CETAK BIRU JEJARING KKP BALI

CETAK BIRU JEJARING KKP BALI

CE TAK BIRU JEJARING KKP BALI disusun oleh

Dinas Kelautan dan

Dinas Peternakan, Perikanan

Dinas Peternakan, Perikanan dan

Perikanan Provinsi Bali

dan Kelautan Kota Denpasar

Kelautan Kabupaten Badung

Dinas Peternakan, Perikanan

Dinas Peternakan, Perikanan

Dinas Peternakan, Kelautan

dan Kelautan Kabupaten

dan Kelautan Kabupaten

dan Perikanan Kabupaten

Gianyar

Klungkung

Karangasem

Dinas Perikanan dan Kelautan

Dinas Perikanan dan Kelautan

Dinas Kelautan, Perikanan

Kabupaten Buleleng

Kabupaten Tabanan

dan Kehutanan Kabupaten Jembrana

Balai Taman Nasional Bali Barat

Dinas Peternakan dan

Balai Konservasi Sumber

Perikanan Darat Kabupaten

Daya Alam Bali

Bangli

DOKUMEN CETAK BIRU JEJARING KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP) BALI ©2014

Penanggung jawab: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Penyusun: Tim penyusun Editor: Tiene Gunawan dan I Made Iwan Dewantama Desain dan tata letak: Gung WS Sumber foto: CI Indonesia

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Jalan Pattimura no. 77 Telp. (0361) 227926 fax. (0361) 223562 Denpasar

Persetujuan Para Pihak Dokurnen Cetak Biru Jejaring Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Bali ini dibangun dan disetujui bersama oleh para pihak berikut ini:

Ke an

au~an, Perikanan dan bupaten Jembrana

..

(Ir. I Made Dwi Maharimbawa, M.Si) NIP ..1.9650924.199303 .1.008

I

-~

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng

~

NIP

1960012~-10.1.001

Kepala Dinas Peter dan Kelautan Kabu

VISI: TERCIPTANYA KEHARMONISAN DAN SINERGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN BALI DENGAN DUKUNGAN KUAT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA LEMBAGA LAINNYA UNTUK PENINGKATAN MANFAAT SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA SUMBER DAYA PERAIRAN SECARA BERKELANJUTAN.

MISI: • Membangun komitmen/kesepakatan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya perairan secara terpadu guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan • Menyediakan dokumen acuan pembangunan kawasan konservasi perairan (KKP) di tingkat kabupaten/kota serta provinsi Bali dengan pendekatan keterkaitan baik secara ekologi, sosial ekonomi maupun tata kelola • Mendorong kerjasama, kemitraan dan koordinasi antarpemerintah, antar-sektor, dan antar-pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya perairan Bali.

Kata Pengantar Bali memiliki kekayaan sumber

diperlukan satu upaya nyata untuk

daya alam berupa keanekaragaman

mempertahankan modal alam yang

hayati sebagai pendukung sumber

dimiliki masyarakat Bali. Upaya

penghidupan bagi masyarakat

nyata ini harus dilakukan dengan

Bali. Sumber daya alam pesisir

mempertimbangkan keselarasan

dan laut Bali, yang merupakan

antara manusia dan alamnya,

bagian dari kawasan segitiga karang

yang menjadi filosofi kehidupan

dunia, telah lama menjadi modal

masyarakat di Bali. Lebih jauh,

masyarakat Bali yang dimanfaatkan

upaya ini harus dilakukan dalam

sebagai sumber daya perikanan

keterkaitan sumber daya alam,

utamanya sebagai tujuan pariwisata

antara daratan dan lautan, nyegara -

bahari. Dalam perkembangan

gunung, yang sekali lagi merupakan

pemanfaatannya, ekosistem terumbu

dasar dari pembangunan di Bali.

karang dan ekosistem pesisir lainnya mengalami degradasi. Hal ini karena peningkatan pemanfaatan sumber daya secara tajam yang dipicu oleh target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ini sering dilakukan tanpa mengacu pada prinsip pembangunan yang seimbang dan

Program Jejaring Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Bali adalah suatu program yang mengacu kepada filosofi tersebut. Program ini mendorong terbentuknya KKP yang merupakan perangkat pengelolaan sumber daya pesisir laut Bali untuk mempertahankan aliran manfaat

berkelanjutan.

sumber daya tersebut di dan ke

Masyarakat madani yang sehat

Pendekatan yang dilakukan dalam

memerlukan modal alam yang

prakarsa ini adalah keterkaitan

sehat karena manusia akan selalu

(konektivitas) secara ekologi, sosial

tergantung pada alamnya untuk

ekonomi dan tata kelola. Lokasi KKP

dapat hidup. Mengamati kondisi

yang teridentifikasi secara ilmiah

sumber daya alam yang ada di Bali

di setiap kabupaten/kota memiliki

saat ini, kami berpendapat bahwa

kondisi dan situasi dalam konteks

seluruh kabupaten/kota di Bali.

sosial ekonomi dan tata kelolanya

Biru Jejaring KKP Bali ini. Ucapan

yang berbeda-beda. Sehingga

terima kasih dan penghargaan yang

keberadaan Jejaring KKP Bali

setinggi-tingginya kami sampaikan

diperlukan dalam menjembatani

kepada seluruh penyusun yang telah

berbagai kendala pengelolaan

bekerja keras dalam menyelesaikan

antar kabupaten/kota dan menjadi

dokumen ini serta kepada semua

sarana bagi proses saling belajar

pihak yang turut membantu

dari masing-masing kabupaten/

menyumbangkan pemikirannya

kota tersebut.

untuk memperkaya materi ini hingga

Dalam rangka

mendukung upaya koordinasi dan

selesainya penyusunan dokumen

operasionalisasi jejaring ini, disusun

ini. Dokumen ini disadari belum

sebuah Cetak Biru Jejaring KKP

sempurna sehingga masih perlu

Bali yang ditujukan sebagai acuan

mendapatkan penyempurnaan seiring

dan proses pembelajaran bersama

proses Jejaring KKP Bali. Semoga

masing-masing kabupaten/kota.

bermanfaat.

Akhir kata, saya mengucapkan puji syukur atas disusunnya Cetak

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Ir. Made Gunaja, Msi.

RINGKASAN EKSEKUTIF S

ebagai ekosistem pulau kecil,

Provinsi Bali merupakan satu

Bali merupakan kawasan sangat

kesatuan ekosistem pulau kecil

produktif dan mampu memberikan

mencakup ruang daratan, laut dan

berbagai bentuk barang dan jasa

udara sehingga harus dikelola dengan

bagi kesejahteraan masyarakatnya.

prinsip satu pulau satu perencanaan

Namun sumber daya alam Bali

dan pengelolaan (one island, one

terancam oleh perubahan iklim,

management). Namun, sebagai

masalah kemiskinan, ketimpangan

imbas dari Otonomi Daerah, tiap

distribusi asset dan akses

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)

sumberdaya alam, kebijakan yang

di tiap-tiap kabupaten/kota Bali

belum padu terutama terkait dengan

saat ini justru cenderung bergerak

ketahanan pangan, kemandirian

sendiri-sendiri tanpa koordinasi.

energi dan kedaulatan budaya warga.

Untuk menghindari konflik lebih

Selain itu, terdapat pula pembagian

lanjut serta mengoptimalkan upaya

penghasilan untuk wisata perairan

pemanfaatan dan pelestarian sumber

antar-daerah yang tidak merata,

daya perairan maka perlu adanya

degradasi lingkungan hidup akibat

Jejaring KKP sebagai media bagi

pertumbuhan pembangunan di

masing-masing daerah di Bali untuk

kawasan pesisir Bali, dan konflik

berkoordinasi. Jejaring KKP Bali

antar desa hingga antar kabupaten

dapat memberikan nilai tambah lebih

dalam memanfaatkan kawasan

dibandingkan KKP-KKP yang berdiri

perairan. Persoalan dan upaya untuk

sendiri karena: 1) jejaring melindungi

perbaikan tidak dapat diselesaikan

sumber daya, ekosistem dan habitat

hanya per kabupaten atau daerah

secara terpadu, dan 2) jejaring KKP

di Bali, karena masalahnya terkait

mendorong pembagian kapasitas

satu sama lain. Untuk itu, Jejaring

dan pengelolaan yang merata. Ada

Kawasan Konservasi Perairan Bali

tiga (3) bentuk keterkaitan antar

sebagai sebagai satu inisiatif berbasis

KKP yang mendasari dibentuknya

pulau kecil merupakan salah satu

jejaring yaitu 1) keterkaitan ekologi,

jalan keluar.

2) keterkaitan sosial, ekonomi dan

budaya, 3) keterkaitan tata kelola.

pihak dari perencanaan ruang

Selanjutnya ada tiga (3) pijakan

terdiri dari pemerintah, badan

untuk pembentukan Jejaring KKP

koordinasi penataan ruang daerah,

Bali, yaitu: 1) aturan, 2) budaya, dan

dan organisasi masyarakat sipil

3) bukti ilmiah.

(OMS). Para pemangku kepentingan untuk peningkatan kapasitas terdiri

Ada 10 kawasan konservasi yang

dari LSM, perguruan tinggi, dan

diusulkan untuk dikelola dalam

pemerintah. Yang terakhir, komponen

Jejaring KKP Bali: 1) Taman Nasional

pendanaan didukung oleh lembaga

Bali Barat (TNBB), 2) Taman Wisata

legislatif pemerintah, institusi

Alam (TWA) Buyan-Tamblingan, 3)

pendidikan dan riset, swasta dan

Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah

OMS.

Rai, 4) Calon KKP Buleleng, 5) Calon KKP Karangasem, 6) Calon

Peran dan fungsi Jejaring KKP Bali

KKP Nusa Penida, 7) Calon KKP

adalah: 1) Pusat data dan informasi

Badung, 8) Calon KKP Jembrana,

(resource center), 2) mewujudkan

9) Calon KKP Kotamadya Denpasar,

kegiatan ekonomi berkelanjutan, 3)

dan 10) Calon KKP Danau Batur

meningkatkan sumber daya manusia,

Bangli. Para pihak yang terlibat

4) membuat kebijakan terkait KKP,

dalam Jejaring KKP Bali dibedakan

5) membangun sistem kelembagaan

dalam lima fungsi utama yaitu

terkait KKP, dan 6) memfasilitasi

pembuat kebijakan, kajian ilmiah,

pendanaan berkelanjutan. Jejaring

perencanaan ruang, peningkatan

akan mengembangkan strategi

kapasitas, serta pendanaan.

dan/atau standard operation

Pembuat kebijakan terdiri dari badan

procedures (SOP) terkait dengan (1)

legislatif, eksekutif, pemerintah desa/

pengumpulan data, (2) mekanisme

masyarakat dan pemerintah pusat.

distribusi dan pemanfaatan data dan

Para pemasok kajian ilmiah terdiri

informasi dari berbagai sumber, dan

dari perwakilan dari perguruan

(3) kepemilikan data. Melalui Jejaring

tinggi, pemerintah, dan LSM. Para

KKP ini, diharapkan masing-masing

pihak yang tergantung dari sumber daya

KKP yang juga berfungsi sebagai

pesisir dan laut dapat mempertahankan

wadah koordinasi anggota jejaring,

sumber penghidupan tersebut. Jejaring

dan sebagai pelaksana sebagian

KKP Bali akan menjadi jembatan untuk

kegiatan yang dimandatkan. Badan

berbagi pengetahuan (knowledge

pengelola diharapkan terbentuk

sharing) terkait dengan pesisir dan laut,

pada tahun 2017. Lembaga Jejaring

standarisasi pendidikan pesisir dan laut

KKP Bali memerlukan sumber dana

dengan tetap memasukkan nilai-nilai

berkelanjutan yang dikelola secara

lokal, serta pemenuhan standar minimal

transparan dan terpercaya, serta

kompetensi para pihak melalui kegiatan

merujuk pada sistem pengelolaan

pelatihan (capacity building) dan studi

keuangan daerah yang berlaku.

banding antar-KKP lain. Jejaring KKP

Dengan menggunakan beberapa

akan menjadi forum di mana para

rujukan, antara lain dari Kementerian

pengelola KKP bisa membuat keputusan

Kelautan dan Perikanan Indonesia

bersama terkait dengan pengelolaan

dan Program Marine Protected

KKP dan Jejaring KKP Bali.

Area Governance (MPAG), maka pembentukan KKP di kabupaten-

Ada lima prinsip dasar kelembagaan

kabupaten dalam 5 tahun ke depan

Jejaring KKP yaitu: koordinasi, reformasi

diperkirakan memerlukan biaya total

birokrasi, keterpaduan, faktor penguat,

Rp 18,9 milyar (USD 1,9 juta), atau

dan kewenangan. Ada tiga tahapan

Rp 3,7 milyar per tahun. Ada tiga

pembentukan lembaga Jejaring KKP

sumber dana untuk Jejaring KKP

yaitu: Lembaga Ad Hoc (kelompok

Bali: 1) APBD Bali, 2) APBN, dan 3)

kerja – dengan masa kerja 2013-2015),

dari donor atau pihak ketiga seperti

Unit Pelaksana Teknis (UPT – masa

sektor swasta.

kerja 2015-2017), dan Badan Pengelola dengan masing-masing bentuk, fungsi, dan legalitas yang berbeda. Badan Pengelola merupakan lembaga permanen yang akan mengelola Jejaring

Daftar Isi 15

BAB I PENDAHULUAN

29

BAB II KONDISI TERKINI KKP BALI

41

BAB III PERAN DAN FUNGSI JEJARING KKP

57

BAB IV RENCANA KERJA 5 TAHUN JEJARING KKP BALI 2013 - 2018

65

BAB V PENUTUP

“Wisata bahari di Bali tersebar dari Pulau Menjangan (TNBB), Pemuteran (Buleleng), Tulamben (Karangasem), Nusa Lembongan (Klungkung), Sanur (Denpasar), Tanjung Benoa (Badung), dan lain-lain” 14

BAB I PENDAHULUAN I.1

LATAR BELAKANG

Pemanfaatan sumber daya perairan baik

oleh nenek moyang. Secara umum,

di darat maupun di pesisir (laut) sudah

pemanfaatan wilayah perairan tersebut

berlangsung lama. Sejak berabad silam,

terbagi dalam empat jenis yaitu kegiatan

danau telah menjadi sumber utama air

pariwisata, perikanan, budi daya, dan alur

tawar yang sangat penting bagi manusia

transportasi.

dan ekosistem, sedangkan laut sudah menjadi perekat nusantara sekaligus

Kegiatan pariwisata perairan, terutama

sumber penghidupan ekonomi bagi

kawasan pesisir dan laut, yang lebih

rakyatnya. Hingga saat ini, pemanfaatan

dikenal dengan nama wisata bahari

sumber daya perairan tersebut masih terus

di Bali tersebar di berbagai tempat

berlangsung, termasuk di Bali. Sebagai

mulai dari kawasan Lovina (Buleleng),

ekosistem pulau kecil, Bali merupakan

Tulamben (Karangasem), Nusa Lembongan

kawasan sangat produktif dan mampu

(Klungkung), Tanjung Benoa (Badung),

memberikan berbagai bentuk barang dan

dan lain-lain. Ada pula kawasan wisata

jasa bagi kesejahteraan masyarakatnya.

perairan darat, seperti Taman Wisata Alam

Konsepsi kesejahteraan yang diawali

(TWA) Buyan-Tamblingan (Buleleng),

dengan perlindungan dan pelestarian

Danau Beratan (Tabanan) dan Danau Batur

sudah ada sejak jaman kerajaan dengan

(Bangli). Kegiatan-kegiatan wisata perairan

ditetapkannya kawasan Gunung Batukaru

ini memberikan dampak penting terhadap

dan Danau Buyan-Tamblingan hingga hutan

peningkatan ekonomi warga setempat.

Bali Barat sebagai kawasan lindung oleh

Sebagai contoh, kegiatan wisata bahari di

dewan raja di Bali. Di kawasan pesisir Bali

Kabupaten Badung melibatkan 612 unit

juga banyak terdapat pura dan kawasan

kapal yang menunjang wisata perairan

suci di sekitarnya yang memberikan aspek

di kawasan-kawasan wisata di Badung

perlindungan. Namun demikian, dalam

seperti Tanjung Benoa, Nusa Dua, Kuta

perkembangannya aspek pemanfaatan

dan Canggu. Terdapat pula 214 usaha

cenderung terus berkembang seiring

wisata tirta yang terdaftar di Bali pada

dengan pertumbuhan populasi manusia

tahun 2011 (Dinas Pariwisata Provinsi

tanpa diimbangi dengan kemampuan

Bali, 2012). Namun, penyebaran satuan

menjaga seperti yang sudah diwariskan

usaha wisata perairan ini tidak seimbang,

15

Sebaran Usaha Wisata Perairan

67

94

34

Badung

Denpasar

Karangasem

3 Klungkung

US $ 4,1 juta Lovina

(Data Tahun 2008-2009, Mustika, 2012)

US $ 8,4 juta (Data Tahun 2012, Margules, 2012)

Uluwatu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

dengan kebanyakan satuan bisnis berpusat

– 2009, wisata lumba-lumba di Lovina

di Badung (67), Denpasar (94) dan

menyumbangkan setidaknya USD 4,1 juta

Karangasem (34).

per tahun (sekitar Rp 41 miliar) kepada ekonomi lokal (46%) Produk Domestik

Informasi wisata bahari Bali juga diperoleh

Bruto lokal dengan kunjungan wisatawan

dari kegiatan wisata melihat lumba-lumba

sekitar 37.000 per tahun1. Kegiatan

di Lovina (Buleleng) dan wisata selancar

wisata selancar di Uluwatu menyumbang

di Uluwatu (Badung). Selama tahun 2008

setidaknya USD 8,4 juta per tahun

16

(setidaknya Rp 84 miliar) kepada ekonomi

Selain pariwisata dan penangkapan,

lokal dengan kunjungan wisatawan sekitar

wilayah perairan juga menjadi sumber

123.500 orang per tahun .

penghidupan bagi warga di kawasan

2

tersebut untuk budi daya perikanan, Pemanfaatan lain sumber daya pesisir

tambak, dan budi daya lain. Di Danau

dan laut adalah untuk penangkapan

Batur, misalnya, dikembangkan budi

ikan. Pada tahun 2010, terdapat lebih

daya ikan baik secara tradisional ataupun

dari 4.834 orang nelayan memperoleh

modern oleh warga setempat maupun

mata pencaharian dari kawasan-kawasan

investor. Wilayah pesisir dan kelautan juga

konservasi di Bali. Jumlah ini sebesar 12%

menjadi tempat budi daya udang, kepiting,

dari jumlah nelayan di Bali, sebanyak

dan ikan. Termasuk di dalamnya adalah

40.090 orang, kebanyakan dari wilayah

pertanian garam bagi warga di Buleleng,

Buleleng, Badung dan Klungkung. Industri

Karangasem, Klungkung, dan lain-lain.

perikanan tangkap di Bali memberikan

Sebagian warga juga menggunakan

cukup banyak pemasukan bagi daerah.

wilayah ini untuk pertanian rumput laut

Produksi perikanan tangkap di Bali naik

seperti di Nusa Penida, Ungasan, dan lain-

dari 59.000 ton di tahun 2001 menjadi

lain.

hampir 105.000 ton di tahun 2010. Penghasilan perikanan tangkap di Bali naik

Meskipun demikian, pemanfaatan kawasan

dari Rp 392 miliar di tahun 2001 menjadi

perairan Bali juga menghadapi beberapa

Rp 996 miliar di tahun 2010 . Sekalipun

masalah termasuk tidak meratanya

kecenderungan hasil tangkapan ikan di Bali

pembagian penghasilan untuk wisata

meningkat (seiring meningkatnya jumlah

perairan antar-daerah. Salah satu

armada kapal tangkap), hal ini tidak selalu

contohnya Nusa Penida di Kabupaten

berarti bahwa perikanan di Bali membaik.

Klungkung yang harus berbagi Pendapatan

Jumlah armada penangkap ikan di Bali

Asli Daerah (PAD) dengan Kabupaten

makin banyak, dan hal ini nampaknya

Badung dan Denpasar. Banyak tamu

juga memberikan pemasukan yang juga

di Nusa Penida (termasuk Lembongan

meningkat untuk Bali.

dan Ceningan) berangkat dari Sanur

3

1

Mustika, P.L.K., et al., The economic influence of community-based dolphin watching on a local economy in a

developing country: Implications for conservation. Ecological Economics, 2012. 79(0): p. 11-20. 2

Margules, T., Understanding and Valuing the Role of Ecosystem Services in the Local Economy of Uluwatu,

Bali, Indonesia, in School of Environmental Science and Management. 2012, Southern Cross University: Lismore NSW. p. 32. 3

DKP Bali, Statistik Perikanan Tangkap Provinsi Bali (Bali Capture Fisheries Statistics) 2010. 2011, Denpasar:

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

17

(Denpasar), Benoa atau Tanjung Benoa

investor di banyak wilayah desa pesisir di

(Badung). Para wisatawan ini biasa

Bali dimana nelayan merasa terpinggirkan

membeli tiket kapal cepat mereka dari

oleh investor yang membangun sarana

Denpasar dan Sanur, bukan dari Nusa

pariwisata. Di tingkat kabupaten, pernah

Penida. Pemasukan secara geografis pun

terjadi konflik antara nelayan di Kabupaten

masuk ke Denpasar dan Badung, bukan

Buleleng dengan nelayan Kabupaten

Klungkung.

Banyuwangi diakibatkan oleh aktivitas nelayan Banyuwangi yang mengambil ikan

Potensi konflik pun banyak ditemukan

di rumpon-rumpon nelayan di perairan

terutama terkait status pemanfaatan

Buleleng.

kawasan yang sering kali saling bersinggungan. Pertumbuhan

Konflik-konflik ini tidak dapat diselesaikan

pembangunan di kawasan pesisir Bali

hanya per kabupaten atau daerah di Bali,

juga memicu terjadinya degradasi

karena masalahnya terkait satu sama lain.

lingkungan hidup. Beberapa contoh kasus

Dalam hal ini, diperlukan sebuah sistem

menunjukkan belum padunya pemanfaatan

yang dibangun untuk seluruh pulau. Untuk

kawasan perairan baik dalam satu wilayah

itu, Jejaring Kawasan Konservasi Perairan

desa hingga antar wilayah kabupaten.

merupakan salah satu inisiatif yang akan

Misalnya konflik antara nelayan dengan

dikembangkan sebagai jalan keluar.

“Konflik-konflik ini tidak dapat diselesaikan hanya per kabupaten atau daerah di Bali, karena masalahnya terkait satu sama lain. Dalam hal ini, diperlukan sebuah sistem yang dibangun untuk seluruh pulau.”

18

I.2

FAKTOR PENDUKUNG

Sebagai negara kepulauan terbesar di

Sejalan dengan hal tersebut maka

dunia, ribuan pulau tersebar di nusantara

dibutuhkan kepemimpinan pemerintah

dihubungkan oleh perairan berupa

yang mengedepankan paradigma

samudra, laut dan selat. Secara geografis

pemanfaatan sumber daya perairan (SDP)

Indonesia berada di daerah tropis yang

untuk sebesar-besarnya kemakmuran

menghubungkan Samudera Pasifik dan

rakyat Indonesia. Bersama para pihak

Samudra Hindia menghasilkan arus lintas

terkait dan masyarakat, pemanfaatan

Indonesia (Arlindo) sehingga hampir semua

SDP akan bisa dilakukan secara lebih

perairan di Indonesia adalah perairan

optimal dan berkelanjutan. Sesuai dengan

kaya sumber daya. Untuk mengelola,

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007

memanfaatkan dan melestarikan sumber

tentang Konservasi Sumber Daya Ikan,

daya tersebut tidaklah mudah. Dibutuhkan

disebutkan tentang Kawasan Konservasi

biaya besar dan sumber daya manusia

Perairan (KKP) yang merupakan satu

(SDM) yang handal untuk menciptakan

pendekatan pengelolaan kawasan perairan

dan memanfaatkan teknologi yang telah

yang mengedepankan prinsip-prinsip tata

berkembang pesat.

kelola yang baik (partisipasi, transparansi,

19

koordinasi, akuntabilitas). Zonasi KKP

dengan baik. Dengan mengalokasikan

meliputi zona inti, zona pemanfaatan,

sebagian wilayah pesisir dan laut dengan

zona perikanan berkelanjutan, dan zona

keanekaragaman hayati tinggi, ekosistem

lainnya. Terdapat enam substansi (sistem)

terumbu karang sehat, dan menyediakan

pengelolaan KKP meliputi masukan ilmiah,

tempat perlindungan bagi sumber daya

perencanaan keruangan, pengembangan

ikan ke dalam KKP, maka akan terwujud

kapasitas, kebijakan terintegrasi, sistem

kegiatan perikanan dan pariwisata

pendukung keputusan dan pendanaan

berkelanjutan. Pengelolaan KKP secara

berkelanjutan.

efektif dapat melindungi keanekaragaman hayati serta mendukung pariwisata dan

KKP dibuat dengan pendekatan

perikanan berkelanjutan. Muara KKP

perlindungan dan pemanfaatan dimana

adalah peningkatan manfaat sumber daya

dialokasikan sebagian wilayah pesisir dan

pesisir dan perairan untuk masyarakat

laut sebagai zona inti tempat perlindungan

sekarang dan menjamin ketersediaan

bagi ekosistem pesisir seperti terumbu

sumber daya tersebut untuk generasi

karang dan ikan-ikan ekonomis penting

mendatang.

untuk memijah dan berkembang biak

Gambar 1. Ilustrasi perbandingan kondisi KKP sebelum dan sesudah adanya Jejaring KKP.

20

!

Secara keruangan, provinsi Bali merupakan

lebih efektif dengan cara berjejaring.

satu kesatuan ekosistem pulau kecil

Sebagaimana dikutip dari Badan Riset

mencakup ruang daratan, laut dan udara.

Lembaga Kelautan dan Atmosfir Amerika

Oleh karena itu, Bali harus dikelola

Serikat (NOAA), jejaring yang dirancang

berdasar pada prinsip satu pulau satu

dengan baik bisa memberikan hubungan

perencanaan dan pengelolaan (one

spasial penting untuk memelihara proses-

island one management). Salah satu

proses ekosistem dan ketersambungan

tujuannya untuk mewujudkan keterpaduan

serta memperkecil risiko jika ada bencana-

pengendalian pemanfaatan ruang

bencana lokal, perubahan iklim, kegagalan

wilayah provinsi dan kabupaten/kota bagi

pengelolaan atau masalah lain.

perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan

Dengan demikian, Jejaring KKP

budaya Bali. Lingkungan ini termasuk di

membantu menjamin kelestarian populasi

dalamnya adalah wilayah perairan baik di

jangka panjang secara lebih baik jika

pesisir dan kelautan maupun di darat.

dibandingkan hanya dengan melalui satu

Namun, sebagai imbas dari Otonomi

KKP saja. Jejaring KKP dapat memberikan

Daerah, tiap Dinas Kelautan dan Perikanan

nilai tambah lebih dibandingkan KKP-KKP

(DKP) di tiap-tiap kabupaten/kota Bali

yang berdiri sendiri karena: 1) jejaring

saat ini cenderung bergerak sendiri-sendiri

melindungi sumber daya, ekosistem dan

tanpa koordinasi. Bahkan, terjadi pula

habitat secara terpadu, dan 2) jejaring

ketidaksinkronan antardaerah terutama

KKP mendorong pembagian kapasitas

terkait dengan perijinan, pemanfaatan

dan pengelolaan yang merata. Jejaring

hingga pengawasan. Untuk menghindari

KKP ini dibentuk berdasarkan keterkaitan

konflik-konflik semacam itulah maka

biofisik antar KKP yang disertai dengan

perlu adanya Jejaring KKP sebagai

bukti ilmiah meliputi aspek oseanografi,

media bagi masing-masing daerah di

limnologi, bioekologi perikanan dan daya

Bali untuk berkoordinasi. Jejaring KKP

tahan lingkungan (resilien/kemampuan

adalah kumpulan lembaga KKP pada

untuk pulih). Selain keterkaitan biofisik,

berbagai skala luasan dan dengan berbagai

jejaring KKP dapat dibentuk berdasarkan

tingkat perlindungan yang dikelola

keterkaitan aspek sosial budaya, ekonomi,

secara bersama-sama dan sinergis untuk

dan/atau aspek tata kelola. Tujuan Jejaring

memenuhi tujuan pengelolaan yang tidak

KKP Bali adalah terjalinnya kerja sama

bisa dicapai melalui pengelolaan KKP

antara pengelola KKP di Provinsi Bali untuk

secara sendiri-sendiri. Jejaring KKP dapat

pengelolaan kawasan konservasi perairan

dibentuk pada tingkat lokal, nasional,

yang lebih efektif, efisien, komprehensif

regional maupaun global. Kawasan-

dan berkelanjutan dibandingkan dengan

kawasan konservasi perairan dapat dikelola

pengelolaan kawasan konservasi perairan

21

secara sendiri-sendiri. Dengan adanya Jejaring KKP, maka masing-masing KKP tak hanya bisa mengurangi konflik di antara wilayah tapi juga menguatkan

I.3 TANTANGAN DAN KERENTANAN PULAUPULAU KECIL

kemampuannya pihak menghadapi

Indonesia yang berpenduduk lebih dari

masalah (tantangan dan ancaman)

250 juta dan memiliki lebih dari 17.504

sebagaimana diilustrasikan di gambar 1.

pulau, merupakan daerah kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan budayanya. Menurut data Depdagri tahun 2004 di wilayah Sunda Kecil dan Maluku memiliki pulau-pulau di tiap provinsi sebagaimana di tunjukkan pada bagian berikut: Provinsi Bali (85 pulau), NTB (864 pulau), NTT (1.192 pulau), Maluku (1422 pulau) dan Maluku Utara (1.474 pulau). Kawasan ini hanya merupakan sebagian kecil dari daerah kepulauan di Indonesia (8 Provinsi

“Muara KKP adalah peningkatan manfaat sumber daya perairan untuk masyarakat sekarang dan menjamin ketersediaan sumber daya tersebut untuk generasi mendatang.”

kepulauan dengan beberapa kabupaten, kecamatan dan desa kepulauan), namun memiliki nilai penting dan strategis bagi Indonesia. Sebagai Negara maritimsekaligus agraris, sebagian pulau terdepan dan perbatasan kedaulatan Indonesia ada di sini. Jumlah pulau di Indonesia yang selama ini diketahui 17.504 buah kini berubah menjadi 13.466 buah. Kepastian soal perubahan jumlah itu disampaikan Badan Informasi Geospasial (BIG) berdasarkan riset Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi pada 2007-2010. Dijelaskan bahwa perubahan jumlah pulau yang mencolok-hingga selisih 4.042 buah--itu diakibatkan sejumlah faktor, antara lain pulau tenggelam dan perbedaan kriteria

22

status pulau dari pemetaan terdahulu

jangka panjang (transformasi).

dengan saat ini. Aras pembangunan yang mampu Bali yang memiliki 85 pulau baik

mengarusutamakan pesisir dan kelautan

berpenghuni maupun tidak, menyimpan

Indonesia masih menghadapi tantangan

potensi keanekaragaman hayati pesisir

yang sangat besar hingga era reformasi

yang sangat tinggi. Adanya perubahan

yang sudah berjalan 1 dekade lebih.

iklim, masalah kemiskinan, ketimpangan

Dalam UU no.32 tahun 2004 tentang

distribusi asset dan akses sumberdaya

Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat

alam, kebijakan yang belum padu - sulit

(3) disebutkan “Urusan pemerintahan

terentaskan tanpa adanya strategi jitu

yang menjadi kewenangan pemerintah

dalam berbagai aspek - utamanya terkait

daerah, yang diselenggarakan berdasarkan

dengan ketahanan pangan, kemandirian

kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat

energy dan kedaulatan budaya warga.

(1), terdiri atas urusan wajib dan urusan

Harus ada desain Pengelolaan SDA

pilihan”. Pada pasal 13 yang menjelaskan

khususnya di kawasan perairan yang

tentang urusan wajib sama sekali tidak

kreatif, inovatif dan implementatif dengan

menyebutkan sektor pesisir dan kelautan

kecirian warga dan daerah kepulauan. Baik

sehingga bisa dikatakan sebagai urusan

dalam rentang dan sifat kemendesakan

pilihan. Akibatnya di hampir sebagian

(emergency), jangka pendek (recovery),

besar kab/kota di Bali, sektor kelautan dan

jangka menengah (development) maupun

perikanan masih menjadi pelengkap dari

23

dinas lainnya seperti dinas peternakan. Anggaran untuk sektor kelautan dan

I.4. Pijakan Perlunya Jaringan KKP

perikananpun masih sangat minim ratarata berkisar 0,1% dari total APBD kab/

a. Aturan

kota. Di sisi lain, kemampuan daerah

Pengembangan Jejaring KKP merupakan

dalam menyerap anggaran APBN

mandat dari Peraturan Pemerintah no.

berupa dana dekonsentrasi baik melalui

60 Tahun 2007 tentang Konservasi

mekanisme dana alokasi khusus (DAK)

Sumber Daya Ikan. Di dalam PP tersebut

maupun tugas perbantuan (TP) di sektor

dijelaskan bahwa dalam pengelolaan

kelautan dan perikanan masih rendah.

kawasan konservasi perairan dapat dibentuk jejaring kawasan konservasi

Mengemban mandat UU no.27 tahun 2007

perairan, baik pada tingkat lokal, nasional,

tentang pengelolaan wilayah pesisir dan

regional, maupun global. Peraturan Menteri

pulau-pulau kecil, jejaring KKP Bali akan

Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 30/

mendorong percepatan kapasitas dan

MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan

kemampuan daerah di tingkat provinsi dan

dan Zonasi KKP (pasal 7 ayat 2 huruf

kabupaten/kota dalam pengarusutamaan

g) juga menyatakan bahwa jejaring

sektor kelautan dan perikanan. Melalui

merupakan salah satu strategi untuk

jejaring KKP Bali yang menggunakan

mengelola kawasan konservasi perairan.

pendekatan keterpaduan hulu hilir juga

Sedangkan dalam rancangan Peraturan

didorong keterpaduan antara tata ruang

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang

di darat (RTRW) dengan tata ruang di

pembentukan jejaring KKP dijelaskan

pesisir dan laut (RZWP3K). Pengembangan

bahwa pengembangan jejaring KKP dapat

jejaring KKP Bali diharapkan mampu

juga dibentuk berdasarkan pada aspek

memberikan sebuah proses yang

sosial budaya, ekonomi, dan atau tata

partisipatif dan koordinatif dalam

kelola yang disertai dengan bukti ilmiah.

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan baik di darat maupun

Di tingkat provinsi pun terdapat aturan

di pesisir/laut, sehingga tercapai satu

yang mendukung perlunya Jejaring KKP ini.

model pengelolaan kawasan perairan di

Perda RTRWP Bali nomor 16 tahun 2009

Provinsi Bali dalam satu kesatuan. Dengan

mendudukkan Bali sebagai satu kesatuan

model ini akan bisa dicapai efektivitas

wilayah pengembangan ekosistem pulau

pengelolaan KKP di Bali yang memberikan

kecil yang harus terintegrasi. Oleh

dampak secara signifikan terhadap

karenanya, dalam pola pikir ini Bali dikelola

perlindungan sumber daya alam sekaligus

berdasar pada prinsip satu pulau satu

memberikan manfaat ekonomi untuk

perencanaan dan pengelolaan. Salah

masyarakat secara berkelanjutan.

satu tujuannya adalah mewujudkan

24

keterpaduan pengendalian pemanfaatan

alam (TWA) Buyan – Tamblingan, TWA

ruang wilayah provinsi dan kabupaten/

Batur-Bukit Payang, TWA Panelokan, TWA

kota bagi perlindungan fungsi ruang dan

Sangeh dan TWA laut Nusa Lembongan.

pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya Bali. Untuk tujuan

b. Budaya

ini, maka Rencana Pola Ruang Wilayah

Selain peraturan-peraturan di atas,

Provinsi Bali juga telah menggariskan

terdapat juga beberapa laku budaya

pola ruang untuk kawasan lindung yang

masyarakat Bali yang mendukung

berupa: 1) Sebaran lokasi kawasan suaka

terbentuknya Jejaring KKP di tingkat

alam di cagar alam Gunung Batukaru; 2)

provinsi. Masyarakat Bali dipandu oleh

Sebaran lokasi kawasan berhutan bakau di

budaya nyegara gunung (hilir-hulu), Tri

Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

Hita Karana dan Sad Kertih. Nyegara

dan Nusa Penida di Klungkung; 3) Sebaran

gunung adalah filosofi Bali bahwa antara

lokasi taman nasional dan taman nasional

laut dan gunung adalah satu kesatuan

laut di Taman Nasional Bali Barat (TNBB);

tak terpisahkan. Oleh karena itu, setiap

4) Sebaran lokasi taman hutan raya di

tindakan di gunung akan berdampak

taman hutan rakyat (tahura) Ngurah Rai

pada laut. Demikian pula sebaliknya.

yang Denpasar dan Badung; 5) Sebaran

Mengacu pada filosofi ini, maka, “Laut

lokasi kawasan taman wisata alam dan

tidaklah pernah menjadi penyebab;

taman wisata alam laut di taman wisata

laut selalu menjadi akibat. Jika hendak

25

menyelamatkan laut, maka kita harus

menjaga hutan dari kerusakan (wana

melibatkan aspek-aspek di darat” (Ketut

kertih). Jika hutan dikelola dengan baik,

Sumarta, 2012, komunikasi personal).

maka air tawar (termasuk danau dan sungai – danu kertih) dan lautan (segara

Tri Hita Karana mengingatkan masyarakat

kertih) pasti akan baik pula. Dengan

Bali bahwa pembangunan tidak boleh lepas

demikian, manusia menjadi sejahtera

dari hubungan antar manusia (sosial),

(jana kertih) dan semesta raya menjadi

manusia dan lingkungan (ekologi) serta

harmonis (jagat kertih). Prinsip-prinsip

manusia dan Sang Pencipta (spiritual).

ini menegaskan kembali pentingnya

Sad Kertih adalah enam elemen yang

pengelolaan terpadu dari hulu hingga hilir

harus diperhatikan untuk mencapai

untuk menjaga kelestarian sumber daya

kesejahteraan manusia. Pertama dalam

laut di Bali. Karena itu, Jejaring KP Bali

hidupnya, manusia harus sadar (atma

melibatkan tidak hanya kawasan-kawasan

kertih). Begitu sadar, manusia akan

konservasi di pesisir dan laut, melainkan

Gambar 2. Kawasan dengan berbagai habitat dan tipe komunitas karang utama di Bali dan Nusa Penida (Gambar Google Earth).

26

juga kawasan-kawasan konservasi perairan

Anyar dan teluk Gilimanuk (Secret Bay);

darat (dalam hal ini danau-danau di Bali).

serta pesisir barat dan selatan Bali hingga pesisir selatan Nusa Penida yang sering

c. Bukti Ilmiah

terpapar gelombang. Pola komunitas

Survei Marine Rapid Assessment Program

karang yang mengelilingi Bali juga diikuti

(MRAP) pada tahun 2011 menghasilkan

oleh susunan komunitas ikan di pesisir Bali.

beberapa temuan terutama dari aspek

Berdasarkan pengamatan di perairan Nusa

biofisik di mana terdapat keterkaitan

Penida maupun Bali, terdapat sekitar 977

ekosistem antarwilayah di Provinsi Bali4

jenis ikan karang yang telah diidentifikasi

. Komunitas karang di bagian utara Nusa

terdiri dari 320 marga dan 88 famili.

Penida mirip dengan komunitas karang di sekitar Tulamben. Kemiripan komunitas

Temuan melalui beberapa kajian tersebut

karang juga ditemukan antara komunitas

merekomendasikan pemerintah Bali untuk

karang di bagian tenggara Badung,

merancang jejaring KKP-KKP multifungsi.

selatan Nusa Penida, dan juga bagian

Jejaring ini didesain untuk menjamin

barat Jembrana. Hasil kajian satellite

kelestarian perikanan bagi masyarakat

tracking mendapatkan bahwa penyu lekang

lokal dan wisata bahari. KKP-KKP yang

bermigrasi dari Jembrana menuju Badung,

ada perlu didesain, dirancang tata

Karangasem, sampai pesisir Tulamben.

ruangnya, dan dikelola dengan dukungan

Berdasarkan MRAP terdapat lebih dari 400

dan partisipasi penuh dari masyarakat

jenis karang penyusun terumbu karang

lokal, operator wisata dan kelompok

di Bali yang dikelompokkan dalam lima

masyarakat madani. KKP-KKP tersebut

tipe komunitas karang. Kelima komunitas

juga perlu dimasukkan dalam kerangka

karang ini adalah komunitas karang yang

kerja tata ruang wilayah pesisir dan laut

berada di sebelah utara Nusa Penida,

yang bertujuan untuk mengurangi konflik

pantai timur Bali dari Nusa Dua hingga Gili

kepentingan pengguna dan memberikan

Selang, terumbu pesisir utara dari Amed

prioritas kepada kegiatan ekonomi yang

hingga Menjangan; habitat bersubstrat

lestari dan memberikan keuntungan

lunak di pesisir utara di Puri Jati/Kalang

terbesar bagi masyarakat Bali.

4

Mustika, P.L., I.M.J. Ratha, and S. Purwanto, eds. The 2011 Bali Marine Rapid Assessment (Kajian Cepat

Kondisi Kelautan Propinsi Bali 2011). 2011, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Bali, Balai Riset dan Observasi Kelautan Bali, Universitas Warmadewa, Conservation International Indonesia: Denpasar.

27

28

Gambar 3. Daerah prioritas Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Bali

BAB II KONDISI TERKINI KKP BALI II.1

KKP YANG SUDAH ADA

II.2

KKP POTENSIAL

Sering ada pertanyaan, apakah sudah

Terdapat tujuh kawasan potensial yang

ada KKP di Bali? Dalam konteks substansi

menjadi prioritas pengembangan KKP dan

sebuah kawasan perairan yang dikelola

bersama dengan KKP yang sudah ada

dengan prinsip-prinsip KKP (tata batas

dikelola dalam Jejaring KKP Bali. Kawasan

yang jelas, berbasis zonasi, ada lembaga

ini ditentukan berdasarkan atas pola ruang

pengelola) maka ada beberapa kawasan

untuk kawasan lindung yang disebutkan

yang bisa dikatakan sebagai KKP seperti

dalam perda No 16 Tahun 2009 serta hasil

kawasan perairan Taman Nasional Bali

diskusi dan survey yang telah dilakukan

Barat (TNBB) yang dikelola oleh Balai

di Bali. Kawasan prioritas ini diharapkan

TNBB, Taman Wisata Alam (TWA) Buyan-

mampu mewakili karakteristik ekosistem

Tamblingan yang dikelola oleh Balai

Bali sebagai sebuah pulau kecil yang terdiri

Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA)

dari: 1) Calon KKP Buleleng, 2) Calon

Bali, dan Taman Hutan Raya (Tahura)

KKP Karangasem, 3) Calon KKP Nusa

Ngurah Rai yang dikelola oleh Dinas

Penida, 4) Calon KKP Badung, 5) Calon

Kehutanan Provinsi Bali. Keberadaan KKP

KKP Jembrana, 6) Calon KKP Kotamadya

yang sudah ada nantinya akan dipadukan

Denpasar, dan 7) Calon KKP Danau Batur

dengan pengelolaan KKP baru di seluruh

Bangli.

perairan Bali dalam jejaring KKP Bali. Dengan demikian menjadi jelas bahwa

Tidak terelakkan bahwa satu kawasan/

pengertian KKP maupun Jejaring KKP Bali

daerah akan lebih maju dari daerah

mengacu pada beberapa kawasan perairan

lainnya dalam pengembangan KKP di suatu

baik di darat maupun di laut yang dikelola

wilayah. Jika KKP-KKP tersebut bergabung

untuk kepentingan konservasi sumber

dalam satu jejaring, ketidakseimbangan

daya alam dan pola pemanfaatan secara

kondisi sumber daya-sumber daya tersebut

berkelanjutan.

perlu dipertimbangkan karena akan mempengaruhi strategi pembentukan dan pengelolaan jejaring. Tiap pemangku kepentingan dalam satu kawasan

29

konservasi juga akan memiliki harapan

Alam Buyan – Tamblingan). Sedangkan

atau kepentingan berbeda terhadap

daerah lainnya ada yang telah dicadangkan

Jejaring KKP tersebut, sehingga aspirasi

oleh bupati dan dalam proses lanjutan

mereka dapat diadopsi di tingkat jejaring.

untuk dapat ditetapkan oleh Kementerian

Dengan berjejaring, masing-masing

Kelautan dan Perikanan sebagai KKP

KKP dapat memperoleh dana tambahan

seperti KKP Nusa Penida dan Buleleng.

dari Jejaring dengan mekanisme yang

Beberapa kabupaten lainnya berada dalam

disepakati bersama. Dari segi tata

tahapan inisiasi untuk dicadangkan sebagai

kelola, dengan memerhatikan otonomi

KKP. Tentu saja ada perbedaan tahapan

daerah, Jejaring KKP dapat mendorong

pembentukan dan mekanisme monitoring

pengelolaan terpadu antar kawasan-

dan evaluasi KKP di 2 kementerian, namun

kawasan konservasi sehingga program-

benang merahnya sama yaitu menuju

program kerja inter dan antar KKP dapat

efektivitas pengelolaan sumber daya alam.

direncanakan dan dilaksanakan dengan optimal.

Untuk mendapatkan standar pengukuran yang sesuai, maka penilaian terhadap

Secara umum Jejaring KKP Bali akan

status masing-masing kawasan mengacu

mengkoordinasikan 2 kementerian yaitu

pada dokumen Efektivitas Kawasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan serta

Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Kementerian Kehutanan, dimana masing-

(E-KKP3K) yang dikeluarkan Kementerian

masing kawasan yang diprioritaskan

Kelautan dan Perikanan (SK Dirjen KP3K

tergabung dalam jejaring KKP Bali

No KEP. 44/KP3K/2012 tanggal 9 Oktober

memiliki status pengelolaan berbeda-beda.

2012 tentang E-KKP3K).

Beberapa wilayah statusnya telah dikelola di bawah koordinasi Dinas Kehutanan

Dari gambar di atas terlihat bahwa

Bali (Taman Hutan Raya), Kementerian

kawasan yang berada di Kabupaten

Kehutanan (TNBB dan Taman Wisata

Badung, Karangasem, Denpasar dan

30

Karangasem 50%

Spektrum KKP di Bali Tahun 2012

Jembrana

Buleleng

30%

27%

Bangli 20%

Nusa Penida

Badung 60%

72% inisiasi

penetapan

Bangli 20%

Dikelola min

Dikelola opt

Nusa Penida 90% Jembrana 60%

Buleleng 60%

Karangasem & Badung 80%

proses inisiasi kawasan konservasi

Spektrum KKP di Bali Tahun 2013

kawasan konservasi ditetapkan

kawasan konservasi dikelola minimum

kawasan konservasi dikelola optimum

Gambar 4. Perkembangan kawasan-kawasan konservasi perairan di Bali

Tabanan masih berada dalam tahap

kawasan prioritas lainnya yakni TNBB,

awal inisiasi (merah) menuju ke tahap

Taman Hutan Raya Bakau Ngurah Rai, dan

pencadangan. Sedangkan, calon KKP Nusa

Taman Wisata Alam Buyan-Tamblingan,

Penida (Kabupaten Klungkung), calon KKP

tidak dinilai dengan menggunakan

Buleleng dan Calon KKP Jembrana yang

perangkat yang sama, karena memiliki

sudah dicadangkan oleh bupati mengarah

sistem penetapan yang berbeda serta

ke penetapan oleh Menteri (kuning). Tiga

ditetapkan dengan dasar hukum berbeda.

31

Berikut adalah penjelasan kondisi dari masing-masing KKP di Bali. 1. Taman Nasional Bali Barat (TNBB)

Kawasan perairan TNBB yang telah memiliki sistem zonasi, di dalamnya terdapat Pulau Menjangan yang masuk zona pemanfaatan sebagai daerah tujuan wisata selam sangat terkenal di Bali. Daerah wisata tersebut dapat diakses dari beberapa titik penyeberangan baik yang berada di dalam kawasan TNBB maupun yang berada di luar kawasan TNBB termasuk dari Desa Pemuteran yang telah dicadangkan menjadi KKP Buleleng Barat.

Penetapan TNBB sudah dimulai sejak tahun 1947 ketika Dewan Raja-raja Bali membuat hutan konservasi di kawasan

2. Nusa Penida

Banyuwedang. Kawasan konservasi ini kemudian berkembang dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1995 menjadi 19.002,89 ha terdiri dari 15.587,89 ha daratan dan 3.415 ha di perairan. Penataan kawasan pengelolaan TNBB sesuai fungsi peruntukannya ditetapkan berdasarkan SK Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam No. 186/Kpts/Dj-V/1999 tanggal 13 Desember 1999 tentang pembagian zonasi. Zona

KKP Nusa Penida berlokasi di Kecamatan

yang telah ditetapkan terdiri dari zona inti

Nusa Penida di Kabupaten Klungkung.

meliputi 7.567,85 hektar luas daratan dan

KKP Nusa Penida dicadangkan dengan

455.37 hektar perairan laut, zona rimba

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010

seluas 6.009,46 hektar daratan dan 243.96

dengan luas 20.057,2 ha. Kawasan ini

hektar perairan laut, zona pemanfaatan

meliputi wilayah perairan di sekitar pulau

intensif seluas 1.645,33 hektar daratan

Nusa Penida, Lembongan dan Ceningan.

dan 2.745.66 hektar perairan laut serta

Secara geopolitik kawasan Nusa Penida

zona pemanfaatan budaya seluas 245,26

merupakan pulau-pulau terluar Indonesia

hektar.

dan secara eco-region merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati laut di wilayah Lesser Sunda.

32

Potensi sumber daya alam hayati dan jasa-

No. 523/630/HK/2011.

jasa kelautan yang dimiliki oleh kawasan

KKP Buleleng berada di tiga lokasi dengan

Nusa Penida didukung oleh letaknya yang

luasan total mencapai 14.040,83 Ha. KKP

berada pada jalur arus Indonesia Through

Buleleng di Desa Pemuteran dengan luasan

Flow (ITF) yaitu arus dari Samudera Pasifik

651,24 Ha berada di sebelah barat dikenal

ke Samudera Hindia. Selain dikenal dengan

dengan upaya pengelolaan terumbu karang

kondisi tutupan karangnya yang sangat

buatan oleh masyarakatnya. Sedangkan

baik, kawasan Nusa Penida juga memiliki

KKP di wilayah perairan Lovina dan

beberapa titik pengamatan satwa unik

sekitarnya memiliki luasan 6.727,91 Ha

seperti pari manta dan mola-mola yang

berada di tengah dengan lumba-lumba

menarik banyak pengunjung untuk datang

sebagai daya tarik. KKP Buleleng Timur

setiap tahunnya.

terletak di Kecamatan Tejakula seluas 6.661,68 Ha dikenal sebagai daerah penangkapan ikan hias.

3. Buleleng 4. Badung

Kawasan Konservasi perairan di Kabupaten Buleleng telah diinisiasi sejak tahun 2004 melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian

Rencana pembentukan Kawasan

potensi calon Kawasan Konservasi Laut

Konservasi Perairan di Kabupaten Badung

Daerah (KKLD). Proses ini berlanjut

telah dilakukan sejak tahun 2011. Inisiasi

hingga tahun 2011 dengan disepakatinya

ini dimulai dengan rencana pengelolaan

pembentukan KKP Kabupaten Buleleng

kawasan perairan yang berada di sekitar

oleh masyarakat. Kesepakan ini kemudian

Tanjung Benoa dan Nusa Dua. Namun

ditindaklanjuti dengan dicadangkannya KKP

seiring dengan proses penyusunan

Buleleng sebagai Taman Wisata Perairan

rencana zonasi kawasan pesisir kabupaten

melalui Surat Keputusan Bupati Buleleng

Badung, peruntukan KKP diperluas hingga

33

wilayah Jimbaran dan Kuta. Selain untuk

pemerintah daerah setempat telah

melindungi ekosistem terumbu karang

menyelesaikan Rencana Strategis Wilayah

di wilayah selatan Bali, KKP Badung juga

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada akhir

ditujukan untuk menjaga kelestarian

tahun 2012. Selain untuk mengelola

wilayah selancar, daerah migrasi mamalia

nilai jasa lingkungan yang ada, rencana

laut dan habitat peneluran penyu.

strategis ini juga diharapkan mampu berkontribusi untuk perbaikan lingkungan

Kegiatan wisata selancar (surfing)

pesisir di Kabupaten Jembrana. Untuk itu,

merupakan salah satu bentuk pemanfaatan

salah satu arahan kebijakan pengelolaan

kawasan perairan di Badung khususnya

yang ingin dicapai adalah terbentuknya

di kawasan Uluwatu yang sudah sangat

Kawasan konservasi Perairan terutama

terkenal ke manca negara. Pengembangan

untuk melindungi ekosistem mangrove dan

KKP Badung selain untuk kepentingan

terumbu karang di Kabupaten Jembrana.

pelestarian ekosistem perairan dan perlindungan habitat (mamalia laut dan

Perkiraan luas terumbu karang di

penyu), juga untuk memastikan proses

Kabupaten Jembrana adalah sekitar

pemanfaatan secara berkelanjutan. KKP

868 ha yang tersebar di kawasan Teluk

yang di dalamnya ada kawasan/zona

Gilimanuk (Kawasan TNBB) seluas 124,8

pemanfaatan untuk kegiatan surfing secara

ha dan Kecamatan Melaya seluas 743,2 ha.

berkelanjutan “surf reserve” maka akan

Sedangkan, ekosistem bakau di Kabupaten

memberikan warna dan keunikan tersendiri

Jembrana seluas 361 ha yang berada di

dalam pengembangan KKP Badung.

Teluk Gilimanuk (kawasan TNBB) seluas 217 ha. Sisanya berada di sekitar Desa

5. Jembrana

Banyubiru, Budeng, Lelateng, Loloan Timur, Pengambengan, Perancak, Sangkar Agung dan Tuwed seluas 144,5 ha. Selain kedua ekosistem penting tersebut, wilayah pesisir Kabupaten Jembrana juga merupakan daerah peneluran penting bagi penyu laut, terutama jenis penyu Lekang (Lepidochelys olivacea). Sebaran daerah peneluran penyu laut di pesisir Jembrana ini terutama berada di pantai Perancak dan

Untuk menjawab berbagai isu pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Jembrana,

34

Pengambengan.

6. Karangasem

ini juga mengundang banyak wisatawan. Inisiatif pengembangan kawasan konservasi di Kabupaten Karangasem merupakan hal penting sebagai salah satu pendekatan pengelolaan guna menjamin keberlangsungan nilai ekologi, ekonomi dan social bagi masyarakat di wilayah pesisir. Selain untuk mendukung pariwisata dan perikanan, KKP juga akan memperkuat bentuk pengelolaan yang sementara ini dilakukan masyarakat lokal. Penetapan kawasan sebagai KKP akan memberikan

Kawasan perairan di wilayah pesisir

landasan hukum yang lebih tegas untuk

Kabupaten Karangasem merupakan salah

menghindari potensi konflik antar

satu wilayah yang diidentifikasi memiliki

pengguna sumberdaya.

nilai konservasi tinggi dalam program kajian cepat kelautan Bali (MRAP) tahun

7. TWA Buyan – Tamblingan

2011. Selain kondisi tutupan karang yang relatif masih baik, kawasan ini juga memiliki kelimpahan jenis karang dan ikan karang relatif tinggi dibandingkan lokasi lain di Bali. Hal ini dimungkinkan karena lokasinya yang dilalui arus lintas Indonesia (Arlindo) yang membawa arus dingin dan kaya nutrient yang sangat penting untuk kelentingan ekosistem terumbu karang serta biota yang hidup di dalamnya. Beberapa spesies baru ikan karang dan

Ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam

karang dijumpai di perairan Karangasem

(TWA) berdasarkan Keputusan Menteri

pada MRAP 2011. Bahkan, wilayah

Kehutanan No. 144/Kpts-II/1996 tgl 4

perairan ini juga diyakini menjadi habitat

April 1996, dengan luas 1.336,50 Ha (tidak

bagi spesies penting seperti ikan mola-

termasuk Danau Buyan). Berdasarkan

mola, beberapa jenis hiu, penyu laut dan

Keputusan Kepala Kantor Wilayah

juga ikan Napoleon. Selain menunjang

Departemen Kehutanan Provinsi Bali

aktivitas perikanan masyarakat, kondisi

No. 140/Kwl-5/1997 tanggal 22 Januari

35

1997, luas TWA Danau Buyan – Danau

tersebut diikuti Keputusan Menteri

Tamblingan direvisi menjadi 1.703 Ha,

Kehutanan No.107/Kpts-II/2003 yang

terdiri dari 1.491,16 Ha kawasan hutan

mengamanatkan bahwa penyelenggaraan

dan 301,84 Ha perairan Danau Buyan.

tugas pembantuan pengelolaan tahura meliputi pembangunan, pemeliharaan,

Meskipun menjadi kawasan konservasi,

pemanfaatan dan pengembangan

TWA Danau Buyan – Danau Tamblingan

dilaksanakan Gubernur. Selanjutnya Perda

juga bisa menjadi lokasi untuk kegiatan-

Provinsi Bali No. 2 tahun 2008 tentang

kegiatan, seperti treking dan camping.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Kegiatan-kegiatan dalam skala kecil dan

Perangkat Daerah, menetapkan organisasi

terbatas ini sekaligus mendatangkan

Dinas Kehutanan Provinsi Bali yang di

sumber pendapatan bagi warga sekitar

antaranya terdiri dari UPT Tahura Ngurah

TWA.

Rai.

8. Taman Hutan Raya Ngurah Rai

Tahura sebagaimana disebutkan dalamUU No. 5 Tahun 1990 adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Sehingga, selain sebagai green belt pulau Bali, Tahura Ngurah Rai juga merupakan ‘etalase’ keanekaragaman hayati, tempat penelitian, tempat penangkaran jenis,

Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai

serta juga sebagai tempat wisata.

ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor. 544/kpts-

9. Danau Batur

11/1993 tanggal 26 September 1993

Danau Batur merupakan danau terbesar

dengan luas 1.373, 50 Ha. Kawasan

di Bali yang hingga kini menyimpan

ini terletak di dua wilayah administrasi

berbagai persoalan karena minimnya

pemerintahan yaitu Kecamatan Kuta Utara,

pengelolaan kawasan danau dan sekitarnya

Kabupaten Badung seluas 639 ha dan

oleh instansi pemerintah. Pelanggaran

Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya

sempadan danau dan terjadinya

Denpasar seluas 734,50ha. Keputusan

pencemaran air danau menjadi persoalan

36

II.3. Para pihak terkait dalam Jejaring KKP Bali Jejaring KKP Bali dirancang dengan memperhatikan berbagai kepentingan para pihak yang akan berperan di dalamnya. Dengan melibatkan berbagai instansi dan unsur masyarakat diharapkan akan terjadi harmonisasi berbagai kepentingan para pihak di dalam Jejaring KKP Bali. Analisis utama yang tengah terjadi, padahal

stakeholder merupakan tahap identifikasi

Danau Batur telah menyandang 3 status

keterlibatan para pihak dengan berbagai

yang sangat penting yaitu diyakini secara

kepentingan. Harapannya, analisis ini

kosmologis sebagai sumber air Pulau

mampu memberikan pertimbangan

Bali, telah ditetapkan menjadi warisan

mengenai potensi masing-masing pihak

budaya dunia oleh UNESCO serta menjadi

agar dapat dikelola dengan baik serta

bagian dari taman geologi global (Global

meminimalkan konflik terkait upaya

Geopark). Dengan demikian menjadi

pengembangan KKP dan Jejaringnya

tanggung jawab banyak pihak untuk

di Bali. Secara umum, peran masing-

mengurangi tekanan terhadap Danau Batur

masing pemangku kepentingan terkait

dan menyiapkan model pengelolaan yang

dengan Jejaring KKP di Bali tergambar

mampu mengatasi persoalan yang sedang

sebagaimana tabel di bawah ini.

terjadi. Secara umum, para pihak yang terlibat Sebagai kawasan strategis provinsi dan

dalam Jejaring KKP ini dibedakan

nasional maka diharapkan ada proses

dalam lima fungsi utama yaitu pembuat

pembangunan pengelolaan Danau Batur

kebijakan, kajian ilmiah, perencanaan

yang selaras dengan terminologi kawasan

ruang, peningkatan kapasitas, serta

konservasi perairan (KKP) sehingga akan

pendanaan.

menguatkan Jejaring KKP Bali. Danau Batur juga menjadi salah satu danau dari

1. Pembuat dan Pelaksana Kebijakan

9 danau prioritas di Indonesia yang akan

(Policy)

dikelola dalam koordinasi di antara 9

Pemangku kepentingan yang berperan

kementerian yang telah menandatangani

dalam fungsi ini antara lain:

kesepakatan di Denpasar pada tanggal 13

−

Legislatif (DPRD I dan DPRD II)

Agustus 2009.

−

Eksekutif (Dinas Kelautan dan

Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas

37

Kehutanan, Dinas

Pendapatan

−

Perguruan tinggi dan

Daerah, Badan Lingkungan Hidup,

akademisi (Universitas Udayana,

BKSDA)

Universitas Warmadewa, Universitas

−

Pemerintah Desa (masyarakat)

Mahasaraswati, Universitas Pendidikan

−

Pemerintah pusat (Kementerian

Ganesha)

Kelautan dan Perikanan, Kementerian

−

Kehutanan)

Oseanografi dan Laut/BPOL, Balai

Pemerintah (Balai Penelitian

Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Melihat pengalaman selama ini, maka

Laut/BPSPL)

terlihat bahwa kebijakan terkait KKP di

−

Bali masih sektoral. Belum ada kebijakan

Alliance, Yayasan Reef Check Indonesia,

komprehensif karena RTRWP masih bicara

Lembaga Alam Lestari Indonesia,

tentang darat di sisi lain ada UU no. 27

Coral Triangle Centre, Nusa Dua Reef

tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

LSM (CI Indonesia, Coral Reef

Foundation)

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang belum

Sebagian besar pihak sudah melakukan

terimplementasikan dengan baik. Dua

kajian, namun masih berjalan sendiri-

kebijakan ini masih terpisah satu sama

sendiri belum ada satu kesatuan sehingga

lain, sehingga tidak menunjukkan adanya

melalui jejaring KKP Bali bisa dibangun

keterkaitan antara tata ruang di darat dan

koordinasi yang lebih baik dan mekanisme

tata ruang laut.

konsolidasi data menjadi satu sistem database (geodatabase) yang lengkap.

2. Kajian Ilmiah (Scientific Input)

Dengan geodatabase maka seluruh data

Para pemangku kepentingan yang berperan

akan tersimpan dalam satu atau lebih

dalam fungsi ini:

format data baik spasial maupun tubuler

38

yang akan sangat membantu dalam

Sumber Daya Manusia, Badan Diklat

pengelolaan dan monitoring evaluasi.

Provinsi dan Kabupaten)

3. Perencanaan Ruang (Spatial

Program-program peningkatan kapasitas

Planning)

terkait dengan KKP selama ini masih

Para pemangku kepentingan dalam fungsi

sangat minim. Pelatihan yang diberikan

ini adalah:

masih sangat bersifat teknis, belum pada

−

Pemerintah (Dinas Pekerjaan

tingkat analisis terutama terkait kebijakan.

Umum, Balai Penelitian Sumber Daya Pesisir dan Laut, Badan Perencanaan

5. Pendanaan (Budgeting)

Pembangunan Daerah)

Para pemangku kepentingan terkait fungsi

−

pendanaan ini adalah:

Badan koordinasi penataan ruang

daerah (BKPRD) Bali

−

Pemerintah (DPRD I dan DPRD II)

−

−

Institusi pendidikan dan riset

Organisasi Masyarakat Sipil/OMS

(Yayasan Wisnu, Yayasan Manikaya

(Puslitbudpar Unud, Konsorsium Riset

Kauci, warga Desa)

Pariwisata Unud) −

Swasta (Bali Tourism Board,

Proses penyusunan tata ruang oleh

pengusaha pariwisata)

pemerintah belum optimal dalam menyerap

−

OMS (LSM, masyarakat)

aspirasi masyarakat sesuai dengan asasasas dalam penyusunan tata ruang. Di

Pendanaan terkait KKP masih sangat

sisi lain banyak organisasi masyarakat

minim karena kurangnya pemahaman

sipil (LSM) bekerja di masyarakat yang

SKPD terkait dengan pembentukan KKP

sangat terkait dengan tata ruang dalam

karena sektor kelautan masih menjadi

lingkup yang sangat spesifik namun belum

pelengkap dari sektor lainnya seperti

bisa diakomodasi dalam penataan ruang

sektor peternakan dan kehutanan. Dari

wilayah (RTRW). Masing-masing pihak

pihak swasta pun belum banyak yang

masih berjalan sendiri-sendiri.

memberikan dukungan pada pendanaan terkait dengan KKP. Padahal kebutuhan

4. Peningkatan Kapasitas (Capacity

anggaran untuk melaksanakan tahapan-

Building)

tahapan hingga penetapan KKP relatif

Para pemangku kepentingan dalam fungsi

cukup besar, sehingga perlu diupayakan

ini antara lain:

mekanisme pendanaan berkelanjutan dari

−

LSM (CI Indonesia, Reef Check,

KKP dan jejaring KKP Bali.

LINI, Sloka Insititute) −

Perguruan tinggi dan akademisi

(universitas) −

Pemerintah (Badan Peningkatan 39

40

BAB III PERAN DAN FUNGSI JEJARING KKP Memperhatikan situasi dan kondisi terkait dengan KKP di Bali saat ini, maka Jejaring KKP yang akan dibentuk nantinya harus memiliki beberapa fungsi pokok seperti tersebut di bawah ini, yaitu (1) sebagai pusat data dan informasi “resource centre” tentang perairan, khususnya KKP dan Jejaring KKP, (2) mampu mewujudkan kegiatan ekonomi berkelanjutan, (3) meningkatkan sumber daya manusia, (4) membuat kebijakan terkait KKP, (5) membangun sistem kelembagaan terkait KKP, dan (6) pendanaan berkelanjutan.

III.1. Menjadi Pusat Data dan Informasi (Resource Centre)

rencana kerja pemerintah (RKP) di setiap SKPD Kelautan dan Perikanan Kabupaten/ Kota dengan SKPD Kelautan dan Perikanan

Salah satu penyebab kegagalan dalam

Provinsi Bali sehingga jejaring menjadi

melakukan tata kelola yang baik adalah

media untuk sinkronisasi dan koordinasi

kurangnya data dan informasi untuk

program (RKP) seperti yang diharapkan

pengambilan keputusan menyeluruh. Data

terjadi dalam musyawarah rencana

base kita lemah, meskipun sebenarnya

pembangunan (musrenbang). Dalam hal ini

data-data sudah cukup banyak dari hasil

jejaring menjadi wadah koordinatif antar

berbagai riset oleh lembaga penelitian,

pihak yang tergabung dalam jejaring KKP

LSM, ataupun pemerintah. Namun, hasil-

Bali.

hasil riset tersebut masih tersebar di berbagai instansi dan organisasi. Oleh

Dalam rencana strategis pesisir Bali tahun

karena itu, dalam membangun jejaring

2012-2032 disebutkan 25 isu strategis

KKP sangat dibutuhkan adanya sistem

yang harus dikerjakan pemerintah daerah

database (geodatabase) termasuk di

baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/

dalamnya mekanisme berbagi data dan

kota. Salah satu isu strategisnya adalah

informasi.

belum tersedianya sistem data dan informasi terpadu. Oleh karena itu, sangat

Dalam Jejaring KKP juga akan terjadi

relevan bila Jejaring KKP akan menjadi

proses pengkoordinasian (pengintegrasian)

media untuk terciptanya sistem data dan

41

informasi terpadu pengelolaan pesisir Bali.

III.2. Mewujudkan Kegiatan Ekonomi Berkelanjutan

Jejaring akan mengembangkan strategi dan/atau standard operation procedures

Sumber daya perikanan merupakan salah

(SOP) terkait dengan (1) pengumpulan

satu kekayaan utama Bali. Ekspor ikan dari

data, (2) mekanisme distribusi dan

Bali termasuk salah satu yang tertinggi

pemanfaatan data dan informasi dari

di Indonesia dan sumber pendapatan

berbagai sumber, dan (3) kepemilikan

bagi provinsi ini. Namun, sekalipun

data. Geodatabase kelautan Bali sebagai

kecenderungan hasil tangkapan ikan di Bali

pusat data dan informasi yang dibangun

meningkat (seiring dengan meningkatnya

dan dikembangkan oleh Jejaring KKP Bali

jumlah armada kapal tangkap), hal ini

tidak semata hanya untuk kepentingan

tidak selalu berarti bahwa perikanan di Bali

mobilisasi data tapi bagaimana

membaik.

memastikan dan mengukur efektivitas pengelolaan KKP di kab/kota serta penting

Hingga saat ini belum ada zonasi

dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

wilayah tangkapan ikan. Padahal, BPOL, misalnya, rutin mengeluarkan peta daerah penangkapan ikan. Peta tersebut dibuat berdasarkan analisis citra satelit, menggunakan tiga indikator yaitu suhu air, sebaran plankton, dan arus air. Tiga data itu dipadukan sehingga terdapat peta yang menunjukkan di mana saja ikan sedang

“Dalam membangun jejaring KKP sangat dibutuhkan adanya sistem database (geodatabase) termasuk di dalamnya mekanisme berbagi data dan informasi.”

berkumpul. Jejaring ini berfungsi untuk mengintegrasikan semua itu. Bahwa ada lembaga yang punya kompetensi untuk membantu nelayan agar lebih mudah menangkap ikan. Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk penangkapan ikan dilakukan di zona perikanan berkelanjutan dengan dilengkapi dengan perizinan yang diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/ walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya. Tentunya izin perikanan ini diberikan dengan mempertimbangkan

42

daya dukung dan kondisi lingkungan

perairan dilakukan melalui kegiatan

sumber daya perikanan serta metode

pariwisata alam perairan dan/atau

penangkapan ikan serta jenis alat

pengusahaan pariwisata alam perairan.

penangkapan ikan yang digunakan. Selain

Dengan demikian kegiatan wisata

untuk penangkapan ikan, zona perikanan

juga tidak akan mengganggu kegiatan

berkelanjutan pun dapat dimanfaatkan

penangkapan ikan.

untuk budi daya perikanan dengan tetap mempertimbangkan jenis ikan yang

Melalui Jejaring KKP ini, diharapkan

dibudidayakan, jenis pakan, teknologi,

masing-masing pihak yang

jumlah unit usaha budi daya serta daya

menggantungkan sumber penghidupan

dukung dan kondisi lingkungan sumber

dari wilayah pesisir dan laut bisa

daya ikan.

mempertahankan sumber penghidupan tersebut. Nelayanpun perlu menjadi

Sedangkan untuk aktivitas wisata alam

bagaian dari kegiatan pariwisata misalnya

perairan di dalam KKP dapat dilakukan

dengan menyediakan transportasi laut/

di zona pemanfaatan dan/atau zona

jukung sehingga keterpaduan akvitas

perikanan berkelanjutan. Pariwisata

perikanan dan pariwisata bisa saling

alam perairan dalam kawasan konservasi

menunjang satu sama lain.

43

III.3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

garam di Tejakula (Buleleng) yang sudah mantap dalam kualitas dan pemasaran. Proses belajar sebaya atau peer to peer

Para pihak memiliki kapasitas sendiri-

akan lebih mudah dibandingkan belajar

sendiri dalam pengelolaan sumber daya

dari pihak lain. Jejaring KKP ini juga bisa

pesisir dan laut. Namun, selama ini belum

membuat standarisasi pendidikan terkait

terjadi proses pertukaran pengetahuan

dengan pesisir dan laut dengan tetap

(knowledge sharing) antar pihak karena

memasukkan nilai-nilai lokal.

tidak adanya media untuk belajar bersama. Pengetahuan nelayan belum

Selain itu, untuk mengelola sebuah

tentu diketahui oleh akademisi ataupun

KKP dengan baik dibutuhkan standar

pemerintah. Sebaliknya, pengetahuan

minimal kapasitas pengelola sehingga

di kalangan akademisi juga cenderung

menjadi tugas jejaring untuk memastikan

bersifat teoritis sehingga berjarak dengan

dipenuhinya standar minimal kompetensi

kenyataan di lapangan.

tersebut melalui kegiatan pelatihan (capacity building) dan studi banding

Jejaring KKP ini akan menjadi jembatan

ke KKP lain yang sudah lebih maju

bagi para pihak untuk berbagi pengetahuan

dalam proses pembentukan KKP hingga

(knowledge sharing) terkait dengan pesisir

manajemen pengelolaan KKP. Metode-

dan laut. Sebagai contoh, nelayan Buleleng

metode peningkatan kapasitas SDM dalam

bisa belajar dari nelayan Karangasem

Jejaring KKP dilakukan antara lain melalui

karena mereka memiliki kesamaan

training, workshop, diklat, studi banding,

pengetahuan dan budaya. Petani garam di

dan lain-lain.

Karang Asem juga bisa belajar ke petani

44

III.4. Membuat Kebijakan terkait pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu (Integtrated Coastal Management) Bali Melalui pendekatan pengelolaan satu pulau (one island one management) maka dibutuhkan keterpaduan antara wilayah hulu dan hilir (daratan dan perairan) serta keterpaduan antara provinsi Bali dengan seluruh kabupaten/kota. Melalui UU no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka sangat jelas dimandatkan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP). Demikian pula sesuai dengan UU no.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sangat jelas dimandatkan adanya keterpaduan antara

tahun 2013-2018 dalam mewujudkan visi

RTRW daratan dengan tata ruang pesisir

dan misi Pemerintah Provinsi Bali terutama

dan laut (rencana zonasi wilayah pesisir

dari sisi kelautan.

dan pulau-pulau kecil/RZWP3K). Salah satu konsep Jejaring KKP adalah Jejaring KKP akan menjadi forum di

mendorong terjadinya pemerataan

mana para pengelola KKP bisa membuat

pembangunan di sektor pesisir dan

keputusan bersama terkait dengan

kelautan se Bali sehingga rencana zonasi

pengelolaan KKP dan Jejaring KKP Bali.

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Yang dimaksud kebijakan adalah adanya

(RZWP3K) di tingkat provinsi menjadi

payung hukum yang bisa memberikan

arahan dalam upaya pemanfaatan dan

ruang pengelolaan yang lebih komprehensif

perlindungan sumber daya pesisir dan

terutama terkait pengelolaan wilayah

kelautan di tiap-tiap kabupaten menuju

pesisir dan pulau-pulau kecil secara

pada pembangunan berkelanjutan. Secara

terpadu. Misalnya, bagaimana Jejaring KKP

lebih spesifik Jejaring KKP Bali dibangun

Bali dengan rencana programnya menjadi

untuk menjawab tantangan:

bagian penting dari Rencana Pembangunan

1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bali

di wilayah pesisir sehingga harus

45

diupayakan keseimbangan antara pemanfaatan dan upaya pelestarian

III.5. Membangun Sistem Kelembagaan

(konservasi kawasan perairan/KKP) sumber daya pesisir

III.5.a Rasionalisasi

2) Daya saing masyarakat Bali yang

Membangun kelembagaan yang

masih relatif rendah sehingga melalui

mempunyai peran signifikan membutuhkan

Jejaring KKP akan dibangun kapasitas

proses dan kesepakatan-kesepakatan

(masyarakat) lokal yang cukup sebagai

agar tidak menimbulkan friksi terkait

prasyarat utama dalam pengelolaan

dengan kewenangan dan hal-hal lain

sumber daya pesisir

terkait kebijakan/peraturan. Jejaring KKP Bali dengan pendekatan pengelolaan

3) Kemajuan pembangunan antardaerah

terintegrasi dan berbasis ekosistem

yang belum merata sehingga dengan

(ecosystem based management)

jejaring KKP Bali akan mendorong

membutuhkan kemauan politik yang

pemerataan pembangunan di sektor

kuat (good political will) dari berbagai

kelautan

berbagai instansi pemerintah, dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan kab/

4) Implementasi tata ruang yang

kota dan provinsi, Dinas Kehutanan

belum optimal sehingga jejaring KKP

Provinsi, serta lembaga di bawah naungan

Bali akan mendorong harmonisasi dan

Kementerian Kehutanan. Pada Desember

implementasi tata ruang pesisir dan laut

2012 sudah dicapai kesepakatan antara

(RZWP3K) provinsi bali dengan seluruh

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kab/

kab/kota.

kota se Bali dan DKP Provinsi Bali untuk bersama-sama menyusun dokumen cetak

5) Perubahan iklim global yang sulit

biru Jejaring KKP Bali serta membentuk

diperkirakan (unpredictable) dan

kelembagaannya.

asymmetric sehingga dengan jejaring KKP akan ditingkatkan efektivitas

Berdasarkan pertemuan dengan para

pengelolaan KKP di masing-masing

pemangku kepentingan KKP sebelumnya,

kab/kota sebagai bagian dari strategi

para pihak telah mendiskusikan bagaimana

adaptasi terhadap dampak perubahan

bentuk kelembagaan jejaring KKP Bali

iklim

nantinya, apakah bentuknya akan cair seperti forum atau lembaga yang permanen dan mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat KKP. Artinya, dia

46

bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan

dilaksanakan, dan akan dilaksanakan

terkait KKP khususnya yang operasional

secara rutin adalah rapat kerja (raker)

KKPnya lintas kabupaten atau KKP tersebut

jejaring KKP Bali, sebagai ajang diskusi,

mempunyai peran sangat penting untuk

koordinasi dan evaluasi program-program

Bali. Contohnya terkait pemberian izin

kerja yang sudah dan akan dilaksanakan,

pengelolaan Tahura Ngurah Rai kepada

serta merencanakan rencana kerja

investor. Jejaring KKP diharapkan

(tahun) berikutnya. Pelajaran penting

bisa menjadi pihak yang dilibatkan

yang di dapat dari kegiatan raker adalah

dalam pengambilan keputusan apakah

pemetaan situasi dari masing-masing

memberikan rekomendasi izin atau tidak

DKP untuk mendapatkan dukungan dari

terhadap pengelolaan tahura.

DKP provinsi, sehingga prioritas dan efektivitas program menjadi lebih baik. Di

Dalam prosesnya, seluruh DKP kab/

samping itu, terjadi penyesuaian “bahasa”

kota se-Bali di bawah arahan dari DKP

anggaran untuk diajukan ke APBD provinsi

provinsi Bali telah menggagas beberapa

maupun ke APBN melalui Kemen KP.

kegiatan terkait penguatan komunikasi

Masih bergabungnya sebagaian besar

dan koordinasi, seperti misalnya “arisan”

dinas kelautan dan perikanan kab/kota

rutin sebagai ajang pertemuan seluruh

dengan sektor lainnya seperti peternakan

kepala DKP dan jajarannya, yang

dan kehutanan, menyebabkan perbedaan

dilaksanakan secara bergilir (“tuan

kapasitas SDM dinas KP dalam penyusunan

rumah” berpindah-pindah). Walaupun

program dan anggaran yang sangat

kegiatan ini belum berjalan lancar

mencolok antara kabupaten.

karena terkendala anggaran yang belum teralokasikan, namun dari arisan yang pernah berjalan tampak antusiasme yang

III.5.b. Kelembagaan

tinggi menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi diantara DKP kab/kota

Prinsip Dasar

dan provinsi. Kegiatan lain yang pernah

Dalam proses penyerapan aspirasi dari

47

48

berbagai pihak yang akan menjadi anggota

kekuatan untuk menahannya, sehingga

Jejaring KKP Bali, sebaiknya terdapat

diharapkan Jejaring KKP Bali mampu

beberapa prinsip dasar yang harus

berperan sebagai faktor penguat

dipenuhi yaitu:

dalam membangun sistem yang adaptif terhadap tekanan, termasuk

1)

Koordinasi. Proses pembentukan

tekanan akibat dampak perubahan

Jejaring KKP dilakukan dengan

iklim (mitigasi dan adaptasi tidak bisa

melibatkan semua pemangku

dilakukan sektoral atau parsial).

kepentingan di mana satu sama lain saling berkoordinasi dalam proses

5)

tersebut sehingga tidak ada lagi

di masa yang akan datang diharapkan

ego sektoral termasuk lemahnya

Jejaring KKP Bali mempunyai

kepemimpinan (leadership) yang masih

kewenangan untuk mempengaruhi

belum mendorong terjadinya koordinasi

pengelolaan KKP dan pengambilan

antar lembaga.

keputusan, sehingga bisa menjadi

Kewenangan. Dalam prosesnya

mitra kerja seluruh unit-unit pengelola 2)

Reformasi birokrasi. Sejalan

KKP kab/kota serta DKP Provinsi Bali

dengan semangat reformasi yang

untuk mengawal pengelolaan SD pesisir

sedang berjalan di negeri ini, maka para

dan laut Bali secara menyeluruh dan

pihak harus melaksanakan reformasi

terintegrasi. Namun tetap mengacu

tersebut termasuk dalam birokrasi

pada peraturan perundang-undangan

terkait dengan pengelolaan kawasan

yang sedang berlaku.

konservasi perairan. Tahap Pembentukan 3)

Terpadu. Bali sebagai pulau relatif

Agar berbagai prinsip tersebut bisa

kecil di mana ekosistemnya terhubung

tercapai, maka perlu ada tahapan untuk

atau saling mempengaruhi satu sama

membentuk lembaga Jejaring KKP. Tahapan

lain, membutuhkan konsep pengelolaan

ini terdiri tiga tahapan yaitu Lembaga Ad

yang terpadu. Jejaring KKP Bali

Hoc (kelompok kerja), Unit Pelaksana

diharapkan bisa menjadi satu tematik

Teknis (UPT), dan Badan Pelaksana dengan

keterpaduan pengelolaan sumber daya

masing-masing bentuk, fungsi, dan

alam Bali.

legalitas yang berbeda.

4)

Tahap Pertama: Kelompok Kerja

Faktor penguat. Tekanan-tekanan

yang berpotensi merusak SDA Bali

Untuk menuju peran kelembagaan

semakin kuat sehingga dibutuhkan satu

yang diharapkan, perlu pembentukan

49

kelompok kerja (pokja) jejaring KKP

monitoring/patrol lintas KKP serta kegiatan

Bali terlebih dulu sebagai embrio dari

peningkatan kapasitas pengelola (SDM)

bentuk kelembagaan yang diinginkan dan

KKP.

dibutuhkan ke depan. Pokja Jejaring KKP Bali dirancang beranggotakan unsur-unsur

Tahap Kedua: Unit Pelaksana Teknis

dari seluruh anggota Jejaring KKP Bali

Berdasarkan Permen PAN no. PER/18/M.

dengan dibantu oleh staf kesekretariatan

PAN/11/2008 tentang Pedoman

yang berasal dari unsur Dinas Kelautan dan

Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Perikanan Provinsi Bali. Kesekretariatan

Kementerian dan Lembaga Pemerintah

berfungsi sebagai wadah komunikasi

Nonkementerian, disebutkan UPT adalah

dan koordinasi anggota jejaring yang

organisasi mandiri yang melaksanakan

dibentuk berdasarkan SK Gubernur.

tugas teknis operasional dan/atau

Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan

penunjang tertentu. Mandiri artinya diberi

oleh unit organisasi pengelola anggota

kewenangan mengelola kepegawaian,

jejaring, instansi atau pihak terkait lainnya.

keuangan dan perlengkapan sendiri dan

Kantor kesekretariatan bertempat di Dinas

tempat kedudukan terpisah dari organisasi

Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi

induknya. Tugas teknis operasional

dengan unit pelaksana tugas sehari-hari

adalah tugas untuk melaksanakan

di bawah salah satu Sub Dinas tertentu.

kegiatan teknis tertentu yang secara

Biaya operasional kesekretariatan berasal

langsung berhubungan dengan pelayanan

dari anggaran rutin Dinas KP Provinsi.

masyarakat. Untuk melaksanakan

Pokja bisa memainkan peran koordinasi

kewenangan provinsi di daerah kabupaten/

dari seluruh KKP dan juga memberikan

kota, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis

pertimbangan pembentukan KKP-KKP

Dinas Daerah (UPTD). Dalam diskusi,

di kabupaten/kota. Kegiatan-kegiatan

UPT yang dimaksud merupakan lembaga

lembaga pengelola jejaring dalam

semipermanen yang dibentuk menuju

pembangunan dan pengelolaan jejaring

tahap akhir menjadi Badan Pengelola. UPT

KKP Bali bersifat tiga hal, yaitu: 1)

akan melibatkan sumber daya manusia

membantu dan memfasilitasi proses inisiasi

non-PNS atau profesional. Secara legal UPT

KKP si seluruh Kab/kota; 2)memfasilitasi

akan berada di bawah Dinas Kelautan dan

dan membantu KKP-KKP sebagai anggota

Perikanan (Provinsi) langsung di bawah

jejaring untuk pengelolaan kawasan agar

Kepala Dinas dan ditetapkan oleh Gubernur

lebih efektif, efisien dan berkelanjutan,

Bali. Fungsi utama UPT adalah: 1) fungsi

dan 3) melaksanakan sebagian kegiatan

koordinasi yaitu untuk mengkoordinasikan

dalam rangka membantu pengelolaan

KKP yang ada di masing-masing

KKP anggota jejaring terutama yang bisa

kabupaten/kota, membangun konsep

dilakukan bersama-sama seperti kegiatan

Jejaring KKP, membangun sistem terkait

50

dengan sumber daya manusia (SDM)

pengelolaan. Dewan atau badan pengelola

seperti apa yang dibutuhkan dalam

Jejaring KKP Bali dapat pula berfungsi

membentuk Jejaring KKP; 2) Fungsi

sebagai wadah koordinasi anggota jejaring,

perencanaan yaitu membuat rencana

dan juga dapat menjadi pelaksana

kerja, kegiatan, dan pendanaan. Untuk

sebagian kegiatan yang dimandatkan.

pendanaan, UPT akan menggunakan dana

Kantor dewan atau badan pengelola

yang bersumber dari APBD maupun pihak

dapat di Dinas KP Provinsi atau tempat

ketiga.

lain yang ditunjuk dengan unit pelaksana tugas sehari-hari tersendiri. Pelaksanaan

Tahap Ketiga: Badan Pengelola

kegiatan dapat dilakukan oleh unit

Badan Pengelola merupakan lembaga

organisasi pengelola anggota jejaring,

permanen yang akan mengelola Jejaring

instansi atau pihak terkait lainnya dan

KKP. Di masa yang akan datang, dengan

unit pelaksana tugas sehari-hari. Biaya

semakin tingginya intensitas pengelolaan

operasional dewan atau badan pengelola

KKP di kab/kota yang sudah barang tentu

berasal dari APBD Provinsi melalui

juga akan mengalami tantangan yang

anggaran Dinas KP Provinsi dan/atau

semakin besar, maka ada pemikiran untuk

sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

semakin menguatkan konsep “one island management” melalui pembentukan

Melalui Badan Pengelola akan lebih

sebuah badan setingkat SKPD di tingkat

memungkinkan dilakukannya pendekatan

provinsi yang akan bertanggungjawab

manajemen kolaborasi (collaborative

memastikan efektivitas pengelolaan KKP

management) yang mengedepankan

di seluruh Bali dalam satu pendekatan

profesionalisme, partisipasi dan

51

akuntabilitas. Namun tetap harus mengacu

Jejaring KKP Bali. Selain itu dibutuhkan

pada peraturan perundang-undangan yang

pula sumber daya yang meliputi sumber

berlaku, misalnya undang-undang tentang

daya manusia (SDM) yang handal dalam

pemerintahan daerah.

mengelola KKP dan Jejaring KKP Bali. Saat ini sudah ada Peraturan Menteri Kelautan

Sumber Daya yang Dibutuhkan

dan Perikanan (Permen KP) no. 9 tahun

Untuk menjalankan tahapan-tahapan

2013 tentang Standar Kompetensi Kerja

menuju kelembagaan yang diharapkan

Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan

maka dibutuhkan kerja sama seluruh

Konservasi Perairan.

anggota Jejaring KKP Bali (SK Gub Bali no. 1590/03-J/HK/2013 tentang Pembentukan

Kerangka Waktu

dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja

Kelompok kerja jejaring KKP Bali yang

Jejaring Kawasan Konservasi Perairan

sudah dibentuk secara resmi melalui SK

di Provinsi Bali) dalam menjalankan

Gub Bali diharapkan bisa bekerja selama

tugas sebagaimana dimandatkan dalam

2 tahun (2013 – 2015) dengan sekretariat

SK Gubernur Bali tersebut. Dibutuhkan

kerja di Dinas kelautan dan Perikanan

pula komitmen pemerintah Provinsi Bali

Provinsi Bali. Dalam prosesnya akan

dalam mengalokasikan anggaran secara

dibuat kesepakatan kerja dan mekanisme

berkelanjutan untuk kegiatan dan program

koordinasi anggota pokja sehingga pokja

52

“Jejaring KKP Bali diharapkan bisa menjadi satu tematik keterpaduan pengelolaan sumber daya alam Bali.”

III.6. Pendanaan Berkelanjutan Untuk berjalannya kelembagaan Jejaring KKP Bali maka diperlukan sumber dana berkelanjutan dan tata cara pengelolaan yang memenuhi kaidah transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Pada saat yang sama, pengelolaan dana harus merujuk pada sistem pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Pendanaan untuk jejaring KKP Bali merupakan

sebagai embrio kelembagaan bisa berjalan

turunan atau terjemahan dari rencana

dengan baik. Sudah menjadi rahasia umum

kerja Jejaring KKP Bali. Dengan demikian

bahwa koordinasi mudah diucapkan tapi

rencana pendanaan merupakan rencana

sangat sulit untuk diterapkan dengan

penerimaan dan pengeluaran dana yang

baik. Banyak pengalaman menunjukkan

diproyeksikan berdasarkan rencana kerja

pokja tidak bisa berjalan dengan baik

jejaring. Jejaring KKP Bali di masa depan

karena masih tingginya ego sektoral

diharapkan terdiri dari satu atau lebih KKP

dan rasa memiliki yang masih rendah.

di masing-masing kabupaten. Saat ini

Selain itu dibutuhkan pula kepemimpinan

beberapa kabupaten belum mencadangkan

(leadership) yang kuat dalam mendorong

atau merencanakan pembentukan KKP.

kerja-kerja pokja yang mampu

Jejaring KKP perlu melakukan estimasi

membuktikan operasinalisasi pokja.

biaya pembentukan KKP untuk kabupaten yang belum memiliki. Estimasi biaya

Selanjutnya setelah 2 tahun diharapkan

pembentukan berdasarkan prosedur atau

pokja bisa bergerap ke bentuk

tata cara yang berlaku umum untuk proses

kelembagaan yang lebih solid yaitu UPTD

pencadangan KKP sebagaimana diatur

dimana dimungkinkan adanya mekanisme

dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

penggalian dana secara mandiri dengan

Perikanan (Permen KP) no. 2 tahun 2009

mekanisme badan layanan umum

tentang tata Cara Penetapan KKP.

daerah (BLUD). Lebih lanjut dalam 2 tahun kemudian dimungkinkan adanya

Dengan merujuk pada tahapan

bentuk kelembagaan yang mempunyai

pembentukan dan pengalaman di

kewenangan lebih jelas sehingga bisa

wilayah lain, dan juga perhitungan dari

dijamin efektivitas pengelolaan KKP di

Kementerian Kelautan dan Perikanan

seluruh kabupaten/kota secara terintegrasi

Indonesia dan Program Marine Protected

(Bali Integrated Coastal Management).

Area Governance (MPAG) maka untuk

53

estimasi pembentukan KKP di kabupaten-

tahun diperkirakan berkisar antara Rp 5,8

kabupaten dalam 5 tahun ke depan adalah

milyar (untuk KKP yang tergolong kecil

Rp 18,9 milyar (USD 1,9 juta). Jumlah ini

atau di bawah 10.000 ha) dan Rp 6,7

setara dengan Rp 3,7 milyar per tahun.

milyar (untuk KKP yang tergolong medium

(lampiran 1). Biaya ini perlu diputuskan

atau antara 10.000 hingga 125.000 ha).”.

menjadi beban kabupaten masing masing,

Rincian biaya pengelolaan untuk masing

beban jejaring di tingkat propinsi atau

masing luasan KKP per hektar dapat dilihat

kombinasi dari keduanya yaitu sebagian

pada lampiran 2.

ditanggung kabupaten sedangkan sebagian lagi ditanggung oleh pengelola jejaring.

Pendanaan berkelanjutan dapat

Biaya operasional pengelolaan KKP

didefinisikan sebagai sumber pendanaan

merujuk pada standar pengelolaan yang

yang besarnya cukup (sufficient) untuk

ditentukan oleh Kementerian dan EKKP3K.

mendanai pengelolaan efektif dari jejaring

Secara umum biaya ini tergantung pada

KKP Bali, selain itu sumber pendanaan

luasan KKP yang dikelola. Berdasarkan

ini juga harus berkelanjutan sehingga

perhitungan Kementerian KP dan MPAG,

ketersediaan sumber dana ini dapat

estimasi biaya pengelolaan minimum per

terjamin. Ada tiga sumber dana untuk

tahun diperkirakan berkisar antara Rp 1,8

Jejaring KKP Bali yaitu:

milyar (untuk KKP yang tergolong kecil atau di bawah 10.000 ha) dan Rp 2,3

1. Mekanisme APBD Bali

milyar (untuk KKP yang tergolong medium

Jejaring KKP Bali adalah satu pendekatan

atau antara 10.000 hingga 125.000 ha).

yang sangat kuat mengusung “one island

Estimasi biaya pengelolaan optimum per

one management” seperti dimandatkan

54

Oleh sebab itu perlu diupayakan satu mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk jejaring KKP Bali yang bersumber dari sumbangan dan dana pihak ketiga. Dana dari pihak ketiga ini akan digunakan untuk mengisi kekurangan (gap) dana dari inisiasi KKP hingga pengelolaannya di masing-masing kabupaten/kota.

dalam Perda 16 tahun 2009 tentang

menjadi salah satu poin penting dalam

RTRWP Bali. Dalam penyusunan rencana

penyusunan rencana pembangunan jangka

zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau

menengah (RPJM) Bali tahun 2013-2018.

kecil (RZWP3K) Bali, semangat jejaring

Oleh sebab itu maka sangat penting untuk

KKP juga menjadi satu poin penting yang

dialokasikannya anggaran APBD Bali

diusung oleh Pokja RZWP3K Bali sehingga

untuk mendanai kegiatan jejaring KKP

berdasarkan wilayah kelola yang sangat

Bali melalui Dinas Kelautan dan Perikanan

jelas (4 mil) maka RZWP3K kabupaten/

Bali. Sejak tahun 2012 sudah dialokasikan

kota diharapkan memperhatikan hubungan

anggaran untuk mendanai kegiatan

(konektivitas) dengan kabupaten lain,

jejaring KKP Bali dan diharapkan alokasi

terutama terkait dengan infrastruktur

dana tersebut akan terus ada sehingga

perairan penting seperti pelabuhan

menjadi salah satu mekanisme pendanaan

perikanan, pelabuhan kapal pesiar dll.

berkelanjutan dari jejaring KKP Bali.

Selain itu, dengan jejaring KKP Bali akan muncul satu pembelajaran mengenai

2. Mekanisme APBN

sinkronisasi program dan anggaran antar

Dalam program jejaring KKP Bali yang

dinas kelautan dan perikanan kabupaten/

didanai oleh DKP Bali tahun anggaran

kota serta dengan dinas kelautan dan

2012-2013 ada komponen sumber

perikanan Provinsi Bali. Pembelajaran

anggaran dari dana dekonsentrasi (APBN).

dan bentuk nyata dari sinkronisasi dan

Ada juga peluang untuk mendapatkan

keterpaduan program kelautan Bali akan

dana tugas perbantuan (TP) dan dana

55

alokasi khusus (DAK) sesuai dengan

sehingga bisa dipastikan bahwa anggaran

ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan.

dari APBD maupun APBN tidak akan

Kemampuan daerah (dinas kelautan dan

mencukupi kebutuhan. Oleh sebab itu perlu

perikanan di sebagian besar kabupaten/

diupayakan satu mekanisme pendanaan

kota masih digabung dengan dinas lainnya

berkelanjutan untuk jejaring KKP Bali yang

seperti peternakan dan kehutanan)

bersumber dari sumbangan dan dana pihak

berbeda-beda dalam menyerap APBN.

ketiga. Ada peluang dana dari pihak swasta

Sehingga jejaring KKP dapat menjadi

berupa dana CSR yang cukup besar. Ada

media untuk melakukan analisis bersama

peluang pengumpulan sumbangan dana

terhadap kebutuhan anggaran, dari

konservasi dari para wisatawan. Dana dari

kebutuhan anggaran untuk inisiasi KKP

pihak ketiga ini akan digunakan untuk

hingga pengelolaannya. Sebagaimana

mengisi kekurangan (gap) dana dari inisiasi

proses penyusunan dan pengesahan

KKP hingga pengelolaannya di masing-

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

masing kabupaten/kota. Dalam konteks

(Permen KP) tentang Jejaring KKP

jejaring KKP Bali telah diidentifikasi

sedang berjalan maka bisa dipastikan

berbagai kegiatan yang merupakan bentuk

bahwa aka nada dana (APBN) yang

kebutuhan bersama dari masing-masing

dialokasikan khusus untuk pelaksanaan

KKP di kabupaten/kota, seperti misalnya

permen KP tersebut termasuk penguatan

kegiatan patrol lintas kabupaten, kegiatan

jejaring KKP Bali. Oleh sebab itu, APBN

peningkatan kapasitas SDM pengelola KKP

merupakan salah satu sumber pendanaan

dst.

berkelanjutan dari jejaring KKP Bali. 3. Mekanisme donor atau dana pihak ketiga Seperti dijelaskan di bab sebelumnya bahwa jejaring KKP Bali tidak hanya “menggawangi” KKP di pesisir saja tapi juga kawasan konservasi perairan di darat seperti danau, termasuk juga penjelasan pentingnya jejaring dalam konteks pengelolaan berbasis ekosistem atau pengelolaan pesisir terpadu (integrated coastal management). Pengelolaan KKP membutuhkan dana yang cukup besar, apalagi pengelolaan sebuah kawasan KKP terpadu dalam bentuk jejaring,

56

BAB IV RENCANA KERJA 5 TAHUN JEJARING KKP BALI 2013 - 2018 Pos Ruang lingkup

Latar belakang /

kerjasama

justifikasi

Jenis kegiatan

Indikator keluaran

pendanaan Koordinator

(pemerintah dan non

Monitoring dan evaluasi

pemerintah) 1. Pengelolaan 1.1 Peningkatan

KKP-KKP di Bali

Pelatihan/Bimtek:

- Jumlah SDM

APBD Kab/

- Pre test

kapasitas SDM

masih dalam tahap

1. Dasar-dasar

yang ditraining

Provinsi/APBN

- Post test

pengembangan,

pengelolaan KKP

- Jumlah

lewat DKP

bahkan di beberapa

2. Pelatihan penyusunan

SDM yang

dan BPSDM,

Catatan:

kabupaten masih

rencana pengelolaan &

memenuhi

didukung oleh

dilakukan

dalam tahap inisiasi.

zonasi

standar

pihak ketiga

keseluruhan

Dalam fase-fase awal

3. Pelatihan Pariwisata

kompetensi

(LSM, pihak

kegiatan/

ini pengembangan

Berkelanjutan

- Jumlah

swasta)

program

kapasitas para

4. Pelatihan Perikanan

kegiatan

pemangku

Berkelanjutan

sosialisasi

kepentingan sangat

5. Pelatihan Pengelolaan

diperlukan untuk

Terpadu (Nyegara-

perencanaan dan

Gunung)

pembentukan KKP-

6. Pelatihan pengelolaan

KKP yang efektif.

sumber daya (Selam,

Pelatihan-pelatihan

Monitoring terumbu

di tingkat jaringan

karang

juga diperlukan

7. Pelatihan penegakan

untuk menciptakan

hukum

pelatih-pelatih

8. Pelatihan Keuangan

untuk menjangkau

dan Administrasi Asset

stakeholder yang

9. Pelatihan dan

lebih luas di tiap

sosialisasi tentang

kabupaten.

perubahan iklim

DKP Prov

10.Training of Trainer/ ToT (level Pokja Jejaring yang akan implementasi training 1-6 di tingkat kabupaten) 11. Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan KKP 12. Studi banding/PKL

57

DKP Bali

DKP Bali dan

Sinkronisasi

anggota pokja

program dinas

1.2

Pokja Jejaring KKP

1. Penyiapan sekretariat

• Jumlah rapat

Operasionalisasi

Bali telah dibentuk

kerja Pokja Jejaring di

• Notulensi

Pokja Jejaring

melalui SK Gub

DKP Bali

rapat

kelautan dan

KKP Bali

Bali no.1590/2013

2. Penunjukan staf pokja

• Terjadi

perikanan se

Operasionalisasi

dan mengemban

yang akan mengelola

koordinasi dan

Bali

Pokja Jejaring

tugas-tugas yang

sekretariat

komunikasi

KKP Bali

telah dimandatkan

3. Rapat rutin pokja

antar anggota

dalam SK

jejaring KKP

pokja

tersebut termasuk

4. Berjalannya proses

• Proses

mendorong dan

inisiasi, pencadangan

menuju

mensosialisasikan

hingga penetapan KKP di

penetapan

proses inisiasi,

Kab/kota

KKP berjalan

pencadangan hingga penetapan KKP kab/ kota sebagai bagian dari jejaring KKP Bali. 1.3 Pembiayaan

Pembiayaan KKP

• Studi sistem

Hasil studi

Bappeda

APBN/APBD,

lestari/

yang berkelanjutan

pendanaan

(report)

Prov.

LSM’s

Pendanaan

sangat penting

berkelanjutan u Jejaring

Berkelanjutan

untuk menjamin

KKP Bali.

pengelolaan KKP

• Studi willingness to

yang efektif. Untuk

pay/survei kerelaan

tingkat jaringan

membayar Jejaring KKP

dibutuhkan kajian

Bali

DKP Prov.

APBN/APBD,

untuk mengetahui seberapa besar dana yang tersedia untuk pengelolaan setiap KKP di Bali, dan alternatif pendanaan apa saja yang memungkin diupayakan oleh jejaring, serta seberapa besar yang bisa diperoleh dari kontribusi potensi pariwisata perairan di Bali. 1.4 Database dan

Data dan informasi

• Membangun sistem

Geodatabase

informasi

adalah kebutuhan

goedatabase dan

Jejaring KKP

utama di dalam

informasi tingkat

Bali

membentuk,

Jejaring

mendesain dan

• Pengelolaan dan

membuat rencana

update data & informasi

pengelolaan sebuah KKP. Data informasi untuk jejaring KKP Bali bisa diperoleh di berbagai lembaga, termasuk instansi pemerintah terkait, sejumlah LSM,

58

LSM

lembaga penelitian, para peneliti, dan informasi dari masyarakat dan petugas-petugas lapangan. Sistem geodatabase diperlukan sehingga dapat dimanfaatkan setiap KKP dan bisa diketahui kesenjangan data & informasi yang masih diperlukan. 1.5 Pengaturan

Pemanfaatan KKP

• Penyusunan

• Dokumen

Dinas

APBN/APBD,

dan promosi

untuk pariwisata

Standarisasi (SOP) atau

SOP

Pariwisata

Swasta, LSM

wisata

di jejaring KKP Bali

“code of conduct” wisata

• Bahan2/

Prov dan

dipertimbangkan

perairan Jejaring KKP

Toolkits

kab/kota.

sebagai jenis

• Promosi Jejaring KKP

promosi

pemanfaatan yang

Bali

paling sesuai dan

-Booklet, Website,

bisa mendukung

-Iklan TV

pengelolaan

-Expo

KKP. KKP-KKP di

-Lomba-lomba

Bali diharapkan

fotografi, dll.

akan menjadi

• Studi sistem

tujuan pariwisata

pengaturan pendanaan

berkelanjutan

Jejaring KKP

sebagai alternatif obyek wisata lainnya, dan jejaring KKP Bali diharapkan akan mampu mempromosikan pariwisata perairan yang berkelanjutan di Bali. 1.6 Mendorong

Seperti tertuang

• Mengikuti proses

1. Rancangan

penguatan

dalam perda 16

penyusunan RZWP3K

hasil RZWP3K

pengelolaan

tahun 2009 tentang

Bali yang mencerminkan

hingga

pesisir terpadu

RTRWP Bali, bahwa

keterpaduan kawasan

menjadi

dengan

Bali membutuhkan

pesisir dan laut Bali

ranperda

memperhatikan

pengelolaan yang

hingga menjadi Perda

2. Serial

keserasian

terpadu sebagai

• Mendorong

pertemuan

pengelolaan hulu

satu kesatuan

harmonisasi RTRWP dan

dengan pihak

hilir (ridge to

pulau (one island

RZWP3K Bali

terkait (DPRD)

reef)

one management).

DKP Prov Bali

APBD, pihak

Prov dan

ketiga (LSM)

jejaring

Maka melalui pendekatan jejaring KKP maka akan tercipta keterpaduan pengelolaan pesisir dan laut Bali.

59

2. Peningkatan ekonomi masyarakat 2.1 Perikanan

Ditengah kondisi

• PUGAR (pemberdayaan

1. Peningkatan

APBD Prov

DKP Bali, pokja

berkelanjutan

perekonomian

usaha garam rakyat)

jumlah petani

dan Kab, pihak

jejaring KKP

masyarakat pesisir

• Pengembangan

garam

ketiga (LSM,

Bali

(nelayan) yang masih

ekonomi berbasis

2. Peningkatan

swasta)

lemah dan degradasi

budidaya (rumput laut,

produktivitas

sumber daya pesisir

abalon, udang, kerapu)

petani garam

maka KKP harus

3. Peningkatan

mampu memberikan

jumlah

solusi nyata untuk

pelaku dan

peningkatan

produktivitas

perekonomian

budidaya

masyarakat pesisir

perikanan

DKP Prov Bali

2.2 Pariwisata

Potensi pariwisata

• Penyusunan profil

1. Profil

Pokja

APBD, pihak

berkelanjutan

bahari sangat besar

pariwisata berkelanjutan

pariwisata

Jejaring KKP

ketiga (swasta,

untuk keterlibatan

• Pelatihan pariwisata

berkelanjutan

Bali

LSM)

masyarakat pesisir

berkelanjutan

2. X orang

(termasuk nelayan)

• Integrasi dengan

mengikuti

sehingga akan

program Bali DWE (desa

pelatihan

mengurangi konflik

wisata ekologi)

pariwisata berkelanjutan

antara kegiatan

3. 1 desa

pariwisata dengan

pesisir

perikanan

terintegrasi ke dalam Bali DWE

3. Pengawasan dan Penegakan hukum 3.1. Pengawasan

Semakin terbatasnya

1. Patroli Bersama,

Jumlah Patroli,

Masing-

Masing-masing

perairan dan

sumber daya alam

2. Penyadaran/

Kegiatan

masing BP

BP KKP Kab/

penegakan

menghasilkan

Pembinaan Masyarakat

Pembinaan

KKP Kab/

TNBB, Tahura,

hukum

kompetisi yang

3. Membangun

TNBB,

Prop/ Jejaring

semakin ketat

mekanisme komunikasi

Tahura, Prop/

diantara para pihak

melalui radio

Jejaring

yang menggunakan

4. Integrasi dengan

SDA khususnya

program INDESO

pesisir dan laut.

(infrastructure

Akibatnya sering

development for space

terjadi kompetisi

oceanography) BPOL

tidak sehat dalam

Perancak

bentuk pelanggaran ketentuan dan peraturan. Penggunaan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan, kegiatan yang merusak seperti pencemaran, penggunaan jangkar di daerah karang dsb.

60

Prop/ Jejaring

Adanya nelayan

Koordinasi antar BP KKP

Rapat

idem

idem

Prop/ Jejaring

idem

idem

Prop/ Jejaring

Prop/ Jejaring

Koordinasi

Andon (nelayan dari luar) yang masuk ke KKP Adanya pengambilan

Penyadaran/ Pembinaan

Kegiatan

Lamun, Karang,

Masyarakat Bersama

Pembinaan

Mangrove, Pasir untuk keperluan ekonomi 3.2. Isu-isu

Masuknya para

Penyadaran/ Pembinaan

Kegiatan

Masing-

Masing-masing

perijinan

pengguna tanpa ijin

Masyarakat Bersama

Pembinaan/

masing BP

BP KKP Kab/

(termasuk

ke dalam Kawasan

Rapat

KKP Kab/

TNBB, Tahura,

manipulasi

Konservasi, termasuk

Koordinasi

TNBB,

Prop/ Jejaring

perijinan dan

Pelanggaran zona

Tahura, Prop/ Jejaring

perdagangan karang dan ikan hias) Adanya konflik

Koordinasi/ Konsultasi/

Adanya

Masing-

Masing-masing

mekanisme perijinan

Kajian bersama

solusi terbaik

masing BP

BP KKP Kab/

didalam kawasan

tentang

KKP Kab/

TNBB, Tahura,

konservasi, serta

permasalahan

TNBB,

Prop/ Jejaring

masih belum

perijinan/

Tahura, Prop/

jelasnya mekanisme

peraturan

Jejaring

perijinan/ peraturan

di dalam

di dalam kawasan

KKP (Dok/

Prop/ Jejaring

Hasil Kajian/ Masukan untuk BP KPP/ Jejaring/ Instansi yang mengeluarkan ijin) Adanya perubahan/

Koordinasi/ Konsultasi/

Koordinasi/

Prop/

Alih Fungsi Lahan di

Kajian bersama

Peringatan/

Jejaring

Prop/ Jejaring

Prop/ Jejaring

Prop/ Jejaring

Masukan

dalam Kawasan

terhadap BP KKP Lain 4. Pencemaran Pencemaran

Pencemaran Limbah

Koordinasi, Penegakan

Rapat

Masing-

Masing-masing

limbah padat

Padat dan Cair Lintas

Hukum, dan Penanganan

Koordinasi/

masing BP

BP KKP Kab/

dan cair dari

KKP/ Kab

Pencemaran Bersama

Kegiatan

KKP Kab/

TNBB, Tahura,

hulu maupun

Penanganan

TNBB,

Prop/ Jejaring

kabupaten/KKP

Pencemaran

Tahura, Prop/

lain

Bersama/

Jejaring

Penegakan Hukum

61

5. Konservasi hewan laut yang bermigrasi Konservasi

Masih kurangnya

Penelitihan spesies

data dan

hewan laut

informasi tentang

hewan laut

informasi

yang bermigrasi

bio-ekologi spesies

ekologi dan

(termasuk

laut yang bermigrasi

biologi hewan

penangkapan

di Bali (mis: sebaran,

laut

hiu dan kejadian

koneksitas genetic,

mamalia laut

dll)

DKP propinsi

DKP propinsi

Penelitihan rutin 1 th

terdampar) DKP propinsi

DKP propinsi

Laporan hasil

Di sini dibagi

Kasus:

Sosialisasi konservasi

Penambahan

menjadi: hewan

-Badung: sering

hewan laut bermigrasi

pemahaman

sosilisasi dan

laut bermigrasi

terdamparnya paus

dan

perkembangan

jauh (hiu,penyu)

-Karang Asem:

pengetahuan

-nya

dan bermigrasi

penangkapan

konservasi

dekat (ikan

hiu, khususnya di

hewan laut

karang)

Manggis

bermigrasi

-Jembrana: kawasan pendaratan penyu Perancak Sosialisasi konservasi

Terbentuknya

hewan laut bermigrasi

inisiasi

DKP propinsi

DKP propinsi

DKP propinsi

DKP propinsi

kesepakatan konservasi hewan laut bermigrasi Konflik bias

Latar belakang belum

Kegiatan pelatihan

Terbentuk

adanya penyelesaian

resolusi konflik (TOT)

kesepakatan

terselesaikan

konflik pemanfaatan

antara yang

berdasarkan

perikanan hias,

berkonflik

laporan dan fakta

ex: bulelengkarangasem

62

Sering terdamparnya

Kerjasama

SOP

BKSDA, DKP

BKSDA, DKP

Adanya SOP

mamalia laut

penyelamatan mamalia

Mekanisme

prop

prop

mekanisme

dan masyarakat

laut terdampar

penanganan

penanganan

mengambil

mamalia laut

mamalia laut

dagingnya

terdampar

terdampar

Sosialisasi penanganan

Penyebar

BKSDA, DKP

BKSDA, DKP

Masyarakat

mamalia terdampar

luasan

prop

prop

paham

(peraturan berlaku)

informasi

penanganan

lewat media

mamalia

ke masyarakat

terdampar

6. Perubahan iklim BLH

BLH

Survey kondisi

6.1 Abrasi

Hampir semua

Sosialisasi pemahaman

Paham

pantai (karena

kawasan pesisir Bali

penyebab dan dampak

dampak

terumbu

penambangan

telah mengalami

abrasi kawasan pesisir

perubahan

karang dan

karang dan

abrasi dalam decade

dan pantai pulau kecil

iklim

biota laut

perubahan iklim)

terakhir

6.2. Adaptasi

Perubahan iklim

Kampanye mengurangi

Advokasi

perubahan

adalah hal yang

dampak perubahan iklim

ditingkat local

perubahan

iklim (termasuk

nyata dan sangat

sekala local dan global

dan global

gaya hidup

penanganan

berdampak pada

dan volume

akibat, seperti

masyarakat di

sampah

kematian ikan di

kawasan pesisir Bali

anorganik

BLH

BLH

Adanya

pantai) BLH

BLH

Sejauhmana

Survey Mitigasi bencana

Terdeteksi

akibat perubahan iklim

secara dini

penurunan

terhadap terumbu

terjadinya

dampak

karang dan biota laut

dampak

kerusakan

perubahan iklim Studi daya tahan dan adaptasi terumbu karang di Jejaring KKP Bali terhadap perubahan iklim

63

64

BAB V PENUTUP 1) Pengembangan Jejaring KKP merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah no. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Di dalam PP tersebut dijelaskan bahwa dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat dibentuk jejaring kawasan konservasi perairan, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. 2) Secara legal kultural Bali merupakan provinsi yang memiliki nilai-nilai konservasi sehingga perlu dibentuk Jejaring KKP yang mencakup kawasan perairan di darat dan di laut. Sesuai dengan mandat UU no.27 tahun 2007 maka seluruh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun KKP sebagai bagian dari rencana zonasi wilayah peisisr dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). Di Bali juga ada beberapa lokasi KKP, seperti seperti kawasan perairan Taman Nasional Bali Barat (TNBB), Taman Wisata Alam (TWA) Buyan-Tamblingan, dan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. 3) Jejaring KKP Bali dirancang dengan memerhatikan berbagai kepentingan para pihak yang akan berperan di dalamnya. Dengan melibatkan berbagai instansi dan unsur masyarakat diharapkan akan terjadi harmonisasi berbagai kepentingan para pihak di dalam Jejaring KKP Bali. Secara umum, para pihak yang terlibat dalam Jejaring KKP ini dibedakan dalam lima fungsi utama yaitu pembuat kebijakan, kajian ilmiah, perencanaan ruang, peningkatan kapasitas, serta pendanaan. 4) Memerhatikan situasi dan kondisi terkait dengan KKP di Bali saat ini, maka Jejaring KKP yang akan dibentuk nantinya harus memiliki beberapa fungsi pokok seperti tersebut di bawah ini, yaitu (1) sebagai pusat data dan informasi tentang perariran, khususnya KKP dan Jejaring KKP, (2) mampu mewujudkan kegiatan ekonomi berkelanjutan, (3) meningkatkan sumber daya manusia, (4) membuat kebijakan terkait KKP, (5) membangun sistem kelembagaan terkait KKP, dan (6) pendanaan berkelanjutan.

65

Daftar Pustaka DKP Bali 2011a, Buku Tahunan Data dan Informasi Kelembagaan Kelompok Nelayan/

Pembudidaya ikan dan Pengolah Hasil Perikanan di Provinsi Bali 2011, Dinas



Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Denpasar.

DKP Bali 2011b, Statistik Perikanan Tangkap Provinsi Bali (Bali Capture Fisheries Statistics)

2010, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Denpasar.

Mustika, P. L., Ratha, I. M. J. & Purwanto, S. (eds) 2011, The 2011 Bali Marine Rapid

Assessment (Kajian Cepat Kondisi Kelautan Propinsi Bali 2011), Dinas Perikanan



dan Kelautan Propinsi Bali, Balai Riset dan Observasi Kelautan Bali, Universitas



Warmadewa, Conservation International Indonesia, Denpasar.

Mustika, P. L. K., Birtles, A., Welters, R. & Marsh, H. 2012, ‘The economic influence

of community-based dolphin watching on a local economy in a developing country:



Implications for conservation’, Ecological Economics, vol. 79, no. 0, pp. 11-20.

Permen KP 2 2009, Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Kementerian

66

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta.

Lampiran 1 Metode perhitungan keperluan pendanaan Jejaring KKP Bali Metodologi

unsur-unsur seperti dukungan politik,

Kawasan-kawasan perairan di Bali dapat

keberadaan NGO, dst.

menghemat biaya pembentukan dan pemeliharaan suatu kawasan dengan bekerja sama dalam satu jejaring

log10(EC2) = 3.73 + 0.28t + 0.29 log (a) (t = year, a = luas kawasan (sqkm))

(Balmford et al. 2004; McCrea-Strub et al. 2011). Perhitungan di bawah ini diambil

Untuk biaya pemeliharaan kawasan,

dari Balmford et al. (2004) dan McCrea-

perhitungan dari Balmford et al. (2004)

Strub et al. (2011), meliputi total biaya

dipilih karena datasetnya yang lebih

pembentukan kawasan konservasi dan

banyak (83 vs 13). Variabel yang

total biaya pemeliharaan. Pembentukan

digunakan dalam perhitungan ini hanyalah

di sini dimaksudkan dari pencetusan ide

luasan kawasan dan tidak memasukkan

hingga penetapan kawasan oleh Menteri

unsur-unsur seperti dukungan politik,

Kelautan dan Perikanan. Pemeliharaan

keberadaan NGO, dst.:

yang dimaksud termasuk administrasi, pengelolaan dan penegakan hukum.

MC = 105.23 x (a0.21)

McCrea-Strub (2011) melakukan penghitungan biaya pembentukan dan

Misal ada enam calon KKP di Bali (Nusa

pemeliharaan kawasan konservasi untuk

Penida, Buleleng, Badung, Karangasem,

13 KKP di Filipina, Vietnam, Columbia,

Jembrana dan Bangli) dan ada tiga

Tanzania, Netherland Antilles dan Amerika

kawasan konservasi yang sudah

Serikat. Balmford et al. (2004) menghitung

ditetapkan di Bali (Taman Nasional Bali

hanya biaya pemeliharaan kawasan

Barat, Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan

konservasi, namun untuk 83 KKP di seluruh

Taman Wisata Alam Buyan-Tamblingan).

dunia.

Diasumsikan bahwa keenam calon KKP tersebut mulai dibentuk pada waktu yang

Perhitungan dari McCrea-Strub (2011)

kurang lebih sama. Luas masing-masing

dipilih sebagai biaya pembentukan

kawasan berkisar antara 13,735 km2

kawasan karena referensi ini merupakan

(1,373.5 ha) hingga 370 km2 (37.000

yang pertama yang menghitung hal

ha). Tidak ada satu kawasan pun dari

tersebut. Perhitungan ini menggunakan

keenam calon tersebut yang sudah selesai

luasan kawasan dan lama waktu

dibentuk. Maka waktu pembentukan

pembentukan kawasan sebagai

kawasan dihitung sbb (dari Tabel 1,

variabelnya. Rumus ini tidak memasukkan

McrCrea-Strub et al. 2011):

67

t = 3.63 + (0.906 x log10(a))

milyar). Tentunya hal ini adalah kondisi ekstrim, dengan asumsi hanya ada satu

Rumus ini hanya memasukkan luasan

unit pengelola. Tetapi hal ini pasti tidak

kawasan, dan tidak memasukkan unsur-

mungkin tercapai karena otonomi daerah

unsur seperti dukungan politik, keberadaan

di Bali dan pertimbangan-pertimbangan

NGO, dst.

teknis lainnya. Yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasi pos-pos biaya yang dapat

Hasil

dibagi bersama, seperti pelatihan bersama,

Berdasarkan rumus terakhir ini, lama

riset bersama, dan patrol bersama.

waktu pembentukan enam kawasan konservasi perairan berkisar dari 4,72

Pada saat yang sama, biaya tahunan

hingga 5,96 tahun. Jika digabung dalam

pemeliharaan TNBB, Tahura Ngurah Rai

satu unit pengelolaan jejaring, maka

dan Buyan-Tamblingan masing-masing

lama waktu pembentukan enam kawasan

(secara independen) adalah Rp 1,93

konservasi perairan tersebut menjadi 6,27

milyar, Rp 1,89 milyar dan Rp 1,90 milyar,

tahun. Adalah mungkin bahwa waktu yang

atau total Rp 5,73 milyar. Jika ketiganya

diperlukan oleh satu institusi gabungan

digabung dalam satu unit pengelolaan,

jejaring untuk membentuk enam KKP

maka total biaya tahunan pemeliharaan

tersebut lebih lama jika keenam KKP

adalah Rp 2 milyar, atau 35% dari biaya

tersebut terbentuk secara independen. Hal

total jika dilakukan secara terpisah.

ini karena tiap calon KKP akan memerlukan waktu tambahan untuk berkonsultasi

Begitu keenam KKP baru di Bali terbentuk,

dengan calon-calon KKP lain mengenai

biaya tahunan pemeliharaan seluruh

rencana pengelolaan mereka. Sebaliknya,

kawasan konservasi perairan di Bali secara

jika dibentuk secara independen,

terpisah dapat mencapai lebih dari Rp 17

keenam KKP tersebut dapat menghemat

milyar per tahun. Sedangkan jika kawasan-

waktu pembentukan karena tidak perlu

kawasan tersebut berbagi pendanaan,

berkoordinasi dengan KKP-KKP lainnya.

maka total biaya pemeliharaan kawasan per tahun bisa turun hingga Rp 2 milyar

Berdasarkan ketiga rumus tersebut, di

per tahun. Kembali, hal ini adalah kondisi

atas kertas biaya total pembentukan enam

ekstrim, dengan asumsi hanya ada satu

kawasan konservasi perairan baru di Bali

unit pengelola. Tetapi hal ini pasti tidak

seluas 82.000 ha dapat mencapai lebih dari

mungkin tercapai karena otonomi daerah

Rp 40 milyar (berdasarkan perhitungan

di Bali dan pertimbangan-pertimbangan

McCrea-Strub et al. 2011). Sedangkan

teknis lainnya. Yang bisa dilakukan adalah

jika kawasan-kawasan tersebut berbagi

mengidentifikasi pos-pos biaya yang dapat

pendanaan, biaya pembentukan kawasan

dibagi bersama, seperti pelatihan bersama,

dapat ditekan hingga setengahnya (Rp 20

riset bersama, dan patrol bersama.

68

69

Management plan

b

Site plan

Annual plan

d

e

Jetty

Surveillance boats

Monitoring boats

Information boards

Information prod-

c

d

e

f

g

a

OPERATION

MANAGEMENT

l

k

j

h

Monitoring posts

b

tat protection

Population and habi-

structures

Education infra-

tures

Tourism infrastruc-

tures

Research infrastruc-

nication, vehicles)

structures (commu-

Surveillance infra-

ucts

Main office

a

TURES

INFTASTRUC-

Public Consultation

c

and zoning

Database

a

(INITIAL WORKS)

Operational

Investment

Investment

DATABASE

AND PLANNING

KATEGORI

KEGIATAN

100

2,150

50

100

100

150

50

50

250

350

150

150

100

2,350

50

100

100

200

50

50

250

350

200

200

800

900

800

750

100

150

150

400

100

M

100

150

100

350

100

S

150

3,500

100

150

150

250

50

100

500

700

250

250

1,000

1,000

100

150

150

500

100

L

rupiah)

200

5,080

200

200

300

330

50

150

750

1,050

400

400

1,250

1,150

100

150

200

600

100

H

Biaya Pengelolaan Optimum (juta

100

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

S

100

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

M

150

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

L

200

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

H

Biaya Pengelolaan Medium (juta rupiah)

100

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

S

100

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

M

150

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

L

rupiah)

200

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

H

Biaya Pengelolaan Minimum (juta

LAMPIRAN 2. PERKIRAAN BIAYA UNTUK PENGELOLAAN KKP DI INDONESIA

70

c

b

a

tahun

TOTAL BIAYA per

maintenance

Infrastructures

review and update

Planning documents

training and cap dev

Human resources

Inv

AND MAINTE-

NANCE

Ops and

ngawas-pelatihan)

,teknis,penyuluh,pe

SDM-struktural,adm

ening (unit org,

Institution strength-

habitat monitoring

Ecosystem and

co management

Office operation and

fisherfolks)

housewives,youth,

(directed to

powernment

Community em-

DEVELOPMENT

i

h

e

g

Surveillance (patrol,

joint patrol, posts)

Research

f

lic awareness

Education and pub-

Fisheries

Marine tourism or

e

c

b

5,840

1,065

615

250

200

1,825

500

300

225

150

250

100

100

100

6,770

1,220

695

300

225

2,300

725

400

275

150

350

100

100

100

8,945

1,545

945

350

250

2,900

850

500

300

250

400

150

150

150

12,014

2,034

1,334

400

300

3,750

1,000

750

350

350

500

200

200

200

2,890

1,065

615

250

200

1,825

500

300

225

150

250

100

100

100

3,520

1,220

695

300

225

2,300

725

400

275

150

350

100

100

100

4,445

1,545

945

350

250

2,900

850

500

300

250

400

150

150

150

5,784

2,034

1,334

400

300

3,750

1,000

750

350

350

500

200

200

200

1,825

-

0

0

0

1,825

500

300

225

150

250

100

100

100

2,300

-

0

0

0

2,300

725

400

275

150

350

100

100

100

2,900

-

0

0

0

2,900

850

500

300

250

400

150

150

150

3,750

-

0

0

0

3,750

1,000

750

350

350

500

200

200

200

71

72