c. penyelenggaraan pengoordinasian pelail

c.

penyelenggaraan pengoordinasian pelail<sanaan tugas perangkat daerah bidang ketatalaksanaan dan pelayanan pubtik:

d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

bidang

ketatalaksanaan dan pelayanan publik;

e'

penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan

f.

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Ketatalaksanaan. Pasal 64

Subbagian Kepegawaian mempunyaitugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang <eoeoawaian.

Pasal 65 subbagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian;

h.

c'

penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan kepegawaian; penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang kepegawaian;

d.

penyelenggaraan pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

bidang

kepegawaian;

e f

penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang kepegawaian; penyeleng$araan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah; dan

g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Subbagian

Kepegawaian. Pasat 66

tsagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi geflaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan pelayanan sandi dan telekomunikasi.

Pasal 67 tsagian Umum dalam melaksanakan tugas mernpunyaifungsi:

a"

penyusunan rencana kerja Bagian Urnum;

b

perumusan kebijakan bidang tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan pelayanan sand i dan telekomunikasi;

penyelenggaraan pengoordinasian peraksanaan

tugas perangkat

daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang tata usaha; d.

penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan

tugas perangkat

daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang keuangan; A

penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang rumah tangga;

penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pelayanan sandi dan telekomunikasi; E.

penyelenggaraan ketatausahaan, fasilitasi kegiatan pemerintah daerah di Jakarta,

pengelolaan administrasi keuangan, dan pengelolaan rumah tangga Sekretariat Daerah, Bupati, dan Wakil Bupati, serta penyelenggaraan pelayanan sandi dan telekomunikasi; dan

h. evaluasi dan penyusunan

laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Umum. Pasal 68

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijaxan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan keb'rjakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang

Ha usaha. *

Pasal 69 Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:

a. b. e.

penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; penyiapan perumusan kebijakan ketatausahaan;

penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang tata usatra;

d.

penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang tata usaha;

e.

f.

penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang tata usaha; penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat Daerah, Bupati, dan Wakil Bupati;

g.

penyelenggaraan fasilitasi kegiatan pemerintah daerah di Jakarta; dan hi. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

Pasal 70

subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan fugas perangkat daerah, pemantauan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengelolaan keuangan. Pasal 71 subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;

b.

c'

penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan; penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat

daerah bidang

pengelolaan keuangan;

d.

penyelenggaraan pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

bidang

pengelolaan keuang.an;

e'

penyelenggaraan pembinaan aclministrasi

dan aparatur bidang

pengelolaan

keuangan;

f.

penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah, Bupati, dan Wakil Bupati; dan

g' evaluasi dan penyusunan

laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian

Keuangan.

PasalT2

subbagian Rrlmah rangga mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparafur bidang pengelolaan rumah tangga. Pasal 73

suhbagian Rumah rangga datam meraksanakan tugas mempunyaifungsi: a. penyusunan rencana kerja Subbagian Rumah Tangga;

h"

penyiapan perumusan kebijakan teknis pengerolaan rumah tangga;

c'

penyebnggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pengel"daan rumah tangga

;

peny€{engEalzlan pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

bidang

pengelolaan rumah tangga: o

eerTye'ilenggaraan pernbinaan adnninist.asi rurnah tarqga.

dan aparatur bidang

pengelolaan

penyelenggaraan pe'lgelolaan

ruina; :e^gga sekretariat Daerah, Bupati,

Wakil Bupati; dan

g. evaluasi dan penyusunan

laporan pela<sanaan rencana kerja Subbagian Rumah

Tangga.

Pasal 74

Subbagian Sandi

dan Telekomunikasi mempunyai tugas

menyelenggarakan

penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat

daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan,

dan

pembinaan

administrasi dan aparatur bidang pelayanan sandi dan telekomunikasi.

Pasal 75 Subbagian Sandi dan Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:

a

penyusunan rencana kerja Subbagian Sandi dan Telekomunikasi;

b.

penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan sandi dan telekomunikasi;

c. penyelenggaraan pengoordinasian

pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pelayanan sandi dan telekomunikasi;

C. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sandi dan telekomunikasi;

e

oenyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pelayanan sandi can telekomunikasi; :enyelenggaraan pelayanan sandi dan telekomunikasi; dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Sandi :a^ Telekomunikasi. Pasal 7$

!a: a. f-ribungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan

.:: 3iar oengccrdinasian 3'*?

-?s

pelaksanaan tugas porangkat daerah, pemantauan dan

pe a<sanaan kebijakan,

dan pemhinaan administrasi dan aparatur bidang

::i, -Te^:asi. infomasi, publikasi, dan protokol. Pasal 77

i.a:

e- ; - !, rta^

ltlasyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

i :,e.r'--i-pai'r "encana keqa Bagian Hubungan lr4asyarakat; : :€ *r-- sa- kebiiakan texnis bidarg ::t --entasi, informasi, publikasi, dan ni,-f

-{

b

r::3as perangkat

.z^ :e-b;naan

daerah,

administrasi

d.

penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan

tugas perangkat

daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang publikasi; e.

penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan

tugas perangkat

daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang protokol;

penyelenggaraan publikasi dan keprotokolan pemerintah daerah; dan g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Hubungan f.

Masyarakat. Pasal 78

Subbagian Dokumentasi

dan lnformasi mempunyai tugas menyelenggarakan

penyiaparr perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat

daerah, pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan

pembinaan

administrasi dan aparatur bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah. Pasal 79

Subbagian Dokumentasi dan lnformasi dalam melaksanakan tugas mempunyai tungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Dokumentasidan lnformasi; b. penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah;

c.

penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah;

d.

penyelenggaraan pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah;

e.

penyelenggaraan pembinaan administrasi

dan aparatur bidang

pengelolaan

dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah; dan

f.

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Dokumentasi dan lnformasi. Pasal B0

Subbagian Publikasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah. I I

t t I

I

Fasal

81

Subbagiar, Publikasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Publikasi; b. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan publikasi

pemerintahan

daerah;

penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah; d.

penyelenggaraan pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

bidang

penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah;

e.

penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah;

f.

penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah; dan

g, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Subbagian

Publikasi.

Pasal 82

Subbagian Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan

evaluasi pblaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparalur bidang penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah. Pasal 83 Subbagian Protokol dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Protokol; b. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan

keprotokolan pemerintahan

daerah;

c"

penyetenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang penyelenggaraan keprotokolan pemerinta han daerah

d.

penyelenggaraan pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

penyeleng g araan keprotokolan pemerintaha n daerah

e.

;

bidang

;

penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah;

f

penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah; dan

g.

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Protokol'

@bn Xeenpa Kelompok

J*atan

Fungsional

Pasal 84 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas . Sekretariat Daerah

p)

sesuaidengan keahlian.

Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV TATA KERJA Pasal 85 (1) Sekretariat Daerah

dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip

koodinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik

di lingkungan

masing-masing maupun antar satuan organisasi. Pasal 86 (1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan ditetapkan Bupati.

tugas berdasarkan kebijakan yang

'

(2) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati. Pasal 87

(1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan

tugas

berdasarkan

kebUakan yang ditetapkan Sekretaris Daerah.

(2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan

pebksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah secara berkala melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 88 (1) Setiap Asisten Sekretaris Daerah rnengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap safuan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

dalan alengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Sekretaris Daerah, dan wajib

(2) Setiap Asisten Sekretaris Daerah

menyampaikan laporan secara berkala. Pasal 89

(1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2)

Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan

tugas

bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 90 {1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnYa. 12)

Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing. Pasal 91

r"tri

Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab.kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunYa.

2r Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala sa,tuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan p,etu

njuk kepada bawahan.

,3r Setiap laporan

yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan

disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan keqa. BAB V KEPEGAWAIA,N

pacai ?l S

re:j-^.--'-' :r- iabatan di lingkungan Sekretariat je-ja" :a-e'.-':'- -:--'- : .' :--:-Jangan yang berlaku' -j af;r seslai

:s -^a'" vssscaly3ian ;eq,,a^j

- - ---L a

-4=

l

tsAB \'"I

KETENTUAI{ PEI.,iUTUP Pasal 93 Pada saat Perafuran Bupati

ini mulai berlaku Keputusan Bupati Sleman Nomor

23/l(ep.KDHlN2OA3 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Padatanggal 1o ol tohor:2o0! WAKIL BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO Diundangkan di

Sleman.

a

Pada tanggal

SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN SLEMAN,

-l

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAI-IUN 2OO9 NOMOR

SERI

c -(!o cDL (I'o

c-_ (EO

';

(I!

H'=

€E fo_

-O -n ]A

a*

c/)

z

c(g O'A (s(E

(u

_(5

qt O)r)

a.!

(s'= o; i< <-

o l) ^(tr J(6 AF (s

'6;.$

(uF

4-c €(D

a\ t

aY

=P

3g

(f) ccD (I'C

Cc .(E$ oD o) (oC r)O -o:f :JO

L-

-fit

tt _(I'CY (o'F _(I' oDro fir.- F (s j = 6|d/-9 (t) F L

*E3

6rc

iiin '6 J

a -(It 6.(,

0 0

t(

X'

c(o

c cG 6(u =(D

-(u (s!

(ta (gI -o(!

3+: oE

ro

,X o)

€in

:JO (/)a)

uL

O

(/)g

(D

!

:l

C (o* c(s(g (u >i< 'cr,g

o F g

S QY(, !_o

J-(tr

(

F

..r)F^S

9c o(s oc

o (s

oe Utr (t'o (DF

c(,$ .s ge

.qL= (l)$ o)

a

u)

d,E ? b oo-

.?o- Eo) vJ

a

L

o

L

96 6o-

L

@

Iz

(fl

(E

o L

rC

qs

6o +-rJ

-:< o)

coc :o(o

o3 (s (It

-o oD -o lo-o) aa Y

c(u (t'ic

c(s

or-o l! (I'('J(U

!o>'

€CD 3

OE o

P'-6 b '=L

c-r

-$

-C .69 .sfr=

c ..8 (u(U'6h

6 9i5

-O6JO o tD.o :Jctr

3E€ :J()c

o_

(')o (Ucco)

,fF

(UxC6,

c00- b o-

a.-

a

.r,co

c

.$

c

CDC

3e at

.9o o)c

a

(t=u)

-a hs'=C E

ci

m.-

(oo)

roV

-O^O

t)x

z z-\

C

cE oO

mt

c

9th

-o)-

:oa

(UG

€E

c)

o

a

l z

(.0

u m

C

fit

oo$ $c -rO -:<

o

o E

o o

Y

6 s pr (o

6g (t Jc

cr: 6,iDc n(oc(U

cnI

;8FE

(U:l

C')

H',9 r) b* f f-YJ-

CD8

E

-(I': (')I

q-

fiF Aco

fn

_c fit

od (oc Ors AC 'c'c (I'c) a)b -(D

6oAa -c

c

o

-c

E€g o)'r o)

OO

,q LUE

q)

F

._c -O(U ;6c

cT) roch

P'E +: 3 X c'- o) 6'.0)o reC

Ef; $fi E tr*O

aP

t'

d2p fl

o-

cftt (oa O) .(o F bN C (')r

PiiE o Xc(6(', E U3,3

dE'oE (D(D o-J

.0s

.9 in a

c(g -c C(o (sN= 0)(s oF o) c0E o o-

c.c ofo

._c -o(tl q

ct,; i: XE:d ;;o(o

.:

6!

A

5: Ec) ,i3

gg ?i\ n E

ot:c -od)! :l <:r) !/

urSb o*o

o o

zt :)

(/)

:<

Y

a

&

C(s

-(s'6

-c

-c G'

tU

g(;h €tu aE

o-

U H

$ f $.= 'tr,

J

(L

E. uJ

ul

B-!

n E gF F F,E _o lly (6 o

;5=#s o-