C. Pencapaian Kinerja Misi, Agenda Prioritas, dan Reformasi Birokrasi

IV. C.

Pencapaian Kinerja Reformasi Birokrasi

Misi,

Agenda

Prioritas,

dan

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 telah mengamanatkan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terbagi pada penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan merefleksikan Pencapaian Kinerja Misi Pembangunan, 7 Agenda Prioritas, serta Reformasi Birokrasi Kota Bandung Tahun 2012.

1.

Pencapaian Kinerja Misi

a.

Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing

Pada Tahun 2012, pelaksanaan Misi 1 yaitu “Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing” mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp358.829.768.129,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp302.555.469.461,00 atau mencapai 84,32%. Alokasi anggaran pada Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 7,40% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp385.374.812.482,00. Capaian kinerja Misi “Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya“ secara terperinci diuraikan pada tabel berikut: Tabel IV.10 Capaian Kinerja Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing No 1.1

Tujuan Memantapkan Kesehatan Warga Kota Bandung (Bandung Sehat)

Indikator Indeks Kesehatan;

Realisasi Capaian 2012 81,35

Usia Harapan Hidup;

73,81 tahun

Angka Kematian Bayi;

29,33

Jumlah Kematian Ibu Melahirkan;

24 orang/tahun

Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan

100 % (3 rumah sakit dan 73 puskesmas)

Pemaparan Zoonosis

1 kasus yaitu penyakit flu burung (AI)

Pertumbuhan Penduduk;

1.26 % (2.455.517 jiwa )

Angka Fertilitas Total;

1,92

IV-209

Keterangan

No

1.2

1.3

Tujuan

Memantapkan Kecerdasan Warga Kota Bandung (Bandung Cerdas)

Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia (Bandung Agamis)

Indikator

Realisasi Capaian 2012

Rata-Rata Jumlah Jiwa dalam Keluarga

3,75 orang

Indeks Pendidikan;

90,25

Rata-Rata Lama Sekolah

10,74 tahun

Angka Melek Huruf

99,58%

Tingkat Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

80%

Tingkat Sertifikasi Tenaga Pendidik

80%

Tingkat Pelanggaran Terhadap Norma-Norma Agama;

N/A

Tingkat Penyelenggaraan Perda yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Pembangunan Sarana Ibadah di Tempat Umum;

N/A

Tingkat Perbaikan Kualitas Sarana dan Prasarana Ibadah di Tempat Umum dan Kantor Pemerintah;

N/A

N/A Tingkat Sosialisasi dan Pembinaan Pengamalan Keagamaan Serta Kualitas Lingkungan Peribadatan

1.4

Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Kehidupan Berkeluarga, Bermasyarakat dan Bernegara

Tingkat Sikap Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Meningkatnya sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama

Indeks Pemberdayaan Gender (IBG)

1. Perempuan sebagai Tenaga Kerja = 66%; 2. Perempuan dalam Angkatan Kerja = 38%; 3. Pekerja Perempuan Non Pertanian = 38%

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

1. Angka Harapan Hidup Laki-Laki = 73.86%; 2. Angka Harapan Hidup Perempuan = 73.86%; 3. Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki = 11.67%; 4. Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan = 11.67% 5. Angka Melek Laki-Laki

IV-210

Keterangan

No

Tujuan

Indikator

Realisasi Capaian 2012 99.82%; 6. Angka Melek Huruf Perempuan = 99.82%; 7. Tingkat Ketersediaan Kebijakan Perlindungan Ibu dan Anak = N/A; 8. Peningkatan dan Pendidikan Pelatihan Manajemen bagi Usaha Perempuan = 80%; 9. Cakupan Kelurahan Layak Anak = 60 Kelurahan; 10. Meningkatnya Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan PUG dan Anak = 26 GFP.

Keterangan

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah); BPS Kota Bandung 2012

b.

Misi 2: Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik, serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota

Pada Tahun 2012 Misi pembangunan ”Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota” memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp30.156.250.380,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp28.214.766.922,00 atau mencapai 93,56%. Alokasi anggaran ini mengalami peningkatan sebesar 2,27% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp29.472.592.956,00. Capaian kinerja Misi “Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota” lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.11 Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota No

Tujuan

2.1

Memantapkan Kemakmuran Warga Kota Bandung (Bandung Makmur)

2.2 Mewujudkan Kerjasama Dengan Daerah Lain

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi;

Realisasi Capaian 2012* 9,40%

Indeks Daya Beli;

66,35

PDRB Per Kapita ADHK (Konstan);

Rp15,35 trilyun

Tingkat Pemerataan

N/A

IV-211

Keterangan

No

Tujuan

Realisasi Capaian 2012*

Indikator

Keterangan

Pendapatan (Versi Bank Dunia); Perkembangan Jumlah Sentra Binaan Perdagangan dan Industri;

13 sentra

Nilai Ekspor;

US$669.215.754,74

Tingkat Kemiskinan;

9,09 %

Persentase Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dapat Bantuan Pangan;

100%

Tingkat Subsidi Pangan Miskin untuk Rumah Tangga Miskin (Hibah untuk Harga Raskin);

37,5% per kg

4,02% Tingkat Inflasi; N/A Tingkat Perwujudan Kota Bandung sebagai Pusat Kegiatan Pemasaran Ekonomi di Priangan Timur

2.3

Mewujudkan Pariwisata yang Berdaya Saing

Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp)

Rp3.362.168.672.173

-

Tingkat Pengangguran Terbuka

9,17%

-

Jumlah Wisatawan Menginap

3.513.705 jiwa (Wisman = 158.848 jiwa; Wisnus = 3.354.857 jiwa)

Jumlah tamu Menginap Berdasarkan Perhitungan Occupancy Hotel

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah); BPS Kota Bandung 2012

c.

Misi 3: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, dan Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat

Pada Tahun 2012 Misi pembangunan “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat” memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp42.713.252.178,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp36.017.196.059,00 atau mencapai 84,32%. Anggaran misi ketiga ini pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 36,68% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 sebesar Rp27.046.201.640,00.

IV-212

Capaian kinerja Misi “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat” secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV.12 Capaian Kinerja Misi Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat No

Tujuan

Indikator

3.1

Meningkatkan Sinergitas Kelestarian Budaya Lokal Antar Pemerintah, Pelaku Budaya dan Masyarakat (Bandung Kota Seni Budaya)

Tingkat Perwujudan Pusat-Pusat Kebudayaan Sebagai Sarana Pelestarian Pembangunan Budaya;

Meningkatkan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandung (Bandung Berprestasi)

Jumlah Penghargaan (Prestasi/Juara) di Bidang Olahraga Tingkat Internasional, Nasional dan Regional

3.2

Realisasi Capaian 2012* -

Tingkat Perwujudan Sinergitas Pelestarian Budaya Lokal Antara Pemerintah, Pelaku Budaya dan Masyarakat

Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Prestasi Pemuda

Keterangan dari target kumulatif tahun 2012 sebanyak 300 -350 lokasi bangunan cagar budaya tidak dapat terealisasi sesuai target (masih tetap 99 lokasi bangunan cagar budaya yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Bangunan Cagar Budaya)

Tingkat Nasional: (Terlampir) Tingkat Propinsi: (Terlampir) - Porda : 107 emas, 96 perak, dan 94 perunggu - Popda : 57 emas, 18 perak, dan 25 perunggu Meningkatnya jumlah kegiatan dan prestasi kepemudaan

-

-

3.3

Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Bandung Makmur)

Tingkat Kemiskinan

9,09%

-

3.4

Meningkatkan Kepekaan dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan Sosial

Tingkat Kepedulian Masyarakat Terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial);

Terlaksananya rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap PMKS

-

Tingkat Partisipasi dalam Penanggulangan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

Terwujudnya partisipasi dalam penanggulangan PMKS

IV-213

No

Tujuan

3.5

Meningkatkan Mutu Kerjasama Diantara Semua Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Kota Bandung

Realisasi Capaian 2012*

Indikator Tingkat Pelibatan Masyarakat Secara Aktif dalam Setiap Tahapan Proses Pembangunan

Askses informasi pembangunan melalui media cetak atau elektronik

Keterangan -

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah)

d.

Misi 4: Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan

Pada Tahun 2012 Misi pembangunan ”Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan” memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp569.656.684.626,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp402.403.867.760,00 atau mencapai 70,64%. Anggaran misi keempat ini pada Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 27,53% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp412.833.694.467,00. Capaian kinerja Misi “Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan” secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.13 Capaian Kinerja Misi Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan No

Tujuan

4.1

Mewujudkan Kualitas Udara, Air dan Tanah yang Memenuhi Baku Mutu Lingkungan

Indikator Lokasi Sampel yang Memenuhi Baku Mutu Kualitas Udara;

Realisasi Capaian 2012 N/A

Tingkat Pemenuhan Baku Mutu untuk Parameter BOD dan COD di Sungai dan Anak Sungai yang Ada di Kota Bandung;

N/A

Lokasi Sampel Tanah di Sekitar TPS

N/A

4.2

Menjamin Tersedianya Kuantitas dan Kualitas Air (Air Permukaan, Air Tanah Dangkal dan Dalam)

Tingkat Ketersediaan Sumber Air Baku yang Cukup

Kapasitas terpasang : 3.215 l/det Kapasitas produksi : 2.250 l/det

4.3

Mewujudkan Pengelolaan Limbah Padat yang Efektif dan Bernilai Ekonomi

Tingkat Pengelolaan Sampah Perkotaan, Melalui: 3R, Landfill, Pemanfaatan Teknologi

Pengelolaan persampahan melalui 3R dan sarana

IV-214

Keterangan

Air baku yang digunakan PDAM

No

Tujuan

Indikator yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomis

4.4

Menyediakan Ruang Kota yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan

Realisasi Capaian 2012 persampahan yang terintegrasi di 617 RW

Tingkat Pengembangan Pusat Primer Gedebage

87,40%

Tingkat Pengendalian Pemanfataan Ruang dan Penggunaan Bangunan

75%

Keterangan

4.5

Memantapkan Pembangunan Kota Bandung yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Bandung Hijau)

Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat yang Efektif Menunjang Fungsi Hidroorologi

12,12% dari luas wilayah Kota Bandung (16.729 Ha)

4.6

Menyediakan Sistem Transportasi yang Aman, Efisien, Nyaman, Terjangkau dan Ramah Lingkungan

Tingkat Ketersediaan Jaringan Jalan

Panjang jalan yang ditingkatkan 74.512,62 m dan jalan yang dipelihara 129.582,60 m2

Tingkat Terbangunnya Rencana Prasarana SAUM Sesuai Dengan Rencana Induk Transportasi Umum Kota

Total koridor yang telah beroperasi sebanyak 2 koridor.

Tingkat Teratasinya Aspek-Aspek Penyebab Kemacetan

Terwujudnya kecapatan rata-rata tempuh kendaraan 23 km/jam

Persentase Penduduk Dilayani Air Bersih

72,43%

Adanya Penambahan Pelanggan Sekitar 6.000 Sl

Cakupan Sistem Penanganan Air Limbah yang Terpadu dengan IPAL yang Terdesentralisasi

61,9%

IPAL Bojongsoang Melayani 400.000 jiwa penduduk

Tingkat Penataan Sistem Drainase Kota yang Baik dari Hulu Sampai Hilir

N/A

Tingkat Penanganan Bencana di Kota Bandung

Meningkatnya fungsi organisasi yang menangani kebencanaan

4.7

4.8

Mewujudkan Sarana dan Prasarana Lingkungan yang Memenuhi Standar Teknis/SPM

Mewujudkan Mitigasi Bencana yang Handal

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah)

IV-215

e.

Misi 5: Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan

Pada Tahun 2012 Misi pembangunan ”Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan” memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp376.155.478.655,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp324.709.468.205,00 atau mencapai 86,32%. Anggaran misi kelima ini pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 22,12% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp292.934.397.302,00. Capaian kinerja Misi “Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan” dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.14 Capaian Kinerja Misi Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan Dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan No

Tujuan

Indikator

5.1

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pemantapan Reformasi Birokrasi (Reformasi Birokrasi)

Tingkat Perwujudan Perencanaan Sesuai dengan Aspirasi Masyarakat, Bersifat Antisipatif, Aplikatif, Akuntabel Berdasarkan Basis Data yang Akurat;

Realisasi Capaian 2012 100%

100% Tingkat Akomodasi Program RKPD Kedalam APBD

Keterangan Tingkat perwujudan perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat bersifat antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat diukur dari tingkat akomodasi usulan Musrenbang Kota dan Reses DPRD dalam RKPD. Dari target tingkat akomodasi usulan Musrenbang sebesar ≥30%, dapat terealisasi sebesar 34.42% Terwujudnya konsistensi dalam akomodasi dan pelaksanaan program RPJMD ke dalam RKPD rumusan operasional: (jumlah program RKPD : jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan) x 100%.

Kesesuaian Produk Hukum Daerah dengan Kondisi dan Potensi Daerah;

Pemahaman masyarakat dan aparat terhadap produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Tingkat Pelanggaran

Penegakan hukum

IV-216

-

No

Tujuan

Indikator Masyarakat dan Aparatur Terhadap Hukum dan Ham Sehingga Dapat Mendukung Ketertiban dan Keamanan, serta Rendahnya Praktek KKN di Lingkungan Birokrasi

Realisasi Capaian 2012 dan HAM sesuai dengan perundangundangan yang berlaku

Tingkat Pelayanan Publik yang Prima;

28 SKPD/Unit Kerja

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien

Tingkat Perwujudan SDM Aparatur yang Kompeten dan

Meningkatnya SDM aparatur yang profesional

Profesional dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan Perundangan yang Berlaku Dilandasi oleh Kecerdasan Emosional dan Spiritual

dalam pelayanan publik

Tingkat Perwujudan Good Government dan Clean Governance;

Terlaksananya Agenda Reformasi Birokrasi 100%

Tingkat Koneksitas Data Kependudukan di Kelurahan, Kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 90% Tingkat Kinerja Pelayanan Perizinan Satu Pintu Tingkat Pelanggaran Teknis dan Administratif Aparatur

Menurunnya pelanggaran teknis dan administrasi aparatur

Tingkat Perwujudan Masyarakat yang Demokratis

Meningkatnya pemahaman tentang politik

IV-217

Keterangan

-

No

Tujuan

Indikator Tingkat Perwujudan Stabilitas Keamanan Daerah

Realisasi Capaian 2012 Terjaganya ketertiban dan keamanan daerah

Keterangan

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah)

f.

Misi 6: Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Pada Tahun 2012 Misi pembangunan ”Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa” memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp14.585.186.290,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp12.014.481.289,00 atau mencapai 82,37%. Anggaran misi keenam ini pada Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 13,82% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp12.569.747.488,00. Capaian kinerja Misi “Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa” dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.15 Capaian Kinerja Misi Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa No 6.1

Tujuan Mewujudkan Anggaran Pemerintahan yang Optimal

Indikator Rata-Rata Peningkatan Pajak Daerah; Penetapan APBD dan Perubahannya Tepat Waktu; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu dan Sesuai SAP

6.2

Mewujudkan Peran Serta Aktif Masyarakat dan Swasta dalam Pembiayaan

Realisasi Capaian 2012* 33,15% Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu dan Sesuai SAP

Tingkat Integrasi dan Sinergitas Pemanfaatan dan Alokasi APBN, APBD Provinsi, dengan APBD Kota Bandung

N/A

Tingkat Penggunaan Instrumen Pembiayaan Pembangunan NonKonvensional, dari Obligasi Daerah dan CSR, Menjadi Sumber Pembiayaan yang Signifikan

N/A

Tingkat Pelembagaan Sistem Insentif Fiskal/Keuangan (Pengurangan Pajak dan Retribusi Daerah, dll);

N/A

IV-218

Keterangan

No

Tujuan

Indikator

Realisasi Capaian 2012*

Keterangan

Pembangunan Kota Tingkat Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Swasta untuk Layanan Jasa dan Penyediaan Barang Publik Terhadap PAD; Tingkat Penggunaan Instrumen Pembiayaan Pembangunan NonKonvensional Berbasis Masyarakat Sebagai Sumber Pembiayaan Signifikan; Tingkat Perwujudan Insentif Fiskal Ke Masyarakat; Proyek Pembangunan Non Konvensional Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Swasta Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah)

2.

Capaian Kinerja 7 Agenda Prioritas dan Reformasi Birokrasi

Agenda Prioritas Kota Bandung merupakan akselerator untuk memantapkan perwujudan Visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat). Adapun 7 Agenda Prioritas Kota Bandung terdiri atas: 1) Agenda Prioritas di Bidang Pendidikan, yaitu Bandung Cerdas; 2) Agenda Prioritas di Bidang Kesehatan, yaitu Bandung Sehat; 3) Agenda Prioritas di Bidang Kemakmuran, yaitu Bandung Makmur; 4) Agenda Prioritas di Bidang Lingkungan Hidup, yaitu Bandung Hijau dan Harmonis; 5) Agenda Prioritas di Bidang Seni Budaya, yaitu Bandung Mantap Seni Budaya; 6) Agenda Prioritas di Bidang Olahraga, yaitu Bandung Berprestasi, dan 7) Agenda Prioritas di Bidang Agama, yaitu Bandung Agamis. Dalam pencapaian kinerja terhadap 7 Agenda Prioritas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a.

Agenda Prioritas Memantapkan Kecerdasan Warga Kota Bandung (Bandung Cerdas)

Capaian kinerja kebijakan Agenda Prioritas “Bandung Cerdas” yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing”, dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut. Tabel IV.16 Capaian Kinerja Kebijakan Agenda Prioritas Bandung Cerdas Tahun 2012

Agenda Prioritas

Indikator

Eksisting (Tahun 2008)

Realisasi Capaian (Tahun 2012)

IV-219

Keterangan

Agenda Prioritas BANDUNG CERDAS

Indeks Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Tingkat Penerapan SPM di Lembaga Pendidikan

89,70

Realisasi Capaian (Tahun 2012) 90,25

10,52 tahun 99,50%

10,74 tahun 99,58%

N/A

80%

Tingkat Sertifikasi Tenaga Pendidik

20%

80%

Indikator

Eksisting (Tahun 2008)

Keterangan

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh penyediaan bantuan beasiswa untuk guru yang melanjutkan kualifikasi pendidikannya Pencapaian target tersebut ditunjang oleh jumlah kuota program sertifikasi dari pemerintah pusat yang cukup memadai untuk Kota Bandung

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah)

Pencapaian Indeks Pendidikan dipengaruhi oleh capaian Angka Melek Huruf (AMH) dan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Pada Tahun 2011, Indeks Pendidikan Kota Bandung adalah sebesar 90,14 poin dan pada Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 90,25 poin. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 0,11 poin atau meningkat sebesar 0,12%. Kepedulian masyarakat yang tinggi akan pentingnya pendidikan serta dukungan proporsi anggaran pendidikan yang besar merupakan faktor pendorong meningkatnya laju Indeks Pendidikan di Kota Bandung. Rata - Rata Lama Sekolah diperoleh dari angka jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menempuh lama pendidikan, baik yang telah tamat sekolah (formal dan non formal), maupun yang masih bersekolah pada pendidikan formal. Pada Tahun 2011, Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 10,70 tahun dan mengalami peningkatan menjadi 10,74 tahun pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah mengalami kenaikan sebesar 0,04 tahun atau meningkat sebesar 0,37%. Untuk meningkatkan pencapaian RLS dilakukan upaya penguatan program/kegiatan pendidikan menengah dan peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal (PNFI), serta sosialisasi dan fasilitasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Indikator Angka Melek Huruf diperoleh dari angka jumlah penduduk yang bisa membaca, menulis, dan berhitung huruf latin dan/atau huruf lainnya. Angka Melek Huruf pada Tahun

IV-220

2011 sebesar 99,55% dan meningkat menjadi 99,58% pada Tahun 2012. Peningkatan AMH sebesar 0,03% didorong oleh adanya penguatan pada kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal melalui Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Non Formal dan Informal (UPT PNFI), sosialisasi oleh penilik pendidikan non formal, serta pemberian BAWAKU Sekolah yang berkesinambungan bagi warga belajar pendidikan non formal. Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dari tahun ke tahun cenderung konstan, hal ini disebabkan karena capaian kinerja sudah mendekati 100%. Walaupun demikian, pada saat ini masih ada masyarakat Kota Bandung yang buta huruf (0,42%). Hal ini sebagai akibat adanya penduduk lanjut usia yang masih belum bisa membaca dan menulis, namun tidak dapat ditingkatkan lagi karena faktor usia. Selain indikator utama pencapaian kinerja Agenda Prioritas Bandung Cerdas, berikut ini ditampilkan pula data-data penunjang yang menunjukkan perkembangan pelaksanaan Agenda Prioritas Bandung Cerdas tahun 2006-2012. Angka Putus Sekolah SD/MI pada Tahun 2011 dan Tahun 2012 relatif konstan sebesar 0,001%, hal ini didorong oleh adanya program bantuan dan fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada siswa SD/MI, sehingga diharapkan tidak ada siswa SD/MI yang putus sekolah, kecuali siswa tersebut sudah tidak berminat untuk melanjutkan sekolah. Adapun Angka Putus Sekolah SMP/MTs pada Tahun 2011 sebesar 0,06% dan pada Tahun 2012 menjadi 0,02%, hal ini berarti bahwa Angka Putus Sekolah SD/MI mengalami penurunan sebesar 0,04%. Sementara Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK pada Tahun 2011 sebesar 0,02% dan menurun pada Tahun 2012 sebesar 0,10%, pencapaian target Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK tahun 2012 antara lain ditunjang oleh adanya program BAWAKU Sekolah, serta Bantuan Siswa Miskin dari APBN dan APBD Provinsi.

Grafik IV.34 Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Tahun Periode 2006-2012

IV-221

Anggaran Beasiswa Bawaku Sekolah pada Tahun 2011 sebesar Rp17.000.000.000,00 dan pada tahun 2012 menjadi Rp26.000.000.000,00. Hal ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp9.000.000.000,00 atau meningkat sebesar 52,94%. Sasaran penerima Bawaku Sekolah tahun 2012 diperuntukan bagi 13.231 siswa SMK, 5.649 siswa SMA, 1.100 warga belajar paket A/B/C. (2) Sekolah Gratis sebesar Rp. 80.014.438.971,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 76.080.096.566 atau sebesar 95,08% yang diperuntukan bagi 827 SD/MI, 230 SMP/MTs, dan 51 SMA/MA/SMK. Secara bertahap dan berkesinambungan, jumlah tersebut telah berhasil mengatasi siswa rawan putus sekolah sebagaimana yang terjaring pada Kartu Kendali Sekolah Anak (KKSA) pada Tahun 2004 sebanyak 67.250 siswa. Program Bawaku Sekolah dan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis membawa dampak positif terhadap perkembangan pendidikan di Kota Bandung, sebagaimana terlihat pada indikator : menurunnya angka putus sekolah serta tercapainya target Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap tingkatan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK). Grafik IV.35 Perkembangan Anggaran Bawaku (Bantuan Walikota Khusus) Sekolah Tahun 2006-2012

Sasaran penerima Bawaku Sekolah Tahun 2012 diperuntukan terhadap 19.980 siswa dengan rincian 13.231 siswa SMK, 5.649 siswa SMA, dan 1.100 warga belajar paket A/B/C.

IV-222

Grafik IV.36 Perkembangan Penerima Bawaku (Bantuan Walikota Khusus) Sekolah Tahun 2006-2012

Pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008, jumlah penerima Beasiswa Bawaku Sekolah mengalami peningkatan, sedangkan pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 mengalami penurunan. Penurunan jumlah penerima Bawaku Sekolah Tahun 2011 dibandingkan dengan Tahun 2010 diakibatkan oleh adanya bantuan siswa miskin dari APBN sebesar Rp1.907.880.000,00 untuk 2.446 siswa dan dari APBD Provinsi sebesar Rp384.540.000,00 untuk 493 siswa. Perkembangan sekolah gratis SMP/MTsdan SMA/ SMK/ MA pada Tahun 2011 dan 2012 tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 230 sekolah SMP/MTs dan 51 sekolah SMA/SMK/MA. Adapun untuk SD/MI mengalami penurunan dari 857 sekolah pada Tahun 2011 menjadi 827 sekolah pada pada Tahun 2012, hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan merger dan regrouping SD Negeri.Meskipun demikian, nomenklatur SD Negeri hasil merger masih dalam proses perumusan. Pada tahun 2012 anggaran untuk Sekolah Gratis sebesar Rp80.014.438.971,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp76.080.096.566,00 atau sebesar 95,08%.

b.

Agenda Memantapkan Kesehatan Warga Kota Bandung (Bandung Sehat)

Kinerja kebijakan Agenda Bandung Sehat yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing”, dapat dilihat dari tabel dan grafik capaian kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan berikut : Tabel IV.17 Capaian Kinerja Kebijakan Agenda Prioritas Bandung Sehat Tahun 2012 Agenda Prioritas BANDUNG SEHAT

Indikator Indeks Kesehatan

Eksisting (Tahun 2008) 80,97

IV-223

Realisasi Capaian (Tahun 2012) 81,35

Keterangan

Agenda Prioritas

Indikator Usia Harapan Hidup Angka Kematian Bayi Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan Pemaparan Zoonosis

Pertumbuhan Penduduk

Angka Fertilitas Total Rata-Rata Jumlah Jiwa dalam Keluarga (Orang)

Eksisting (Tahun 2008)

Realisasi Capaian (Tahun 2012)

73.39 34/1000 kelahiran hidup 20 orang/tahun

73.81 29,33

60%

100% (73 puskesmas; 3 rumah sakit) 1 kasus yaitu penyakit flu burung (AI)

Terjadinya kasus positif flu burung di 2 kelurahan di Kota Bandung 1,90% (jumlah penduduk 2007: 2.329.928 jiwa jumlah penduduk 2008: 2.374.198 jiwa) 1.98 4.20

Keterangan

24 orang/tahun

1,26%

1.91 3.75

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah)

Perhitungan Angka Harapan Hidup akan menghasilkan Indeks Kesehatan. Pada Tahun 2011 sebesar 81,32 poin dan pada Tahun 2012 menjadi 81,35 poin. Hal ini menunjukkan penambahan sebesar 0,03 poin atau meningkat sebesar 0,04%. Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Grafik IV.37 Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2008-2012

IV-224

Angka Harapan Hidup pada Tahun 2011 sebesar 73,79 tahun dan pada Tahun 2012 menjadi 73,81 Tahun. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,02 tahun atau terjadi peningkatan sebesar 0,03%. Perencanaan yang strategis dalam bidang kesehatan berdampak terhadap keberhasilan 16 indikator SPM Bidang Kesehatan yang setiap tahunnya rata- rata mencapai target sehingga menunjang kenaikan Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan. Grafik IV.38 Perkembangan Anggaran Bawaku (Bantuan Walikota Khusus) Sehat Tahun 2007-2012

Selain indikator utama pencapaian kinerja Agenda Prioritas Bandung Sehat, berikut ini ditampilkan pula data-data penunjang yang menunjukkan kemajuan pelaksanaan Agenda Prioritas Bandung Sehat tahun 2007-2012. Anggaran Bawaku Sehat pada Tahun 2011 adalah sebesar Rp59,7 Miliar, sedangkan pada Tahun 2012 sebesar Rp84,7 Miliar. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan anggaran Bawaku Sehat pada Tahun 2012 sebesar 41,88% jika dibandingkan dengan Tahun 2011. Jumlah pasien yang dilayani program Bawaku Sehat pada tahun 2011 sebanyak 86.367 orang dan pada Tahun 2012 sebanyak 91.697 orang. Hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah pasien yang dilayani pada Tahun 2012 sebesar 6,17% jika dibandingkan dengan Tahun 2011.

IV-225

Grafik IV.39 Perkembangan Jumlah Pasien Yang Dilayani Program Bawaku Sehat Tahun 2007-2012

Bawaku Sehat Tahun 2012 merupakan Bantuan Walikota Khusus Bidang Kesehatan yang dianggarkan dari APBD Kota Bandung dalam bentuk Hibah ditambah Bantuan APBD Propinsi Jawa Barat yang berfungsi sebagai dana pendamping bagi program Jamkesmas APBN dengan tujuan untuk : 1. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. 2. Terselenggaranya pelayanan kesehatan maskin sesuai standar. Adapun sasaran penyaluran Dana Hibah Bawaku Sehat adalah Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kota Bandung yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu Kota Bandung yang tidak masuk dalam peserta Jamkesmas Dana hibah Bawaku Sehat yang disalurkan tersebut dimanfaatkan untuk : 1. Membayar penuh biaya perawatan sesuai pola tarif Jamkesmas di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi masyarakat miskin yang memiliki SKM dari awal perawatan atau 2 x 24 jam pada kasus gawat darurat; 2. Membayar cost sharing sampai dengan 70% dari pola tarif yang ada pada Jamkesmas biaya perawatan masyarakat tidak mampu di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan rujukan bagi yang memiliki SKTM dari awal perawatan atau 2 x 24 jam pada kasus gawat darurat; 3. Membayar cost sharing sampai dengan 20% dari pola tarif yang ada pada Jamkesmas biaya perawatan masyarakat di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan rujukan pasien umum dan di tengah-tengah perawatan atau pada akhir perawatan mengajukan SKM atau SKTM. Penggunaan dana bawaku sehat digunakan untuk membayar klaim rumah sakit Tahun 2011 dan Tahun 2012 sampai dengan bulan Nopember. Untuk Tahun 2012 masih ada sisa tagihan yangharus dibayarkan sekitar Rp.6 milyar untuk pelayanan bulan Desember. Kenaikan anggaran BAWAKU Sehat dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh kenaikan pemanfaatan BAWAKU Sehat oleh masyarakat miskin, akibat dari dampak peningkatan sosialisasi, kemudahan akses dan kasus penyakit yang ditangani sebagian besar pada kasus yang bersifat kronis sebagai berikut :

IV-226

Tabel IV.18 10 Besar Penyakit Rawat Inap Pasien Bawaku Sehat di Rumah Sakit Tahun 2012 No

Penyakit

Diagnosa (ICD X)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

End-Stage Renal disease Chemotherapy Session For Neoplasma Bronchopneumonia Unspecified Senile Incipient Cataract DHF Typhoid Fever Senile Nuclear Cataract Tuberculosis Of Lung Pneumonia Unspecified Delivery by Emergency Caesarean Section

N18.0 Z51.1 J18.0 H250 A91 A01.0 H251 A16.2 J18.9 O82.1

% 46.59% 13.20% 10.62% 7.59% 5.92% 4.55% 3.49% 3.34% 2.43% 2.28%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tabel IV-19 10 Besar Penyakit Rawat Jalan Pasien Bawaku Sehat di Rumah Sakit Tahun 2012 No

Penyakit

1

Follow Up Examination After Other Treatment For Other Condition Extracorporeal Dialysis Riwayat Gangguan Mental Dan Perilaku Lainnya Obsevation For Other Suspected Disease And Condition Attenstion To Surgical Dressings And Sutures Follow Up Examination After Other Treatment For Malignant Neoplasm Presence Of Intraocular Lens Other Specified Orthopaedic Follow Up Care Other Physical Therapy Special Screening Examination For Respiratoy Tuberculosis

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diagnosa (ICD X)

%

Z09.8

43.16%

Z49.1 Z86.5 Z03.8 Z48.0 Z08.8

23.05% 9.12% 8.97% 4.65% 3.26%

Z961 Z47.8 Z50.1 Z111

2.52% 2.13% 1.89% 1.26%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandung

Kegiatan Bawaku Sehat masih memiliki permasalahan antara lain: 1) Standar penetapan kriteria masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh BPS cukup sulit untuk diaplikasikan di masyarakat. 2) Kepatuhan aparat kewilayahan dalam mengeluarkan SKM dan SKTM sesuai kriteria belum optimal. 3) Banyak masyarakat yang diberikan SKM dan SKTM oleh kelurahan, tetapi yang bersangkutan identitas kependudukannya tidak jelas (tidak ada KTP dan KK) Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain: 1) Mengusulkan kepada Tim Koordinasi Penanggulanan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung untuk melakukan penyusunan standar kriteria masyarakat miskin Kota Bandung, sehingga mudah diaplikasikan di lapangan. 2) Pembentukan tim kendali dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan aparat kewilayahan

IV-227

Jumlah posyandu pada Tahun 2011 sebanyak 1.945 posyandu dan pada Tahun 2012 menjadi 1.959 posyandu, berarti terjadi penambahan 14 unit posyandu atau terdapat peningkatan sebesar 0,72%. Grafik IV.40 Perkembangan Jumlah Posyandu Tahun 2007-2012

Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah antara 75 – 100 balita. Apabila 1 unit posyandu sudah melebihi rasio ideal maka dilakukan pemekaran unit posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit posyandu. Penambahan jumlah posyandu merupakan hasil nyata dari kegiatan revitalisasi posyandu.

c.

Agenda Meningkatkan Kemakmuran Warga Kota Bandung (Bandung Makmur)

Kinerja kebijakan Agenda Bandung Makmur yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja Misi “Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota”, dapat dilihat dari tabel dan grafik capaian kinerja penyelenggaraan bidang kemakmuran berikut. Tabel IV.20 Capaian Kinerja Kebijakan Agenda Prioritas Bandung Makmur Tahun 2012 Agenda Prioritas BANDUNG MAKMUR

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Daya Beli PDRB Per Kapita ADHK (Konstan) (Rp)

Eksisting (Tahun 2008)

Realisasi Capaian (Tahun 2012)

8,29%

9,40

64,27

66,35

11,930,753

15.353.978 (dalam juta)

IV-228

Keterangan

Agenda Prioritas

Indikator Tingkat Pemerataan Pendapatan (Versi Bank Dunia)

Eksisting (Tahun 2008) N/A

Realisasi Capaian (Tahun 2012) N/A

Perkembangan 9 sentra binaan Jumlah Sentra Binaan Perdagangan dan Industri 2008: Nilai Ekspor US$696.365.237 2009: US$ 520.048.825 2010: US$ 625.326.254 2011: US$672.225.723

13 sentra binaan

Persentase Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dapat Bantuan Pangan Tingkat Subsidi Pangan Miskin untuk Rumah Tangga Miskin (Hibah untuk Harga Raskin) Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp)

100%

100%

N/A

37,5 % per kg

4,000,615,852,345

3.362.168.672.173

IV-229

US$669.215.754,74

Keterangan 40% dari kelompok penduduk berpendapatan terendah menguasai 15% dari total PDRB

Nilai ekspor dipengaruhi resesi ekonomi global pada tahun 2008-2009 sehingga mengalami penurunan signifikan pada tahun 2009. namun demikian, pemulihan ekonomi global mulai terlihat akhir tahun 2009. target nilai ekspor untuk tahun 2013 sendiri dihitung dari eksisting tahun 2010 yang sebesar US$ 625.326.254 dengan didorong oleh pemanfaatan peningkatan daya saing serta upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan ekspor sehingga nilai ekspor meningkat bertahap tumbuh 7% - 8,5% sesuai dengan RPJM Nasional 20102014 (Perpres 5/2010)

Target tahun 2013 = meningkat 20% dari nilai investasi eksisting tahun 2005 yang sebesar Rp3.658.612.953.405 (sumber: RPJP 2005-

Agenda Prioritas

Indikator

Eksisting (Tahun 2008)

Realisasi Capaian (Tahun 2012)

Keterangan 2025)

Tingkat Inflasi Tingkat Pengangguran Terbuka

4,02 % 9,17 %

Tingkat Kesempatan

10,23% 15,27% (jumlah penganggur 171.659 jiwa / angkatan kerja 1.124.411 jiwa) 84,73% (952.752 /

91,60 % (1.171.551 /

Rumusan operasiona: (jumlah bekerja /

Kerja

1.124.411)

1.278.935)

Tingkat Kemiskinan

15,97%

9,09 %

angkatan kerja) X 100% Rumusan operasional : (jml pddk miskin : jml penduduk) x 100%;  Kategori penduduk miskin : anggota keluarga Pra KS (kategori keluarga sangat miskin) dan KS 1 (kategori keluarga miskin);  Asumsi rata-rata jumlah anak dalam keluarga miskin berjumlah 3 orang (hasil survey BKKBN);  Target penurunan keluarga miskin = 1%  Target pertumbuhan penduduk = 1,60%

Proyeksi tahun 2013: jumlah penganggur 164.518 jiwa / angkatan kerja 1.212.470 jiwa

     

Eksisting tahun 2008: Pra KS = 11.009 KK KS 1 = 64.842 KK Pra KS + KS 1 = 75.851 KK Jumlah penduduk miskin = 379.255 jiwa Jumlah penduduk = 2.374.198 jiwa Tingkat kemiskinan = 15,97%

Target tahun 2013:  Pra KS + KS 1 = 72.116 KK  Jumlah penduduk miskin = 360.578 jiwa  Jumlah penduduk =

IV-230

Agenda Prioritas

Indikator

Eksisting (Tahun 2008)

Realisasi Capaian (Tahun 2012)

Keterangan 2.570.310 jiwa  Tingkat kemiskinan = <14,03%

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah)

Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2011 sebesar 8,73% dan pada Tahun 2012 menjadi 9,40% atau menunjukkan kenaikan sebesar 0,64%. PDRB per kapita (konstan) pada Tahun 2011 sebesar Rp14.267.583,00 menjadi Rp15.353.978,00 pada Tahun 2012 sebesar. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar menjadi 7,08%. Adapun PDRB per kapita (berlaku) pada Tahun 2011 sebesar Rp40.400.465,00 menjadi Rp45.069.872,00 pada Tahun 2012. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar menjadi 11,56%. Perkembangan Indeks Daya Beli pada tahun 2011 sebesar 65,90 poin dan pada tahun 2012 menjadi 66,35 poin, berarti terjadi penambahan sebesar 0,45 poin atau meningkat sebesar 0,68%. Selain indikator utama pencapaian kinerja Agenda Prioritas Bandung Makmur, berikut ini ditampilkan pula data-data penunjang yang menunjukkan kemajuan pelaksanaan Agenda Prioritas Bandung Makmur tahun 2006-2012. Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) memfokuskan pada upaya mendorong pembangunan dan pengembangan kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari gerakan ekonomi kerakyatan, untuk menjadi pendorong baik bagi individu/kelompok masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha dan/atau akan melakukan perintisan usaha maupun bagi individu/kelompok masyarakat yang sudah melakukan aktivitas usaha khususnya dalam penguatan aspek permodalan, dalam rangka mewujudkan kemandirian, partisipasi, daya inovasi, kreativitas,dan berkemampuan ekonomi. Progam Bawaku Makmur bermaksud untuk mendorong koperasi dan usaha mikro yang dilakukan baik oleh individu/kelompok masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha untuk melakukan perintisan usaha, maupun oleh individu/kelompok masyarakat yang sudah melakukan aktivitas usaha melalui pemberian fasilitas bantuan modal. Pada Tahun 2012 tidak ada proses pencairan Program Bawaku Makmur pada APBD/APBDP, dengan memperhatikan ketentuan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Junto Peraturan Walikota Nomor 891 Tahun 2011 tentang Pengaturan Bantuan Hibah dan Bansos yang berasal dari Dana APBD, maka pemberian hibah kepada perorangan tidak dapat dilaksanakan. Disamping itu pemberian bantuan kepada

IV-231

perorangan/individu dimungkinkan melalui Bantuan Sosial sebagaimana disebutkan pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 junto Peraturan Walikota Nomor 891 Tahun 2011, namun pemohon Bawaku Makmur tidak memenuhi kriteria Bantuan Sosial khususnya menyangkut pengertian bahwa Bantuan Sosial ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Rencana tindaklanjut yang dilakukan berdasar pada pertimbangan bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 junto peraturan Walikota Nomor 891 Tahun 2011 harus kepada kelompok masyarakat bukan pada perorangan, maka kelanjutan penyaluran pemberian bantuan hibah Bawaku Makmur tidak dialokasikan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2012 tapi diusulkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 dengan pertimbangan diperlukan waktu untuk pembentukan kelompok masyarakat yang akan mengajukan bantuan Bawaku Makmur khususnya terhadap sisa pemohon Bawaku Makmur, untuk kemudian dilakukan verifikasi ulang terhadap proposal yang masuk dari masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi penerima Bantuan Bawaku Makmur Tahun Anggaran 2011 sebanyak 14.315 pemohon dengan jumlah bantuan sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan realisasi pencapaian 100%. Grafik IV.41 Perkembangan Anggaran Bawaku (Bantuan Walikota Khusus) Makmur Tahun 2006-2012

Pada pelaksanaan Bawaku Makmur Tahun 2012 terhadap kelompok masyarakat yang mengajukan proposal permohonan bantuan Bawaku Makmur telah dilakukan Tahap Survey/Verifikasi dengan melibatkan Tim Verifikasi/Survey yang terdiri dari SKPD terkait dan Unsur Kewilayahan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 500/Kep.383-Bag..Ek/2012 tentang pembentukan Tim verifikasi/Survey Program Bawaku Makmur, dengan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kota Bandung. Jumlah proposal dari Kelompok masyarakat yang telah diterima di Bagian Perekonomian sebanyak 4.396 proposal kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 84.383 orang dengan nilai pengajuan bantuan sebesar Rp219.254.873.000,00. Berdasarkan hasil evaluasi serta verifikasi ulang terdapat 4.396 proposal yang telah disetujui dengan jumlah ajuan sebesar Rp49.782.547.000,00. Adapun dengan Kebijakan Anggaran Pemerintah Kota Bandung pada APBD Perubahan Tahun 2012, bahwa tidak terdapat penambahan pos anggaran baik untuk Hibah maupun Bantuan Sosial. Hal tersebut berdampak pada penyaluran Bawaku Makmur Tahun 2012 tidak dapat terealisasi. Begitu pula dengan pelaksanaan Program Bawaku Makmur untuk Tahun 2013 tidak dapat dilaksanakan karena pengajuan anggaran hibah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2013 untuk

IV-232

Program Bawaku Makmur tidak ada pembahasan maupun pengesahan anggaran oleh DPRD Kota Bandung. Dalam memenuhi kebutuhan pangan di Kota Bandung, Program Bawaku Pangan merupakan program terobosan peningkatan ketahanan pangan, berupa bantuan subsidi pembelian raskin dan biaya operasional. Adapun tujuan dari Bawaku Pangan adalah sebagai berikut : 1) Program Bawaku Pangan adalah Pendamping Program Raskin, dalam rangka sinergitas program dari Pusat dan Daerah serta keberpihakan Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat miskin (Pro Poor); 2) Dana Program Bawaku Pangan untuk subsidi harga Raskin dikelola oleh Tim Satker Raskin Kota Bandung, dalam meringankan beban masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokok; 3) Dana Program Bawaku Pangan untuk operasional dari titik distribusi ke titik bagi dikelola oleh Tim Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan. Secara pelaksanaannya mengacu pada asas 6T (Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas). Pada Tahun Anggaran 2011 dialokasikan Rp8,695 Milyar dengan jumlah pagu sasaran sebanyak 63.431 RTSPM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) sedangkan pada Tahun Anggaran 2012 dialokasikan anggaran senilai Rp9,416 Milyar dengan jumlah pagu sasaran RTSPM pada bulan Januari - Mei 2012 sebanyak 63.431 RTSPM dan pada bulan Juni - Desember 2012 sebanyak 74.435 RTSPM yang tersebar di 151 Koordinator Raskin di masing-masing Kelurahan. Grafik IV.42 Perkembangan Anggaran Bawaku (Bantuan Walikota Khusus) Pangan Tahun 2010-2012

Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2012 adalah: 1) Penghargaan Raskin Award dari Bapak Gubernur Jawa Barat kepada Bapak Walikota Bandung sebagai Kategori Inovator dalam mensukseskan keberhasilan Program Raskin Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2012;

IV-233

2) Juara I Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), dIberikan oleh Gubernur Jawa Barat pada saat acara Hari Pangan Sedunia. 3) Juara III Lomba Kelompok Olahan Hasil Pertanian (Dendeng Ayam) pada Hari Pangan Tingkat Provinsi Jawa Barat Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat adalah dengan melaksanakan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian Perumahan Rakyat untuk Kota Bandung Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Kementerian Perumahan Rakyat No. 174/PKPRS.2/PPD-BSPS/11/2012 dan No. 180/PK.PRS.2/PPD.BSPS/11/2012 Tanggal 09 November 2012 Tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2012 , bahwa Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menurut SK PPK Rp3.528.000.000,- dan Penerima bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 588 Rumah, yang terealisasi 470 Rumah dengan Dana Rp2.820.000.000,- sedangkan yang belum terealisasi 118 Rumah (Rp708.000.000,-). Bantuan stimulan adalah fasilitasi pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, tujuan bantuan stimulan ini adalah untuk Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK, yaitu memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni. Melalui Surat Walikota Bandung kepada Menteri Perumahan Rakyat cq Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Nomor : 648/606-Distarcip tanggal 27 Maret 2012 perihal Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2012, kota Bandung mengusulkan Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 2390 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu). Pada kriteria pokok penilaian kelulusan administrasi untuk mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada Kementeria Perumahan Rakyat didasarkan pada IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat) yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dimana Ambang Batas Penilaian Kelulusan adalah mengacu Hasil Perhitungan IKraR Provinsi Nasional, yaitu sebesar 43,61, sedangkan kota Bandung dalam Hasil Perhitungan IKraR provinsi Jawa Barat sebesar 54,79. Dengan demikian, kota Bandung pada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2012 dialokasikan melalui Perjanjian Kerjasama Percepatan Pembangunan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandung Tahun 2012 yang ditanda-tangani kedua pihak, yaitu antara Deputi Menteri Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat dan Walikota Bandung pada tanggal 13 September 2012 bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Tabel IV.21 Realisasi Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas (PK) RUTILAHU Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat Kota Bandung Tahun 2012.

N o

Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya *) Menurut SK PPK Realisasi Belum Terealisasi Kelurahan

Kecamatan

Ruma h (unit)

Dana (Rp)

IV-234

Ruma h (unit)

Dana (Rp)

Ruma h (unit)

Dana (Rp)

Ke t

Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya N o

*) Menurut SK PPK Kelurahan

Kecamatan

Ruma h (unit)

Dana (Rp)

Realisasi Ruma h (unit)

Belum Terealisasi Ruma h (unit)

Dana (Rp)

Ke t

Dana (Rp)

1

Cisurupan

Cibiru

87

522.000.000

87

522.000.000

0

0

2

Palasari

Cibiru

48

288.000.000

26

156.000.000

22

132.000.00 0

3

Cipadung

Cibiru

68

408.000.000

0

-

68

408.000.00 0

4

Cijawura

Buah Batu

55

330.000.000

53

318.000.000

2

12.000.000

5

Margasari

Buah Batu

111

666.000.000

109

654.000.000

2

12.000.000

6

Cisaranten Bina Harapan

Arcamanik

42

252.000.000

42

252.000.000

0

0

7

Pasanggraha n

Ujung Berung

141

846.000.000

117

702.000.000

24

144.000.00 0

8

Kacapiring

Batunungga l

36

216.000.000

36

216.000.000

0

0

588

3.528.000.00 0

2.820.000.00 0

118

Jumlah

470

708.000.00 0

Keterangan : *Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Kementerian Perumahan Rakyat No. 174/PK-PRS.2/PPD-BSPS/11/2012 dan No. 180/PK.PRS.2/PPD.BSPS/11/2012 Tanggal 09 November 2012 Tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2012

. Jumlah angkatan kerja Kota Bandung tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 3,70% jika dibandingkan dengan tahun 2011. Tercatat terdapat sebanyak 1.171.551 angkatan kerja yang berada di Kota Bandung pada tahun 2012. Dari angkatan kerja tersebut, sebanyak 90,83% merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan sisanya sebesar 9,17% merupakan penduduk yang masih menganggur. Tingkat pengangguran dari angkatan kerja di Kota Bandung selama periode 2011-2012 mengalami penurunan dari 10,34% di tahun 2011 menjadi sebesar 9,17% pada tahun 2012. Grafik IV.43 Perkembangan Tingkat Pengangguran dari Angkatan Kerja di Kota Bandung Tahun 2007-2012

UMK pada Tahun 2012 sebesar Rp1.271.625, sedangkan pada Tahun 2011 sebesar Rp1.188.435, hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 6,99%. Adapun KHL pada tahun

IV-235

2012 sebesar Rp1.245.404, sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp1.243.021, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 0,19%. Jumlah unit usaha industri pada Tahun 2011 sebanyak 16.457 unit usaha dan pada Tahun 2012 menjadi 16.729 unit usaha atau mengalamipeningkatan sebesar 1,65%. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M.Ind/PER/6/2008, terdapat perubahan dalam pengelompokan industri yaitu : Ada 6 kelompok industri yang menjadi prioritas diantaranya industri padat karya, industri kecil menengah, industri barang modal, industri berbasis sumber daya alam, industri pertumbuhan tinggi dan industri prioritas khusus. Pada tahun 2012, industri non formal (industri yang belum memiliki izin usaha) masih mendominasi dengan persentase sebesar 73,32%, diikuti oleh industri kecil sebesar 20,59%. Jumlah unit usaha perdagangan pada tahun 2011 sebanyak 102.691 unit usaha dan pada tahun 2012 menjadi 86.804 unit usaha, berarti telah terjadi penurunan sebesar 15,74%. Perdagangan non formal merupakan kelompok terbesar dari seluruh kategori perdagangan dengan persentase sebesar 81,89%.Pedagang non formal adalah pedagang yang belum memiliki izin dan tempat usaha sesuai dengan peruntukannya serta tidak bertentangan dengan peraturan. Tingkat pertumbuhan perdagangan yang menunjukkan trend positif di Kota Bandung tidak lepas dari iklim ekonomi sosial politik yang cukup kondusif yang dapat memberikan rasa aman bagi pelaku usaha untuk terus menanamkan/berinvestasi di bidang perdagangan di Kota Bandung. Lembaga koperasi yang terdata di Kota Bandung pada Tahun 2011 sebanyak 2.536 koperasi dan menjadi 2.046 koperasi pada Tahun 2012. Hal ini menunjukkan penurunan sebesar 19,32%. Namun secara kuantitatif jumlah anggota koperasi pada tahun 2011 sebanyak 549.020 orang, meningkat menjadi 549.550 orang pada tahun 2012, berarti terjadi peningkatan sebesar 0,096%. Berdasarkan target RPJMD Tahun 2009 – 2013 sasaran program adalah Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat, dimana koperasi aktif adalah koperasi yang telah melaksanakan kegiatan perkoperasian yang meliputi pelayanan kepada anggota maupun masyarakat serta melaksanakan kewajiban yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT). Jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2011 sebanyak 1.875 koperasi, sedangkan realisasi Tahun 2012 sebanyak 1.900 koperasi, sehingga terdapat peningkatan sebesar 6,25%. Koperasi Sehat adalah koperasi aktif yang sudah dilakukan penilaian kesehatan koperasi/USP sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/PER.M/KUKM/II/2008 dengan ketentuan Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, dan Tidak Sehat. Target koperasi sehat Tahun 2012 sebanyak 461 koperasi dari yang ditargetkan sebanyak 400 koperasi, sehingga ada penambahan sebesar 15,25%.

d.

Agenda Memantapkan Pembangunan Kota Bandung Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Bandung Hijau dan Harmonis)

Kinerja kebijakan Agenda Bandung Hijau dan Harmonis yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja Misi “Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan

IV-236

Terpadu yang Berwawasan Lingkungan”, dapat dilihat dari tabel dan grafik capaian kinerja penyelenggaraan bidang lingkungan hidup berikut : Tabel IV.22 Capaian Kinerja Kebijakan Agenda Prioritas Bandung Hijau dan Harmonis Tahun 2012

Agenda Prioritas BANDUNG HIJAU DAN HARMONIS

Eksisting (Tahun 2008)

Indikator

Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat yang Efektif Menunjang Fungsi Hidroorologi (Dalam Bentuk Taman, Hutan Kota, Sempadan Sungai, Kawasan Konservasi dan RTH Lainnya)

8,76% dari luas wilayah Kota Bandung

Realisasi capaian (Tahun 2012)

Keterangan

12.12 %

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah)

Luas lahan Ruang Terbuka Hijau pada Tahun 2011 adalah sebesar 11,42% dari luas wilayah Kota Bandung yang menjadi 12.12% pada Tahun 2012, hal ini menunjukkan penambahan sebesar 0.70%, yang terdiri dari penambahan Ruang Terbuka Hijau Publik seluas 50.65 Ha (0.30%) dan penambahan Ruang Terbuka Hijau Private seluas 66.52 Ha (0.40%). Tabel IV.23 Rekapitulasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung Sampai Tahun 2012.

Ruang Terbuka Hijau

1. Taman Kota dan Kebon Bibit 2. RTH Pemakaman

3. Tegangan Tinggi 4. Sempadan Sungai 5. Jalur Hijau Jalan 6. Sepadan Kereta Api 7. Hutan Konversi 8. Penanganan Lahan Kritis 9. RTH dari bag. Aset Jumlah I 10. Potensi RTH Lainnya : - RTH Kawasan Permukiman -

RTH Penddikan RTH Kawasan Militer RTH kawasan Perdagangan dan Industri RTH Perkantoran dan Gedung Komersial Jumlah II Jumlah I + II

Proporsi terhadap Luas Wilayah Kota Bandung (16.729 Ha) Ha % 218.07 1.30 148.24 0.89

10.17 18.31 176.91 6.42 4.12 416.92 70.13 1.069.29

0.06 0.11 1.06 0.04 0.02 2.49 0.42 6.39

122.12

0.73

56.18 114.01 225

0.34 0.68 1.34

441.16

2.64

958.47 2.027.76

5.73 12.12

Sumber : BPLH

IV-237

Keterangan

Laporan Pendataan/Hasil Survey Luas pada tahun 2011 = 148.14 Ha Penambahan pada tahun 2012 = 0.1 Ha

Tahura Juanda dan PLTA dago Bengkok Luas pada tahun 2011 = 19.48 Ha, Penambahan pada tahun 2012 = 50.65 Ha

Luas pada tahun 2011 = 55.6 Ha Penambahan pada tahun 2012 = 66.52 Ha

Selain indikator utama pencapaian kinerja Agenda Prioritas Bandung Hijau dan Harmonis, berikut ini ditampilkan pula data-data penunjang yang menunjukkan kemajuan pelaksanaan Agenda Prioritas Bandung Hijau dan Harmonis Tahun 2007-2012. Grafik IV.44 Rekapitulasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung Sampai Tahun 2012.

Jumlah sumur resapan secara kumulatif pada tahun 2011 sebanyak 38.158 buah dan pada tahun 2012 menjadi 43.751 buah, hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 14.66%. Perkembangan jumlah sumur resapan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Bandung serta tingkat kepedulian yang tinggi dari masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan Bandung Hijau dan Harmonis. Jumlah Pohon Pelindung dan Pohon Produktif pada Tahun 2011, secara kumulatif masing-masing berjumlah 822.713 pohon dan 829.810 pohon, menjadi 868,984 pohon dan 867,927 pohon pada Tahun 2012. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 5,62% pada penanaman pohon pelindung dan 4,59% pohon produktif. Adapun jumlah penanaman pohon secara keseluruhan, pada Tahun 2011 sebanyak 1.652.523 pohon menjadi 1.736.911 pohon pada Tahun 2012, berarti terjadi peningkatan sebesar 5,11%. Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat sebagai komponen utama dalam penanganan kawasan kumuh di sekitar Sungai Cikapundung bersepakat untuk menandatangani Memorandum of Understanding dalam upaya mendukung Gerakan Cikapundung Bersih, komitmen tersebut dideklarasikan pada tanggal 12 Februari 2011 yang substansinya adalah memangkas kegamangan dan ketidakleluasaan pengelolaan Sungai Cikapundung karena berbagai upaya pemeliharaan dan penyelamatannya demi kepentingan masyarakat. Pencanangan Gerakan Cikapundung Bersih pada Tahun 2012 melibatkan semua stakeholder yang terkait, dengan jumlah personil yang terlibat untuk kegiatan pembersihan sungai Cikapundung melibatkan + 2.050 orang, yang terdiri dari berbagai unsur seperti TNI, Polri dan karyawan Pemerintah Kota Bandung. Gerakan Cikapundung Bersih merupakan bagian dari 5 gerakan penunjang pembangunan lingkungan hidup, yang operasionalisasinya terdiri atas tujuh tahapan, yaitu bhakti sosial, pengerukan sedimentasi, normalisasi sungai, inventarisasi bangunan

IV-238

di bantaran sungai serta perubahan tata letak bangunan yang semula membelakangi menjadi menghadap sungai, penataan sempadan sungai, pembangunan bangunan air dan penghijauan. Harapan yang ingin dicapai dalam jangka panjang dari Gerakan Cikapundung Bersih adalah terciptanya kondisi ideal kawasan sungai dengan sempadan yang nyaman bagi masyarakat dan Kota Bandung dan tujuan jangka pendek yaitu terpeliharanya kebersihan di sekitar badan sungai dari sampah dan limbah domestik akan segera tercapai. Adanya kemajuan dalam upaya mendukung Gerakan Cikapundung Bersih tersebut tidak lepas dari berbagai pendekatan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung, melalui pendekatan teknis dan kultural. Berkaitan dengan ditandatanganinya MoU atau Kesepakatan yang telah disebut pada alinea sebelumnya, merupakan keberhasilan upaya teknis yang dilakukan melalui koordinasi antar berbagai level pemerintahan mulai tingkat pusat hingga kota. Oleh karena itu, selanjutnya mulai Tahun 2012 kegiatan fisik di Sungai Cikapundung dan kawasan sempadannya serta beberapa sungai utama di Kota Bandung tidak hanya ditangani oleh Pemerintah Kota, namun juga oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Pengembangan Permukiman, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Dinas Sumber Daya Alam Provinsi, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Sumber Daya Mineral. Saat ini sedang dijajaki pula kerjasama denga Kementerian Perumahan serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Cikapundung Bersih diantaranya proses pengangkatan sampah, pengangkatan sedimen, dan pembabadan rumput. Proses pengangkatan sampah pada Kegiatan Cikapundung Bersih pada tahun 2011 3 3 sebanyak 56 m dan pada Tahun 2012 menjadi 100,32 m atau meningkat sebesar 79,14%. Selain itu terdapat juga peningkatan sebesar 36,59% pada proses 3 pengangkatan sedimen, jika pada Tahun 2011 sebanyak 2.436 m dan pada tahun 2012 3 menjadi 3.327,46 m . Adapun pada proses pembabadan rumput terdapat peningkatan 2 yang signifikan yaitusebesar 131,17%, pada Tahun 2012 sebanyak 18.983,75 m , 2 sementara pada tahun 2011 hanya sebanyak 8.212 m .

Upaya–upaya yang dilakukan dalam rangka kegiatan Gerakan Cikapundung Bersih adalah: 1. Pencanangan Gerakan Cikapundung Bersih dengan melibatkan semua stakeholder yang terkait; 2. Pengerukan sedimen, pengangkatan sampah dan pembabadan rumput dan tumbuhan air; 3. Pembersihan sungai yang menjadi titik pantau wilayah penilaian Adipura; 4. Penebaran bibit ikan untuk merangsang motivasi warga masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan sungai dengan tidak membangun di bantaran dan membuang sampah ke sungai dan penanaman pohon pelindung terutama kawasan hulu dan penanaman vegetasi air di sepanjang DAS Cikapundung sebagai upaya menjaga konservasi sungai dan bantarannya serta mencegah erosi; 5. Pembuatan cascade oleh DBMP Kota Bandung dan perkuatan dinding sungai (Keermur) oleh BBWS di bawah jalan layang Pasupati serta pembuatan Keermur untuk menahan laju aliran arus yang menggerus pondasi jembatan;

IV-239

6. Pembuatan Keermur (pasangan batu dan beronjong) di beberapa lokasi untuk mencegah longsor dan erosi; 7. Perbaikan bendung dan pintu-pintu air untuk menahan derasnya arus sungai; 8. Perencanaan pembuatan septic tank komunal pada kawasan pemukiman warga sepanjang bantaran sungai untuk meminimalisasi pembuangan limbah domestik ke badan sungai; 9. Melakukan penertiban bangunan–bangunan liar di sepanjang DAS Cikapundung; 10. Perencanaan normalisasi sungai dengan arahan rencana yang telah digariskan pada Rencana Tata Ruang; 11. Merubah budaya tidak membuang sampah ke sungai yang ditunjukan kepada masyarakat bantaran Sungai Cikapundung dan masyarakat bantaran anak kali Cikapundung; 12. Membuat komunitas - komunitas pelestarian sungai yang terdiri dari warga yang bertempat tinggal di sepanjang bantaran sungai Cikapundung dengan lingkup kegiatan untuk menjaga kelestarian dan kebersihan sungai, data Tahun 2011 telah terbentuk sebanyak 40 (empat puluh) komunitas; 13. Pemasangan papan larangan dan spanduk; 14. Pembuatan Lunang Biopori di Kelurahan Taman Sari.

e.

Agenda Memantapkan Pembinaan Seni dan Meningkatkan Budaya Kota Bandung (Bandung Kota Seni Budaya)

Kinerja kebijakan Agenda Bandung Kota Seni Budaya yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja Misi “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota Yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat”, dapat dilihat dari tabel dan grafik capaian kinerja penyelenggaraan bidang seni dan budaya berikut : Tabel IV.24 Capaian Kinerja Kebijakan Agenda Prioritas Bandung Kota Seni Budaya Tahun 2012 Agenda Prioritas BANDUNG KOTA SENI BUDAYA

Indikator

Eksisting (Tahun 2008)

Tingkat Perwujudan Pusat-Pusat Kebudayaan Sebagai Sarana Pelestarian Pembangunan Budaya

Terbatasnya pusat-pusat kebudayaan

Tingkat Perwujudan Sinergitas Pelestarian Budaya Lokal Antara Pemerintah, Pelaku Budaya dan Masyarakat

Kurangnya sinergitas pelestarian budaya lokal antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah)

IV-240

Realisasi Capaian (Tahun 2012) Meningkatnya kesadaran masyarakat dan komunitas seni budaya dalam rangka pelestarian seni budaya secara profesional dan berkesinambungan, serta didukung oleh data penunjang indikator seni budaya Meningkatnya hubungan pemerintah dengan pelaku budaya dalam perlindungan dan pelestarian budaya, serta didukung oleh data penunjang indikator seni budaya

Keterangan

Selain indikator utama pencapaian kinerja Agenda Prioritas Bandung Kota Seni Budaya, berikut ini ditampilkan pula data-data penunjang yang menunjukkan kemajuan pelaksanaan Agenda Prioritas Bandung Kota Seni Budaya Tahun 2006-2012. Grafik IV.45 Perkembangan Pagelaran Seni dan Budaya Tahun 2006–2012

3000

2588

Jumlah Pagelaran Seni Budaya

2700 2400 2100

1952

1800

2438

1533

1500 1200 900

1054

796

600

465

300

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2012

Secara kumulatif, Pagelaran Seni dan Budaya pada Tahun 2011 sebanyak 2438 pagelaran menjadi 2588 pagelaran pada Tahun 2012. Beberapa kegiatan pagelaran seni budaya yang diselenggarakan pada tahun 2012, baik oleh masyarakat (komunitas seni budaya), swasta, maupun pemerintah (Disbudpar) antara lain: 1) Pentas Pagelaran Seni di Lokasi Car Free Day jalan Merdeka Kota Bandung ; 2) Pentas Seni dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung ke 201 di Lapangan Tegalega Bandung; 3) Pelaksanaan Festival Kaulinan Barudak antar SLTP se Kota Bandung; 4) Pelaksanaan Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bandung; 5) Pelaksanaan Festival Ujung Berung; 6) Kirab Seni Budaya (Cap Go Meh); 7) Braga Festival; 8) Dll.

Jumlah Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya pada tahun 2011 dan 2012 sebanyak 876 orang, hal ini menunjukkan tidak terjadinya peningkatan atau penurunan jumlah lingkung seni dan forum komunikasi seni budaya.

IV-241

Jumlah Lingkug Seni & Forum Komunitas Seni

Grafik IV.46 Jumlah Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya Tahun 2006–2012

1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400

591

591

2006

2007

817

834

834

2008

2009

2010

876

876

2011

2012

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2012

Jumlah kreator seni budaya pada Tahun 2011 dan Tahun 2012 sebanyak 240 orang, hal ini menunjukkan tidak terjadinya peningkatan atau penurunan kreator seni budaya.

Jumlah Kreator Seni Budaya

Grafik IV.47 Perkembangan Kreator Seni Budaya Tahun 2006-2012

280 240 200 160 120 80 40 0

240

240

240

2010

2011

2012

152 79

83

2006

2007

106

2008

2009

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2012

IV-242

Grafik IV.48 Perkembangan Jumlah Wisatawan Tahun 2006–2012

3.882.010

4.000.000

Nusantara

3.500.000

Mancanegara

3.024.666

2.928.157

3.000.000

2.481.489

2.638.555

94.600

137.268

157.066

168.712

180.603

194.062

158.848

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.000.000 500.000

2.019.600

2.000.000 1.500.000

3.205.269

2.557.373

1.925.000

3.096.869

2.420.105

2.500.000

3.354.857

3.513.705

Total Wisatawan

4.076.072

4.500.000

-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2012

Jumlah wisatawan nusantara pada Tahun 2011 sebanyak 3.882.010 orang dan pada Tahun 2012 menjadi 3.354.857 orang. Jumlah wisatawan mancanegara pada Tahun 2011 sebanyak 194.062 orang dan pada Tahun 2012 menjadi 158.848 orang. Adapun jumlah wisatawan secara keseluruhan pada Tahun 2011 sebanyak 4.076.072 orang dan pada Tahun 2012 menjadi 3.513.705 orang.

f.

Agenda Meningkatkan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan Kota Bandung (Bandung Berprestasi)

Kinerja kebijakan Agenda Bandung Berprestasi yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja Misi “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota Yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat”, dapat dilihat dari tabel capaian kinerja penyelenggaraan bidang keolahragaan berikut. Tabel IV.25 Capaian Kinerja Kebijakan Agenda Prioritas Bandung Berprestasi Tahun 2012 Agenda Prioritas BANDUNG BERPRESTASI

Indikator Jumlah Penghargaan (Prestasi/ Juara) di Bidang Olahraga Tingkat Internasional, Nasional dan

Eksisting (Tahun 2008) Belum dimilikinya sarana olahraga yang lengkap dan terpadu serta memiliki standar internasional

IV-243

Realisasi Capaian (Tahun 2012) Tingkat Nasional : (Terlampir) Tingkat Propinsi : (Terlampir) - Porda : 107 emas, 96 perak, dan 94 perunggu

Keterangan

Agenda Prioritas

Eksisting (Tahun 2008)

Realisasi Capaian (Tahun 2012)

Pembinaan pemuda yang masih bersifat parsial dan penanganan yang belum komprehensif

- Popda : 57 emas, 18 perak, dan 25 perunggu Meningkatnya Jumlah Kegiatan Dan Prestasi Kepemudaan, Yaitu Terpilihnya Salah Satu Anggota Paskibraka Ke Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Indikator Regional

Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Prestasi Pemuda

Keterangan

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah)

Selain indikator utama pencapaian kinerja Agenda Prioritas Bandung Berprestasi, berikut ini ditampilkan pula data-data penunjang yang menunjukkan kemajuan pelaksanaan Agenda Prioritas Bandung Berprestasi tahun 2006-2012. Pada pelaksanaan PORDA Tingkat Jawa Barat, Kota Bandung berhasil meraih gelar Juara Umum dengan perolehan 107 medali emas, 96 medali perak, dan94 medali perunggu. Pada pelaksanaan POPDA Tingkat Jawa Barat, Kota Bandung berhasil meraih gelar Juara Umum dengan perolehan 57 medali emas, 18 medali perak, dan25 medali perunggu. Rehabilitasi SOR (Sarana Olah Raga) yang ada dI Kecamatan pada Tahun 2012 sebanyak 12 (dua belas) unit SOR/GOR dan Gelanggang Taruna (GT) Karees.

g.

Agenda Memantapkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama (Bandung Agamis)

Kinerja kebijakan Agenda Bandung Agamis yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja Misi “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota Yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat”, dapat dilihat dari tabel dan grafik capaian kinerja penyelenggaraan bidang keagamaan berikut : Tabel IV.26 Capaian Kinerja Kebijakan Agenda Prioritas Bandung Agamis Tahun 2012 Agenda Prioritas BANDUNG AGAMIS

Indikator Tingkat Pelanggaran Terhadap Norma-Norma Agama

Tingkat Penyelenggaraan Perda

Eksisting (Tahun 2008) Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing 40%

IV-244

Realisasi Capaian (Tahun 2012) N/A

N/A

Keterangan

Agenda Prioritas

Indikator yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Pembangunan Sarana Ibadah di Tempat Umum Tingkat Perbaikan Kualitas Sarana dan Prasarana Ibadah di Tempat Umum dan Kantor Pemerintah Tingkat Sosialisasi dan Pembinaan Pengamalan Keagamaan serta Kualitas Lingkungan Peribadatan Tingkat Sikap Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Eksisting (Tahun 2008)

Realisasi Capaian (Tahun 2012)

20%

N/A

20%

N/A

Belum optimalnya sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama

. Terlaksanya ForumKomunikasi Antar Umat Beragama (FKUB)

Keterangan

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah)

Upaya menciptakan Bandung Agamis dilatarbelakangi oleh mayoritas masyarakat Kota Bandung yang berbasis keyakinan dan kepatuhan beragama yang cukup kental, sehingga potensi agama dapat dijadikan salah satu kemampuan, kekuatan, kesanggupan dan daya yang dimiliki oleh Kota Bandung yang memungkinkan untuk dikembangkan, digali, dan dijadikan sebagai sarana untuk mengurangi tingkat pergeseran perilaku yang mengarah pada rendahnya kepedulian masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungannya, yang diduga sebagai penyebab terjadinya penurunan rasa kesetiakawanan sosial, kecenderungan timbulnya sikap mental dan budaya permisif, mentolerir ketidakbenaran, peningkatan kerawanan sosial, serta rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan kota, berdampak pada tidak optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kota. Kondisi dari berbagai potensi agama yang ada di Kota Bandung dapat meningkatkan sumber daya manusia kota, memiliki kompetensi yang direfleksikan dalam sikap, perilaku serta kemampuan intelektualitas dan spiritualitas, sehingga terbentuk integritas yang didukung oleh pola disiplin yang baik dan amanah dan diharapkan dapat mewujudkan sumber daya manusia yang handal (Cerdas, Sehat, Produktif, Mandiri, Komunikatif, Kooperatif, Toleran, Berdaya Saing/Kompetitif) dan religius (Bertakwa kepada Tuhan

IV-245

Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia). Dengan demikian Bandung Agamis dimaksudkan sebagai kondisi dimana berbagai potensi agama yang ada di Kota Bandung dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya pembangunan kota. Bandung Agamis tidak hanya diindikasikan dengan semakin banyak dan memadainya prasarana dan sarana peribadatan. Bandung Agamis tercipta ketika nilai-nilai ajaran agama bisa menjadi pendorong semangat ke arah perubahan yang lebih baik, nilai agama menyatu dalam perilaku. Dalam salah satu maknanya yang paling dalam, Bandung Agamis berarti bagaimana menjadikan Bandung sebagai “rumah bersama” yang nyaman, damai, dan tenteram bagi semua pemeluk agama. Salah satu muatan nilai terpenting dari Bandung Agamis adalah kota dengan masyarakat yang dinamis, menjunjung tinggi nilai ajaran agama sehingga menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral. Di samping itu, makna pokok dari visi agamis adalah terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan hidup intern umat beragama, antar umat beragama dan antar etnik, serta antar umat beragama dan etnik dengan pemerintah yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Pada Tahun 2011, Walikota Bandung memperoleh penghargaan MUI Award sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan merekatkan ulama dan umaro (pejabat pemerintahan) serta berhasil membangun keakraban antarorganisasi Islam. Gagasan Bandung Agamis semakin mengukuhkan komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam mengedepankan agama dalam pembangunan. Dalam rangka mempersiapkan generasi yang memiliki basis pendidikan agama yang kuat, persiapan pendidikan agama Islam non-formal di tingkat SD Pemerintah Kota Bandung telah mempersiapkan Rancangan Perda Diniyah. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di Kota Bandung tahun 2011, baru pada penyusunan naskah akademik. Adapun penyusunan Raperda sampai dengan terbentuknya Perda Wajib Belajar Diniyah akan diselesaikan pada Caturwulan kedua Tahun 2012. Perda Wajib Belajar Diniyah di Kota Bandung diharapkan akan membawa manfaat terhadap perkembangan pemahaman nilai-nilai agama Islam, di antaranya: 1) Menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas diniyah di Kota Bandung 2) Sebagai acuan Pemerintah dalam memberantas buta huruf al-Quran di Kota Bandung 3) Sebagai acuan Pemerintah dalam meningkatkan perhatian dan kesejahteraan guru diniyah 4) Sebagai pedoman dalam merumuskan syarat dan standar pengelolaan dan penyelenggaraan diniyah 5) Sebagai pedoman dalam menentukan jenjang dan jenis pendidikan diniyah di kota Bandung. 6) Sebagai pedoman dalam merumuskan program kerja dan kurikulum diniyah di kota Bandung 7) Sebagai pedoman para guru diniyah dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru diniyah. 8) Sebagai pedoman dalam memberlakukan ijazah diniyah sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya atau SMP dan sederajat.

IV-246

9) Sebagai bahan pertimbangan dan kerangka acuan perumusan strategis kebijakan tentang peran serta dan kontribusi pihak-pihak terkait untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pendidikan diniyah. Selain indikator utama pencapaian kinerja Agenda Prioritas Bandung Agamis, berikut ini ditampilkan pula data-data penunjang yang menunjukkan kemajuan pelaksanaan Agenda Prioritas Bandung Agamis. Penerimaan zakat pada Tahun 2011 sebesar Rp3.175.521.740,00 dan pada Tahun 2012 menjadi Rp3.980.408.817,00 hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 25,35%. Adapun Bantuan Keagamaan pada Tahun 2011 sebesar Rp2.625.755.000,00 menjadi Rp32.353.479.125,00 pada tahun 2012. Sarana peribadatan yang ada di Kota Bandung terdiri dari Masjid, Langgar, Mushola, Gereja, Wihara, dan Pura. Pada Tahun 2012, Masjid merupakan sarana ibadah terbanyak di Kota Bandung, terdata sebanyak 2.242 unit menurun dari tahun sebelumnya karena belum ada ketentuan khusus mengenai kriteria Masjid, Langgar dan Mushola. Grafik IV.49 Perkembangan Sarana Ibadah di Kota Bandung Tahun 2005-2012

Sumber: Bagian Kesra dan Kemasyarakatan, 2012

Jumlah jamaah haji Kota Bandung menunjukkan perkembangan yang positif setiap tahunnya. Secara total, jumlah jamaah haji Kota Bandung pada Tahun 2011 sebanyak 2.654 orang, sementara pada Tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 2.417 orang. Penurunan jumlah jamaah haji Kota Bandung Tahun 2012 disebabkan oleh adanya penetapan kuota jamaah haji yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

IV-247

h.

Agenda Reformasi Birokrasi

Kinerja kebijakan Agenda Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja Misi “Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan”, dapat dilihat dari tabel capaian kinerja penyelenggaraan bidang pemerintahan berikut:

IV-248

BANDUNG KOTA BUDAYA

BANDUNG AGAMIS

BANDUNG MAKMUR

S

BANDUNG SEHAT

BANDUNG HIJAU

BANDUNG CERDAS

BANDUNG BERPRESTASI

BANDUNG CERDAS

IV-249

Tabel IV.27 Capaian Kinerja Kebijakan Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi Tahun 2012 Agenda Prioritas REFORMASI BIROKRASI

Tingkat Perwujudan Perencanaan Sesuai Dengan Aspirasi Masyarakat, Bersifat Antisipatif, Aplikatif, Akuntabel Berdasarkan Basis Data yang Akurat Tingkat Akomodasi Program RKPD Kedalam APBD

Belum optimalnya produk perencanaan secara aplikatif

Realisasi Capaian (Tahun 2012) Terbangunnya pola perencanaan dan pengelolaan data

N/A

90%

Kesesuaian Produk Hukum Daerah Dengan Kondisi dan Potensi Daerah

Peraturan yang ada belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat

Tingkat Pelanggaran Masyarakat dan Aparatur Terhadap Hukum dan Ham Sehingga Dapat Mendukung Ketertiban dan Keamanan, Serta Rendahnya Praktek KKN di Lingkungan Birokrasi

Tingkat kesadaran hukum dan HAM aparat dan masyarakat masih rendah

Tingkat Pelayanan Publik yang Prima

Belum optimalnya kuantitas, kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana kerja aparatur Pemerintah Kota Tersusunnya kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah Aparatur masih kurang profesional;

Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM bagi masyarakat dan aparat terhadap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Terwujudnya penegakan hukum dan HAM dalam masyarakat sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamanan, serta semakin menurunnya praktek KKN di lingkungan birokrasi Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk peningkatan pelayanan publik Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien Tersedianya SDM aparatur yang memiliki kompetensi yang

Indikator

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Perwujudan SDM Aparatur yang

Eksisting (Tahun 2008)

IV-250

Keterangan

Kesesuaian Program / Kegiatan SKPD Dalam Bentuk DPA Terhadap RKPD

Agenda Prioritas

Indikator Kompeten dan Profesional dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan Perundangan yang Berlaku Dilandasi oleh Kecerdasan Emosional dan Spiritual

Eksisting (Tahun 2008) Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya;

Kecerdasan intelektual dan emosional pegawai belum seimbang dengan kecerdasan spiritualnya; Pola insentif dan penggajian belum didasarkan pada kinerja dan beban kerja Tersusunnya struktur organisasi dan tata kerja baru

Realisasi Capaian (Tahun 2012) tinggi, memiliki integritas terhadap pekerjaan, bertanggung jawab, serta tepat fungsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Tingkat Koneksitas Data Kependudukan di Kelurahan, Kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tingkat Kinerja Pelayanan Perizinan Satu Pintu

0%

Tersusunnya Road Reformasi Birokrasi sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi 100%

30%

100%

Tingkat Pelanggaran Teknis dan Administratif Aparatur

Pola pengawasan yang ada belum optimal

Tingkat Perwujudan Masyarakat yang Demokratis

N/A

Tingkat Perwujudan Stabilitas Keamanan Daerah

N/A

Menurunnya tingkat pelanggaran teknis dan administrasi aparatur Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi Meningkatnya ketertiban dan keamanan

Tingkat Perwujudan Good Government dan Clean Governance

IV-251

Keterangan

Melalui kegiatan e-KTP

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan Di BPPT

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 20102014. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2012 telah mengikuti acuan Roadmap Reformasi Pemerintah Pusat dan terutama amanat RPJMD Kota Bandung Tahun 2009 – 2013, sehingga ada yang telah dan sedang berjalan dalam proses. Ruang lingkup Reformasi Birokrasi mencakup terhadap Penguatan Birokrasi Pemerintah sehingga terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah Kota Bandung dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sebagai penataan kelembagaan/instansi, penguatan sumber daya aparatur, penataan peraturan perundang-undangan dan berbagai area reformasi birokrasi lainnya telah berjalan dari sebelum Tahun 2012 di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Beberapa penjelasan mengenai capaian kinerja Agenda Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: 1) Penerapan Pola Pelayanan Satu Pintu (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik), yang memiliki prestasi antara lain : a) Sebagai IT percontohan se-Indonesia dan menjadi bahan supervisi KPK (bagi pelayanan publik se-Indonesia) b) Memperoleh penghargaan Investment Award dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) c) Doing Business hasil survei dan penilaian Komite Pengawas Pembangunan Otonomi Daerah (KPPOD) bekerjasama dengan World Bank dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan predikat paling mudah mendapatkan pelayanan perizinan se- Indonesia. d) Memperoleh penghargaan sebagai peringkat I Integrity Fair dari KPK 2) Sertifikat SMM ISO 9001:2008 bertujuan agar fungsi pelayanan lebih tertib, konsisten, terkendali, dan memuaskan, serta sesuai substansi keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. ISO 9001:2008 merupakan suatu standar internasional untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM) berkualitas internasional, yang menetapkan persyaratan persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu. Manfaat dari penerapan ISO 9001:2008 antara lain meningkatkan produktifitas, motivasi, moral dan kinerja karyawan, sebagai alat analisa dan terdokumentasinya sistem sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Diterapkannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di lingkungan Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat menjadi momentum perubahan sistem birokrasi ke arah yang lebih baik akan semakin cepat terwujud. Sampai akhir Tahun 2011 Pemerintah Kota Bandung telah telah berhasil mengimplementasikan dan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO

IV-252

9001: 2008 untuk 41 SKPD, dan pada tahun 2012 sebanyak 16 (enam belas) SKPD telah berhasil memperoleh sertifikasi SMM ISO 9001:2008 yang terdiri atas unsur SKPD kecamatan dan puskesmas yang diantaranya : (1) Kecamatan : Sukajadi, Cicendo, Cibeunying Kaler, Bojongloa Kaler, Buahbatu, Regol, Lengkong, Gede Bage, Rancasari, ujungberung, Kiaracondong, (2) UPT Puskesmas : Garuda, Ibrahim Adji, Pagarsih, Pasirkaliki, Sukajadi. Serta 12 (dua belas) yang resertifikasi diantaranya : Inspektorat, BPPT, BKD, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Puskesmas Pasudan, Kecamatan Batununggal, Dinas Pemakaman dan Pertamanan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 sebanyak 57 SKPD telah memiliki sertifikat ISO 9001:2008. Di dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO di Kota Bandung diperuntukan pada SKPD yang memiliki fungsi perumusan kebijakan serta SKPD yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik diharapkan secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara terus menerus (suistanable developement), serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 diawali dengan proses sosialisasi, pendampingan, pelatihan, penerapan, sampai dengan proses audit sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Selain itu, sebagai usaha untuk menjaga eksistensi dan kesinambungan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008, maka pada tahun 2009 - 2011 untuk SKPD yang telah berhasil memperoleh sertifikat SMM ISO 9001:2008 telah dilakukan kegiatan surveillance atau penilaian kembali yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi sehingga penerapan SMM ISO 9001:2008 dilakukan secara konsisten dan terus menerus, tidak hanya diterapkan untuk satu tahun anggaran saja. Dengan diimplementasikannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, perbaikan kinerja organisasi serta kualitas mutu layanan kepada masyarakat akan semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat menjadi akselerator perwujudan Visi Kota Bandung untuk Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat. 3) Dalam pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (eGovernment) telah diaplikasikan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS) yaitu sistem pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang diawali dari Proses Perencanaan Pembangunan Daerah, Pelaksanan Anggaran dan Pengawasan Anggaran serta Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran, dengan sub-sub sistem sebagai berikut: 1. Proses Hulu terdiri dari Proses Perencanaan Pembangunan berupa: a. Electronic Revenue, output yang dihasilkan adalah laporan pendapatan Kota Bandung; b. Electronic City Planning, output yang dihasilkan adalah dokumen RKPD (hasil Musrenbang), KUA dan PPAS; c. Electronic Budgeting, ouput yang dihasilkan adalah dokumen RKA. 2. Proses Hilir terdiri dari Proses Pengelolaan Keuangan Daerah berupa : a. Electronic Project Planning, output yg dihasilkan adalah rincian paket pekerjaan setelah DPA disahkan;

IV-253

b. Electronic Procurement, output yang dihasilkan dokumen pengadaan barang/jasa; c. Electronic Contract, output yang dihasilkan kontrak dan proses pengadaan langsung; d. Electronic Progress, output yang dihasilkan adalah dokumen kemajuan pekerjaan (fisik dan keuangan); e. Electronic Project Performance,output yang dihasilkan penilaian kinerja (SKPD, Pengguna Anggaran, PPK dan Rekanan); f. Electronic Asset, output yang dihasilkan adalah pencatatan aset dari belanja modal belanja langsung tahun berjalan; g. Electronic City Performance, output yang dihasilkan adalah rekapitulasi realisasi SKPD dibandingkan dengan alokasi anggaran kegiatan. Adapun tujuan dari terbangunnya Sistem Informasi BIRMS di Kota Bandung adalah sebagai berikut : (1) Integrasi Data Keuangan; (2) Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top management bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan dengan lebih baik; (3) Standardisasi Proses Operasi; (4) Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi dan peningkatan kualitas; (5) Standardisasi Data dan Informasi; (6) Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, karena terdiri dari beberapa unit kerja yang beragam; (7) Keuntungan yang dapat diukur antara lain : peningkatan servis level, peningkatan kontrol keuangan, dan penurunan waktu yang di butuhkan untuk mendapatkan informasi; Pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 kegiatan penyusunan BIRMS telah menyelesaikan sebanyak 8 aplikasi dan pada tahun 2012 mengoptimalkan implementasi aplikasi BIRMS serta dilakukan pelatihan kepada SKPD dan Inhouse Training di beberapa SKPD serta pendampingan dalam pelaksanaan operasionalisasi BIRMS. Adapun 8 aplikasi BIRMS tersebut adalah : (1) e-Revenue, yaitu sistem informasi pengelolaan pendapatan; (2) e-City Planning, yaitu sistem informasi perencanaan anggaran; (3) e-Budgetting,yaitu sistem penyusunan anggaran kegiatan di tingkat SKPD sesuai dengan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun dalam e-City Planning; (4) e-Project Planning & e- Monitoring, yaitu sistem informasi jadwal rencana realisasi anggaran dan rencana metode pengadaan barang/jasa, serta sistem informasi monitoring kemajuan pengerjaan; (5) e-Procurement, yaitu sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik; (6) e-Contract, yaitu sistem pengelolaan pengadaan barang jasa; (7) e-Progress, yaitu sistem informasi penyerapan anggaran; (8) e-Project Performance, yaitu sistem penilaian kinerja kegiatan. Keberadaan BIRMS bertujuan menyempurnakan model SIMDA yang telah lebih dulu ada dengan cara mengintegrasikan aplikasinya. Pada Tahun 2012 jumlah paket pekerjaan Pengadaan Langsung yang telah menggunakan BIRMS sebanyak 195 paket pekerjaan. Aplikasi BIRMS dapat diakses melalui http://birms.bandung.go.id, sedangkan aplikasi LPSE melalui http://lpse.bandung.go.id.

IV-254

3.

Partisipasi Pembangunan

Proses pelaksanaan pembangunan di suatu daerah tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh keaktifan dan peran serta masyarakat. Bentuk tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan merupakan faktor kekuatan untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi hasil pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pada Tahun 2012, partisipasi dana masyarakat yang dapat dihimpun dan direkap adalah sebesar Rp173.288.321.806,00 sedangkan pada Tahun 2011 sebesar Rp158.004.742.983,00 yang menunjukkan peningkatan sebesar 9.67%. Tingginya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan programprogram pembangunan sangat berarti untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di Kota Bandung. Rincian partisipasi masyarakat per-kecamatan se-Kota Bandung sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Tabel IV.28 Perbandingan Jumlah Swadaya Murni Masyarakat Tahun 2011-2012 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Sukasari Sukajadi Cicendo Andir Cidadap Coblong Bandung Wetan Sumur Bandung Cibeunying Kaler Cibeunying Kidul Kiaracondong Batununggal Regol Lengkong Astana Anyar Bojongloa Kaler Babakan Ciparay Bojongloa Kidul Bandung Kulon Antapani Mandalajati Arcamanik Ujungberung Cibiru Panyileukan Cinambo Gedebage

Jumlah (Rp) Tahun 2011 Tahun 2012 3.586.407.700 7.755.782.700 2.095.220.000 2.558.090.325 5.483.405.000 8.305.694.700 4.163.525.000 1.418.626.017 4.362.156.475 1.328.299.350 7.588.437.988 7.124.782.425 5.543.142.043 13.170.986.350 3.679.113.900 2.448.147.520 3.277.765.000 5.131.514.500 4.626.321.799 8.131.493.840 10.737.495.000 2.806.373.700 5.852.403.041 2.739.846.100 7.926.670.330 4.953.869.250 2.251.508.000

IV-255

3.008.286.760 4.695.219.200 3.188.077.955 5.821.408.204 3.307.553.900 9.793.327.700 4.532.575.000 5.736.428.000 8.451.747.150 1.519.938.000 6.482.949.300 8.977.687.500 5.800.737.610 13.419.670.800 7.151.976.400 2.607.310.340 3.088.200.000 4.976.548.800 2.575.475.900 6.552.870.994 1.024.712.757 5.523.426.000 19.342.336.500 1.824.294.200 3.170.820.500 1.576.546.282 5.933.008.700

No

Kecamatan

28 29 30 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Rancasari Buah Batu Bandung Kidul Babakan Ciparay Bojongloa Kidul Bandung Kulon Antapani Mandalajati Arcamanik Ujungberung Cibiru Panyileukan Cinambo Gedebage Rancasari Buah Batu Bandung Kidul Jumlah

Jumlah (Rp) Tahun 2011 Tahun 2012 11.264.779.690 6.026.688.650 3.397.747.440 11.085.582.770 4.295.137.800 6.092.915.934 3.277.765.000 3.088.200.000 5.131.514.500 4.976.548.800 4.626.321.799 2.575.475.900 8.131.493.840 6.552.870.994 10.737.495.000 1.024.712.757 2.806.373.700 5.523.426.000 5.852.403.041 19.342.336.500 2.739.846.100 1.824.294.200 7.926.670.330 3.170.820.500 4.953.869.250 1.576.546.282 2.251.508.000 5.933.008.700 11.264.779.690 6.026.688.650 3.397.747.440 11.085.582.770 4.295.137.800 6.092.915.934 158.004.742.983 173.288.321.806

Sumber : BKPPM

Grafik IV.50 Rekapitulasi Data Swadaya Murni Masyarakat Kecamatan/Kelurahan Se-Kota Bandung Berdasarkan Bidang Kegiatan Tahun 2012

Berdasarkan grafik tersebut, bidang agama merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang tertinggi yaitu sebesar 40.82%, hal ini mendeskripsikan tingginya apresiasi masyarakat untuk mewujudkan Bandung Agamis. Selanjutnya diikuti oleh bidang Lingkungan Hidup sebesar 19.22% yang menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat untuk mewujudkan Bandung Hijau dan Harmonis dapat dikatakan baik dan yang ketiga setelah Lingkungan Hidup adalah pada partisipasi di Bidang Kemakmuran.

IV-256