DATA PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROVINSI BANTEN
DASAR HUKUM 1.
UU 23/200O tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2.
UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
3.
UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4.
UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA; 5.
PP NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH;
6.
PERMENDAGRI NO 9 TH 2005 TTNG PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA;
7.
PERMENDAGRI
NO
61
TAHUN
2011
TENTANG
PEDOMAN
PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH.
Tahapan penyelenggaraan Pemilukada meliputi: a) perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada; b) pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; c) pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilukada; d) penetapan Peserta Pemilukada; e) masa Kampanye Pemilukada; f) Masa Tenang; g) pemungutan dan penghitungan suara; h) penetapan hasil Pemilu; dan i) Pelantikan dan pengucapan sumpah janji.
BENTUK BANTUAN DAN FASILITASI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan Fasilitasi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai berikut : 1. Melakukan koordinasi dengan KPU pada saat penetapan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu (Ps. 8 Ayat (1) huruf c, UU No. 15/2011); 2. Penugasan personil pada sekretariat Panwaslu Kab/Kota, PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS (Ps. 126 Ayat (2) huruf a, UU No. 15/2011); 3. Penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu Kab/Kota, PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS (Ps. 126 Ayat (2) huruf b, UU No. 15/2011);
4. Pelaksanaan sosialisasi (Ps. 126 Ayat (2) huruf c, UU No. 15/2011); 5. Dukungan kelancaran transportasi pengiriman logistik (Ps. 126 Ayat (2) huruf d, UU No. 15/2011); 6. Monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu (Ps. 126 Ayat (2) huruf e, UU No. 15/2011); 7. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan penyelengaraan Pemilu apabila ada permintaan dari penyelenggara Pemilu (Ps. 126 Ayat (2) huruf f, UU No. 15/2011);
8. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyiapkan data penduduk (Ps. 32 ayat (1) UU No 8/2012); 9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyiapkan data penduduk Indonesia dalam wilayahnya (Ps. 41 Ayat (1) UU No. 8/2012);
DATA PEMILUKADA • Di Provinsi Banten pada tahun 2010, 4 (empat) daerah telah menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan. secara umum pelaksanaan pemilukada tersebut dapat berjalan cukup baik, walaupun tingkat partisipasi masyarakat diberbagai daerah relatif berpariasi, seperti Kabupaten Serang 59%, Kota Cilegon 76%, Kabupaten Pandeglang 71%, pada PSU 67%, dan Kota Tangerang Selatan 57 %, pada PSU 62%.
1. DATA PENYELENGGARA PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROV. BANTEN • 1. Kota Cilegon yang berakhir masa jabatan Walikotanya pada tgl 20 Juli 2015. • 2. Kabupaten Serang yang berakhir masa jabatan Bupatinya pada tgl 28 Juli 2015.
• 3. Kabupaten Pandeglang yang berakhir masa jabatan Bupatinya pada tgl 10 Maret 2016. • 4. Kota Tangerang Selatan yang berakhir masa jabatan Walikotanya pada tgl 20 April 2016.
2. BAGIAN DARI KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN OLEH GUBERNUR TERKAIT PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 ADALAH PENGISIAN PENJABAT KEPALA DAERAH • BERDASARKAN SK • BERDASARKAN SK MENDAGRI NOMOR: MENDAGRI NOMOR: 131.36-4592 TANGGAL 131.36-4601 TANGGAL 15 15 JULI 2015 TELAH JULI 2015 TELAH DILANTIK DILANTIK IR. H SUYITNO, Drs. HUDAYA, MM SEBAGAI MM SEBAGAI PENJABAT PENJABAT BUPATI SERANG WALIKOTA CILEGON PADA TANGGAL 28 JULI PADA TANGGAL 2O JULI 2015 OLEH 2015 OLEH PLT. GUB. PLT. GUB. BANTEN A.N BANTEN A.N PRESIDEN PRESIDEN RI DI IBUKOTA RI DI IBUKOTA PROVINSI. PROVINSI.
DATA PASANGAN BAKAL CALON BUPATI/WALIKOTA PADA PEMILUKADA SERENTAK TH. 2015 DI PROVINSI BANTEN No 1
Kabupaten/Kota Kota Cilegon
Pasangan Calon 1. 2.
2
Kabupaten Serang
3
Kabupaten Pandeglang
4
Kota Tangerang Selatan
1.
DR.H. Tb Iman Aryadi, M.Si & Drs. H. Edi Ariadi, M.Si Sudarmana & Marfi Fahzan
Hj. Ratu Tatu Chasanah & Pandji Tirtayasa 2.
1. Hj. Irna Narulita & Tanto W Arban 2. H. Aap Aptadi & H. Dodo Juanda 3. Ratu siti Romlah & Yan Riyadi
1. 2.
Hj. Airin Rachmi Diany & Benyamien Davnie Ikhsan Modjo & Li Claudia Chandra 3. Arsyid & Eliriana
Partai Pengusung /Perseorangan 1.
Partai Golkar; PDI-P; PKS; PPP; PKB, Nasdem plus partai non parlem Hanura & PBB 2.Perseorangan
Jumlah Kursi di DPRD/dukungan
Jumlah Pemilih/ DPT
1.35 kursi DPRD 434.333 2.26.847 Catatan u/ perseorangan masih ada kekurangan 6.116 Perpanjangan waktu 20 hari u/ melengkapi berskas dukungan
1.Koalisi Partai Golkar; PDI-P, 1.36 Kursi Nasdem, PKB, PAN dan PPP 2. Cat: perpanjangan pendaftaran sd 31 Juli 2015
1.472.116
1. Partai Nasdem; Gerindra; PKS, PBB; Hanura;PAN; PKB,Golkar;dan PPP 2. Perseorangan 3. Partai Demokrat; PDI-P; PPP dan PKPI
1.139.840
1.
1. 26 Kursi 2. 3. 11 Kursi Catatan Golkar dan PPP dianulir karena dualism dukungan
Partai Golkar; PKS; PKB; 1. Nasdem, PAN dan PPP 2. 2. Partai Gerindra dan 3. Partai Demokrat 3. Partai PDIP & Hanura
25 Kursi 10 Kursi 15 Kursi
1.365.000
R EGU LA SI DESK PI LK A DA
PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2005
SE MENDAGRI NOMOR 270/1982/OTDA
KEBERADAAN DESK PILKADA UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2015 MENJADI PRIORITAS UTAMA UNTUK DITINDAK LANJUTI
DESK PILKADA PEMPROV BANTEN PENANGGUNG JAWAB : GUBERNUR BANTEN PETUGAS : KEPALA KESBANGPOL PEMPROV BANTEN: Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si ALAMAT EMAIL :
[email protected] Nomor fax : 0254 267143; Nomor Tlp : 0254 267142 ALAMAT : KP3B JALAN SYECH NAWAWI AL BANTANI, SERANGBANTEN
T U GAS DESK PI LK ADA
MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PILKADA DI DAERAH. MENGINVENTARISASI DAN MENGANTISIPASI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PILKADA.
MEMBERIKAN SARAN KEPADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN PILKADA.
MELAPORKAN INFORMASI KEPADA PEMERINTAH MENGENAI PELAKSANAAN PILKADA SECARA BERJENJANG.
11
STRATEGI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM PILKADA 1. Inventarisasi Potensi Konflik. 2. Penelitian/Pendalaman Potensi Konflik 3. Menentukan Prioritas Penanganan Potensi Konflik.
IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK
PENCEGAHAN KONFLIK
1. Memelihara kondisi damai dalam msy. 2. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, 3. Meredam potensi konflik. 4. Membangun Sistem Peringatan Dini.
1.
PEMULIHAN PASCA KONFLIK 1. 2. 3.
Kegiatan rekonsiliasi. Kegiatan rehabilitasi; Kegiatan rekonstruksi.
PENGHENTIAN KONFLIK
2. 3. 4.
Penghentian keke-rasan fisik . Penetapan status keadaan konflik. penyelamatan dan perlindungan korban. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. 12
Upaya 1 Menetapkan Peraturan Pelaksanaan ttg Satlinmas.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sesuai dengan amanat S.E. Mendagri Nomor 331.1/2696/SJ Tanggal 25 Mei 2015 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. Melakukan sosialisasi thdp aparat Sat Linmas ttg Peraturan yg berkaitan dgn Pilkada.
Upaya 2 Menyiapkan kebutuhan Sarana dan prasarana Sat Linmas.
Agar Pemerintah Daerah menyiapkan kebutuhan sarpras aparat Sat Linmas yg diperlukan di dlm tugas membantu pengamanan Pilkada. 13
Upaya 3
Mengoptimalkan Pemberdayaan Sat Linmas.
Sebelum melaksanakan tugasnya Polri bersama Pemda wajib melaksanakan pelatihan kpd anggota Sat Linmas yg ditugaskan dlm membantu pengamanan Pilkada.
Upaya 4 Memperjelas Pemberian Rewards & Punishment bg Aparat Sat Linmas.
Memberikan honorarium kpd anggota Linmas yang ditugaskan membantu pengamanan pilkada dgn besaran yg disesuaikan kemampuan APBD masing2 daerah
14
Upaya 5 Koordinasi dan Pelaporan dalam Pengamanan Pilkada Melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dgn TNI dan Polri, serta jajaran Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sbg langkah antisipasi dini, deteksi dini, dr setiap potensi yg dpt menggangu tramtibmas sblm, selama dan sesudah penyeleng Pilkada Serentak thn 2015. Gub, Bup/Walikota dpt beri bantuan perkuatan Satlinmas kpd Polri yg setingkat sesuai keb dgn status di Bawah Kendali Operasi (BKO) Polri dlm rangka membantu PAM Pilkada. Pengerahan Satlinmas PAM Pilkada mjd tg jwb Gub, Bup/Walkot dlm pelaks dikendalikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kab/Kota. Bup/Walkot melaporkan pelaks penugasan Satlinmas dlm penanganan tramtib dan keamanan penyeleng Pilkada kpd Gub dan tembusan Mendagri. Gub melaporkan pelaksanaan penugasan Satlinmas dlm penanganan tramtib dan keamanan penyeleng pemilu kpd Mendagri.
15
HASIL RAKOR TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROVINSI BANTEN YANG DI HADIRI OLEH BAGIAN PEMERINTAHAN, BADAN KESBANGPOL, SATPOL PP DAN SEKRETARIAT KPU DI KAB/KOTA : 1. KABUPATEN PANDEGLANG; 2 KABUPATEN SERANG; 3. KOTA CILEGON DAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN PADA TANGGAL 25-26 AGUSTUS 2015 ADALAH SBB :
A.KOTA TANGERANG SELATAN 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Ichsan Mojo dan Lee Claudia Chandra 2. Pasangan Nomor Urut 2 Drs. Arsyid dan dr.Elviere Sudarto Putri 3. Pasangan Nomor Urut 3 Hj. Airin Rachmi Diani dan Drs. Benyamin Davnie Pelaporan KPU Dana Kampanye Maksimal Anggaran Sekitar 17 M (tanggal 26 Agustus hari pertama) Panwas 8,8M Pengamanan 7,4M (Kegiatan disimpan di Satpol PP 2,7M) Penertiban Atribut/Bahan Sosilisasi Pengamanan yang legal dipasang oleh KPU.pembersihan alat peraga oleh Pol PP
B. KABUPATEN SERANG 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Ratu Tatu Hasanah, SE dan H. Panji Tirtayasa 2. Pasangan Nomor Urut 2 Achmad Syarif dan Aef Saifulloh KPU anggaran yang di siapkan 21M di perubahan 17M Panwas 8,8M di perubahan 1 M Pengamanan 4,5M Linmas 1M 44Jt Desk Pilkada di Bagian Pemerintahan dan Kesbangpol Kab. Serang Tanggal 27 Agustus Kampannye damai di cikande ambon Sabtu 22 Agustus Simulasi Pengamanan Kampanye
C. KABUPATEN PANDEGLANG 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Aap Aptadi dan Drs. H. Dodo Djuanda 2. Pasangan Nomor Urut 2 Dra. Hj. Irna Narulita dan Tanto 3. Pasangan Nomor Urut 3 Hj. Siti Romlah dan Ian Priyadi Pelaporan KPU Dana Kampanye Maksimal Anggaran Sekitar 17 M Desk Pilkada SK sudah di tandatangan Bupati, pelaksanaan pengamanan dilaksanakan oleh Satpol PP 1,4M (www.kesbangpolpdg.go.id, fax 0253 204479) Rencana pemasangan atribut kampanye ditiap desa 2 buah/desa dari 339 desa dan kelurahan Umbul2 perkecamatan 10 dan baligho se kabupaten pandeglang 5
D. KOTA CILEGON Ada 2 pasangan calon - DR. H. Tb. Iman Ariyadi, M.Si dan Drs. H. Edi Ariadi, M.Si - H. Sudarmana dan H. Marfi Fahzan Sinungun (calon perseorangan)
Akan dilaksanakan pengundian di hotel sarikuring jam 14.00 Pelaporan KPU Dana Kampanye Maksimal Anggaran Sekitar 7M, cilegon mendapat dana 22,185M (dari dana hibah) Polres 2M Panwas 4M (Kegiatan disimpan di Satpol PP 2,7M) Kodim 500Jt Tanggal 28 Agustus dilaksanakan kampanye damai 24 Agustus telah dilaksanakan simulasi antisipasi pengamanan apabila terjadi huru hara (polres, Pol PP dan Linmas) Alamat Desk Jl. Jend Sudirman No, 2 (leading sektor Bag. Pemerintahan) Telp 0254 3805770 Ekt.110, Fax 0254 398907 Email :
[email protected] Ada tim pemantauan pengamanan keamanan. SK Walikota sudah berjalan 3 bulan dipimpin oleh Dandim, Badan Kesbang, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum
3. Anggaran dan Data NPHD KPU Kab/ Kota di Provinsi Banten NO.
KAB./KOTA
NILAI HIBAH (Rp.)
NOMOR DAN TGL NPHD
1.
Kab. Serang
21.103.272.358
2.
Kota Cilegon 18.085.000.000
270/04-KPU/2015 dan 01/KPUCLG.015-36430/HIBAH/IV/2015 tanggal 2 April 2015
3.
Kab. Pandeglang
38.466.363.000
978/05-PPKD/IV/2015 dan 41/KPU-kab./PDG-015.436409/ IV/2015 tanggal 30 April 2015
4.
Kota Tangerang Selatan
60.949.207.318
403/955/Kesbangpolinmas/2015 dan 37/KPU-Kota Tangsel tanggal 5 mei 2015
978/NPHD.09.huk/2015 dan 900/113/KPU.KABSRG/015.4363 95/IV/2015 tanggal 27 April 2015
KET.
Laporan Data NPHD Panwaslu Kabupaten/Kota di Propinsi Banten
No.
1
Nama Daerah
Kota Cilegon
Anggaran Diajukan (Rp)
4,700,000,000
Disetujui (Rp)
4,700,000,000
Tanggal Dsetujuai
Nomor NPHD
27 April 2015
270/06-Huk/2015 001/Div-Umum/013/Panwaskada.clg/V/2015 134.34/1251-Huk/VI/2015 193.2/23/panwaskada-kotatangsel/VI/2015
2
Kota Tangerang Selatan
9,409,140,000
8,260,736,000
18 Mei 2015
3
Kab. Pandeglang
12,314,671,000
8,619,518,000
29 Juni 2015
978.5/38-PPKD/VI/2015 001/PANWASKADA.PDG/VI/2015
4
Kab. Serang
14,000,000,000
8,800,000,000
09 Juni 2015
978/NPHD.10-Huk/2015 016.B/NPHD-Panwslukada Kab.Serang/IV/2015
Peran Pemerintah Daerah dalam Pilkada UU No. 8 tahun 2015 Sesuai amanat Pasal 200 ayat 1 UU No. 8 tahun 2015 Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Fungsi budgeting) Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 64 ayat 2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan Kampanye pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 66 ayat 2)
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye (Pasal 66 ayat 4)
4. DOKUMEN LAPORAN KEGIATAN SETIAP TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROVINSI BANTEN •
•
• •
•
SESUAI AMANAT PASAL 6 AYAT 2 & 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TH 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG YANG MENYATAKAN BAHWA : (2) KPU KAB/KOTA MENYAMPAIKAN LAPORAN KEGIATAN SETIAP TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEPADA DPRD KAB/KOTA DENGAN TEMBUSAN KEPADA KPU PROVINSI DAN GUBERNUR (3) LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) OLEH KPU PROVINSI DITERUSKAN KEPADA KPU RI DAN OLEH GUBERNUR DITERUSKAN KEPADA MENTERI, MAKA : SAMPAI SAAT INI KAMI BIRO PEMERINTAHAN BELUM DAPAT MELAPORKAN SECARA UTUH DAN RESMI KEPADA MENDAGRI KARENA MASIH MENUNGGU TEMBUSAN LAPORAN RESMI DARI KPU KAB/KOTA KEPADA GUBERNUR. BIRO PEMERINTAHAN MELALUI TIM MONITORINGNYA TELAH DAN SEDANG MELAKUKAN KOORDINASI KEPADA KAB/KOTA PENYELENGGARA PILKADA SERENTAK DI PROVINSI BANTEN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI RESMI SEPERTI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KPU KAB/KOTA PER TAHAPANNYA, CONTOH : SK KPU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON; DLL; AGAR KAMI DAPAT MEMBUAT LAPORAN RESMI KEPADA MENDAGRI SECARA UTUH DAN BERDASAR, DEMIKIAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, WASSALLAM
TERIMA KASIH
