1
BUPATI SEMARANG SAMBUTAN BUPATI SEMARANG PADA ACARA PEMBUKAAN BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SE- KABUPATEN SEMARANG TANGGAL 29 APRIL 2014 HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SEMARANG
Assalamu’alaikum Ysh. :
Wr. Wb.
2
1. Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili; 2. Bapak Sri Nurhari Susanto, SH, MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang); 3. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili; Serta hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di Aula Bappeda Kabupaten Semarang ini. Sebagai Insan Pancasila Yang Senantiasa Bertaqwa Kepada
Tuhan Yang Maha Esa, Tak henti-hentinya Kita Panjatkan Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala yang telah melimpahkan Rahmat Dan
Karunia-Nya
kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat
3
bertemu kembali dalam keadaan sehat wal’afiat dalam Acara Bimbingan Teknis
Tentang
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Bagi
Aparat
Perencana SKPD Se-Kabupaten Semarang. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Saudara Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, atau yang mewakili, Bapak Sri Nurhari Susanto, SH.MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, serta Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, atas kesediaan menjadi Nara Sumber pada Acara Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bagi Aparat Perencana SKPD Se-Kabupaten
4
Semarang, dan saya mengucapkan selamat datang di Kabupaten Semarang. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan
Pemerintahan
Daerah
bahwa
disusun
dalam
rangka
perencanaan
penyelenggaraan
pembangunan
daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional
telah
diuraikan
dengan
mengenai definisi sistem perencanaan pembangunan nasional.
jelas
5
Yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah,
dan
tahunan
yang
dilaksanakan
oleh
unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sebagai konsekuensi tindaklanjut dari pelaksanaan amanat kedua undang-undang tersebut maka setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
jangka
panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan jangka pendek 1 tahun (RKPD). Sedangkan
sebagai
langkah
operasional
di
tingkat
SKPD
berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah 5
tahunan
berupa
Rencana
Strategis
(Renstra)
SKPD
dan
dokumen
6
perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dengan demikian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sejatinya
merupakan
satu
rangkaian
proses
yang
terpadu
dan
berkesinambungan dari dokumen yang bersifat sangat makro RPJPD, hingga dokumen yang bersifat paling mikro Renja SKPD. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah agar menjadi sebuah dokumen Perencanaan yang berkualitas, antara lain adalah : 1.
Adanya
Konsistensi
dalam
subtansi
Dokumen
Perencananan
Pembangunan Daerah (RPJPD – RPJMD – RENSTRA – RKPD – RENJA);
2.
Bagaimana mensinergikan
strategi hasil
untuk
dapat
MUSRENBANG
mengakomodir Tingkat
dan/atau
7
Desa/Kecamatan/
Kabupaten serta arah kebijakan nasional dan propinsi kedalam perencanaan pembangunan daerah; 3.
Perumusan indikator kinerja, target, sasaran yang tepat dan rasional. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati,
Adapun Peraturan Perundang-undangan yang melandasi perencanaan pembangunan daerah, adalah: 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
8
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun
2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, Permasalahan
terkait
pembangunan daerah adalah :
dengan
penyusunan
perencanaan
1. Masih rendahnya pemahaman aparatur Kabupaten
Semarang
tentang
9
perencana
konsep
dasar
pada SKPD di perencanaan
pembangunan daerah;
2. Masih rendahnya pemahaman dan keterampilan aparatur perencana pada SKPD di Kabupaten Semarang didalam menyusun perencanaan SKPD (Renstra dan Renja) sesuai dengan dasar regulasi yang berlaku;
3. Konsistensi
penyusunan
substansi
Antar
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah masih kurang optimal;
4. Kurangnya Semarang
komitmen aparatur perencana dalam
menyusun
perencanaan
SKPD di Kabupaten SKPD
dapat tepat waktu dan tepat mutu serta berkualitas.
sehingga belum
Dengan permasalahan tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten
10
Semarang melalui Bappeda Kabupaten Semarang memandang perlu untuk menyelenggarakan Pembangunan
kegiatan“
Daerah
bagi
Bimbingan
Teknis
Aparat Perencana
Perencanaan
SKPD se-Kabupaten
Semarang tahun 2014 “” dengan maksud dan tujuan untuk : 1. Mewujudkan pemahaman yang sama dari semua peserta atau aparatur perencana pada SKPD di Kabupaten Semarang tentang konsep dasar perencanaan pembangunan daerah; 2. Meningkatkan Pemahaman dan keterampilan aparatur perencana pada SKPD di Kabupaten Semarang didalam menyusun perencanaan SKPD (Renstra dan Renja) sesuai dengan dasar regulasi yang berlaku;
3. Mewujudkan
Konsistensi
penyusunan
substansi
Antar
Dokumen
11
Perencanaan Pembangunan Daerah; 4. Meningkatkan
komitmen
aparatur perencana
SKPD di Kabupaten
Semarang dalam menyusun perencanaan SKPD sehingga dapat tepat waktu, dan tepat mutu serta berkualitas. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, Untuk itu pada kesempatan ini Pemerintah Daerah berharap kepada Bapak atau Ibu peserta
Bimtek ini, pahami apa saja yang
disampaikan nara sumber, sehingga nantinya melalui Bimtek ini dapat membantu pembentukan satu kesamaan persepsi, dan pola pikir untuk menentukan strategi yang paling efektif didalam proses penyusunan
perencanaan pembangunan daerah, baik pada tataran/skala mikro
12
sektoral SKPD maupun pada tataran/makro Kabupaten Semarang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirrohiim, Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Aparat Perencana SKPD se-Kabupaten Semarang tahun 2014 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. BUPATI SEMARANG H. MUNDJIRIN
13
14
15
