c.
penyelenggaraan pengoordinasian pelail<sanaan tugas perangkat daerah bidang ketatalaksanaan dan pelayanan pubtik:
d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
bidang
ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
e'
penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan
f.
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Ketatalaksanaan. Pasal 64
Subbagian Kepegawaian mempunyaitugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang <eoeoawaian.
Pasal 65 subbagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian;
h.
c'
penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan kepegawaian; penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang kepegawaian;
d.
penyelenggaraan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
bidang
kepegawaian;
e f
penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang kepegawaian; penyeleng$araan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah; dan
g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Subbagian
Kepegawaian. Pasat 66
tsagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi geflaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan pelayanan sandi dan telekomunikasi.
Pasal 67 tsagian Umum dalam melaksanakan tugas mernpunyaifungsi:
a"
penyusunan rencana kerja Bagian Urnum;
b
perumusan kebijakan bidang tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan pelayanan sand i dan telekomunikasi;
penyelenggaraan pengoordinasian peraksanaan
tugas perangkat
daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang tata usaha; d.
penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat
daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang keuangan; A
penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang rumah tangga;
penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pelayanan sandi dan telekomunikasi; E.
penyelenggaraan ketatausahaan, fasilitasi kegiatan pemerintah daerah di Jakarta,
pengelolaan administrasi keuangan, dan pengelolaan rumah tangga Sekretariat Daerah, Bupati, dan Wakil Bupati, serta penyelenggaraan pelayanan sandi dan telekomunikasi; dan
h. evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Umum. Pasal 68
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijaxan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan keb'rjakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang
Ha usaha. *
Pasal 69 Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:
a. b. e.
penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; penyiapan perumusan kebijakan ketatausahaan;
penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang tata usatra;
d.
penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang tata usaha;
e.
f.
penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang tata usaha; penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat Daerah, Bupati, dan Wakil Bupati;
g.
penyelenggaraan fasilitasi kegiatan pemerintah daerah di Jakarta; dan hi. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.
Pasal 70
subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan fugas perangkat daerah, pemantauan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengelolaan keuangan. Pasal 71 subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
b.
c'
penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan; penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah bidang
pengelolaan keuangan;
d.
penyelenggaraan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
bidang
pengelolaan keuang.an;
e'
penyelenggaraan pembinaan aclministrasi
dan aparatur bidang
pengelolaan
keuangan;
f.
penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah, Bupati, dan Wakil Bupati; dan
g' evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian
Keuangan.
PasalT2
subbagian Rrlmah rangga mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparafur bidang pengelolaan rumah tangga. Pasal 73
suhbagian Rumah rangga datam meraksanakan tugas mempunyaifungsi: a. penyusunan rencana kerja Subbagian Rumah Tangga;
h"
penyiapan perumusan kebijakan teknis pengerolaan rumah tangga;
c'
penyebnggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pengel"daan rumah tangga
;
peny€{engEalzlan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
bidang
pengelolaan rumah tangga: o
eerTye'ilenggaraan pernbinaan adnninist.asi rurnah tarqga.
dan aparatur bidang
pengelolaan
penyelenggaraan pe'lgelolaan
ruina; :e^gga sekretariat Daerah, Bupati,
Wakil Bupati; dan
g. evaluasi dan penyusunan
laporan pela<sanaan rencana kerja Subbagian Rumah
Tangga.
Pasal 74
Subbagian Sandi
dan Telekomunikasi mempunyai tugas
menyelenggarakan
penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan,
dan
pembinaan
administrasi dan aparatur bidang pelayanan sandi dan telekomunikasi.
Pasal 75 Subbagian Sandi dan Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:
a
penyusunan rencana kerja Subbagian Sandi dan Telekomunikasi;
b.
penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan sandi dan telekomunikasi;
c. penyelenggaraan pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pelayanan sandi dan telekomunikasi;
C. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sandi dan telekomunikasi;
e
oenyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pelayanan sandi can telekomunikasi; :enyelenggaraan pelayanan sandi dan telekomunikasi; dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Sandi :a^ Telekomunikasi. Pasal 7$
!a: a. f-ribungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
.:: 3iar oengccrdinasian 3'*?
-?s
pelaksanaan tugas porangkat daerah, pemantauan dan
pe a<sanaan kebijakan,
dan pemhinaan administrasi dan aparatur bidang
::i, -Te^:asi. infomasi, publikasi, dan protokol. Pasal 77
i.a:
e- ; - !, rta^
ltlasyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
i :,e.r'--i-pai'r "encana keqa Bagian Hubungan lr4asyarakat; : :€ *r-- sa- kebiiakan texnis bidarg ::t --entasi, informasi, publikasi, dan ni,-f
-{
b
r::3as perangkat
.z^ :e-b;naan
daerah,
administrasi
d.
penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat
daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang publikasi; e.
penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat
daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang protokol;
penyelenggaraan publikasi dan keprotokolan pemerintah daerah; dan g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Hubungan f.
Masyarakat. Pasal 78
Subbagian Dokumentasi
dan lnformasi mempunyai tugas menyelenggarakan
penyiaparr perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
pembinaan
administrasi dan aparatur bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah. Pasal 79
Subbagian Dokumentasi dan lnformasi dalam melaksanakan tugas mempunyai tungsi:
a. penyusunan rencana kerja Subbagian Dokumentasidan lnformasi; b. penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah;
c.
penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah;
d.
penyelenggaraan pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah;
e.
penyelenggaraan pembinaan administrasi
dan aparatur bidang
pengelolaan
dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah; dan
f.
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Dokumentasi dan lnformasi. Pasal B0
Subbagian Publikasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah. I I
t t I
I
Fasal
81
Subbagiar, Publikasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Subbagian Publikasi; b. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan publikasi
pemerintahan
daerah;
penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah; d.
penyelenggaraan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
bidang
penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah;
e.
penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah;
f.
penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah; dan
g, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Subbagian
Publikasi.
Pasal 82
Subbagian Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pblaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparalur bidang penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah. Pasal 83 Subbagian Protokol dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Subbagian Protokol; b. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan
keprotokolan pemerintahan
daerah;
c"
penyetenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang penyelenggaraan keprotokolan pemerinta han daerah
d.
penyelenggaraan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
penyeleng g araan keprotokolan pemerintaha n daerah
e.
;
bidang
;
penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah;
f
penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah; dan
g.
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Protokol'
@bn Xeenpa Kelompok
J*atan
Fungsional
Pasal 84 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas . Sekretariat Daerah
p)
sesuaidengan keahlian.
Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV TATA KERJA Pasal 85 (1) Sekretariat Daerah
dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip
koodinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik
di lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi. Pasal 86 (1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan ditetapkan Bupati.
tugas berdasarkan kebijakan yang
'
(2) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati. Pasal 87
(1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan
tugas
berdasarkan
kebUakan yang ditetapkan Sekretaris Daerah.
(2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan
pebksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah secara berkala melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 88 (1) Setiap Asisten Sekretaris Daerah rnengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap safuan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.
dalan alengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Sekretaris Daerah, dan wajib
(2) Setiap Asisten Sekretaris Daerah
menyampaikan laporan secara berkala. Pasal 89
(1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2)
Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan
tugas
bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 90 {1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnYa. 12)
Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing. Pasal 91
r"tri
Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab.kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunYa.
2r Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala sa,tuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan p,etu
njuk kepada bawahan.
,3r Setiap laporan
yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan keqa. BAB V KEPEGAWAIA,N
pacai ?l S
re:j-^.--'-' :r- iabatan di lingkungan Sekretariat je-ja" :a-e'.-':'- -:--'- : .' :--:-Jangan yang berlaku' -j af;r seslai
:s -^a'" vssscaly3ian ;eq,,a^j
- - ---L a
-4=
l
tsAB \'"I
KETENTUAI{ PEI.,iUTUP Pasal 93 Pada saat Perafuran Bupati
ini mulai berlaku Keputusan Bupati Sleman Nomor
23/l(ep.KDHlN2OA3 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 94 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.
Ditetapkan di Sleman.
Padatanggal 1o ol tohor:2o0! WAKIL BUPATI SLEMAN,
SRI PURNOMO Diundangkan di
Sleman.
a
Pada tanggal
SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN SLEMAN,
-l
SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAI-IUN 2OO9 NOMOR
SERI
c -(!o cDL (I'o
c-_ (EO
';
(I!
H'=
€E fo_
-O -n ]A
a*
c/)
z
c(g O'A (s(E
(u
_(5
qt O)r)
a.!
(s'= o; i< <-
o l) ^(tr J(6 AF (s
'6;.$
(uF
4-c €(D
a\ t
aY
=P
3g
(f) ccD (I'C
Cc .(E$ oD o) (oC r)O -o:f :JO
L-
-fit
tt _(I'CY (o'F _(I' oDro fir.- F (s j = 6|d/-9 (t) F L
*E3
6rc
iiin '6 J
a -(It 6.(,
0 0
t(
X'
c(o
c cG 6(u =(D
-(u (s!
(ta (gI -o(!
3+: oE
ro
,X o)
€in
:JO (/)a)
uL
O
(/)g
(D
!
:l
C (o* c(s(g (u >i< 'cr,g
o F g
S QY
(, !_o
J-(tr
(
F
..r)F^S
9c o(s oc
o (s
oe Utr (t'o (DF
c(,$ .s ge
.qL= (l)$ o)
a
u)
d,E ? b oo-
.?o- Eo) vJ
a
L
o
L
96 6o-
L
@
Iz
(fl
(E
o L
rC
qs
6o +-rJ
-:< o)
coc :o(o
o3 (s (It
-o oD -o lo-o) aa Y
c(u (t'ic
c(s
or-o l! (I'('J(U
!o>'
€CD 3
OE o
P'-6 b '=L
c-r
-$
-C .69 .sfr=
c ..8 (u(U'6h
6 9i5
-O6JO o tD.o :Jctr
3E€ :J()c
o_
(')o (Ucco)
,fF
(UxC6,
c00- b o-
a.-
a
.r,co
c
.$
c
CDC
3e at
.9o o)c
a
(t=u)
-a hs'=C E
ci
m.-
(oo)
roV
-O^O
t)x
z z-\
C
cE oO
mt
c
9th
-o)-
:oa
(UG
€E
c)
o
a
l z
(.0
u m
C
fit
oo$ $c -rO -:<
o
o E
o o
Y
6 s pr (o
6g (t Jc
cr: 6,iDc n(oc(U
cnI
;8FE
(U:l
C')
H',9 r) b* f f-YJ-
CD8
E
-(I': (')I
q-
fiF Aco
fn
_c fit
od (oc Ors AC 'c'c (I'c) a)b -(D
6oAa -c
c
o
-c
E€g o)'r o)
OO
,q LUE
q)
F
._c -O(U ;6c
cT) roch
P'E +: 3 X c'- o) 6'.0)o reC
Ef; $fi E tr*O
aP
t'
d2p fl
o-
cftt (oa O) .(o F bN C (')r
PiiE o Xc(6(', E U3,3
dE'oE (D(D o-J
.0s
.9 in a
c(g -c C(o (sN= 0)(s oF o) c0E o o-
c.c ofo
._c -o(tl q
ct,; i: XE:d ;;o(o
.:
6!
A
5: Ec) ,i3
gg ?i\ n E
ot:c -od)! :l <:r) !/
urSb o*o
o o
zt :)
(/)
:<
Y
a
&
C(s
-(s'6
-c
-c G'
tU
g(;h €tu aE
o-
U H
$ f $.= 'tr,
J
(L
E. uJ
ul
B-!
n E gF F F,E _o lly (6 o
;5=#s o-