Dasar Hukum : 1. Landasan Idiil : Pancasila 2. Landasan Konstitusional : UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 3. Landasan Operasional :
1. Pasal 150 UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
AYAT (3) “ b. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH YANG SELANJUTNYA DISEBUT RPJM DAERAH UNTUK JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN MERUPAKAN PENJABARAN DARI VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH YANG PENYUSUNANNYA BERPEDOMAN KEPADA RPJP DAERAH DENGAN MEMPERHATIKAN RPJM NASIONAL”
2. Pasal 154 UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
“TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALU-ASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH YG BERPEDOMAN PADA PERUNDANG-UNDANGAN”
3. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ttg Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
(2)RPJMD memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah; (3)Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, Kondisi Lingkungan Strategis di Daerah, serta hasil Evaluasi terhadap pelak-sanaan RPJMD peri-ode sebelumnya.
4. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ttg Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
(1)RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri; (2)Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
1. Masih rendahnya pendapatan petani dan produktivitas pertanian dalam arti luas; 2. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan; 3. Masih rendahnya kesehatan;
aksesibilitas
dan
kualitas
pelayanan
4. Belum Optimalnya Pengelolaan Pariwisata; 5. Pengendalian Angka Pengangguran Terbuka; 6. Rendahnya tingkat kemandirian daerah dalam mendanai kewenangan yang menjadi urusan Daerah ; 7. Belum optimalnya pengelolaan Perusahaan Daerah ;
1. Masih rendahnya pendapatan petani dan produktivitas pertanian dalam arti luas; • Produksi padi sebagai komoditas utama daerah, selama tahun 2004-2007 sudah menunjukkan peningkatan; • Hal ini karena adanya peningkatan produktivitas, yaitu 53,10 Kw/Ha di tahun 2004 menjadi 53,13 Kw/Ha di tahun 2007. • Produksi jagung selama tahun 2004-2007 juga mengalami kenaikan karena adanya peningkatan produktivitas, yaitu 36,72 Kw/ha di tahun 2004 menjadi 37,89 Kw/Ha di tahun 2006. • Produksi kedelai selama tahun 2004-2007 juga mengalami kenaikan karena adanya peningkatan produktivitas, yaitu 14,75 Kw/ha di tahun 2004 menjadi 14,76 Kw/Ha di tahun 2007. • Namun secara keseluruhan kenaikan produktivitas Padi, Jagung dan Kedelai relatif kecil yaitu kurang dari satu kwintal perhektarnya, sebagaimana data dalam tabel sebagai berikut :
2. Masih rendahnya pendidikan;
aksesibilitas
dan
kualitas
Pada tabel indikator bidang pendidikan, menunjukkan hal-hal sebagai berikut : • Angka putus sekolah murid SD/MI selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan cukup baik; • Namun angka putus sekolah ditingkat SMP/MTs dan SMA/MA meskipun mengalami penurunan, penurunan tersebut masih di atas satu persen. • Angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar SMA/MA selama tahun 2004-2007 menunjukkan kenaikan, namun baik APM maupun APK selama tahun 2003-2007 masih dibawah 50%.
3. Masih rendahnya pelayanan kesehatan;
aksesibilitas
dan
kualitas
Data Perkembangan Desa Siaga Di Kabupaten Lumajang
No.
STRATA
JUMLAH DESA
%
1
Desa Siaga Bina
50
14,3
2
Desa Siaga Tumbuh
107
52,4
3
Desa Siaga Kembang
33
16,09
4
Desa Siaga Paripurna
15
7,3
JUMLAH
205
90,09
INDIKATOR DESA SIAGA 1. Adanya Forum Komunikasi Desa 2. Adanya Pelayanan Kesehatan Dasar 3. Berkembangnya UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) 4. Kemampuan Pengamatan Masalah Kesehatan Berbasis Masyarakat 5. Kesiapsiagaan Menghadapi Kedaruratan/Bencana 6. Kemandirian Pembiayaan Kesehatan Oleh Masyarakat 7. Dibina oleh Puskesmas PONED (Pelayanan Obsteteri Neonatal Emergency Dasar) 8. Lingkungan Sehat 9. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
4 (EMPAT) TINGKATAN PEMENUHAN STRATA DESA SIAGA Kembang 5 - 6 Unsur
FORUM
Tumbuh 3 - 4 Unsur BINA 2 Unsur
Paripurna 7 - 8 Unsur
Sarana Yang Dibutuhkan Untuk Terwujudnya Desa Siaga Paripurna
Mendukung
1. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) Meliputi : Gedung Sarana Pelayanan Medis Dasar Mebelair Penunjang 2. Penanganan Gawat Darurat Meliputi : Ambulance Desa Alat Komunikasi
4. Belum Optimalnya Pengelolaan Pariwisata; • Pariwisata belum dikelola secara professional karena minimnya SDM yang memiliki ketrampilan dalam mengelola pariwisata baik yang ada di Perusahaan Daerah maupun pihak ke tiga; • Pariwisata bukan core bisnis dari Perusahaan Daerah, sehingga pengelolaannya menjadi tidak maksimal, karena perusahaan juga mengelola bisnis yang lain; • Rendahnya minat investor dalam mengelola periwisata, hal ini disebabkan karena kurangnya promosi yang dilakukan oleh pengelola pariwisata dan Pemerintah Daerah; • Sebagian besar obyek wisata belum memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
5. Pengendalian Angka Pengangguran Terbuka; • Krisis ekonomi global yang melanda dunia pada tahun 2008 telah membawa dampak yang sangat buruk terhadap sendisendi perekonomian dunia, nasional dan regional. Salah satu dampak secara nyata yang terlihat adalah banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berakibat semakin banyaknya pengangguran. • Pengaruh krisis ekonomi global di Kabupaten Lumajang memang tidak secara langsung dapat dirasakan. Tetapi untuk jangka panjang jika Pemerintah Daerah tidak siap, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya PHK dan akibat-akibat lain yang kurang menguntungkan yang berakibat pula pada meningkatnya angka pengangguran terbuka.
• Data BPS menunjukkan angka pengangguran terbuka pada tahun 2007 sebanyak 24.819 orang atau sebesar 4.75%, angka ini dihitung berdasarkan jumlah angkatan kerja tahun 2007 sebesar 522.401 orang dikurangi jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 497.582 orang. • Apabila dibandingkan dengan angka pengangguran terbuka tahun 2005 dan 2006 sebanyak 33.166 orang dan 33.275 orang, maka angka tersebut menurun sebesar 1.63% dan 1.68%. • Walaupun angka pengangguran terbuka cenderung menurun, tetapi Pemerintah Daerah tetap harus melakukan antisipasi untuk tujuan jangka panjang, mengingat kondisi perekonomian secara makro sulit diprediksi, sehingga apabila di tahun-tahun mendatang terjadi gejolak perekonomian yang kurang menguntungkan, pemerintah daerah dan masyarakat telah siap mengantisipasinya.
6. Rendahnya tingkat kemandirian daerah dalam mendanai kewenangan yang menjadi urusan Daerah ; Indikator kemandirian daerah dalam mendanai kewenangan yang menjadi urusan Daerah tahun 2004 - 2008
• Pada tahun 2003 jumlah produksi pasir sebanyak 474.140 ton dengan realisasi penerimaan pajak galian gol. C sebesar Rp.675.041.021,61; • Tahun 2004 produksi pasir meningkat sebesar 10.07% dari tahun 2003 menjadi 521.906 ton. Peningakatan produksi tersebut tidak serta merta diikuti dengan peningkatan pajak galian gol C, namun sebaliknya pajak galian gol C mengalami penurunan menjadi Rp. 488.212.370,98; • Pada tahun 2005 produksi pasir meningkat tajam sebesar 53,28% dari tahun 2004 menjadi 800.000 ton dan diikuti dengan peningkatan pajak galian gol. C menjadi Rp.809.608.964,98; • Tahun 2006 produksi meningkat sebesar 7,25% dari tahun 2005 menjadi 858.000 ton, tetapi peningkatan ini diikuti dengan penurunan pajak galian gol C menjadi Rp.504.281.103,28; • Kondisi yang sama terjadi pula di tahun 2007 dimana produksi meningkat sebesar 12,76% dari tahun 2006 menjadi 967.440 ton, tetapi pajak galian gol. C menurun menjadi Rp. 486.163.807,00.
• Dari data tersebut terlihat bahwa PAD hanya mampu memberikan kontribusi di bawah 10% baik terhadap total pendapatan daerah maupun terhadap belanja daerah; • Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang masih banyak bergantung kepada sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat khususnya Dana Alokasi Umum; • Oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian daerah, pengelolaan PAD perlu dioptimalkan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD di Kabupaten Lumajang.
Perbandingan Realisasi Produksi Pasir Terhadap Pendapatan Bahan Galan Golongan C Tahun 2003 2008
7. Belum optimalnya pengelolaan Perusahaan Daerah ;
•
• •
• •
Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa PDAM Kabupaten Lumajang masih belum mampu memberikan konstibusi pendapatan bagi pemerintah daerah karena posisi PDAM sampai sekarang dalam keadaan rugi dan sekarang masih dalam taraf pembenahan manajemen terkait dengan munculnya permasalahan internal perusahaan; Berbeda dengan PDAM, PD. Semeru dalam beberapa tahun terakhir masih mampu memberikan konstribusinya kepada pemerintah daerah dalam bentuk bagian laba; Sedangkan PD. Bank Pasar sampai dengan tahun ini sama dengan PDAM belum bisa memberikan konstribusi pendapatan daerah dikarenakan posisi keuangannya masih rugi dan pada saat ini masih dalam taraf pemulihan kesehatan bank terkait dengan munculnya beberapa permasalahan internal perusahaan beberapa waktu yang lalu. Sampai dengan tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan penyertaan modal ke dalam 5 (lima) perusahaan, antara lain PDAM, PD. Semeru, PD. Bank Pasar, PT. Bank Jatim dan PT. BPR Jatim; Dari ke lima perusahaan tersebut hanya PT. Bank Jatim dan PT. BPR Jatim yang secara rutin memberikan konstribusinya kepada pendapatan daerah. Sedangkan tiga perusahaan lainnya yaitu PDAM, PD. Semeru dan PD. Bank Pasar yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang belum dapat memberikan konstribusinya dalam bentuk bagian laba BUMD.
Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang, yaitu : 1. Bahwa masyarakat Kabupaten Lumajang merupakan masyarakat yang agamis. Senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja; 2. Budaya masyarakat Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan.
MAKNA FILOSOFIS 1) Terwujudnya, terkandung upaya dan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat; 2) Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang; 3) Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin; 4) Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.
MISI 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi;
2) Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme aparatur;
3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.
TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN MISI 1. Meningkatnya Perekonomian Daerah
Peranan Sektoral PDRB Kab. Lumajang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 – 2007 (Persen) No Sektor/Sub Sektor
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*)
2007*)
1
Pertanian
33,47
33,35
34,19
34,18
34,51
34,57
34,47
34,30
2
Pertambangan & Penggalian
3,01
3,12
3,10
3,18
3,21
3,23
3,26
3,32
3
Industri Pengolahan
14,85
14,64
14,60
14,69
14,56
14,31
14,10
13,87
4
Listrik, Gas & Air Bersih
0,75
0,74
0,74
0,74
0,73
0,73
0,73
0,73
5
Bangunan
4,98
4,88
4,92
4,92
4,84
4,76
4,69
4,62
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
22,52
22,78
22,31
22,28
22,32
22,72
23,24
23,75
7
Pengangkutan & Komunikasi
5,81
5,80
5,75
5,69
5,62
5,49
5,36
5,23
8
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
4,88
4,85
4,81
4,81
4,78
4,71
4,67
4,69
9
Jasa - Jasa
9,73
9,64
9,57
9,51
9,43
9,49
9,49
9,49
100
100
100
100
100
100
100
100
JUMLAH
Peranan Sektoral PDRB Kab. Lumajang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 – 2007 (Persen)
Target No
Sektor/Sub Sektor
Satuan
2010
2011
2012
2013
2014
1
Pertumbuhan Ekonomi Daerah
%
5.5
5.7
5.9
6.2
6.5
2
Peningkatan Rata – Rata Perkapita
%
5.430.050
5.662.750
5.905.400
6.158.470
6.422.370
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih
Tata
Kelola
1. Mengupayakan semaksimal mungkin peran serta setiap warga negara dalam proses pembuatan keputusan. 2. Menegakkan rule of law (kekuasaan hukum) secara adil, terutama Hak Asasi Manusia. 3. Menciptakan transparansi dalam hal arus informasi. 4. Membangun akuntabilitas publik dengan berusaha agar setiap keputusan harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembagalembaga stake holder. 5. Mengupayakan agar semua lembaga dan prosedur siaga dan tanggap dalam melayani setiap kebutuhan stake holder/ warga negara. 6. Seluruh komponen pemerintahan harus mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh komponen masyarakat. 7. Mengelola lembaga pemerintah secara efektif dan efisien sehingga produk lembaga dan prosesnya dilaksanakan tepat sasaran dan hemat.
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target 2014
1
Pesentase Satuan Kerja yang memperoleh indeks kepuasan masyarakat dengan kategori “baik”
Unit
100
2
Persentase Penurunan pengaduan masyarakat
dan
%
60
3
Persentase jumlah pelanggaran pegawai dibanding jumlah pegawai
disiplin
%
2
4
Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Perkara
14
keluhan
3. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN MISI 1. Untuk meningkatkan perekonomian daerah ditetapkan sasaran dengan jumlah urusan sebagai berikut : NO
URUSAN
SASARAN
NO
URUSAN
SASARAN
1
Pertanian
3
11
Ketenagakerjaan
2
2
Ketahanan Pangan
1
12
Penanaman Modal
1
3
Kehutanan
1
13
Pekerjaan Umum
2
4
Kelautan dan Perikanan
1
14
Penataan Ruang
1
5
Pariwisata
1
15
Perumahan Rakyat
1
6
Kebudayaan
1
16
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3
7
Industri
1
17
Ketransmigrasian
1
8
Perdagangan
2
8
1
9
Perhubungan
1
Energi dan Sumber Daya Mineral
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1
JUMLAH
13
JUMLAH
12
10
2. Untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih ditetapkan sasaran dengan jumlah urusan sebagai berikut : NO
URUSAN
SASARAN
1
Perencanaan Pembangunan
1
2
Kependudukan dan Catatan Sipil
1
3
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
2
4
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
5
Statistik
1
6
Kearsipan
1
7
Komunikasi dan Informatika
1
JUMLAH
10
17
1.
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan ditetapkan sasaran dengan jumlah urusan sebagai berikut :
NO
URUSAN
SASARAN
1
Kesehatan
1
2
Pendidikan
1
3
Perpustakaan
1
4
Kepemudaan dan Olah Raga
1
5
Sosial
1
6
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1
7
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1
8
Lingkungan Hidup
1 JUMLAH
8
Sasaran yang akan dicapai pada Urusan Pertanian : 1. Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan dan holtikultura. Indikatornya : a. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan & holtikultura b. Pesertase peningkatan produktifitas tanaman pangan & holtikultura 1. Meningkatnya
produksi
dan
produktifitas
hasil
perkebunan.
Indikatornya : a. Persentase peningkatan produksi perkebunan b. Persentase peningkatan produktifitas hasil perkebunan 1. Meningkatnya
populasi
dan
produktifitas
Indikatornya : a. Peningkatan populasi hewan ternak dan unggas b. Meningkatnya produksi daging, telur dan susu
hasil
peternakan.
Sasaran yang akan dicapai pada Urusan Pendidikan : Meningkatnya Akses, Pemerataan dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Sekolah dan Masyarakat. Indikatornya : a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK c. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK d. Rata-rata Nilai UN dan UAS-BN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK e. Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK f. Rasio Guru dengan Murid SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK g. Rasio Kelas dengan Murid SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK h. Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK i. Rasio Pelajar yang mendapat Subsidi Pendidikan
Sasaran yang akan dicapai pada Urusan Kesehatan : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Indikatornya : a. Angka Kematian Bayi b. Angka Kematian Balita c. Angka Kematian Ibu d. Angka Kesembuhan TB-Paru e. Angka Kesakitan DBD f. Angka Kesakitan Kusta g. Angka Kesakitan AFP h. Universal Child Imunation (UCI) i. Persentase Balita Gizi Buruk j. Persentase Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas k. Rasio Dokter Persatuan Jumlah Penduduk l. Rasio Tenaga Paramedis Persatuan JKumlah Penduduk m.Persentase Penduduk yang memanfaatkan RSUD n. Bed Occupancy Rate (BOR) o. Turn Over Interval (TOI) p. Nett Dead Rate (NDR)
Sasaran yang akan dicapai pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) :
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Indikatornya : a. Persentase peningkatan lembaga koperasi yang berkualitas b. Persentase peningkatan UKM Tangguh c. Persentase peningkatan UKM Mandiri d. Persentase peningkatan Koperasi Sehat
Sasaran yang akan dicapai pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : 1. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian.Indikatornya : a. Rasio pemenuhan pegawai yang berkualifikasi struktural b. Persentase pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan 1. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Indikatornya : a. Peningkatan jumlah SKPD yang mempunyai SOP dan SPP b. Rasio jumlah aparat yang memenuhi syarat jabatan dibanding dengan jumlah formasi 1. Meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif. Indikatornya : a. Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda tepat waktu b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah. Indikatornya : a. Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan barang daerah dengan baik b. Persentase sertifikasi tanah aset Pemkab c. Persentase peningkatan nilai aset daerah
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Indikatornya : a. Ketepatan waktu penyusunan APBD dan PAPBD b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersusun tepat waktu c. Ketepatan waktu penyusunan laporan dan proknosis d. Persentase satuan kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan secara mandiri 6. Meningkatnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Indikatornya : a. Persentase peningkatan hasil pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan b. Persentase kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD 7. Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Desa/Kelurahan. Indikatornya : a. Jumlah Desa dengan PAD Desa > 40% APBDesa b. Persentase penyelesaian masalah ditingkat desa/kelurahan c. Pedoman pengelolaan keuangan desa yang disusun 1. Terjaminnya kualitas produk hukum daerah dan kepastian hukum. Indikatornya : a. Persentase penanganan sengketa hukum aparatur b. Jumlah sosialisasi hukum kepada masyarakat c. Jumlah Raperda yang disusun
9. Meningkatnya
pengawasan
dan
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih. Indikatornya : a. Persentase satuan kerja yang diaudit b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti c. Persentase kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditangani d. Persentase kegiatan pembangunan yang diawasi dan dievaluasi 10 Meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Indikatornya : a. Persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah b. Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah c. Peningkatan PAD 11 Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan terpadu. Indikatornya : a. Persentase peningkatan jumlah jenis pelayanan terpadu b. Persentase ijin yang diterbitkan tepat waktu
SUBSTANSI RPJMD KABUPATEN LUMAJANG 2010 - 2014 Terdiri Dari : • Tujuan : 3 • Sasaran : 50 • Kebijakan : 74 • Urusan Wajib : • Urusan Pilihan : • Program Kabupaten • Program SKPD :
tujuan sasaran kebijakan 25 urusan 8 urusan : 48 program 222 program
Lanjutan :
L A M P IR A : N1 . M a t rik R P J M D 2 . M a t rikS a s a ra n d a n T a rg e t K in e rja R P J M D 3 . R in c iaPna g uA n g g a ra n Intdif pik ea r U ru s a n 4 . R in c ia n P a g u A n g g a ra n B e la n ja In d ik a t if
Sistematika Penyusunan : BAB I
PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan, landasan hukum,dan sistematika penulisan.
BAB II
GAMBARAN
UMUM
KONDISI DA ERAH, berisi : Kondisi
Geografis, Perekonomian Daerah, Sosial Budaya Daerah, Prasarana dan Sarana Daerah serta Pemerintahan Umum. BAB III
GAMBARAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KERANGKA PENDANAAN
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
SERTA
