MARINE PROTECTED AREAS GOVERNANCE
Edisi #2, 2012
CAPAIAN JULI-SEPTEMBER 2012
CAPAIAN SISTEM KKP NASIONAL
CAPAIAN SISTEM PENGELOLAAN KKP YANG EFEKTIF
CAPAIAN KAJIAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN
KISAH SUKSES
MPAG DALAM BERITA
PEMERINTAH
Program Marine Protected Areas Governance (MPAG) mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP) dan Pemerintah Daerah untuk mencapai komitmen Pemerintah Indonesia membangun Kawasan Konservasi Perairan (KKP) seluas 20 juta hektar pada 2020, serta mengelolanya secara efektif. Diawali pada Februari 2012, MPAG melanjutkan
berbagai pendekatan yang telah diterapkan sebelumnya oleh program Coral Triangle Support Partnership di Indonesia (CTSP-I) dan direncanakan untuk memberikan dukungan selama tiga tahun hingga 2014. Rencana Kerja MPAG diimplementasikan oleh konsorsium lima LSM: Conservation International, Coral Triangle Center, The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society, dan WWF Indonesia.
Capaian Umum MPAG (a) Pembuatan empat makalah terkait capaian dan rencana kerja konservasi untuk dipresentasikan. Masing-masing makalah adalah: Proses pembangunan Decision Support System (DSS) atau web-data di Direktorat KKJI, Pembuatan Panduan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan KKP (E-KKP3K), Pembangunan Kapasitas SDM pengelola Kawasan Konservasi dan Pembangunan Sistem Pendanaan Berkelanjutan (sustainable financing) untuk pengelolaan Kawasan Konservasi;
Prof. Rokhmin Dahuri (tengah) berdiskusi dengan Dr. Toni Ruchimat (kiri) pada Lunch Talkshow tentang konservasi perairan di Konas 8.
S
ejak Februari hingga September 2012, beberapa kegiatan penting dari program MPAG bersama mitra kerja di tingkat nasional dan pemerintah daerah disarikan sebagai berikut: MPAG mendukung mitra kerja utamanya yaitu Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) berpartisipasi dalam Konferensi Nasional ke-8 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Laut, dan Pulaupulau Kecil (Konas 8) di Mataram, NTB pada 22-24 Oktober 2012. Konferensi dua tahunan ini dipandang penting, karena seluruh stakeholders konservasi perairan dan perikanan hadir, baik jajaran KemenKP, Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat propinsi
dan kabupaten/kota, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan internasional, akademisi dari perguruan tinggi, pengusaha, peneliti, mahasiswa, dan lain-lain. KKJI bersama MPAG sepakat bahwa keikutsertaan pada kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada para stakeholders konservasi tentang capaian-capaian kegiatan konservasi perairan hingga kini, rencana kerja pemerintah serta seperangkat dokumen dan regulasi yang terkait yang dapat diakses melalui website. Serangkaian media komunikasi yang digunakan pada Konas 8 antara lain:
Foto cover: Warga bersampan mengarungi kawasan KKP Nusa Penida. © Dissy Ekapramudita (CI)
MPAGNews
2
Edisi #2, 2012
(b) Keikutsertaan di pameran yang menampilkan pelbagai materi cetak dan audio-visual dari KKJI, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah, MPAG dan anggota konsorsium; (c) Distribusi seminar kit kepada seluruh peserta berupa blocknote, gantungan kunci, dan tempat minum dengan pesan pesan konservasi di dalamnya; (d) Penyelenggaraan lunch talkshow bertema dengan pembicara utama pakar kelautan yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, dan Direktur KKJI, Dr. Toni Ruchimat. Talkshow ini dibuka oleh Dirjen KP3K dan dihadiri oleh sekitar 100 peserta Konas. Pada acara interaktif yang dipandu oleh wartawan lingkungan hidup Riyanni Djangkaru ini, dipaparkan capaian kegiatan konservasi perairan, tantangan yang ada termasuk analisis kritis terhadap upaya yang
telah dilakukan, serta masukan tentang langkah-langkah untuk perbaikan ke depannya. MPAG menginisiasi pembuatan kajian-kajian ilmiah yang terkait dengan konservasi perairan dengan melibatkan para ahli kelautan dan konservasi. Salah satunya adalah kajian yang dilakukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan penentuan calon wilayah konservasi baru. Kajian ini menggunakan pelbagai data dan studi sebelumnya. Beberapa diantaranya: Atlas Data Konservasi Laut Indonesia (1984); Studi Pengembangan Konservasi Laut Indonesia (1990); buku Prioritas Geografi (2012); data-data dari proyek COREMAP (2011). Diharapkan studi ini dapat diselesaikan pada Desember 2012 serta didiskusikan dengan pihak pemerintah sebagai pengambil keputusan.
MPAG memberikan travel grant untuk mendukung penelitian dua orang mahasiswa tingkat magister dalam penulisan tesis. Tujuan penelitian adalah: (a) mendapatkan bukti empiris tentang manfaat Kawasan Konservasi Perairan bagi komunitas pada kawasan yang digunakan untuk ekowisata di Kawasan Nusa Penida; dan (b) manfaat kawasan konservasi untuk komunitas di kawasan yang digunakan untuk perikanan berkelanjutan di Kabupaten Berau. Penelitian dijadwalkan akan selesai pada akhir Desember 2012. Buktibukti empiris yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan komunikasi tentang pentingnya dukungan kawasan konservasi bagi industri wisata dan perikanan.
Papan Interaktif Pesan Konservasi yang diisi oleh pengunjung stan konservasi di Konas 8. Seluruh hasil kajian diatas akan didokumentasikan dan merupakan bagian dari web-data yang dibangun di direktorat KKJI. Kajian-kajian ilmiah lain akan dilakukan sebagai bagian dari masukan ilmiah (scientific inputs) untuk mendukung pembangunan Sistem KKP Nasional.
Foto-foto © Cahyadi Indra (MPAG)
Kajian berikutnya yang dilakukan atas permintaan dari pihak pemerintah adalah strategi penyelarasan pengelolaan kawasan konservasi antara Kementerian
Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Kehutanan. Obyek penelitian adalah tujuh Taman Nasional Laut yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan merupakan 30% dari kawasan konservasi perairan saat ini. Kajian ini direncanakan selesai pada Desember 2012 termasuk pemaparan ke pihak pemerintah.
Suasana eksibisi konservasi di Konas 8, yang merupakan kerjasama antara Direktorat KKJI, MPAG, anggota konsorsium, dan perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah.
MPAGNews
3
Edisi #2, 2012
Capaian: Sistem KKP Nasional Penguatan Institusi Untuk aspek pengembangan regulasi/kebijakan yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi, MPAG mendukung proses penyusunan peraturan tentang Jejaring Kawasan Konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi secara berjejaring akan lebih efektif pada beberapa kasus. Untuk mengantisipasinya, direktorat KKJI menginisasi penerbitan peraturan ini agar pembentukan dan pengelolaan jejaring kawasan konservasi kedepan sudah memiliki landasan hukum dan pengaturan yang memadai. Saat ini draft peraturan sudah diselesaikan oleh tim kerja bersama dan sedang dalam proses pengkajian oleh Bagian Hukum di Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) KemenKP sebelum penerbitan produk hukumnya di bulan Desember 2012. MPAG juga mendukung proses penyusunan hingga penerbitan Surat Keputusan Dirjen KP3K nomor KEP.44/KP3K/2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang E-KKP3K. Instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah ini merupakan alat evaluasi standar untuk menentukan tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. E-KKP3K juga telah diuji cobakan pada kawasan konservasi di mana anggota konsorsium MPAG bekerja. E-KKP3K merupakan capaian penting dalam pengelolaan kawasan konservasi, karena selain berfungsi sebagai alat
pengukuran, ia juga merupakan rujukan operasional bagi pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi. Setiap aspek yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif ada disana termasuk tingkatan atau status efektivitas pengelolaan kawasan yang digambarkan oleh lima jenis warna, dimulai dari merah (terendah) hingga emas (tertinggi).
kebijakan pemerintah. Indikator EAFM telah disusun, diujicobakan di beberapa wilayah dan dilakukan perbaikan. Sebelum ujicoba, telah dilakukan pelatihan terhadap assessor yang akan melakukan uji coba indikator EAFM. Tahap selanjutnya adalah kajian implementasi indikator EAFM ini di wilayah yang lebih luas, yaitu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) terpilih.
Integrasi konservasi dengan sistem pengelolaan perikanan berkelanjutan direalisasikan MPAG dalam bentuk pengembangan indikator Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM), uji coba rancangan indikator serta implementasinya hingga penerbitan
Pengembangan Kapasitas SDM Untuk mendorong pengembangan sumberdaya manusia (SDM) bagi pengelolaan kawasan konservasi baik yang dikelola pemerintah
Komponen tingkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam E-KKP3K.
MPAGNews
4
Edisi #2, 2012
© CI
Pokja, diharapkan kajian dapat diselesaikan pada Desember 2012.
Kegiatan pelatihan petugas kawasan konservasi di Kabupaten Buleleng, Bali. Melalui sistem pendokumentasian pelatihan semacam ini, MPAG mendukung terwujudnya Standar Kompetensi Khusus bagi para pengelola KKP. daerah maupun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, MPAG mendukung pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Kapasitas SDM Pengelola KKP. Pokja terdiri atas perwakilan dari Direktorat KKJI, Puslat-BPSDM dan konsorsium MPAG. Sesuai rencana kerja Pokja, proses pembangunan dan pengesahan Standar Kompetensi Khusus (SKK) dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan akan diselesaikan tahun 2012. Saat ini, Pokja sudah selesai melakukan indentifikasi atas prioritas kompentesi yang harus dimiliki oleh pengelola kawasan konservasi. Selanjutanya kompetensi tadi dituangkan
dalam dua SKK. Draft dari SKK saat ini siap untuk disahkan. Ke depan, MPAG kembali mendukung pembuatan dan pengesahan SKK untuk kompetensi lainnya. MPAG juga mendukung pembuatan kajian pembentukan jabatan fungsional pengelola kawasan konservasi. Kajian ini merupakan bagian dari penyiapan SDM yang kompeten melalui pelatihan yang bersertifikasi SKK dan penyiapan jenjang karir pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pengelola kawasan. Jabatan fungsional ini berlaku untuk seluruh PNS pengelola kawasan konservasi termasuk PNS daerah. Outline dari kajian sudah dibahas dan disetujui oleh
MPAGNews
5
Edisi #2, 2012
Bersamaan dengan itu, MPAG mendukung pembangunan sistem informasi pelatihan konservasi di Puslat-BPSDM. Saat ini arsitektur database sudah selesai dibuat dan dipaparkan ke Puslat-BPSDM dan Direktorat KKJI. Dengan adanya database ini seluruh pelatihan yang terkait konservasi baik dilakukan oleh pemerintah, LSM dan lembaga donor lainnya dapat didokumentasikan oleh pemerintah. Sistem informasi ini dijadwalkan selesai pada Desember 2012 terintegrasi dengan database pelatihan lain yang sedang dibangun oleh Puslat-BPSDM serta DSS di Direktorat KKJI.
Management Decision Support System (DSS) MPAG menyediakan seorang konsultan Management Information System (MIS) purna-waktu untuk memberikan bantuan teknis kepada pengelolaan DSS. Informasi dan data konservasi yang dimiliki KKJI kini telah dapat diakses publik melalui Geographic Information System (GIS) berbasis web, yaitu http://kp3k.kkp.go.id/ kkji dan database pendukungnya sudah selesai tahap desain dan pembangunannya. Sampai dengan akhir November 2012, situs ini sudah berisi 320 artikel dan informasi konservasi dalam dua bahasa (Bahasa
Website Konservasi (http:// kp3k.kkp.go.id/kkji) sebagai salah satu komponen Management Decision Support System. Indonesia dan Inggris), serta telah diakses oleh lebih dari 240.000 pengunjung. Pada periode ini, buku berjudul “Prioritas Geografi Keanekaragaman Hayati Laut untuk Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia” diterbitkan dan sedang didistribusikan. Buku hasil kolaborasi antara KemenKP dan MPAG/CTSP-I ini merupakan kajian para ahli kelautan untuk mengidentifikasi lokasi prioritas pengembangan KKP di Indonesia.
Pendanaan Berkelanjutan Pendanaan berkelanjutan merupakan komponen penting menuju pengelolaan KKP yang efektif, baik bagi KKP Nasional
maupun KKP Daerah. MPAG menginisasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pendanaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan. Pokja ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) KemenKP dan beranggotakan perwakilan dari lima kementerian, MPAG, dan mitra LSM. Pokja ini mempunyai mandat untuk menyiapkan seperangkat aturan dan syaratsyarat menuju terbentuknya Trust Fund untuk mendukung pendanaan dalam pengelolaan KKP. Saat ini desain kelembagaan serta Standard Operating Procedures untuk Trust Fund sudah selesai dan sudah dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan desain operasionalnya. Selanjutnya, implementasi pembentukan
MPAGNews
6
Edisi #2, 2012
lembaga ini menunggu komitmen dari lembaga donor. Sehingga MPAG akan mendukung pembuatan materi komunikasi terkait sebagai bahan presentasi kepada donor potensial. Paralel dengan upaya di tingkat kementerian, MPAG mendukung pemerintah daerah untuk membangun dan memperkuat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai institusi yang dapat membangun sistem pendanaan berkelanjutan. Kabupaten Raja Ampat, Klungkung-Nusa Penida dan Anambas merupakan wilayah dimana upaya penguatan institusi daerah dilakukan. Serangkaian pertemuan sudah dilakukan untuk memastikan bahwa upaya ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
Capaian: Pengelolaan KKP yang Efektif di Lokasi Terpilih
Dukungan MPAG pada kegiatan ini berupa fasilitasi penyusunan cetak biru (blue print) bagi pembentukan dan implementasi jejaring pengelolaan KKP di Pulau Bali. MPAG melalui Kelompok Kerja Jejaring Pengelolaan KKP Provinsi Bali yang telah dibentuk dan berada dibawah koordinasi Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi Bali mendukung pembuatan draft dokumen cetak biru serta menggalang kesepakatan dari anggota Pokja yaitu Kabupaten-kabupaten di Propinsi Bali, Pengelola Taman Nasional Bali Barat, LSM Lokal, dan perguruan tinggi. Saat ini draft sudah diselesaikan dan sedang dalam proses sosialisasi untuk mencapai kesepakatan dipimpin oleh Dinas Kelautan Perikanan propinsi Bali.
Masyarakat adat dan pemangku kepentingan berkumpul dalam acara gabungan di kawasan Raja Ampat, Papua. disusun dan didistribusikan kepada stakholders, baik di level kabupaten, provinsi, dan nasional. Hasil survei MRAP ini menjadi masukan penting bagi penyusunan cetak biru Jejaring Pengelolaan KKP Provinsi Bali. MPAG juga memfasilitasi beberapa pelatihan terkait konservasi untuk stakeholder di tingkat kabupaten dan Provinsi Bali.
© CI
Sejalan dengan itu, laporan hasil survei Marine Resources Assessment Program (MRAP) telah selesai
© Sterling Zumbrunn (CI)
Jejaring Pengelolaan KKP Provinsi Bali
Aktivitas survei Marine Resources Assessment Program (MRAP) di Bali.
MPAGNews
7
Edisi #2, 2012
Jejaring Ekologi KKP Kepala Burung Papua MPAG mendukung upaya penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengelola KKP Raja Ampat. Rencana Kerja sudah dibangun bersama termasuk kolaborasi dengan kegiatan yang didanai oleh Walton Family Foundation. MPAG bekerja sama dengan NOAA dan Starling Resources di kawasan ini. Dalam Rencana Kerja penguatan kapasitas UPTD, assessment kapasitas UPTD sudah selesai dilakukan. Kegiatan selanjutnya adalah menindaklanjuti assessment ini dengan pembuatan rencana bisnis kawasan, pelatihan SDM sebelum sampai pada penyusunan mekanisme pendanaan berkelanjutan.
© CTSP
KKP Maluku Tenggara (Kei Kecil Barat)
Masyarakat memanfaatkan transportasi laut di Kepulauan Anambas.
MPAG mendukung pelaksanaan survei Marine Rapid Assessment Program (MRAP) untuk mendapatkan gambaran tentang keanekaragaman hayati, oseanografi, dan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat. Survei ini dipimpin oleh KKJI dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Loka KKPN) Pekanbaru bersama LIPI dan para ahli kelautan nasional dan internasional. MPAG mendukung Loka KKPN Pekanbaru untuk mensosialisasikan hasil MRAP kepada para pemangku kepentingan. Hasil MRAP ini merupakan masukan penting bagi finalisasi rencana pengelolaan dan zonasi TWP Kepulauan Anambas. MPAG memfasilitasi beberapa pelatihan konservasi seperti dasardasar pengelolaan kawasan dan
perencanaan pengelolaan kawasan. Pelatihan tersebut diikuti oleh staf Loka KKPN Pekanbaru, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, LSM lokal, dan masyarakat. Selain itu, telah dilakukan evaluasi status efektivitas pengelolaan menggunakan E-KKP3K.
Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, MPAG bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat mengidentifikasi targettarget konservasi. MPAG memfasilitasi kegiatan pemetaan partisipatif di level desa sekaligus mensosialisasikan keberadaan dan tujuan KKP Maluku Tenggara. Selain itu, telah dilakukan evaluasi status efektivitas pengelolaan
© WWF Indonesia
Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas
Setelah mendukung Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam penerbitan Peraturan Bupati No. 162 Tahun 2012 terkait pencadangan 150.000 hektar kawasan Kei Kecil Barat sebagai kawasan konservasi perairan, MPAG menindaklanjuti dengan pembentukan Kelompok Kerja di Kabupaten Maluku Tenggara. Melalui pokja ini pembangunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi dapat dimulai.
Kegiatan pemetaraan partisipatoris yang melibatkan komunitas perempuan di kawasan Kei Kecil Barat.
MPAGNews
8
Edisi #2, 2012
© Yusuf Fajariyanto (TNC)
Pemetaaan dan konsultasi masyarakat di kawasan Laut Sawu untuk mendapat masukan bagi rencana pengelolaan yang sedang disusun. menggunakan E-KKP3K sebagai masukan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan.
Taman Nasional Perairan Laut Sawu Rumitnya pengaturan kelembagaan di Taman Nasional Perairan Sawu dicerminkan dari keterlibatan sepuluh Dinas di tingkat kabupaten, Dinas Dinas di tingkat Provinsi dan BKKPN Kupang yang merupakan kepanjangan tangan dari KemenKM, berbagai LSM serta Perguruan Tinggi. Pembentukan forum kolaborasi seperti Tim Pengkajian, Penetapan dan Perancangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (P4KKP) Laut Sawu merupakan pilihan yang efektif untuk
mewujudkan kolaborasi para pihak. MPAG mendukung operasional dan kerja P4KKP termasuk membantu konsultasi publik untuk rencana zonasi dan pengelolaan kawasan. Selanjutnya pemerintah daerah berencana memformalkan lembaga kolaborasi ini menjadi Dewan Konservasi Perairan Provinsi NTT yang mencakup area lebih luas dari TNP Laut Sawu. MPAG memfasilitasi serangkaian pertemuan bagi tujuh universitas di Provinsi NTT dengan pembentukan konsorsium universitas untuk perikanan berkelanjutan tingkat provinsi untuk berkontribusi ke Dewan Konservasi nantinya. Pemetaan dan konsultasi untuk menyerap aspirasi publik terkait TNP Laut Sawu telah dilaksanakan
MPAGNews
9
Edisi #2, 2012
di 110 desa di 6 kabupaten dari 10 kabupaten yang ada. Hasil dari pemetaan, konsultasi tersebut menjadi bahan masukan penting bagi finalisasi rencana pengelolaan dan zonasi yang sedang disusun. Dalam rangka penguatan sumberdaya manusia, MPAG dan anggota konsorsium memfasilitasi kunjungan kerja staf BKKPN Kupang ke Taman Nasional Wakatobi untuk memperdalam pemahaman mengenai upaya konservasi perairan dan pengelolaan KKP. Selain itu, telah dilakukan evaluasi status efektivitas pengelolaan menggunakan E-KKP3K untuk memberi gambaran terhadap kondisi wilayah tersebut.
menggunakan E-KKP3K. Evaluasi ini melibatkan perwakilan dari pengelola TWP Gili Matra (BKKPN Kupang), perwakilan instansi Kabupaten Lombok Utara dan perwakilan masyarakat.
© WCS
Taman Nasional Wakatobi
Pelatihan monitoring rumput laut di Gili Matra.
Taman Wisata Perairan Gili Matra Proses dukungan MPAG terhadap finalisasi dan legalisasi rencana pengelolaan dan zonasi TWP Gili Matra dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: pengumpulan data kawasan; analisis spasial; konsultasi publik; dan pembentukan kelompok kerja terkait finalisasi tersebut.
termasuk pelatihan untuk melakukan monitoring sumberdaya. Selain itu, telah dilakukan evaluasi status efektivitas pengelolaan
Dukungan MPAG di Taman Nasional Wakatobi difokuskan pada pengelolaan kolaboratif dan pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat. MPAG menyediakan dukungan teknis dan kelembagaan kepada kelompok-kelompok nelayan untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam berbagai forum diskusi terkait pengelolaan Taman Nasional Wakatobi.
Sebagai bagian dari upaya pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, MPAG menyelenggarakan beberapa pelatihan konservasi
© La Ode Arifudin (TNC)
Dalam hal ini, MPAG mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan TWP Gili Matra dan bekerja dengan komunitas nelayan untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. MPAG juga memfasilitasi terbentuknya mekanisme pendanaan berkelanjutan berbasis industri wisata.
Kegiatan membersihkan pantai pantai bersama seluruh masyarakat Desa Wisata Kolo, Wakatobi.
MPAGNews
10
Edisi #2, 2012
© Aulia Rahman (WWF Indonesia)
Dalam kerangka kerja kolaboratif, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain patroli bersama yang melibatkan Balai Taman Nasional Wakatobi, kepolisian, TNI Angkatan Laut, dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
© Handoko Adi Susanto (MPAG)
Perempuan dari desa Bajo mengarungi kawasan perairan Wakatobi sambil membawa muatan rumbia.
Nelayan menurunkan hasil tangkapan mereka di Berau.
MPAGNews
11
Edisi #2, 2012
Selain itu telah dilakukan lokakarya perikanan berkelanjutan yang menghasilkan kesepakatan pembentukan kelompok kerja untuk mendukung dan mengkoordinasikan implementasi pengelolaan kolaboratif di Taman Nasional Wakatobi.
KKP Berau MPAG mendukung upaya penguatan pengelolaan sumberdaya melalui kerjasama dengan dua komunitas lokal yang tergabung dalam kelompok masyarakat Jaringan Nelayan (Jala) dan Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Labuan Cermin (Lekmalamin). MPAG memfasilitasi perwakilan dari komunitas tersebut untuk belajar lebih dalam tentang pengelolaan sumberdaya, monitoring dan pengawasan sumberdaya, serta pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Sementara itu, proses pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) masih menyisakan ketidakpastian bagi pencadangan wilayah konservasi oleh pemerintah daerah.
KKP Nusa Penida
Pelatihan tentang dasar-dasar pengelolaan KKP dan Resource Use Monitoring (RUM) telah diselenggarakan dan diikuti oleh staf pemerintahan desa, kelompok
nelayan, kelompok kepemudaan dan perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain itu, telah dilakukan evaluasi status efektivitas pengelolaan menggunakan E-KKP3K ini sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam perencanaan pengelolaan KKP Nusa Penida.
Nelayan di kawasan KKP Nusa Penida menyiapkan tali pancing.
MPAGNews
© CTC
© Marthen Welly (CTC)
MPAG memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk merancang Peraturan Bupati tentang unit pengelola teknis daerah (UPTD) KKP Nusa Penida. Draft peraturan tersebut telah melalui proses finalisasi oleh Kelompok Kerja KKP Nusa Penida dan pengkajian oleh Biro Hukum Kabupaten, dan saat ini sedang berada dalam tahap pertimbangan di Sekretaris Daerah Kabupaten.
Draft rencana pengelolaan dan zonasi KKP Nusa Penida telah selesai disusun dan dikonsultasikan dengan stakeholder terkait dan masyarakat melalui serangkaian pertemuan. Draft tersebut saat ini dalam tahap finalisasi untuk proses pengesahan oleh Bupati Klungkung.
Pelatihan tentang dasar pengelolaan KKP dan Resource Use Monitoring di Nusa Penida.
12
Edisi #2, 2012
© Dissy Ekapramudita (CI)
Capaian: Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Keseharian di salah satu kawasan konservasi perairan di Pulau Bali. Sejalan dengan semangat Jakarta Commitment yang menyetujui digunakannya sistem keuangan pemerintah dalam menyalurkan bantuan hibah asing, MPAG melakukan kajian atas kehandalan sistem keuangan pemerintah dalam pengelolaan dana hibah terutama dalam sektor kelautan. Kajian ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang memenuhi kaidah transparansi dan akuntabilitas serta keselarasan kegiatan yang didanai oleh hibah dengan Rencana Kerja Kementerian,
baik skala 5 tahunan maupun Rencana Kerja Tahunan. Assessment mencakup sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pengeluaran dana, pembukuan, pelaporan, dan audit. Draft hasil assessment sudah difinalisasi dan dilanjutkan dengan desain atas sistem keuangan pemerintah yang ideal. Pada tahun fiskal 2012 selain assessment dan desain, serangkaian pelatihan untuk staf Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan pengelolaan dana hibah luar negeri akan dilakukan.
MPAGNews
13
Edisi #2, 2012
Secara umum, perangkat regulasi yang terkait dengan pengelolaan dana hibah asing sudah memadai. Ini terutama terkait dengan penerbitan berbagai regulasi terbaru di tahun 2011 lalu. Namun untuk tahap implementasinya masih diperlukan waktu dan kesamaan pemahaman dari berbagai pihak pengelola, termasuk di tingkat pemerintah daerah.
Kisah Sukses
© Frisnar Paysal (TNC)
Pengakuan Nasional dalam Pengembangan Ekowisata di Berau
Para penggerak Lekmalamin dan Juri Cipta Award di depan Sekretariat Lekmalamin.
L
abuan Cermin merupakan sebuah laguna unik yang terletak di bagian pesisir selatan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kondisi perairan laguna tersebut dipengaruhi oleh masukan air tawar dari pegunungan karst dan pasang surut air laut. Laguna ini merupakan sumber air minum bagi masyarakat setempat dan juga salah satu obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan. Masyarakat dan pemerintah Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau menginisiasi program pengembangan ekowisata berbasis
masyarakat di Labuan Cermin dengan luas areal sekitar 950 hektar. Inisiatif pengembangan ekowisata ini difasilitasi oleh Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Labuan Cermin (Lekmalamin). Kelompok masyarakat ini didirikan untuk melindungi laguna Labuan Cermin dan mengembangkannya sebagai kawasan wisata berbasis konservasi. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya identifikasi potensi dan permasalahan, pelatihan ekowisata, pengembangan homestay, penyusunan rencana aksi konservasi, dan promosi.
MPAGNews
14
Edisi #2, 2012
Belum lama ini, Kelompok Lekmalamin mendapat penghargaan Cipta Award dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penghargaan ini diberikan atas upaya mereka mempromosikan wisata berbasis konservasi. Lekmalamin dianggap mampu meningkatkan kualitas daya tarik wisata alam Danau Labuan Cermin, serta menguatkan kapasitas pengelolaan wisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Kisah Sukses
Masyarakat Anambas Dukung Pengelolaan Ikan Napoleon
Survei kondisi ekonomi masyarakat di Kepulauan Anambas yang menjadikan perdagangan ikan napoleon sebagai sumber mata pencaharian.
Hasil survei Marine Rapid Assessment Program (MRAP) pada pertengahan tahun ini menunjukkan bahwa populasi ikan napoleon menurun drastis dan mengindikasikan telah terjadi tangkap lebih (overfishing). Hal ini antara lain diakibatkan oleh tidak cukupnya jumlah populasi ikan napoleon muda (juvenile) yang hidup bebas dan dapat menjaga keseimbangan populasi. Di saat yang sama, diperoleh data bahwa penangkaran ikan napoleon muda di bawah ukuran 0,5 inci tidaklah
membawa keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Setelah informasi ini disosialisasikan kepada warga Anambas, masyakarat di 11 desa kemudian menyepakati untuk tidak menangkap ikan napoleon muda berukuran lebih kecil dari 0,5 inci, dan juga mengurangi jumlah penangkapan
ikan napoleon muda secara umum. Hal ini merupakan salah satu contoh keberhasilan kajian ilmiah dalam mempengaruhi pengelolaan sumberdaya perairan di tingkat masyarakat yang paling mendasar.
Foto-foto © Asril Djunaidi (CI)
S
ebagian besar masyarakat yang hidup di TWP Kepulauan Anambas menggantungkan hidupnya pada keberadaaan sumberdaya pesisir dan laut. Secara khusus, kegiatan pembesaran dan perdagangan ikan napoleon (napoleon wrasse/Cheilinus undulates) di Kepulaun Anambas telah berlangsung sejak tiga dekade lalu. Masyarakat mengambil bibit dan anakan dari alam, dan selanjutanya melakukan pembesaran ikan napoleon hingga ukuran layak jual.
Wawancara sosial-ekonomi terhadap warga di Jemaja Timur, Kepulauan Anambas.
MPAGNews
15
Edisi #2, 2012
MPAG dalam Berita Antara Juli-September 2012, terdapat sekurangnya 22 liputan berita cetak dan elektronik mengenai MPAG, dan sebagian di antaranya ditampilkan di halaman ini.
Informasi Lebih Lanjut Marine Protected Areas Governance (MPAG) One Wolter Place, Lt. Mezzanine Jln. Wolter Monginsidi 63B, Jakarta 12180 Tel : (021) 739 4457 Faks : (021) 739 4531 Email:
[email protected]
MPAGNews terwujud berkat dukungan dari rakyat Amerika melalui the United States Agency for International Development (USAID). Isi dokumen ini merupakan tanggung jawab MPAG dan tidak serta-merta mencerminkan pandangan USAID maupun Pemerintah Amerika Serikat.
MPAGNews
16
Edisi #2, 2012
