2012, No.1348
40
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
CONTOH SURAT LAPORAN
KOP BNN Nomor : Sifat : Lampiran: Hal :
B/ /...../....../BNN Segera 1 (satu) berkas Laporan Indikasi Kerugian Negara.
Jakarta, ... ........ ....... 20.....
Kepada Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta 1.
Rujukan : a.
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b.
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
c.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
d. Peraturan
Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Tahun ......... tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
2.
Sesuai rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan laporan indikasi kerugian negara yang disebabkan kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh pegawai: Nama : ....................... NIP : ...................... Pangkat/Gol : ...................... Jabatan : ...................... Satuan : ......................
www.djpp.kemenkumham.go.id
41
2012, No.1348
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
3.
Adapun indikasi kerugian negara meliputi : No
4.
Uraian
Nilai Kerugian
Ket.
Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kepala Badan Narkotika Nasional
............................... Tembusan : 1. Sekretaris Utama BNN. 2. Inspektur Utama BNN.
www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
2012, No.1348 42
www.djpp.kemenkumham.go.id
43
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2012, No.1348
LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
FORMAT KEPUTUSAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR : KEP/....../....../....../BNN TENTANG PENGHAPUSAN KEKURANGAN UANG DAN PENIADAAN SELISIH DARI PERHITUNGAN BENDAHARA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL Menimbang
:
bahwa dalam rangka penghapusan kekurangan dan peniadaan selisih dari perhitungan bendahara dipandang perlu menetapkan Keputusan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 4. Peraturan Presiden Nomor 23 tentang Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. 5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015.
Memperhatikan :
Pertimbangan dan Saran Staf BNN.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2012, No.1348
44
LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN KEKURANGAN UANG DAN PENIADAAN SELISIH DARI PERHITUNGAN BENDAHARA
KESATU
:
Bahwa Pegawai atas nama ................. selaku Bendahara Satuan Kerja ................. dihapuskan dari beban kekurangan uang untuk selisih dari perhitungan Bendahara periode Tahun Anggaran ......
KEDUA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan catatan: Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Utama BNN 2. Inspektur Utama BNN 3. Kasatker Pegawai yang bersangkutan 4. Karo Keuangan Settama BNN 5. Karo Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN 6. Yang bersangkutan.
Dikeluarkan di: Jakarta Pada tanggal :
2012
Kepala Badan Narkotika Nasional
Gories Mere
www.djpp.kemenkumham.go.id
45
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2012, No.1348
LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
CONTOH SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KOP BNN
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ....................................................... NIP : ....................................................... Pangkat/Gol : ....................................................... Tempat/Tgl.Lahir : ....................................................... Alamat : ....................................................... Jabatan : ....................................................... No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara : ......................................................................... Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar Rp.............................................(...........dengan huruf ......................), yakni kerugian yang disebabkan : ........................................................................................................................................................................... Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah *) di ............ dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. 3) Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut : 1. ..................................... 2. ..................................... 4) 3. ..................................... Apabila dalam jangka 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.
1)
2)
...........................,.............5) Mengetahui :
Materai cukup
Kepala .....................(Satuan Organisasi) 6)
(Nama Bendahara)
........................................... Saksi-saksi : 1. ..................................... 2. .....................................
7)
*) coret yang tidak perlu Petunjuk Pengisian : 1. Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM. 2. Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara. 3. Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan. 4. Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara. 5. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJ ditandatangani. 6. Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja 7. Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BNN atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2012, No.1348
46
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
FORMAT KEPUTUSAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR : KEP/....../....../....../BNN TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL Menimbang
:
bahwa dalam rangka pembebanan kerugian negara sementara dipandang perlu menetapkan Keputusan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 4. Peraturan Presiden Nomor 23 tentang Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. 5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015. 6. Surat Tim TPKN Nomor ... tentang Laporan Kerugian Negara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
47
2012, No.1348
LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Memperhatikan :
Pertimbangan dan Saran Staf BNN. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA
KESATU
:
Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap ........(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat Lain / Pihak Ketiga / Pengampu / Waris / Keluarga dari Bendahara/ Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain/Pihak Ketiga *) pada ................... sebesar Rp. ..................... (............... dengan huruf............).
KEDUA
:
Menugaskan kepada Saudara ................ selaku Ketua TPKN di ............. untuk menagih dan meminta kepada saudara .............. agar menyetor ke kas Negara/Daerah*) sejumlah kerugian negara teresebut. 8)
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan catatan: Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 8. Sekretaris Utama BNN; 9. Inspektur Utama BNN; 10. Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN; 11. Kepala Biro Umum Settama BNN; 12. Kepala Biro Keuangan Settama BNN; 13. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN; 14. ........ (Bendahara/ pegawai bukan bendahara/ Pejabat Lain/ Pihak Ketiga) Dikeluarkan di: Jakarta Pada tanggal : 2012 Kepala Badan Narkotika Nasional Gories Mere
www.djpp.kemenkumham.go.id
2012, No.1348
48
LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG REPUBLIK INDONESIA
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
FORMAT KEPUTUSAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR : KEP/...../...../...../BNN TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL Menimbang
:
bahwa dalam rangka pembebanan kerugian dipandang perlu menetapkan Keputusan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 4. Peraturan Presiden Nomor 23 tentang Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. 5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015. 6. Surat Tim TPKN Nomor ... tentang Laporan Kerugian Negara.
Memperhatikan :
negara
Pertimbangan dan Saran Staf BNN.
www.djpp.kemenkumham.go.id
49
2012, No.1348
LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA KEPADA .........
KESATU
:
Menyatakan Saudara ........(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pegawai atau CPNS Bukan Bendahara/ Pihak Ketiga / Pengampu / Waris / Keluarga dari Bendahara/ Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain/Pihak Ketiga *) pada ................... telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian negara yang terjadi dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp. ..................... (............... dengan huruf............).
KEDUA
:
Saudara ................ diwajibkan untuk mengganti kerugian negara dengan jumlah ......... dengan cara menyetorkan ke Kas Negara/Daerah.
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan catatan: Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 15. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 16. Sekretaris Utama BNN; 17. Inspektur Utama BNN; 18. Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN; 19. Kepala Biro Umum Settama BNN; 20. Kepala Biro Keuangan Settama BNN; 21. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN; 22. ........ (Bendahara/ pegawai bukan bendahara/ Pejabat Lain/ Pihak Ketiga) Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 2012 Kepala Badan Narkotika Nasional Gories Mere
www.djpp.kemenkumham.go.id
2012, No.1348
50
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
FORMAT KEPUTUSAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR : KEP/...../...../...../BNN TENTANG PEMBEBASAN TAGIHAN NEGARA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL Menimbang
:
bahwa dalam rangka pembebasan tagihan negara dipandang perlu menetapkan Keputusan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 4. Peraturan Presiden Nomor 23 tentang Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. 5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015. 6. Surat Tim TPKN Nomor ... tentang Laporan Kerugian Negara.
Memperhatikan
:
Pertimbangan dan Saran Staf BNN.
www.djpp.kemenkumham.go.id
51
2012, No.1348
LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEMBEBASAN TAGIHAN NEGARA KEPADA .........
KESATU
:
Terdapat kerugian negara sebesar Rp. ........... (.........dengan huruf...........) yang terjadi dalam pengurusan Saudara.............,pada saat itu selaku Bendahara/Pegawai atau Calon Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pihak Ketiga / Pengampu / Waris / Keluarga dari Bendahara/ Pegawai atau CPNS Bukan Bendahara/Pihak Ketiga*) pada ...................
KEDUA
:
Saudara ................ tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian negara yang terjadi.
KETIGA
:
Membebaskan Saudara .........dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara dengan nilai ................
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan catatan: Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 23. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 24. Sekretaris Utama BNN; 25. Inspektur Utama BNN; 26. Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN; 27. Kepala Biro Umum Settama BNN; 28. Kepala Biro Keuangan Settama BNN; 29. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN; 30. ........ (Bendahara/ pegawai atau CPNS bukan bendahara/ Pihak Ketiga) Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 2012 Kepala Badan Narkotika Nasional
Gories MerE
www.djpp.kemenkumham.go.id
