Dampak Perubahan Tata Kelola RS Daerah Terhadap Efisiensi, Kinerja dan Mutu Layanan

Dampak Perubahan Tata Kelola RS Daerah Terhadap Efisiensi, Kinerja dan Mutu Layanan Andayani, Marthias, Putri, Armiatin Center For Health Policy and Management Medical Faculty of Gadjah Mada University, Indonesia

in collaboration with Asia Pacific Observatory – World Health Organization

Isi 1. Pendahuluan 2. Gambaran Umum Lokasi dan RS dalam Studi Kasus 3. Hasil Penelitian

4. Kesimpulan dan Saran

Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University, Indonesia

1. Pendahuluan RS Daerah di Indonesia • Dimasa lalu: RSD memiliki tingkat birokrasi yang sama dengan lembaga pemerintah (SKPD) lainnya


Tantangan bagi RS Daerah • • • •

Memenuhi kebutuhan pengguna yang dinamis Persaingan dengan RS swasta dan RS LN Perkembangan regulasi Tantangan lokal spesifik, misalnya kendala geografis/transportasi, kekurangan SDM dan sumber daya lain, dll.

Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University

Sejarah Perkembangan Birokrasi RS Pemerintah di Indonesia


2. Gambaran Umum Lokasi dan RS dalam Studi Kasus Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin di lokasi penelitian: 43.894

Banda Aceh

225.562

Magelang

16.000 118.805

Yogyakarta

81.600

457.668

Bantul

222.987

Sleman

224.000 -

Sumber: bps.go.id, accessed in September 2013

200.000

400.000

Poor Population

921.263

1.125.369 600.000

800.000

Total Population


1.000.000

1.200.000

RS yang Diteliti

* Afiliasi dengan RSUP Dr. Sardjito


Kapasitas dan Volume Pelayanan Tahun 2012

168

300

Kota Yogyakarta 201

11,142

13,742*

IRJA

71,083

IGD

18,562

Sleman Jumlah TT Jumlah Kunjungan IRNA

* Jan-Jun 2013 Sumber: Profil RS

P.Senopati

Tidar

Meuraxa 215

200

10,842

17,147

8,315

105,301*

105,728

125,475

66,035

14,391*

27,125

14,747

2,351

Metodologi Penelitian • Studi kasus pada 5 rumah sakit umum daerah di Yogyakarta, Jateng dan Aceh • Tujuan: Melihat dampak BLUD terhadap tata kelola, kinerja, dan mutu layanan RSUD


3. Hasil Penelitian


BLU dan Tingkat Otonomi Tingkat Otonomi Fungsi Manajemen dan Kebijakan

Sentralisasi Penuh dengan Otonomi Rendah

Otonomi Sebagian A

B

Desentralisasi Penuh Otonomi Tinggi

C

Manajemen Stratejik

Sudah ada otonomi tinggi

Administrasi

Sudah ada otonomi tinggi

Pembelian

Sudah ada otonomi

Manajemen Keuangan

Otonomi sebagian

Manajemen Sumber Daya

Otonomi sebagian

Karakteristik BLUD • Merupakan bagian dari Pemda • Menjadi bagian dari PAD • Menghasilkan barang dan atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dijual kepada masyarakat • Tidak mengutamakan keuntungan • Memiliki cost dan revenue center • Dapat mengelola sendiri sumber dayanya dengan prinsip efektifitas dan produktivitas • Rencana Kerja dan Anggaran dikonsolidasikan dengan Pemda • Semua pendapatan kecuali dari APBD/N dapat langsung dibelanjakan • Dapat memiliki staf PNS dan Non PNS • Tidak menjadi subyek pajak

Aspek Perencanaan dan Penggunaan Anggaran

• menyusun Renstra Bisnis untuk menentukan arah, strategi dan alokasi sumber daya dalam lima tahun kedepan • Menetapkan target (keuangan dan non keuangan) • Menyusun rencana detil 1 tahun (RBA) • Kecuali RSUD Meuraxa, semua RS mampu menggunakan pendapatan operasionalnya utk membiayai sebagian investasi

Aspek Governance dan Akuntabilitas •

BLUD menegaskan bahwa RSUD adalah lembaga yang diawasi dan diaudit: – – – –

Dewan Pengawas Dewan Pembina Auditor Independen Auditor Internal (SPI, Inspektrorat/Bawasda)

“…untuk yang kinerja pelayanan memang dewas yang mengevaluasi kami “ (RSUD Tidar) “kalau kami ada 5 (anggota Dewas, pen.): Asisten 3 (ketua), anggota: kepala Dinkes, trus yang berkaitan dengan keuangan ada 2: kepala bidang anggaran, kepala bidang akuntansi, trus yang dari ARSADA DIY dan dari RS sebagai sekretaris Dewas.” (RSUD Panembahan Senopati) “(anggota Dewan Pembina) Ada dinas kesehatan, dari aparat struktural ada. Kita untuk tahun ini dinas keuangan dari BPKAD. Kemudian asisten 1.” (RSUD Meuraxa)

• RS mengakui bahwa keberadaan Dewas dapat membantu RS: – dalam menilai kinerja pelayanan (pengakuan stakeholder eksternal terhadap pencapaian RS) – Memberi konsultasi/saran mengenai kebijakankebijakan baru

• Namun ada juga RS yang mengakui bahwa keberadaan Dewas belum efektif untuk mengevaluasi kinerja Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University

• Akuntabilitas kinerja berupa: – SPM (evaluasi) – LAKIP – Evaluasi per semester dan tahunan – Laporan Keuangan


Aspek Pengelolaan SDM

Jumlah Tenaga

Dokter Perawat

Sleman

34 150

P.Senopati

42 255

Kota Yogyakarta

49 226

Tidar

34 247

Meuraxa

76 220

Aspek Pengelolaan SDM HR Management aspects Merekrut tenaga non PNS Tenaga Spesialis yang telah direkrut oleh RS Sistem Remunerasi

Sleman

P.Senopati

Kota Yogyakarta

Tidar

Meuraxa

Boleh

Boleh

Boleh

Boleh

Boleh

Tidak ada

SpA dan SpOG

SpBO, SpB, SpA, SpPD

SpA

SpA, SpPD, SpAn, SpP, SpKJ

Sedang dalam Sudah ada, Sudah ada, pengembangan namun masih namun masih sederhana sederhana

Gaji non PNS disesuaikan dengan PNS

Masih Sedang dalam menggunakan pengembangan sistem sebelum BLUD

Aspek Keuangan

Hospital Pendapatan dan Biaya

Sleman

Kota Yogyakarta

P. Senopati

Tidar

Meuraxa

Pendapatan

3.8

6

4.1

5.1

1.8

Biaya

n.a

8.1

5.4

4.9

n.a

Source: Source: Hospital Profiles, 2013


Aspek Keuangan • Dengan adanya peraturan-peraturan kepala daerah untuk pelaksanaan BLUD, maka RS Daerah dapat mengelola pendapatan dan biayanya masing-masing sesuai kebutuhan.

• Persentase biaya capacity building terhadap total anggaran: “Kayaknya meningkat ya, karena pelatihannya juga tambah banyak, peserta diklatnya juga lebih banyak, ada untuk akreditasi juga. Dulu malah kayaknya kalau diklat tergantung dari dana BKD, atau DAK gitu, jadi ga bisa banyak. Dan sekarang kan kita ada keleluasaan pergeseran to, misal kurang diklat ini, lalu bisa kita tambahkan.” (RSUD P.Senopati)


• Pengadaan barang dan jasa: “ya bukan kerjasama, jadi kalau misalnya pengadaan langsung kita bisa langsung membeli kepada mereka, jual beli biasa, tapi ketentuannya dengan perwali” (RSUD Tidar)


• Surplus dan defisit: (defisit) gak pernah ya. Terutama defisit yang di luar gaji itu jarang. Intinya pendapatan sama belanja yang operasional yang berasal dari jasa layanan itu selalu surplus. Yang sering malah anggaran belanjanya dibawah 100, pendapatannya rata-rata diatas 100. Makanya bisa ada SILPA, untuk tabungan. (RSUD Kota Yogyakarta) “Kita sempat mengalami defisit. Jadi pada saat awal BLUD itu, kami merasa harus minta suntikan dana dari APBD Kota Magelang, pada awal tahun 2009” (RSUD Tidar) Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University

Aspek Mutu Pelayanan • Adanya Standar Pelayanan Minimal menjadi salah satu pemicu upaya peningkatan mutu pelayanan: – Evaluasi secara reguler dan folow up – Tim-tim mutu – Komite medis lebih pro aktif

• Kinerja pelayanan tidak semata berdasarkan penyerapan anggaran, namun juga efektivitas pelayanan Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University

• Evaluasi mutu dan follow up: “Jadi setiap saat dievaluasi kemudian ada progress..nanti kalau belum progress itu kendalanya apa? Lha itu dibahas di dalam evalus karenai kalau setiap evaluasi mengundang manajemen semua, jadi nanti bagian manajemen mana yang tentang masalah air, masalah tentang alat, tentang apa jadi kan bidang yang itu sehingga kan disitu masukkannya ke manajemen. Jadi nanti kalau ditindak lanjut jadi nanti pembiayaan harus dengan apa masuk di RBA. Jadi modelnya ya seperti itu.” (RSUD Sleman) Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University

• Program Peningkatan Mutu “Bahwa dunia kedokteran baik metode maupun terapi, metode pelayanan, sikap, itu kan makin hari makin meningkat sesuai kebutuhan. Nah kita terus tingkatkan program peningkatan SDMnya atau sumber daya yang lain.” (RSUD Meuraxa)


Bed Occupancy Rate 120 100 80

P.Senopati Sleman

60

Kota Yogyakarta 40

Tidar

20 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sumber: Profil RS


2013

Kendala dalam Penerapan • Komunikasi dan sinkronisasi dengan Pemda • RS masih menjadi komoditas politik yang rentan diintervensi sampai ke level operasional • Kemampuan RSUD dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan ttg fleksibilitas BLUD


“Sebenarnya kita diberi kewenangan, hanya memang sebenernya, kemampuannya seberapa itu tergantung kita.” (RSUD Kota Yogyakarta) “Jadi harusnya kan kalau sudah buat RBA tidak usah buat RKA. Tetapi di DPKAD, disistem keuangannya sana itu, kalau hanya RBA saja laporan kita gak bisa masuk. Padahal kita sekarang ini 70 M, itu hampir separo pendapatan hasil daerah itu dari RS. Makanya Bantul ini masih pake RKA DPA supaya memudahkan.” (RSUD P. Senopati) Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University

Kesimpulan • BLUD mendorong RS Daerah untuk menjadi operator pelayanan kesehatan yang profesional dan berdaya saing: – Mengubah mind-set tentang cara mengelola lembaga usaha – Meningkatkan kemampuan merespon kebutuhan pengguna

– Menekankan tentang akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas dan produktifitas – Secara tidak langsung mendorong pemanfaatan IT

Kesimpulan - lanjutan • BLUD telah mengubah banyak aspek dalam pengelolaan RS Daerah, antara lain pengelolaan keuangan, perencanaan, governance dan pengelolaan SDM

• Perubahan menjadi BLUD telah membantu memperbaiki outcome pelayanan dikelima RSUD • Keberhasilan implementasi tergantung pada kesiapan sistem manajemen operasional • RSUD masih memiliki tantangan: – RS masih membutuhkan subsidi pemerintah – RS masih sering jadi alat politik

Saran • Keterampilan komunikasi politik perlu dimiliki oleh semua Direktur dan manajer RS untuk meningkatkan efektivitas advokasi kepada stakeholders kunci • Sistem manajemen operasional perlu terus dikembangkan untuk mendukung akuntabilitas RS

• RS dan stakeholders perlu memonitor kinerja RS dari berbagai perspektif yg berbeda sesuai dg amanat BLUD: kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat

Dampak Perubahan Tata Kelola RS Daerah Terhadap Efisiensi, Kinerja dan Mutu Layanan

Recommend Documents