembaga Diklat Transportasi di seluruh Indonesia. PROSES Peny. Konsep Dikoreksi Disetujui
NAMA Endang Puji Lestari Sutardjo Wawan Darwan
JABATAN Kasubag Hukum Kerjasama Setdan Pengembangan SDM Phb PH.Kabag Umum Setdan Pengembangan SDM Phb. PH.Sekretaris Badan Pengembangan SDM Phb.
20
TANGGAL
PARAF
