www.antaranews.com
KKP miliki lembaga pendidikan cetak SDM kelautan Bantul (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki lembaga pendidikan tinggi dan menengah yang bertujuan mencetak sumber daya manusia (SDM) terdidik dan kompeten di bidang kelautan dan perikanan. Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutarjo, saat Kunjungan Kerja dan Safari Ramadhan di kawasan Budidaya Air Tawar Pundong Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin sore. "Setiap tahunnya, lembaga pendidikan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) tersebut meluluskan sedikitnya 1.400 orang yang diserap para pelaku usaha atau bisnis di dunia usaha dan dunia industri," kata Menteri. Sementara itu, menurut Menteri, selain bidang pendidikan KKP juga memberikan pelatihan yang sasaran adalah peningkatan keterampilan para pelaku usaha utama kelautan dan perikanan. "Untuk mendukung itu, KKP juga telah menyiapkan SDM penyuluh yang siap mendampingi pelaku utama dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar efektif dan efisien," katanya. Menurut Menteri, kegiatan Safari Ramadhan merupakan agenda rutin yang sudah dilakukan KKP setiap tahun, dan untuk 2013 ini diantaranya KKP memberikan sejumlah bantuan untuk masyarakat DIY sebesar Rp4,7 miliar. Bantuan tersebut, lanjut Menteri diperuntukkan bagi pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Kemudian, kata Menteri bantuan juga diberikan untuk kartu nelayan, sertifikat hak atas tanah nelayan, calon induk ikan serta pengadaan sarana dan prasarana pemasaran roda tiga. Bantuan juga diperuntukkan bagi peningkatan sarana pengembangan produk nonkonsumsi, sarana prasarana pengolahan tepung ikan dan tenda pemasaran serta bantuan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. "Bantuan pendidikan ini merupakan kepedulian KKP yang diperuntukkan bagi anak-anak pelaku utama yaitu nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan serta petambak garam," katanya.
Editor: Ella Syafputri
www.antaranews.com
KKP Latih Blue Economy di Bantul Jakarta, 23 Juli 2013 (ANTARA) -- Peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal sangat diperlukan bagi pembangunan kelautan dan perikanan. Apalagi banyak potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang tinggi dan beranekaragam, sehingga perlu kesiapan SDM yang memadai. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas SDM khususnya pelaku utama bidang kelautan dan perikanan adalah mutlak dilakukan, baik melalui pendidikan, pelatihan maupun penyuluhan. Pada kesempatan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) melatih 150 orang masyarakat kelautan dan perikanan di seluruh Kabupaten/Kota di DIY, di antaranya untuk pemberdayaan keluarga melalui program Posdaya. "Pelatihan ini berbasis Blue Economy." Demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada kegiatan Safari Ramadhan di kawasan Budidaya Air Tawar Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (22/7). Sharif menjelaskan, pelatihan berbasis Blue Economy dilaksanakan untuk pengembangan bisnis inovatif dan kreatif berdasarkan prinsip zero waste (tidak ada limbah yang terbuang), efisien, pro kelestarian lingkungan, menciptakan kesempatan wirausaha dan lapangan kerja serta memperbaiki modal social dengan inovasi dan kreativitas. Karenanya pada pelatihan kali ini, dicontohkan bagaimana ikan pari dimanfaatkan keseluruhannya tanpa ada yang terbuang. Dagingnya untuk konsumsi, kulitnya untuk dijadikan tas dan sepatu, serta ekornya untuk dijadikan ikat pinggang. “Sebagai khalifatullah, kita harus selalu melakukan upaya pengelolaan secara bijak terhadap alam ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam semesta secara umum,” tandasnya. Dalam hal menjalankan fungsi pendidikan, lanjutnya, KKP memiliki lembaga pendidikan tinggi dan menengah yang bertujuan menyiapkan SDM terdidik dan kompeten bidang kelautan dan perikanan. Setiap tahunnya, lembaga pendidikan KKP meluluskan sedikitnya 1.400 orang yang siap diserap para pelaku usaha/bisnis di dunia usaha dan dunia industri. Di bidang pelatihan, sasarannya adalah peningkatan keterampilan para pelaku utama kelautan dan perikanan. KKP juga telah menyiapkan SDM penyuluh yang siap mendampingi pelaku utama dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar efektif dan efisien. Pada kegiatan Safari Ramadhan ini, para pelaku utama tersebut melakukan asah terampil, salah satunya melalui Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Industrialisasi Kelautan dan Perikanan (GEMPITA). Fokus utama Gempita adalah pemberdayaan masyarakat perdesaan, keberpihakan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, serta petambak garam skala kecil. “Kegiatan Gempita terangkum dalam kelompok pelaku utama dan pelaku usaha. Kelompok terbaik setiap provinsi ditampilkan dalam lomba Kelompencapir yang menyajikan pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal,” ujarnya. KELOMPENCAPIR Kegiatan ini merupakan Safari Ramadhan ketiga dari enam kegiatan yang diselenggarakan KKP pada tahun 2013. Berbeda dengan Safari Ramadhan lainnya, pada kegiatan kali ini digelar lomba Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa (Kelompencapir) Gempita dan pelatihan kelautan dan perikanan berbasis blue economy, yang hasilnya ditampilkan melalui unjuk kerja
pelatihan. Pada lomba kali ini para peserta berasal dari Jawa Barat, Banten, dan DIY yang merupakan regional II dari enam regional se-Indonesia. Regional I adalah Sumatera, Regional II Jawa (tidak termasuk Jawa Timur), Regional III Jawa Timur, Bali, dan Nusra, Regional IV Sulawesi, Regional V Kalimantan, dan Regional VI Maluku dan Papua. “Bantul menjadi lokasi ketiga pelaksanaan Gempita pada tahun 2013, setelah Medan dan Banjarmasin,”katanya. Kegiatan Safari Ramadhan merupakan agenda rutin yang sudah dilakukan Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) setiap tahun. Untuk tahun 2013 diantaranya, KKP memberikan sejumlah bantuan untuk masyarakat provinsi DI Yogyakarta senilai Rp 4,7 miliar. Bantuan diperuntukan bagi Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Bantuan juga diberikan untuk kartu nelayan, Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan, calon induk ikan serta pengadaan sarana prasarana pemasaran roda tiga. Selain itu, bantuan diperuntukan bagi peningkatan sarana pengembangan produk non konsumsi; sarana prasarana pengolahan tepung ikan dan tenda pemasaran serta bantuan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. “Batuan pendidikan ini merupakan kepedulian KKP yang diperuntukkan bagi anak-anak pelaku utama, yaitu nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, serta petambak garam,” ujarnya.
www.sindonews.com
KKP latih blue economy di Bantul Sindonews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo mengatakan, peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal sangat diperlukan bagi pembangunan kelautan dan perikanan. Apalagi, kata dia, banyak potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar dan beranekaragam, sehingga perlu kesiapan SDM yang memadai. Karena itu, peningkatan kapasitas SDM khususnya pelaku utama bidang kelautan dan perikanan wajib dilakukan, baik melalui pendidikan, pelatihan maupun penyuluhan. Pada kesempatan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) melatih 150 orang masyarakat kelautan dan perikanan di seluruh Kabupaten/Kota di DIY, di antaranya untuk pemberdayaan keluarga melalui program Posdaya. "Pelatihan ini berbasis blue economy," kata Sharif dalam rilisnya, Senin (22/7/2013). Sharif menjelaskan, pelatihan berbasis blue economy dilaksanakan untuk pengembangan bisnis inovatif dan kreatif berdasarkan prinsip zero waste (tidak ada limbah yang terbuang), efisien, pro kelestarian lingkungan, menciptakan kesempatan wirausaha dan lapangan kerja serta memperbaiki modal sosial dengan inovasi dan kreatifitas. Karena itu, pada pelatihan kali ini, dicontohkan bagaimana ikan pari dimanfaatkan keseluruhannya tanpa ada yang terbuang. Dagingnya untuk konsumsi, kulit untuk dijadikan tas dan sepatu, serta ekornya untuk dijadikan ikat pinggang. "Sebagai khalifatullah, kita harus selalu melakukan upaya pengelolaan secara bijak terhadap alam ini. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam semesta secara umum," tandasnya. Dalam hal menjalankan fungsi pendidikan, lanjut dia, KKP memiliki lembaga pendidikan tinggi dan menengah yang bertujuan menyiapkan SDM terdidik dan kompeten bidang kelautan dan perikanan. Setiap tahun, lembaga pendidikan KKP meluluskan sedikitnya 1.400 orang yang siap diserap para pelaku usaha/bisnis di dunia usaha dan dunia industri. Di bidang pelatihan, sasarannya adalah peningkatan keterampilan para pelaku utama kelautan dan perikanan. (izz)
www.citraindonesia.com
KKP Latih 150 Orang Tentang Blue Economy di Bantul JAKARTA, CITRAINDONESIA.COMPeran Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal sangat diperlukan bagi pembangunan kelautan dan perikanan. Apalagi banyak potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang tinggi dan beranekaragam, sehingga perlu kesiapan SDM yang memadai. Setiap tahunnya, lembaga pendidikan KKP meluluskan sedikitnya 1.400 orang yang siap diserap para pelaku usaha/bisnis di dunia usaha dan dunia industri. Pada kesempatan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) melatih 150 orang masyarakat kelautan dan perikanan di seluruh Kabupaten/Kota di DIY, di antaranya untuk pemberdayaan keluarga melalui program Posdaya. “Pelatihan ini berbasis Blue Economy,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada kegiatan Safari Ramadhan di kawasan Budidaya Air Tawar Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (22/7). Sharif menjelaskan, pelatihan berbasis Blue Economy dilaksanakan untuk pengembangan bisnis inovatif dan kreatif berdasarkan prinsip zero waste (tidak ada limbah yang terbuang), efisien, pro kelestarian lingkungan, menciptakan kesempatan wirausaha dan lapangan kerja serta memperbaiki modal sosial dengan inovasi dan kreativitas. “Sebagai khalifatullah, kita harus selalu melakukan upaya pengelolaan secara bijak terhadap alam ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam semesta secara umum,” tandasnya. Pada kegiatan Safari Ramadhan ini, para pelaku utama tersebut melakukan asah terampil, salah satunya melalui Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Industrialisasi Kelautan dan Perikanan (GEMPITA). Fokus utama Gempita adalah pemberdayaan masyarakat perdesaan, keberpihakan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, serta petambak garam skala kecil. “Kegiatan Gempita terangkum dalam kelompok pelaku utama dan pelaku usaha. Kelompok terbaik setiap provinsi ditampilkan dalam lomba Kelompencapir yang menyajikan pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal,” ujarnya. (olo)
Lahan Menyempit, Yogyakarta Kembangkan Potensi Perikanan Bantul - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan pelatihan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang andal guna mengimplementasikan konsep ekonomi biru (blue economy) pada sektor KP. Dengan SDM yang andal diharapkan percepatan industrialisasi KP berbasis blue economy bisa berjalan secara maksimal. Menteri KP Sharif Cicip Sutardjo mengungkapkan, potensi KP Indonesia demikian besar namun belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya, padahal masyarakat harus ditingkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Karena itu, KKP bertekad mengembangkan percepatan industrialisasi sektor KP berbasis blue economyuntuk bisa memanfaatkan secara maksimal potensi KP di Tanah Air. "Untuk mewujudkan tekad itu dibutuhkan SDM yang andal. Karena itu, kami melalui Badan Pengembangan SDM KP melatih pelaku utama di bidang KP. Misalnya, untuk di DIY kami melatih 150 orang dari semua kabupaten atau kota," kata Menteri KP, Sharif Cicip Sutardjo, saat Kunjungan Kerja dan Safari Ramadhan di Bantul, Yogyakarta, Senin (22/7). Melalui blue economy bisa ditingkatkan nilai tambah (value added) dari produk-produk KP. Konsep blue economy prinsipnya adalah memproduksi secara efisien tanpa limbah dan pencemaran, sehingga bisa meningkatkan penghasilan produsen, tenaga kerja, menciptakan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan pelaku utama sektor KP, terutama nelayan. Konsumen pun bisa menikmati produk bermutu prima. Di tempat yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengungkapkan, industrialisasi perianan berbasis blue economy sejalan dengan rencana Pemprov DIY yang tengah mengubah paradigma pembangunan dari pertanian ke pedagang layar (perikanan). DIY ingin memanfaatkan perairan laut selatan untuk pengembangan perikanan untuk menyejahterakan masyarakat. "Kami tengah merumuskan kebijakan daerah kabupaten/kota di DIY dari paradigma pertanian ke perikanan. Ini karena kepemilikan lahan pertanian di DIY yang menyempit, per petani hanya 300 meter persegi. Lahan pertanian di DIY 50-80 hektare (ha) per tahunnya jadi beton," kata dia. Sri Sultan mengungkapkan, tidak mudah bagi petani untuk berubah menjadi nelayan. Namun dengan sosialisasi yang baik oleh KKP diharapkan menjadi mudah. Pemprov DIY sendiri akan membantu upaya tersebut, mengingat Pemprov DIY memiliki kewajiban untuk menciptakan proofesi pekerjaan baru seiring tingginya jumlah buruh tani di DIY namun lahannya minim. Penulis: TL/FMB
www.jogja.tribunnews.com
Nelayan DIY Dinilai Perlu Memeroleh Pendidikan Menaklukan Ombak TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Para nelayan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dianggap perlu memperoleh pendidikan kelihaian dalam menghadapi ombak di laut selatan. Itu sesuai dengan rencana Gubernur DIY Sultan HB X yang ingin menjadikan laut selatan sebagai pintu gerbang. Hal itu dikatakan Anggota Komisi V DPR RI, Gandung Pardiman saat hadir dalam Kunjungan Kerja dan Safari Ramadhan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo di kawasan Budidaya Air Tawar Pundong Kabupaten Bantul, DIY, Senin (22/7/2013) malam. "Hanya yang jadi masalah adalah jiwa dari nelayan kita (di DIY) itu belum jiwa nelayan gitu lho. Ada ombak gede saja takut. Maka dari itu harus kita sekolahkan ke nelayan, misalnya ke Cilacap dan Jawa Timur, jadi tidak mudah terkejut," kata Gandung. Gandung mengatakan, apabila nantinya di Pantai Sadeng Gunung Kidul sudah bisa mendatangkan kapal besar, maka masalah perikanan di DIY akan semakin bagus. Selain itu, saat ini sudah berdiri SMK Kelautan di Gunung Kidul dan Bantul, dan keberadaannya akan didukung penuh untuk masa depan kelautan di Yogya. "Indonesia ini sudah mengelola laut itu cukup menghidupi bangsa ni. Bangsa ini setiap hari sudah berapa triliun dicuri ikannya oleh pihak lain," katanya. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutarjo mengatakan, peran sumber daya manusia yang handal sangat diperlukan bagi pembangunan kelautan dan perikanan. "Banyak potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang tinggi dan beranekaragam, sehingga perlu kesiapan SDM yang memadai," katanya. Menurutnya, peningkatan kapasitas SDM khususnya pelaku utama bidang kelautan dan perikanan adalah mutlak dilakukan baik melalui pendidikan, pelatihan maupun penyuluhan. "KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan juga melatih 150 masyarakat perikanan se-DIY berbasis blue economy untuk pemberdayaan keluarga melalui program Posdaya," katanya. Pelatihan berbasis blue economy itu, untuk pengembangan bisnis inovatif dan kreatif berdasarkan prinsip zero waste (tidak ada limbah terbuang) efisien, pro kelestarian lingkungan, menciptakan kesempatan wirausaha dan lapangan kerja. Ia menyontohkan, ikan pari dapat dimanfaatkan keseluruhannya tanpa ada yang terbuang, yaitu dagingnya untuk konsumsi, kulitnya dijadikan tas dan sepatu, dan ekornya untuk dijadikan ikat pinggang.(*)
www.republika.co.id
Menteri Kelautan: Mari Beralih Konsumsi Ikan REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL-- Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menganjurkan masyarakat beralih untuk mengkonsumsi ikan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok seperti daging. "Ikan ini sebetulnya adalah penolong, karena harga ikan naiknya hanya kurang dari setengah persen," katanya usai Safari Ramadhan di Kawasan Budidaya Air Tawar Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (22/7) malam. Menurut Menteri, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk terus menyosialisasikan dan menggerakkan kebiasaan makan ikan, karena sumber protein yang tinggi yang bisa memberikan kesehatan lebih daripada daging merah. "Jadi kalau masyarakat luas mengetahui ikan lebih baik karena lebih bisa memberikan protein lebih, maka anjuran kami kenapa tidak. Karena kita melihat harga daging dan telur juga naik," katanya. Apalagi, kata Menteri, di Indonesia ini mempunyai kekayaan lautan dengan produksi hasil perikanan tangkap yang cukup besar, bahkan produk dalam negeri tersebut bisa mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap ikan. "Makanya ini adalah bukti bahwa kita mempunyai produksi yang cukup untuk bisa memberikan 'service' kepada masyarakat," katanya.
Kementerian Kelautan Kembangkan Blue Economy BANTUL (KRjogja.com) - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo mengatakan sejumlah program terus digulirkan untuk menyejahterakan masyarakat secara umum. Salah satunya dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) masyarakat. Tanpa SDM handal tentu tidak akan tercapai target menggali potensi sumber daya kelautan yang melimpah. Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan SDM Kalautan dan Perikanan (BSDN KP) melatih 150 orang di DIY berbasis 'blue economy'. “Progran pelatihan berbasis 'blue economy', dilakukan untuk pengembangan bisnis inovasi dan kreatif berdasarkan prinsip tanpa limbah terbuang,” ujar Sharif pada acara safari Ramadan di kawasan Budidaya Air Tawar Jalan Parangtritis Pundong Bantul, Senin (22/7). Hadir dalam acara tersebut diataranya Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Bupati Bantul, Drs Sumarno PRS, Anggota DPR RI Drs H Gandung Pardiman MM dan sejumlah pejabat lainnya. Sharif mengatakan dengan pengembangan blue economy lebih efisien tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Model pengembangan tersebut kata Sharif lebih cocok karena lebih mengedepankan inovasi dan kreativitas. Menurutnya dengan banyak inovasi tersebut secara tidak langsung membuka lapangan kerja baru dan produknya mampu bersaing di pasaran. Dalam konsep itu, KKP juga menjalankan fungsi pendidikan. Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono mengatakan, dengan melimpahnya potensi pantai selatan harus mampu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun sejauh potensi tersebut belum digali secara maksimal oleh masyarakat. Dijelaskan dengan lahan di Yogyakarta sudah berubah fungsi dari pertanian menjadi bangunan. Sebisa mungkin pantai selatan ini harus menjadi lahan alternatif untuk digarap. “Peluang di sektor kelautan sangat besar, sehingga harus olah dengan untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar Sultan. (Roy)
www.antarayogya.com
Menteri : SDM handal diperlukan bagi pembangunan perikanan Bantul (Antara Jogja) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo mengatakan peran sumber daya manusia yang handal sangat diperlukan bagi pembangunan kelautan dan perikanan. "Apalagi banyak potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang tinggi dan beraneka ragam sehingga perlu kesiapan SDM yang memadai," katanya pada kegiatan Safari Ramadhan di Kawasan Budidaya Air Tawar Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin sore. Oleh karena itu, menurut Menteri, peningkatan kapasitas SDM khususnya pelaku utama bidang kelautan dan perikanan adalah mutlak dilakukan, baik melalui pendidikan, pelatihan maupun penyuluhan. "KKP melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan juga melatih 150 masyarakat perikanan se-DIY berbasis "blue economy" untuk pemberdayaan keluarga melalui program posdaya," katanya. Menurut Menteri pelatihan berbasis "blue economy" untuk pengembangan bisnis inovatif dan kreatif berdasarkan prinsip "zero waste" (tidak ada limbah terbuang) efisien, pro-kelestarian lingkungan, menciptakan kesempatan wirausaha dan lapangan kerja. Menteri mencontohkan, bagaimana ikan pari dimanfaatkan keseluruhannya tanpa ada yang terbuang, dagingnya untuk konsumsi, kulitnya untuk dijadikan tas dan sepatu, serta ekornya untuk dijadikan ikat pinggang. "Sebagai khalifatullah, kita harus selalu melakukan upaya pengelolaan secara bijak terhadap alam ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam semesta secara umum," katanya. Kegiatan ini merupakan Safari Ramadhan ketiga dari enam kegiatan yang diselenggarakan KKP pada 2013, dalam kegiatan ini digelar lomba kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa (kelompencapir) gempita dan pelatihan berbasis "blue economy". "Kabupaten Bantul, DIY menjadi lokasi ketiga pelaksanaan gempita pada 2013, setelah medan dan Banjarmasin," katanya. (KR-HRI)
www.republika.co.id
Sultan Dorong Petani Alih Profesi Jadi Nelayan REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong petani untuk beralih mata pencaharian menjadi nelayan, mengingat kepemilikan lahan pertanian di daerah ini semakin sempit. "Bagaimana caranya kita mengubah paradigma dari sektor pertanian ke sektor nelayan, mengingat pantai selatan mempunyai potensi besar yang belum dimanfaatkan maksimal," katanya di Bantul, Senin (22/7) sore. Menurut Sultan di sela menghadiri Safari Ramadhan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kawasan budi daya air tawar Kabupaten Bantul, hal tersebut penting, karena kepemilikan lahan petani di Yogyakarta yang sempit, rata-rata hanya 300 meter persegi. Apalagi, kata Sultan, setiap tahun tidak kurang dari 50 sampai 80 hektare tanah di Provinsi DIY dan sekitarnya berubah fungsi menjadi perumahan maupun sektor nonpertanian lainnya, sehingga menjadi sempit. "Bagi kami, ini menjadi peluang untuk perubahan, karena laut selatan mempunyai potensi yang lebih bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kami bertekad bagaimana mengubah paradigma ini," katanya. Sultan mengharapkan dengan kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan, bisa memberikan semangat dan dorongan kepada para nelayan maupun akademisi untuk memajukan sektor perikanan, baik laut maupun air tawar untuk lebih dioptimalkan. "Harapan kami semoga periode yang akan datang potensi yang di pantai selatan ini bisa lebih dioptimalkan, dan bisa menumbuhkan kemauan bagi petani untuk terjun ke sektor perikanan maupun nelayan," katanya. Meski demikian, Sultan mengakui untuk mengubah paradigma tersebut tidak mudah bagi masyarakat Yogyakarta, terutama di kalangan petani untuk menjadi nelayan. Oleh karena itu, menurut dia, harus ada kemauan berusaha, karena peluang di sektor perikanan lebih besar dari pertanian. "Tanpa kemauan masyarakat, tentunya pertumbuhan relatif kecil, sehingga perlu direncanakan jauh-jauh. Tidak ada pilihan lain kecuali memanfaatkan pantai selatan sebagai 'pintu depan' untuk mencapai kesejahteraan masyarakat," katanya.
www.antaranews.com
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo (kanan) mengambil ikan Lele di kolam, didampingi Gubernur DIY, Sri Sultan HB X (kiri) di Pundong, Bantul, Senin (22/7). Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan sebesar Rp 4,7 Miliar kepada masyarakat DIY yang berguna untuk budidaya perikanan dan pengembangan usaha mini desa. FOTO ANTARA/Regina Safri/ed/ama/13.
www.antaranews.com
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo (kiri) memberikan bantuan kepada Gubernur DIY, Sri Sultan HB X (tengah) disaksikan Wakil Bupati Bantul, Sumarno (kanan) di Pundong, Bantul, Senin (22/7). Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan sebesar Rp 4,7 Miliar kepada masyarakat DIY yang berguna untuk budidaya perikanan dan pengembangan usaha mini desa. FOTO ANTARA/Regina Safri/ed/ama/
www.rri.co.id
KBRN, Yogyakarta: Peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal sangat diperlukan bagi Pembangunan Kelautan dan Perikanan. KBRN, Yogyakarta: Peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal sangat diperlukan bagi pembangunan kelautan dan perikanan. Apalagi banyak potensi sumberdaya kelautan dan perikanan beranekaragam, sehingga perlu kesiapan SDM yang memadai.
yang
tinggi
dan
Oleh karenanya, peningkatan kapasitas SDM khususnya pelaku utama bidang kelautan dan perikanan adalah mutlak dilakukan, baik melalui pendidikan, pelatihan maupun penyuluhan. Pada kesempatan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) melatih 150 orang masyarakat kelautan dan perikanan di seluruh Kabupaten/Kota di DIY, di antaranya untuk pemberdayaan keluarga melalui program Posdaya. "Pelatihan ini berbasis Blue Economy." Demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada kegiatan Safari Ramadhan di kawasan Budidaya Air Tawar Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (22/7/2013). Sharif menjelaskan, pelatihan berbasis Blue Economy dilaksanakan untuk pengembangan bisnis inovatif dan kreatif berdasarkan prinsip zero waste (tidak ada limbah yang terbuang), efisien, pro kelestarian lingkungan, menciptakan kesempatan wirausaha dan lapangan kerja serta memperbaiki modal sosial dengan inovasi dan kreativitas. Karenanya pada pelatihan kali ini, dicontohkan bagaimana ikan pari dimanfaatkan keseluruhannya tanpa ada yang terbuang. Dagingnya untuk konsumsi, kulitnya untuk dijadikan tas dan sepatu, serta ekornya untuk dijadikan ikat pinggang. “Sebagai khalifatullah, kita harus selalu melakukan upaya pengelolaan secara bijak terhadap alam ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam semesta secara umum,” tandasnya. Dalam hal menjalankan fungsi pendidikan, lanjutnya, KKP memiliki lembaga pendidikan tinggi dan menengah yang bertujuan menyiapkan SDM terdidik dan kompeten bidang kelautan dan perikanan. Setiap tahunnya, lembaga pendidikan KKP meluluskan sedikitnya 1.400 orang yang siap diserap para pelaku usaha/bisnis di dunia usaha dan dunia industri. Di bidang pelatihan, sasarannya adalah peningkatan keterampilan para pelaku utama kelautan dan perikanan. KKP juga telah menyiapkan SDM penyuluh yang siap mendampingi pelaku utama dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar efektif dan efisien. Pada kegiatan Safari Ramadhan ini, para pelaku utama tersebut melakukan asah terampil, salah satunya melalui Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Industrialisasi Kelautan dan Perikanan (GEMPITA). Fokus utama Gempita adalah pemberdayaan masyarakat perdesaan, keberpihakan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, serta petambak garam skala kecil. “Kegiatan Gempita terangkum dalam kelompok pelaku utama dan pelaku usaha. Kelompok terbaik setiap provinsi ditampilkan dalam lomba Kelompencapir yang menyajikan pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal,” ujarnya. (Rell KKP/YY/HF)
www.mindcommonline.com
KKP Latih SDM Kelautan dan Perikanan di Bantul Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) melatih 150 orang masyarakat kelautan dan perikanan di seluruh Kabupaten/Kota di Yogyakarta, di antaranya untuk pemberdayaan keluarga melalui program Posdaya. “Pelatihan ini berbasis blue economy,“ kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada kegiatan Safari Ramadhan di kawasan Budidaya Air Tawar Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (22/7). Sharif menjelaskan, pelatihan berbasis Blue Economy dilaksanakan untuk pengembangan bisnis inovatif dan kreatif berdasarkan prinsip zero waste (tidak ada limbah yang terbuang), efisien, pro kelestarian lingkungan, menciptakan kesempatan wirausaha dan lapangan kerja serta memperbaiki modal sosial dengan inovasi dan kreativitas. Pada pelatihan kali ini dicontohkan bagaimana ikan pari dimanfaatkan keseluruhannya tanpa ada yang terbuang. Dagingnya untuk konsumsi, kulitnya untuk dijadikan tas dan sepatu, serta ekornya untuk dijadikan ikat pinggang. “Sebagai khalifatullah, kita harus selalu melakukan upaya pengelolaan secara bijak terhadap alam ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam semesta secara umum,” tuturnya. Dalam menjalankan fungsi pendidikan, lanjutnya, KKP memiliki lembaga pendidikan tinggi dan menengah yang bertujuan menyiapkan SDM terdidik dan kompeten bidang kelautan dan perikanan. Setiap tahunnya, lembaga pendidikan KKP meluluskan sedikitnya 1.400 orang yang siap diserap para pelaku usaha/bisnis di dunia usaha dan dunia industri. Di bidang pelatihan, sasarannya adalah peningkatan keterampilan para pelaku utama kelautan dan perikanan. KKP juga telah menyiapkan SDM penyuluh yang siap mendampingi pelaku utama dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar efektif dan efisien. Pada kegiatan Safari Ramadhan ini, para pelaku utama tersebut melakukan asah terampil, salah satunya melalui Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Industrialisasi Kelautan dan Perikanan (GEMPITA). Fokus utama Gempita adalah pemberdayaan masyarakat perdesaan, keberpihakan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, serta petambak garam skala kecil. “Kegiatan Gempita terangkum dalam kelompok pelaku utama dan pelaku usaha. Kelompok terbaik setiap provinsi ditampilkan dalam lomba Kelompencapir yang menyajikan pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal,” ucapnya. Kegiatan ini merupakan Safari Ramadhan ketiga dari enam kegiatan yang diselenggarakan KKP pada tahun 2013. Berbeda dengan Safari Ramadhan lainnya, pada kegiatan kali ini digelar lomba Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa (Kelompencapir) Gempita dan pelatihan kelautan dan perikanan berbasis blue economy, yang hasilnya ditampilkan melalui unjuk kerja pelatihan. Pada lomba kali ini para peserta berasal dari Jawa Barat, Banten, dan DIY yang merupakan regional II dari enam regional se-Indonesia. Regional I adalah Sumatera, Regional II Jawa (tidak termasuk Jawa Timur), Regional III Jawa Timur, Bali, dan Nusra, Regional IV Sulawesi, Regional V Kalimantan, dan Regional VI Maluku dan Papua. “Bantul menjadi lokasi ketiga pelaksanaan Gempita pada tahun 2013, setelah Medan dan Banjarmasin,” katanya.
Kegiatan Safari Ramadhan merupakan agenda rutin yang sudah dilakukan Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) setiap tahun. Untuk tahun 2013 diantaranya, KKP memberikan sejumlah bantuan untuk masyarakat provinsi DI Yogyakarta senilai Rp 4,7 miliar. Bantuan diperuntukan bagi Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Bantuan juga diberikan untuk kartu nelayan, Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan, calon induk ikan serta pengadaan sarana prasarana pemasaran roda tiga. Selain itu, bantuan diperuntukan bagi peningkatan sarana pengembangan produk non konsumsi; sarana prasarana pengolahan tepung ikan dan tenda pemasaran serta bantuan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. “Batuan pendidikan ini merupakan kepedulian KKP yang diperuntukkan bagi anak-anak pelaku utama, yaitu nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, serta petambak garam,” jelasnya. (ra)
www.neraca.co.id
KKP Terus Dorong Penerapan Ekonomi Biru Sektor Kelautan dan Perikanan Yogyakarta - Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalankan program blue economy. Blue economy (ekonomi biru) merupakan sebuah konsep ekonomi yang dibuat untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka pikir cara kerja ekosistem. "Konsep blue economy sendiri merupakan konsep produksi secara efisien, tanpa limbah, tanpa pencemaran dan diharapkan ini akan meningkatkan penghasilan ke produsen sebagai tenaga kerja," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (22/7). Dia juga menjelaskan ini dikembangkan melalui pengembangan bisnis inovatif dan kreatif berdasarkan prinsip zero waste, kelestarian lingkungan, menciptakan kesempatan wirausaha dan lapangan kerja, serta memperbaiki modal sosial dengan inovasi dan kreativitas. Dia juga menjelaskan masyarakat juga harus menjaga kelestarian dengan menjalankan program pembangunan yang berkelanjutan. "Indonesia memiliki lautan yang luas, ini merupakan anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan dikelola dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya dibidang kelautan," ujar Sharif. Pada blue economy ini, Sharif mencontohkan bagaimana ikan pari dimanfaatkan keseluruhannya tanpa ada bagian yang terbuang. "Dagingnya untuk dikonsumsi, kulitnya untuk jadi sepatu, dan bagian ekornya dijadikan ikat pinggang," imbih Sharif. Dia juga menjelaskan Manusia seharusnya selalu melakukannupaya pengelolaan secara bijak terhadap alam ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam semesta secara umum. Potensi Besar Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X juga menanggapi saat ini kawasan pantai selatan walaupun memiliki potensi yang sangat besar namun masih belum bisa dioptimalkan. "Menanggapi ini kami juga merumuskan perubahan paradigma untuk meningkatkan hasil perikanan in," ucap dia. Selain itu, Sultan juga berharap agar menteri bisa memberi perhatian kepada masyarakat karena sebenarnya masa depan warga sekitar pantai selatan terdapat dilautan. "Untuk meningkatkan potensi sumberdaya kelautan perlu dilakukan peningkatan kualitas sdm, khususnya pelaku utama bidang kelautan dan perikanan baik di bagian pendidikan pelatihan maupun penyuluhan," kata Sharif. Untuk menjalankan fungsi pendidikan KKP memiliki lembaga pendidikan tinggi dan menengah untuk mencetak SDM terdidik dan kompeten bidang kelautan dan
perikanan. Setiap tahunnya , lembaga pendidikan ini meluluskan sekitar 1.400 orang yang diserap oleh pelaku usaha untuk mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Di bidang pelatihan sasarannya adalah peningkatan keterampilan pelaku utama kelautan dan perikanan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia KP melatih 150 orang masyarakat di seluruh Kabupaten atau Kota DIY untuk pemberdayaan keluarga melalui program Posdaya. Selain pelatihan KKP juga menggelar safari ramadhan, berbeda dengan safari lainnya kali ini juga digelar lomba kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa (Kelompencapir) Pada lomba kali ini para peserta berasal dari Jawa Barat, Banten dan DIY yang merupakan regional II dari enam regional se Indonesia. Kelompok terbaik setiap provinsi ditampilkan dalam lomba kelompencapir yang juga menyajikan pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal. Serta pelaksanaan Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Industrialisasi Kelautan perikanan (Gempita) Fokus utama Gempita adalah pemberdayaan masyarakat pedesaan, keberpihakan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, serta petambak garam skala kecil yang terangkum dalam kelompok pelaku utama dan pelaku usaha. Menteri juga menyerahkan secara simbolis bantuan program KKP untuk pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan, kartu nelayan, sertifikat hak atas tanah nelayan, calon induk ikan, pengadaan sarana dan prasarana pengolahan tepung ikan, tenda pemasaran, bantuan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Bantuan ini merupakan kepedulian KKP yang diperuntukkan bagi anak anak nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan dan juga petambak garam. Program Implementasi KKP mengaku tengah menyusun program implementasi pembangunan sektor laut dan pesisir yang berbasiskan blue economy. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ekonomi biru dinilai menjadi sebuah “kunci emas” di dalam perencanaan pembangunan nasional. Menteri Sharif, sebelumnya, menegaskan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ekonomi biru dapat memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi demi mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. “Kedepannya KKP berencana akan menyusun program implementasi lainnya, sehingga prinsip ekonomi biru dapat di implementasikan secara praktis dalam mengelola laut dan wilayah pesisir,” jelas Sharif Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan (sustainable growth) sehingga dapat diwujudkannya keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan bisnis yang didukung oleh keseimbangan lingkungan.
Lahan Makin Sempit, Sultan Sarankan Petani Menjadi Nelayan Harianjogja.com, BANTUL-Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong petani untuk beralih mata pencaharian menjadi nelayan, mengingat kepemilikan lahan pertanian di daerah ini semakin sempit. “Bagaimana caranya kita mengubah paradigma dari sektor pertanian ke sektor nelayan, mengingat pantai selatan mempunyai potensi besar yang belum dimanfaatkan maksimal,” katanya di Bantul, Senin (22/7/2013). Menurut Sultan di sela menghadiri Safari Ramadan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kawasan budi daya air tawar Kabupaten Bantul, hal tersebut penting, karena kepemilikan lahan petani di Jogja yang sempit, rata-rata hanya 300 meter persegi. Apalagi, kata Sultan, setiap tahun tidak kurang dari 50 sampai 80 hektare tanah di Provinsi DIY dan sekitarnya berubah fungsi menjadi perumahan maupun sektor nonpertanian lainnya, sehingga menjadi sempit. “Bagi kami, ini menjadi peluang untuk perubahan, karena laut selatan mempunyai potensi yang lebih bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kami bertekad bagaimana mengubah paradigma ini,” katanya. Sultan mengharapkan dengan kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan, bisa memberikan semangat dan dorongan kepada para nelayan maupun akademisi untuk memajukan sektor perikanan, baik laut maupun air tawar untuk lebih dioptimalkan. “Harapan kami semoga periode yang akan datang potensi yang di pantai selatan ini bisa lebih dioptimalkan, dan bisa menumbuhkan kemauan bagi petani untuk terjun ke sektor perikanan maupun nelayan,” katanya. Meski demikain, Sultan mengakui untuk mengubah paradigma tersebut tidak mudah bagi masyarakat DIY, terutama di kalangan petani untuk menjadi nelayan. Oleh karena itu, menurut dia, harus ada kemauan berusaha, karena peluang di sektor perikanan lebih besar dari pertanian. “Tanpa kemauan masyarakat, tentunya pertumbuhan relatif kecil, sehingga perlu direncanakan jauhjauh. Tidak ada pilihan lain kecuali memanfaatkan pantai selatan sebagai ‘pintu depan’ untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,” katanya. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo pada kesempatan tersebut mengatakan banyak potensi yang bisa dikembangkan dari hasil alam lautan, termasuk yang ada di pantai selatan. “Bukan hanya perikanan, tetapi juga terumbu karang, rumput laut hingga makanan olahan. Kami juga mendukung keinginan Gubernur DIY untuk menjadikan laut selatan sebagai ‘gerbang’ masa depan Yogyakarta [DIY],” katanya.
www.kbrn.com
Menteri Kelautan dan Perikanan Safari Ramadhan di Yogyakarta KBRN, Bntul : Pembangunan kelautan dan perikanan tidak terlepas dari tersedianya sumber daya manusia yang handal guna mengolah potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang tinggi dan beraneka ragam di tanah air. Hal tersebut dikemukakan Sharif Cicip Sutarjo pada kegiatan Safari Ramadhan di Kawasan Budidaya Air Tawar Kabupaten Bantul. "Peran sumber daya manusia yang handal sangat diperlukan bagi pembangunan kelautan dan perikanan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutarjo, Selasa (23/7/2013). Apalagi banyak potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang tinggi dan beranekaragam, sehingga perlu kesiapan SDM yang memadai. Menurutnya, peningkatan kapasitas SDM khususnya pelaku utama bidang kelautan dan perikanan adalah mutlak dilakukan baik melalui pendidikan, pelatihan maupun penyuluhan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan melatih 150 masyarakat perikanan se DIY berbasis blue economy untuk pemberdayaan keluarga melalui program posdaya. Pelatihan berbasis blue economy untuk pengembangan bisnis inovatif dan kreatif berdasarkan prinsip tidak ada limbah terbuang, efisien, pro kelestarian lingkungan, menciptakan kesempatan wirausaha dan lapangan kerja. Sementara itu dalam kegiatan Safari Ramadhan yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan digelar lomba kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa (kelompencapir) gempita dan pelatihan berbasis blue economy. (Suryono/WDA)
Kkp Nggrengsengaken Blue Economy Bantul, www.jogjatv.tv – Supados saged rebat unggul kaliyan nagari kompetitor, mliginipun kangge ngindhakaken mutu SDM perikanan lan kelautan, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) ngadani gladhen tumrap masyarakat kelautan lan perikanan ing kabupaten/kota sa DIY. Gladhen ingkang dipun dhapuk minangka pondasi blue economy kasebat paripurna lan dipun tutup dening Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo, dinten Senen (22/7) sonten, ing Kawasan Budidaya Air Tawar Pundong Bantul. Sasampunipun tumut gladhen Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Pelaku Bidang Kelautan dan Perikanan, 150 pasarta saking kabupaten/kota sawewengkon DIY, dinten Senen sonten, ngestreni penutupan gladhen ing Kawasan Budidaya Air Tawar Jalan Parangtritis Pundong Bantul. Penutupan gladhen dipun rawuhi dening Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutarjo, sarta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Salebeting pambagyanipun Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X ngandharaken bilih Pemda DIY sampun kupiya ngewahi penganggep masyarakat dhateng Pesisir Kidul. Menawi ngantos samangke Pesisir Kidul, dereng dipun tanjakaken kanthi tumemen, pramila Pemda DIY badhe ndayakakaken Pesisir Kidul kangge ngindhakaken ekonomi warga ing wewengkon kasebat. Bab punika jalaran pasabinan ing wewengkon DIY tansaya ciyut. Mentri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutarjo njurung kupiyanipun Pemda DIY ingkang krenteg nanjakaken kaskaya seganten, kangge ngindhakaken karaharjan warga pesisir. Menawi kupiya kasebat saged kasembadan, pramila rekadaya kasebat badhe dipun tuladha dening sedaya wewengkon ing Indonesia, awit Indonesia mujudaken nagari ingkang gadhah seganten wiyar piyambak sadonya. Ing kalodhangan kasebat mentri kelautan kepareng masrahakaken bantuwan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan dhateng Gubernur DIY, Wakil Bupati Bantul, sarta para misaya mina lan siswa sekolah kelautan. (Anang Zainuddin)
KKP miliki lembaga pendidikan cetak SDM kelautan Bantul (ANTARA News) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki lembaga pendidikan tinggi dan menengah yang bertujuan mencetak sumber daya manusia (SDM) terdidik dan kompeten di bidang kelautan dan perikanan. Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutarjo, saat Kunjungan Kerja dan Safari Ramadhan di kawasan Budidaya Air Tawar Pundong Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin sore. “Setiap tahunnya, lembaga pendidikan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) tersebut meluluskan sedikitnya 1.400 orang yang diserap para pelaku usaha atau bisnis di dunia usaha dan dunia industri,” kata Menteri. Sementara itu, menurut Menteri, selain bidang pendidikan KKP juga memberikan pelatihan yang sasaran adalah peningkatan keterampilan para pelaku usaha utama kelautan dan perikanan. “Untuk mendukung itu, KKP juga telah menyiapkan SDM penyuluh yang siap mendampingi pelaku utama dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar efektif dan efisien,” katanya. Menurut Menteri, kegiatan Safari Ramadhan merupakan agenda rutin yang sudah dilakukan KKP setiap tahun, dan untuk 2013 ini diantaranya KKP memberikan sejumlah bantuan untuk masyarakat DIY sebesar Rp4,7 miliar. Bantuan tersebut, lanjut Menteri diperuntukkan bagi pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Kemudian, kata Menteri bantuan juga diberikan untuk kartu nelayan, sertifikat hak atas tanah nelayan, calon induk ikan serta pengadaan sarana dan prasarana pemasaran roda tiga. Bantuan juga diperuntukkan bagi peningkatan sarana pengembangan produk nonkonsumsi, sarana prasarana pengolahan tepung ikan dan tenda pemasaran serta bantuan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. “Bantuan pendidikan ini merupakan kepedulian KKP yang diperuntukkan bagi anakanak pelaku utama yaitu nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan serta petambak garam,” katanya.
Rabu, 24 Juli 2013
